00445 - Strategi Hubungan Berkesinambungan dalam Rantai Nilai Industri Halal pada Energi Terbarukan untuk Menghasilkan Sustainable Energy

Abstrak

Transisi menuju energi berkelanjutan merupakan agenda global yang mendesak, khususnya bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan komitmen penurunan emisi karbon dan target penggunaan energi terbarukan sebesar 23%. Artikel ini mengkaji strategi hubungan berkesinambungan dalam rantai nilai industri halal pada sektor energi terbarukan guna menghasilkan sustainable energy. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur dan sintesis konseptual, penelitian ini membahas dua dimensi strategis utama: (1) peningkatan optimalisasi produksi bahan baku dalam negeri melalui pemetaan supply dan demand energi terbarukan berdasarkan jenis energi, daerah sebaran, dan konsumen potensial; serta (2) optimalisasi supply chain industri energi terbarukan melalui penguatan kemitraan industri dalam negeri yang mencakup pemetaan skala rantai pasokan, penetapan prioritas pengembangan, dan desain insentif bagi mitra industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi antara rantai nilai halal dan industri energi terbarukan menawarkan nilai tambah ganda—memenuhi kebutuhan energi berkelanjutan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen kolaboratif lintas pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Kata Kunci: energi terbarukan, rantai nilai halal, supply chain, sustainable energy, kemitraan industri, Indonesia

Abstract

The transition to sustainable energy is a pressing global agenda, particularly for Indonesia as a developing country committed to reducing carbon emissions and achieving a 23% renewable energy target. This article examines strategies for sustaining relationships within the halal industry value chain in the renewable energy sector to produce sustainable energy. Using a literature review and conceptual synthesis approach, this study addresses two primary strategic dimensions: (1) optimizing domestic raw material production through comprehensive supply and demand mapping of renewable energy by energy type, geographic distribution, and potential consumers; and (2) optimizing the renewable energy industry supply chain through strengthening domestic industrial partnerships, encompassing supply chain scale mapping, development priority setting, and incentive design for industry partners. The findings indicate that integrating the halal value chain with the renewable energy industry offers dual added value—meeting sustainable energy needs while ensuring compliance with Sharia principles. The success of this strategy depends on cross-stakeholder collaborative commitment, involving the government, private sector, Islamic financial institutions, and the community.

Keywords: renewable energy, halal value chain, supply chain, sustainable energy, industrial partnership, Indonesia

1. Pendahuluan

Transisi menuju energi berkelanjutan (sustainable energy) merupakan salah satu agenda global yang paling mendesak di era kontemporer. Indonesia, sebagai negara dengan pasar berkembang yang besar, menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam mengembangkan industri energi terbarukan yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip halal. Urgensi ini semakin menguat seiring dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon dan memperluas penggunaan sektor energi terbarukan sebesar 23% (Manahara et al., 2023). Dalam konteks ini, strategi yang berfokus pada terjalinnya hubungan berkesinambungan dalam rantai nilai industri halal pada energi terbarukan menjadi sangat relevan dan strategis.

Rantai nilai energi terbarukan dimulai dari ketersediaan sumber daya alam sampai dengan pemanfaatan akhir dari energi itu sendiri, mencakup industri primer yang terdiri dari hulu (mengangkat dari sumber asalnya) dan hilir (mengolah menjadi produk energi) (Iskandar et al., 2021). Dalam pengembangannya, industri energi terbarukan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan, dengan fokus pada aspek pasar, sumber daya manusia, teknologi, regulasi, pembiayaan, dan research & development (Iskandar et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur yang mencakup dua dimensi utama: (1) peningkatan optimalisasi produksi bahan baku dalam negeri melalui pemetaan supply dan demand, serta (2) optimalisasi supply chain industri energi terbarukan melalui penguatan kemitraan industri dalam negeri.

Artikel ini membahas secara mendalam kedua dimensi strategis tersebut, dengan mengintegrasikan perspektif rantai nilai halal, manajemen rantai pasokan berkelanjutan, dan kerangka kebijakan insentif yang diperlukan untuk mencapai target sustainable energy di Indonesia.

2. Peningkatan Optimalisasi Produksi Bahan Baku Dalam Negeri: Pemetaan Supply dan Demand Energi Terbarukan

2.1 Pemetaan Potensi Sumber Energi Terbarukan Berdasarkan Jenis Energi

Langkah fundamental dalam membangun rantai nilai industri energi terbarukan yang berkesinambungan adalah pemetaan potensi sumber energi secara komprehensif berdasarkan jenisnya. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari berbagai jenis sumber energi terbarukan. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki potensi 648,3 GWh dari sumber daya solar, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan (Manahara et al., 2023). Ketersediaan sumber daya energi terbarukan yang cukup, seperti matahari, dan pasokan energi biomassa dan panas bumi yang berkelanjutan, walaupun bergantung pada kondisi lokal, dapat mendorong transisi netralitas karbon lebih lanjut (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022).

Kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, diberkahi dengan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah seperti energi angin, biomassa, tenaga air, panas bumi, energi surya, dan lainnya (Yana et al., 2021). Teknologi energi terbarukan, termasuk fotovoltaik surya, turbin angin, energi biomassa, dan tenaga air, telah muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk bahan bakar fosil, dengan kapasitas untuk menghasilkan energi dengan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah (Lasaksi et al., 2023). Energi biomassa, yang berasal dari bahan organik seperti sisa tanaman, kotoran hewan, dan produk sampingan pertanian, telah diakui potensinya untuk memenuhi kebutuhan energi dan lingkungan di sektor produksi (Lasaksi et al., 2023).

Pemetaan berdasarkan jenis energi ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Pembuat kebijakan memerlukan data untuk menginformasikan perencanaan nasional, penetapan target, dan desain kebijakan sektor untuk mengembangkan proposal proyek, mengidentifikasi potensi lokasi, dan melakukan studi kelayakan awal, serta bagi investor untuk menilai proposal dan risiko keuangan dalam pengembangan sumber daya energi terbarukan (Yana et al., 2021). Pemetaan spasial untuk potensi energi surya teoretis, misalnya, telah dikembangkan dengan metode yang menetapkan cara membuat gambaran spasial potensi sumber daya energi surya di Indonesia untuk pemerintah provinsi (Manahara et al., 2023).

Dalam konteks industri halal, sinergitas antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah menjadi penting. Sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan investasi energi terbarukan, sementara pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal, seperti halal food and beverages, Muslim fashion, halal tourism, farmasi dan kosmetik halal, serta media dan rekreasi halal (Iskandar et al., 2021). Dengan demikian, pemetaan jenis energi terbarukan harus mempertimbangkan keterkaitan dengan ekosistem industri halal secara menyeluruh.

Biomassa sebagai energi terbarukan di Indonesia diperkirakan memiliki potensi sebesar 49,81 GW (Mauliza et al., 2023). Potensi ini sangat besar dan berpeluang sebagai energi terbarukan serta sebagai pengganti energi fosil. Namun, ketersediaan pasokan sumber energi terbarukan yang cukup dan terjangkau serta memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan tantangan yang berkelanjutan (Mauliza et al., 2023). Oleh karena itu, pemetaan yang akurat dan komprehensif berdasarkan jenis energi menjadi prasyarat mutlak bagi pengembangan rantai nilai yang efektif.

2.2 Pemetaan Potensi Sumber Energi Terbarukan Berdasarkan Daerah Sebaran

Pemetaan berdasarkan daerah sebaran merupakan dimensi kritis kedua dalam memahami lanskap supply energi terbarukan di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang terdesentralisasi dan berbasis potensi lokal menjadi sangat penting. Beberapa lokasi menawarkan manfaat alami seperti sumber daya energi terbarukan yang murah, potensi fasilitas penyimpanan CO₂, dan ketersediaan air, sedangkan yang lain memiliki akses ke infrastruktur seperti pelabuhan (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022).

Diferensiasi vertikal sejalan dengan proses pengambilan keputusan perlu ditambahkan pada fragmentasi tanggung jawab horizontal terkait regulasi energi untuk memahami hambatan dan potensi dukungan energi terbarukan di Indonesia (Yana et al., 2021). Dengan memanfaatkan desentralisasi, pemerintah daerah dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengembangkan potensi dari setiap daerah dalam pengembangan inovasi sumber daya energi terbarukan (Lestari & Nirmala, 2023). Pengembangan inovasi teknologi penghasil energi dapat dilakukan dengan skema Public Private Partnership (PPP) dan juga kerja sama dengan akademisi/institusi perguruan tinggi (Lestari & Nirmala, 2023).

Pemetaan daerah sebaran juga harus mempertimbangkan aspek ketimpangan akses energi. Energi terbarukan yang terdapat di wilayah pelosok dapat digunakan langsung oleh masyarakat (Manahara et al., 2023), sehingga pemetaan yang komprehensif dapat membantu mendistribusikan energi listrik bagi daerah-daerah yang belum memiliki akses listrik (Lestari & Nirmala, 2023). Penghematan listrik di satu daerah dapat meminimalkan kebutuhan kapasitas pembangkitan listrik tambahan, yang berpotensi memungkinkan pembangunan pembangkit listrik di tempat lain di daerah atau kawasan dengan akses listrik terbatas (Tinjauan Kebijakan Pembiayaan Dan Investasi Energi Bersih Indonesia, 2021).

Dalam konteks rantai nilai halal, pemetaan daerah sebaran ini juga harus mempertimbangkan distribusi industri halal yang ada. Riset dan publikasi mengenai energi terbarukan dan potensi kolaborasi dengan industri lain dalam rantai nilai halal yang dapat diaplikasikan di Indonesia, terutama pariwisata halal, menjadi sangat penting (Iskandar et al., 2021). Dengan demikian, pemetaan daerah sebaran bukan hanya tentang potensi fisik sumber daya energi, tetapi juga tentang keterkaitan dengan ekosistem industri halal di setiap wilayah.

Pemetaan potensi energi surya berbasis Global Solar Atlas, misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang besar berkisar antara 4,5–5,5 kWh/m² per hari, karena berada pada garis khatulistiwa (Supriyatna, 2024). Potensi ini sangat berpeluang untuk penerapan sistem PV off-grid maupun microgrid (Supriyatna, 2024), yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum terhubung dengan jaringan listrik nasional.

2.3 Pemetaan Potensi Konsumen Potensial Energi Terbarukan

Dimensi ketiga dari pemetaan supply dan demand adalah identifikasi dan pemetaan konsumen potensial energi terbarukan. Pemahaman yang mendalam tentang sisi permintaan (demand) merupakan prasyarat bagi pengembangan rantai nilai yang efisien dan berkelanjutan. Kesenjangan yang lebih signifikan antara potensi pasokan dan permintaan energi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial di Asia Tenggara (Yana et al., 2021).

Beberapa faktor yang memengaruhi permintaan energi terbarukan meliputi: (1) kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk insentif keuangan dan target peningkatan kapasitas; (2) harga energi konvensional, di mana jika harga energi konvensional tinggi, permintaan energi terbarukan cenderung meningkat; (3) ketersediaan subsidi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga lainnya; dan (4) perkembangan teknologi yang membuat energi terbarukan semakin terjangkau (Mauliza et al., 2023).

Dalam konteks industri halal, konsumen potensial energi terbarukan mencakup berbagai segmen industri halal yang membutuhkan pasokan energi bersih untuk operasionalnya. Pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung industri halal seperti halal food and beverages, Muslim fashion, halal tourism, farmasi dan kosmetik halal (Iskandar et al., 2021). Pemetaan konsumen potensial ini harus mempertimbangkan kebutuhan energi spesifik dari masing-masing segmen industri halal, serta potensi pertumbuhan permintaan di masa depan.

Potensi pasar untuk model Energy as a Service (EaaS) juga memiliki potensi tumbuh besar di masa depan, dengan estimasi bahwa pasar global untuk perjanjian energi sebagai layanan untuk sektor komersial dan industri akan mencapai $221,1 miliar pada tahun 2026 (Lestari & Nirmala, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan konsumen potensial harus mempertimbangkan tidak hanya konsumen saat ini, tetapi juga potensi pasar masa depan yang dapat dibuka melalui model bisnis inovatif.

Dari perspektif industri halal, rantai pasokan industri halal memiliki tujuan utama tidak hanya untuk memastikan ketercapaian kepuasan pelanggan, tetapi juga untuk memastikan bahwa status halal produk industri tetap utuh di seluruh proses rantai pasokan (Nasution, 2020). Oleh karena itu, pemetaan konsumen potensial energi terbarukan dalam konteks industri halal harus mempertimbangkan aspek integritas halal di sepanjang rantai nilai, dari produksi energi hingga konsumsi akhir.

3. Optimalisasi Supply Chain Industri Energi Terbarukan: Penguatan Kemitraan Industri Dalam Negeri

3.1 Pemetaan Skala Supply Chain Industri Energi Terbarukan

Pemahaman yang komprehensif tentang skala dan struktur supply chain industri energi terbarukan merupakan fondasi bagi optimalisasi yang efektif. Dalam perspektif rantai pasokan, persaingan usaha terjadi bukan antar individu perusahaan tetapi antar rantai pasokan, yang di dalamnya terdapat sekelompok perusahaan dari hulu ke hilir sebagai suatu tim yang secara bersama-sama menghasilkan/menyampaikan produk dan layanan kepada konsumen (Irawan, 2020). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki jaringan yang kuat akan memiliki daya saing yang kuat (Irawan, 2020).

Pemetaan skala supply chain industri energi terbarukan harus mencakup seluruh mata rantai dari hulu ke hilir. Penting untuk mencapai pemahaman bersama tentang sejauh mana rantai nilai akan dicakup, yang dapat dibatasi pada batas-batas sistem suatu pabrik produksi atau dapat mencakup seluruh rantai nilai teknologi rendah karbon, misalnya dari pembangkitan energi terbarukan hingga produksi amoniak berbasis hidrogen hijau (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022). Dalam mengidentifikasi area fokus, konsultasi akan mendapat manfaat dari pengumpulan data dan penilaian situasi saat ini (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022).

Manajemen rantai pasokan (Supply Chain Management/SCM) merupakan suatu pengintegrasian kegiatan pengadaan serta pelayanan bahan, pengubahan menjadi barang setengah jadi, dan produk akhir, serta pengiriman ke konsumen (Suhadarliyah et al., 2024). Dalam konteks industri energi terbarukan, SCM mencakup seluruh proses dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi akhir energi. Rantai pasokan yang tangguh dan mutu produk yang baik amat jelas meningkatkan competitive advantage bagi perusahaan dan secara tidak langsung juga bagi mitra (Supti et al., 2019).

Pemetaan skala supply chain juga harus mempertimbangkan aspek risiko. Risiko gangguan rantai pasokan telah meningkat selama dekade terakhir karena kemajuan globalisasi serta outsourcing dan fokus intensif pada efisiensi dan manajemen yang ramping (Kusumaningtyas & Purwantoro, 2023). Identifikasi, kategorisasi, dan mitigasi risiko sangat penting untuk keberhasilan rantai pasokan (Kusumaningtyas & Purwantoro, 2023). Dalam industri energi terbarukan, risiko dapat mencakup ketidakpastian pasokan bahan baku, fluktuasi harga, gangguan teknologi, dan perubahan regulasi.

Dalam konteks industri halal, pemetaan skala supply chain harus mempertimbangkan integritas halal di setiap titik rantai pasokan. Produk industri halal tidak hanya harus halal di titik awal, tetapi di seluruh rantai pasokan hingga mencapai tujuan akhirnya (Nasution, 2020). Masalahnya, tidak semua pelaku industri maupun regulator memahami konsep integritas halal tersebut, sehingga pemetaan yang komprehensif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa status halal terjaga di sepanjang rantai nilai energi terbarukan.

Selain itu, persaingan untuk sumber energi terbarukan antara industri dan sektor lain dari sistem energi perlu ditangani. Misalnya, elektrifikasi akan membutuhkan tambahan kapasitas daya terbarukan, dan kapasitas elektroliser ukuran gigawatt (GW) mungkin memerlukan hingga tiga kali lebih banyak kapasitas daya terbarukan yang setara (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022). Pertaruhan penting ini akan mendefinisikan kembali bagaimana dan di mana solusi harus dikembangkan dalam pemetaan skala supply chain industri energi terbarukan.

3.2 Pemetaan Prioritas Pengembangan Supply Chain Energi Terbarukan

Setelah pemetaan skala supply chain dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas pengembangan yang strategis. Pemetaan prioritas ini harus didasarkan pada analisis yang komprehensif tentang hambatan, peluang, dan potensi dampak dari berbagai intervensi yang mungkin dilakukan. Lambannya kesiapan transisi energi juga disebabkan belum adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara produsen, konsumen, industri, dan pemerintah (Fauzi, 2023). Oleh karena itu, prioritas pengembangan supply chain harus mencakup penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Dalam konteks industri energi terbarukan di Indonesia, beberapa prioritas pengembangan supply chain yang dapat diidentifikasi meliputi: (1) pengembangan infrastruktur yang mendukung distribusi energi terbarukan; (2) penguatan kapasitas produksi bahan baku dalam negeri; (3) pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi rantai pasokan; dan (4) penguatan kelembagaan dan regulasi yang mendukung integritas rantai pasokan. Seiring dengan meningkatnya pangsa listrik energi terbarukan dalam bauran pembangkit listrik di Indonesia, perencanaan terpadu energi terbarukan dan kebijakan efisiensi energi menjadi sangat penting untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan (Tinjauan Kebijakan Pembiayaan Dan Investasi Energi Bersih Indonesia, 2021).

Pemetaan prioritas juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Peningkatan ketergantungan pada biomassa sebagai bahan baku dan sebagai bahan bakar untuk proses pembangkitan panas dapat berdampak kepada lingkungan dan meningkatkan penggunaan lahan jika pasokan tidak berkelanjutan (Kerangka Kerja Untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri, 2022). Oleh karena itu, prioritas pengembangan supply chain harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks industri halal, pemetaan prioritas pengembangan supply chain harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik industri halal. Industri halal menawarkan konsep kebaikan untuk dikonsumsi, sehingga menjadi jaminan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mempunyai kualitas terbaik (Nasution, 2020). Tantangan paling besar dalam pengembangan industri halal terletak pada: (i) keberagaman sosial yang memengaruhi pola konsumsi; (ii) relatif masih rendahnya kapasitas pelaku industri khususnya UMKM dalam memahami rantai pasokan halal; (iii) belum adanya integritas hulu hilir dalam industri halal; (iv) belum kuatnya integritas produk industri halal akibat regulasi yang masih parsial; dan (v) masih rendahnya tingkat literasi produk industri halal (Nasution, 2020).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, agenda kebijakan yang dianggap penting adalah melalui efektivitas kelembagaan dalam menjamin integritas rantai pasok industri halal. Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri halal, menuju kepatuhan syariah (Nasution, 2020). Proses tersebut sangat penting bagi peningkatan daya saing wilayah karena melibatkan seluruh proses produksi dan layanan yang terhubung dalam rantai pasokan.

Pemetaan prioritas pengembangan supply chain juga harus mempertimbangkan aspek green supply chain. Manajemen dan integrasi pemasok, produsen, distributor, dan aktivitas terkait konsumen dalam rantai pasokan yang berkelanjutan atau dikenal sebagai "Green Supply Chain" berfokus pada pengurangan dampak lingkungan yang disebabkan oleh operasi rantai pasokan, seperti menurunkan emisi gas rumah kaca, menggunakan energi secara lebih efektif, mengelola sampah secara bertanggung jawab, dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan (Alvito, 2023). Agar berhasil mengimplementasikan rencana ini, kerja sama dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun rantai pasokan yang berkelanjutan (Alvito, 2023).

3.3 Insentif bagi Mitra Industri Energi Terbarukan untuk Mencapai Target Sustainable Energy

Pemberian insentif yang tepat dan terstruktur merupakan komponen kritis dalam mendorong partisipasi mitra industri dalam pengembangan supply chain energi terbarukan yang berkelanjutan. Insentif berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong perilaku yang mendukung pencapaian target sustainable energy.

Dalam konteks kebijakan energi terbarukan, fenomena pemanfaatan energi terbarukan bakal terus berkembang, apalagi regulasi khususnya di beberapa negara maju disertai insentif; di Eropa dan Amerika misalnya, setidaknya ada 60 negara yang memberikan insentif bagi sektor swasta yang memanfaatkan energi terbarukan dalam proses produksi dan operasionalnya (Ramdani & Febriasari, 2018). Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi pada proyek energi baru dan terbarukan (Ningsih, 2024). Prospek pembiayaan ramah lingkungan terhadap energi baru dan terbarukan sangat positif, yang ditandai dengan tingginya minat investor terhadap emiten yang bergerak di bisnis energi terbarukan (Ningsih, 2024).

Insentif bagi mitra industri energi terbarukan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, insentif finansial, yang mencakup subsidi, pengurangan pajak, dan skema pembiayaan yang menguntungkan. Strategi energi yang mendukung skenario net-zero memiliki tiga elemen kunci: meningkatkan efisiensi energi; dekarbonisasi energi pasokan melalui energi terbarukan yang dikombinasikan dengan elektrifikasi dan alternatif bersih; dan menyelaraskan kembali insentif dengan mengakhiri subsidi bahan bakar fosil dan bertahap dalam harga karbon (Anwar, 2022). Kedua, insentif non-finansial, yang mencakup kemudahan perizinan, akses ke informasi dan teknologi, serta pengakuan dan penghargaan bagi mitra yang berprestasi.

Dalam konteks kemitraan industri, perusahaan skala besar umumnya menyediakan berbagai insentif dalam bermitra. Dalam skema kemitraan subkontrak, misalnya, perusahaan skala besar menyediakan bimbingan teknis berproduksi atau manajemen pengolahan, alih teknologi, dan dukungan pembiayaan (Pasaribu, 2016). Model ini dapat diadaptasi untuk industri energi terbarukan, di mana perusahaan energi besar dapat memberikan insentif kepada mitra yang lebih kecil dalam bentuk transfer teknologi, dukungan pembiayaan, dan bimbingan teknis.

Dalam konteks industri halal, perbankan syariah dapat berkolaborasi dengan perusahaan energi terbarukan di Indonesia untuk membiayai dan berinvestasi dalam proyek energi terbarukan berbasis tenaga surya, angin, atau air. Kemitraan ini dapat memberikan win-win solution, karena perusahaan energi terbarukan memerlukan pembiayaan, dan perbankan syariah dapat mendukung proyek berkelanjutan yang mengurangi emisi gas rumah kaca (Hanum & Anggraeni, 2023). Selain itu, Sustainability-Linked Finance (SLF) adalah produk keuangan yang memberi insentif kepada peminjam untuk mencapai target keberlanjutan dengan memberikan suku bunga yang lebih rendah atau manfaat keuangan lainnya (Hanum & Anggraeni, 2023).

Insentif juga harus dirancang untuk mendorong adopsi praktik green supply chain di kalangan mitra industri. Insentif finansial adalah kekuatan pendorong utama untuk menerapkan rantai pasokan ramah lingkungan (Karina, 2020). Pemerintah perlu memberikan insentif kepada industri agar dapat mengimplementasikan green manufacturing (Viariani & Muflikh, 2024), yang merupakan komponen penting dari rantai nilai industri energi terbarukan yang berkelanjutan.

Dalam konteks yang lebih luas, insentif bagi mitra industri energi terbarukan harus diintegrasikan dengan kebijakan perdagangan hijau. Pemberian insentif perdagangan hijau adalah memberikan fasilitas dan insentif untuk mempromosikan praktik perdagangan dan value chain yang ramah lingkungan (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Penyebaran program fasilitas dan insentif tersebut dieksplorasi dengan melibatkan industri untuk mendapatkan masukan tentang insentif yang dapat mendorong perdagangan hijau (Firmansyah & Kurniawan, 2024).

4. Kerangka Integratif: Menghubungkan Pemetaan Supply-Demand dengan Optimalisasi Supply Chain dalam Rantai Nilai Halal

4.1 Integrasi Rantai Nilai Halal dalam Industri Energi Terbarukan

Integrasi antara rantai nilai halal dan industri energi terbarukan merupakan inovasi strategis yang dapat memberikan nilai tambah ganda: memenuhi kebutuhan energi berkelanjutan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sinergitas antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah memiliki spirit yang sejalan dengan upaya komunitas global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Iskandar et al., 2021). Skema sinergitas ini dapat dilakukan dalam bentuk: (i) sektor keuangan syariah dapat menjadi instrumen pembiayaan investasi energi terbarukan; (ii) pemanfaatan energi terbarukan dapat menjadi pendukung dan ujung tombak industri halal; dan (iii) dalam konteks pembiayaan energi terbarukan yang bersifat sosial-keagamaan, energi terbarukan dapat dilakukan dengan konsep ta'āwun dan sedekah jariah melalui crowd funding dan wakaf (Iskandar et al., 2021).

Dalam rantai nilai industri halal, tujuan utamanya tidak hanya untuk memastikan ketercapaian kepuasan pelanggan, tetapi juga untuk memastikan bahwa status halal produk industri tetap utuh di seluruh proses rantai pasokan (Nasution, 2020). Hal ini memerlukan sistem manajemen rantai pasokan yang terintegrasi dan transparan, yang dapat memastikan integritas halal dari sumber energi hingga konsumsi akhir. Logistik halal mencakup aktivitas fisik penyimpanan dan pengangkutan, yang menyediakan sekumpulan data untuk komunikasi dan manajemen antara mata rantai yang berurutan di sepanjang rantai pasokan, dan menerapkan konsep syariah sepanjang rantai (Suhairi et al., 2023).

Keunggulan Indonesia dalam mengimplementasikan energi terbarukan adalah memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat disediakan secara lokal (Iskandar et al., 2021). Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan rantai nilai industri halal pada energi terbarukan yang berbasis pada sumber daya lokal, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

4.2 Peran Kemitraan Strategis dalam Membangun Rantai Nilai yang Berkesinambungan

Kemitraan strategis merupakan tulang punggung dari rantai nilai industri energi terbarukan yang berkesinambungan. Public-Private Partnership (PPP) adalah salah satu instrumen kebijakan yang mampu menggerakkan sumber daya untuk menghasilkan produk yang berdaya saing (Pasaribu, 2016). PPP berpotensi memperkuat hubungan kelembagaan antara pelaku industri dengan swasta yang difasilitasi pemerintah, dan dapat membantu mengatasi masalah pembiayaan usaha, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan akses pasar (Pasaribu, 2016).

Dalam konteks industri energi terbarukan, kemitraan strategis dapat mengambil berbagai bentuk. Energy Transition Mechanism (ETM) adalah platform kemitraan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk pendanaan berbagai proyek energi bersih yang mengolaborasikan keterlibatan multisektor baik lembaga donor internasional, entitas bank pembangunan multilateral, sektor swasta, serta investor (Abisono, 2024). ETM memuat skema fasilitasi pengurangan emisi dengan pensiun dini PLTU serta fasilitasi investasi energi bersih melalui proyek energi terbarukan (Abisono, 2024).

Kolaborasi rantai pasokan berdampak positif pada kinerja manajemen rantai pasokan, dan menunjukkan bahwa kolaborasi dengan mitra akan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi rantai pasokan yang lebih baik (Latuconsina et al., 2022). Melalui kolaborasi, organisasi yang saling bergantung dalam rantai pasokan dapat menemukan strategi bersama yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan pasokan di antara berbagai mata rantai dalam rantai pasokan (Kusumaningtyas & Purwantoro, 2023).

Dalam konteks green marketing, mitra dengan komitmen yang kuat dapat terlibat dalam pemasaran hijau jika mereka mengenali tren pasar yang berkembang menuju keberlanjutan, melihatnya sebagai peluang bisnis, atau menyadari keuntungan finansial yang jelas, seperti peningkatan permintaan konsumen untuk produk ramah lingkungan atau insentif tambahan (Mahfudz, 2024). Pembentukan kemitraan dengan entitas yang sejalan dengan kebijakan lingkungan yang relevan merupakan contoh dari Strategic Green Market Orientation (SGMO) (Mahfudz, 2024).

4.3 Peran Pemerintah dalam Mendukung Rantai Nilai Industri Energi Terbarukan

Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun ekosistem yang mendukung rantai nilai industri energi terbarukan yang berkesinambungan. Untuk menciptakan industri hijau, peran pemerintah sangat penting, terutama dalam memberikan ekosistem yang mendukung dan insentif sebagai rangsangan bagi industri untuk melakukan penelitian dan menerapkan teknologi industri hijau (Firmansyah & Kurniawan, 2024). Kebijakan tersebut perlu dirancang dengan baik untuk memastikan bahwa mereka mendukung dan tidak mendistorsi pembentukan pasar (Anwar, 2022).

Pemerintah dapat memainkan berbagai peran dalam mendukung rantai nilai industri energi terbarukan. Pertama, sebagai regulator, pemerintah dapat menetapkan standar dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan antarpelaku dalam rantai pasokan, sehingga menciptakan kerangka kerja yang kondusif bagi kolaborasi yang saling menguntungkan (Kristanto et al., 2024). Ketiga, sebagai investor, pemerintah dapat melakukan investasi bagi pengembangan industri dan rantai pasokan energi terbarukan (Prawesti, 2022).

Dalam konteks transisi energi, pemerintah Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan utama, yakni peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS), pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, serta penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi (Prawesti, 2022). Dalam rangka mencapai Net Zero Emission (NZE), Indonesia mampu mengurangi penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan, dan usaha tersebut dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan insentif pembiayaan hijau (Junarto, 2023).

Kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain memberikan insentif perdagangan hijau, menguatkan penegakan hukum lingkungan, mempercepat inovasi hijau, peningkatan ketahanan iklim dan efisiensi sumber daya, memaksimalkan penggunaan Free Trade Agreement untuk produk hijau, memaksimalkan lembaga pembiayaan ekspor untuk industri hijau, dan harmonisasi non-tariff measures (Firmansyah & Kurniawan, 2024).

5. Tantangan dan Hambatan dalam Membangun Rantai Nilai Industri Energi Terbarukan yang Berkesinambungan

5.1 Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Penerapan penggunaan energi terbarukan masih menemukan berbagai tantangan, khususnya untuk peruntukan komersial, seperti proses perizinan yang rumit dan belum selaras antarinstansi berwenang, masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta sarana pendukungnya seperti jaringan transmisi listrik di Indonesia, sehingga memengaruhi nilai investasi atau biaya pemasangan (Manahara et al., 2023). Keterbatasan sumber daya manusia dan dugaan bahwa masih minimnya penggunaan energi terbarukan disebabkan oleh faktor politik dan konflik kepentingan antarsektor penyedia tenaga listrik juga menjadi hambatan yang signifikan (Manahara et al., 2023).

Faktor penghambat penerapan green manufacturing pada agroindustri, yang relevan dengan industri energi terbarukan, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti biaya awal yang tinggi, kurangnya pengetahuan dan kesadaran, teknologi yang terbatas, resistensi terhadap perubahan, kurangnya dukungan dan insentif pemerintah, ketidakpastian ekonomi, pasar dan permintaan yang terbatas, keterbatasan rantai pasokan, kurangnya standar dan sertifikasi, dan kapasitas organisasi (Viariani & Muflikh, 2024).

5.2 Tantangan Kelembagaan dan Regulasi

Tantangan kelembagaan dan regulasi merupakan hambatan yang tidak kalah pentingnya. Tidak adanya kerangka peraturan dan validitas dalam organisasi dapat menghambat pengembangan rantai pasokan yang efisien dan berkelanjutan (Sundari et al., 2024). Dari perspektif Indonesia, kebijakan dan peraturan SCM merupakan faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan operasi rantai pasokan (Sundari et al., 2024).

Dalam konteks industri halal, masih rendahnya komitmen mayoritas pelaku industri menjadikan rantai pasokan industri halal belum memainkan peran bersama dalam melindungi dan memastikan integritas halal (Nasution, 2020). Tantangan untuk menghasilkan standar halal universal juga berlaku dalam hal menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan dan manajemen logistik (Nasution, 2020). Kurangnya kesadaran dan ketidakseimbangan rantai pasok dapat menjadi penghambat pengembangan industri halal (Nasution, 2020).

5.3 Tantangan Pembiayaan

Pembiayaan ramah lingkungan terhadap sumber energi baru dan terbarukan masih mengalami beberapa kendala seperti return investasi yang tidak menguntungkan, tingginya suku bunga pinjaman, dan tidak adanya pendanaan proyek (Ningsih, 2024). Kurangnya pembiayaan jangka panjang dan rendahnya hasil investasi tetap menjadi tantangan utama penyebaran energi terbarukan (Ningsih, 2024).

Jika semua hal lain tetap sama, Levelized Cost of Energy (LCOE) energi terbarukan yang lebih tinggi memerlukan harga karbon yang lebih tinggi untuk menjaga insentif dekarbonisasi (Sari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan harga karbon dan insentif fiskal yang lebih luas.

6. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk membangun rantai nilai industri halal pada energi terbarukan yang berkesinambungan.

Pertama, pengembangan sistem pemetaan yang terintegrasi dan berbasis data untuk supply dan demand energi terbarukan, yang mencakup pemetaan berdasarkan jenis energi, daerah sebaran, dan konsumen potensial. Sistem ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perkembangan terkini.

Kedua, penguatan kelembagaan rantai pasokan industri halal pada energi terbarukan melalui pengembangan standar dan sertifikasi yang komprehensif. Efektivitas kelembagaan mengacu pada integrasi ekosistem industri halal yang mencakup regulasi, kebijakan, proses, prosedur, peraturan, dan hukum yang mengarahkan pemangku kepentingan menuju kepatuhan syariah (Nasution, 2020).

Ketiga, pengembangan skema insentif yang komprehensif dan terstruktur untuk mendorong partisipasi mitra industri dalam pengembangan supply chain energi terbarukan. Insentif ini harus mencakup insentif finansial (subsidi, pengurangan pajak, skema pembiayaan yang menguntungkan) dan non-finansial (kemudahan perizinan, akses teknologi, pengakuan dan penghargaan).

Keempat, penguatan kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam pengembangan rantai nilai industri energi terbarukan. Kemitraan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan, transparansi, dan komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan.

Kelima, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung rantai nilai industri energi terbarukan, termasuk pelatihan teknis, pengembangan kompetensi manajerial, dan peningkatan literasi tentang prinsip-prinsip halal dalam industri energi terbarukan.

7. Kesimpulan

Pembangunan rantai nilai industri halal pada energi terbarukan yang berkesinambungan merupakan strategi yang kompleks namun sangat penting bagi pencapaian target sustainable energy Indonesia. Strategi ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup pemetaan komprehensif tentang supply dan demand energi terbarukan, optimalisasi supply chain melalui penguatan kemitraan industri, dan pengembangan sistem insentif yang mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Integrasi antara rantai nilai halal dan industri energi terbarukan menawarkan peluang unik untuk menciptakan nilai tambah ganda: memenuhi kebutuhan energi berkelanjutan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Iskandar et al., 2021). Sinergitas antara program energi terbarukan dan ekonomi syariah memiliki spirit yang sejalan dengan upaya komunitas global dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (Iskandar et al., 2021).

Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan antara produsen, konsumen, industri, dan pemerintah merupakan prasyarat bagi keberhasilan transisi energi (Fauzi, 2023). Dengan membangun rantai nilai yang berkesinambungan dan terintegrasi, Indonesia dapat mewujudkan visi sustainable energy yang tidak hanya memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target global pengurangan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.

Daftar Referensi

Abisono, F. G. (2024). Di Bawah Bayang-Bayang Perubahan Iklim: Transformasi Negara Pembangunan dan Agenda Transisi Energi di Indonesia. Politika Jurnal Ilmu Politik, 15(1), 95–118. https://doi.org/10.14710/politika.15.1.2024.95-118

Alvito, S. A. (2023). Implementasi Green Supply Chain Strategy untuk Keberlanjutan Lingkungan. https://doi.org/10.31219/osf.io/hx4wm

Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 343–356. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905

Fauzi, P. R. (2023). Peluang dan Tantangan Transisi Energi: Implikasi Kebijakan Pasca Presidensi G20 Indonesia. Journal of Tax Policy Economics and Accounting, 1(1), 16–34. https://doi.org/10.61261/muctj.v1i1.14

Firmansyah, A., & Kurniawan, I. (2024). Penerapan Green Trade Strategy dalam Mendukung Kepabeanan Hijau di Indonesia. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, 8(1), 72–86. https://doi.org/10.31092/jpbc.v8i1.2620

Hanum, R. K., & Anggraeni, D. G. (2023). Penerapan konsep green sharia banking di Indonesia dalam mendukung Net Zero Emission 2060. Ecoprofit Sustainable and Environment Business, 1(1). https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.103

Irawan, D. (2020). Coopetition Jurnal Ilmiah Manajemen, 11(2). https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82

Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi Terbarukan dan Ekonomi Syariah: Sinergitas Mewujudkan Sustainable Development. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(3), 711–734. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347

Junarto, R. (2023). Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia. Tunas Agraria, 6(3), 237–254. https://doi.org/10.31292/jta.v6i3.219

Karina, M. (2020). Dampak Pemasaran Ramah Lingkungan Terhadap Manajemen Rantai Pasokan di Pasar Industri. Papatung Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik, 3(1), 177–193. https://doi.org/10.54783/japp.v3i1.52

Kerangka Kerja untuk Transisi Netralitas Karbon Sektor Industri. (2022). OECD. https://doi.org/10.1787/9ec2dabe-id

Kristanto, R. B., Fitriaty, F., & Lubis, T. A. (2024). Model Peningkatan Kinerja Petani Kopi Arabika di Kabupaten Kerinci. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 24(2), 1820. https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.5333

Kusumaningtyas, D. D., & Purwantoro, K. (2023). Peran Pilihan Pendekatan Pemecahan Masalah dan Karakteristik Risiko Dalam Mengatasi Gangguan pada Risiko Rantai Pasokan. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 37–63. https://doi.org/10.51903/jimeb.v2i2.603

Lasaksi, P., Putri, V. K., & Alaydrus, A. Z. A. (2023). Analisis Bibliometrik Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Proses Produksi Pangan. Jurnal Multidisiplin West Science, 2(09), 819–832. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.669

Latuconsina, Z., Susilawati, R. S., Cakranegara, P. A., & Nuryanto, U. W. (2022). Anteseden Kolaborasi Rantai Pasok Pada Toko Laptop. Ekonomi Keuangan Investasi dan Syariah (Ekuitas), 4(1), 307–313. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.2014

Lestari, R. D., & Nirmala, R. J. (2023). A Framework for Problem Formulation in Climate Change Issues: Formulating Policy Recommendations Using Energy Indicators for Sustainable Development. Gema Publica, 8(1), 56–78. https://doi.org/10.14710/gp.8.1.2023.56-78

Mahfudz, M. (2024). Investigating the Drivers of Strategic Green Marketing Orientation Perfectives from Signaling Theory & Stewardship Theory: Evidences from Indonesia Global Lifestyle Brands. Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia, 2, 1171–1191. https://doi.org/10.47747/snfmi.v2i1.2383

Manahara, S., Putri, S. K., & W, I. S. K. (2023). Tantangan transisi energi terbarukan di Indonesia. Journal of Innovation Materials Energy and Sustainable Engineering, 1(1). https://doi.org/10.61511/jimese.v1i1.2023.259

Mauliza, P., Yana, S., Susanti, S., Rahmi, R., Ikhbar, S., Maryam, M., & Syamsuddin, N. (2023). Kendala Pemenuhan Suplai dan Permintaan Energi Terbarukan Biomassa Indonesia. Jurnal Serambi Engineering, 8(3). https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.6449

Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. Journal of Regional Economics Indonesia, 1(2), 33–57. https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437

Ningsih, M. M. (2024). Pembiayaan Ramah Lingkungan Terhadap Sub Sektor Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia. Jurnal Energi Baru dan Terbarukan, 5(2), 12–29. https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22805

Pasaribu, S. M. (2016). Program Kemitraan dalam Sistem Pertanian Terpadu. Analisis Kebijakan Pertanian, 13(1), 39. https://doi.org/10.21082/akp.v13n1.2015.39-54

Prawesti, S. D. (2022). Upaya Mendongkrak Pendapatan, Menghemat Subsidi BBM, dan Pro Lingkungan Melalui Ekosistem Kendaraan Listrik. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 2(1), 163–171. https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1176

Ramdani, D., & Febriasari, A. (2018). Model Kebijakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di Provinsi Banten. Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal, 8(2), 192. https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1900

Sari, E. R. (2024). Global climate financial risk. Journal of Economic Business & Accounting Research, 1(2). https://doi.org/10.61511/jembar.v1i2.2024.430

Suhadarliyah, Nursansiwi, D. A., Vania, A., Paryanto, E., Shofia, A., Soenhadji, I. M., Rahmawati, C. H. T., Trihudiyatmanto, M., Putri, R. M., Anwar, A., Faisol, F., Anggraini, D., & Purwaningsih, D. A. (2024). Manajemen Bisnis Startup dalam Pendekatan Konsep Dasar Kinerja. https://doi.org/10.31237/osf.io/2baem

Suhairi, S., Prameswari, A., Octavia, D. R., & Bayani, L. N. (2023). Kunci Pelaksanaan Kegiatan Logistik Halal di Indonesia Dalam Praktik Logistik Global. Widya Balina, 8(1), 568–576. https://doi.org/10.53958/wb.v8i1.172

Sundari, S., Wijaya, J. C. A., & Andini, D. P. (2024). Kerangka Regulasi dan Keabsahan dalam Manajemen Rantai Pasok dan Saluran Distribusi: Studi Sektor Pertanian Indonesia. Journal of Business Management, 2(1), 32–37. https://doi.org/10.47134/jobm.v2i1.18

Supriyatna, S. (2024). Pemetaan Potensi Energi Surya Berbasis Global Solar Atlas di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dielektrika, 11(2), 146–153. https://doi.org/10.29303/dielektrika.v11i2.385

Supti, D., Rujito, H., & Kustiari, T. (2019). Value Chain Analysis on Kangkong Seed Production in PT East West Seed Indonesia (EWINDO). Jurnal Agribest, 3(1), 20–33. https://doi.org/10.32528/agribest.v3i1.1942

Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia. (2021). OECD. https://doi.org/10.1787/97320cf7-id

Viariani, W., & Muflikh, Y. N. (2024). Faktor Pendorong dan Penghambat Green Manufacturing pada Sektor Agroindustri. Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis, 10(2), 3317. https://doi.org/10.25157/ma.v10i2.14777

Yana, S., Nizar, M., & Yulisma, A. (2021). Prospek Utama Pengembangan Energi Terbarukan Di Negara-Negara ASEAN. Jurnal Serambi Engineering, 6(2). https://doi.org/10.32672/jse.v6i2.2866