00471 - Strategi Perbaikan Regulasi Industri Keuangan Syariah Non-Bank: Pasar Modal Syariah Dan Asuransi Syariah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Industri keuangan syariah non-bank di Indonesia, khususnya pasar modal syariah dan asuransi syariah, menghadapi berbagai tantangan regulasi yang menghambat pertumbuhan dan pengembangannya secara optimal. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi perbaikan regulasi pada dua subsektor strategis tersebut secara komprehensif dan terintegrasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai regulasi, penelitian akademik, dan kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbaikan regulasi pasar modal syariah mencakup empat langkah utama, yaitu: (1) optimalisasi program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan; (2) penguatan ketentuan screening syariah yang mewajibkan emiten menempatkan dana di bank syariah; (3) penyederhanaan prosedur penerbitan sukuk korporasi; dan (4) pemberian insentif pajak bagi emiten sukuk korporasi. Sementara itu, perbaikan regulasi asuransi syariah meliputi: (1) penyusunan aturan komprehensif mengenai spin-off unit usaha syariah asuransi dan reasuransi; serta (2) kewajiban bertahap bagi lembaga keuangan syariah dan industri halal untuk menggunakan asuransi syariah. Keberhasilan implementasi langkah-langkah tersebut memerlukan koordinasi lintas lembaga yang efektif, penguatan literasi keuangan syariah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah; Asuransi Syariah; Cash Waqf Linked Sukuk; Sukuk Korporasi; Spin-Off; Regulasi Keuangan Syariah

Abstract
The non-bank Islamic financial industry in Indonesia, particularly the Islamic capital market and Islamic insurance, faces various regulatory challenges that hinder its optimal growth and development. This article aims to comprehensively and integratively analyze regulatory reform strategies for these two strategic subsectors. The method employed is a literature review of relevant regulations, academic research, and policies. The findings indicate that regulatory reforms in the Islamic capital market encompass four main steps: (1) optimization of the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) program through coordination with the Ministry of Finance; (2) strengthening sharia screening provisions requiring issuers to place funds in Islamic banks; (3) simplification of corporate sukuk issuance procedures; and (4) provision of tax incentives for corporate sukuk issuers. Meanwhile, regulatory reforms in Islamic insurance include: (1) formulation of comprehensive regulations regarding the spin-off of sharia business units in insurance and reinsurance; and (2) gradual obligation for Islamic financial institutions and the halal industry to use Islamic insurance. Successful implementation of these measures requires effective cross-institutional coordination, strengthened Islamic financial literacy, and support from all stakeholders.

Keywords: Islamic Capital Market; Islamic Insurance; Cash Waqf Linked Sukuk; Corporate Sukuk; Spin-Off; Islamic Financial Regulation

1. Pendahuluan
Industri keuangan syariah non-bank di Indonesia mencakup berbagai subsektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Di antara subsektor tersebut, pasar modal syariah dan asuransi syariah menjadi dua pilar penting yang memerlukan perhatian serius dalam hal perbaikan regulasi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) non-bank, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lembaga keuangan lainnya, merupakan lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (Mukharom et al., 2024). Dalam konteks ini, perbaikan regulasi menjadi keniscayaan untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah yang lebih inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam dua dekade terakhir. Berbagai bidang ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, sukuk, pasar modal syariah, dan keuangan publik telah berkembang pesat, menunjukkan bahwa politik hukum pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia sudah sangat positif dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi syariah (Hasnita, 2017). Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan regulasi yang perlu diatasi, khususnya dalam dua area strategis: perbaikan regulasi pasar modal syariah dan perbaikan regulasi industri asuransi syariah.

2. Perbaikan Regulasi Pasar Modal Syariah
2.1 Urgensi Perbaikan Regulasi Pasar Modal Syariah
Pasar modal syariah merupakan salah satu subsektor dalam Industri Keuangan Syariah (IKS) yang berfungsi sebagai intermediasi sirkulasi modal. Secara global, industri pasar modal syariah mencakup penerbitan saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan reksa dana syariah (Pamuji & Supandi, 2021). Pasar modal syariah, seperti halnya pasar modal konvensional, merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan, dan dalam praktiknya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran (Pamuji & Supandi, 2021).
Salah satu isu strategis dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia adalah kesiapan infrastruktur hukum yang belum optimal, sehingga dalam praktik masih menimbulkan mispersepsi terhadap instrumen-instrumen syariah yang ada, mengakibatkan instrumen tersebut belum dianggap sebagai alternatif yang menarik baik bagi dunia usaha maupun investasi (Abubakar & Handayani, 2017). Regulasi yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum instrumen syariah, serta jaminan kepastian hukum bagi pemegang instrumen tersebut (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh karena itu, regulasi yang terintegrasi merupakan syarat utama untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Abubakar & Handayani, 2017).
Permasalahan yang menjadi fokus dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia antara lain meliputi sistem ekonomi yang belum menunjang, kurangnya pengetahuan produk investasi di pasar modal syariah, persepsi masyarakat yang kurang memadai karena kurangnya literasi, trust issues terhadap produk syariah, dan minimnya regulasi (Jayengsari et al., 2021). Dari permasalahan tersebut, diperlukan rencana tindak kerja sebagai solusi yang dapat dijadikan strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia (Jayengsari et al., 2021).

