00472 - Strategi Perbaikan Regulasi Lembaga Filantropi Islam di Indonesia: Tata Kelola Zakat, Wakaf, dan Keuangan Haji

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Islamic philanthropy institutions in Indonesia, particularly the National Zakat Management Agency (BAZNAS), the Indonesian Waqf Board (BWI), and the Hajj Financial Management Agency (BPKH), face complex regulatory and governance challenges that hinder the optimization of their potential. This study aims to formulate a comprehensive regulatory reform strategy covering three main dimensions: (1) improving the governance of zakat and waqf institutions through clear task delimitation and centralized oversight authority; (2) integrating zakat with the national tax system through a tax credit scheme; and (3) strengthening BPKH's authority in hajj financial management. Using a qualitative normative juridical approach and comparative analysis with Malaysia, Turkey, and Egypt, this study finds that overlapping institutional functions, weak regulatory frameworks, and lack of inter-agency synergy are the primary obstacles to the development of Islamic philanthropy in Indonesia. The findings recommend immediate revision of Law No. 23 of 2011 on Zakat Management and Law No. 36 of 2008 on Income Tax, strengthening BWI's independent management authority, and issuing government regulations that more explicitly define BPKH's powers. Effective implementation of these strategies requires strong political will and cross-institutional coordination within Indonesia's Islamic social finance ecosystem.

Keywords: Islamic philanthropy, zakat, waqf, hajj financial management, regulatory reform, tax credit

Abstrak
Lembaga filantropi Islam di Indonesia, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menghadapi berbagai tantangan regulasi dan tata kelola yang menghambat optimalisasi potensinya. Studi ini bertujuan merumuskan strategi perbaikan regulasi secara komprehensif yang mencakup tiga dimensi utama: (1) pembenahan tata kelola institusi zakat dan wakaf melalui pembatasan tugas yang jelas serta pemusatan kewenangan pengawasan; (2) integrasi zakat dengan sistem perpajakan nasional melalui skema tax credit; dan (3) penguatan kewenangan BPKH dalam pengelolaan keuangan haji. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif dan analisis komparatif terhadap Malaysia, Turki, dan Mesir, studi ini menemukan bahwa tumpang tindih fungsi kelembagaan, lemahnya kerangka regulasi, dan kurangnya sinergi antarlembaga merupakan hambatan utama perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Temuan ini merekomendasikan revisi segera atas UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penguatan kewenangan pengelolaan BWI yang lebih independen, serta penerbitan peraturan pemerintah yang lebih tegas mengatur kewenangan BPKH. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan political will yang kuat dan koordinasi lintas kelembagaan dalam ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia.

Kata kunci: filantropi Islam, zakat, wakaf, keuangan haji, perbaikan regulasi, tax credit

1. Pendahuluan
Filantropi Islam merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Kasdi, 2016). Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, ZISWAF memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amelia et al., 2023). Namun, potensi besar tersebut belum dapat dioptimalkan secara maksimal karena berbagai permasalahan regulasi dan tata kelola kelembagaan yang masih perlu dibenahi (Rachman & Makkarateng, 2021). Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga lembaga utama yang mengelola filantropi Islam, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk pengelolaan zakat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pengelolaan wakaf, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pengelolaan dana haji (Pamuji & Supandi, 2021).
Keberadaan undang-undang terkait zakat, wakaf, dan haji merupakan perwujudan penerimaan sistem hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional (Fauzan & Fata, 2018). Meskipun demikian, undang-undang tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan administratif daripada mandatory, sehingga konsekuensinya tidak lebih dari sekadar birokratisasi syariah (Fauzan & Fata, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan regulasi yang komprehensif untuk membenahi tata kelola institusi zakat dan wakaf, mengintegrasikan zakat dengan pajak, serta memperkuat kewenangan BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.

2. Pembenahan Tata Kelola Institusi Zakat dan Wakaf
A. Pembatasan Tugas yang Jelas antara BAZNAS dan Direktorat Zakat Kementerian Agama
Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah tumpang tindihnya peran dan fungsi antara berbagai lembaga. Setiap lembaga, baik BAZNAS, BAZ provinsi, kabupaten dan kota, serta LAZ, seluruhnya memainkan peran dan fungsi yang serupa, sehingga usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran, fungsi, dan tugas tidak diperhatikan sama sekali (Fauzan & Fata, 2018). Kondisi ini menciptakan egoisme kelembagaan dari setiap lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, baik Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, maupun Amil Zakat Tradisional dan Badan Wakaf Indonesia (Rachman & Makkarateng, 2021).
Di bawah UU No. 23 Tahun 2011, Kementerian Agama menjalankan fungsi ganda, yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (Aisyah et al., 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas antara BAZNAS sebagai lembaga pelaksana dan Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mengatur pembatasan tugas yang jelas antara BAZNAS dan Direktorat Zakat Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama bertugas melakukan pengawasan dan mengatur regulasi, sementara BAZNAS fokus pada pelaksanaan pengelolaan zakat secara nasional (Aisyah et al., 2020).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada Pasal 75, menetapkan kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan audit syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Ini merupakan langkah awal yang baik, namun perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih tegas mengenai batas-batas kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang kontraproduktif.

B. BAZNAS sebagai Penanggung Jawab Tunggal Pendirian dan Pengawasan BAZNAS Daerah dan LAZ
Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS adalah lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ hanya bertugas membantu BAZNAS. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat, BAZNAS membentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota, yang selanjutnya melaksanakan tugas pengelolaan zakat di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing (Hakim et al., 2024).
Namun, dalam praktiknya, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara organisasi pengelola zakat membuat sistem data informasi menjadi lemah, sehingga penentuan target zakat tidak dapat terpenuhi dengan baik (Rachman & Makkarateng, 2021). Selain itu, antara pengelola zakat dan wakaf memiliki kecenderungan untuk saling bersaing dalam program-program pemberdayaan, sehingga memunculkan ketidakseimbangan dalam informasi dan tingkat kepercayaan pada kalangan masyarakat (Rachman & Makkarateng, 2021).
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang menjadikan BAZNAS sebagai satu-satunya penanggung jawab pendirian dan pengawasan BAZNAS daerah dan LAZ. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ, dan LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan (Aisyah et al., 2020). BAZNAS harus memiliki akuntabilitas kepada pemerintah serta harus mengawasi Lembaga Amil Zakat untuk menghindari terbentuknya LAZ ilegal dan memastikan bahwa LAZ senantiasa memberikan laporan secara berkala (Susilowati & Setyorini, 2018).
Dengan menjadikan BAZNAS sebagai penanggung jawab tunggal, diharapkan tercipta sistem pengelolaan zakat yang lebih terkoordinasi, transparan, dan akuntabel. Prioritas Zakat Core Principles (ZCP) menunjukkan bahwa regulasi menempati peringkat pertama (34%), diikuti audit dan transparansi (29%), manajemen koleksi dan distribusi (21%), pengawasan (9%), dan manajemen risiko (6%) (Susilowati & Setyorini, 2018). Ini menegaskan betapa pentingnya regulasi yang kuat dan jelas dalam pengelolaan zakat.

C. Pengelolaan Harta Wakaf oleh BWI secara Fokus dan Independen
Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 (Wulandari et al., 2024). Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan memasyarakatkan wakaf di Indonesia (Wulandari et al., 2024). Terkait praktik wakaf di Indonesia, regulasi mengatur para pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf, di mana BWI sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab pengelolaan dan pengembangan (Fitria & Lubis, 2022).
BWI berkedudukan di ibu kota dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini memiliki tugas-tugas konstitusi yang mencakup merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat, serta menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf (Ariza et al., 2024).
Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai hambatan. Secara umum, hambatan legislasi dan masalah administrasi, efisiensi, dan sistematisasi masih menjadi permasalahan, bahkan regulasi pun belum settle sehingga mekanisme wakaf di setiap negara bagian berbeda-beda (Fitria & Lubis, 2022). Kinerja lembaga wakaf yang telah ada hingga saat ini masih belum maksimal (Fitria & Lubis, 2022).
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang menjadikan BWI sebagai satu-satunya pengelola harta wakaf, sehingga pengelolaan harta wakaf bisa lebih fokus dan independen. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi untuk mengubah struktur BWI dengan memberikan peran lebih untuk mengelola sektor wakaf (Pamuji & Supandi, 2021). Dengan fokus dan independensi yang lebih besar, BWI diharapkan dapat mengelola aset wakaf secara lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Pengalaman dari negara-negara lain menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang terpusat dan independen dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Di Mesir, misalnya, pasca UU Wakaf tahun 1971, seluruh aset wakaf berada di bawah pengawasan Egyptian Waqf Authority (Setyani et al., 2021). Di Sudan, eksperimen manajemen wakaf dimulai pada tahun 1987 dengan kembali mengatur manajemen wakaf dengan nama Badan Wakaf Islam untuk bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan kementerian wakaf, dan badan wakaf ini telah diberi wewenang yang luas dalam mengatur dan melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan wakaf (Zulfa, 2016).

D. Ketersediaan Dana Operasional yang Cukup untuk BWI
Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas BWI adalah keterbatasan dana operasional. Tanpa dana operasional yang memadai, BWI tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk dalam hal pembinaan nazhir, pengembangan aset wakaf, dan sosialisasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik dalam sektor dana keagamaan syariah, termasuk dana zakat dan wakaf, merupakan salah satu kelemahan yang perlu diatasi (Pamuji & Supandi, 2021).
Untuk itu, diperlukan regulasi yang menjamin ketersediaan dana operasional yang cukup untuk BWI. Salah satu sumber pendanaan yang dapat dipertimbangkan adalah dari hasil pengelolaan aset wakaf itu sendiri. Hasil dari sukuk, misalnya, dapat didedikasikan untuk mengembangkan aset wakaf baru Badan Wakaf Indonesia (Pamuji & Supandi, 2021). Selain itu, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dari APBN untuk mendukung operasional BWI, mengingat pentingnya peran lembaga ini dalam pengelolaan wakaf nasional.

3. Integrasi Zakat sebagai Instrumen Filantropi Islam dengan Pajak sebagai Instrumen Pembangunan
A. Kondisi Regulasi Zakat dan Pajak Saat Ini
Saat ini, regulasi yang mengatur hubungan antara zakat dan pajak di Indonesia masih bersifat setengah hati (Aisyah et al., 2020). Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Ahada & Hamidah, 2021; Fitria & Lubis, 2022; Hariyanto & Junaidi, 2023). Ketentuan ini merupakan langkah awal yang baik, namun masih jauh dari optimal karena zakat hanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), bukan sebagai pengurang langsung atas pajak yang terutang (tax credit) (F., 2021).
Sinergitas antara pajak dan zakat di Indonesia hanya sebatas ada dalam sebagian regulasi perundang-undangan, tetapi belum ada skema lain yang aplikatif, misalnya kolaborasi antara BAZNAS sebagai badan resmi amil zakat tingkat nasional dan pemerintah melalui direktorat perpajakan (Hasan, 2018). Kondisi ini menyebabkan manfaat dari integrasi zakat dan pajak belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

B. Urgensi Menjadikan Zakat sebagai Pengurang Pajak (Tax Credit)
Salah satu strategi penting untuk meningkatkan realisasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah dengan melakukan revisi regulasi terkait zakat, termasuk UU Zakat No. 23/2011 dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk mendorong zakat sebagai tax credit, yakni memberikan insentif bagi muzaki dalam membayar pajak (Lubis & Latifah, 2019). Menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (tax credit) merupakan salah satu upaya insentif yang dapat mendorong peningkatan pembayaran zakat melalui lembaga resmi (Lubis & Latifah, 2019).
Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan hasil yang signifikan. Di Malaysia, zakat diklaim bisa menjadi pengurang atas kewajiban perpajakan; jika muzaki membayarkan zakat pada Pusat Pemungutan Zakat, maka ada pengurangan zakat untuk pengurangan pajak (Ahada & Hamidah, 2021). Pemerintah Malaysia menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan pendapatan wajib pajak diberikan pengurangan 100% atas pembayaran pajak dari zakat yang telah dibayarkan, sementara Indonesia masih menerapkan tax deduction (PKP) (Hasibuan, 2020).
Pemerintah harus sesegera mungkin melakukan revisi UU tentang Zakat yang mencakup prosedur pengelolaan zakat, regulasi zakat sebagai pengurang pajak, dan pembentukan departemen/direktorat zakat yang bersinergi dengan lembaga keuangan/Ditjen Pajak (F., 2021; Istifhamah, 2021). Ketua Umum BAZNAS pun telah meminta DPR menjadikan zakat sebagai pengurang pajak karena zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan, dan meminta DPR segera mengamandemen UU Pajak Penghasilan (PPh), mengingat saat ini zakat baru ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak (F., 2021).

C. Regulasi Pengelolaan Zakat sebagai Pajak oleh Pemerintah
Untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen fiskal, diperlukan regulasi yang memungkinkan pengelolaan zakat sebagai pajak oleh pemerintah secara transparan dan tepat sasaran. Beberapa strategi yang dapat ditempuh antara lain: pertama, menempatkan lembaga pengelola zakat di bawah Kementerian Keuangan sebagai bentuk adanya integrasi fiskal antara pajak dengan zakat (Hasan, 2018); kedua, membentuk suatu subdirektorat di Direktorat Peraturan Perpajakan yang memiliki fungsi untuk membuat regulasi terkait pemungutan zakat (Hasan, 2018); dan ketiga, memasukkan zakat ke dalam postur APBN, yakni pos penerimaan zakat pada penerimaan nonpajak, dan pos pengeluaran zakat pada pos belanja negara untuk pengentasan kemiskinan (Haliyah et al., 2018).
Adapun strategi untuk menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia adalah melalui pembenahan regulasi dan penyempurnaan UU tentang zakat, kemudian lembaga yang mengurusi zakat secara nasional harus terstruktur menjadi direktorat jenderal di bawah kementerian keuangan agar daya serap zakat lebih optimal dan efektif (Haliyah et al., 2018). Dengan dijadikannya zakat sebagai direktorat jenderal, maka pengumpulan dana zakat dan pengalokasiannya dapat lebih transparan dan akuntabel (Haliyah et al., 2018).
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa ada tantangan politis yang datang dari pemerintah sendiri, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang khawatir apabila pajak dikurangi maka akan berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sumber pajak (Hasibuan, 2020). Oleh karena itu, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meyakinkan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang terlibat secara langsung mengurusi pajak mengenai manfaat jangka panjang dari integrasi zakat dan pajak (Hasibuan, 2020).

D. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat Terintegrasi
Integrasi zakat dengan pajak harus dibarengi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah adanya sebagian masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan rendah terhadap manajemen dan tata kelola zakat (Hariyanto & Junaidi, 2023). Selain itu, pencatatan resmi hanya terdapat di lembaga-lembaga zakat resmi LAZ dan BAZNAS, sehingga pengumpulan zakat di tempat-tempat lain seperti pesantren, masjid, dan sebagainya tidak tercatat secara resmi dan datanya tidak dapat diintegrasikan (Hariyanto & Junaidi, 2023).
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sistem informasi zakat yang terintegrasi dan transparan. Sistem Informasi Badan Amil Zakat Nasional (SIMBAZNAS) merupakan program dari sistem informasi manajemen yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional untuk memudahkan pembayaran zakat dan bisa mengontrol pendistribusian dana zakat. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dapat meningkat.

4. Penguatan Kewenangan BPKH dalam Pengelolaan Keuangan Haji
A. Latar Belakang Pembentukan BPKH
Tata kelola keuangan haji sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama (Nasir, 2020). Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang secara khusus mengelola keuangan haji (Syahrullah, 2023). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Nasir, 2020).
Kelahiran BPKH semakin mempertegas posisi lembaga ekonomi Islam dalam hukum nasional (Nasir, 2020). Di negeri jiran Malaysia, lembaga khusus pengelolaan keuangan haji sudah ada sejak tahun 1969 melalui lembaga yang diberi nama Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) Malaysia, yang pada tahun 1995 ditukar namanya menjadi Lembaga Tabung Haji (Nasir, 2020). Keberadaan BPKH diharapkan dapat mengikuti jejak keberhasilan Tabung Haji Malaysia dalam mengelola dana haji secara profesional dan memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah haji.

B. Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan Haji
Meskipun BPKH telah dibentuk, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan haji. Dalam praktiknya, penyelenggaraan ibadah haji terus menuai problem yang terus diusahakan penyelesaian dan perbaikannya oleh pemerintah, termasuk problem dalam pengelolaan dana haji (Zakiruddin, 2021). Beberapa kasus korupsi yang menyeret para punggawa yang diberikan amanat masyarakat dalam mengelola dana haji menjadi sorotan, bahwa pemerintah belum berhasil membangun pengelolaan dana haji yang profesional, berkeadilan, dan akuntabel (Zakiruddin, 2021).
Selain itu, independensi kelembagaan BPKH masih menjadi sorotan. Aspek regulasi masih menjadi titik lemah dalam membangun BPKH yang independen; hal ini ditunjukkan dalam UU PKH pada Pasal 20 ayat (3), perihal pelaporan dan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden yang harus melalui Menteri, sehingga menunjukkan adanya peran dan pengaruh yang cukup besar oleh Menteri Agama dalam pengelolaan keuangan haji, yang seharusnya menjadi tanggung jawab penuh BPKH langsung kepada Presiden guna menjaga eksistensi dan independensi kelembagaan BPKH (Zakiruddin, 2021).
Terdapat pula permasalahan disharmoni regulasi antara UU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Penghapusan dan pengalihan fungsi dan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) ke Kementerian Agama mengakibatkan disharmoni, tidak hanya dalam aspek regulasi tetapi juga dalam kelembagaan (Zakiruddin, 2021). Dualisme dalam pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) dapat memengaruhi eksistensi BPKH dan membuka konflik serta masalah di masa depan (Zakiruddin, 2021).

C. Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Haji oleh Pemerintah
Untuk memperkuat kewenangan BPKH, diperlukan kajian yang komprehensif tentang pengelolaan keuangan haji oleh pemerintah. Dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian, karena dana haji tujuan utamanya adalah kegiatan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, bukan untuk mencari keuntungan (Kasanah, 2021). Pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan selalu meningkatkan pelayanan dan tata kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan tugasnya (Kasanah, 2021).
Dalam melakukan pengelolaan keuangan haji, sesuai dengan UU 34/2014, ada sejumlah risiko yang harus dimitigasi sebelum melakukan investasi, seperti keahlian dalam menganalisis risiko, kemampuan mengurus investasi secara detail, dan target return yang harus lebih besar dari portofolio investasi lain yang telah dilakukan (Syahrullah, 2023). Dalam hal sistem monitoring dan evaluasi terhadap investasi, BPKH bisa mencontoh skema investasi Tabung Haji Malaysia (Syahrullah, 2023).
Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, keuangan haji perlu dikelola dengan berasaskan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel (Sulistiani et al., 2023). Prinsip manfaat yang dimaksud yaitu pengelolaan keuangan haji harus memberikan manfaat atau maslahat bagi jamaah haji dan umat Islam (Sulistiani et al., 2023). Nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji melalui penempatan dan/atau investasi (Sulistiani et al., 2023).

D. Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan, Pengaturan, dan Pengawasan BPKH
Untuk memperkuat kewenangan BPKH, diperlukan peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur kewenangan, pengaturan, dan pengawasan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Kewenangan yang diberikan kepada BPKH telah memberikan dampak yang besar tidak hanya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, namun dalam aspek ekonomi dan pembangunan nasional (Zakiruddin, 2021). Perbankan syariah menjadi salah satu badan yang mendapatkan dampak yang cukup besar dan membantu kemajuan dan perkembangan perbankan syariah, yang dikarenakan bentuk kerja sama dan penempatan keuangan haji di antara BPKH dan perbankan syariah (Zakiruddin, 2021).
Pengeluaran untuk penempatan keuangan haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan syariah, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas (Ashari et al., 2023). Pada tahun 2018, mengacu pada PP No. 5 Tahun 2018, BPKH merencanakan adanya diferensiasi investasi dana haji pada emas (5%), investasi langsung (15%), dan investasi lainnya (10%) (Sulistiani et al., 2023).
Selain itu, perlu dipertimbangkan pula potensi investasi BPKH pada sektor wakaf. Dengan melakukan investasi pada sektor wakaf, BPKH akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga tentang bagaimana melakukan tata kelola wakaf yang efektif, dan mendapatkan pengalaman langsung mengelola aset wakaf akan membawa dampak positif bagi perkembangan wakaf di tanah air (Nasir, 2020). Aset wakaf di Indonesia sangat potensial, hanya saja tidak sedikit yang belum optimal dikarenakan kurangnya pendanaan untuk mengembangkannya (Sulistiani et al., 2023).

E. Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Selain penguatan regulasi, diperlukan pula sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang peraturan pemerintah yang mendukung kewenangan, pengaturan, dan pengawasan pengelolaan keuangan haji oleh pemerintah melalui BPKH. Hal ini penting mengingat masih adanya pro dan kontra di masyarakat mengenai pengelolaan dana haji (Nasir, 2020).
Dana haji memiliki potensi yang sangat besar dan pengelolaannya harus ditujukan untuk kemaslahatan umat sebesar-besarnya (Kasanah, 2021). Sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPKH dapat meningkat.

5. Sinergi antara Lembaga-Lembaga Filantropi Islam
A. Pentingnya Sinergi Kelembagaan
Untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam di Indonesia, diperlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga pengelola zakat dan wakaf. Diperlukan upaya untuk mengatasi ketidakefektifan tersebut dengan mensinergikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam satu sistem yang terkoordinasi (Rachman & Makkarateng, 2021). Peran pemerintah sebagai mediator dan koordinator beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf dirasa kurang efektif karena tidak memiliki hak untuk menjadi regulator, koordinator, dan pengawas dalam pengelolaan dana ZISWAF di Indonesia (Rachman & Makkarateng, 2021).
Perlu adanya sinergitas antarlembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, serta Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola dana ZISWAF (Rachman & Makkarateng, 2021). Sinergi ini tidak hanya diperlukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah, mengingat pengelolaan zakat dan wakaf di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda (Hakim et al., 2024).

B. Peran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Peran lintas otoritas melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya, cukup proaktif mendorong dan memfasilitasi pengembangan instrumen wakaf, seperti Waqf Core Principles (WCP), Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), digitalisasi sistem ZISWAF, dan sebagainya (Hakim et al., 2024). KNEKS juga mendapatkan temuan bahwa pencatatan resmi hanya terdapat di lembaga-lembaga zakat resmi LAZ dan BAZNAS, sehingga pengumpulan zakat di tempat-tempat lain seperti pesantren, masjid, dan sebagainya tidak tercatat secara resmi dan datanya tidak dapat diintegrasikan (Hariyanto & Junaidi, 2023).
Dengan memperkuat peran KNEKS sebagai koordinator lintas lembaga, diharapkan sinergi antara berbagai lembaga filantropi Islam dapat terwujud secara lebih efektif. KNEKS dapat berperan sebagai platform koordinasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan sosial Islam, termasuk BAZNAS, BWI, BPKH, perbankan syariah, dan lembaga-lembaga lainnya.

6. Pembelajaran dari Pengalaman Internasional
A. Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif. Di Malaysia, setiap wilayah bagian/negeri memiliki Majlis Agama Islam yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengurusi masalah Islam, antara lain wakaf dan zakat (Djafar et al., 2023). Tidak membayar zakat merupakan kesalahan yang boleh didakwa, dan berdasarkan regulasi yang bersifat mandatory seperti ini, pengelolaan zakat di Malaysia lebih efektif dibanding Indonesia, karena semakin tinggi tingkat regulasi maka dapat berpengaruh signifikan terhadap pembayaran zakat (Rakhmat & Beik, 2022).
Sama seperti halnya di Indonesia, pembayaran zakat melalui lembaga resmi zakat di Malaysia akan mengurangi pajak. Begitu juga zakat yang dibayarkan oleh korporasi, di mana di kemudian hari dapat juga diklaim sebagai pengurang pajak (Rakhmat & Beik, 2022). Pengalaman Malaysia ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem integrasi zakat dan pajak yang lebih efektif.

B. Turki
Di Turki, pemerintah berpartisipasi dalam pengelolaan wakaf, dengan kementerian yang terlibat adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Rakhmat & Beik, 2022). Namun, sekularisme memiliki pengaruh negatif terhadap praktik wakaf di Turki, dan perubahan istilah wakaf menjadi ta'sis di Turki berdampak pada penurunan jumlah penghimpunan wakaf (Rakhmat & Beik, 2022). Pengalaman Turki ini menjadi pelajaran bagi Indonesia tentang pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan wakaf.

C. Mesir
Di Mesir, zakat dan wakaf memiliki tradisi yang panjang dan kental. Lembaga-lembaga seperti Hay'at Kairiyyah Amiliyyah (Majelis Amil Zakat) turut berperan dalam pengelolaan dan distribusi zakat di tingkat nasional (Hakim et al., 2024). Pasca UU Wakaf tahun 1971, seluruh aset wakaf di Mesir berada di bawah pengawasan Egyptian Waqf Authority (Setyani et al., 2021). Pengalaman Mesir menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang terpusat dan terstruktur dapat memberikan hasil yang lebih optimal.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan regulasi lembaga filantropi Islam di Indonesia merupakan suatu keharusan yang mendesak. Terdapat tiga strategi utama yang perlu dilaksanakan secara sinergis dan komprehensif.
Pertama, pembenahan tata kelola institusi zakat dan wakaf melalui: (1) penetapan regulasi yang mengatur pembatasan tugas yang jelas antara BAZNAS dan Direktorat Zakat Kementerian Agama; (2) menjadikan BAZNAS sebagai satu-satunya penanggung jawab pendirian dan pengawasan BAZNAS daerah dan LAZ; (3) menjadikan BWI sebagai pengelola tunggal harta wakaf agar dapat bekerja lebih fokus dan independen; dan (4) menjamin ketersediaan dana operasional yang cukup untuk BWI (Aisyah et al., 2020; Ariza et al., 2024; Fauzan & Fata, 2018; Rachman & Makkarateng, 2021; Wulandari et al., 2024).
Kedua, integrasi zakat dengan pajak melalui: (1) pembuatan regulasi yang memungkinkan pengelolaan zakat sebagai pajak oleh pemerintah secara transparan dan tepat sasaran; dan (2) pembuatan regulasi yang menjadikan zakat sebagai pengurang pajak (tax credit), bukan lagi sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebagaimana aturan yang berlaku saat ini (F., 2021; Haliyah et al., 2018; Hasan, 2018; Hasibuan, 2020; Istifhamah, 2021; Lubis & Latifah, 2019).
Ketiga, penguatan kewenangan BPKH dalam pengelolaan keuangan haji melalui: (1) kajian komprehensif tentang pengelolaan keuangan haji oleh pemerintah; (2) penerbitan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan, pengaturan, dan pengawasan pengelolaan keuangan haji oleh pemerintah; dan (3) sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan pemerintah yang mendukung kewenangan BPKH (Kasanah, 2021; Sulistiani et al., 2023; Syahrullah, 2023; Zakiruddin, 2021).
Implementasi ketiga strategi ini memerlukan political will yang kuat dari pemerintah, koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka
Ahada, R. N., & Hamidah, T. (2021). Zakat dan pajak: Perbandingan Malaysia dan Indonesia. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 135–142. https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.4905
Aisyah, A., Herliani, F., & Sopian, S. (2020). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (perspektif sosial dan politik hukum). Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(2), 37. https://doi.org/10.32694/010870
Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 157–168. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408
Ariza, A. N. W., Sukartono, A. B., Susilo, A. T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Peran institusi zakat dan wakaf sebagai pilar dalam sistem perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 108–115. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.571
Ashari, I., Amalia, N., & Hana, K. F. (2023). Analisis tingkat penerimaan dana haji di masa pandemi Covid-19. Islamic Business and Finance, 4(1), 37. https://doi.org/10.24014/ibf.v4i1.20685
Djafar, Lutfi, M., Muin, R., & Sugianto, S. (2023). Zakat management in countries that require zakat and countries that do not require zakat. Formosa Journal of Sustainable Research, 2(2), 311–324. https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076
F., R. D. (2021). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Jurnal Keislaman, 2(2), 150–165. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3381
Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537
Fitria, F., & Lubis, R. H. (2022). Implementasi faktor sosiologis-psikologis dan faktor institusional pada pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(01), 55–68. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i01.714
Hakim, M. L. E., Batubara, M., & Hsb, E. G. J. (2024). Mencapai kesejahteraan masyarakat melalui instrumen zakat dan wakaf: Studi kasus pengelolaan wakaf Mesir dan Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3737–3749. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2028
Haliyah, T., Muhtadi, R., & Premananto, G. C. (2018). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam menutupi government expenditure di Indonesia. Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, 4(2), 187–216. https://doi.org/10.36420/ju.v4i2.3502
Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 16(2), 13–31. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v16i2.785
Hasan, N. I. (2018). Tinjauan penerapan pungutan pajak dan zakat menurut konsep ekonomi Islam di Indonesia. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 19(2), 75. https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628
Hasibuan, S. H. (2020). Tax rebate policy: Relevansinya dengan kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art4
Istifhamah, L. (2021). Potensi zakat sebagai filantropi Islam dalam pemberdayaan ekonomi. Jurnal Keislaman, 1(1), 1–22. https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3343
Kasanah, R. (2021). Pengelolaan dana haji sebagai bentuk manajemen keuangan publik. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 8(2), 304–321. https://doi.org/10.21274/an.v8i2.4487
Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak). Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 227. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729
Lubis, R. H., & Latifah, F. N. (2019). Analisis strategi pengembangan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf di Indonesia. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.1999
Nasir, F. M. (2020). Menengahi polemik rencana investasi BPKH pada tanah wakaf Baitul Asyi. Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 12(1), 27–44. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i1.10
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas organisasi pengelola zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jurnal Al-Kharaj Studi Ekonomi Syariah Muamalah dan Hukum Ekonomi, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400
Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan zakat dan wakaf di Malaysia dan Turki: Studi komparatif. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(1), 48–58. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077
Setyani, O., Mushafi, M., Ghofur, A., & Rahmadani, P. (2021). Manajemen ZISWAF dunia. Jurnal Manajemen Dakwah, 8(1). https://doi.org/10.15408/jmd.v8i1.19928
Sulistiani, S. L., Edriyanti, R., & Ibrahim, I. (2023). Model investasi dana haji dalam pengembangan aset wakaf di Indonesia perspektif maqashid syariah. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah, 4(1), 51–65. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.978
Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas tata kelola dana zakat. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021
Syahrullah, M. (2023). Manajemen investasi keuangan haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Jurnal Islamika, 5(2), 1–7. https://doi.org/10.37859/jsi.v5i2.4462
Wulandari, D., Sari, A. P., & Fauziyyah, R. (2024). Literatur review: Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 113–132. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.337
Zakiruddin, M. A. (2021). Problematika regulasi pengelolaan dana abadi umat: Disharmonisasi kelembagaan dan legal standing. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 23(1), 35. https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9494
Zulfa, U. (2016). Pembiayaan pendidikan berbasis potensi umat analisis school levy. Jurnal Pendidikan Islam, 27(2), 239–254. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar