00490 - Food Estate Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Abstract

The Food Estate program is one of Indonesia's strategic government policies aimed at strengthening national food security through the development of large-scale agriculture. From the perspective of Islamic economics, this program has very rich and complex dimensions, covering aspects of food security, distribution justice, sharia-based financing, Islamic financial instruments such as waqf, zakat, sukuk, and various other muamalah contracts. This article seeks to comprehensively analyze the Food Estate program from the standpoint of Islamic economics, ranging from philosophical foundations, relevant financing instruments, to the challenges and opportunities of its implementation within the framework of maqasid al-syariah.

Keywords: Food Estate, Islamic Economics, Food Security, Waqf, Zakat, Sukuk, Maqasid Al-Syariah

Abstrak

Program Food Estate merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pertanian berskala besar. Dalam perspektif ekonomi Islam, program ini memiliki dimensi yang sangat kaya dan kompleks, mencakup aspek ketahanan pangan (food security), keadilan distribusi, pembiayaan berbasis syariah, instrumen keuangan Islam seperti waqf, zakat, sukuk, dan berbagai akad muamalah lainnya. Artikel ini berupaya menganalisis secara komprehensif program Food Estate dari sudut pandang ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis, instrumen pembiayaan yang relevan, hingga tantangan dan peluang implementasinya dalam kerangka maqasid al-syariah.

Kata Kunci: Food Estate, Ekonomi Islam, Ketahanan Pangan, Waqf, Zakat, Sukuk, Maqasid Al-Syariah

1. Pendahuluan: Food Estate dan Urgensi Ketahanan Pangan

Program Food Estate di Indonesia merupakan bagian dari sepuluh Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020–2024 yang dilaksanakan pemerintah sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19 dan ancaman krisis pangan global (Izzati et al., 2023). Secara historis, obsesi Indonesia untuk mencapai swasembada pangan telah berlangsung sejak era Presiden Soekarno, dan berbagai upaya telah dilakukan oleh setiap rezim pemerintahan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Ramadhan, 2024). Program ini dilaksanakan pada lahan potensial di Kalimantan Tengah, yang merupakan kawasan eks Proyek Lahan Gambut (PLG), dengan tujuan meningkatkan produksi pangan secara masif (Izzati et al., 2023).

Ketahanan pangan (food security) dalam konteks global didefinisikan dalam World Food Summit tahun 1996 sebagai kondisi di mana semua orang pada setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan aktif (Surbakti et al., 2023). Lebih jauh, International Food Policy Research Institute (IFPRI) merumuskan visi ketahanan pangan sebagai terciptanya dunia di mana setiap orang memiliki akses ekonomi dan fisik yang memadai terhadap pangan yang cukup untuk menopang kehidupan yang sehat dan produktif, di mana malnutrisi tidak ada, dan di mana pangan berasal dari sistem pangan dan pertanian yang efisien, efektif, dan berbiaya rendah yang kompatibel dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Azganin et al., 2021).

Dalam perspektif Islam, ketahanan pangan bukan sekadar persoalan teknis-ekonomi, melainkan merupakan kewajiban moral dan sosial yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda bahwa barangsiapa yang menimbun pangan dari kaum Muslimin, Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kemiskinan (Okanlawon et al., 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pangan adalah hak dasar manusia yang tidak boleh dimonopoli atau ditimbun demi kepentingan segelintir pihak. Islam sebagai sistem yang komprehensif tidak hanya melarang riba dan mewajibkan zakat, tetapi juga merupakan sistem yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, sandang, dan papan (Othman et al., 2011).

2. Landasan Filosofis Ekonomi Islam dalam Konteks Food Estate

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun di atas fondasi yang berbeda secara fundamental dari sistem ekonomi konvensional. Sistem keuangan Islam didasarkan pada filosofi berbagi risiko (risk-sharing), pertukaran aset, dan penghindaran riba (bunga) (Alam & Haider, 2022). Kerangka sistem keuangan Islam (IFS) diletakkan di atas ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan menyediakan sistem keuangan yang adil dan merata yang mematuhi maqasid al-syariah dan mewujudkan kesejahteraan sosial (falah) (Alam & Haider, 2022).

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah larangan riba. Dalam Islam, pinjaman dikategorikan sebagai aktivitas amal, bukan sebagai usaha mencari keuntungan (Moghul, 2006). Larangan riba ini tidak hanya berlaku pada transaksi keuangan berbasis bunga, tetapi juga pada perdagangan komoditas tertentu, termasuk emas, perak, dan bahan pangan tertentu, di mana perdagangan harus dilakukan dalam ukuran yang setara dan tanpa penundaan (Moghul, 2006). Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana pembiayaan sektor pertanian dan Food Estate seharusnya dirancang dalam kerangka syariah.

Selain larangan riba, ekonomi Islam juga menekankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), transparansi, dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Sistem keuangan Islam mendorong kontrak yang adil yang menghubungkan keuangan dengan produktivitas, seperti murabahah dan ijarah, serta pengaturan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Sing & Loh, 2014). Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembiayaan Food Estate, di mana petani kecil seringkali tidak memiliki akses terhadap pembiayaan yang adil dan terjangkau.

2.2 Maqasid Al-Syariah dan Ketahanan Pangan

Maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ketahanan pangan, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menjadi sangat relevan, karena pangan adalah kebutuhan dasar yang menopang kehidupan manusia. Program Food Estate, jika dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan maqasid al-syariah, khususnya dalam dimensi perlindungan jiwa dan perlindungan harta.

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri keuangan Islam adalah bagaimana melampaui tujuan komersial semata dan memprioritaskan tujuan syariah sebagai sarana kesejahteraan sosial-ekonomi (Alam & Haider, 2022). Keberhasilan sejati hanya dapat dicapai jika kepatuhan syariah vis-à-vis kesejahteraan sosial-ekonomi menjadi perhatian utama lembaga keuangan Islam (Alam & Haider, 2022). Dalam konteks Food Estate, hal ini berarti bahwa pembiayaan dan pengelolaan program ini harus tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada dampak sosial yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

2.3 Konsep Rizq dan Etika Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, konsep rizq (rezeki) memainkan peran penting dalam memahami aktivitas ekonomi, termasuk pertanian dan ketahanan pangan. Rizq dalam Islam dipahami sebagai kekayaan material yang disediakan oleh Allah SWT, dan konsep ini menjadi mediator antara ekonomi duniawi dan nilai-nilai ukhrawi (Rahman, 2022). Dalam konteks Food Estate, pemahaman tentang rizq mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya mengejar keuntungan material semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual dan sosial dari aktivitas ekonomi mereka.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi ekonomi (Okanlawon et al., 2024). Para pelaku ekonomi Islam didorong untuk memprioritaskan keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas sosial, dengan tujuan membangun sistem ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan selaras dengan ajaran Islam (Okanlawon et al., 2024). Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan Food Estate, di mana transparansi dalam pengelolaan lahan, distribusi keuntungan yang adil kepada petani, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik menjadi sangat penting.

3. Instrumen Pembiayaan Islam untuk Food Estate

3.1 Salam: Instrumen Pembiayaan Pertanian yang Paling Relevan

Di antara berbagai instrumen pembiayaan Islam, akad salam merupakan yang paling relevan dan sesuai untuk pembiayaan sektor pertanian, termasuk Food Estate. Salam adalah kontrak jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah disepakati. Instrumen ini sangat cocok untuk pembiayaan pertanian karena memungkinkan petani mendapatkan modal di awal musim tanam, sementara pembeli (atau lembaga keuangan) mendapatkan kepastian pasokan komoditas pertanian di masa depan.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan salam memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara berbagai instrumen pembiayaan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan salam memiliki potensi pertumbuhan (growth potency) tertinggi di antara semua instrumen pembiayaan Islam yang diteliti (Arshed et al., 2020). Lebih jauh, ketika bank-bank Islam berpartisipasi dalam produksi kebutuhan pangan, hal ini memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan PDB (Arshed et al., 2020). Dengan demikian, fokus pada pembiayaan salam akan membantu mendorong pasar produksi primer dan pangan, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi biaya pangan dan komoditas pertanian serta menstabilkan pertumbuhan dan inflasi (Arshed et al., 2020).

Dalam konteks Food Estate, akad salam dapat distrukturisasi sedemikian rupa sehingga lembaga keuangan Islam atau koperasi petani memberikan modal di muka kepada petani untuk membiayai biaya produksi (benih, pupuk, tenaga kerja), sementara petani berkomitmen untuk menyerahkan hasil panen pada waktu yang telah disepakati dengan harga yang telah ditentukan. Model ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada petani, tetapi juga memberikan kepastian harga dan pasar bagi hasil pertanian mereka.

3.2 Musyarakah dan Mudharabah: Pembiayaan Berbasis Kemitraan

Akad musyarakah (kemitraan modal) dan mudharabah (kemitraan modal-kerja) merupakan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil yang sangat sesuai untuk pembiayaan proyek-proyek pertanian berskala besar seperti Food Estate. Dalam musyarakah, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati (Hammas, 2023). Sementara dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan tenaga kerja (mudharib), dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung oleh penyedia modal (Hammas, 2023).

Instrumen-instrumen berbasis kemitraan ini sangat relevan untuk pembiayaan Food Estate karena beberapa alasan. Pertama, mereka mendorong berbagi risiko antara lembaga keuangan dan petani, sehingga mengurangi beban risiko yang ditanggung oleh petani secara sepihak. Kedua, mereka menyelaraskan kepentingan antara penyedia modal dan pengelola usaha, karena keduanya memiliki kepentingan bersama dalam keberhasilan proyek. Ketiga, mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong keadilan dalam distribusi keuntungan.

Penelitian tentang pembiayaan Islam untuk pertanian kelapa sawit di Malaysia menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam, termasuk musyarakah dan mudharabah, dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif bagi petani kecil (smallholders) untuk mengembangkan pertanian yang berkelanjutan (Ismail et al., 2018). Studi ini menyimpulkan bahwa pembiayaan mikro Islam memang merupakan sumber pendanaan bagi sejumlah petani kecil kelapa sawit independen, dan pembiayaan mikro Islam dapat berkontribusi pada produksi kelapa sawit yang berkelanjutan (Ismail et al., 2018).

3.3 Murabahah dan Ijarah: Pembiayaan Aset Pertanian

Akad murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan ijarah (sewa) merupakan instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengadaan aset-aset pertanian yang diperlukan dalam program Food Estate, seperti mesin pertanian, peralatan irigasi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Murabahah adalah kontrak penjualan di mana keuntungan diperoleh dengan menjual dengan basis biaya-plus (Habib, 2018). Dalam konteks pembiayaan pertanian, bank Islam dapat membeli peralatan pertanian yang dibutuhkan petani dan kemudian menjualnya kepada petani dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati, dengan pembayaran secara cicilan.

Ijarah, di sisi lain, memungkinkan petani untuk menyewa peralatan pertanian atau lahan tanpa harus membelinya secara langsung. Dalam model ijarah, bank Islam membeli aset yang dibutuhkan dan kemudian menyewakannya kepada petani dengan biaya sewa yang telah disepakati (Kačar et al., 2017). Model ini sangat cocok untuk petani kecil yang tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli peralatan pertanian secara langsung, tetapi membutuhkan akses terhadap teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas mereka.

Penelitian tentang pembiayaan Islam di Serbia menunjukkan bahwa untuk pembiayaan pertanian, model salam sangat signifikan karena kekhususannya, sementara murabahah cocok untuk pembiayaan jangka pendek perdagangan dan pembelian barang konsumsi, termasuk peralatan pertanian (Kačar et al., 2017). Ijarah juga digunakan untuk pembiayaan pembelian real estat, komputer dan peralatan lainnya, mesin, dan sejenisnya (Kačar et al., 2017).

3.4 Istisna: Pembiayaan Infrastruktur Pertanian

Akad istisna merupakan instrumen pembiayaan yang sangat relevan untuk pembangunan infrastruktur pertanian dalam program Food Estate, seperti pembangunan sistem irigasi, gudang penyimpanan, fasilitas pengolahan hasil pertanian, dan infrastruktur transportasi. Istisna adalah kontrak pembuatan atau konstruksi di mana pembeli memesan pembuatan suatu barang atau proyek dengan spesifikasi tertentu, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

Bank-bank Islam dan lembaga keuangan Islam menggunakan mode istisna untuk pembiayaan konstruksi perumahan, pusat perbelanjaan, vila, showroom, dan bangunan lainnya yang digunakan untuk tujuan yang layak (Arshed et al., 2020). Dalam konteks Food Estate, istisna dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pertanian yang diperlukan, dengan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai penyedia dana dan kontraktor bertindak sebagai pelaksana konstruksi.

4. Waqf sebagai Instrumen Pembiayaan Sosial untuk Food Estate

4.1 Konsep dan Potensi Waqf dalam Sektor Pertanian

Waqf (wakaf) merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan program Food Estate. Waqf adalah endowmen atau sumbangan aset yang diberikan secara permanen untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan aset pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Abdullah, 2018). Dalam konteks modern, waqf telah berkembang menjadi instrumen keuangan yang inovatif, mencakup waqf tunai (cash waqf), waqf produktif, dan berbagai instrumen berbasis waqf lainnya.

Penelitian tentang pemberdayaan waqf tunai dalam sektor pertanian di Indonesia menunjukkan bahwa waqf tunai dapat didistribusikan kepada penerima manfaat sebagai modal usaha di sektor pertanian sebagai skema distribusi ketahanan pangan keluarga dengan beberapa model: pertama, metode bagi hasil (mudharabah); kedua, pinjaman 0% (qard hasan); ketiga, penguatan usaha (musyarakah); dan keempat, sedekah dan hibah (khairiyah) (Johari, 2022). Sistem pertanian dikembangkan menjadi budaya bagi setiap keluarga untuk menjadi ketahanan pangan dengan menerapkan sistem pertanian terpadu (Johari, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sektor pertanian di Indonesia adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri. Konversi lahan merupakan salah satu penyebab penurunan sektor pertanian di Indonesia, karena banyak lahan pertanian yang saat ini dikonversi menjadi lahan perumahan dan industri akibat pertumbuhan penduduk dan tingginya harga jual lahan (Johari, 2022). Dalam konteks ini, waqf lahan pertanian dapat menjadi solusi untuk mencegah konversi lahan pertanian, karena aset waqf tidak dapat dijual atau dialihfungsikan.

4.2 Cash Waqf Linked Sukuk untuk Pembiayaan Food Estate

Inovasi terbaru dalam instrumen keuangan Islam adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang menggabungkan instrumen waqf tunai dengan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Instrumen ini memiliki potensi besar untuk membiayai program Food Estate, karena dapat menghimpun dana dari masyarakat luas melalui mekanisme waqf dan menginvestasikannya dalam proyek-proyek pertanian yang produktif.

Penelitian tentang sukuk linked wakaf untuk pengembangan UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini dapat digunakan untuk menyediakan modal usaha melalui nazhir dengan skema bagi hasil, skema pendampingan usaha, dan memaksimalkan jenis sukuk waqf yang didistribusikan ke sektor produktif (Maesarach et al., 2022). Dalam konteks Food Estate, CWLS dapat distrukturisasi sedemikian rupa sehingga dana yang terhimpun digunakan untuk membiayai infrastruktur pertanian, pengadaan peralatan, dan modal kerja bagi petani yang terlibat dalam program Food Estate.

Kementerian Keuangan Indonesia berperan sebagai manajer dana real estat dalam skema CWLS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) akan menggunakan keuntungan dari sukuk untuk mendanai program-program sosial yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan martabat Indonesia (Maesarach et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa instrumen CWLS memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana keuntungan dari investasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

4.3 Waqf dan Ketahanan Pangan: Perspektif Historis dan Kontemporer

Secara historis, institusi waqf telah memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat Muslim. Pendapatan, penghasilan sewa, dan keuntungan dari waqf digunakan untuk berbagai kegiatan amal, termasuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan (Bulut & Korkut, 2019). Dalam konteks kontemporer, waqf dapat direvitalisasi untuk mendukung program Food Estate melalui berbagai mekanisme inovatif.

Penelitian tentang aplikasi waqf dalam keuangan sosial dan pembangunan menunjukkan bahwa institusi waqf dapat mengisi kesenjangan dalam intermediasi sosial dengan menyediakan layanan intermediasi yang efektif untuk memanfaatkan tabungan sosial yang bersifat permanen (Shaikh et al., 2017). Fleksibilitas dalam aturan waqf memungkinkannya untuk melayani penerima manfaat secara langsung atau melalui lembaga keuangan dan menyediakan berbagai layanan sosial (Shaikh et al., 2017). Dalam konteks Food Estate, waqf dapat digunakan untuk membiayai pusat pelatihan pertanian, fasilitas penelitian dan pengembangan pertanian, serta infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk keberhasilan program.

Lebih jauh, penelitian tentang waqf dan inovasi keuangan Islam menunjukkan bahwa waqf modern telah berkembang menjadi produk keuangan, alat konveyans properti, instrumen kontrak, alat investasi, mekanisme mitigasi risiko, dan entitas yang tergabung (Abdullah, 2018). Keuangan Islam memiliki peluang substansial untuk berinvestasi dalam properti waqf yang tidak produktif atas dasar bagi hasil (profit-and-loss sharing) (Abdullah, 2018). Ini membuka peluang bagi lembaga keuangan Islam untuk berinvestasi dalam lahan-lahan waqf yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan pertanian dan ketahanan pangan.

5. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi untuk Mendukung Petani

5.1 Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Petani

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ekonomi yang sangat kuat. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat dapat memainkan peran penting dalam mendukung petani kecil yang terlibat dalam program Food Estate. Penelitian tentang zakat bisnis sebagai produk keuangan Islam menunjukkan bahwa zakat bisnis memiliki ruang lingkup dan prospek yang menjanjikan sebagai instrumen pembiayaan proyek-proyek sosial yang bertujuan memastikan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung (Hoque, 2022).

Dalam konteks Food Estate, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan modal kepada petani kecil yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal, menyediakan pelatihan dan pendampingan teknis pertanian, serta membantu petani dalam menghadapi risiko gagal panen akibat bencana alam atau perubahan iklim. Integrasi antara zakat dan pembiayaan mikro Islam telah terbukti efektif dalam berbagai konteks, termasuk di Indonesia melalui program Baitul Maal Muamalat Indonesia (BMMI) dan Baitul Qiradh dari Badan Amil Zakat Nasional, yang keduanya berfokus pada pembiayaan mikro dan memanfaatkan zakat dan amal Islam sebagai sumber dana (Ismail et al., 2018).

5.2 Integrasi Zakat, Waqf, dan Pembiayaan Mikro Islam

Integrasi antara zakat, waqf, dan pembiayaan mikro Islam merupakan pendekatan yang komprehensif dan sinergis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan program Food Estate. Penelitian tentang pembiayaan mikro Islam dan model rehabilitasi menggunakan dana waqf menunjukkan bahwa model multifungsional lembaga manajemen waqf otonom dapat digunakan untuk mengeksekusi program pembiayaan mikro Islam yang terintegrasi (Hossain, 2019). Lembaga ini dapat dibentuk melalui usaha patungan antara pemerintah, lembaga Islam nasional, dan internasional (Hossain, 2019).

Dalam konteks Food Estate, model integrasi ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan lembaga keuangan mikro Islam yang khusus melayani petani kecil yang terlibat dalam program Food Estate. Lembaga ini dapat menghimpun dana dari zakat, waqf, dan infak/sedekah, serta menyalurkannya kepada petani dalam bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, atau qard hasan (pinjaman tanpa bunga). Dengan demikian, petani kecil dapat memperoleh akses terhadap pembiayaan yang adil dan terjangkau, tanpa harus menanggung beban bunga yang memberatkan.

6. Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Food Estate

6.1 Konsep dan Jenis Sukuk yang Relevan

Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang setara dengan obligasi konvensional, tetapi distrukturisasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk didefinisikan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) sebagai "sertifikat dengan denominasi yang sama yang mewakili kepemilikan individu dalam portofolio aset yang diizinkan yang ada atau akan ada" (Abubakar et al., 2023). Sukuk telah menjadi salah satu instrumen paling kuat dalam keuangan Islam di dunia saat ini, dan telah mendapatkan penerimaan di pasar konvensional (Maesarach et al., 2022).

Dalam konteks pembiayaan infrastruktur Food Estate, beberapa jenis sukuk yang paling relevan adalah sukuk ijarah (berbasis sewa), sukuk musyarakah (berbasis kemitraan), dan sukuk istisna (berbasis konstruksi). Sukuk ijarah dapat digunakan untuk membiayai pengadaan dan penyewaan peralatan pertanian, sukuk musyarakah untuk membiayai proyek-proyek pertanian secara kolektif, dan sukuk istisna untuk membiayai pembangunan infrastruktur pertanian.

Penelitian tentang peran sukuk dalam pembiayaan proyek menunjukkan bahwa melalui investasi dalam sukuk, lembaga keuangan Islam dapat membiayai proyek-proyek di bidang real estat, trust investasi, industri makanan halal, instrumen pembiayaan perdagangan, dan proyek infrastruktur (Ayub, 2019). Sukuk dapat diterbitkan untuk menghimpun dana bagi pendirian proyek baru, proyek yang sudah ada, atau pembiayaan kegiatan bisnis apa pun yang berkaitan dengan proyek tertentu (Ayub, 2019). Ini menunjukkan bahwa sukuk memiliki fleksibilitas yang tinggi sebagai instrumen pembiayaan, termasuk untuk proyek-proyek pertanian berskala besar seperti Food Estate.

6.2 Sukuk Negara untuk Pembiayaan Food Estate

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sejak tahun 2008 sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pembiayaan dan pentingnya mengembangkan sumber-sumber pendanaan baru, yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Maesarach et al., 2022). Sukuk Negara ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membiayai program Food Estate, karena dapat menghimpun dana dari investor domestik dan internasional yang mencari instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam skema pembiayaan Food Estate melalui sukuk negara, pemerintah dapat menerbitkan sukuk dengan underlying asset berupa lahan pertanian atau infrastruktur pertanian yang dikembangkan dalam program Food Estate. Investor sukuk akan mendapatkan imbal hasil dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset-aset tersebut, baik dalam bentuk sewa (ijarah) maupun bagi hasil (musyarakah atau mudharabah). Dengan demikian, pembiayaan Food Estate dapat dilakukan tanpa harus mengandalkan utang berbasis bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Pembiayaan Mikro Islam untuk Petani Kecil dalam Food Estate

7.1 Tantangan Akses Pembiayaan bagi Petani Kecil

Salah satu tantangan utama dalam implementasi program Food Estate adalah keterbatasan akses petani kecil terhadap pembiayaan yang adil dan terjangkau. Sektor pertanian terus mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan, meskipun berbagai inisiatif telah diluncurkan oleh otoritas untuk mendukung petani kecil (Azganin et al., 2021). Tantangan ini diperparah oleh rendahnya penelitian pertanian dan kurangnya input pertanian seperti pupuk, air, energi, dan teknologi, yang menyebabkan rendahnya produktivitas di daerah-daerah yang kurang beruntung (Azganin et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan industri juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan. Hal ini mendorong pemilik lahan pertanian untuk menjual lahan mereka daripada melanjutkan usaha pertanian yang mungkin kurang menguntungkan (Johari, 2022). Pembiayaan mikro Islam dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ini dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan terjangkau kepada petani kecil, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka dari usaha pertanian.

7.2 Model Pembiayaan Mikro Islam yang Relevan untuk Food Estate

Penelitian tentang pembiayaan mikro Islam di Afghanistan menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam mencakup berbagai strategi, termasuk kemitraan bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, muzaraah, dan musaqah, serta kontrak berbasis jual beli dan utang seperti murabahah, salam, ijarah, dan istisna (Hammas, 2023). Model-model ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan petani kecil yang terlibat dalam program Food Estate.

Khususnya, akad muzaraah (kemitraan dalam pertanian) dan musaqah (kemitraan dalam perkebunan) merupakan instrumen pembiayaan Islam yang secara khusus dirancang untuk sektor pertanian. Dalam muzaraah, pemilik lahan dan petani berbagi hasil panen sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara dalam musaqah, pemilik kebun dan pekerja berbagi hasil buah-buahan atau tanaman sesuai dengan nisbah yang disepakati. Instrumen-instrumen ini sangat relevan untuk program Food Estate, di mana lahan pertanian dapat dikelola secara kolektif oleh petani kecil dengan dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan Islam.

Penelitian tentang model kerangka manajemen pembiayaan mikro Islam untuk pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pembiayaan mikro Islam dapat berkontribusi pada produksi pertanian yang berkelanjutan, dan dengan memperkenalkan mekanisme yang dapat diterapkan, lebih banyak lembaga keuangan Islam harus terlibat dalam menyediakan pembiayaan mikro Islam kepada petani kecil (Ismail et al., 2018). Temuan ini sangat relevan untuk konteks Food Estate di Indonesia, di mana keterlibatan lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan petani kecil masih sangat terbatas.

7.3 Fintech Syariah sebagai Solusi Pembiayaan Inovatif

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membuka peluang baru untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil yang terlibat dalam program Food Estate. Penelitian tentang model fintech syariah sebagai produk pembiayaan alternatif untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di Malaysia menunjukkan bahwa model ini menggabungkan solusi crowdfunding dan smart contract dalam satu platform untuk memberikan pengalaman yang mulus bagi investor dan pencari dana (Azganin et al., 2021). Platform ini mewakili pasar bagi petani kecil untuk mencari pembiayaan dari sumber-sumber dana alternatif untuk proyek-proyek pertanian mereka (Azganin et al., 2021).

Dalam konteks Food Estate di Indonesia, fintech syariah dapat digunakan untuk menghubungkan petani kecil dengan investor yang mencari peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui platform crowdfunding syariah, investor dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek pertanian dalam Food Estate dengan jumlah investasi yang relatif kecil, sementara petani dapat memperoleh akses terhadap modal yang mereka butuhkan tanpa harus melalui proses perbankan yang rumit dan mahal.

Penelitian tentang kemunculan Islamic Fintech dan aplikasinya menunjukkan bahwa EthisCrowd, sebagai platform untuk pembiayaan real estat Islam, memungkinkan orang untuk mengumpulkan uang mereka dan berpartisipasi dalam proyek perumahan sosial yang menguntungkan yang juga bermanfaat bagi masyarakat (Kılıç, 2023). Model serupa dapat dikembangkan untuk sektor pertanian, di mana platform fintech syariah memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek pertanian dalam Food Estate.

8. Tantangan Implementasi Food Estate dalam Perspektif Ekonomi Islam

8.1 Tantangan Lingkungan dan Keberlanjutan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi program Food Estate adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan, khususnya terkait dengan konversi lahan gambut dan deforestasi. Penelitian tentang proyek Food Estate pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah melalui Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 mengatur dua skema penyediaan kawasan hutan untuk program Food Estate, yaitu melalui skema perubahan peruntukan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan, yang keduanya berpotensi mempercepat eksploitasi lingkungan hidup dan deforestasi di Kalimantan Tengah (Izzati et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kerusakan lingkungan merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah (pengelola) di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, program Food Estate yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan tidak dapat dibenarkan dari perspektif ekonomi Islam. Pelaksanaan program Food Estate di Indonesia memerlukan strategi operasional dengan menggunakan teori strong sustainability untuk meminimalisasi dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial sehingga tidak terjadi kegagalan program seperti pada kebijakan sebelumnya (Izzati et al., 2023).

8.2 Tantangan Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Penelitian tentang inefektivitas program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah inefektivitas dalam program Food Estate, seperti pendekatan top-down dalam implementasi program, terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pendukung pertanian, dan upaya proletarisasi petani (Surbakti et al., 2023). Pendekatan berbasis kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan menjadi inti dari pengembangan alternatif kebijakan dalam program Food Estate yang lebih berkesinambungan (Surbakti et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, partisipasi masyarakat dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap program pembangunan. Penelitian tentang sekuritisasi dalam kebijakan Food Estate di era pemerintahan Joko Widodo menunjukkan bahwa tindakan luar biasa yang diambil pemerintah dalam implementasi Food Estate dapat dicirikan dengan tiga aspek: ketiadaan partisipasi yang berarti, adanya pelanggaran asas hukum, dan menjadikan kementerian pertahanan sebagai leading sector dalam Food Estate (Ramadhan, 2024). Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

8.3 Tantangan Tata Kelola dan Transparansi

Tata kelola yang baik dan transparansi merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan program Food Estate dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian tentang analisis naratif kebijakan pangan nasional melalui program Food Estate menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan ekspektasi beberapa kelompok masyarakat terkait tujuan dan manfaat program (Dwiguna & Munandar, 2020). Efektivitas implementasi kebijakan dapat diwujudkan dengan menerapkan beberapa alternatif pengembangan kebijakan, antara lain melalui peningkatan penerimaan masyarakat terhadap program Food Estate yang didasarkan pada kajian yang komprehensif, keterbukaan informasi, sinergitas antarpemangku kepentingan, dan pembentukan organisasi pengelola program Food Estate (Dwiguna & Munandar, 2020).

Dalam perspektif ekonomi Islam, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan. Penelitian tentang kerentanan lembaga keuangan Islam dalam krisis keuangan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting dalam keuangan Islam karena dicirikan oleh bagi hasil dalam teorinya (Setiawan, 2018). Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam pengelolaan program Food Estate, di mana setiap keputusan terkait penggunaan lahan, distribusi keuntungan, dan pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

9. Implikasi Program Food Estate bagi Keluarga dan Masyarakat

9.1 Dampak Positif terhadap Kesejahteraan Keluarga

Penelitian tentang implikasi program Food Estate dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga milenial di Desa Tahai Baru menunjukkan bahwa program ini memiliki beberapa implikasi positif, antara lain: peningkatan produksi pangan yang memberikan akses yang memadai terhadap pangan yang berkualitas, peluang kerja dan peningkatan ekonomi keluarga yang membantu mengurangi beban keuangan dan konflik dalam keluarga, pengembangan infrastruktur dan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pertanian (Handayani et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan keluarga (sakinah) merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai. Program Food Estate yang berhasil dapat berkontribusi pada terwujudnya keluarga sakinah dengan mengurangi ketidakpastian pangan, meningkatkan ekonomi keluarga, memperbaiki akses layanan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mendorong kesadaran lingkungan (Handayani et al., 2023). Ini sejalan dengan maqasid al-syariah yang mencakup perlindungan jiwa, keturunan, dan harta.

9.2 Diversifikasi Pertanian dan Ketahanan Pangan Keluarga

Salah satu aspek penting dari program Food Estate dalam perspektif ekonomi Islam adalah diversifikasi pertanian. Food Estate yang mencakup berbagai jenis tanaman dan komoditas dapat memberikan keberagaman pangan dalam keluarga, sehingga memenuhi kebutuhan gizi yang beragam (Handayani et al., 2023). Diversifikasi pertanian juga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi petani terhadap fluktuasi harga komoditas, karena mereka tidak bergantung pada satu jenis tanaman saja.

Dalam perspektif ekonomi Islam, diversifikasi merupakan strategi yang dianjurkan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya perencanaan dan kehati-hatian dalam mengelola sumber daya. Penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program Food Estate menunjukkan bahwa berbagai pilihan komoditas akan memaksimalkan manfaat sosial, ekologis, dan ekonomi, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan teknik budidaya dengan dampak rendah dapat menjamin keberlanjutan Food Estate (Izzati et al., 2023).

10. Rekomendasi Kebijakan: Mengintegrasikan Prinsip Ekonomi Islam dalam Food Estate

10.1 Pembentukan Lembaga Keuangan Islam Khusus Pertanian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, salah satu rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah pembentukan lembaga keuangan Islam yang khusus melayani sektor pertanian dan program Food Estate. Penelitian tentang bank-bank Islam dan kemungkinan investasi pertanian di Serbia menunjukkan bahwa negara-negara harus bekerja menuju pembentukan bank pertanian khusus dan melalui legislasi memfasilitasi kedatangan lembaga keuangan yang akan menempatkan dana dengan kondisi yang menguntungkan seperti yang dilakukan lembaga keuangan Islam (Kačar et al., 2017).

Lembaga keuangan Islam khusus pertanian ini dapat menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani, termasuk pembiayaan salam untuk modal kerja, pembiayaan ijarah untuk peralatan pertanian, pembiayaan musyarakah untuk proyek-proyek pertanian kolektif, dan pembiayaan istisna untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai pengelola dana waqf dan zakat yang diarahkan untuk mendukung sektor pertanian.

10.2 Pengembangan Ekosistem Keuangan Islam untuk Pertanian

Selain pembentukan lembaga keuangan Islam khusus pertanian, diperlukan juga pengembangan ekosistem keuangan Islam yang komprehensif untuk mendukung program Food Estate. Ekosistem ini mencakup berbagai komponen, termasuk lembaga keuangan mikro Islam, platform fintech syariah, instrumen sukuk pertanian, dan mekanisme waqf produktif untuk sektor pertanian.

Penelitian tentang pembiayaan Islam dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pengembangan keuangan Islam mencakup beberapa manfaat seperti transformasi ekonomi menuju kepatuhan syariah, tingkat berbagi risiko yang lebih tinggi, dan integrasi imbal hasil dengan risiko/kinerja yang terkait dengan usaha investasi, yang pada akhirnya mengarah pada kemakmuran sosial (Arshed et al., 2020). Pengembangan ekosistem keuangan Islam yang komprehensif untuk sektor pertanian dapat memberikan manfaat-manfaat ini kepada petani dan masyarakat yang terlibat dalam program Food Estate.

10.3 Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Rekomendasi kebijakan lainnya adalah penguatan tata kelola dan transparansi dalam implementasi program Food Estate. Dalam perspektif ekonomi Islam, tata kelola yang baik dan transparansi merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan setiap program pembangunan. Penelitian tentang parameter syariah dalam keuangan Islam menunjukkan bahwa empat pendekatan (kontrak, maqasid al-syariah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi hukum) harus diterapkan secara paket dalam menentukan status kepatuhan syariah untuk menghindari kesalahan yang mahal (Rosly, 2010).

Dalam konteks Food Estate, penguatan tata kelola dapat dilakukan melalui pembentukan dewan pengawas syariah yang independen untuk memastikan bahwa semua aspek program, termasuk pembiayaan, pengelolaan lahan, dan distribusi keuntungan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transparansi dapat ditingkatkan melalui pelaporan keuangan yang komprehensif dan dapat diakses oleh publik, serta melalui mekanisme pengaduan yang efektif bagi petani dan masyarakat yang terdampak oleh program.

10.4 Integrasi Nilai-Nilai Keberlanjutan dalam Food Estate

Rekomendasi terakhir adalah integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam implementasi program Food Estate. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab moral yang tidak dapat diabaikan. Penelitian tentang proyek Food Estate pada lahan eks PLG di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa mengintegrasikan kepentingan ekologi dan ekonomi dalam pembangunan Food Estate adalah win-win solution; dengan demikian, tujuan pengembangan Food Estate untuk menjamin keamanan pangan dapat dicapai dengan tetap mempertimbangkan konservasi lahan gambut (Izzati et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain) merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk program Food Estate. Oleh karena itu, implementasi program Food Estate harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara serius, dan harus ada mekanisme yang efektif untuk mencegah dan memitigasi kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

11. Kesimpulan

Program Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Artikel ini telah menganalisis program Food Estate dari berbagai dimensi ekonomi Islam, termasuk landasan filosofis, instrumen pembiayaan yang relevan, peran waqf dan zakat, serta tantangan dan peluang implementasinya.

Beberapa temuan utama dari analisis ini adalah: pertama, instrumen pembiayaan Islam seperti salam, musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan istisna memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan program Food Estate secara syariah-compliant; kedua, waqf dan zakat dapat memainkan peran penting sebagai instrumen keuangan sosial untuk mendukung petani kecil yang terlibat dalam program Food Estate; ketiga, sukuk, termasuk Cash Waqf Linked Sukuk, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk membiayai infrastruktur pertanian dalam program Food Estate; keempat, fintech syariah membuka peluang baru untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil; dan kelima, tantangan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam implementasi program Food Estate harus diatasi melalui pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Secara keseluruhan, integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam program Food Estate dapat memberikan manfaat yang signifikan, tidak hanya dalam hal ketahanan pangan, tetapi juga dalam hal keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara konsisten, program Food Estate dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan maqasid al-syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Daftar Referensi

Abdullah, M. (2018). Evolution in waqf jurisprudence and Islamic financial innovation. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 4(1), 161–182. https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.920

Abubakar, Y. S., Nafees, S. M., Dorloh, S., & Aji, R. H. (2023). The concept of sukuk and its applications in contemporary Islamic financial system. Law and Humanities Quarterly Reviews, 2(3). https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.03.70

Alam, I., & Haider, W. A. (2022). Aspiring maqāsid-e-shariah and socio-economic well-being in Islamic finance. International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS), 4(1), 104–122. https://doi.org/10.54262/irjis.04.01.e07

Arshed, N., Yasmin, S., & Gulzar, M. (2020). Islamic financing portfolio and its comparative growth potential. Islamic Banking and Finance Review, 7. https://doi.org/10.32350/ibfr/2020/0700/440

Ayub, M. (2019). Focusing project financing for growth and realizing the higher objectives of Sharī'ah. Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 9(2). https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0902-001

Azganin, H., Kassim, S., & Sa'ad, A. A. (2021). A proposed shariah compliant fintech model as an alternative financing product to tackle food security challenges in Malaysia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 4(3), 15–35. https://doi.org/10.46722/hkmh.4.3.21b

Bulut, M., & Korkut, C. (2019). A look at the cash waqfs as an indicator of Ottoman financial mentality. Vakıflar Dergisi, 116–132. https://doi.org/10.16971/vakiflar.586433

Dwiguna, A. R., & Munandar, A. I. (2020). Analisis naratif kebijakan pangan nasional melalui program Food Estate. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, 11(2), 273. https://doi.org/10.33772/publica.v11i2.15080

Habib, S. F. (2018). Glossary. 257–269. https://doi.org/10.1002/9781119371076.gloss

Hammas, S. (2023). Microfinance from the perspective of Islamic economics and its importance for Afghanistan. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 3(6), 164–172. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.6.18

Handayani, I., Norcahyono, N., Ariyadi, A., & Wahdini, M. (2023). Implikasi program Food Estate dalam membentuk keluarga sakinah bagi keluarga millenial di Desa Tahai Baru. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(5), 3363. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2429

Hoque, N. (2022). Promoting business zakah as a product of Islamic finance to fund social causes for well-being of the underprivileged: Evidence from Bangladesh. Journal of Islamic Marketing, 14(4), 966–987. https://doi.org/10.1108/jima-10-2021-0337

Hossain, B. (2019). Islamic microfinance and rehabilitation model for the slum and floating population by waqf funds, the case of Bangladesh: A proposal for Muslim countries. Journal of King Abdulaziz University - Islamic Economics, 32(2), 139–160. https://doi.org/10.4197/islec.32-2.11

Ismail, M. A., Ador, S. F., & Shafiai, M. H. M. (2018). A management framework of Islamic micro financing for sustainable palm oil farming. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 7(3), 254. https://doi.org/10.26418/jebik.v7i3.30200

Izzati, A. N., Gustiawati, B. L., & Saputra, R. Y. (2023). Proyek food estate pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah: Perlu atau tidak? Ecoprofit: Sustainable and Environment Business, 1(1). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.255

Johari, J. (2022). Empowerment of cash waqf in the agricultural sector. Proceeding of the International Conference on Economics and Business, 1(2), 330–348. https://doi.org/10.55606/iceb.v1i2.136

Kačar, B., Curić, J., & Ikić, S. (2017). Islamic banks and finance and the possibility of agricultural investments in the Republic of Serbia. Ekonomika Poljoprivrede, 64(3), 1081–1100. https://doi.org/10.5937/ekopolj1703081k

Kılıç, G. (2023). The emergence of Islamic fintech and its applications. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087

Maesarach, R. M., Mulato, T., & Rodoni, A. (2022). Sukuk linked wakaf for MSME development. Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship, 5(1), 95–107. https://doi.org/10.54268/baskara.v5i1.12190

Moghul, U. F. (2006). Introduction to Islamic finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2495210

Okanlawon, S. U., Zagoon-Sayeed, H., & Salisu, T. M. (2024). Diagnosing Qur'ānic precepts on wealth creation in digital age. Invest: Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 1–20. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.8422

Othman, R., Aris, N. A., Azli, R. M., & Arshad, R. (2011). Islamic banking: The firewall against the global financial crisis. Journal of Applied Business Research (JABR), 28(1), 9. https://doi.org/10.19030/jabr.v28i1.6679

Rahman, T. U. (2022). Landscapes of rizq: Mediating worldly and otherworldly in Lahore's speculative real estate market. Economic Anthropology, 9(2), 297–308. https://doi.org/10.1002/sea2.12241

Rahutomo, A. B., Alexander, M. I., Yustika, M., & Nurzirwa, R. Y. (2023). Tinjauan kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Jurnal Bisnis Kehutanan dan Lingkungan, 1(1). https://doi.org/10.61511/jbkl.v1i1.2023.256

Ramadhan, I. Y. (2024). Sekuritisasi dalam kebijakan Food Estate di era pemerintahan Joko Widodo. Aliansi: Jurnal Politik Keamanan dan Hubungan Internasional, 2(3), 153. https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i3.51956

Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(2), 132–146. https://doi.org/10.1108/17538391011054372

Setiawan, R. A. (2018). Vulnerability of Islamic financial institutions in a financial crisis. KnE Social Sciences, 3(8), 88. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2502

Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2017). Application of waqf for social and development finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(1), 5–14. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2017-002

Sing, T. F., & Loh, K. W. (2014). International real estate review. International Real Estate Review, 17(1), 23–46. https://doi.org/10.53383/100178

Surbakti, A. M., Gebrena, M. R., & Jannah, L. M. (2023). Inefektivitas program Food Estate Kabupaten Gunung Mas: Sebuah analisis diagram pohon. Jurnal Ilmiah Publika, 11(2), 480–489. https://doi.org/10.33603/publika.v11i2.8850