00492 - Free Market dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article comprehensively examines the concept of free market within the Islamic economic system through a literature review approach. The central debate addressed is whether Islam recognizes and permits free market mechanisms, and if so, to what extent such freedom is permissible and what its limits are. The study reveals that Islam fundamentally recognizes and permits free market mechanisms; however, this freedom is not absolute as in capitalism, but rather a freedom framed by Sharia values, justice, and public welfare (maslahah). The Islamic market mechanism is built upon the principles of mutual consent (saling ridho), fair competition, honesty, transparency, and justice. The role of government in the Islamic market is not as a price regulator but as a market supervisor (al-muhtashib) through the hisbah institution, ensuring no market distortions such as ihtikar, tadlis, or monopoly occur. The fundamental differences between the Islamic free market and the capitalist free market lie in their philosophical foundations, ownership concepts, supervisory mechanisms, and goal orientations. This study concludes that the Islamic free market is a unique concept that combines economic freedom with moral and social responsibility, aiming to realize justice and prosperity for all humanity.

Keywords: Free Market, Islamic Economics, Market Mechanism, Hisbah, Fair Price, Market Distortion

Abstrak
Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep free market atau pasar bebas dalam sistem ekonomi Islam melalui pendekatan kajian pustaka (literature review). Perdebatan sentral yang diangkat adalah apakah Islam mengakui dan membolehkan mekanisme pasar bebas, sejauh mana kebebasan tersebut diperbolehkan, serta apa batas-batasnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mengakui dan membolehkan mekanisme pasar bebas, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak sebagaimana dalam kapitalisme, melainkan kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Mekanisme pasar Islam dibangun di atas prinsip-prinsip saling ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, serta keadilan. Peran pemerintah dalam pasar Islam bukan sebagai penentu harga, melainkan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) melalui lembaga hisbah guna memastikan tidak terjadi distorsi pasar seperti ihtikar, tadlis, maupun monopoli. Perbedaan mendasar antara pasar bebas Islam dan pasar bebas kapitalis terletak pada landasan filosofis, konsep kepemilikan, mekanisme pengawasan, serta orientasi tujuan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasar bebas Islam merupakan konsep yang unik karena menggabungkan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan sosial demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci: Pasar Bebas, Ekonomi Islam, Mekanisme Pasar, Hisbah, Harga Adil, Distorsi Pasar

1. Pendahuluan
Perdebatan mengenai sistem ekonomi telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia. Dunia hingga saat ini mengenal dua aliran besar dalam sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme, yang keduanya sangat berbeda satu sama lain dalam hal sifat ideologis sehingga berpengaruh pada operasionalisasi dan pola sistem ekonominya (Susanti, 2021). Di luar dua sistem besar tersebut, dikenal pula sistem ekonomi Islam yang sudah ada sejak lama dan kini muncul kembali sebagai alternatif dari masalah mendasar kedua sistem utama yang sudah ada (Susanti, 2021). Keberadaan ekonomi Islam dinilai sebagai salah satu upaya agar dapat keluar dari jeratan kekacauan yang disebabkan oleh dua kekuatan ekonomi dunia, kapitalisme dan sosialisme (Muslimin & Darwanto, 2021).
Salah satu isu sentral dalam diskursus ekonomi kontemporer adalah konsep free market atau pasar bebas. Pasar bebas, yang menjadi jantung sistem kapitalisme, telah lama diperdebatkan relevansinya dalam konteks sistem ekonomi Islam. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah Islam mengakui dan membolehkan mekanisme pasar bebas? Jika ya, sejauh mana kebebasan tersebut diperbolehkan, dan apa batas-batasnya? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara komprehensif dengan mengkaji konsep pasar bebas dari perspektif sistem ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, sejarah, mekanisme, hingga tantangan kontemporer yang dihadapi.

2. Konsep Pasar Bebas dalam Perspektif Konvensional
2.1 Definisi dan Sejarah Pasar Bebas
Pasar bebas secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem pertukaran ekonomi di mana pajak, kendali mutu, kuota, tarif, serta bentuk lain intervensi ekonomi terpusat oleh pemerintah bersifat minimal bahkan tidak ada (Amalia, 2021). Sistem pasar bebas pertama kali berasal dari bahasa Prancis laissez-faire yang memiliki arti "biarkanlah mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka" (ANNISA, 2021). Dalam istilah terkenal ini, laissez-faire diterjemahkan dengan "biarkanlah kami bebas berbuat" (Hasniar, 2021).
Doktrin pasar bebas pada awal mulanya berangkat dari gagasan seorang ekonom Inggris pada abad ke-18, yakni Adam Smith, yang gelisah terhadap sistem perekonomian dominan saat itu, yakni merkantilisme dan fisiokrat yang dianggap tidak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Hasniar, 2021). Adam Smith, yang dikenal sebagai Bapak Politik Ekonomi, mengatakan bahwa secara ontologis dan moral, pasar bebas merupakan perwujudan kebebasan kodrati dan keadilan, atau merupakan perwujudan hukum kodrat dalam bidang ekonomi (Hoddemah & Rolianah, 2018). Dengan kata lain, kebesaran pasar bebas terletak pada aspek moral di baliknya (Hoddemah & Rolianah, 2018).
Adam Smith mengemukakan lima teori dasar dari kapitalisme: (1) pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu; (2) pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi; (3) pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin; (4) kebebasan melakukan kompetisi; dan (5) mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar (Habiburrahman, 2019). Bagi Adam Smith, jika seseorang diberikan kebebasan untuk mengembangkan modal yang dimilikinya tanpa ada campur tangan dari negara, maka ia akan mampu membantu kesejahteraan di lingkungan sekitarnya (Kambali, 2019). Sistem kebebasan tersebut pada akhirnya termanifestasi dalam sistem pasar bebas (Kambali, 2019).

2.2 Mekanisme Invisible Hand
Teori invisible hand (tangan gaib) Adam Smith menjadi kerangka dasar atas terciptanya mekanisme sistem pasar bebas (Kambali, 2016). Dengan bimbingan invisible hand, sistem pasar bebas diyakini akan mampu menjawab segenap permasalahan dan pertanyaan mengenai bagaimana cara untuk mendatangkan kesejahteraan (Anisa, 2021). Terpengaruh oleh gagasan the invisible hand dari Smith, pasar bebas dilihat sebagai proses yang senantiasa berkembang dan selalu menuntut yang terbaik atau paling rasional (Habiburrahman, 2019).
Dalam pandangan ekonomi kapitalis, pasar bebas diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi perdagangan (Rahardi, 2018). Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme meyakini bahwa pasar adalah sebuah sistem yang mandiri (self regulating) (Rahardi, 2018). Pada prinsipnya, pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat apabila menghasilkan upah yang adil, harga barang yang stabil, dan kondisi tingkat pengangguran yang rendah.

2.3 Kelebihan dan Kelemahan Pasar Bebas
Kelebihan utama dari sistem pasar bebas antara lain: faktor-faktor produksi akan digunakan dengan efisien, kegiatan ekonomi dalam pasar diatur dan diselaraskan dengan efisien, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan dapat diwujudkan, dan pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukainya (Ali, 2022). Pasar bebas juga dapat memberikan dan merangsang penggunaan barang dan faktor produksi dengan cara yang lebih efisien (Amalia, 2021).
Namun demikian, sistem pasar bebas juga memiliki kelemahan yang signifikan. Beberapa kelemahan sistem pasar bebas bersumber dari ketidakmampuan sistem pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi seefisien seperti yang diharapkan, yang terutama bersumber dari: akibat-akibat ekstern (eksternalitas) yang merugikan, kekurangan produksi barang publik dan barang merit, kewujudan kekuasaan monopoli dalam pasar, kegagalan membuat penyesuaian dengan efisien, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang (Ali, 2022). Kritik yang kerap kali diajukan adalah bahwa sistem pasar bebas akan melahirkan ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan kronis (Fithriyah, 2020).
Pasar bebas terbukti tidak omniscient dan omnipotent dalam mengatasi bahkan justru memperkukuh ketimpangan struktural, yang mendorong terbentuknya polarisasi sosial-ekonomi, memperrenggang integrasi sosial dan persatuan nasional (Jaelani, 2018). Pasar bebas memelihara sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif, non-partisipatif, dan non-emansipatif, atas kerugian pihak yang lemah (Jaelani, 2018). Pasar bebas menjadi penyebab sikap diskriminatif terhadap pihak yang rendah produktivitasnya (tidak efisien), sehingga tidak mudah memperoleh alokasi kredit yang berdasar profitabilitas (Jaelani, 2018).

3. Landasan Filosofis Sistem Ekonomi Islam
3.1 Karakteristik Dasar Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam memiliki akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya (Kambali, 2019). Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta ijtihad para ulama. Sumber pemikiran sistem ekonomi Islam adalah akidah dan ideologi Islam yang landasan pijakannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dengan landasan ini ekonomi Islam bersifat khas, unik, dan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun sistem ekonomi sosialis/komunis (Anisa, 2021a).
Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek syariah dan etika. Naqvi menyatakan bahwa etika harus mendominasi ekonomi Islam, dan faktor etika inilah yang merupakan faktor yang sesungguhnya menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (Muslimin & Darwanto, 2021). Sistem ekonomi berlandaskan etika menggambarkan bagaimana sistem ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari norma dan etika (Muslimin & Darwanto, 2021). Ekonomi Islam memiliki tujuan guna menciptakan kehidupan yang aman, baik, dan sejahtera untuk setiap kehidupan manusia (Muslimin & Darwanto, 2021).
Menurut Bāqir al-Ṣadr, sistem ekonomi Islam yang berasaskan doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi (Firdausi & Walid, 2021). Sistem ekonomi ini juga mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh berbagai sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme dan materialisme (Firdausi & Walid, 2021).

3.2 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Ekonomi Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi material dan non-material. Prinsip dasar yang dibangun dalam ekonomi Islam ada lima: tauhid, adil dan keseimbangan, kehendak bebas, dan bertanggung jawab (Riyadi & Hilyatin, 2021). Konsep tauhid tidak hanya tercermin dalam hubungan vertikal (manusia dengan Sang Pencipta) tetapi juga hubungan horizontal (Riyadi & Hilyatin, 2021).
Dalam prinsip ekonomi Islam, keadilan dan distribusi kekayaan merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang integral (Basri, 2023). Mekanisme pasar Islam membawa sebuah paradigma agar sistem produksi mempertimbangkan dampak sosial, agar praktik ekonomi tetap berjalan pada koridor Islam (Basri, 2023). Dengan menyadari substansi tersebut, terdapat sebuah pelajaran penting bahwa Islam tidak memisahkan secara totalitas antara agama dan keduniaan (Basri, 2023).
Nilai dasar dari sistem ekonomi Islam adalah hak kepemilikan yang terbatas pada sumber-sumber ekonomi, nilai keadilan, dan nilai keseimbangan (Suhaedi, 2003). Hal ini berbeda dengan aliran kapitalisme maupun Marxisme. Dalam kapitalisme dikenal hak absolut bagi kepemilikan pribadi, kebebasan memasuki semua kegiatan usaha dan transaksi atas dasar persaingan bebas, serta penerapan individualisme dan utilitarianisme (Suhaedi, 2003).

4. Pasar dalam Sejarah Islam
4.1 Pasar pada Masa Rasulullah SAW.
Sejarah mencatat bahwa masyarakat Muslim (Timur Tengah) lebih awal menerapkan ekonomi pasar daripada masyarakat Eropa (Kusumawati, 2015). Masyarakat di negara-negara Muslim telah menerapkan ekonomi pasar jauh sebelum masyarakat Eropa Barat dan Amerika menerapkannya (Kusumawati, 2015). Kegiatan ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan besarnya peranan pasar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu (Adelia et al., 2023).
Pasar pertama umat Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabat setelah membangun Masjid Nabawi adalah pasar Suqul Anshar yang berada di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi (Suwandi et al., 2018). Pada zaman Khulafaurrasyidin, pembangunan masjid selalu diiringi dengan membangun pasar; ini menunjukkan bahwa pasar memiliki arti penting bagi Islam (Suwandi et al., 2018). Pasar pada waktu Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin dibangun dan diatur seratus persen berdasarkan syariat Islam, di mana semua orang bebas memasuki pasar tanpa ada halangan, tidak dipunguti pajak, sewa, dan biaya lainnya (Suwandi et al., 2018).
Sebelum mekanisme pasar bebas dalam kapitalisme dilaksanakan, Rasulullah SAW. telah menyetujui market mechanism of price jauh sebelumnya dan menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi serta menghindari tas'īr (penetapan harga oleh pemerintah) jika tidak diperlukan (Habiburrahman, 2019). Mekanisme pasar bebas yang dianjurkan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah SAW. telah menyetujui market mechanism of price dan menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah-masalah ekonomi (Ruddin & Rusadi, 2022).

4.2 Pemikiran Ulama Klasik tentang Pasar
Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam terdapat beberapa ilmuwan Muslim yang membahas tentang mekanisme pasar, antara lain Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun (Agustin et al., 2022). Ibnu Taimiyah (661 H–728 H) sangat mengutamakan pasar bebas di mana mekanisme pasar terjadi secara alami, yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Agustin et al., 2022). Ibnu Khaldun (732 H/808 H) merupakan bapak ekonomi Islam yang mendukung adanya pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Agustin et al., 2022).
Abu Yusuf tercatat merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar (Sifa', 2020). Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda dengan pendapat umum, di mana tingginya harga tidak berarti ada kelangkaan barang dan murahnya harga tidak berarti barang berlimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga (Sifa', 2020). Abu Yusuf juga menentang otoritas dalam menetapkan harga, namun ia juga membolehkan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu (Sifa', 2020).
Gagasan tentang mekanisme pasar dalam Islam dapat disinggung dalam hadis Nabi Muhammad SAW., sehingga Islam jauh di depan budaya Barat dalam memikirkan gagasan komponen pasar (Nurhayati, 2021). Gagasan sistem pasar dalam Islam juga ditumbuhkan secara eksperimental oleh para peneliti sejak awal, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya (Nurhayati, 2021).

5. Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam
5.1 Konsep Pasar Bebas dalam Islam
Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad) (Ghafur, 2019). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam (Ghafur, 2019). Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, serta tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar (Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran (Wulandari & Zulqah, 2020).
Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (perfect competition) (Muzakkir, 2020). Namun, kebebasan itu tidak berlaku mutlak, melainkan kebebasan yang dibungkus oleh aturan syariah (Muzakkir, 2020). Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip, yaitu: saling ridha, persaingan sehat, kejujuran, transparan atau keterbukaan, serta keadilan (Muzakkir, 2020).
Dalam sistem ekonomi Islam, mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Namun, kebebasan itu diikat dengan aturan, yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar (Nurdania, 2019). Jadi, jelas bukan pasar bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya sebagaimana dalam kapitalisme (Sifa', 2020).
Kegiatan ekonomi dalam mekanisme pasar yang bebas dari intervensi pihak luar merupakan pilar utama dan pertama dari mekanisme pasar Islam. Kebebasan ini didasarkan pada ajaran Islam yang fundamental (Riswandi et al., 2023). Harga yang berlaku di dalam pasar ditentukan dan mengacu pada kekuatan kebebasan pasar dan tidak diintervensi oleh siapapun, baik pemilik modal maupun pelaku bisnis, apalagi pemerintah (Riswandi et al., 2023).

5.2 Mekanisme Pasar Islam Menurut Ibnu Taimiyah
Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada empat situasi dan kondisi: (1) kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas; (2) terjadi kasus monopoli (penimbunan); (3) terjadi persekongkolan pedagang; dan (4) terjadi pemaksaan dalam transaksi (Juanda, 2023). Hal ini berbeda dengan pandangan yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal (Farida, 2012).
Pada dasarnya secara ideal, Islam menganut sistem ekonomi pasar bebas, di mana tingkat harga diserahkan pada kekuatan penawaran dan permintaan (Nurdania, 2019). Intervensi harga dilakukan untuk mencegah terjadinya ikhtikar (penimbunan) (Nurdania, 2019). Karena ekonomi Islam menganut sistem pasar bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan (supply and demand), maka pada prinsipnya pemerintah tidak boleh mengatur, mengendalikan, atau menetapkan harga (Wahid, 2019).

5.3 Struktur Pasar dalam Islam
Struktur pasar Islam ialah pasar persaingan sempurna (PPS) di mana harga ditentukan oleh kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) (Suwandi et al., 2018). Pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami; bukti kedekatannya antara lain: bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, dan perfect information (Juanda, 2023). Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif (Sifa', 2020). Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau private sector dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya (Sifa', 2020).
Secara umum, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang berdiri dalam prinsip persaingan bebas yang kebebasannya tetap harus berjalan di dalam koridor syariah (Agustin et al., 2022). Selain itu, pasar dalam Islam harus adil, sehingga harga yang terbentuk merupakan harga wajar dan tingkat keuntungan yang diperoleh tidak berlebihan (Agustin et al., 2022).

6. Harga yang Adil (Fair Price) dalam Ekonomi Islam
6.1 Konsep Harga Adil
Harga wajar dan adil (fair price) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) (Khaerat, 2021). Sistem ekonomi Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka, dan sesuai mekanisme pasar yang sempurna (Adelia et al., 2023). Dalam situasi normal, harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna (Azizah, 2012).
Ketika aktivitas pasar berjalan dengan lancar, ketika pertemuan antara permintaan dan penawaran terjadi rela sama rela tanpa ada pihak yang terpaksa dan tertipu, dengan demikian Islam menjamin pasar bebas di mana pembeli dan penjual bersaing dengan adil dan sehat (Adelia et al., 2023). Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran (Wulandari & Zulqah, 2020).
Konsep harga yang adil telah dikenalkan oleh Rasulullah SAW., yang kemudian banyak menjadi bahasan dari para ulama di masa kemudian (Azizah, 2012). Sistem ekonomi Islam tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan distorsi pasar yang memengaruhi tingkat harga di pasar (Basri, 2023).

6.2 Distorsi Pasar dan Larangan-Larangannya
Meskipun Islam menjamin kebebasan pasar, dalam kenyataannya terkadang keadaan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada beberapa gangguan yang terjadi terhadap mekanisme pasar; gangguan-gangguan inilah yang disebut sebagai distorsi pasar atau ketidakseimbangan pasar (Adelia et al., 2023). Mekanisme pasar yang sepenuhnya diserahkan secara alamiah akan mengakibatkan distorsi dalam ekonomi, sehingga dalam situasi tertentu akan dijumpai fenomena inefisiensi sumber daya yang tidak berdistribusi secara normal (Basri, 2023).
Islam melarang tindakan-tindakan yang dapat menzalimi dan merugikan orang lain (Wulandari & Zulqah, 2020). Beberapa bentuk tindakan yang dilarang Islam dalam mekanisme pasar antara lain: ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga barang di pasar, bai najasy yang merupakan praktik jual beli terlarang, taghrir dalam bentuk ketidakjelasan harga ataupun kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan, dan tadlis yang merupakan praktik penipuan (Wulandari & Zulqah, 2020).
Sistem ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur 'an tarādh minkum (kerelaan bersama) dilanggar (Wulandari & Zulqah, 2020). Dalam ekonomi Islam, meskipun pasar itu bersifat bebas, tetapi ada norma-norma penting yang menjadi kerangka dan landasan bagi para pelaku pasar (Jaelani, 2018). Moralitas pelaku pasar pun sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sehingga secara tegas Islam melarang segala bentuk penyimpangan dan tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan maqashid syari'ah, seperti penipuan, ihtikar, riba, dan sebagainya (Jaelani, 2018).

7. Peran Pemerintah dalam Pasar Islam
7.1 Pemerintah sebagai Pengawas Pasar
Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar, namun pemerintah di sini berperan sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar seperti ikhtikar, tadlis, dan distorsi pasar (Adelia et al., 2023). Dalam sistem ekonomi Islam, yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Selain itu, negara berperan sebagai pengawas (hisbah), yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud mekanisme pasar bebas (Rafsanjani, 2017).
Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil (Juanda, 2023). Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, dan produsen (Juanda, 2023). Perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam, dan aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar (Juanda, 2023). Jika dalam ekonomi konvensional dengan asas laissez faire membebaskan para pelaku dan menyerahkan keseimbangan ekonomi termasuk pada pasar keuangan kepada mekanisme pasar bebas sehingga tidak ada kontrol terhadap perilaku pasar, maka berbeda dengan Islam yang menempatkan peran pemerintah sebagai kontrol terhadap perilaku pasar namun tidak mencampuri mekanisme pasar (Mutho & Anshori, 2021).

7.2 Lembaga Hisbah sebagai Pengawas Pasar
Hisbah telah ada sejak awal peradaban Islam dan perannya dalam keberlangsungan ekonomi pasar pada masa itu dipertahankan oleh beberapa negara Islam modern sebagai salah satu lembaga otoritas negara yang memiliki kewenangan luas dalam tugasnya (Kusumawati, 2015). Lembaga hisbah memiliki peran penting dalam mekanisme pasar Islami karena fungsi ekonominya bertujuan mempertahankan agar para pelaku pasar bertindak wajar dan adil, serta mempertahankan harga dalam kondisi seimbang di saat kondisi alam tidak normal (Kusumawati, 2015).
Tugas yang lebih spesifik dari hisbah adalah memantau berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berfungsi dengan baik dan bebas dari distorsi, dan mengambil tindakan korektif ketika pasar berubah (Lestari et al., 2022). Dalam sistem ekonomi Islam, pasar, pemerintah, dan pelaku pasar adalah satu kesatuan dalam satu sistem pasar, artinya pemerintah sendiri masuk dalam sistem pasar dengan pengawasannya (Wahid, 2019).
Dalam teori ekonomi Islam, mekanisme pasar didasarkan pada prinsip pasar bebas dengan pengawasan atau free market with supervision. Artinya, pemerintah hanya mengawasi saja dan tidak boleh ikut campur. Sedangkan dalam ekonomi Islam masih mengakui pasar bebas tetapi harus diatur mekanismenya, dan mekanisme tersebut akan diatur oleh lembaga hisbah (Muslim, 2012).

7.3 Intervensi Pemerintah dalam Kondisi Darurat
Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat zhulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula (Khaerat, 2021). Dalam beberapa kasus pasar yang mengalami gejolak yang tidak normal, pemerintah harus ikut menyelesaikannya (Muslim, 2012).
Sistem pasar dalam Islam adalah pasar bebas. Harga didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak dibenarkan melakukan intervensi harga, kecuali dalam keadaan darurat (Afrida, 2016). Kenyataan ini menjadi sebuah kebutuhan bagi negara bahwa penting untuk membangun kolaborasi antara intervensi pemerintah dalam sistem pasar bebas demi memberikan perlindungan kepada masyarakat (Basri, 2023).

8. Perbedaan Pasar Bebas Islam dengan Pasar Bebas Kapitalis
8.1 Perbedaan Filosofis
Sistem ekonomi Islam sama sekali berbeda dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syariah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya (Ubaidillah, 2018). Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dengan sistem ekonomi yang tengah berjalan dan menguasai dunia saat ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap orang berhak dan bebas bertindak untuk kepentingannya sendiri, penjual mencari keuntungan sendiri yang sebesar-besarnya, pembeli mencari kepuasan, serta setiap keputusan ditentukan oleh mekanisme pasar (Haryanto, 2019).
Paradigma teori ekonomi kapitalis adalah kebebasan individu sehingga instrumen atau alat yang mereka junjung tinggi untuk tegaknya nilai-nilai kebebasan dan kepemilikan individual tersebut adalah mekanisme pasar bebas, yang berarti bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal pasar (Muslim, 2012). Sedangkan dalam teori ekonomi Islam, diperkenalkan sebuah lembaga yang bernama hisbah (Muslim, 2012).
Dalam konteks mekanisme pasar, sistem ekonomi Islam menggariskan bagaimana membangun sistem perdagangan yang adil (fair trade), bukan perdagangan bebas (free trade) (Kusumawati, 2015). Konstruksi sistem perdagangan yang adil mempunyai implikasi integral yang cukup positif; di satu sisi menjadi potensi strategis untuk menghindari perilaku persaingan tidak sehat antarpelaku ekonomi dalam berbagai skala (Kusumawati, 2015).

8.2 Perbedaan dalam Kepemilikan
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT., dan sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip maslahat bagi seluruh umat di dunia (Nurkomalasari & Zakiah, 2021). Menurut Islam, harta seharusnya hanya bisa dimiliki, dimanfaatkan, dikembangkan, dan didistribusikan secara sah sesuai dengan perintah Allah (Habiburrahman, 2019). Sistem ekonomi Islam memandang bahwa harta kekayaan yang ada di dunia ini tidak hanya diperuntukkan bagi individu untuk dapat dimiliki sepenuhnya, tetapi dalam Islam dikenal dan diatur pula tentang kepemilikan umum, yaitu pemilikan yang berlaku secara bersama bagi semua umat (Nashar, 2013).
Lain halnya dengan sistem kapitalis yang sepenuhnya membebaskan kepemilikan mutlak milik masing-masing individu yang memiliki modal, juga pada sistem sosialis di mana negara sebagai pemegang hak atas kepemilikan selama itu masih dalam wilayah negaranya (Nurkomalasari & Zakiah, 2021). Dalam kapitalisme dikenal hak absolut bagi kepemilikan pribadi, kebebasan memasuki semua kegiatan usaha dan transaksi atas dasar persaingan bebas, serta penerapan individualisme dan utilitarianisme (Suhaedi, 2003).

8.3 Perbedaan dalam Mekanisme Pengawasan
Pasar bebas dan globalisasi ekonomi menjadi mekanisme pasar yang dijalankan oleh sistem ekonomi kapitalis, di mana kebebasan individu dalam mengendalikan pasar tidak boleh diikutcampuri oleh pemerintah (Nurkomalasari & Zakiah, 2021). Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, semua terpusat oleh pemerintah, di mana aturan ketat mengenai laba usaha dan laba perindustrian pun diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah (Nurkomalasari & Zakiah, 2021). Berbeda dengan kedua sistem tersebut, dalam sistem ekonomi Islam adanya dewan hisbah sebagai dewan pengawas mekanisme pasar yang bertanggung jawab dalam mengontrol kebijakan pasar agar tetap maslahat bagi seluruh umat, tidak hanya sekelompok orang saja (Nurkomalasari & Zakiah, 2021).
Sementara itu, ekonomi Islam tidak meyakini adanya invisible hand yang membuat pasar menjadi efisien (Syaripudin & Furkony, 2020). Keterlibatan pemerintah dalam sistem keuangan Islam berbeda dengan sistem konvensional, di mana pemerintah berperan sebagai kontrol terhadap perilaku pasar namun tidak mencampuri mekanisme pasar (Mutho & Anshori, 2021).

9. Kritik Islam terhadap Pasar Bebas Kapitalis
9.1 Kegagalan Pasar Bebas dalam Mewujudkan Keadilan
Umer Chapra menyatakan bahwa sistem pasar bebas telah merealisasikan kemakmuran dalam perekonomian Barat. Akan tetapi, kemakmuran itu tidak menunjukkan hubungan baik antara kepentingan sosial dan individu, artinya tidak bisa menciptakan pemerataan kemakmuran (Muslim, 2012). Sistem pasar bebas telah gagal merealisasikan pemerataan (Muslim, 2012). Kekuatan pasar tidak dianggap sebagai hal yang suci dalam Islam (Fithriyah, 2020).
Gejolak pasar bebas yang muncul dari rahim kapitalisme, dengan pranata pasar bebasnya, yang diterapkan di Amerika Serikat ternyata gagal dalam mewujudkan keadilan sosial (Bashori, 2019). Kegagalan pasar bebas tersebut menuai kritik pedas dari seorang filsuf kenamaan, John Rawls, yang menilai mekanisme pasar bebas gagal berfungsi secara baik (Bashori, 2019). Karena itu, pasar bebas justru menimbulkan ketidakadilan (Bashori, 2019).
Instrumen yang digunakan adalah pasar persaingan bebas (free market competition) di mana kekuatan utamanya terletak pada efisiensi dan persaingan bebas (free competition). Kondisi inilah yang menyebabkan perilaku kapitalisme ekonomi muncul, karena adanya hegemoni untuk selalu memenangkan persaingan tanpa mengindahkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan (Risza, 2015).

9.2 Kritik terhadap Neoliberalisme
Neoliberalisme menurut Harvey adalah teori praktik ekonomi politik yang mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia dapat dimajukan dengan baik dengan cara membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang dicirikan oleh hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas, atau yang sering disebut globalisasi (Firdausi & Walid, 2021). Konsep neoliberalisme berwajah kapitalisme yang dipengaruhi oleh kekuatan superpower adalah sistem yang menjadi titik kritikan bagi pemikir ekonomi Islam (Basri, 2023).
Liberalisme klasik dan neoliberalisme sama-sama memiliki prinsip fundamentalisme pasar, atau asumsi bahwa pasar bebas secara spontan akan membentuk tatanan ekonomi secara efisien sehingga peran negara akan direduksi (Firdausi & Walid, 2021). Dari neo-klasikal lahirlah paham fundamentalisme pasar (market fundamentalism), yaitu mekanisme persaingan bebas (free perfect competition) dengan pasar bebas sempurna (free perfect market). Konsekuensi logis dari paham tersebut kemudian melahirkan konsepsi kapitalisme global dan globalisasi ekonomi (Risza, 2015).
9.3 Perdagangan Bebas Internasional dalam Perspektif Islam
Pada prinsipnya, perdagangan bebas dan pasar bebas merupakan alat yang digunakan oleh negara-negara maju untuk kepentingan ekonominya. Dengan perdagangan bebas dan pasar bebas, pasar dunia akan terbuka sehingga segala bentuk proteksi, termasuk yang sifatnya menjaga keutuhan ekonomi dalam negeri suatu negara, menjadi hilang; akibatnya negara-negara yang tidak mampu bersaing—dalam hal ini negara-negara berkembang dan miskin—menjadi korbannya (Bashori, 2019).
Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain (Amalia, 2021). Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak di komoditi namun di pelakunya (pedagang) (Amalia, 2021).
Perdagangan bebas pada sistem ekonomi Islam beroperasi sebagai pasar bebas yang murni dan bersih, bebas dari penipuan, ketidaktahuan, perjudian, monopoli, eksploitasi, dan ketidakpuasan (Agil, 2020). Sedangkan pada sistem WTO, pasar bebas dijalankan berlandaskan pada pemikiran atau gagasan bebas tanpa adanya pengendalian dan pengontrolan guna mencegah adanya monopoli serta pasar bebas absolut tanpa adanya kontrol ideologis atau moral, sehingga banyak kasus yang terjadi mengarah pada pembentukan kartel, monopoli, dan eksploitasi (Agil, 2020).

10. Pasar Bebas Islam di Era Globalisasi
10.1 Tantangan Pasar Bebas Global
Pasar bebas di era globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Negara-negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri harus berdagang dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebut (Hoddemah & Rolianah, 2018). Pasar bebas ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan rakyatnya, namun dalam perkembangannya, pasar bebas akan berdampak positif bagi para pelakunya dan juga berdampak negatif sehingga terjadi kontroversi di antara para ekonom mengenai kelebihan dan kekurangan pasar bebas (Hoddemah & Rolianah, 2018).
Dalam ekonomi Islam, keberadaan pasar bebas diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, seperti bersikap jujur dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama seperti monopoli (Hoddemah & Rolianah, 2018). Sejauh ini, suatu negara tidak bisa menjauh dari pasar bebas, sehingga bagaimana suatu negara harus membuat inovasi, kreativitas, tingkat kerja, dan segala sesuatu yang baik dan berkualitas agar barang dagangannya dapat bersaing di pasar bebas (Hoddemah & Rolianah, 2018).

10.2 Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah di Era Pasar Bebas
Lembaga keuangan syariah merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan sistem keuangan berbasis syariah. Keberadaannya kini telah diakui dalam kancah perekonomian dunia (Suadi, 2018). Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah dihadapkan pada pasar atau perdagangan bebas yang menuntut adanya persaingan secara bebas dan minimnya hambatan tarif dan non-tarif (Suadi, 2018).
Pasar bebas merupakan peluang bagi lembaga keuangan syariah dikarenakan probabilitas bagi meningkatnya pangsa pasar sangat terbuka (Suadi, 2018). Namun demikian, pasar bebas juga menghadirkan tantangan tersendiri karena lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sumber daya yang profesional serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung (Suadi, 2018). Tujuan pasar bebas secara selintas memang positif, yakni agar perekonomian suatu negara bisa lebih maju dan berkembang, dan berbagai studi memperlihatkan bahwa perdagangan dunia akan meningkat dengan berlakunya sistem pasar bebas (Hakim, 2021).
Dalam usia yang masih muda tersebut, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini, yaitu: pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif; kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya; ketiga, perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai (Hakim, 2021).

11. Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam tentang Pasar Bebas
11.1 Pemikiran Nejatullah Siddiqi
Siddiqi memberikan pandangan bahwa pasar menjadi pusat sentralistik yang berperan dalam memainkan alur distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi bebas (Basri, 2023). Mekanisme pasar yang ditawarkan Nejatullah Siddiqi agar berjalan dengan baik meliputi: penyelesaian ekonomi dengan asasi, perilaku konsumen sesuai dengan panduan Islam, dan intervensi pemerintah (Basri, 2023). Analisis fenomena ekonomi modern mengungkapkan beberapa realitas, seperti monopoli, dumping, dan bisnis kartel (Basri, 2023).

11.2 Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar
Ibnu Taimiyah merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam klasik yang paling banyak membahas mekanisme pasar. Ia sangat mengutamakan pasar bebas di mana mekanisme pasar terjadi secara alami, yaitu terjadi ketika harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Agustin et al., 2022). Namun, bukan berarti penetapan harga selamanya dilarang, melainkan dianjurkan untuk barang-barang publik (public goods) dan kondisi khusus lainnya (Habiburrahman, 2019).

11.3 Pemikiran Abu Yusuf
Abu Yusuf, yang tercatat merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar, memberikan pandangan bahwa harga tidak hanya bergantung pada permintaan tetapi juga pada kekuatan penawaran (Sifa', 2020). Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja (Sifa', 2020). Pengaturan yang bebas dari campur tangan pemerintah tersebut akan mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien (Sifa', 2020).

11.4 Pemikiran Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun mendukung adanya pasar terbuka yang dilandasi oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Agustin et al., 2022). Beliau juga berpendapat bahwa harga juga dipengaruhi oleh cukai atau bea/pajak, jumlah penduduk, kondisi pasar, dan kebutuhan terhadap barang pokok atau pelengkap (Agustin et al., 2022). Pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan mekanisme pasar Islami telah menambah wawasan ekonomi Islam pada jangkauan yang lebih luas terhadap konseptualisasi dan aplikasinya (Nurdania, 2019).

12. Sistem Ekonomi Islam sebagai Alternatif
12.1 Ekonomi Islam sebagai Jalan Tengah
Ekonomi Islam dianggap sebagai jalan keluar untuk mengatasi persoalan ekonomi kontemporer (Anisa, 2021a). Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan (Anisa, 2021a). Sistem ekonomi Islam merupakan alternatif dari permasalahan mendasar dari dua sistem besar yang sudah ada (Ruddin & Rusadi, 2022).
Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan (Firdausi & Walid, 2021). Menurut Bāqir al-Ṣadr, doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi (Firdausi & Walid, 2021). Sistem ekonomi ini juga mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan oleh berbagai sistem ekonomi yang berbasis kapitalisme dan materialisme (Firdausi & Walid, 2021).

12.2 Keunggulan Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa keunggulan dibandingkan sistem ekonomi lainnya. Pertama, sistem ekonomi Islam menawarkan pembiayaan dengan skema bagi hasil melalui akad-akad bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah (Nasution & Majid, 2023). Kedua, sistem ekonomi Islam yang berbasis ekuitas (free interest rate) dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kestabilan ekonomi, sementara sistem berbasis bunga akan mengganggu stabilitas ekonomi (Nasution & Majid, 2023).
Ketiga, dalam teori ekonomi Islam, kekayaan harus didistribusikan secara adil dan merata. Islam sangat mengecam harta yang hanya bergulir di kalangan orang-orang borjuis (Muslim, 2012). Keempat, sistem ekonomi Islam sangat menekankan adanya aspek social-interest antara kerja sama dan persaingan, adapun sistem ekonomi kapitalis hanya berfokus pada persaingan bebas yang berasaskan pada self-interest (Mas'ud & Jalaluddin, 2022).

12.3 Maqashid Syariah sebagai Landasan
Ekonomi syariah selaras dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqashid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tatanan kehidupan yang terhormat (Amirudin & Kusairi, 2019). Tujuan tersebut yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek kecil maupun besar, dengan tiga sasaran utama: penyucian jiwa agar semua Muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat, tegaknya keadilan dalam bermasyarakat, dan tercapainya maslahat sebagai tujuan utama (Amirudin & Kusairi, 2019).
Pengendalian perdagangan bebas dalam sistem ekonomi Islam sesuai dengan maqasid syari'ah, yaitu memelihara atau menjaga agama, akal, jiwa, dan harta (Agil, 2020). Dalam Islam, fairness merupakan ciri sistem ekonomi. Bahkan, kata iqtisad yang sekarang banyak diterjemahkan menjadi ekonomi Islam berasal dari kata qasd yang artinya keseimbangan (equilibrium). Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil, dan setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang (Sarkum, 2017).

13. Kesimpulan
Berdasarkan kajian komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya mengakui dan membolehkan mekanisme pasar bebas, namun dengan batasan-batasan yang bersumber dari nilai-nilai syariah. Pasar bebas dalam sistem ekonomi Islam bukanlah pasar bebas dalam arti yang sebebas-bebasnya sebagaimana dalam kapitalisme (Sifa', 2020), melainkan pasar bebas yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, keadilan, dan kemaslahatan umat.
Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian (Muzakkir, 2020). Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat (Muzakkir, 2020). Mekanisme pasar Islam ialah mekanisme pasar bebas di mana pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga pasar, namun pemerintah berperan sebagai pengawas pasar untuk memastikan tidak terjadi gangguan di pasar (Suwandi et al., 2018).
Perbedaan mendasar antara pasar bebas Islam dan pasar bebas kapitalis terletak pada: (1) landasan filosofis yang berbeda, di mana Islam berlandaskan tauhid dan syariah sementara kapitalisme berlandaskan individualisme dan materialisme; (2) mekanisme pengawasan, di mana Islam memiliki lembaga hisbah sebagai pengawas pasar; (3) larangan-larangan tertentu seperti riba, monopoli, penimbunan, dan penipuan; serta (4) orientasi tujuan, di mana Islam berorientasi pada kemaslahatan umat sementara kapitalisme berorientasi pada maksimalisasi keuntungan individu.
Sistem ekonomi Islam hadir bukan sebagai reaksi atas dominasi sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme, namun sebagai bagian dari totalitas kesempurnaan Islam itu sendiri. Dengan demikian, pasar bebas dalam sistem ekonomi Islam merupakan konsep yang unik dan khas, yang menggabungkan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan sosial, serta pengawasan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka
Adelia, D., Kustiawati, D., Musyarrofah, A., & Hakim, I. B. (2023). Mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan pasar dalam sistem ekonomi Islam. Etnik Jurnal Ekonomi dan Teknik, 2(1), 83–89. https://doi.org/10.54543/etnik.v2i1.142
Afrida, Y. (2016). Intervensi pemerintah Indonesia dalam menetapkan harga BBM ditinjau dari mekanisme pasar Islam. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 1(1), 71–88. https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328
Agil, A. R. (2020). Perdagangan internasional dalam pandangan Islam (studi kritik terhadap sistem perdagangan internasional pada organisasi WTO). El-Kahfi Journal of Islamic Economics, 1(2), 34–43. https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i02.37
Agustin, A., Gojali, D., Nazar, R. F., & Sulastri, L. (2022). Mekanisme pasar menurut pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. Branding Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1(2). https://doi.org/10.15575/jb.v1i2.21561
Ali, N. N. (2022). Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. https://doi.org/10.31219/osf.io/ma8rv
Amalia, N. (2021). Pasar bebas menuju Indonesia berkemajuan. https://doi.org/10.31219/osf.io/r7t3x
Amirudin, A., & Kusairi, Ah. (2019). Macam-macam sistem ekonomi dan kemerosotan sistem ekonomi syariah (ekonomi syariah di dalam dunia global). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 1(1), 65. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v1i1.2648
Anisa, N. (2021a). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. https://doi.org/10.31219/osf.io/5atcu
Anisa, N. (2021b). Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. https://doi.org/10.31219/osf.io/e4fjd
ANNISA, I. N. (2021). Ruang lingkup pasar bebas. https://doi.org/10.31219/osf.io/mw9sx
Arifudin, A., Zahra, A. C., Oktaviona, D. A., Rachmawati, D., & Pinasti, M. (2024). Analisis mekanisme pasar dalam Islam, sistem ekonomi, dan etika pengawasan pasar serta pasar dalam perspektif sejarah Islam. Jurnal Nuansa Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900
Azizah, M. (2012). Harga yang adil dalam mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perspektif Islam. Unisia, 34(76), 74–85. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss76.art6
Bashori, A. (2019). Paradigma baru fiqih perdagangan bebas: Dialektika ulum al-din dan hukum negara. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(1), 81. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.81-98
Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi perspective a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027
Farida, U. J. (2012). Telaah kritis pemikiran ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam kekinian. La_Riba, 6(2), 257–270. https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art7
Firdausi, F., & Walid, K. A. (2021). Analisis kritis filsafat Muhammad Bāqir al-Ṣadr terhadap sistem ekonomi neoliberal. Kanz Philosophia A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(2), 135–158. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i2.179
Fithriyah, S. (2020). Ikhtiyār dalam pemikiran ekonomi Islam; perspektif teologi. Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam, 4(1), 163. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v4i1.3966
Ghafur, A. (2019). Mekanisme pasar perspektif Islam. Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1). https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86
Habiburrahman, H. (2019). Islam dan kapitalisme; titik temu dan kritik dalam Al-Qur'an. Indonesian Journal of Religion and Society, 1(1), 38–50. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i1.23
Hakim, A. (2021). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah Indonesia pada era pasar bebas ASEAN. Jurnal Keislaman, 2(2), 217–237. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387
Haryanto, R. (2019). Sistem ekonomi (kajian komparatif antara sistem ekonomi kapitalis dan Islâm). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 3(1), 63–80. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2610
Hasniar, H. (2021). Tugas resume. https://doi.org/10.31219/osf.io/46a5k
Hoddemah, H., & Rolianah, W. S. (2018). Pasar bebas di era globalisasi dalam perspektif ekonomi syariah. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2), 254–277. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129
Huda, C. (2016). Ekonomi Islam dan kapitalisme (merunut benih kapitalisme dalam ekonomi Islam). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 27–49. https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031
Jaelani, A. (2018). Relasi negara dan pasar bebas dalam mewujudkan keadilan ekonomi: Analisis sejarah keuangan publik Islam. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 169. https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3680
Juanda, N. A. (2023). Bab VI: Mekanisme dan struktur pasar perspektif syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/f497g
Kambali, M. (2016). Analisis peran negara di bidang ekonomi dalam perspektif sistem kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 1(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v1i1.3
Kambali, M. (2019). Paradigma sistem kapitalisme dan Islam tentang welfare state. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 4(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.55
Khaerat, M. E. (2021). Mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil dalam perspektif ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/gpzfj
Kusumawati, Z. (2015). Peran hisbah dalam mekanisme pasar Islami. Islamic Economics Journal, 1(2), 245. https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354
Lahuri, S. B., Fadhilah, L. N., & Kamaluddin, I. (2022). Pandangan Islamic economic ethics terhadap dimensi individualisme dalam ekonomi kapitalis. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 105–118. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6365
Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis komparatif lembaga hisbah di zaman Rasulullah dengan zaman modern berdasarkan sistem ekonomi Islam. Al-Muamalat Jurnal Ekonomi Syariah, 9(2), 84–92. https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270
Mas'ud, R., & Jalaluddin, M. (2022). Revenue sebagai mediator pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah terhadap ROA dengan revenue sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah tahun 2017–2020. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(1), 85–104. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6631
Muslim, M. B. (2012). Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2551
Muslimin, M. I., & Darwanto, D. (2021). Studi komparasi pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 4(1), 136–161. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.540
Mutho, M. Y. M., & Anshori, M. (2021). Paradigma sistem keuangan Islam dalam menghadapi krisis. Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 658. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7566
Muzakkir, A. (2020). Mekanisme pasar pendekatan retrospektif ekonomi Islam. Jurnal Al-Qardh, 5(2), 153–164. https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2200
Nashar, N. (2013). Islâm dan perekonomian Islâm dalam pemerintahan modern. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 4(1), 111–124. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.266
Nasution, A. W., & Majid, M. S. Abd. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902
Nurdania, N. (2019). Mekanisme pasar dalam konteks idealita dan realita (analisis pemikiran Abu Yusuf dan Ibn Khaldun). Balanca Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1036
Nurhayati, N. (2021). Artikel ekonomi syariah (mekanisme pasar syariah pada hukum kepemilikan dalam Islam). https://doi.org/10.31219/osf.io/59zce
Nurkomalasari, N., & Zakiah, N. (2021). Studi komparasi posisi etika bisnis Islam dalam berbagai sistem ekonomi. El-Ecosy Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(2), 30. https://doi.org/10.35194/.v1i2.1828
Rafsanjani, H. (2017). Peranan pemerintah dan aturan Al-Qur'an. Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.942
Rahardi, M. T. (2018). Persaingan usaha dalam perspektif hukum ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perada, 1(1), 87–88. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10
Risza, H. (2015). Kritik ilmu ekonomi strukturalis dan Islam terhadap ekonomi neoklasikal. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(2). https://doi.org/10.15408/ijies.v6i2.1234
Riswandi, D., Mashur, M., & Sibawai, A. (2023). Sistem ekonomi Islam dalam persepsi tokoh agama Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, 9(1), 92–98. https://doi.org/10.29303/jseh.v9i1.227
Riyadi, S., & Hilyatin, D. L. (2021). Transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 6(1), 43. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100
Ruddin, I., & Rusadi, U. (2022). Kapitalisme dalam perspektif ekonomi politik dan ekonomi Islam. Da'watuna Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 2(4), 280–288. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i4.2445
Sarkum, S. (2017). Globalisasi ekonomi syariah di Indonesia dan perannya terhadap UMKM. https://doi.org/10.31227/osf.io/zryjg
Sifa', M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf). Journal of Sharia Economics, 2(1), 29–46. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.91
Suadi, A. (2018). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi era pasar bebas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.1-22
Suhaedi, S. (2003). Sistem ekonomi alternatif: Refleksi atas pandangan Ibnu Tamiyya sampai Karl Marx. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 2(1), 3–9. https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.194
Susanti, N. E. (2021). Perspektif beberapa ideologi ekonomi. https://doi.org/10.31219/osf.io/cjgsv
Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Abdullah, W. N. N. W. (2018). Pasar Islam (kajian Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw). Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 131–139. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341
Syaripudin, E. I., & Furkony, D. K. (2020). Perbedaan antara sistem keuangan Islam dan konvensional. Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 4(2), 255–273. https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139
Ubaidillah, A. (2018). Ekonomi politik Islam: Pendekatan maqasid al-shari'ah. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1), 115–129. https://doi.org/10.30736/jes.v3i1.55
Wahid, K. (2019). Signifikansi lembaga al-ḥisbah dalam sistem ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, 5(2), 135. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442
Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap mekanisme pasar dan penanganan distorsinya. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 82. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar