00457 - Etatisme Menurut Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep etatisme dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif dengan menggunakan kerangka analisis Maqasid al-Shariah. Peran negara dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi normatif yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelaah landasan filosofis, konsep peran negara, sejarah pemikiran, intervensi dalam sistem keuangan Islam, batas-batas intervensi negara, tantangan implementasi, serta model-model etatisme Islam kontemporer dari berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etatisme Islam berbeda secara fundamental dari etatisme konvensional; negara dalam ekonomi Islam memiliki mandat aktif namun terbatas untuk menegakkan larangan syariah, memastikan distribusi kekayaan yang adil, mengembangkan infrastruktur ekonomi Islam, dan mendorong inovasi keuangan berbasis syariah. Tantangan utama yang ditemukan meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, tekanan sistem perbankan ganda, serta kompleksitas transformasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan etatisme Islam diukur dari sejauh mana ia berkontribusi pada pencapaian Maqasid al-Shariah sebagai standar tertinggi kesejahteraan manusia yang bersifat spiritual, sosial, dan material.

Kata Kunci: etatisme Islam, ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah, peran negara, keuangan Islam

Abstract

This article comprehensively examines the concept of étatisme within the perspective of Islamic economics using the Maqasid al-Shariah analytical framework. The role of the state in Islamic economics cannot be separated from the normative dimensions derived from the Quran, Sunnah, and the principles of Maqasid al-Shariah, which encompass the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Through a literature review approach, this article investigates the philosophical foundations, conceptual roles of the state, intellectual history, state intervention in the Islamic financial system, limits of state intervention, implementation challenges, and contemporary models of Islamic étatisme from various countries including Malaysia, Indonesia, and Pakistan. The findings indicate that Islamic étatisme differs fundamentally from conventional étatisme; the state in Islamic economics holds an active yet bounded mandate to enforce Shariah prohibitions, ensure equitable wealth distribution, develop Islamic economic infrastructure, and promote Shariah-based financial innovation. Key challenges identified include the gap between theory and practice, pressures arising from dual banking systems, and the complexity of comprehensive economic system transformation. This article concludes that the success of Islamic étatisme is measured by the extent to which it contributes to the achievement of Maqasid al-Shariah as the supreme standard of human well-being encompassing spiritual, social, and material dimensions.

Keywords: Islamic étatisme, Islamic economics, Maqasid al-Shariah, role of the state, Islamic finance

1. Pendahuluan

Etatisme, sebagai suatu paham yang menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam kehidupan ekonomi, telah lama menjadi perdebatan dalam berbagai aliran pemikiran ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, peran negara tidak dapat dipisahkan dari kerangka normatif yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah. Ekonomi Islam pada dasarnya bukan sekadar sistem ekonomi yang bebas dari riba dan gharar, melainkan sebuah sistem yang komprehensif yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan material dalam satu kesatuan yang utuh (Hussain, 2021). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: sejauh mana negara boleh dan harus terlibat dalam perekonomian menurut perspektif Islam? Apakah intervensi negara merupakan suatu keharusan demi tercapainya keadilan sosial, ataukah ia justru bertentangan dengan prinsip kebebasan berusaha yang juga diakui dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang fondasi filosofis ekonomi Islam, khususnya konsep Maqasid al-Shariah, yang menjadi kompas utama dalam menilai setiap kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan peran negara. Sebagaimana ditegaskan oleh para sarjana Islam, sistem ekonomi Islam tidak dapat diwujudkan hanya dengan mendirikan "bank-bank Islam" semata, melainkan memerlukan suatu sistem ekonomi politik Islam yang menyeluruh (Omar & Sari, 2019). Dengan demikian, kajian tentang etatisme dalam ekonomi Islam harus dimulai dari pemahaman tentang tujuan-tujuan tertinggi syariah itu sendiri.

2. Landasan Filosofis: Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Analisis

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah" atau "maksud-maksud hukum Islam." Konsep ini merupakan salah satu pilar utama dalam pemahaman ajaran Islam dan memiliki implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi (Karimullah, 2023). Imam Al-Ghazali, salah satu ulama paling berpengaruh dalam sejarah Islam, mengklasifikasikan Maqasid ke dalam lima kategori utama, yaitu perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Ali & Kishwar, 2017). Kelima tujuan ini bersifat hierarkis dan saling berkaitan, membentuk suatu kerangka normatif yang komprehensif bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, Maqasid al-Shariah berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi benar-benar sesuai dengan semangat dan tujuan syariah, bukan sekadar memenuhi persyaratan formalnya (Laldin & Furqani, 2016). Hal ini sangat relevan dalam diskusi tentang peran negara, karena negara dalam perspektif Islam memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam wilayahnya berkontribusi pada pencapaian Maqasid tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh para sarjana, Maqasid al-Shariah menjadi panduan moral dalam ekonomi Islam dan fondasi bagi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan etis (Karimullah, 2023).

Lebih lanjut, Maqasid al-Shariah dapat dipahami dalam dua dimensi: dimensi syariah sebagai sistem hukum, dan dimensi tujuan mukallaf (individu yang bertanggung jawab secara agama) (Suzuki, 2019). Dalam dimensi pertama, negara berperan sebagai penegak hukum syariah; dalam dimensi kedua, negara berperan sebagai fasilitator bagi individu untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kedua dimensi ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka ekonomi Islam yang komprehensif.

2.2 Maqasid al-Shariah dan Keadilan Ekonomi

Salah satu implikasi terpenting dari Maqasid al-Shariah dalam bidang ekonomi adalah tuntutan akan keadilan distributif. Syariah menetapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan distributif yang memastikan produksi dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat (Nouman et al., 2021). Lebih dari itu, syariah mengikat otoritas negara melalui perintah-perintah ilahi untuk mengatur perekonomian sedemikian rupa sehingga kondusif bagi keadilan dan keamanan ekonomi rakyat (Nouman et al., 2021). Ini merupakan landasan teologis yang kuat bagi intervensi negara dalam ekonomi menurut perspektif Islam.

Keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi juga kesetaraan substantif dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Akses yang setara terhadap modal bagi setiap orang dalam masyarakat adalah wujud keadilan dalam ekonomi (Hendri, 2021). Dalam konteks ini, negara memiliki peran yang tidak dapat diabaikan untuk memastikan bahwa mekanisme pasar tidak menghasilkan konsentrasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah.

3. Konsep Peran Negara dalam Ekonomi Islam

3.1 Negara sebagai Pengatur dan Pelindung

Dalam ekonomi Islam, negara bukan sekadar wasit pasif yang hanya memastikan berjalannya mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi pada pencapaian Maqasid al-Shariah. Sebagaimana ditegaskan, adalah tanggung jawab utama negara Islam untuk melindungi warganya beserta harta, jiwa, agama, keturunan, dan kehormatan mereka (Hasanah & Maspupah, 2018). Ini merupakan mandat konstitusional negara Islam yang bersumber langsung dari ajaran syariah.

Peran regulasi negara dalam ekonomi Islam mencakup beberapa dimensi penting. Pertama, negara bertanggung jawab untuk melarang praktik-praktik yang diharamkan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian) (Badeeu & Muneeza, 2023). Larangan-larangan ini bukan sekadar aturan formal, melainkan merupakan perlindungan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merusak tatanan ekonomi dan sosial. Kedua, negara bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi yang halal dan produktif. Ketiga, negara memiliki kewajiban untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui berbagai instrumen kebijakan.

Dalam konteks perbankan dan keuangan Islam, peran regulasi negara sangat krusial. Tanpa regulasi yang tepat, lembaga keuangan Islam cenderung menyimpang dari tujuan-tujuan idealnya dan beroperasi layaknya lembaga keuangan konvensional (Anwer, 2020). Pengalaman empiris menunjukkan bahwa dalam sistem perbankan ganda (dual banking system), sangat sulit bagi lembaga keuangan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan ideal intermediasi keuangan Islam tanpa dukungan kebijakan negara yang kuat (Anwer, 2020).

3.2 Negara dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Salah satu aspek paling kontroversial dari peran negara dalam ekonomi Islam adalah kebijakan moneter. Dalam sistem konvensional, bank sentral menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter. Namun, dalam ekonomi Islam, penggunaan suku bunga dilarang karena mengandung unsur riba (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Ini menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara yang ingin menerapkan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara teoritis, pemerintah menciptakan uang dan bank sentral mengendalikan kebijakan moneter (Omar & Sari, 2019). Namun dalam praktiknya, mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam sistem keuangan Islam harus berbeda dari sistem konvensional. Sistem moneter Islam yang ideal harus mentransmisikan kebijakan moneter melalui saluran-saluran yang bebas dari bunga dan menggunakan instrumen berbasis bagi hasil (Omar & Sari, 2019). Ini menuntut peran aktif negara dalam merancang dan mengimplementasikan instrumen kebijakan moneter yang inovatif dan sesuai syariah.

Penelitian menunjukkan bahwa bank sentral dapat menetapkan tingkat keuntungan (rate) bagi bank-bank Islam sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mencapai stabilitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat (maslahah 'ammah) (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Ini merupakan bentuk intervensi negara yang dibenarkan dalam ekonomi Islam, selama dilakukan dalam kerangka syariah dan bertujuan untuk mencapai Maqasid al-Shariah.

3.3 Negara dan Distribusi Kekayaan

Salah satu justifikasi terkuat bagi intervensi negara dalam ekonomi Islam adalah keharusan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Ekonomi Islam secara tegas menolak konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan mewajibkan mekanisme redistribusi yang sistematis. Instrumen-instrumen Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, waqf, dan keuangan mikro Islam merupakan pilar-pilar utama keuangan sosial Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi (Tumanggor, 2024).

Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan instrumen-instrumen keuangan sosial ini. Zakat, misalnya, bukan sekadar kewajiban individual, melainkan merupakan instrumen fiskal negara yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Demikian pula waqf, yang merupakan instrumen wakaf produktif yang dapat dikelola oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial. Integrasi instrumen-instrumen ini ke dalam kebijakan ekonomi negara merupakan wujud nyata dari etatisme Islam yang berlandaskan Maqasid al-Shariah.

Lebih jauh, sistem ekonomi Islam mendorong investasi modal yang aktif melalui mekanisme bagi hasil dan melarang penimbunan harta (Alam & Haider, 2022). Negara berperan untuk memastikan bahwa modal tidak dibiarkan menganggur, melainkan diinvestasikan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas. Ini merupakan bentuk intervensi negara yang positif dan dibenarkan dalam perspektif Islam.

4. Etatisme dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

4.1 Pemikiran Ulama Klasik tentang Peran Negara

Pemikiran tentang peran negara dalam ekonomi Islam memiliki akar yang sangat dalam dalam tradisi intelektual Islam. Para ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun telah memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk peran negara (Nordin et al., 2022). Pemikiran-pemikiran mereka, meskipun lahir dalam konteks historis yang berbeda, tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Ibn Taimiyah, misalnya, membahas secara ekstensif tentang regulasi harga oleh pemerintah. Dalam pandangannya, pemerintah dapat menetapkan harga barang-barang tertentu, terutama kebutuhan pokok, untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Ini merupakan bentuk intervensi negara yang dibenarkan dalam perspektif Islam, selama dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah kezaliman.

Al-Ghazali, di sisi lain, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dalam pandangannya, tujuan utama syariah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibrahim & Kamarudin, 2014). Negara, sebagai penjaga syariah, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan mulia ini.

4.2 Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Modern

Dalam era modern, pemikiran tentang peran negara dalam ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan. Para ekonom Islam terkemuka seperti Ahmad, Chapra, Naqvi, dan Siddiqui telah menegaskan bahwa perbankan Islam merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang lebih luas, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang, adil, dan merata sebagaimana yang terkandung dalam Maqasid al-Shariah (Monzur-E-Elahi & Alam, 2022). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar tentang lembaga keuangan, melainkan tentang sistem ekonomi yang komprehensif dengan peran negara yang jelas.

Salah satu isu sentral dalam pemikiran ekonomi Islam modern adalah kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoritis, ekonomi Islam mengutamakan pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil (profit and loss sharing), yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam cenderung menggunakan instrumen berbasis utang yang lebih aman dan menguntungkan dari perspektif bisnis (Jumaa, 2016). Kesenjangan ini menuntut peran aktif negara untuk mendorong lembaga keuangan Islam kembali ke jalur yang sesuai dengan tujuan-tujuan idealnya.

5. Intervensi Negara dalam Sistem Keuangan Islam

5.1 Regulasi Perbankan Islam

Regulasi perbankan Islam merupakan salah satu bentuk intervensi negara yang paling nyata dalam ekonomi Islam. Negara, melalui bank sentral dan otoritas keuangan, menetapkan standar-standar yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan modal, standar tata kelola syariah, hingga ketentuan tentang produk-produk yang boleh ditawarkan.

Pengalaman Malaysia dalam mengembangkan sistem keuangan Islam memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang peran negara dalam mendorong perkembangan industri keuangan Islam. Bank Negara Malaysia (BNM) telah memainkan peran yang sangat aktif dalam mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk industri keuangan Islam (Haidah et al., 2024). Inisiatif Value-Based Intermediation (VBI) yang diperkenalkan oleh BNM pada tahun 2017 merupakan contoh nyata dari upaya negara untuk mendorong lembaga keuangan Islam agar lebih sepenuhnya mewujudkan Maqasid al-Shariah dalam operasionalnya (Haidah et al., 2024).

Namun, regulasi negara juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam sistem perbankan ganda, lembaga keuangan Islam beroperasi dalam lingkungan yang sama dengan bank-bank konvensional, sehingga menghadapi tekanan kompetitif yang kuat untuk mengadopsi praktik-praktik yang serupa dengan bank konvensional (Javaid, 2014). Tekanan ini seringkali mendorong lembaga keuangan Islam untuk mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada tujuan-tujuan sosial yang lebih luas, yang merupakan inti dari Maqasid al-Shariah (Khalil & Hussain, 2022).

5.2 Kebijakan Fiskal dan Instrumen Keuangan Sosial Islam

Selain regulasi perbankan, negara dalam ekonomi Islam juga memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal. Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, waqf, dan infaq merupakan bagian integral dari sistem fiskal Islam yang dikelola oleh negara (Tumanggor, 2024). Pengelolaan instrumen-instrumen ini secara efektif dapat berkontribusi signifikan pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Waqf, misalnya, merupakan instrumen yang sangat potensial untuk membiayai berbagai kebutuhan sosial, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Inovasi produk seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia merupakan contoh nyata dari upaya negara untuk mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam ke dalam sistem keuangan modern (Tumanggor, 2024). Produk ini dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah, seperti pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Tumanggor, 2024).

Sukuk, atau obligasi Islam, merupakan instrumen keuangan lain yang dapat digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek sosial. Sukuk mewakili kepemilikan dalam aset nyata atau layanan dan memberikan investor bagian dalam keuntungan (Aziz et al., 2023). Penggunaan sukuk oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang sesuai dengan Maqasid al-Shariah merupakan bentuk intervensi negara yang positif dalam ekonomi Islam.

5.3 Peran Negara dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi Islam. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan, memiliki akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Aziz et al., 2023). Ini merupakan wujud nyata dari perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan Maqasid al-Shariah.

Pengembangan perbankan digital Islam berbasis Maqasid al-Shariah merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan oleh negara untuk meningkatkan inklusi keuangan (Aziz et al., 2023). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, negara dapat memperluas jangkauan layanan keuangan Islam kepada masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Ini merupakan bentuk intervensi negara yang inovatif dan sesuai dengan semangat Maqasid al-Shariah.

6. Batas-Batas Intervensi Negara dalam Ekonomi Islam

6.1 Prinsip Kebebasan Berusaha dalam Islam

Meskipun ekonomi Islam mengakui peran penting negara, ia juga sangat menghargai kebebasan berusaha dan hak milik pribadi. Prinsip dasar dalam syariah menyatakan bahwa "asal muasal muamalat adalah diperbolehkan kecuali ada bukti pelarangan" (Ishak, 2023). Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi inisiatif individu dan swasta dalam aktivitas ekonomi, dan membatasi intervensi negara hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk mencegah kezaliman dan memastikan keadilan.

Kebebasan berusaha dalam Islam bukan berarti kebebasan tanpa batas. Islam menetapkan berbagai larangan dan pembatasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah eksploitasi. Larangan riba, gharar, dan maysir merupakan contoh-contoh pembatasan yang ditetapkan oleh syariah untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan etis (Badeeu & Muneeza, 2023). Negara berperan untuk menegakkan larangan-larangan ini, tetapi tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syariah dalam mengintervensi aktivitas ekonomi.

6.2 Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Masyarakat

Salah satu tantangan terbesar dalam merumuskan kebijakan ekonomi Islam adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Ekonomi Islam menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan kepentingan sosial, tetapi juga menolak kolektivisme ekstrem yang mengorbankan hak-hak individu (Hussain, 2021). Negara dalam ekonomi Islam harus mampu menjaga keseimbangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang bijaksana dan adil.

Konsep maslahah (kepentingan umum) merupakan salah satu prinsip kunci yang digunakan untuk menentukan batas-batas intervensi negara dalam ekonomi Islam. Intervensi negara dibenarkan jika bertujuan untuk mewujudkan maslahah dan mencegah mafsadah (kerusakan) (Yaakub & Buang, 2024). Namun, penerapan prinsip ini memerlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian, karena apa yang dianggap sebagai maslahah dalam satu konteks mungkin tidak berlaku dalam konteks lain.

6.3 Kritik terhadap Etatisme Berlebihan

Meskipun ekonomi Islam mengakui peran penting negara, ia juga memberikan peringatan terhadap etatisme yang berlebihan. Pengalaman historis menunjukkan bahwa intervensi negara yang berlebihan dalam ekonomi seringkali menghasilkan inefisiensi, korupsi, dan penindasan terhadap kebebasan individu. Dalam perspektif Islam, negara adalah administrator, pengawas, dan pelindung masyarakat, bukan penguasa absolut yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan ekonomi (Crow, 2013).

Lebih jauh, ada kekhawatiran bahwa intervensi negara yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan kreativitas dalam sistem keuangan Islam. Inovasi dalam keuangan Islam pada umumnya disambut baik dan dapat dianggap sebagai manfaat (maslahah) bagi pelanggan dan seluruh industri keuangan (Laldin & Djafri, 2019). Oleh karena itu, negara harus menciptakan lingkungan regulasi yang mendorong inovasi sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

7. Tantangan Implementasi Etatisme Islam Kontemporer

7.1 Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi etatisme Islam adalah kesenjangan yang lebar antara teori dan praktik. Secara teoritis, ekonomi Islam mengutamakan pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Namun dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam di berbagai negara cenderung menggunakan instrumen berbasis utang yang lebih aman dan menguntungkan (Jumaa, 2016).

Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh tekanan kompetitif dari sistem keuangan konvensional. Untuk bertahan dalam persaingan dengan bank-bank konvensional, lembaga keuangan Islam terpaksa menawarkan produk-produk yang serupa dengan produk konvensional, meskipun dikemas dalam bungkus syariah (Javaid, 2014). Akibatnya, praktik keuangan Islam sering kali menyimpang dari tujuan-tujuan idealnya, dan Maqasid al-Shariah tidak mendapat perhatian yang semestinya (Soemitra, 2016).

Negara memiliki peran krusial untuk mengatasi kesenjangan ini melalui kebijakan-kebijakan yang mendorong lembaga keuangan Islam untuk kembali ke jalur yang sesuai dengan tujuan-tujuan idealnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk insentif fiskal bagi lembaga keuangan yang menggunakan instrumen berbasis ekuitas, regulasi yang lebih ketat terhadap produk-produk yang dianggap tidak sesuai dengan semangat syariah, dan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.

7.2 Tantangan dalam Sistem Perbankan Ganda

Implementasi etatisme Islam menghadapi tantangan yang sangat besar dalam konteks sistem perbankan ganda, di mana bank-bank Islam beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Dalam lingkungan seperti ini, sangat sulit bagi lembaga keuangan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan ideal intermediasi keuangan Islam, karena tingginya persaingan dengan bank konvensional, kurangnya produk yang sesuai, ketidakmampuan sistem untuk mendukung transaksi berbasis bagi hasil, dan kurangnya keahlian staf (Anwer, 2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, negara perlu merancang kerangka kebijakan yang komprehensif yang mencakup pengembangan pasar uang Islam yang terintegrasi, kerangka manajemen likuiditas yang efektif bagi bank-bank Islam, dan pengembangan lembaga keuangan Islam yang kuat (Anwer, 2020). Tanpa dukungan kebijakan negara yang kuat, lembaga keuangan Islam akan terus terjebak dalam pola operasional yang menyerupai bank konvensional, dan tujuan-tujuan Maqasid al-Shariah tidak akan tercapai.

7.3 Transformasi Sistem Ekonomi secara Menyeluruh

Tantangan terbesar dalam implementasi etatisme Islam adalah transformasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Pengalaman Pakistan dalam upaya Islamisasi ekonomi memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses ini (Ayub, 2022). Transformasi sistem ekonomi berbasis bunga menjadi sistem ekonomi bebas bunga memerlukan perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, hingga kerangka hukum dan regulasi.

Transformasi ekonomi Islam yang menyeluruh juga memerlukan visi kebijakan fiskal baru untuk pembiayaan anggaran dan pengelolaan likuiditas oleh bank sentral (Ayub, 2022). Ini menuntut komitmen politik yang kuat dari negara dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, praktisi keuangan, dan masyarakat umum. Tanpa komitmen dan dukungan yang kuat ini, upaya transformasi ekonomi Islam akan sulit untuk berhasil.

8. Model-Model Etatisme Islam Kontemporer

8.1 Model Malaysia: Regulasi Progresif dan Inovatif

Malaysia merupakan salah satu contoh terbaik dari implementasi etatisme Islam yang progresif dan inovatif. Pemerintah Malaysia, melalui Bank Negara Malaysia (BNM) dan Securities Commission Malaysia (SC), telah membangun kerangka regulasi yang komprehensif untuk industri keuangan Islam (Jaafar & Brightman, 2022). Kerangka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari standar tata kelola syariah, ketentuan produk, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Salah satu inovasi terpenting yang diperkenalkan oleh BNM adalah Value-Based Intermediation (VBI), yang bertujuan untuk mendorong bank-bank Islam agar lebih sepenuhnya mewujudkan Maqasid al-Shariah dalam operasionalnya (Shafruddin & Shahimi, 2024). VBI mempromosikan pandangan yang lebih holistik tentang syariah, yang tidak hanya mencakup kepatuhan formal terhadap aturan-aturan syariah, tetapi juga dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan (Alwi et al., 2021). Ini merupakan contoh nyata dari etatisme Islam yang berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas.

8.2 Model Indonesia: Integrasi Keuangan Sosial Islam

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga telah mengembangkan model etatisme Islam yang unik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah memainkan peran aktif dalam mengembangkan industri keuangan Islam, termasuk melalui pengembangan produk-produk inovatif seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Securities Crowdfunding (SSC) berbasis syariah (Azwar & Jamaluddin, 2024; Tumanggor, 2024).

Implementasi SSC di Indonesia menunjukkan bagaimana negara dapat memfasilitasi pengembangan instrumen keuangan Islam yang inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai Maqasid al-Shariah (Azwar & Jamaluddin, 2024). Dalam konteks perlindungan agama (hifz al-din), implementasi SSC yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI menjadi legitimasi nilai-nilai dan norma-norma agama Islam dalam transaksi ekonomi (Azwar & Jamaluddin, 2024). Ini merupakan contoh nyata dari integrasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam.

8.3 Model Pakistan: Transformasi Sistem Ekonomi Nasional

Pakistan merupakan salah satu negara yang paling ambisius dalam upaya Islamisasi ekonomi. Sejak awal 1980-an, Pakistan telah berupaya untuk mentransformasi sistem ekonominya dari sistem berbasis bunga menjadi sistem bebas bunga (Ayub, 2022). Meskipun upaya ini menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, pengalaman Pakistan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang kompleksitas transformasi sistem ekonomi Islam di tingkat nasional.

Putusan Mahkamah Syariah Federal Pakistan pada April 2022 yang menyatakan bahwa sistem perbankan berbasis bunga bertentangan dengan syariah merupakan tonggak penting dalam sejarah ekonomi Islam di Pakistan (Ayub, 2022). Putusan ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mentransformasi sistem keuangan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini merupakan contoh nyata dari etatisme Islam yang didorong oleh keputusan yudisial.

9. Etatisme Islam dan Pembangunan Berkelanjutan

9.1 Konvergensi antara Maqasid al-Shariah dan SDGs

Salah satu perkembangan yang sangat menarik dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah konvergensi antara Maqasid al-Shariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB. Pada dasarnya, hukum Islam (Maqasid al-Shariah) dan SDGs memiliki tujuan yang sama: mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Konvergensi ini memberikan landasan yang kuat bagi peran negara dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui instrumen-instrumen keuangan Islam.

Keuangan Islam mendukung SDGs dengan kontribusi yang paling signifikan terhadap kemanusiaan (Harahap et al., 2023). Instrumen-instrumen keuangan Islam seperti sukuk hijau (green sukuk), zakat, waqf, dan keuangan mikro Islam dapat digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai proyek pembangunan berkelanjutan, mulai dari energi terbarukan, konservasi air, hingga pengentasan kemiskinan. Ini merupakan wujud nyata dari etatisme Islam yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

9.2 Keuangan Hijau Islam dan Peran Negara

Keuangan hijau Islam merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam industri keuangan Islam kontemporer. Negara memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan keuangan hijau Islam melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen keuangan hijau Islam, termasuk sukuk hijau, yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek di bidang energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024).

Pengembangan keuangan hijau Islam di Indonesia menunjukkan bagaimana negara dapat memainkan peran aktif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam sistem keuangan Islam (Faizi et al., 2024). Ini merupakan contoh nyata dari etatisme Islam yang berorientasi pada masa depan, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan generasi saat ini, tetapi juga kepentingan generasi mendatang.

10. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

10.1 Kebutuhan akan Sistem Ekonomi Islam yang Komprehensif

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa etatisme dalam ekonomi Islam bukan sekadar tentang regulasi lembaga keuangan Islam, melainkan tentang pembangunan sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Sistem ekonomi Islam yang komprehensif tidak dapat diwujudkan hanya dengan mendirikan bank-bank Islam, melainkan memerlukan suatu sistem ekonomi politik Islam yang menyeluruh yang mencapai homo-Islamicus pada tingkat personal (Omar & Sari, 2019). Ini menuntut komitmen yang kuat dari negara untuk membangun infrastruktur ekonomi Islam yang solid, termasuk lembaga keuangan Islam, pasar modal Islam, dan sistem asuransi Islam.

Pengembangan infrastruktur ekonomi Islam yang solid mencakup pembentukan lembaga keuangan Islam, perusahaan asuransi Islam, dan pasar modal Islam (Karimullah, 2023). Negara harus memainkan peran aktif dalam membangun infrastruktur ini, termasuk melalui penyediaan kerangka hukum yang mendukung, insentif fiskal yang tepat, dan program pendidikan yang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam.

10.2 Reformasi Kebijakan Moneter dan Fiskal

Untuk mewujudkan etatisme Islam yang efektif, diperlukan reformasi mendasar dalam kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter Islam harus diarahkan pada stabilitas nilai uang dan keadilan distributif, menghindari risiko inflasi yang sering dikaitkan dengan penciptaan uang yang tidak terkendali. Ini menuntut pengembangan instrumen kebijakan moneter yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi fiskal, negara harus mengembangkan sistem perpajakan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mengintegrasikan instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan waqf ke dalam sistem fiskal nasional. Transformasi ekonomi Islam yang menyeluruh juga memerlukan visi kebijakan fiskal baru untuk pembiayaan anggaran dan pengelolaan likuiditas (Ayub, 2022). Ini merupakan tantangan yang besar, tetapi juga merupakan peluang yang sangat berharga untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

10.3 Penguatan Tata Kelola Syariah

Salah satu prasyarat penting bagi keberhasilan etatisme Islam adalah penguatan tata kelola syariah (Shariah governance). Tata kelola syariah yang efektif memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan Islam benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya secara formal tetapi juga secara substantif (Hasan et al., 2020). Negara harus memainkan peran aktif dalam mengembangkan standar tata kelola syariah yang komprehensif dan memastikan penerapannya secara konsisten.

Penguatan tata kelola syariah juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan Islam. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh bank-bank Islam adalah kurangnya pelatihan karyawan mereka (Alam & Haider, 2022). Negara harus berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang keuangan Islam, yang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan Maqasid al-Shariah.

11. Kesimpulan

Etatisme dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Berbeda dengan etatisme dalam pengertian konvensional yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam perekonomian, etatisme Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan Maqasid al-Shariah yang memberikan mandat kepada negara untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting, tetapi juga terbatas. Negara bertanggung jawab untuk menegakkan larangan-larangan syariah, memastikan distribusi kekayaan yang adil, mengembangkan infrastruktur ekonomi Islam yang solid, dan mendorong inovasi dalam keuangan Islam. Namun, negara juga harus menghormati kebebasan berusaha individu dan tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syariah dalam mengintervensi aktivitas ekonomi.

Tantangan terbesar dalam implementasi etatisme Islam adalah kesenjangan antara teori dan praktik, serta kompleksitas transformasi sistem ekonomi secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen politik yang kuat, kerangka regulasi yang komprehensif, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Pakistan memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi etatisme Islam.

Pada akhirnya, keberhasilan etatisme Islam akan diukur dari sejauh mana ia berkontribusi pada pencapaian Maqasid al-Shariah: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini merupakan standar yang jauh lebih tinggi dari sekadar pertumbuhan ekonomi atau stabilitas keuangan, karena ia mencakup dimensi spiritual, sosial, dan material dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, etatisme Islam bukan sekadar tentang kebijakan ekonomi, melainkan tentang visi yang komprehensif tentang masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Daftar Pustaka

Alam, I., & Haider, W. A. (2022). Aspiring Maqāsid-e-Shariah and Socio-Economic Well-Being in Islamic Finance. International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS), 4(1), 104–122. https://doi.org/10.54262/irjis.04.01.e07

Ali, A., & Kishwar, T. (2017). An Exploration of the Variables that Help Create Maqasid Al-Shari'ah Based Financial Institutions Development Index. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v6i1.1515

Alwi, S. F. S., Halim, F. A., Mazlin, T. D. A. T. A., Kadir, A. H. A., Hassan, R., & Fikri, A. A. H. S. (2021). Examining Maqasid Al-Shariah in Islamic Banks: Before and after Value-Based Intermediation Implementation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10822

Anwer, Z. (2020). Shariah Compliant Financial Intermediation in Dual Banking System. Turkish Journal of Islamic Economics, 7(1), 67–80. https://doi.org/10.26414/a073

Ayub, M. (2022). The Challenges and Potential of Economy-Wide Islamic Finance – The Case of Pakistan. Al Qasimia University Journal of Islamic Economics, 2(2), 115–152. https://doi.org/10.52747/aqujie.2.2.144

Aziz, M. R. Ab., Jali, M. Z., Noor, M. N. M., Sulaiman, S., Harun, M. S., & Mustafar, M. Z. I. (2023). Islamic Digital Banking Based on Maqasid Al-Shariah for Financial Inclusion. I-iECONS, 289–306. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.84

Azwar, A., & Jamaluddin, J. (2024). Securities Crowdfunding as a Source of Capital and Alternative Investment in the Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Indonesian Case. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 99–118. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.198

Badeeu, F. N., & Muneeza, A. (2023). Striving for Authenticity: Enhancing Shariah-Compliance in Home Financing Products within Malaysia's Islamic Finance Industry. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 48–62. https://doi.org/10.53840/ijiefer112

Crow, K. D. (2013). Islam, Capitalism and Underdevelopment: Timur Kuran and Murat Cizakca on the Great Divergence. ICR Journal, 4(3), 371–390. https://doi.org/10.52282/icr.v4i3.453

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic Green Finance: Mapping the Climate Funding Landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189

Fakhrina, A., & Islahuddin, I. (2023). The Norm of Rate Fixing of Islamic Banks Based on Conventional Bank Rates: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 335–356. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_05

Haidah, A., Kadir, A., Faigah, S., Alwi, S., & Fateha. (2024). Realisation of Maqasid Al-Shariah using Value-Based Intermediation in Islamic Banks: Acceptance or Refusal. Management and Accounting Review. https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-02

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Hasan, A. N., Abdul-Rahman, A., & Yazid, Z. (2020). Shariah Governance Practices at Islamic Fund Management Companies. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(2), 309–325. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2017-0045

Hasanah, S. M., & Maspupah, I. (2018). SCAPM (Shariah Compliant Asset Pricing Model): The Formula of Risk and Return Modification in Islamic Finance. Al-Tijary, 2(2), 177. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.686

Hendri, L. (2021). Examining Maqasid Sharia Attainment: Case of Financing Products of Bank Muamalat Indonesia. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(2), 216–230. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i2.13

Hussain, T. (2021). Islamic Banking in the Context of Shariah Objectives and Islamic Legal Maxims. Īqān, 4(01), 91–101. https://doi.org/10.36755/iqan.v4i01.321

Ibrahim, M. F., & Kamarudin, R. (2014). The Islamic Home Financing in Malaysia Istisna' Base on Debt: Qualitative Approach. Labuan E-Journal of Muamalat and Society (LJMS), 8, 27–38. https://doi.org/10.51200/ljms.v8i.3016

Ishak, M. S. I. (2023). Risk-Taking in Islamic Debt Financing: Maqasid Perspective. Journal of Management and Muamalah, 13(2), 1–11. https://doi.org/10.53840/jmm.v13i2.150

Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433

Javaid, O. (2014). Shadow of Conventional Financial Industry on Islamic Banking: The Case against Market Competition and Concept of Risk in Islamic Financial Industry. JISR Management and Social Sciences & Economics, 12(2), 29–44. https://doi.org/10.31384/jisrmsse/2014.12.2.3

Jumaa, M. A. A. M. S. (2016). Islamic Finance in Theory and Practice. Chinese Business Review, 15(7). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2016.07.003

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in the Development of Islamic Economic Policies. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Khalil, M. N., & Hussain, T. (2022). Qualitative Analysis of Maqasid Al Shariah Based Model in Islamic Banks: A Way Forward. Journal of Economic Impact, 4(2), 83–90. https://doi.org/10.52223/jei4022210

Laldin, M. A., & Djafri, F. (2019). Islamic Finance in the Digital World: Opportunities and Challenges. Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077), 16(3), 283–299. https://doi.org/10.31436/jia.v16i3.853

Laldin, M. A., & Furqani, H. (2016). Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 54(2), 249. https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.249-272

Monzur-E-Elahi, M., & Alam, Md. M. (2022). Application of Maqasid Al-Shariah and Rules of Shariah in Managing Wealth and Financial Transactions. https://doi.org/10.31219/osf.io/ueavm

Nordin, N., Ahmad, A. A., Razif, N. F. M., Haron, M. S., & Samsuddin, N. A. A. (2022). Towards an Islamic Business Model in Malaysia: Why and How? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(10). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i10/15292

Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between Higher Ethical Objectives (Maqasid Al Shari'ah) and Participatory Finance. Qualitative Research in Financial Markets, 13(2), 226–251. https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2020-0092

Omar, M. N., & Sari, N. M. (2019). Maqasid Al-Shariah Philosophy in Monetary Regime towards Inclusive Sustainable Growth. International Journal of Islamic Economics, 1(02), 95. https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1802

Shafruddin, A. S., & Shahimi, S. (2024). Strategy and Challenges of Value-Based Intermediation Implementation: The Case of BIMB. Qualitative Research in Financial Markets, 17(1), 153–168. https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2023-0101

Soemitra, A. (2016). Higher Objectives of Islamic Investment Products: Islamizing Indonesian Capital Market. Studia Islamika, 23(2), 237–269. https://doi.org/10.15408/sdi.v23i2.2408

Suzuki, Y. (2019). Riba, Usury and Keynes. ICR Journal, 10(2), 175–188. https://doi.org/10.52282/icr.v10i2.62

Tumanggor, D. V. (2024). Integrated Maqasid Al-Shariah in Cash Waqf Linked Deposit: A Study Approach to Sustainable. Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(4), 91–105. https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i4.1724

Yaakub, F., & Buang, A. H. (2024). The Application of Promise (Wa'd) in Islamic Banking Contracts in Malaysia: A Maslahah Perspective. International Journal of Banking and Finance, 19(1), 39–56. https://doi.org/10.32890/ijbf2024.19.1.2