00461 - Tantangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal: Analisis Komprehensif

Abstrak

Industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Artikel ini menganalisis secara komprehensif berbagai hambatan utama yang menghambat perkembangan sektor tersebut, meliputi: ketergantungan pada bahan baku impor yang mencapai 95% untuk sektor farmasi, rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri dan masyarakat, belum terintegrasinya industri hulu dan hilir, dominasi produk impor dan merek multinasional, serta ketidakselarasan kebijakan antarkementerian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian pustaka sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pasar halal yang sangat besar—dengan pengeluaran sektor farmasi dan kosmetik halal masing-masing sebesar 5,4 miliar dan 4 miliar dolar AS—kapasitas produksi dalam negeri masih jauh dari memadai. Rekomendasi strategis mencakup penguatan regulasi antarkementerian, peningkatan literasi halal melalui model Triple Helix, pengembangan rantai nilai halal yang holistik, serta pemanfaatan inovasi teknologi secara optimal.

Kata kunci: farmasi halal, kosmetik halal, sertifikasi halal, industri halal Indonesia, literasi halal

Abstract

The halal pharmaceutical and cosmetic industry in Indonesia faces complex and multidimensional challenges. This article comprehensively analyzes the major obstacles hindering the development of this sector, including: dependence on imported raw materials reaching 95% for the pharmaceutical sector, low halal literacy among industry players and the general public, lack of integration between upstream and downstream industries, domination of imported products and multinational brands, and misalignment of policies across ministries. This study employs a descriptive-qualitative analytical approach based on a systematic literature review of relevant scientific literature. The analysis reveals that although Indonesia possesses enormous halal market potential—with halal pharmaceutical and cosmetic sector expenditures of USD 5.4 billion and USD 4 billion respectively—domestic production capacity remains far from adequate. Strategic recommendations include strengthening inter-ministerial regulations, improving halal literacy through the Triple Helix model, developing a holistic halal value chain, and optimizing the use of technological innovation.

Keywords: halal pharmaceuticals, halal cosmetics, halal certification, Indonesian halal industry, halal literacy

1. Pendahuluan: Potensi dan Urgensi Industri Halal

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi paling dinamis di tingkat global. Permintaan konsumen Muslim terhadap produk halal terus meningkat secara signifikan, mencakup berbagai sektor mulai dari makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan syariah (Mardhiyah et al., 2023). Pada tahun 2021, konsumen Muslim di seluruh dunia membelanjakan sebesar 2,02 triliun dolar AS untuk makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal (Mardhiyah et al., 2023). Angka ini mencerminkan betapa besarnya potensi pasar halal yang sesungguhnya belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya oleh negara-negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, negara ini memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai konsumen terbesar di sektor halal food secara global, sementara di sektor kosmetik halal berada di peringkat keempat (Imsar et al., 2024; Izza et al., 2023). Sektor farmasi dan kosmetik halal Indonesia masing-masing menempati peringkat keenam dan kedua dengan total pengeluaran sebesar 5,4 miliar dan 4 miliar dolar AS (Aji et al., 2023; Bahrudin et al., 2024). Namun demikian, potensi besar ini belum diimbangi dengan kapasitas produksi dan ekosistem industri yang memadai, sehingga Indonesia masih lebih banyak berperan sebagai konsumen daripada produsen dalam rantai nilai halal global (Yudha et al., 2020).

Industri farmasi dan kosmetik halal secara khusus menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor halal lainnya. Kompleksitas bahan baku, proses produksi yang rumit, regulasi yang belum sepenuhnya selaras, serta rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri dan masyarakat menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis dan komprehensif (Maulana et al., 2023; Nekha, 2024). Artikel ini akan menganalisis secara mendalam berbagai tantangan yang dihadapi industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia, serta implikasinya terhadap pengembangan ekosistem halal nasional.

2. Ketergantungan pada Bahan Baku Impor

2.1 Dominasi Bahan Baku Impor dalam Industri Farmasi

Salah satu tantangan paling fundamental yang dihadapi industri farmasi halal di Indonesia adalah tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Berdasarkan pernyataan Direktur Utama Bio Farma, M. Rahman Roestan, sekitar 95% bahan baku farmasi masih diimpor, sehingga implementasi jaminan produk halal yang sangat krusial bagi industri farmasi memerlukan dukungan dari pemasok bahan baku (Destriyansah et al., 2023). Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang serius, karena rantai pasok farmasi halal tidak dapat dikendalikan sepenuhnya dari dalam negeri.

Ketergantungan pada bahan baku impor ini diperparah oleh kenyataan bahwa bahan baku impor tersebut seringkali berasal dari negara-negara yang tidak memiliki regulasi sertifikasi halal yang memadai (Rusydiana, 2024). Hal ini menimbulkan persoalan mendasar dalam memastikan kehalalan bahan baku sejak dari sumbernya. Dalam industri farmasi, bahan aktif dan eksipien yang digunakan sangat beragam dan kompleks, sehingga verifikasi status halal setiap komponen menjadi pekerjaan yang sangat berat dan memerlukan keahlian khusus (Nekha, 2024).

Tantangan ini semakin diperumit oleh fakta bahwa bahan baku impor yang murah dari negara-negara tanpa regulasi halal menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi industri, meskipun status kehalalannya tidak terjamin (Maulana et al., 2023; Rusydiana, 2024). Kondisi ini menciptakan dilema antara efisiensi biaya produksi dan kepatuhan terhadap standar halal, yang pada akhirnya merugikan konsumen Muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan produk farmasi yang mereka konsumsi (Kasri et al., 2021).

2.2 Implikasi terhadap Proses Produksi dan Pengujian

Kompleksitas bahan aktif dan eksipien dalam sediaan farmasi menjadikan proses sertifikasi halal jauh lebih rumit dibandingkan produk makanan biasa (Nekha, 2024). Penggantian komponen obat yang tidak halal dengan alternatif halal tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena setiap perubahan formulasi harus melalui serangkaian uji klinis dan regulasi yang ketat (Destriyansah et al., 2023; Nekha, 2024). Proses sintesis bahan aktif farmasi, pembuatan vaksin, dan berbagai sediaan farmasi lainnya melibatkan tahapan yang sangat kompleks, di mana potensi kontaminasi dengan bahan haram dapat terjadi di berbagai titik dalam rantai produksi (Busari & Sitiris, 2021; Nekha, 2024).

Dalam konteks ini, halal farmasi dan kosmetik harus memadukan hukum Islam, praktik manufaktur yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP), dan bahan baku halal secara bersamaan (Imsar et al., 2024). Ketiga aspek ini harus dipenuhi secara simultan, yang membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem jaminan halal yang terintegrasi. Sayangnya, belum ada panduan dan ketentuan yang komprehensif untuk infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmasi halal di Indonesia (Nekha, 2024; Waluyo, 2020).

3. Keterbatasan Akses IKM terhadap Bahan Baku dan Pasar

3.1 Dominasi Industri Besar dan Marginalisasi IKM

Struktur industri farmasi dan kosmetik di Indonesia didominasi oleh industri besar, sementara sekitar 95% pelaku industri adalah usaha kecil dan menengah (IKM/UKM) (Destriyansah et al., 2023). Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap bahan baku, teknologi, dan pasar. Industri besar dengan modal yang kuat mampu mengimpor bahan baku dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif, sementara IKM menghadapi keterbatasan akses yang serius (Hidayat et al., 2024; Maulana et al., 2023).

Kehadiran IKM sangat krusial dalam perekonomian nasional, namun dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya dalam hal akses modal, manajemen, dan sertifikasi halal (Hidayat et al., 2024). Lembaga pembiayaan masih membutuhkan jaminan yang bersifat tangible seperti ijazah, sertifikat, dan terutama business plan yang kebanyakan belum bisa dipenuhi oleh pelaku usaha IKM (Rachman, 2019). Kondisi ini menciptakan lingkaran setan di mana IKM tidak dapat berkembang karena keterbatasan modal, dan tidak dapat mengakses modal karena tidak memiliki jaminan yang dipersyaratkan.

Akses IKM ke pasar internasional juga masih sangat terbatas (Ramadhan et al., 2023). Ketidakmampuan pelaku usaha untuk memasok pasar internasional juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kompleksitas dalam mengakses sertifikat halal, serta tidak adanya kesesuaian dengan standar pasar global (Maulidia, 2022). Hal ini menjadi hambatan serius bagi IKM farmasi dan kosmetik halal untuk bersaing di tingkat global, meskipun potensi pasar halal internasional sangat besar.

3.2 Asymmetric Information dan Birokrasi Antarlembaga

Tantangan lain yang dihadapi IKM adalah adanya asymmetric information antarlembaga dalam ekosistem halal (Maulana et al., 2023). Informasi mengenai kehalalan bahan baku, prosedur sertifikasi, dan akses pasar tidak terdistribusi secara merata, sehingga pelaku IKM seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Birokrasi kerja sama antarsektor juga menjadi hambatan tersendiri, karena koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengembangan industri halal masih belum selaras (Maulana et al., 2023; Yuli & Wojtyla, 2020).

Kebijakan antarkementerian dan lembaga pemerintah yang belum selaras ini menciptakan ketidakpastian regulasi yang merugikan pelaku industri, khususnya IKM yang tidak memiliki kapasitas untuk menavigasi kompleksitas birokrasi (Pratama & Harahap, 2024; Yuli & Wojtyla, 2020). Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik halal yang komprehensif, sehingga pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data yang akurat dan terkini (Maulana et al., 2023; Rusydiana, 2024).

4. Rendahnya Literasi Halal dan Pemahaman tentang Urgensi Label Halal

4.1 Kondisi Literasi Halal di Indonesia

Rendahnya literasi halal merupakan salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi halal di kalangan UKM di Indonesia secara keseluruhan masih berada pada kategori "cukup" (sufficient literacy), yang berarti masih jauh dari optimal (Malini, 2021). Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat hampir 65% sektor halal berasal dari usaha kecil dan menengah (Malini, 2021).

Rendahnya literasi halal tidak hanya terjadi di kalangan pelaku usaha, tetapi juga di kalangan konsumen. Meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kesadaran publik dalam memilih, membeli, dan mengonsumsi produk halal masih rendah (Divianjella et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya jumlah produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI, serta skeptisisme konsumen terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik (Divianjella et al., 2020).

Dalam konteks farmasi, penelitian menunjukkan bahwa terdapat kurangnya kesadaran secara umum di semua tingkatan mengenai aspek halal dari produk farmasi (Nekha, 2024). Banyak konsumen Muslim yang tidak menyadari bahwa produk farmasi yang mereka konsumsi mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak halal, seperti enzim yang diekstrak dari daging babi atau alkohol (Kasri et al., 2021; Rahmah, 2021). Kondisi ini mencerminkan betapa mendesaknya upaya peningkatan literasi halal di sektor farmasi dan kosmetik.

4.2 Peran Lembaga Halal Perguruan Tinggi yang Belum Optimal

Lembaga halal di tingkat perguruan tinggi masih sebatas melakukan penelitian di laboratorium dan belum secara aktif melakukan sosialisasi atau gerakan literasi halal kepada masyarakat luas (Arrahman & Yanti, 2022; Mardhiyah et al., 2023). Padahal, akademisi memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian ilmiah di industri halal sekaligus menjalankan program sosial dan menyebarluaskan temuan mereka kepada masyarakat umum (Mardhiyah et al., 2023). Keterbatasan peran perguruan tinggi dalam gerakan literasi halal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang urgensi label halal.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia memang telah mendirikan pusat studi halal, seperti Institute of Halal Industry and System (IHIS) UGM yang tidak hanya aktif dalam penelitian halal pada makanan, minuman, kosmetik, dan lainnya, tetapi juga menyelenggarakan seminar, workshop, dan kegiatan lain yang penting untuk proses literasi (Arrahman & Yanti, 2022). Namun, inisiatif seperti ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi gerakan sistematis yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku industri.

4.3 Belum Dipahaminya Urgensi Label Halal oleh Pelaku Industri

Banyak pelaku industri, khususnya IKM, yang belum memahami urgensi label halal bagi produk mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan halal di kalangan pengusaha telah diidentifikasi sebagai salah satu tantangan dalam industri halal (Syakirah et al., 2024). Pelaku usaha seringkali memandang sertifikasi halal sebagai beban biaya tambahan, bukan sebagai investasi yang dapat meningkatkan nilai produk dan membuka akses pasar yang lebih luas (Maulana et al., 2023; Maulidia, 2022).

Padahal, sertifikasi halal memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar global. Halal certification tells customers about the product's halal characteristics and could build consumer confidence and promote more sustainable purchases (Fatmi et al., 2020). Pemahaman yang keliru tentang urgensi label halal ini perlu dikoreksi melalui program edukasi dan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan (Pratama & Harahap, 2024; Waluyo, 2020).

5. Kompleksitas Proses Produksi Farmasi dan Kosmetik Halal

5.1 Tantangan Teknis dalam Produksi Farmasi Halal

Proses sintesis, pembuatan vaksin, dan berbagai sediaan farmasi merupakan proses yang sangat rumit dari perspektif kehalalan (Busari & Sitiris, 2021; Nekha, 2024). Industri farmasi menggunakan berbagai bahan aktif dan eksipien yang jumlahnya sangat banyak dan kompleks, di mana setiap komponen harus diverifikasi status kehalalannya. Tantangan ini semakin berat karena banyak bahan farmasi yang secara tradisional menggunakan turunan hewan, termasuk gelatin dari babi untuk kapsul obat, enzim dari sumber hewan, dan berbagai bahan lain yang status kehalalannya perlu dikaji secara mendalam (Mardhiyah et al., 2023; Nekha, 2024).

Dalam konteks vaksin, tantangan kehalalan menjadi semakin kompleks karena proses pembuatan vaksin melibatkan media pertumbuhan yang mungkin mengandung bahan-bahan dari sumber hewan (Nekha, 2024). Pemerintah negara-negara OIC memang mendorong pembuatan vaksin dan obat-obatan halal (Yuli & Wojtyla, 2020), namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan regulasi yang belum terselesaikan.

Penggantian komponen obat yang tidak halal dengan alternatif halal tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perubahan formulasi harus melalui serangkaian uji yang ketat, termasuk uji stabilitas, uji bioekivalensi, dan berbagai uji klinis lainnya (Destriyansah et al., 2023; Nekha, 2024). Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar, sehingga menjadi hambatan serius bagi industri farmasi untuk beralih ke formulasi yang sepenuhnya halal.

5.2 Tantangan dalam Produksi Kosmetik Halal

Industri kosmetik halal menghadapi tantangan serupa dalam hal kompleksitas bahan baku. Kosmetik halal harus memastikan bahwa seluruh bahan baku, mulai dari bahan aktif hingga bahan pengawet dan pewarna, bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam (Elasrag, 2016; Imsar et al., 2024). Pertumbuhan pasar kosmetik halal global yang mencapai 6,8% merupakan yang tertinggi di antara semua sektor industri halal (Suryani et al., 2022), namun tantangan dalam memastikan kehalalan seluruh rantai pasok kosmetik tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Salah satu isu utama dalam kosmetik halal adalah penggunaan alkohol sebagai pelarut dan pengawet, serta penggunaan kolagen, gelatin, dan berbagai bahan turunan hewan lainnya (Elasrag, 2016; Khan et al., 2020). Peningkatan kesadaran konsumen tentang bahan-bahan non-halal seperti lemak babi, gelatin, plasenta babi, alkohol, dan kolagen telah mendorong produsen kosmetik untuk memproduksi produk yang 100% halal (Khan et al., 2020). Namun, menemukan alternatif halal yang memiliki performa setara dengan bahan-bahan konvensional merupakan tantangan teknis yang tidak mudah.

6. Persaingan dengan Produk Impor dan Multinasional

6.1 Dominasi Kosmetik Impor di Pasar Domestik

Pasar kosmetik Indonesia menghadapi tekanan yang signifikan dari produk-produk impor, baik yang bersertifikat halal maupun yang tidak. Pasar kosmetik didominasi oleh merek-merek multinasional, yang menyebabkan sektor farmasi dan kosmetik menjadi subjek pengawasan ketat dari konsumen Muslim karena kecurigaan terhadap bahan-bahan yang digunakan oleh beberapa merek internasional yang menggunakan enzim yang diekstrak dari daging babi atau alkohol (Rahmah, 2021). Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan konsumen yang perlu diatasi melalui transparansi dan sertifikasi halal yang kredibel.

Produk-produk multinasional yang mulai menggarap sektor kosmetik halal juga menjadi tantangan tersendiri bagi produsen lokal (Destriyansah et al., 2023). Di satu sisi, kehadiran merek multinasional dalam segmen halal dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang kosmetik halal. Namun di sisi lain, dengan sumber daya yang jauh lebih besar, merek multinasional dapat dengan mudah mendominasi pasar kosmetik halal dan meminggirkan produsen lokal yang lebih kecil (Naseri & Abdullah, 2022; Nursita et al., 2024).

6.2 Kosmetik Palsu sebagai Ancaman Serius

Beredarnya kosmetik palsu di pasaran merupakan ancaman serius bagi industri kosmetik halal (Zaidi et al., 2023). Produk kosmetik palsu tidak hanya merugikan konsumen dari segi kualitas dan keamanan, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen terhadap produk kosmetik halal secara keseluruhan. Menurut penelitian, salah satu isu utama yang memengaruhi industri kosmetik halal adalah produksi produk kosmetik palsu dan tiruan yang beredar di pasar lokal (Zaidi et al., 2023).

Kemunculan produk kosmetik palsu yang pesat di pasar lokal sangat mengkhawatirkan (Zaidi et al., 2023). Produk-produk ini seringkali mengklaim memiliki label halal palsu, sehingga menyesatkan konsumen Muslim yang berusaha memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini mempertegas perlunya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat dalam industri kosmetik halal.

7. Belum Sinerginya Industri Hulu dan Hilir

7.1 Fragmentasi Rantai Nilai Halal

Salah satu tantangan struktural terbesar dalam industri farmasi dan kosmetik halal adalah belum terintegrasinya industri hulu dan hilir secara efektif. Rantai nilai halal yang holistik mensyaratkan integrasi semua aspek industri halal, dari hulu ke hilir, termasuk sektor makanan, keuangan, pariwisata, fashion, kosmetik, dan sektor lainnya (Rusydiana, 2024). Namun dalam praktiknya, berbagai sektor ini masih beroperasi secara terpisah tanpa koordinasi yang memadai.

Dalam konteks farmasi dan kosmetik halal, cluster farmasi dan kosmetik halal memerlukan industri deteksi kandungan hewan, industri kimia hilir, industri kimia organik dan anorganik, serta beberapa industri pendukung lainnya (Dzukroni & Afandi, 2023). Ketidakhadiran atau ketidaksiapan industri-industri pendukung ini menciptakan kesenjangan dalam rantai nilai halal yang pada akhirnya menghambat pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal secara keseluruhan.

Pola kerja sama yang ada antara bank syariah dan industri halal masih bersifat parsial, di mana hanya beberapa industri halal seperti makanan halal dan fashion yang telah tercakup, sementara industri halal lainnya seperti farmasi halal belum sepenuhnya terintegrasi (Takhim et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan belum adanya komitmen bersama yang berkelanjutan antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem halal.

7.2 Kurangnya Riset dan Tindak Lanjut

Kurangnya riset mengenai pergerakan pasar, segmentasi, dan selera pasar menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal (Maulana et al., 2023; Ramadhan et al., 2023). Tanpa data pasar yang akurat dan komprehensif, pelaku industri tidak dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya ketersediaan database industri farmasi dan kosmetik halal yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (Rusydiana, 2024).

Kurangnya riset serta tindak lanjut mengenai uji bahan kosmetik dan farmasi halal juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi (Nekha, 2024). Pengembangan alternatif halal untuk bahan-bahan farmasi dan kosmetik yang selama ini menggunakan bahan non-halal memerlukan investasi riset yang signifikan. Salah satu pencapaian penting dalam hal ini adalah pengembangan gelatin halal dari ikan lele, rumput laut, dan sumber-sumber lainnya sebagai alternatif gelatin babi yang banyak digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik (Mardhiyah et al., 2023).

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Masih Rendah

8.1 Kesenjangan Digital dalam Industri Halal

Pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah merupakan tantangan yang semakin kritis di era digital ini (Rizki et al., 2023; Yuli & Wojtyla, 2020). Industri farmasi dan kosmetik halal yang tidak memanfaatkan teknologi digital secara optimal akan tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat. Digitalisasi ekosistem halal, termasuk digitalisasi keuangan syariah, literasi dan edukasi melalui media digital, merupakan aspek yang perlu diprioritaskan dalam pengembangan industri halal (Saputra & Sugiarti, 2024).

Penggunaan media sosial dan platform digital untuk memasarkan produk halal dan meningkatkan kesadaran konsumen masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku industri farmasi dan kosmetik halal, khususnya IKM (Zamrudi & Bae, 2022). Padahal, strategi pemasaran media sosial telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan, kompetensi, pertumbuhan, dan keunggulan kompetitif dalam industri halal global (Zamrudi & Bae, 2022).

Teknologi blockchain juga menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasok halal (Bux et al., 2022). Namun, adopsi teknologi ini dalam usaha kecil dan menengah memerlukan investasi finansial yang besar, yang dapat mencegah pengusaha untuk berpartisipasi dalam program keterlacakan halal berbasis blockchain (Bux et al., 2022). Kondisi ini mencerminkan perlunya dukungan pemerintah dan lembaga keuangan dalam memfasilitasi adopsi teknologi digital oleh IKM farmasi dan kosmetik halal.

9. Tantangan Regulasi dan Kebijakan

9.1 Ketidakselarasan Kebijakan Antarkementerian

Kebijakan antarkementerian dan lembaga pemerintah yang masih belum selaras merupakan hambatan serius bagi pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal (Pratama & Harahap, 2024; Yuli & Wojtyla, 2020). Berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengembangan industri halal, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BPOM, dan BPJPH, seringkali memiliki kebijakan yang tidak sinkron satu sama lain. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian regulasi yang merugikan pelaku industri.

Regulasi terkait farmasi dan kosmetik halal di Indonesia masih sangat terbatas dan tidak memadai (Waluyo, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun undang-undang ini tidak dapat dijadikan referensi hukum yang memadai untuk pengembangan produk farmasi dan kosmetik halal (Waluyo, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, regulasi terkait pakaian, kosmetik, media dan rekreasi, serta farmasi halal masih sangat tidak memadai.

9.2 Belum Adanya Panduan Infrastruktur Farmasi Halal

Belum adanya panduan dan ketentuan yang komprehensif untuk infrastruktur yang dapat menunjang produksi farmasi halal merupakan tantangan yang perlu segera diatasi (Nekha, 2024; Waluyo, 2020). Infrastruktur yang memadai, mulai dari fasilitas produksi yang memenuhi standar halal, sistem penyimpanan dan distribusi yang halal, hingga laboratorium pengujian halal yang terakreditasi, merupakan prasyarat penting bagi pengembangan industri farmasi halal yang berkelanjutan.

Implementasi regulasi sertifikasi halal di Indonesia masih lemah, dan kurangnya panduan teknis bagi pelaku industri, serta terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualifikasi, dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan industri farmasi halal (Nekha, 2024). Kondisi ini mempertegas perlunya investasi yang signifikan dalam pengembangan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di sektor farmasi halal.

10. Strategi dan Rekomendasi Pengembangan

10.1 Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Berdasarkan analisis berbagai tantangan yang telah dipaparkan, penguatan regulasi dan kebijakan merupakan prioritas utama dalam pengembangan industri farmasi dan kosmetik halal (Pratama & Harahap, 2024; Rusydiana, 2024). Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang komprehensif dan selaras antarkementerian, yang mencakup standar produksi halal, panduan infrastruktur, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Sistem inovasi quadruple helix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai mampu menjamin pengembangan IKM dengan tingkat daya saing yang tinggi (Hidayat et al., 2024).

10.2 Peningkatan Literasi Halal melalui Model Triple Helix

Peningkatan literasi halal memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Model Triple Helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan praktisi industri merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi produk halal dan gaya hidup halal (Mardhiyah et al., 2023). Pemerintah diharapkan memberikan dukungan optimal melalui undang-undang, regulasi, pengembangan infrastruktur, dan metode lainnya. Akademisi bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ilmiah di industri halal dan program sosial serta menyebarluaskan temuan mereka kepada masyarakat umum (Mardhiyah et al., 2023).

10.3 Pengembangan Rantai Nilai Halal yang Holistik

Pengembangan rantai nilai halal yang holistik, yang mengintegrasikan semua aspek industri halal dari hulu ke hilir, merupakan strategi kunci untuk mengatasi fragmentasi yang ada (Dzukroni & Afandi, 2023; Rusydiana, 2024). Konsep ini sangat penting untuk pengembangan industri halal, karena memastikan bahwa semua produk dan layanan mematuhi prinsip dan nilai Islam (Rusydiana, 2024). Dalam konteks farmasi dan kosmetik halal, hal ini berarti membangun ekosistem yang mencakup industri bahan baku halal, fasilitas produksi halal, sistem distribusi halal, dan mekanisme sertifikasi halal yang terintegrasi.

10.4 Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Inovasi teknologi merupakan kunci untuk mengatasi berbagai tantangan teknis dalam produksi farmasi dan kosmetik halal (Reza & Tinggogoy, 2023; Takhim et al., 2023). Pengembangan bahan baku halal alternatif, seperti gelatin halal dari sumber non-babi, merupakan salah satu contoh inovasi yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor yang status kehalalannya tidak terjamin (Mardhiyah et al., 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi, transparansi rantai pasok, dan pemasaran produk halal juga perlu diprioritaskan (Bux et al., 2022; Saputra & Sugiarti, 2024).

11. Kesimpulan

Industri farmasi dan kosmetik halal di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan multidimensional. Dari ketergantungan pada bahan baku impor yang mencapai 95% untuk sektor farmasi (Destriyansah et al., 2023), rendahnya literasi halal di kalangan pelaku industri dan masyarakat (Malini, 2021), belum sinerginya industri hulu dan hilir (Dzukroni & Afandi, 2023), dominasi produk impor dan multinasional (Rahmah, 2021), hingga ketidakselarasan kebijakan antarkementerian (Pratama & Harahap, 2024; Yuli & Wojtyla, 2020), semua tantangan ini saling berkaitan dan memerlukan solusi yang komprehensif dan terkoordinasi.

Potensi pasar farmasi dan kosmetik halal yang sangat besar, baik di tingkat domestik maupun global, seharusnya menjadi motivasi kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang sistematis, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan didukung oleh regulasi yang kuat serta investasi dalam riset dan pengembangan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri farmasi dan kosmetik halal global (Bahrudin et al., 2024; Nekha, 2024). Namun, mewujudkan potensi ini memerlukan komitmen jangka panjang dari pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aji, G., Najwa, U., Akyani, U. N., Arfani, A., & Tiara, E. (2023). Strategy for the development of the Indonesian halal industry in the new normal era. Basic and Applied Accounting Research Journal, 3(1), 42–47. https://doi.org/10.11594/baarj.03.01.07

Arrahman, A., & Yanti, I. (2022). Halal industry in Javanese culture; Yogyakarta regional government policy in obtaining its economic values. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 16(1), 151–174. https://doi.org/10.18326/infsl3.v16i1.151-174

Bahrudin, Muh., Iqbal, M. J., Saefurrohman, G. U., & Walsh, J. (2024). Halal food industry: Reinforcing the halal product assurance organizing body (BPJPH) in the development of the among urban Muslim community in Indonesia. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 29(1), 61. https://doi.org/10.32332/akademika.v29i1.9039

Busari, S. A., & Sitiris, M. (2021). Standardisation of halal industry towards sustainable development goals (SDG). Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077), 18(1), 163–198. https://doi.org/10.31436/jia.v18i1.1001

Bux, C., Varese, E., Amicarelli, V., & Lombardi, M. (2022). Halal food sustainability between certification and blockchain: A review. Sustainability, 14(4), 2152. https://doi.org/10.3390/su14042152

Destriyansah, W., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2023). Analysis of the influence of the halal industry on Indonesia's economic growth. Wiga Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 13(2), 232–245. https://doi.org/10.30741/wiga.v13i2.1117

Divianjella, M., Muslichah, I., & Ariff, Z. H. A. (2020). Do religiosity and knowledge affect the attitude and intention to use halal cosmetic products? Evidence from Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (Ajim), 2(2), 71–81. https://doi.org/10.20885/ajim.vol2.iss2.art1

Dzukroni, A. A., & Afandi, M. Y. (2023). Optimizing sharia insurance in building halal value chain. Malia Journal of Islamic Banking and Finance, 6(2), 145. https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16593

Elasrag, H. (2016). Halal industry: Key challenges and opportunities. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2735417

Fatmi, F. O., Ahmad, A. N., & Kartika, B. (2020). Determinants affecting purchase intention of halal products: An article review. Journal of Halal Product and Research, 3(2), 63. https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.3-issue.2.63-79

Hidayat, Y., Machmud, A., Zulhuda, S., & Suartini, S. (2024). Legal aspects and government policy in increasing the role of MSMEs in the halal ecosystem. F1000Research, 13, 722. https://doi.org/10.12688/f1000research.148322.1

Imsar, I., Nurhayati, N., Harahap, I., & Silalahi, P. R. (2024). The impact of the halal industry and Islamic financial assets on Indonesia's economic growth using the vector autoregression (VAR) approach. Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 8(2), 274–287. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2024.v8.i2.6299

Izza, N. N., Priantina, A., & Rusydiana, A. S. (2023). Utilizing Twitter data to understand global halal industry trends and developments in the digital era. Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance, 6(02), 106–129. https://doi.org/10.20473/aijief.v6i02.50700

Kasri, R. A., Ahsan, A., Widiatmoko, D., & Hati, S. R. H. (2021). Intention to consume halal pharmaceutical products: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Marketing, 14(3), 735–756. https://doi.org/10.1108/jima-06-2021-0192

Khan, M. T., Khan, T. I., & Ahmed, Mr. S. (2020). Halal products: Not restricted to food and its marketing opportunity in the Muslim world. Research Journal of Social Sciences and Economics Review, 1(4), 101–112. https://doi.org/10.36902/rjsser-vol1-iss4-2020(101-112)

Malini, H. (2021). Small and medium enterprises halal literacy measurement during Covid-19 pandemic. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(2), 110. https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3345

Mardhiyah, D., Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U. A., Abdullah, S., Sinulingga, R. A., & Saptowati, E. D. (2023). Raising community awareness of halal product consumption and halal lifestyle: A Triple Helix model. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(2). https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.48403

Maulana, H., Taufani, Moch. K., Thasker, M. A. B. M., Harahap, S. A. R., & Zarkasyi, M. R. (2023). Issues & challenges of halal industry development in Indonesia: Stakeholder perspectives (pp. 44–48). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_9

Maulidia, R. (2022). Consumer legal protection efforts through halal certification policy for small medium industry in Ponorogo. Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 13(1), 111–127. https://doi.org/10.18860/j.v13i1.16477

Naseri, R. N. N., & Abdullah, R. N. R. (2022). Trends and growth of halal cosmetic industry in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(2). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i2/12892

Nekha, A. (2024). Halal pharmaceutical development in Indonesia. Islamic Economics Methodology, 2(2). https://doi.org/10.58968/iem.v2i2.353

Nursita, R. D., Adelia, D., Septiani, R., & Widyaputry, P. D. (2024). The role of non-state actors in establishing the halal ecosystem in Indonesia. Hasanuddin Journal of International Affairs, 4(01), 44–56. https://doi.org/10.31947/hjirs.v4i01.33028

Pratama, I. P. A. E., & Harahap, M. H. (2024). Delphi method for prioritizing halal industry development strategies in Indonesia. Halal and Sustainability, 1(1). https://doi.org/10.58968/hs.v1i1.434

Rachman, M. A. (2019). Halal industry in Indonesia: The role of sharia financial institutions in driving industrial and halal ecosystem. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 11(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.10221

Rahmah, F. (2021). Factors affecting the preference of millennial Muslim generation toward halal cosmetics in East Kalimantan. Al-Tijary, 51–61. https://doi.org/10.21093/at.v7i1.3818

Ramadhan, R., Ulfah, A. K., Nurzianti, R., Bunkes, P., & Kadriyani, E. (2023). Market potential of halal products in Aceh: Case study of halal industry based on halal product data 2014–2022. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 171. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7083

Reza, F., & Tinggogoy, F. L. (2023). Application of the halal concept in the era industrial revolution 4.0 in Indonesia. International Journal of Research in Vocational Studies (Ijrvocas), 3(2), 05–10. https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v3i2.85

Rizki, D., Hamzah, Moh., Fakhiroh, Z., & Hendri, D. (2023). Best practice halal integrity management in the logistic chain scheme: Analysis of opportunities and challenges. Journal of Islamic Economic Laws, 13–29. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.19867

Rusydiana, A. S. (2024). How to develop halal industry in Indonesia. HFS, 1(1). https://doi.org/10.58968/hfs.v1i1.450

Saputra, I., & Sugiarti, D. (2024). Study of financial digitalization for the sharia economy. Proceeding of the International Seminar on Business Economics Social Science and Technology (ISBEST), 4(1). https://doi.org/10.33830/isbest.v4i1.3160

Suryani, W., Subri, I. M., Rafiki, A., Tobing, F., & Hidayat, S. E. (2022). Overview of halal cosmetics in a decade: A bibliometric analysis. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.23361

Syakirah, A., Jamaludin, M. A., Fadzillah, N. A., & Rosli, N. L. I. (2024). A study on micro-industry women entrepreneurs in the obtainment of halal certification: Challenges and success factors. Journal of Halal Industry & Services, 7(1). https://doi.org/10.36877/jhis.a0000527

Takhim, M., Sonjaya, A., Salim, Z., Rahman, A., Basmar, E., Abdullah, R., & Ali, M. (2023). The synergy of Islamic banks and Muslim-friendly tourism: Patterns of halal industry development in Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(9), 2723–2731. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180911

Waluyo, A. (2020). The developmental policy of halal product guarantee in the paradigm of maqāṣid sharī`ah in Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 20(1), 41–60. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.41-60

Yudha, A. T. R. C., Pauzi, N. S., & Azli, R. binti M. (2020). The synergy model for strengthening the productivity of Indonesian halal industry. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 4(2), 186. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p186-199

Yuli, S. B. C., & Wojtyla, E. (2020). Challenges and strategies in developing human resources for the halal industry: Evidence from Indonesia. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(02), 77–86. https://doi.org/10.22219/jibe.v4i02.8270

Zaidi, F. L. A. N., Jamaludin, M. A., & Tukiran, N. A. (2023). Perception of counterfeit cosmetics among Muslim consumers in Putrajaya. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics, 30(1), 48–71. https://doi.org/10.60016/majcafe.v30.03

Zamrudi, M. F. Y., & Bae, I. (2022). Social media marketing strategies in the global halal industry. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(1), 71–80. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i1.209