2.2 Program Cash Waqf Linked Sukuk: Koordinasi dan Optimalisasi
2.2.1 Konsep dan Latar Belakang Cash Waqf Linked Sukuk
Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu inovasi paling signifikan dalam ekosistem keuangan syariah Indonesia. CWLS adalah instrumen investasi wakaf uang dalam bentuk sukuk yang secara khusus diterbitkan oleh negara, sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam mengembangkan perwakafan nasional (Suratman et al., 2022). Instrumen ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Bali, namun penerbitannya baru dapat dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 (Yusuf et al., 2022). CWLS termasuk produk creative financing baru dari Indonesia dan pertama di dunia, yang memberikan dampak keberkahan sepanjang waktu (Putri et al., 2020).
CWLS merupakan hasil inisiasi dari Forum Wakaf Produktif untuk mendukung pengembangan potensi wakaf uang di Indonesia yang belum tergarap secara maksimal (Effendi, 2024). Bank Indonesia (BI) berperan sebagai mediator antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan, berkolaborasi untuk menggabungkan wakaf uang dan sukuk yang akan menghasilkan investasi yang bebas risiko (Putri et al., 2020). Dalam operasionalnya, CWLS melibatkan lima stakeholders utama, yaitu: (1) Bank Indonesia sebagai akselerator dan Bank Kustodian; (2) Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, leader, dan nazhir yang mengelola CWLS; (3) Kementerian Keuangan sebagai penerbit SBSN dan pengelola dana di sektor riil; (4) Nazhir Wakaf Produktif sebagai mitra BWI yang melakukan penghimpunan dana wakaf; dan (5) Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan Bank Operasional BWI (Faiza, 2023).
Dari aspek hukum, CWLS telah mendapatkan landasan yang kuat melalui Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No. 137/XI/2020 tentang Sukuk (Yusuf et al., 2022). Namun demikian, CWLS dinilai masih tertinggal dalam hal regulasi dan kepatuhan hukum, sehingga diperlukan adanya sosialisasi dan regulasi khusus mengenai CWLS ini (Yusuf et al., 2022).

2.2.2 Koordinasi dengan Kemenkeu untuk Optimalisasi CWLS
Salah satu strategi kunci dalam perbaikan regulasi pasar modal syariah adalah mendukung program Cash Wakaf Link Sukuk dengan berkoordinasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengoptimalkan instrumen ini, baik dari aspek regulasi maupun aspek pengelolaan. Koordinasi ini sangat penting mengingat Kemenkeu memiliki peran sentral sebagai penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengelola dana di sektor riil (L. D. N. Putri et al., 2021).
BWI saat ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di mana Kemenkeu sendiri memiliki instrumen keuangan syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (L. D. N. Putri et al., 2021). Dalam hal ini, wakaf dalam bentuk uang yang sudah dikumpulkan ke BWI—yang mana BWI posisinya sebagai Nazhir lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menerima wakaf uang (LKS-PWU)—selanjutnya diposisikan dan dikelola oleh instrumen sukuk negara yang disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Kemenkeu sebagai pihak yang menerbitkan (Winarto et al., 2021).
Koordinasi yang baik antara BWI dan Kemenkeu juga mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (a) koordinasi dalam rangka program sosialisasi dan edukasi kepada publik terkait Cash Waqf Linked Sukuk; dan (b) tukar-menukar data yang relevan untuk mendukung pengelolaan CWLS yang lebih efektif (Amirah & Fu'adah, 2021). Selain itu, Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden pada 25 Januari 2021 merupakan langkah yang dilakukan BWI dalam melakukan fungsi kehumasan, sosialisasi, dan literasi wakaf uang, yaitu dengan mengomunikasikan kepada para stakeholders seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama mengenai Gerakan Nasional Wakaf Uang (L. D. N. Putri et al., 2021).
Dari aspek manfaat, CWLS telah terbukti memberikan kontribusi nyata. Imbal hasil dari pengelolaan CWLS digunakan untuk membiayai kegiatan/program yang berdampak pada kemaslahatan umat, seperti renovasi Gedung Retina Center, pembelian peralatan kesehatan, dan terlayaninya pasien dhuafa secara gratis di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi BWI-WD (Indra & Hakim, 2020). CWLS juga merupakan alat yang menghubungkan tiga sektor yang berbeda—pasar modal, pasar sosial, dan pemerintah—dan dapat menjadi tolok ukur produk wakaf inovatif di masa depan (Effendi, 2024).
Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan CWLS yang perlu diatasi melalui koordinasi regulasi yang lebih baik. Masalah regulasi, syariah, kepercayaan, sistem IT, dan SDM menjadi kendala utama dalam penanganan Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia (Suratman et al., 2022). Menurut Fuad Nasar, pengelolaan investasi wakaf tunai melalui instrumen sukuk harus dikawal dengan regulasi, tata kelola, dan sistem pengawasan yang akuntabel, serta memerlukan sosialisasi lebih masif dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) (M. M. Putri et al., 2020).
Isu dan tantangan dalam pengembangan produk CWLS mencakup produk yang relatif baru, mitra distribusi dan nazhir yang terbatas, kupon yang rendah, kurangnya pemahaman publik, kontrak, dan literasi yang tidak lengkap yang menyebabkan potensi wakif tidak dapat dimaksimalkan (Yasin, 2021). Untuk meningkatkan penghimpunan CWLS, para pemangku kepentingan perlu memastikan informasi dan mobilisasi melalui word-of-mouth dengan tujuan menciptakan kata positif tentang CWLS, serta meningkatkan strategi komunikasi, kemudahan layanan, dan profesionalisme nazhir (Yasin, 2021).

2.2.3 Kewajiban Emiten untuk Menempatkan Dana di Bank Syariah
Salah satu langkah strategis dalam perbaikan regulasi pasar modal syariah adalah memasukkan ke dalam regulasi yang memuat ketentuan screening syariah di pasar modal tentang kewajiban emiten untuk menempatkan dananya di bank syariah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah secara menyeluruh dan memastikan konsistensi penerapan prinsip syariah di seluruh rantai nilai industri keuangan syariah.
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memiliki peran yang strategis dalam perbaikan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis yang dimaksudkan yaitu perihal status hukum yang kuat karena penunjukan langsung oleh Menteri Agama yang berkuasa pada penerimaan lembaga wakaf uang; selain itu, LKS memiliki jaringan yang cukup luas dalam mempermudah masyarakat melaksanakan wakaf uang (L. D. N. Putri et al., 2021). Dengan mewajibkan emiten yang masuk dalam daftar efek syariah untuk menempatkan dananya di bank syariah, maka akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pasar modal syariah dan perbankan syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan aset perbankan syariah secara organik.
Penguatan regulasi screening syariah ini juga sejalan dengan upaya untuk mendukung ekosistem industri rantai nilai halal (halal value chain) dalam pengembangan industri halal. Dengan adanya jaminan produk halal yang komprehensif, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah diharapkan akan meningkat (Raharjo & Mugiyati, 2022). Selain itu, untuk mendukung ekosistem industri rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, perlu dikaji penggunaan pendanaan berbasis syariah sebagai unsur kehalalan suatu produk, selain bahan baku dan proses pembuatan produk (Raharjo & Mugiyati, 2022).

2.3 Penyederhanaan Prosedur Penerbitan Sukuk Korporasi
2.3.1 Kondisi Sukuk Korporasi di Indonesia
Sukuk korporasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pasar modal syariah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan sektor swasta. Dalam sejarah perkembangan sukuk global, sukuk korporasi bahkan pernah mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71% pada tahun 2007, sementara lembaga keuangan sebesar 26%, dan pemerintah tinggal 3% (Khatimah, 2017). Namun di Indonesia, penerbitan sukuk korporasi masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya.
Beberapa kendala dalam mengembangkan industri keuangan syariah, termasuk sukuk korporasi di pasar modal, adalah kesiapan infrastruktur legal yang menjadi landasan bagi penerbitan sukuk, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memahami instrumen sukuk, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah (Abubakar & Handayani, 2017). Selain itu, masih kurangnya pemahaman investor terhadap perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder, dan penerbitan sukuk korporasi masih ditawarkan tidak secara ritel kepada masyarakat luas namun terbatas kepada investor institusi atau individu dengan nilai nominal yang relatif besar (Khatimah, 2017).
Proses penerbitan sukuk juga menghadapi tantangan tersendiri. Proses dokumentasi penerbitan sukuk tidak secepat dan seefisien pasar obligasi tradisional, sehingga memakan biaya yang lebih tinggi. Keputusan ilmiah syariah sangat penting untuk proses pengaturan sukuk, dan mengintegrasikan keputusan syariah meningkatkan biaya proses (Dimyati et al., 2023). Kurangnya standarisasi juga menjadi masalah, karena tidak ada standar seperti pasar obligasi tradisional, yang memperlambat proses penataan, meningkatkan biaya, dan membatasi ekspansi pasar (Dimyati et al., 2023).

2.3.2 Strategi Penyederhanaan Prosedur
Dalam rangka mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk menerbitkan sukuk korporasi, diperlukan penyederhanaan prosedur dan jangka waktu tertentu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui roadmap pasar modal syariah, telah mengeluarkan kebijakan strategis guna mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah, antara lain penguatan pengaturan, baik atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah sebagai landasan pengembangan pasar modal syariah (Abubakar & Handayani, 2017).
Penyederhanaan prosedur penerbitan sukuk korporasi perlu mencakup beberapa aspek, antara lain: (1) penyederhanaan persyaratan administratif dan dokumentasi; (2) percepatan proses persetujuan dari otoritas terkait; (3) penyederhanaan mekanisme screening syariah; dan (4) pengurangan biaya transaksi yang terkait dengan penerbitan sukuk. Selain itu, Indonesia, khususnya regulator, perlu mengupayakan keberagaman jenis sukuk baik akad maupun underlying assets-nya agar investor dapat memilih jenis-jenis sukuk yang sesuai dengan harapan (Abubakar & Handayani, 2017).
Inovasi teknologi juga dapat berperan dalam penyederhanaan prosedur penerbitan sukuk. Konsep Smart Sukuk berbasis Blockchain dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasar keuangan syariah dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses, serta memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan struktur sukuk secara lebih efisien (Dimyati et al., 2023). Smart contracts yang berjalan pada Blockchain memungkinkan sukuk untuk diotomatisasi dan dieksekusi secara digital, mengeliminasi beberapa komponen dan pihak yang terlibat dalam sukuk konvensional (Dimyati et al., 2023).

2.4 Insentif Pajak bagi Emiten Sukuk Korporasi
2.4.1 Urgensi Insentif Pajak
Salah satu output utama dari perbaikan regulasi pasar modal syariah adalah berlakunya regulasi yang mengatur pemberian insentif pajak kepada emiten sukuk korporasi. Insentif pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan yang paling efektif untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar agar mau menerbitkan sukuk korporasi, mengingat salah satu hambatan utama penerbitan sukuk adalah perlakuan pajak yang berbeda dibandingkan obligasi tradisional (Dimyati et al., 2023).
Dalam konteks pengembangan sukuk, diperlukan kebijakan yang bersifat top-down dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sukuk dengan membuat kebijakan bagi BUMN untuk berinvestasi pada sukuk (Abubakar & Handayani, 2017). Kebijakan serupa dapat diterapkan dalam bentuk insentif pajak yang diberikan kepada emiten sukuk korporasi dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat memotivasi perusahaan-perusahaan besar untuk mengeluarkan sukuk korporasi.
Sukuk memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional, antara lain sebagai diversifikasi sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur bagi negara, dan ekspansi bisnis bagi korporasi (Effendi, 2024). Dengan adanya insentif pajak, diharapkan lebih banyak perusahaan yang tertarik untuk menerbitkan sukuk korporasi, sehingga pasar sukuk korporasi di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

2.4.2 Kerangka Regulasi Insentif Pajak
Pemberian insentif pajak kepada emiten sukuk korporasi perlu diatur dalam kerangka regulasi yang komprehensif dan terintegrasi. Regulasi sukuk di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai aturan, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor terhadap kerangka hukum sukuk (Abubakar & Handayani, 2017). Oleh karena itu, regulasi insentif pajak untuk sukuk korporasi perlu diintegrasikan ke dalam kerangka regulasi sukuk yang lebih komprehensif.
Praktik sukuk harus memperhatikan regulasi dari perspektif hukum formal yang berlaku, karena bagaimana pun praktik sukuk merupakan suatu aktivitas antara dua orang atau lebih yang memiliki akibat hukum serta konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Arrasyid, 2022). Dalam hal ini, regulasi insentif pajak untuk sukuk korporasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek seperti: (1) jenis sukuk yang berhak mendapatkan insentif; (2) besaran insentif pajak yang diberikan; (3) jangka waktu pemberian insentif; (4) persyaratan yang harus dipenuhi oleh emiten; dan (5) mekanisme pengawasan dan pelaporan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa insentif pajak yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan penerbitan sukuk. Aset yang menjadi dasar sukuk wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (Arrasyid, 2022). Dengan demikian, regulasi insentif pajak untuk sukuk korporasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong pertumbuhan pasar sukuk korporasi sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

3. Perbaikan Regulasi Industri Asuransi Syariah
3.1 Kondisi Industri Asuransi Syariah di Indonesia
Industri asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah non-bank. Pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah, terdapat asuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus yang secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dana (funding) dan penyaluran dana (lending) bagi masyarakat (Mukharom et al., 2024).
Berdasarkan data OJK, terdapat berbagai perusahaan asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia, terdiri dari perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, dan perusahaan reasuransi syariah, serta unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional (Soleman et al., 2023). Namun demikian, industri asuransi syariah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tantangan regulasi yang perlu segera diatasi.
Tantangan yang dihadapi industri asuransi syariah antara lain meliputi persebaran geografis yang luas dengan variasi level pengetahuan tentang konsep asuransi syariah serta indeks literasi yang masih rendah, initial cost untuk investasi teknologi yang masih tinggi, dan belum adanya regulasi yang mewajibkan institusi jaminan sosial dalam hal pengembangan skema syariah dalam produknya (Fahrurrozi et al., 2019). Selain itu, pengembangan industri keuangan syariah Indonesia berpusat pada tiga hal yaitu penguatan lembaga keuangan syariah, penciptaan demand keuangan syariah yang berkelanjutan, serta terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan industri halal (Siregar et al., 2024).

3.2 Regulasi Komprehensif Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Asuransi dan Reasuransi
3.2.1 Latar Belakang Kebijakan Spin-Off
Salah satu output utama dari perbaikan regulasi industri asuransi syariah adalah tersedianya aturan yang komprehensif mengenai pemisahan unit usaha syariah asuransi dan reasuransi. Kebijakan spin-off unit usaha syariah asuransi merupakan langkah strategis yang telah diatur dalam regulasi, namun masih memerlukan penyempurnaan dan penguatan lebih lanjut.
Mengacu pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan spin-off Unit Usaha Asuransi Syariah, yang isinya menyatakan bahwa "Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan Reasuransi Syariah apabila dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen)" (Siregar et al., 2024). Selain itu, berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan syariah tertentu wajib melakukan spin-off baik sepuluh tahun setelah Undang-Undang disahkan atau jika dana tabarru' dan dana investasi peserta dalam Unit Syariah sekurang-kurangnya setengah dari nilai total dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta di perusahaan induknya (Soleman et al., 2023).

3.2.2 Tujuan dan Manfaat Spin-Off
Pemisahan unit usaha syariah asuransi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia yang diukur melalui market share asuransi tersebut, menjadikan asuransi syariah tersebut mandiri dan mampu beroperasi terpisah dari asuransi induknya, meningkatkan performa unit asuransi syariah yang melakukan spin-off, dan meningkatkan ke-syariah-an asuransi tersebut (Cahyadi et al., 2023). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kinerja industri asuransi syariah yang masih tergolong baru menjadi lebih baik dalam hal pengembangannya (Cahyadi et al., 2023).
Pemisahan (spin-off) unit asuransi syariah bertujuan agar menciptakan kemandirian dalam menetapkan kebijakan dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat meningkatkan kapasitas usahanya demi menyediakan kebutuhan masyarakat Indonesia (Cahyadi et al., 2023). Kebijakan spin-off mencerminkan independensi, sehingga diharapkan dapat mengembangkan sektor asuransi syariah sebagai salah satu industri yang bersifat baru (infant industry) dengan prospek yang tinggi (Cahyadi et al., 2023). Dalam kasus sektor keuangan syariah termasuk asuransi syariah, spin-off mampu meningkatkan kapasitas bisnis syariah karena menjadi lebih fokus terhadap karakter bisnis yang baru (Cahyadi et al., 2023).
Meski banyak yang harus dipersiapkan, spin-off justru akan mendorong bisnis asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri serta memperkuat kapasitas industri dengan sendirinya (Soleman et al., 2023). Diharapkan ke depannya perusahaan asuransi syariah dapat lebih mandiri dan lebih fokus dengan spin-off dalam memperluas bisnis dan menjalankan operasionalnya serta akan meningkatkan kapasitas industri asuransi syariah dengan sendirinya (Siregar et al., 2024).

3.2.3 Tantangan dalam Implementasi Spin-Off
Meskipun kebijakan spin-off memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak selalu mudah. Bagi perusahaan asuransi, spin-off tidak selalu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika perusahaan tersebut memiliki Unit Syariah yang kecil atau merupakan perusahaan yang mandiri daripada perusahaan yang besar (Soleman et al., 2023). Pasalnya, perseroan harus menambah pembiayaan bagi perusahaan asuransi syariah yang baru berpisah tersebut (Soleman et al., 2023).
Dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari unit asuransi syariah yang akan melaksanakan tuntutan spin-off, mengingat hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kinerja dengan lebih baik (Siregar et al., 2024). Selain itu, spin-off pada asuransi syariah harus bisa dilakukan secara hati-hati mengingat spin-off menimbulkan biaya tinggi (SDM dan Modal), serta membutuhkan penguatan kelembagaan dan manajemen yang andal (Cahyadi et al., 2023).
Berdasarkan penelitian evaluasi kebijakan spin-off pada industri asuransi syariah di Indonesia, tidak ada unit usaha syariah asuransi yang berhasil memenuhi kriteria spin-off, yaitu proporsi dana yang tidak mampu mencapai 50% dari dana peserta perusahaan induk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi di Indonesia (Cahyadi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi spin-off yang ada perlu dievaluasi dan disempurnakan agar tujuan pengembangan industri asuransi syariah dapat tercapai tanpa menjadi beban bagi perusahaan.

3.2.4 Kerangka Regulasi Komprehensif yang Diperlukan
Dalam rangka mendorong keberhasilan spin-off unit usaha syariah asuransi dan reasuransi, diperlukan aturan yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek, antara lain:
Pertama, regulasi yang mengatur kriteria dan persyaratan spin-off yang lebih realistis dan terukur. Langkah utama yang perlu diambil oleh unit asuransi syariah yang ingin melakukan spin-off adalah memastikan bahwa kondisi keuangannya sehat dan memilih model spin-off yang tepat (Cahyadi et al., 2023). Sementara itu, regulator perlu mengevaluasi kriteria spin-off agar tujuan spin-off untuk mendorong pengembangan industri asuransi syariah dapat tercapai dan tidak menjadi beban (Cahyadi et al., 2023).
Kedua, regulasi yang mengatur mekanisme transisi dan dukungan bagi unit usaha syariah yang melakukan spin-off. Hal ini mencakup ketentuan mengenai pengalihan aset, kewajiban, dan sumber daya manusia dari unit usaha syariah ke perusahaan asuransi syariah yang baru terbentuk.
Ketiga, regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan asuransi syariah hasil spin-off, termasuk ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kedudukan DPS memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan landasan hukum yang ada, sehingga DPS harus dapat melakukan tugas pengawasan dengan efektif (Soleman et al., 2023).
Keempat, regulasi yang mengatur insentif bagi perusahaan yang melakukan spin-off tepat waktu, serta sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban spin-off sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3 Kewajiban LKS dan Industri Halal Menggunakan Asuransi Syariah
3.3.1 Urgensi Kewajiban Penggunaan Asuransi Syariah
Output kedua dari perbaikan regulasi industri asuransi syariah adalah tersedianya peraturan rinci yang mewajibkan LKS dan industri halal menggunakan asuransi syariah secara bertahap. Langkah ini merupakan salah satu strategi paling efektif untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah, mengingat LKS dan industri halal merupakan segmen pasar yang sangat potensial bagi asuransi syariah.
Dalam konteks pengembangan ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, kewajiban LKS untuk menggunakan asuransi syariah merupakan langkah yang logis dan konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mendukung ekosistem industri rantai nilai halal (halal value chain) dalam pengembangan industri halal, di mana penggunaan pendanaan berbasis syariah menjadi unsur kehalalan suatu produk (Raharjo & Mugiyati, 2022). Dengan adanya jaminan produk halal yang komprehensif, kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah diharapkan akan meningkat (Raharjo & Mugiyati, 2022).
Selain itu, kewajiban industri halal untuk menggunakan asuransi syariah juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem halal yang terintegrasi dan komprehensif. Produk-produk halal seperti fashion muslim, kosmetik halal, pariwisata halal, hingga berbagai Lembaga Keuangan Syariah baik bank dan non-bank semakin banyak jumlahnya dan semakin beragam inovasinya (Robbani, 2022). Dengan mewajibkan industri halal untuk menggunakan asuransi syariah, maka akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara berbagai komponen ekosistem halal.

3.3.2 Mekanisme Implementasi Bertahap
Kewajiban LKS dan industri halal untuk menggunakan asuransi syariah perlu diimplementasikan secara bertahap untuk memberikan waktu yang cukup bagi industri untuk beradaptasi. Implementasi bertahap ini dapat dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kapasitas industri asuransi syariah, kesiapan LKS dan industri halal, serta kondisi pasar secara keseluruhan.
Dalam konteks ini, Industri Keuangan Syariah (IKS) baik itu bank maupun non-bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu diawasi oleh sebuah lembaga yang dinamakan dengan Dewan Pengawasan Syariah (Pamuji & Supandi, 2021). Pengawasan yang efektif dari DPS merupakan salah satu kunci keberhasilan implementasi kewajiban penggunaan asuransi syariah oleh LKS dan industri halal.
Implementasi bertahap kewajiban penggunaan asuransi syariah dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:
Tahap Pertama: Sosialisasi dan edukasi kepada LKS dan industri halal mengenai manfaat dan mekanisme asuransi syariah. Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan (Pamuji & Supandi, 2021).
Tahap Kedua: Penerapan kewajiban penggunaan asuransi syariah bagi LKS yang memiliki skala usaha besar, seperti bank umum syariah dan perusahaan pembiayaan syariah besar.
Tahap Ketiga: Perluasan kewajiban kepada LKS yang lebih kecil dan industri halal yang telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang.
Tahap Keempat: Penerapan kewajiban secara menyeluruh kepada semua LKS dan industri halal yang beroperasi di Indonesia.

3.3.3 Kerangka Regulasi yang Diperlukan
Untuk mendukung implementasi kewajiban penggunaan asuransi syariah oleh LKS dan industri halal, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan rinci. Kerangka regulasi ini perlu mencakup berbagai aspek, antara lain:
Pertama, definisi yang jelas mengenai LKS dan industri halal yang wajib menggunakan asuransi syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya.
Kedua, ketentuan mengenai jenis-jenis asuransi syariah yang wajib digunakan oleh LKS dan industri halal. Hal ini mencakup asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing LKS dan industri halal.
Ketiga, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan LKS dan industri halal terhadap kewajiban penggunaan asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Sektor Jasa Keuangan Non-Bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Nasfi & Dewi, 2020).
Keempat, insentif bagi LKS dan industri halal yang secara sukarela menggunakan asuransi syariah sebelum kewajiban tersebut berlaku secara penuh. Insentif ini dapat berupa keringanan pajak, kemudahan perizinan, atau bentuk insentif lainnya yang relevan.

4. Sinergi Antara Perbaikan Regulasi Pasar Modal Syariah Dan Asuransi Syariah
4.1 Integrasi Ekosistem Keuangan Syariah
Perbaikan regulasi pasar modal syariah dan asuransi syariah tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus dilakukan secara terintegrasi dalam kerangka pengembangan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif. Pada bidang sektor Jasa Keuangan Syariah terdiri dari 3 subsektor yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah) (Robbani, 2022).
Integrasi ekosistem keuangan syariah ini juga mencakup sinergi antara instrumen-instrumen keuangan syariah yang ada. Sebagai contoh, CWLS merupakan alat yang menghubungkan tiga sektor yang berbeda—pasar modal, pasar sosial, dan pemerintah—dan dapat menjadi tolok ukur produk wakaf inovatif di masa depan (Effendi, 2024). Sinergi serupa perlu dikembangkan antara pasar modal syariah dan asuransi syariah, misalnya melalui pengembangan produk asuransi syariah yang berinvestasi pada sukuk korporasi syariah.

4.2 Peran Koordinasi Antarlembaga
Keberhasilan perbaikan regulasi pasar modal syariah dan asuransi syariah sangat bergantung pada koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat. Peran lintas otoritas melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Majelis Ulama Indonesia, dan lainnya cukup proaktif mendorong dan memfasilitasi pengembangan instrumen keuangan syariah (Hakim et al., 2024).
Koordinasi antarlembaga ini perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih formal dan terstruktur, termasuk pembentukan forum koordinasi regulasi keuangan syariah yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan. Selanjutnya, kerja sama semua pihak baik pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, swasta, dan seluruh masyarakat akan menjadi kunci dalam memacu peran instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan Indonesia yang lebih partisipatif dan berkelanjutan (Karsayuda et al., 2021).

4.3 Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah
Perbaikan regulasi pasar modal syariah dan asuransi syariah juga perlu didukung oleh upaya penguatan literasi dan edukasi keuangan syariah yang lebih masif dan inklusif. Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat luas harus terus dilakukan agar pertumbuhan dan keberlangsungan industri keuangan dan perbankan syariah dapat sesuai yang ditargetkan (Pamuji & Supandi, 2021).
Dalam konteks CWLS, isu dan tantangan dalam pengembangan produk mencakup kurangnya pemahaman publik dan literasi yang tidak lengkap yang menyebabkan potensi wakif tidak dapat dimaksimalkan (Yasin, 2021). Hal serupa juga berlaku untuk produk-produk asuransi syariah, di mana persebaran geografis yang luas dengan variasi level pengetahuan tentang konsep asuransi syariah serta indeks literasi yang masih rendah menjadi tantangan utama (Fahrurrozi et al., 2019).
Untuk mengatasi tantangan literasi ini, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan inovatif, termasuk pemanfaatan media sosial dan teknologi digital. Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, dan mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF secara online oleh masyarakat (Mukharom et al., 2024).

5. Kesimpulan
Perbaikan regulasi industri keuangan syariah non-bank, khususnya dalam bidang pasar modal syariah dan asuransi syariah, merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Dalam bidang pasar modal syariah, empat langkah strategis utama yang perlu dilakukan adalah: (1) mendukung program Cash Wakaf Link Sukuk dengan berkoordinasi bersama Kemenkeu untuk mengoptimalkan instrumen ini dari aspek regulasi maupun pengelolaan; (2) memasukkan ke dalam regulasi screening syariah kewajiban emiten untuk menempatkan dananya di bank syariah; (3) menyederhanakan prosedur dan jangka waktu penerbitan sukuk korporasi; dan (4) memberikan insentif pajak kepada emiten sukuk korporasi dalam jangka waktu tertentu.
Dalam bidang asuransi syariah, dua langkah strategis utama yang perlu dilakukan adalah: (1) mengeluarkan aturan komprehensif mengenai pemisahan (spin-off) unit usaha syariah asuransi dan reasuransi; dan (2) mengeluarkan peraturan secara rinci yang mewajibkan LKS dan industri halal menggunakan asuransi syariah secara bertahap.
Keberhasilan implementasi langkah-langkah strategis ini memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga yang terlibat, termasuk OJK, Kemenkeu, Bank Indonesia, BWI, Kementerian Agama, dan KNEKS. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa perbaikan regulasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang optimal bagi pengembangan ekosistem keuangan syariah Indonesia.

Daftar Pustaka
Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348
Amirah, A., & Fu'adah, Z. A. (2021). Pengaruh program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) di Badan Wakaf Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat. Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(2), 62–83. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n2.62-83
Arrasyid, M. F. (2022). Analisis praktik sukuk perspektif regulasi. Taraadin Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1), 52–69. https://doi.org/10.24853/trd.2.1.52-69
Cahyadi, A., Amalia, E., & Amilin, A. (2023). Evaluasi kebijakan spin off pada industri asuransi syariah di Indonesia. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 6(1), 121–140. https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i1.22384
Dimyati, D., Rosyadi, Moh. I., & Fageh, A. (2023). Smart sukuk berbasis blockchain tinjauan maqasid syariah Al-Najjar. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4144–4158. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10409
Effendi, B. (2024). Wakaf tunai dalam sistem keuangan Islam. Tasyri Journal of Islamic Law, 3(1), 155–173. https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.103
Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Dewi, N. T. B. (2019). Tantangan keuangan Islam di era globalisasi. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 3(2), 125–134. https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627
Faiza, N. A. R. (2023). Potensi cash waqf linked sukuk sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Al-Muhasib Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(1), 1–16. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i1.280
Hakim, M. L. E., Batubara, M., & Hsb, E. G. J. (2024). Mencapai kesejahteraan masyarakat melalui instrumen zakat dan wakaf: Studi kasus pengelolaan wakaf Mesir dan Indonesia. El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3737–3749. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2028
Hasnita, N. (2017). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430
Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). Pemberdayagunaan imbal hasil wakaf uang melalui sukuk: Regulasi, implementasi, dan modelnya untuk pemberdayagunaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Sosio Informa, 6(3). https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2459
Jayengsari, R., Muthmainnah, M., & Hernawati, E. (2021). Strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Aksyana Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 74–90. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1655
Karsayuda, M. R., Fadli, Moh., Kusumaningrum, A., & Nurjannah, N. (2021). Konstruksi hukum kebijakan pembiayaan infrastruktur milik negara melalui skema non-APBN untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. De Jure Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(2), 310–322. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14533
Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211
Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & Ula, K. A. E. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia menuju transformasi digital. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 4(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335
Nasfi, N., & Dewi, S. (2020). Analisis regulasi sukuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam peningkatan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jusie (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 5(02), 180–189. https://doi.org/10.36665/jusie.v5i02.353
Pamuji, A. E., & Supandi, A. F. (2021). Strategi penguatan industri keuangan syariah di era MEA. Finansha-Journal of Sharia Financial Management, 2(2), 92–107. https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i2.14947
Putri, L. D. N., Rahmi, M., & Priyatno, P. D. (2021). Analisis pengelolaan wakaf uang melalui cash waqf linked sukuk dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Syi'ar Iqtishadi Journal of Islamic Economics Finance and Banking, 5(2), 230–248. https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.12306
Putri, M. M., Tanjung, H., & Hakiem, H. (2020). Strategi implementasi pengelolaan cash waqf linked sukuk dalam mendukung pembangunan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 204–225. https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.836
Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. Dr. (2022). Penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic social finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402–415. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302
Robbani, B. (2022). Peran kebijakan politik dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2700–2715. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945
Siregar, A. R., Rahma, T. I. F., & Daulay, A. N. (2024). Analisa kinerja perusahaan dalam rangka persiapan spin off unit usaha syariah PT. AXA Mandiri. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 13(02), 520–531. https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.33199
Soleman, R., Aryanti, R. D., & Ulfa, N. (2023). Asuransi syariah: Bagaimana ke depannya? Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 53–70. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.888
Suratman, S., Suharto, S., & Nasruddin, N. (2022). Analisis implementasi strategi pengelolaan cash waqf linked sukuk dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat: Pendekatan analytic network process (ANP). Eksisbank Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan, 6(2), 236–253. https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.586
Winarto, A. J., Fageh, A., & Masduqie, M. H. A. (2021). Peran cash waqf linked sukuk (CWLS) dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2), 152–161. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762
Yasin, R. M. (2021). Cash waqf linked sukuk: Issues, challenges and future direction in Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 7(1), 100–118. https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24818
Yusuf, M., Rahman, A., & Komarudin, P. (2022). Bibliografi cash waqf linked sukuk (CWLS) pada perguruan tinggi di Indonesia: Analisis systematic literature review. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 4(1), 48–67. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.4.1.48-67
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar