00453 - Energi Terbarukan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

Renewable energy has become one of the most pressing issues in contemporary global development discourse. This article comprehensively examines the relationship between renewable energy and Islamic economic perspectives, encompassing theological and philosophical foundations, relevant Islamic financial instruments, the role of Islamic financial institutions, existing challenges and opportunities, and necessary policy implications. Using a systematic literature review methodology, this study reveals that Islamic economics — grounded in the principles of Maqasid al-Shariah — has very deep relevance to the renewable energy agenda. Islamic financial instruments, including green sukuk, zakat, waqf, and Islamic green banking, have proven effective in supporting renewable energy financing. The experiences of Malaysia and Indonesia in developing dynamic green sukuk markets demonstrate that Islamic finance can play a highly significant role in supporting the global energy transition. However, several challenges remain, including the lack of regulatory standardization, limited human resource capacity, insufficient awareness and literacy, and the need to ensure substantial alignment between Islamic green financial products and Shariah principles. This article concludes that renewable energy, from the Islamic economics perspective, is not merely a rational economic choice but also a moral obligation grounded in Islamic principles of justice, sustainability, and responsibility toward future generations.

Keywords: Renewable Energy, Islamic Economics, Maqasid al-Shariah, Green Sukuk, Sustainable Development Goals

Abstrak

Energi terbarukan telah menjadi salah satu isu paling mendesak dalam wacana pembangunan global kontemporer. Artikel ini mengkaji secara komprehensif hubungan antara energi terbarukan dan perspektif ekonomi Islam, meliputi landasan teologis dan filosofis, instrumen keuangan Islam yang relevan, peran lembaga keuangan Islam, tantangan dan peluang yang ada, serta implikasi kebijakan yang diperlukan. Dengan menggunakan metodologi kajian pustaka sistematis, penelitian ini mengungkapkan bahwa ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, memiliki relevansi yang sangat mendalam dengan agenda energi terbarukan. Berbagai instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk hijau, zakat, waqf, dan perbankan hijau Islam, telah terbukti dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan. Pengalaman Malaysia dan Indonesia dalam mengembangkan pasar sukuk hijau yang dinamis menunjukkan bahwa keuangan Islam dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung transisi energi global. Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu diatasi, termasuk kurangnya standardisasi regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi, serta perlunya memastikan keselarasan substansial antara produk keuangan Islam hijau dengan prinsip-prinsip Syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa energi terbarukan dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya merupakan pilihan ekonomis yang rasional, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Kata Kunci: Energi Terbarukan, Ekonomi Islam, Maqasid al-Syariah, Sukuk Hijau, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1. Pendahuluan

Persoalan energi terbarukan telah menjadi salah satu isu paling mendesak dalam wacana pembangunan global kontemporer. Degradasi lingkungan yang dipicu oleh ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil, perubahan iklim yang semakin mengancam, serta kebutuhan akan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan telah mendorong komunitas internasional untuk mencari alternatif pembiayaan dan pengelolaan energi yang lebih bertanggung jawab (Muhmad et al., 2021). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang kaya dan komprehensif, tidak hanya sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi juga sebagai kerangka etis dan moral yang secara inheren mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia secara holistik (Harahap et al., 2023).

Sistem ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah dan diarahkan oleh tujuan-tujuan Maqasid al-Syariah, memiliki relevansi yang sangat mendalam dengan agenda energi terbarukan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, penekanan pada keadilan distributif, kewajiban menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT, serta berbagai instrumen keuangan Islam seperti sukuk hijau, zakat, dan waqf, semuanya dapat dimobilisasi untuk mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan (Faizi et al., 2024). Lebih jauh, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, memiliki keselarasan yang sangat erat dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan Islam (Julia & Kassim, 2020; Muhmad et al., 2021).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif hubungan antara energi terbarukan dan perspektif ekonomi Islam, meliputi landasan teologis dan filosofis, instrumen keuangan Islam yang relevan, peran lembaga keuangan Islam, tantangan dan peluang yang ada, serta implikasi kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

2. Landasan Teologis dan Filosofis: Maqasid al-Syariah dan Lingkungan Hidup

2.1 Konsep Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan Syariah," merupakan fondasi filosofis yang paling fundamental dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali mendefinisikan Maqasid al-Syariah sebagai perlindungan terhadap lima hal pokok yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia, yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Haidah et al., 2024). Kelima elemen ini membentuk kerangka normatif yang komprehensif bagi seluruh aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam Islam (Karimullah, 2023).

Dalam konteks energi terbarukan, Maqasid al-Syariah memiliki relevansi yang sangat langsung. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menuntut tersedianya lingkungan hidup yang sehat dan bersih, yang hanya dapat terwujud jika sumber-sumber energi yang digunakan tidak mencemari udara, air, dan tanah (Fitrah & Soemitra, 2022). Perlindungan harta (hifz al-mal) mengharuskan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, termasuk berinvestasi dalam energi terbarukan dan efisiensi energi (Karimullah, 2023). Perlindungan akal (hifz al-aql) berkaitan dengan pengurangan polusi dan limbah berbahaya yang dapat merusak kemampuan kognitif manusia (Uula & Harahap, 2023). Sementara itu, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) menuntut bahwa generasi mendatang mewarisi bumi yang layak huni, bukan bumi yang rusak akibat eksploitasi energi fosil yang tidak bertanggung jawab (Yussuf, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Yussuf menunjukkan bahwa konsep ekonomi sirkular, yang erat kaitannya dengan energi terbarukan, tidak bertentangan dengan Maqasid al-Syariah, bahkan justru mendukungnya: pelestarian kehidupan dan keturunan dapat dicapai melalui inisiatif pelestarian ekologi dan ekosistem, sementara pelestarian akal dapat dicapai melalui pengurangan limbah dan polusi berbahaya (Yussuf, 2022). Lebih jauh, pelestarian harta dapat dicapai melalui konservasi sumber daya yang merupakan inti dari ekonomi sirkular dan energi terbarukan (Yussuf, 2022).

2.2 Konsep Khalifah dan Tanggung Jawab Lingkungan

Dalam teologi Islam, manusia dipandang sebagai khalifah (wakil/penjaga) Allah di muka bumi. Konsep ini mengandung implikasi yang sangat mendalam bagi pengelolaan lingkungan dan energi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam semesta, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan (Hassan et al., 2024). Sejumlah ayat Al-Quran dan Hadits secara eksplisit menekankan kewajiban manusia untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan (fasad) di muka bumi.

Perspektif ini memiliki implikasi langsung bagi kebijakan energi. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan menyebabkan perubahan iklim, dapat dipandang sebagai bentuk fasad yang dilarang dalam Islam (Hassan et al., 2024). Sebaliknya, investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biomassa merupakan manifestasi dari tanggung jawab khalifah yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, baik secara individual maupun kolektif (Markom & Hassan, 2019).

Penelitian Harahap et al. menegaskan bahwa pada prinsipnya, hukum Islam (Maqasid al-Syariah) dan SDGs yang diprakarsai oleh PBB memiliki tujuan yang sama: mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (Harahap et al., 2023). Keselarasan ini memberikan landasan yang kuat bagi lembaga keuangan Islam untuk secara aktif mendukung proyek-proyek energi terbarukan sebagai bagian dari misi mereka yang lebih luas untuk mewujudkan Maqasid al-Syariah (Harahap et al., 2023).

2.3 Prinsip Maslahah dan Energi Berkelanjutan

Konsep maslahah (kemaslahatan umum) merupakan prinsip kunci lainnya dalam ekonomi Islam yang sangat relevan dengan energi terbarukan. Maslahah menuntut bahwa setiap kebijakan dan keputusan ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, baik di masa kini maupun di masa mendatang (Wahab & Naim, 2020). Dalam konteks energi, ini berarti bahwa transisi dari energi fosil ke energi terbarukan bukan hanya pilihan ekonomis, tetapi merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada prinsip maslahah.

Wahab dan Naim menegaskan bahwa konsep maslahah dalam Islam selaras dengan tujuan Investasi yang Bertanggung Jawab Secara Sosial (SRI), di mana keduanya bertujuan untuk memanfaatkan dana dengan moral dan etika yang tinggi (Wahab & Naim, 2020). Energi terbarukan, sebagai salah satu bentuk investasi yang paling jelas memberikan manfaat lingkungan dan sosial, dengan demikian merupakan bidang yang sangat sesuai dengan prinsip maslahah dalam Islam (Wahab & Naim, 2020).

3. SDG 7 dan Keselarasan dengan Nilai-Nilai Islam

3.1 SDG 7: Energi Bersih dan Terjangkau

SDG 7 menetapkan tujuan untuk memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang. Tujuan ini mencakup peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global, peningkatan efisiensi energi, dan perluasan akses energi ke daerah-daerah terpencil dan komunitas yang kurang terlayani (Muhmad et al., 2021). Dalam kerangka Islam, tujuan-tujuan ini memiliki resonansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Muhmad et al. menegaskan bahwa SDG 7 berfokus pada energi yang terjangkau dan bersih, dan Value-Based Intermediation (VBI) dalam keuangan Islam menekankan pencegahan bahaya yang dapat memengaruhi aktivitas pembiayaan dan investasi (Muhmad et al., 2021). Lebih jauh, lembaga keuangan Islam didorong untuk menghimpun modal dan berinvestasi melalui sukuk hijau dalam proyek-proyek energi terbarukan, menerapkan keahlian keuangan dalam model penetapan harga energi, dan merancang kredit inovatif serta peralatan efisien bagi UKM dengan memasang energi berkelanjutan yang berkontribusi pada pengurangan jejak karbon (Muhmad et al., 2021).

3.2 Keselarasan Maqasid al-Syariah dengan SDGs

Penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang sangat mendalam antara Maqasid al-Syariah dan SDGs. Harahap et al. menemukan bahwa keuangan Islam mendukung SDGs dengan kontribusi paling signifikan bagi kemanusiaan (Harahap et al., 2023). Tok et al. menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menjembatani kesenjangan dan mewujudkan SDGs yang paling relevan dan mendesak (Tok et al., 2022).

Secara lebih spesifik, Jan et al. menunjukkan bahwa instrumen zakat dapat disalurkan untuk mendukung SDG 7 (energi terbarukan), di samping berbagai SDGs lainnya seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan (Jan et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam tidak hanya relevan untuk tujuan sosial semata, tetapi juga memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung transisi energi (Jan et al., 2021).

Basalma menegaskan bahwa prinsip-prinsip keuangan Islam mendorong investasi yang bertanggung jawab dan mencegah aktivitas yang merugikan lingkungan, sehingga lembaga keuangan Islam dapat mendorong praktik berkelanjutan dengan menawarkan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan dan bisnis yang ramah lingkungan (Basalma, 2024).

4. Instrumen Keuangan Islam untuk Pembiayaan Energi Terbarukan

4.1 Sukuk Hijau (Green Sukuk)

Sukuk hijau merupakan instrumen keuangan Islam yang paling inovatif dan paling relevan untuk pembiayaan energi terbarukan. Seperti obligasi hijau konvensional, sukuk hijau dirancang untuk membiayai proyek-proyek hijau dan iklim, namun dengan struktur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Zain et al., 2019). Sukuk hijau masuk dalam kategori "energi terbarukan dan efisiensi energi" dalam Kerangka Sukuk SRI (Sustainable Responsible Investment) yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia pada tahun 2017 (Zain et al., 2019).

Zain et al. menjelaskan bahwa sukuk telah memainkan peran kunci dalam pembiayaan infrastruktur dan proyek-proyek energi terbarukan (Zain et al., 2019). Kerangka SRI Sukuk mencakup berbagai proyek yang bertujuan untuk: meningkatkan kualitas hidup masyarakat; mengurangi emisi gas rumah kaca; meningkatkan penggunaan energi terbarukan; melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam; serta mendorong penggunaan solusi hemat energi (Zain et al., 2019).

Faizi et al. menemukan bahwa sukuk hijau merupakan instrumen keuangan utama dalam keuangan Islam hijau di Indonesia, yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek di bidang energi bersih, transportasi massal, konservasi air, kehutanan, dan teknologi rendah karbon (Faizi et al., 2024). Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pengembangan keuangan Islam hijau di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, dan pengembangan layanan perbankan hijau Islam (Faizi et al., 2024).

Fitrah dan Soemitra menunjukkan bahwa sektor hijau yang dibiayai oleh dana sukuk hijau berdaulat sesuai dengan Maqasid Syariah dalam kerangka al-kulliyah al-khamsah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fitrah & Soemitra, 2022). Mereka juga mengidentifikasi bahwa sembilan sektor yang dicakup oleh kerangka hijau Indonesia meliputi energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah dan energi, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (Fitrah & Soemitra, 2022).

Razali menemukan bahwa pembiayaan sukuk hijau secara langsung berkontribusi pada efisiensi energi di Malaysia, dengan fokus pada proyek-proyek sukuk hijau di sektor energi, termasuk taman surya, pabrik biogas, energi angin, transmisi energi terbarukan, kendaraan listrik, dan kereta ringan (Razali, 2019). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembiayaan sukuk hijau dan sektor energi (Razali, 2019).

Aam dan Muhammad menegaskan bahwa sukuk merupakan instrumen potensial dalam keuangan Islam yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan konsep ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan (Aam & Muhammad, 2022). Mereka juga mencatat bahwa sukuk hijau dapat digunakan sebagai instrumen alternatif dengan tingkat profitabilitas dan bankabilitas yang lebih baik dibandingkan produk konvensional dalam pembiayaan sektor energi angin (Aam & Muhammad, 2022).

4.2 Wakalah Sukuk untuk Energi Terbarukan

Selain sukuk hijau secara umum, wakalah sukuk juga telah terbukti cocok untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Zain et al. menjelaskan bahwa wakalah sukuk cocok untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, dengan contoh nyata penggunaan wakalah sukuk oleh West African Development Bank untuk membiayai proyek energi (Zain et al., 2019). Fleksibilitas struktur wakalah memungkinkan pembiayaan berbagai jenis proyek energi terbarukan, dari pembangkit listrik tenaga surya hingga energi angin dan biomassa (Zain et al., 2019).

4.3 Sukuk SRI (Sustainable and Responsible Investment)

Sukuk SRI merupakan kategori yang lebih luas yang mencakup sukuk hijau dan sukuk dampak sosial. Kerangka Sukuk SRI yang dikembangkan oleh Komisi Sekuritas Malaysia memungkinkan penerbitan sukuk untuk menghimpun dana yang bertujuan untuk: melestarikan dan melindungi lingkungan dan sumber daya alam; menghemat penggunaan energi; mendorong penggunaan energi terbarukan; mengurangi emisi gas rumah kaca; dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Azman & Haneef, 2019).

Foglie dan Keshminder menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip lingkungan dari obligasi hijau dengan struktur keuangan yang sesuai Syariah dari sukuk, yaitu sukuk SRI, merupakan persimpangan vital dalam keuangan berkelanjutan dan Islam (Foglie & Keshminder, 2022). Mereka juga menunjukkan bahwa sukuk SRI dan sukuk hijau merupakan instrumen yang undervalued yang dapat memainkan peran penting dalam membiayai sistem ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan (Foglie & Keshminder, 2022).

Jaafar dan Brightman mencatat bahwa pada April 2020, 13 sukuk SRI telah diterbitkan di Malaysia, dengan hasil yang disalurkan ke proyek-proyek bangunan hijau dan energi terbarukan serta inisiatif sosial (Jaafar & Brightman, 2022). Ini menunjukkan bahwa pasar sukuk SRI telah berkembang secara signifikan dan memiliki potensi yang besar untuk mendukung transisi energi (Jaafar & Brightman, 2022).

4.4 Zakat untuk Energi Terbarukan

Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Meskipun zakat secara tradisional digunakan untuk membantu kaum fakir dan miskin, terdapat potensi yang signifikan untuk mengalokasikan dana zakat guna mendukung proyek-proyek energi terbarukan yang memberikan manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu (Faizi et al., 2024).

Faizi et al. menjelaskan bahwa dana zakat dapat dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek hijau dan inisiatif pembangunan berkelanjutan seperti penyediaan air bersih, promosi energi terbarukan, dan dukungan pertanian berkelanjutan (Faizi et al., 2024). Jan et al. juga menegaskan bahwa instrumen zakat dapat disalurkan untuk mendukung SDG 7 (energi terbarukan) (Jan et al., 2021).

Nashoh et al. mencatat bahwa pada tahun 2017, Direktur Jenderal Energi Terbarukan dan Konservasi Kementerian ESDM dan Wakil Komisioner BAZNAS menandatangani penyerahan dana simbolis sebesar USD 350.000 sebagai bentuk dukungan BAZNAS untuk SDGs dalam tujuan Energi Bersih dan Terjangkau (Nashoh et al., 2024). Ini merupakan contoh nyata bagaimana zakat dapat dimobilisasi untuk mendukung energi terbarukan dalam kerangka SDGs (Nashoh et al., 2024).

4.5 Waqf untuk Energi Terbarukan

Waqf (wakaf) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan, terutama di komunitas-komunitas yang kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Faizi et al. menjelaskan bahwa instrumen keuangan Islam seperti zakat, sadaqah, dan waqf memiliki potensi untuk mendukung investasi energi terbarukan (Faizi et al., 2024). Mereka juga mengidentifikasi model pembiayaan konseptual yang disebut Community Green Waqf (CGW) untuk proyek-proyek energi terbarukan di komunitas pedesaan, yang menekankan pentingnya partisipasi komunitas lokal dan kemitraan antara komunitas, sektor swasta, dan sektor filantropi (Faizi et al., 2024).

Rusydiana et al. menemukan bahwa dalam aspek Maqasid Syariah, elemen pelestarian lingkungan (bi'ah) merupakan prioritas utama, dan model Waqf & Sukuk merupakan prioritas utama dalam aspek model waqf untuk mendukung SDG 11 tentang kota dan komunitas yang berkelanjutan (Rusydiana et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa kombinasi waqf dan sukuk dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang berkelanjutan (Rusydiana et al., 2024).

Tok et al. menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, termasuk waqf, memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan SDGs (Tok et al., 2022). Mereka juga menekankan perlunya mengembangkan kerangka kerja yang membantu membangun kerja sama antara aktor lokal dan internasional untuk memobilisasi dana keuangan sosial Islam bagi pembangunan lintas negara (Tok et al., 2022).

4.6 Perbankan Hijau Islam (Islamic Green Banking)

Perbankan hijau Islam merupakan pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam keputusan pembiayaan bank-bank Islam. Julia dan Kassim mendefinisikan perbankan hijau sebagai pembiayaan yang ramah lingkungan, di mana kepedulian bank terhadap kesejahteraan lingkungan dalam pembiayaan bisnis dianggap sebagai perbankan hijau (Julia & Kassim, 2020). Aktivitas hijau dalam pembiayaan mencakup penilaian risiko lingkungan dari proyek-proyek, pembiayaan hanya bagi proyek-proyek yang memenuhi pedoman keberlanjutan lingkungan, pemberian pinjaman hijau untuk mempromosikan energi surya, pabrik biogas, dan praktik hemat energi lainnya (Julia & Kassim, 2020).

Julia dan Kassim juga menegaskan bahwa fitur dan tujuan perbankan hijau sangat dekat dengan Maqasid Syariah, dan bahwa perbankan hijau, SDGs, dan Maqasid Syariah saling melengkapi satu sama lain (Julia & Kassim, 2020). Ini memberikan landasan yang kuat bagi bank-bank Islam untuk mengadopsi praktik perbankan hijau sebagai bagian integral dari misi mereka untuk mewujudkan Maqasid Syariah (Julia & Kassim, 2020).

Julia dan Kassim dalam penelitian mereka tentang kinerja perbankan hijau bank-bank Islam versus bank-bank konvensional di Bangladesh menemukan bahwa bank-bank Islam lebih unggul dalam melestarikan iman, akal, dan sirkulasi kekayaan dalam kerangka Maqasid Syariah (Julia & Kassim, 2019). Ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam memiliki keunggulan komparatif dalam mengimplementasikan praktik perbankan hijau yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Julia & Kassim, 2019).

5. Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Mendukung Energi Terbarukan

5.1 Bank-Bank Islam dan Pembiayaan Energi Terbarukan

Bank-bank Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung transisi energi terbarukan. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, bank-bank Islam secara inheren terdorong untuk menghindari investasi dalam industri yang merugikan lingkungan dan masyarakat, dan sebaliknya mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan (Basalma, 2024).

Basalma menegaskan bahwa bank-bank Islam dapat berinvestasi dalam usaha dan inisiatif yang ramah lingkungan, seperti infrastruktur hijau dan energi terbarukan (Basalma, 2024). Hanisfy dan Afgani juga menekankan bahwa bank-bank Islam di Indonesia harus memprioritaskan investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur jangka panjang (Hanisfy & Afgani, 2023).

Shahrom dan Kunhibava mencatat bahwa Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memiliki portofolio pembiayaan hijau sebesar RM2,9 miliar untuk tahun fiskal 2022, yang mencakup energi terbarukan dan bangunan hijau (Shahrom & Kunhibava, 2023). Ini merupakan contoh nyata bagaimana bank-bank Islam dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung transisi energi terbarukan (Shahrom & Kunhibava, 2023).

Al-Roubaie dan Sarea menegaskan bahwa bank-bank Islam harus membiayai perusahaan-perusahaan yang bebas dari risiko lingkungan dengan menggunakan teknologi hijau, dan bahwa investasi dalam sumber energi alternatif akan mendukung pembangunan kapasitas untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon (Al‐Roubaie & Sarea, 2019). Mereka juga mencatat bahwa sekitar 70 persen komitmen obligasi hijau dialokasikan untuk sektor energi terbarukan dan efisiensi energi (Al‐Roubaie & Sarea, 2019).

5.2 Value-Based Intermediation (VBI) dan Energi Terbarukan

Value-Based Intermediation (VBI) merupakan strategi yang diusulkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai alat intermediasi untuk mewujudkan Maqasid al-Syariah melalui praktik dan penawaran produk di bank-bank Islam (Haidah et al., 2024). VBI menekankan bahwa pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam tidak boleh terbatas pada profitabilitas saja, tetapi harus mematuhi Maqasid al-Syariah yang mencakup ekonomi (profit), komunitas (people), dan lingkungan (planet) (Haidah et al., 2024).

Dalam konteks energi terbarukan, VBI mendorong bank-bank Islam untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan pembiayaan mereka dan secara aktif mendukung proyek-proyek energi terbarukan (Alwi et al., 2021). Muhmad et al. menegaskan bahwa VBI dipandang sebagai agen dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan dampak besar pada pengembangan industri keuangan Islam, termasuk dalam mendukung SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau (Muhmad et al., 2021).

Shahrom dan Kunhibava menemukan bahwa ketiga bank Islam yang diteliti di Malaysia telah mengalokasikan dan menyalurkan pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan hijau dan sektor yang selaras dengan ESG, seperti energi terbarukan dan bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, yang mendukung SDGs terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan (Shahrom & Kunhibava, 2023).

5.3 Takaful dan Risiko Energi Terbarukan

Takaful (asuransi Islam) juga memiliki peran yang penting dalam mendukung transisi energi terbarukan. Basalma mencatat bahwa penyedia asuransi Islam dapat menawarkan keamanan finansial terhadap bahaya terkait iklim (Basalma, 2024). Zain et al. mengusulkan cetak biru untuk integrasi prinsip-prinsip ESG dalam operasi Takaful yang dipandu oleh prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah, yang mencakup perlindungan lingkungan dan keberlanjutan (F. A. M. Zain et al., 2024).

Integrasi prinsip-prinsip ESG dalam Takaful yang dipandu oleh Maqasid al-Syariah dapat membantu mengelola risiko-risiko yang terkait dengan proyek-proyek energi terbarukan, sehingga mendorong lebih banyak investasi dalam sektor ini (F. A. M. Zain et al., 2024). Ini merupakan area yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung transisi energi dalam kerangka Islam (F. A. M. Zain et al., 2024).

5.4 Lembaga Keuangan Mikro Islam dan Energi Terbarukan

Lembaga keuangan mikro Islam (LKMI) memiliki peran yang unik dalam mendukung akses energi terbarukan bagi komunitas-komunitas yang kurang terlayani. Salem menemukan bahwa keuangan mikro Islam dapat berkontribusi pada pembiayaan berkelanjutan melalui pembiayaan hijau dan layanan yang sesuai Syariah (Salem, 2023). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang kuat antara keuangan mikro Islam dan keuangan inklusif hijau (Salem, 2023).

Hai et al. mengusulkan model Sukuk-Waqf sebagai sumber dana bagi LKMI Islam, yang mengintegrasikan SDGs, Waqf, dan Maqasid al-Syariah, dengan penekanan pada pengentasan kemiskinan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Hai et al., 2022). Model ini dapat digunakan untuk mendukung akses energi terbarukan bagi komunitas-komunitas miskin yang tidak memiliki akses ke sistem keuangan formal (Hai et al., 2022).

6. Biogas dan Energi Terbarukan dalam Kerangka Maqasid Syariah

6.1 Biogas sebagai Solusi Energi Berkelanjutan

Biogas merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang memiliki relevansi khusus dalam konteks ekonomi Islam, terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki potensi biomassa yang besar. Djalaluddin dan Taqwiem mengkaji biogas sebagai solusi untuk pengembangan energi berkelanjutan dalam kerangka Maqasid Syariah, dan menemukan bahwa pengembangan energi biogas memiliki nilai ekonomi total yang signifikan, terdiri dari nilai manfaat langsung, nilai manfaat tidak langsung, nilai pilihan, dan nilai eksistensi (Djalaluddin & Taqwiem, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan energi biogas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan Maqasid Syariah, termasuk perlindungan jiwa melalui penyediaan energi bersih, perlindungan lingkungan melalui pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perlindungan harta melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (Djalaluddin & Taqwiem, 2019).

6.2 Energi Surya dan Pembiayaan Islam

Energi surya merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang paling banyak mendapat perhatian dalam konteks keuangan Islam. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pembiayaan Islam dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengembangan energi surya, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat industri (Fitrah & Soemitra, 2022).

Aam dan Muhammad mencatat bahwa terdapat inovasi model implementasi konsep ekonomi hijau melalui pembiayaan hijau Islam, termasuk penggunaan penyimpanan dingin mini bertenaga surya berbasis energi terbarukan untuk mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19 pada sektor ekonomi di Bangladesh (Aam & Muhammad, 2022). Ini menunjukkan bahwa pembiayaan Islam dapat digunakan secara kreatif untuk mendukung solusi energi terbarukan yang inovatif (Aam & Muhammad, 2022).

Alshater et al. juga mencatat bahwa crowdfunding Islam dapat digunakan untuk membiayai energi surya di rumah tangga Malaysia, dengan faktor-faktor yang paling memengaruhi penerimaan model ini adalah pendapatan, ukuran rumah tangga, dan pengetahuan tentang perubahan iklim (Alshater et al., 2022).

7. Keuangan Islam Hijau: Perkembangan Global dan Regional

7.1 Malaysia sebagai Pusat Keuangan Islam Hijau Global

Malaysia telah menjadi salah satu pusat keuangan Islam hijau yang paling maju di dunia. Komisi Sekuritas Malaysia telah mengembangkan Kerangka Sukuk SRI yang komprehensif, yang memungkinkan penerbitan sukuk untuk berbagai proyek hijau dan sosial, termasuk energi terbarukan (N. R. Mohd. Zain et al., 2019). Zain et al. mencatat bahwa Malaysia adalah penerbit sukuk terbesar di dunia, dengan pangsa 47% dari total sukuk yang beredar (N. R. Mohd. Zain et al., 2019).

Jaafar dan Brightman menjelaskan bahwa Komisi Sekuritas Malaysia mempromosikan pasar sukuk SRI Malaysia kepada investor Islam dan konvensional secara global dengan menekankan "sinergi dan komplementaritas yang kuat" antara keuangan Islam dan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (Jaafar & Brightman, 2022). Ini menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil memosisikan diri sebagai pemimpin global dalam keuangan Islam hijau (Jaafar & Brightman, 2022).

Wahab dan Naim mencatat bahwa pada Juli 2017, Tadau Energy Sdn. Bhd. menerbitkan sukuk hijau pertama di dunia di bawah Kerangka Sukuk SRI Komisi Sekuritas Malaysia senilai RM250 juta, dengan hasil yang digunakan untuk membiayai pembangkit listrik tenaga surya skala besar (Wahab & Naim, 2020). Ini merupakan tonggak penting dalam sejarah keuangan Islam hijau global (Wahab & Naim, 2020).

7.2 Indonesia dan Keuangan Islam Hijau

Indonesia juga telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pengembangan keuangan Islam hijau. Faizi et al. menemukan bahwa pengembangan keuangan Islam hijau di Indonesia dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk penghijauan pasar modal Islam, penghijauan keuangan sosial Islam, dan pengembangan layanan perbankan hijau Islam untuk mendukung inklusi keuangan (Faizi et al., 2024).

Fitrah dan Soemitra menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan kerangka hijau sebagai tolok ukur dalam mengalokasikan pembiayaan sukuk hijau untuk proyek-proyek hijau yang mempromosikan transisi rendah emisi, pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan iklim (Fitrah & Soemitra, 2022). Sembilan sektor yang dicakup oleh kerangka hijau Indonesia mencakup energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pariwisata hijau, pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah dan energi, efisiensi energi, dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim (Fitrah & Soemitra, 2022).

Khalilurrahman dan Mubarrak mengkaji Sukuk Tabungan (ST) Indonesia yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek hijau, dan menemukan bahwa sukuk ini dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs karena dirancang sesuai dengan Maqasid Syariah (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Mereka juga mencatat bahwa beberapa sektor energi terbarukan kemungkinan besar akan dibiayai oleh hasil sukuk untuk mendukung SDGs, seperti efisiensi energi, bangunan hijau, dan transportasi berkelanjutan (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022).

Nashoh et al. menjelaskan bahwa dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, ekonomi syariah berkontribusi pada SDGs dengan mensinergikan keuangan syariah, energi terbarukan sebagai salah satu komponen SDGs, dan mendukung Industri Halal (Nashoh et al., 2024).

7.3 Negara-Negara OIC dan Energi Terbarukan

Penelitian Siswantoro dan Mahmud menunjukkan bahwa negara-negara Islam dengan pengembangan perbankan Islam dan Sukuk yang baik cenderung mengalami peningkatan produksi energi terbarukan (Siswantoro & Mahmud, 2023). Penelitian ini menggunakan data panel dari 10 negara Islam selama periode 9 tahun (2013–2021) dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, emisi CO2, dan indeks harga konsumen juga merupakan variabel yang memengaruhi energi terbarukan di negara-negara Islam (Siswantoro & Mahmud, 2023).

Nasution dan Shikur mengidentifikasi empat kluster penelitian tentang energi terbarukan di negara-negara Islam: (1) keuangan Islam dan energi terbarukan di negara-negara Islam; (2) peningkatan kapasitas produksi listrik dan energi terbarukan di negara-negara Islam; (3) konsumsi energi dan energi terbarukan di negara-negara Islam; dan (4) pertumbuhan ekonomi dan energi terbarukan di negara-negara Islam (Nasution & Shikur, 2023). Ini menunjukkan bahwa penelitian tentang energi terbarukan dalam konteks Islam telah berkembang secara signifikan dan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait (Nasution & Shikur, 2023).

8. ESG, Keuangan Islam, dan Energi Terbarukan

8.1 Keselarasan ESG dengan Prinsip-Prinsip Islam

Faktor-faktor Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki keselarasan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Ansari dan Alanzarouti menegaskan bahwa keuangan Islam berbagi nilai-nilai mendasar yang sama dengan keuangan berkelanjutan, yaitu stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan (Ansari & Alanzarouti, 2020). Mereka juga mencatat bahwa isu-isu lingkungan konsisten dengan prinsip-prinsip fundamental Syariah (Ansari & Alanzarouti, 2020).

Dalam konteks energi terbarukan, dimensi lingkungan dari ESG sangat relevan. Perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon mereka cenderung mendapatkan skor ESG yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi dari investor yang sadar lingkungan, termasuk investor Islam (Haidari et al., 2023).

Ansari dan Alanzarouti mencatat bahwa Al Baraka berkomitmen sebesar $197 juta untuk 2019–2020 dalam mendukung proyek-proyek energi terbarukan dan efisiensi energi di negara-negara operasi bank tersebut (Ansari & Alanzarouti, 2020). Ini merupakan contoh nyata bagaimana bank-bank Islam dapat mengintegrasikan pertimbangan ESG ke dalam strategi investasi mereka untuk mendukung energi terbarukan (Ansari & Alanzarouti, 2020).

8.2 Sukuk ESG dan Energi Terbarukan

Sukuk ESG merupakan instrumen yang menggabungkan prinsip-prinsip ESG dengan struktur keuangan yang sesuai Syariah. Badeeu dan Muneeza mencatat bahwa sukuk ESG yang beredar mencapai US$1.053 juta, menunjukkan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam keuangan Islam (Badeeu & Muneeza, 2023). Ini menunjukkan bahwa pasar sukuk ESG telah berkembang secara signifikan dan memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan (Badeeu & Muneeza, 2023).

Foglie dan Keshminder menegaskan bahwa sukuk SRI dan sukuk hijau merupakan instrumen yang undervalued yang dapat memainkan peran penting dalam membiayai sistem ekonomi dan keuangan yang lebih berkelanjutan, termasuk investasi Islam (Foglie & Keshminder, 2022). Mereka juga menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia memainkan peran sebagai pusat keuangan berkelanjutan global untuk merangsang pengembangan instrumen berkelanjutan yang sesuai Syariah (Foglie & Keshminder, 2022).

9. Tantangan dalam Pembiayaan Energi Terbarukan Islam

9.1 Tantangan Regulasi dan Standardisasi

Salah satu tantangan utama dalam pembiayaan energi terbarukan Islam adalah kurangnya standardisasi dan harmonisasi regulasi. Foglie dan Keshminder mengidentifikasi beberapa isu SRI yang relevan, termasuk kurangnya standardisasi akibat perbedaan interpretasi Syariah dan hijau, kurangnya investor ritel yang menghasilkan kurangnya likuiditas di pasar sekunder, sehingga membatasi pertumbuhan mereka (Foglie & Keshminder, 2022).

Qureshi dan Hussain menemukan delapan faktor yang menyebabkan hambatan dalam implementasi perbankan hijau di Pakistan, dalam urutan prioritas: kurangnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan, budaya adopsi terhadap perubahan, kurangnya tekanan, kurangnya insentif, kurangnya kekuatan hukum, budaya, dan infrastruktur (Qureshi & Hussain, 2022). Mereka juga mencatat bahwa sebagian besar bank menuntut revisi pedoman perbankan hijau dengan kekuatan hukum dan insentif (Qureshi & Hussain, 2022).

9.2 Tantangan Teknis dan Keuangan

Fitrah dan Soemitra mengidentifikasi bahwa tantangan penerbitan sukuk hijau mencakup profil risiko yang lebih tinggi karena melibatkan teknologi yang tinggi, baru, dan canggih (Fitrah & Soemitra, 2022). Selain itu, sukuk hijau bukan merupakan transaksi yang sederhana karena melibatkan dana yang besar, sehingga diperlukan checks and balances dan pemantauan yang tepat (Fitrah & Soemitra, 2022).

Qureshi dan Hussain juga menemukan bahwa kurangnya keterampilan, pengetahuan, identifikasi pasar sasaran dengan mode pembiayaan yang tepat, dan meyakinkan masyarakat merupakan beberapa hambatan utama dalam formulasi dan implementasi produk perbankan hijau (Qureshi & Hussain, 2020). Ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pembiayaan energi terbarukan Islam (Qureshi & Hussain, 2020).

9.3 Tantangan Kesadaran dan Literasi

Kurangnya kesadaran dan literasi tentang keuangan Islam hijau dan energi terbarukan merupakan tantangan yang signifikan. Qureshi dan Hussain menemukan bahwa 81% responden percaya bahwa kurangnya kesadaran adalah alasan utama di balik rendahnya implementasi perbankan hijau di Pakistan (Qureshi & Hussain, 2022). Ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran dan literasi merupakan prioritas yang mendesak untuk mendorong adopsi pembiayaan energi terbarukan Islam (Qureshi & Hussain, 2022).

9.4 Tantangan Keselarasan Syariah

Tantangan lain yang penting adalah memastikan bahwa produk-produk keuangan Islam hijau benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, bukan hanya secara formal tetapi juga secara substansial. Jaafar dan Brightman mengamati bahwa munculnya keuangan Islam "hijau" tampaknya menggeser pusat gravitasi moral dari strukturisasi risiko menuju kriteria teknis keberlanjutan, mereplikasi manajerialisme antroposentris berorientasi pertumbuhan dari keuangan arus utama (Jaafar & Brightman, 2022). Ini merupakan kritik yang penting yang menunjukkan perlunya memastikan bahwa keuangan Islam hijau benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendalam, bukan hanya mengadopsi label "hijau" secara superfisial (Jaafar & Brightman, 2022).

10. Peluang dan Rekomendasi Kebijakan

10.1 Pengembangan Kerangka Regulasi yang Mendukung

Untuk memaksimalkan potensi keuangan Islam dalam mendukung energi terbarukan, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif dan mendukung. Siswantoro dan Mahmud merekomendasikan bahwa pemerintah harus menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk investasi dan pembiayaan Islam hijau, dan jika perlu, memberikan insentif untuk sektor investasi hijau (Siswantoro & Mahmud, 2023).

Markom dan Hassan menegaskan bahwa kerangka hukum yang komprehensif memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian SDGs 2030, termasuk dalam mendukung inisiatif energi hijau melalui pembiayaan Islam (Markom & Hassan, 2019). Mereka juga menunjukkan bahwa teknologi hijau dipandang sebagai alat untuk membantu masyarakat menjaga keberlanjutan lingkungan, dan inisiatif untuk mempromosikan pengembangan teknologi hijau harus diwujudkan melalui skema pembiayaan Islam (Markom & Hassan, 2019).

10.2 Inovasi Produk Keuangan Islam untuk Energi Terbarukan

Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mengembangkan produk-produk keuangan Islam yang inovatif dan spesifik untuk mendukung energi terbarukan. Qureshi dan Hussain menyarankan pengembangan produk perbankan hijau untuk bank-bank Islam, seperti green Ijarah, green Murabaha, dan green Musharakah (Qureshi & Hussain, 2020). Ini menunjukkan bahwa ada ruang yang besar untuk inovasi produk dalam keuangan Islam hijau (Qureshi & Hussain, 2020).

Aam dan Muhammad menegaskan bahwa keuangan Islam memiliki beberapa instrumen keuangan yang relevan dalam mendukung konsep ekonomi hijau, dan bahwa "kebebasan bertindak dan tanggung jawab komunal" merupakan konsep utama yang muncul dari ide-ide ekonomi Islam (Aam & Muhammad, 2022). Ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan produk-produk keuangan Islam yang inovatif untuk mendukung energi terbarukan (Aam & Muhammad, 2022).

10.3 Penguatan Kapasitas dan Literasi

Penguatan kapasitas dan literasi tentang keuangan Islam hijau dan energi terbarukan merupakan prioritas yang mendesak. Ini mencakup pelatihan bagi para profesional keuangan Islam tentang aspek-aspek teknis energi terbarukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan instrumen keuangan Islam yang tersedia untuk mendukungnya (Qureshi & Hussain, 2020, 2022).

10.4 Kolaborasi Antarlembaga

Kolaborasi yang erat antara lembaga keuangan Islam, pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk memaksimalkan dampak pembiayaan energi terbarukan Islam. Tok et al. menekankan perlunya mengembangkan kerangka kerja yang membantu membangun kerja sama antara aktor lokal dan internasional untuk memobilisasi dana keuangan sosial Islam bagi pembangunan lintas negara (Tok et al., 2022).

Faizi et al. juga menekankan pentingnya kemitraan antara komunitas, sektor swasta, dan sektor filantropi dalam model Community Green Waqf (CGW) untuk proyek-proyek energi terbarukan di komunitas pedesaan (Faizi et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa pendekatan multi-stakeholder yang inklusif sangat penting untuk keberhasilan pembiayaan energi terbarukan Islam (Faizi et al., 2024).

11. Studi Kasus: Implementasi Sukuk Hijau untuk Energi Terbarukan

11.1 Sukuk Hijau Malaysia

Malaysia telah menjadi pelopor dalam penerbitan sukuk hijau untuk energi terbarukan. Wahab dan Naim mencatat bahwa Tadau Energy Sdn. Bhd. menerbitkan sukuk hijau pertama di dunia di bawah Kerangka Sukuk SRI Komisi Sekuritas Malaysia senilai RM250 juta, dengan hasil yang digunakan untuk membiayai pembangkit listrik tenaga surya skala besar (Wahab & Naim, 2020). Ini merupakan tonggak penting yang menunjukkan bahwa sukuk hijau dapat digunakan secara efektif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan berskala besar (Wahab & Naim, 2020).

Shahrom dan Kunhibava mencatat bahwa Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) memiliki portofolio pembiayaan hijau sebesar RM2,9 miliar untuk tahun fiskal 2022, yang mencakup energi terbarukan dan bangunan hijau (Shahrom & Kunhibava, 2023). Ini menunjukkan bahwa bank-bank Islam di Malaysia telah membuat komitmen yang signifikan untuk mendukung energi terbarukan melalui pembiayaan hijau (Shahrom & Kunhibava, 2023).

11.2 Sukuk Hijau Indonesia

Indonesia juga telah membuat kemajuan yang signifikan dalam penerbitan sukuk hijau untuk energi terbarukan. Fitrah dan Soemitra menjelaskan bahwa hasil penerbitan sukuk hijau Indonesia digunakan untuk membiayai proyek-proyek di lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rawan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian atau lembaga (Fitrah & Soemitra, 2022).

Khalilurrahman dan Mubarrak mengkaji Sukuk Tabungan (ST) Indonesia dan menemukan bahwa sukuk ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan karena dana sukuk tersebut ditujukan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek hijau demi mempercepat SDGs (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022). Mereka juga mencatat bahwa tujuan peluncuran sukuk al-Wakalah dapat disimpulkan terdapat pada level yang sangat penting atau dharuriyat berdasarkan kerangka Maqasid (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022).

11.3 Sukuk Hijau di Negara-Negara Afrika

Duku mengkaji potensi sukuk hijau sebagai mekanisme alternatif untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di sektor ketenagalistrikan Nigeria (Duku, 2023). Penelitian ini menemukan bahwa sukuk hijau memiliki potensi besar untuk mengatasi defisit infrastruktur akut di sektor ketenagalistrikan Nigeria dan memberikan alternatif yang lebih baik dibandingkan pinjaman bank dalam membiayai proyek-proyek modal (Duku, 2023).

Rahman et al. mengidentifikasi bahwa Malaysia memberikan perhatian tertinggi pada pengembangan energi terbarukan dan program real estate (struktur hijau – emisi karbon rendah dan infrastruktur ramah lingkungan) dalam konteks sukuk hijau (Rahman et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa sukuk hijau dapat digunakan secara efektif untuk mendukung berbagai jenis proyek energi terbarukan di berbagai negara (Rahman et al., 2023).

12. Ekonomi Sirkular, Islam, dan Energi Terbarukan

12.1 Ekonomi Sirkular dalam Perspektif Islam

Ekonomi sirkular, yang menekankan pengurangan limbah, penggunaan kembali sumber daya, dan pemanfaatan energi terbarukan, memiliki keselarasan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yussuf menemukan bahwa ekonomi sirkular dan konsep-konsep terkaitnya tidak bertentangan dengan tujuan atau maksud hukum Islam (Maqasid al-Syariah), bahkan justru mendukungnya (Yussuf, 2022).

Yussuf juga menegaskan bahwa ekonomi sirkular menciptakan peluang bisnis bagi keuangan Islam untuk memajukan berbagai alat pembiayaan Islam guna memfasilitasi pembiayaan bisnis sirkular (Yussuf, 2022). Lebih jauh, keberlanjutan konsep ekonomi sirkular dapat lebih baik diselaraskan dengan pembiayaan Islam karena yang pertama dimotivasi oleh pembangunan berkelanjutan yang diarahkan pada kesejahteraan manusia sementara yang kedua didorong oleh pertimbangan Maqasid al-Syariah (Yussuf, 2022).

Dalam konteks energi terbarukan, prinsip-prinsip ekonomi sirkular sangat relevan. Penggunaan energi terbarukan merupakan salah satu dari tiga prinsip utama yang menandai transisi ke ekonomi sirkular, bersama dengan prinsip "limbah sama dengan makanan" dan "merayakan keanekaragaman hayati" (Yussuf, 2022). Ini menunjukkan bahwa energi terbarukan merupakan komponen integral dari ekonomi sirkular yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Yussuf, 2022).

12.2 Ekonomi Hijau dan Keuangan Islam

Aam dan Muhammad menegaskan bahwa aturan-aturan dalam keuangan Islam mendukung implementasi konsep ekonomi hijau, dan bahwa sukuk merupakan instrumen potensial dalam keuangan Islam yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan konsep ekonomi hijau (Aam & Muhammad, 2022). Mereka juga mencatat bahwa dalam dua dekade terakhir, properti, bahan bakar fosil, dan aset keuangan terstruktur dengan derivatif tertanam mendapatkan banyak uang, tetapi energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi umum, pertanian berkelanjutan, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta konservasi lahan dan air mendapatkan relatif sedikit (Aam & Muhammad, 2022).

Uula dan Harahap menegaskan bahwa esensi ekonomi hijau adalah pertumbuhan rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusivitas sosial, yang memiliki implikasi untuk pembangunan berkelanjutan, manajemen energi, ekonomi hijau di kota-kota, dan bisnis hijau, dan ini sesuai dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, terutama dianalisis dari perspektif Maqasid al-Syariah (Uula & Harahap, 2023).

13. Peran Teknologi Keuangan (Fintech) Islam dalam Mendukung Energi Terbarukan

13.1 Fintech Islam dan Pembiayaan Energi Terbarukan

Teknologi keuangan (fintech) Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan, terutama melalui platform crowdfunding dan pembiayaan berbasis blockchain. Alshater et al. mencatat bahwa crowdfunding Islam dapat digunakan untuk membiayai energi surya di rumah tangga Malaysia (Alshater et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa fintech Islam dapat memainkan peran yang penting dalam memperluas akses pembiayaan energi terbarukan ke segmen masyarakat yang lebih luas (Alshater et al., 2022).

Riani mencatat bahwa penelitian tentang strategi keuangan hijau berbasis AI telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam produksi energi terbarukan (Riani, 2024). Ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi kecerdasan buatan dengan keuangan Islam hijau dapat menghasilkan dampak yang lebih besar dalam mendukung transisi energi terbarukan (Riani, 2024).

13.2 Blockchain dan Sukuk Hijau

Teknologi blockchain memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keandalan sukuk hijau. Iftikhar mengusulkan penggunaan teknologi blockchain untuk mengembangkan sukuk guna membiayai proyek-proyek infrastruktur pembangunan di Pakistan, termasuk proyek-proyek energi terbarukan (Iftikhar, 2022). Teknologi ini dapat membantu memastikan bahwa hasil sukuk hijau benar-benar digunakan untuk proyek-proyek energi terbarukan yang dimaksud, sehingga meningkatkan kepercayaan investor (Iftikhar, 2022).

14. Implikasi bagi Kebijakan dan Praktik

14.1 Implikasi bagi Regulator

Para regulator keuangan Islam perlu mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif dan mendukung untuk pembiayaan energi terbarukan Islam. Ini mencakup pengembangan standar Syariah yang jelas untuk sukuk hijau dan produk keuangan Islam hijau lainnya, serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan (Siswantoro & Mahmud, 2023).

Siswantoro dan Mahmud merekomendasikan bahwa pemerintah harus menetapkan kerangka regulasi yang jelas untuk investasi dan pembiayaan Islam hijau dan jika perlu, memberikan insentif untuk sektor investasi hijau (Siswantoro & Mahmud, 2023). Ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan keuangan Islam hijau (Siswantoro & Mahmud, 2023).

14.2 Implikasi bagi Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam perlu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan energi terbarukan ke dalam strategi bisnis dan keputusan pembiayaan mereka. Ini mencakup pengembangan produk-produk keuangan Islam yang inovatif untuk mendukung energi terbarukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan hijau, dan pelaporan yang transparan tentang dampak lingkungan dari portofolio pembiayaan mereka (Hanisfy & Afgani, 2023; Shahrom & Kunhibava, 2023).

Hanisfy dan Afgani menekankan bahwa bank-bank Islam di Indonesia harus memprioritaskan investasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur jangka panjang (Hanisfy & Afgani, 2023). Mereka juga menegaskan bahwa implementasi konsep perbankan hijau berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan mengatasi hambatan institusional dan kendala pasar dalam mengalokasikan keuangan untuk inisiatif hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, penghematan air, perjalanan hijau, dan pengelolaan limbah (Hanisfy & Afgani, 2023).

14.3 Implikasi bagi Akademisi dan Peneliti

Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk penelitian lebih lanjut tentang berbagai aspek keuangan Islam hijau dan energi terbarukan. Nasution dan Shikur mengidentifikasi empat kluster penelitian yang dapat menjadi arah penelitian masa depan tentang energi terbarukan di negara-negara Islam (Nasution & Shikur, 2023). Penelitian-penelitian ini perlu mencakup aspek-aspek teknis, ekonomi, sosial, dan regulasi dari pembiayaan energi terbarukan Islam (Nasution & Shikur, 2023).

15. Kesimpulan

Energi terbarukan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan topik yang sangat relevan dan mendesak, mengingat tantangan perubahan iklim yang semakin mengancam dan kebutuhan akan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian komprehensif ini telah menunjukkan bahwa ekonomi Islam, dengan landasan teologis dan filosofisnya yang kaya, serta berbagai instrumen keuangan yang inovatif, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pengembangan energi terbarukan secara global.

Maqasid al-Syariah, sebagai kerangka normatif utama dalam ekonomi Islam, memberikan landasan yang kuat bagi investasi dalam energi terbarukan. Perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan tujuan-tujuan utama Maqasid al-Syariah semuanya menuntut pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan transisi menuju energi bersih (Fitrah & Soemitra, 2022; Harahap et al., 2023; Karimullah, 2023; Yussuf, 2022). Keselarasan yang mendalam antara Maqasid al-Syariah dan SDGs, khususnya SDG 7 tentang energi bersih dan terjangkau, memberikan momentum yang kuat bagi lembaga keuangan Islam untuk secara aktif mendukung agenda energi terbarukan (Harahap et al., 2023; Julia & Kassim, 2020; Muhmad et al., 2021).

Berbagai instrumen keuangan Islam, termasuk sukuk hijau, zakat, waqf, dan perbankan hijau Islam, telah terbukti dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembiayaan energi terbarukan (Faizi et al., 2024; Fitrah & Soemitra, 2022; Jan et al., 2021; Razali, 2019; N. R. Mohd. Zain et al., 2019). Pengalaman Malaysia dan Indonesia dalam mengembangkan pasar sukuk hijau yang dinamis menunjukkan bahwa keuangan Islam dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendukung transisi energi global (Khalilurrahman & Mubarrak, 2022; Wahab & Naim, 2020).

Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk kurangnya standardisasi regulasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan literasi, serta perlunya memastikan keselarasan substansial (bukan hanya formal) antara produk keuangan Islam hijau dengan prinsip-prinsip Syariah (Foglie & Keshminder, 2022; Jaafar & Brightman, 2022; Qureshi & Hussain, 2020, 2022). Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara regulator, lembaga keuangan Islam, pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal (Markom & Hassan, 2019; Siswantoro & Mahmud, 2023; Tok et al., 2022).

Pada akhirnya, energi terbarukan dalam perspektif ekonomi Islam bukan hanya merupakan pilihan ekonomis yang rasional, tetapi juga merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Dengan memobilisasi potensi penuh keuangan Islam untuk mendukung energi terbarukan, umat Islam dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka

Aam, & Muhammad. (2022). Green Economy and Some Relevancies from Islamic Finance Perspective. Journal of Islamic Economic Literatures, 3(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v3i1.61

Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. Heliyon, 8(9), e10385. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385

Alwi, S. F. S., Halim, F. A., Mazlin, T. D. A. T. A., Kadir, A. H. A., Hassan, R., & Fikri, A. A. H. S. (2021). Examining Maqasid Al-shariah in Islamic Banks: Before and after Value-Based Intermediation Implementation. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i9/10822

Al‐Roubaie, A., & Sarea, A. (2019). Journal of Islamic Business and Management (Jibm), 09(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2019.0901

Ansari, R. A., & Alanzarouti, F. (2020). ESG and Islamic Finance: An Ethical Bridge Built on Shared Values. Journal of Islamic Financial Studies, 06(01), 05–11. https://doi.org/10.12785/jifs/060101

Azman, S. M. M. S., & Haneef, M. A. (2019). Does doing good pay off? Islamic Economic Studies, 27(1), 23–37. https://doi.org/10.1108/ies-05-2019-0001

Badeeu, F. N., & Muneeza, A. (2023). Striving for authenticity: Enhancing Shariah-compliance in home financing products within Malaysia's Islamic finance industry. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 48–62. https://doi.org/10.53840/ijiefer112

Basalma, E. O. (2024). The SDG-Islamic Banking Nexus: Insights from the OIC Top Economies. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 13(1), 347–368. https://doi.org/10.22373/share.v13i1.21917

Djalaluddin, A., & Taqwiem, A. (2019). Biogas as A Solution for Sustainable Energy Development in Maqashid Syariah Framework. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.37

Duku, M. (2023). Green Sukuk: As an Alternative Mechanism for Financing Infrastructural Development in Nigerian Power Sector. SSTEM, 1(1). https://doi.org/10.59781/1274jnrt

Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. International Journal of Ethics and Systems, 40(4), 711–733. https://doi.org/10.1108/ijoes-08-2023-0189

Fitrah, R., & Soemitra, A. (2022). Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 231. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4591

Foglie, A. D., & Keshminder, J. S. (2022). Challenges and opportunities of SRI sukuk toward financial system sustainability: a bibliometric and systematic literature review. International Journal of Emerging Markets, 19(10), 3202–3225. https://doi.org/10.1108/ijoem-04-2022-0601

Hai, A., Kassim, S., & Mohtesham, M. M. J. (2022). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 15(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251

Haidah, A., Kadir, A., Faigah, S., Alwi, S., & Fateha. (2024). Realisation of Maqasid Al-Shariah using Value-Based Intermediation in Islamic Banks: Acceptance or Refusal. Management and Accounting Review. https://doi.org/10.24191/mar.v23i01-02

Hanisfy, G. R., & Afgani, K. F. (2023). Developing Sustainability Practices Reporting Measurement Framework For Islamic Banks in Indonesia: A Literature Synthesis. Journal Integration of Management Studies, 1(1), 93–101. https://doi.org/10.58229/jims.v1i1.33

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. Sustainability, 15(8), 6626. https://doi.org/10.3390/su15086626

Hassan, M. K., Saba, I., & Shaikh, S. A. (2024). Guest editorial: The impact of the COVID-19 pandemic on Islamic finance and environmental, social and corporate governance (ESG). JEAS, 40(4), 721–724. https://doi.org/10.1108/jeas-10-2024-382

Iftikhar, S. (2022). Blockchain Based Retail Sukuk for Infrastructure Development and Financial Inclusion in Pakistan. Journal of Business Administration and Management Sciences (Jobams), 4(1), 42–57. https://doi.org/10.58921/jobams.4.1.76

Jaafar, A. Z., & Brightman, M. (2022). From Structure to Purpose: Green and Social Narratives, and the Shifting Morality of Islamic Finance in Kuala Lumpur. Sustainability, 14(9), 5433. https://doi.org/10.3390/su14095433

Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic Banking Sustainability Indicators with Sustainable Development Goals: Policy Recommendations for Addressing the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(5), 2607. https://doi.org/10.3390/su13052607

Julia, T., & Kassim, S. (2019). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework. Journal of Islamic Marketing, 11(3), 729–744. https://doi.org/10.1108/jima-10-2017-0105

Julia, T., & Kassim, S. (2020). Green Banking. https://doi.org/10.5772/intechopen.93294

Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 153–172. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747

Khalilurrahman, K., & Mubarrak, H. (2022). Retail Green Sukuk in Indonesia: Toward A Maqashid Approach. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 11(1), 208–228. https://doi.org/10.22373/share.v11i1.12460

Markom, R., & Hassan, N. (2019). The Role Of Islamic Financing In The Green Community In Attaining Sustainable Development Goals 2030. 51–57. https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.10.5

Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 5(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286

Nashoh, H., Nafis, A. W., & Is'adi, M. (2024). A Philosophical Overview of the Government's Role in the Development and Development of the Sharia Economy. Dinasti International Journal of Economics Finance & Accounting, 5(1), 111–120. https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i1.2406

Nasution, A. A., & Shikur, A. A. (2023). Renewable Energy in Islamic Countries: A Research Map. BS, 2(1). https://doi.org/10.58968/bs.v2i1.324

Qureshi, M. H., & Hussain, T. (2020). Green Banking Products: Challenges and Issues in Islamic and Traditional Banks of Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 6(3), 703–712. https://doi.org/10.26710/jafee.v6i3.1177

Qureshi, M. H., & Hussain, T. (2022). Challenges and issues of green banking in Islamic and traditional banks of Pakistan. Journal on Innovation and Sustainability Risus, 13(3), 4–24. https://doi.org/10.23925/2179-3565.2022v13i3p4-24

Rahman, A., Ahmad, A. U. F., Bin-Nashwan, S. A., Muneeza, A., Halim, A. H. A., & Markom, R. (2023). Policy approach adopted for issuance of Green Sukuk: is priority given to priority needed areas? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(5), 818–837. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2022-0279

Razali, F. I. (2019). Green Sukuk Financing for Government Investment Issue (GII) in Malaysia. Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences, spl1(4). https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.4/2019.11.00001

Riani, R. (2024). Artificial Intelligence (AI) in the Financial Sector. DER, 1(1). https://doi.org/10.58968/der.v1i1.476

Rusydiana, A. S., Laila, N., & Aslan, H. (2024). Islamic Waqf, Maqashid Shariah, and SDG-11. International Journal of Waqf, 3(2). https://doi.org/10.58968/ijw.v3i2.352

Salem, A. B. (2023). Green Islamic Microfinance. I-Iecons E-Proceedings, 790–799. https://doi.org/10.33102/iiecons.v10i1.93

Shahrom, Z. R., & Kunhibava, S. (2023). Sustainable Finance: A study on Malaysia's Regulatory Framework on Sustainable Banking and its Implementation By Selected Islamic Banks in Malaysia in Support of Sustainable Development Goals. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 152–178. https://doi.org/10.33102/jmifr.520

Siswantoro, & Mahmud, A. (2023). The impact of Islamic financial development on renewable energy production in Islamic countries. Asian Journal of Islamic Management (Ajim), 54–68. https://doi.org/10.20885/ajim.vol5.iss1.art4

Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. Sustainability, 14(11), 6875. https://doi.org/10.3390/su14116875

Uula, M. M., & Harahap, D. (2023). The Implementation of Maqasid Shariah in Economic Studies. Journal of Islamic Economic Literatures, 4(1). https://doi.org/10.58968/jiel.v4i1.223

Wahab, M. Z. H., & Naim, A. M. (2020). Sustainable and Responsible Investment: Concept and the Commonalities with Islamic Financial Institutions. Etikonomi, 19(1), 141–154. https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.13772

Yussuf, Y. C. (2022). A Critical Assessment of the Circular Economy Concept in the Light of Maqasid al Shariah. İslam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi (İefd), 8(2), 291–318. https://doi.org/10.54863/jief.1074828

Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(3), 461–484. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0422

Zain, N. R. Mohd., Abideen, A., & Ali, E. R. A. E. (2019). Innovations in Sukuk in the Global Finance Market: Reviewing Key Considerations. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 285–295. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-021

Haidari, H., Khalfaoui, R., Tavakkoli, H. R., & Jabeur, S. B. (2023). Quantile-based spillover connectedness among stochastic volatilities of ESG equities, Islamic and conventional stocks with implications for portfolio management. International Journal of Emerging Markets, 19(11), 3938–3976. https://doi.org/10.1108/ijoem-03-2022-0362