00440 - Ekonomi Underground dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

Abstract

This article comprehensively examines the phenomenon of underground economy from an Islamic perspective, covering its definitions, characteristics, causative factors, impacts on society, and Islamic responses to this phenomenon. Underground economy, also known as shadow economy, parallel economy, informal economy, dark economy, and black economy, refers to economic activities—both legal and illegal—that escape official government calculations, including Gross Domestic Product (GDP). From an Islamic perspective, underground economic activities involving illegal and harmful elements such as drug trafficking, prostitution, usury (riba), and various forms of economic fraud clearly contradict the principles of sharia and maqashid syariah. However, Islam also recognizes nuance in viewing underground economy; not all informal economic activities that are not officially recorded are automatically considered haram. Islam's response to underground economy is not merely normative-prohibitive, but also constructive-empowering. Various Islamic communities, such as Tasawuf Underground, punk hijrah communities, and the Heavenholic community, have demonstrated that a da'wah empowerment approach combining religious guidance with economic empowerment can serve as an effective solution in addressing the negative impacts of underground economy. A comprehensive solution requires a multi-dimensional approach encompassing the development of an inclusive sharia economic system, strengthening da'wah empowerment programs, reforming fair tax policies in accordance with Islamic principles, and developing a digital economic ecosystem based on Islamic values.

Keywords: underground economy, Islamic economics, maqashid syariah, da'wah empowerment, shadow economy

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif fenomena ekonomi underground dari perspektif Islam, meliputi definisi dan karakteristiknya, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap masyarakat, serta respons Islam terhadap fenomena ini. Ekonomi underground, yang dikenal pula dengan istilah shadow economy, parallel economy, informal economy, dark economy, dan black economy, merujuk pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal namun terlewat dari perhitungan resmi pemerintah, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB). Dari perspektif Islam, aktivitas ekonomi underground yang melibatkan unsur-unsur ilegal dan merugikan seperti perdagangan narkoba, prostitusi, riba, dan berbagai bentuk penipuan ekonomi lainnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah. Namun demikian, Islam juga mengakui adanya nuansa dalam memandang ekonomi underground; tidak semua aktivitas ekonomi informal yang tidak tercatat secara resmi serta-merta dianggap haram. Respons Islam terhadap ekonomi underground tidak hanya bersifat normatif-larangan, tetapi juga bersifat konstruktif-pemberdayaan. Berbagai komunitas Islam, seperti Tasawuf Underground, komunitas punk hijrah, dan komunitas Heavenholic, telah menunjukkan bahwa pendekatan dakwah pemberdayaan yang menggabungkan pembinaan keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi dampak negatif ekonomi underground. Solusi komprehensif memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup pengembangan sistem ekonomi syariah yang inklusif, penguatan program-program dakwah pemberdayaan, reformasi kebijakan perpajakan yang adil sesuai prinsip-prinsip Islam, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: ekonomi underground, ekonomi Islam, maqashid syariah, dakwah pemberdayaan, shadow economy

1. Pendahuluan

Ekonomi underground, atau yang dikenal pula dengan berbagai istilah seperti shadow economy, parallel economy, informal economy, dark economy, dan black economy, merupakan fenomena ekonomi yang telah menjadi perhatian serius di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Sholihin, 2020; Sujudi, 2025). Fenomena ini merujuk pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal, namun terlewat dari perhitungan resmi pemerintah, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB) (Saragih et al., 2023). Dalam konteks Islam, keberadaan ekonomi underground menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehalalan, keadilan, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam.

Kajian tentang ekonomi underground dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan ketika kita mempertimbangkan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya aktivitas ekonomi bawah tanah yang berpotensi mengganggu tatanan ekonomi nasional (Gafallo, 2022). Sebagaimana dicatat oleh para peneliti, terdapat tren peningkatan aktivitas underground economy di Indonesia dari tahun ke tahun, yang mengisyaratkan adanya disorientasi ekonomi dan nihilisasi ekonomi, yakni sebuah kondisi di mana ekonomi mulai berjarak dari spiritualitas dan keberagamaan (Gafallo, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena ekonomi underground dari perspektif Islam, meliputi definisi dan karakteristiknya, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap perekonomian, serta bagaimana Islam memandang dan merespons fenomena ini. Kajian ini juga akan menelaah berbagai upaya yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Islam dalam mengatasi dampak negatif ekonomi underground, khususnya terhadap kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat.

2. Definisi dan Karakteristik Ekonomi Underground

2.1 Pengertian Ekonomi Underground

Ekonomi underground merupakan konsep yang memiliki banyak dimensi dan interpretasi. Dalam literatur ekonomi pembangunan, ia biasa disebut sebagai sektor informal, underground economy, atau extralegal sector (Meirison, 2018). Scheineider dan Enste mendefinisikan underground economy sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan baik secara legal ataupun ilegal yang terlewat dari perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), yang dapat dikenal dengan nama lain yaitu unofficially economy atau black economy yang saat ini telah menjadi isu global (Saragih et al., 2023).

Istilah yang digunakan untuk menyebut ekonomi semu ini sangat beragam. Dalam literatur ekonomi, frasa yang digunakan untuk pseudo economy ini adalah underground economic, yang paralel dengan parallel economy, informal economy, dark economy, dan underground economy (Putra, 2015). Ekonomi underground melakukan aktivitas-aktivitas klandestin yang tidak dapat secara resmi terdeteksi dan ada dalam aktivitas ekonomi pemerintah (Putra, 2015). Dengan kata lain, underground economy mencakup semua aktivitas ekonomi yang dapat dikenakan pajak atau retribusi bila aktivitas-aktivitas tersebut tercatat di otoritas pajak atau retribusi (Meirison, 2018).

Definisi yang sering digunakan oleh Schneider dan Enste menyatakan bahwa shadow economy mencakup bukan hanya aktivitas-aktivitas yang legal, akan tetapi juga berbagai bentuk pendapatan atau penerimaan yang tidak tercatat, di mana berasal dari produksi barang-barang dan jasa-jasa, baik transaksinya menggunakan alat pembayaran tunai maupun hanya dengan cara barter atau pertukaran (Meirison, 2018). Oleh sebab itu diyakini bahwa semakin besar underground economy, maka semakin besar pula potensi penerimaan pajak atau retribusi yang hilang (Meirison, 2018).

2.2 Tipologi Ekonomi Underground

Ekonomi underground dapat dikategorikan ke dalam beberapa tipologi berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Pertama, terdapat aktivitas ekonomi yang secara substansi legal namun tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Kedua, terdapat aktivitas ekonomi yang bersifat ilegal dan melanggar hukum, seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya (Putra, 2015). Ketiga, terdapat aktivitas ekonomi yang berada di zona abu-abu, di mana legalitasnya tidak jelas atau bergantung pada konteks hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua aktivitas underground economy merupakan tindakan kriminal. Berbeda dengan pencucian uang yang jelas telah melegalisasi uang hasil perbuatan melawan hukum dan norma serta moral, underground economy yang tidak tercatat atau tidak direkam oleh pemerintah tidak selalu merupakan tindak pidana (Putra, 2015). Kadang-kadang underground economy bahkan berperan dalam mengurangi kewajiban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan memproduksi barang-barang yang dibutuhkan, meskipun produk-produk tersebut tidak tercatat (Putra, 2015).

Dalam konteks Indonesia, sektor usaha kecil menengah yang belum menjadi wajib pajak merupakan salah satu bentuk underground economy yang cukup signifikan (Fauzi, 2022). Banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha ini tampak pada jumlah usaha yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga sering disebut dengan sektor informal, extra legal sector, atau underground economy (Dakwah dan Pemberdayaan, 2021).

3. Perkembangan Ekonomi Underground di Indonesia

3.1 Tren Historis

Perkembangan ekonomi underground di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh No-Wook Park, peneliti dari Korea Institute of Public Finance, terjadi tren peningkatan underground economy di Indonesia secara konsisten. Pada tahun 1992–2000, aktivitas underground economy di Indonesia berkisar 19,4%; di tahun 2000–2001 meningkat menjadi 21,8%; dan pada tahun 2002–2003 meningkat lagi menjadi 22,9% (Gafallo, 2022). Angka ini setidaknya mengisyaratkan perekonomian Indonesia bergerak ke arah disorientasi ekonomi dan nihilisasi ekonomi, sebuah kondisi di mana ekonomi mulai berjarak dari spiritualitas dan keberagamaan (Gafallo, 2022).

Kondisi ini tidak terlepas dari konteks pascatumbangnya Orde Baru, di mana potret ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan neo-liberal yang semakin kuat (Gafallo, 2022). Spekulasi dan tumbuhnya aktivitas underground economy, atau perdagangan dan aktivitas ekonomi yang tidak sah, ilegal, serta haram, tumbuh seiring kebebasan yang tanpa batas tersebut (Gafallo, 2022). Tren atau kecenderungan sistem ekonomi Indonesia yang mengarah dan sedang menuju ke arah neo-liberalisme ekonomi ini agaknya dapat diukur atau dibandingkan dari beberapa kriteria ekonomi Islam dan mempertimbangkan maqashid syariah (Gafallo, 2022).

3.2 Faktor-Faktor Penyebab

Terdapat berbagai faktor yang mendorong berkembangnya ekonomi underground di Indonesia. Dari perspektif ekonomi-politik, kaum materialisme melihat bahwa muncul dan menguatnya ekonomi neo-liberal merupakan reaksi kelas elit terhadap militansi buruh serta menurunnya tingkat profitabilitas korporasi (Gafallo, 2022). Pertarungan antara kelas buruh dan korporasi menjadi salah satu pendorong utama berkembangnya aktivitas ekonomi di luar jalur formal.

Selain itu, faktor ketidakadilan sosial dan kesulitan ekonomi juga menjadi pendorong utama munculnya kaum marginal yang kemudian terlibat dalam aktivitas ekonomi underground (Nabila, 2023). Ketidakmampuan orang tua dalam ekonomi dan masalah khusus menyangkut hubungan orang tua dan anak menjadi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kaum marginal (Nabila, 2023). Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia menyebabkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus (Nabila, 2023).

Dari perspektif yang lebih luas, terorisme ekonomi global juga berkontribusi pada berkembangnya ekonomi underground. Peran yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar yang sarat kepentingan politik turut mendorong berkembangnya pasar gelap dan aktivitas ekonomi bawah tanah di berbagai belahan dunia (Putra, 2015). Bahkan ada informasi yang menyebutkan bahwa keuntungan dari underground economy telah mencapai sekitar 110 miliar dolar AS, yang menunjukkan betapa besarnya peran ekonomi underground dalam mengendalikan perekonomian negara-negara berkembang melalui pasar gelap di berbagai penjuru dunia (Putra, 2015).

4. Perspektif Islam terhadap Ekonomi Underground

4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Untuk memahami bagaimana Islam memandang ekonomi underground, perlu terlebih dahulu dipahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai syariah yang komprehensif, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus berada dalam kerangka halal (Meirison, 2018). Dalam sistem ekonomi Islam, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dalam kerangka halal (Meirison, 2018).

Ekonomi Islam, sebagaimana dipahami oleh berbagai kelompok Islam, menawarkan keadilan dan kesetaraan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan menikmati manfaat ekonomi (Purwandani & Mulawarman, 2021). Implementasi nilai-nilai ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari aspek spiritual, karena ekspresi keagamaan dalam perilaku ekonomi merupakan bagian penting dari prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rosidi et al., 2023). Bagi para ekonom Islam, sistem ekonomi konvensional akan terus berfungsi dalam membentuk praxis paradigma ekonomi Islam, namun nilai-nilai Islam harus menjadi landasan etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi (Purwandani & Mulawarman, 2021).

Dalam konteks maqashid syariah, ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Gafallo, 2022). Dari perspektif maqashid syariah inilah, aktivitas ekonomi underground yang bersifat ilegal dan merugikan masyarakat jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan fundamental syariah Islam.

4.2 Pandangan Islam terhadap Aktivitas Ekonomi Ilegal

Islam secara tegas melarang berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bersifat ilegal, merugikan, dan tidak bermoral. Dari sudut pandang hukum Islam, aktivitas-aktivitas seperti perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, dan berbagai bentuk penipuan ekonomi lainnya adalah haram dan dilarang keras (Ramadhani & Rosa, 2024). Haram artinya tidak boleh dilakukan, dan pelakunya akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat (Ramadhani & Rosa, 2024).

Dalam konteks ekonomi underground yang melibatkan aktivitas-aktivitas ilegal, Islam memandangnya sebagai bentuk kerusakan (fasad) yang harus dicegah dan diberantas. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi landasan bagi umat Islam untuk aktif menentang berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang merugikan masyarakat (Irkhami, 2014). Dakwah pemberdayaan biasanya bergerak dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan sebagai wujud nyata dari prinsip ini (Irkhami, 2014).

Namun demikian, Islam juga mengakui adanya nuansa dalam memandang ekonomi underground. Tidak semua aktivitas yang tidak tercatat secara resmi serta-merta dianggap haram dalam Islam. Aktivitas ekonomi informal yang dilakukan oleh masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang diperbolehkan (Saragih et al., 2023). Yang menjadi persoalan utama dalam perspektif Islam adalah ketika aktivitas ekonomi underground melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan berbagai bentuk kezaliman lainnya.

4.3 Riba dan Praktik Keuangan Underground

Salah satu aspek paling krusial dari ekonomi underground dalam perspektif Islam adalah praktik keuangan yang melibatkan riba. Praktik bank tithil, misalnya, merupakan salah satu bentuk underground economy yang umum ditemukan di masyarakat Indonesia, di mana pemilik dana memberikan pinjaman kepada pedagang pasar dengan sistem bunga yang tinggi (Saragih et al., 2023). Kegiatan bank tithil terjadi karena kepentingan ekonomi seperti untuk perputaran modal, kebutuhan sehari-hari, bahkan sebagai penutup utang sebelumnya (Saragih et al., 2023).

Praktik akuntansi pinjaman dana bank tithil menggunakan mental accounting, yaitu membuat catatan kecil di kertas atau hanya mengingat transaksi, yang menunjukkan betapa informalnya sistem keuangan underground ini (Saragih et al., 2023). Perihal kegiatan bank tithil yang masih ada sampai saat ini bisa jadi ada pemahaman yang belum selesai di praktik Islam tersebut, mengingat daerah tempat beroperasinya bank tithil dikenal sebagai daerah yang religius (Saragih et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, praktik riba dalam segala bentuknya, termasuk dalam konteks ekonomi underground, adalah haram dan dilarang keras. Al-Qur'an secara tegas melarang riba dan memerintahkan umat Islam untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, berbagai bentuk pinjaman berbunga yang beroperasi di luar sistem keuangan formal dan tidak sesuai dengan prinsip syariah merupakan bagian dari ekonomi underground yang harus diatasi melalui pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif.

4.4 Penghindaran Pajak sebagai Bentuk Ekonomi Underground

Penghindaran pajak merupakan salah satu bentuk paling umum dari ekonomi underground yang memiliki implikasi serius bagi perekonomian nasional. Dalam perspektif Islam, kewajiban membayar pajak (al-dharibah) kepada negara merupakan bagian dari kewajiban sosial umat Islam, selama pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Pratama, 2022).

Kebijakan amnesti pajak, misalnya, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menarik kembali dana-dana yang selama ini beroperasi dalam ekonomi underground. Dari perspektif fiqh al-dharibah atau perpajakan dalam Islam, amnesti pajak merupakan terobosan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi dengan mengalihkan aset, mengingat langkah ini dapat meningkatkan likuiditas domestik, meningkatkan nilai tukar, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan investasi (Pratama, 2022). Sektor usaha kecil menengah yang belum menjadi wajib pajak dan menjadi salah satu underground economy juga dapat turut serta dalam program amnesti pajak (Fauzi, 2022).

Dalam perspektif maslahah, prinsip keadilan dalam suatu kebijakan hukum, termasuk kebijakan perpajakan, dapat dikategorikan ke dalam maslahah mu'tabarah, karena syariat memberikan rekognisinya terhadap keadilan (Fauzi, 2022). Dengan demikian, upaya untuk menarik aktivitas ekonomi underground ke dalam sistem formal yang dapat dikenai pajak merupakan langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan kemaslahatan umum.

5. Ekonomi Underground dan Terorisme Ekonomi Global

5.1 Hubungan antara Ekonomi Underground dan Terorisme

Salah satu dimensi paling berbahaya dari ekonomi underground adalah keterkaitannya dengan terorisme. Terorisme tidak hanya merupakan masalah keamanan dan ketakutan, tetapi terorisme terkait dengan ekonomi nasional dan global yang memiliki dampak ekonomi dan sosial (Putra, 2015). Ekonomi dan terorisme memiliki hubungan interaksional, di mana peran yang dimainkan oleh pemilik modal besar yang terdiri dari perusahaan-perusahaan internasional yang tersebar di seluruh dunia sarat dengan kepentingan politik (Putra, 2015).

Terorisme sangat merugikan negara-negara berkembang yang tidak akan pernah bangkit lagi karena telah lama bergabung dengan ekonomi dunia yang terdiri dari perusahaan-perusahaan raksasa yang mampu melakukan penelitian apa pun untuk keuntungan yang digali dan dibantu oleh bank, media cetak dan elektronik, spionase, pasar gelap, dan kadang-kadang ekonomi underground (Putra, 2015). Pergerakan uang dan emas telah dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar yang dapat seketika menghancurkan ekonomi suatu negara, apalagi negara berkembang yang lemah, dan tidak lagi dapat dianalisis dengan teori ekonomi konvensional (Putra, 2015).

Dalam konteks Indonesia, pendanaan terorisme seringkali melibatkan jalur-jalur tidak resmi melalui bawah tanah (underground) ketika akan melintasi daerah perbatasan (Dzikrina et al., 2015). Para pelaku terorisme mendapatkan pendanaan yang melibatkan underground banking dalam proses transaksinya, yang berguna untuk melatih anggota teroris baru, memalsukan berbagai dokumen, membayar suap, mendukung kepemilikan senjata api, dan membiayai keluarga mereka sendiri (Salbiah & Burdah, 2022).

5.2 Sistem Hawala sebagai Underground Banking

Salah satu instrumen keuangan underground yang sering dikaitkan dengan terorisme adalah sistem Hawala. Hawala merupakan sistem transfer nilai alternatif atau paralel, sehingga sering disebut sebagai "underground banking" (Kustana, 2017). Awalnya, jaringan Hawala menyediakan transfer uang yang aman bagi para pedagang yang bepergian di sepanjang Jalur Sutra di Asia berabad-abad yang lalu. Namun, setelah serangan teroris pada Pusat Perdagangan Dunia AS pada 11 September 2001, Hawala didefinisikan sebagai "sistem perbankan yang didirikan untuk terorisme" dan "sistem perbankan bawah tanah internasional" dalam pers internasional (Kustana, 2017).

Meskipun sering dikaitkan dengan budaya Muslim, tidak ada yang secara khusus dapat dikaitkan dengan tradisi Islam dalam praktik Hawala ini (Kustana, 2017). Hawala adalah sistem yang terbuka untuk semua pelanggan tanpa memandang kedekatan agama atau budaya mereka (Kustana, 2017). Namun demikian, dalam perspektif Islam, penggunaan sistem Hawala untuk tujuan-tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk kezaliman dan kerusakan.

Dalam konteks keuangan Islam yang lebih luas, Inggris bahkan telah berhasil menggunakan reformasi pajak terbatas untuk mengubah keuangan Islam dari industri rumahan underground menjadi sektor komersial multi-miliar pound yang diatur (Basri, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dengan regulasi yang tepat, aktivitas keuangan yang sebelumnya beroperasi di bawah tanah dapat ditarik ke dalam sistem formal yang lebih transparan dan akuntabel.

6. Dampak Ekonomi Underground terhadap Masyarakat Muslim

6.1 Dampak terhadap Kelompok Marginal

Ekonomi underground memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat Muslim. Di satu sisi, ekonomi underground dapat memberikan sumber penghidupan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke ekonomi formal. Beberapa ekonom berpendapat bahwa underground economy dapat meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup dalam situasi tertentu, biasanya bersifat terbatas (Putra, 2015). Namun di sisi lain, keterlibatan dalam ekonomi underground seringkali membawa risiko-risiko serius, termasuk keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan prostitusi.

Anak-anak jalanan dan kaum punk, misalnya, merupakan kelompok yang seringkali terpaksa terlibat dalam ekonomi underground karena keterbatasan akses mereka ke ekonomi formal. Adanya anak jalanan karena rendahnya ekonomi orang tua, ketidakharmonisan dalam keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, keluarga urban yang tidak memperoleh sumber ekonomi, dan persepsi yang keliru dari orang tua terhadap kedudukan anak menjadi faktor-faktor yang mendorong mereka ke jalanan (Setyobudi, 2017). Ironisnya, mayoritas anak jalanan di Indonesia beragama Islam namun memiliki pengetahuan keislaman yang sangat minim (Setyobudi, 2017).

Komunitas punk, yang lahir dari kelas-kelas pekerja yang mengalami masalah ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kriminalitas yang semakin meningkat, seringkali terlibat dalam aktivitas ekonomi informal dan underground (Wigati et al., 2021). Pada tahun 1970-an, Inggris mengalami masalah krisis ekonomi sehingga muncul perkembangan kapitalisme yang telah membuat pemerintah Inggris mengeksploitasi, menindas, dan menekan kelas pekerja, demi pemulihan ekonomi, yang kemudian melahirkan subkultur punk sebagai bentuk perlawanan (Wigati et al., 2021).

6.2 Narkoba sebagai Bagian dari Ekonomi Underground

Perdagangan narkoba merupakan salah satu komponen terbesar dari ekonomi underground yang memiliki dampak destruktif terhadap masyarakat Muslim. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Islam di Indonesia (Akhtabi & Riyanto, 2022). Komunitas underground, termasuk skena musik metal dan punk, seringkali dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan pornografi (Fawa'id, 2019).

Beberapa tokoh Islam memandang budaya underground yang mengonsumsi narkoba sebagai bagian dari Ghazwul Fikri atau invasi pikiran oleh Barat untuk merusak pemuda Muslim Indonesia (Fawa'id, 2019). Pandangan ini mendorong berbagai gerakan Islam untuk aktif melawan pengaruh negatif ekonomi underground, khususnya perdagangan narkoba, melalui berbagai program dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Terbentuknya komunitas Tasawuf Underground, misalnya, merupakan respons terhadap tingginya penyebaran narkoba di Tangerang Selatan (Akhtabi & Riyanto, 2022). Komunitas ini beranggotakan anak punk dan anak jalanan yang kemudian dibina melalui program-program keagamaan dan pemberdayaan ekonomi (Akhtabi & Riyanto, 2022). Program yang dilakukan komunitas tersebut meliputi program Jalan Pulang kepada Allah (program dengan pendekatan ritual keagamaan, seperti shalat, baca tulis Al-Qur'an, puasa sunnah, dan zikir) dan program Jalan Pulang kepada Orang Tua (kegiatan pemberdayaan secara sosial dan ekonomi) (Akhtabi & Riyanto, 2022).

7. Respons Islam terhadap Ekonomi Underground: Pemberdayaan Masyarakat

7.1 Dakwah Pemberdayaan sebagai Solusi

Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap permasalahan ekonomi underground melalui konsep dakwah pemberdayaan. Dakwah pemberdayaan sama dengan gerakan dakwah menuju transformasi sosial, yakni dakwah yang dijabarkan dalam gerakan pembebasan dari eksploitasi, dominasi, penindasan, serta ketidakadilan dalam berbagai aspeknya (Irkhami, 2014). Dari gerakan ini lahir dan membentuk masyarakat yang memiliki kecanggihan sosial.

Dakwah pemberdayaan biasanya bergerak dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan (Irkhami, 2014). Dalam konteks ekonomi underground, dakwah pemberdayaan berupaya untuk menarik individu-individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi underground ke dalam sistem ekonomi yang lebih formal, halal, dan produktif. Preaching is not enough to only teach religious education, but also economic and social empowerment so that punk and street children can emigrate totally (Irkhami, 2014).

Komunitas Tasawuf Underground merupakan salah satu contoh nyata dari dakwah pemberdayaan yang berhasil menjangkau kelompok-kelompok yang terlibat dalam ekonomi underground. Komunitas ini tidak hanya memberikan pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan ekonomi seperti barista, sablon, pangkas rambut, komputer, percetakan, desain grafis, dan bisnis online (Akhtabi & Riyanto, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas Tasawuf Underground berperan sangat signifikan dalam peningkatan kualitas skill kaum marginal melalui program pemberdayaannya (Nabila, 2023).

7.2 Pemberdayaan Wirausaha sebagai Alternatif Ekonomi Underground

Salah satu pendekatan paling efektif yang ditawarkan oleh komunitas-komunitas Islam dalam mengatasi ekonomi underground adalah pemberdayaan wirausaha. Komunitas Tasawuf Underground, misalnya, telah berhasil memberdayakan kaum marginal melalui keterampilan wirausaha sablon (Nabila, 2023). Hasil yang diperoleh anak binaan Tasawuf Underground melalui keterampilan wirausaha sablon meliputi: memiliki pengetahuan agama Islam yang baik dan benar, mendapatkan keterampilan sablon, menguasai keterampilan menyablon, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang tutor dalam bidang menyablon, memiliki peluang menjadi seorang wirausaha dalam bidang sablon (Nabila, 2023).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kemandirian ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata (Meirison, 2018). Dengan memberikan keterampilan wirausaha kepada kelompok-kelompok marginal, komunitas-komunitas Islam berupaya untuk menciptakan alternatif ekonomi yang halal dan produktif sebagai pengganti aktivitas ekonomi underground yang merugikan.

7.3 Peran Pesantren dalam Mengatasi Ekonomi Underground

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran penting dalam mengatasi dampak negatif ekonomi underground. Pesantren telah memainkan peran penting dalam pengembangan komunitas kelas menengah Muslim di Indonesia, dengan kontribusi yang sangat besar dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial (Raditya, 2021). Dengan menjadikan pesantren sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan, masyarakat sekitar, baik dari kalangan miskin, kaya, maupun kelas menengah, akan memandang dan menghormati institusi pesantren (Raditya, 2021).

Pesantren juga berperan dalam memberikan pendidikan ekonomi Islam yang komprehensif kepada santri-santrinya, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi halal dan dapat menghindari keterlibatan dalam aktivitas ekonomi underground yang haram. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pesantren berupaya untuk menciptakan generasi Muslim yang mandiri secara ekonomi dan tidak tergoda untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi underground.

8. Ekonomi Underground dalam Konteks Gerakan Islam Bawah Tanah

8.1 Gerakan Islam Underground dan Ekonomi

Terdapat dimensi lain dari ekonomi underground yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Islam yang beroperasi di luar jalur resmi. Berbagai kelompok keagamaan yang pada mulanya bergerak di bawah tanah (underground), atau setidaknya berkembang di kalangan terbatas, pada saat kejatuhan rezim Orde Baru muncul secara lebih terbuka untuk memperkuat basis massa dan memperluas jaringannya (Horsan, 2020). Salah satu kelompok yang memanfaatkan kejatuhan rezim Orde Baru adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Horsan, 2020).

HTI, sebagai organisasi Islam transnasional, memiliki pandangan yang unik tentang ekonomi politik Islam. Menurut HTI, sistem ekonomi Islam hanya dapat diwujudkan jika sistem politik yang berlaku selaras dengan ideologi Islam (Purwandani & Mulawarman, 2021). Tanpa sistem yang tepat, praktik ekonomi Islam hanya akan berada pada tingkat individu atau korporat (Purwandani & Mulawarman, 2021). Dengan demikian, HTI menyerukan perubahan "sistem ekonomi global" melalui konsep khilafah (Purwandani & Mulawarman, 2021).

Selama beroperasi sebagai organisasi underground dari tahun 1982 hingga 2000, HTI mengembangkan jaringan ekonomi dan sosial yang beroperasi di luar jalur resmi (Purwandani & Mulawarman, 2021). Pengalaman pahit HTI sebagai gerakan underground selama hampir dua dekade sangat mungkin memengaruhi pola gerakan mereka (Purwandani & Mulawarman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan Islam underground tidak hanya memiliki dimensi politik dan keagamaan, tetapi juga dimensi ekonomi yang signifikan.

8.2 Skena Musik Underground dan Ekonomi Islam

Skena musik underground di Indonesia juga memiliki dimensi ekonomi yang menarik untuk dikaji dari perspektif Islam. Skena underground dan termasuk metal di Indonesia selama ini telah menjadi tempat lahirnya perkumpulan lintas kelas, di mana semua orang bisa berpartisipasi dan ikut di dalamnya tanpa dibedakan ekonomi, pendidikan, dan agama (Fawa'id, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa skena underground memiliki potensi sebagai ruang ekonomi alternatif yang inklusif.

Komunitas Ujungberung Rebels, misalnya, merupakan komunitas musik metal yang mendeklarasikan bergerak di bawah tanah (underground) dalam hal strategi pemasaran DVD dan vinyl record (piringan hitam) atau dikenal dengan istilah indie label (Fawaid, 2017). Perkumpulan berbentuk komunitas ini menetralisasi atau merelatifkan perbedaan akibat berbeda jenis kelamin, status sosial ekonomi, tingkat jenjang pendidikan, dan sebagainya (Fawaid, 2017). Musik metal sebagai minoritas sadar bahwa musiknya bukan hal yang menguntungkan bagi major label, yang kemudian mengharuskan mereka bergerak secara mandiri untuk menghidupi ekosistemnya (Fawaid, 2017).

Ketika metal Islam lahir di Indonesia, pola identitas dalam metal juga ikut berubah (Fawa'id, 2019). Islam di Indonesia tidak hanya menjadi wacana politik semata, akan tetapi menjadi gaya hidup seperti spiritual, budaya, dan ekonomi (Fawa'id, 2019). Hal itu terlihat ketika banyaknya ruang publik baru yang diartikulasi Islam, seperti pada film, majalah, buku-buku Islami, dan pada saat bersamaan budaya pop Muslim ikut berkembang pesat terutama melalui musik populer (Fawa'id, 2019). Fenomena ini menunjukkan bagaimana Islam mampu mentransformasi ekonomi underground skena musik menjadi ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

9. Reformasi Ekonomi Islam sebagai Solusi terhadap Ekonomi Underground

9.1 Pengembangan Ekonomi Syariah

Salah satu solusi utama yang ditawarkan Islam terhadap permasalahan ekonomi underground adalah pengembangan sistem ekonomi syariah yang komprehensif. Partisipasi kelompok Islam pada wilayah ekonomi pascatumbangnya Orde Baru dapat dilihat dari pengembangan bank syariah dan unitnya yang lebih kecil seperti Baitul Mal Wattamawil (Pratiwi & Suryani, 2021). Perbankan syariah yang mulanya dilembagakan hanya oleh Bank Muamalat Indonesia, kini dioperasikan oleh bank-bank konvensional (Pratiwi & Suryani, 2021).

Pengembangan ekonomi syariah yang inklusif merupakan kunci untuk menarik aktivitas ekonomi underground ke dalam sistem formal yang halal dan produktif. Dengan menyediakan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah kepada masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok marginal yang selama ini terpaksa mengandalkan sistem keuangan underground, ekonomi syariah dapat menjadi alternatif yang lebih baik dan lebih adil.

Dalam konteks UMKM, inklusi keuangan dan modal secara parsial berpengaruh terhadap sustainability usaha UMKM (Dakwah dan Pemberdayaan, 2021). Dengan tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi, ketersediaan akses keuangan di masyarakat semakin meningkat (Dakwah dan Pemberdayaan, 2021). Hal ini penting karena banyaknya masyarakat yang menggeluti usaha informal yang sering disebut dengan sektor informal, extra legal sector, atau underground economy (Dakwah dan Pemberdayaan, 2021).

9.2 Pan-Islamisme dan Solusi Ekonomi Global

Dari perspektif yang lebih luas, beberapa pemikir Islam menawarkan konsep Pan-Islamisme sebagai solusi terhadap permasalahan ekonomi global, termasuk ekonomi underground. Jamaluddin Al-Afghani, dengan reformasi Islamnya, menekankan perlunya dunia Islam untuk bersatu bersama melawan kekuatan-kekuatan asing dalam wadah Pan-Islamisme, karena sumber kelemahan dunia Islam adalah lemahnya solidaritas umat Muslim (Nizami et al., 2023). Umat Muslim harus bersatu baik dalam hal politik maupun ekonomi untuk menghadapi tantangan-tantangan global, termasuk ekonomi underground yang merugikan (Nizami et al., 2023).

Pemikiran ekonomi politik Islam harus dipelajari dengan pandangan dunia dan epistemologinya sendiri. Namun di sisi lain, kita tidak dapat menyangkal peran dan posisi ilmu politik dan ekonomi sekarang dalam proses pengembangan ilmu politik ekonomi Islam (Nizami et al., 2023). Tujuan intervensi negara dalam ekonomi melalui kebijakan publik Islam adalah ketersediaan pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara (Nizami et al., 2023), yang pada gilirannya akan mengurangi insentif bagi masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi underground.

9.3 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqashid syariah menyediakan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk menilai berbagai aspek ekonomi underground dari perspektif Islam. Ketika negara merumuskan kebijakan ekonomi, ia seringkali terjebak dalam neo-liberalisme dan jauh dari prinsip-prinsip Islam (Gafallo, 2022). Dari perspektif maqashid syariah, kebijakan ekonomi yang baik harus mampu menjaga dan melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Aktivitas ekonomi underground yang melibatkan perdagangan narkoba, misalnya, jelas bertentangan dengan maqashid syariah karena merusak akal dan jiwa manusia. Demikian pula, praktik riba dalam sistem keuangan underground bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dalam maqashid syariah. Sebaliknya, aktivitas ekonomi informal yang dilakukan oleh masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar yang diperbolehkan dan bahkan perlu didukung melalui program-program pemberdayaan ekonomi Islam.

10. Studi Kasus: Komunitas-Komunitas Islam dalam Mengatasi Ekonomi Underground

10.1 Komunitas Tasawuf Underground

Komunitas Tasawuf Underground merupakan salah satu contoh paling menarik dari upaya Islam dalam mengatasi dampak negatif ekonomi underground. Komunitas ini didirikan oleh Ustadz Halim Ambiya, seorang dosen perguruan tinggi di Jakarta yang terpanggil membuat pergerakan mengaji di jalanan (Pratiwi & Suryani, 2021). Tujuan dari adanya komunitas Tasawuf Underground adalah untuk mengenalkan kembali agama, serta mengubah stigma masyarakat terhadap anak punk dan kehidupan jalanan (Pratiwi & Suryani, 2021).

Komunitas ini rutin menggelar pengajian dan pembelajaran agama Islam di daerah Tebet, Jakarta Selatan (Pratiwi & Suryani, 2021). Gerakan Tasawuf Underground berawal dari kekhawatiran terhadap anak-anak punk jalanan yang terlibat dalam berbagai aktivitas negatif, termasuk aktivitas ekonomi underground yang merugikan seperti perdagangan narkoba (Pratiwi & Suryani, 2021). Dengan hadirnya Komunitas Tasawuf Underground, tujuannya adalah untuk memberdayakan anak punk jalanan karena ingin mengikis stigma negatif yang terlanjur disematkan oleh masyarakat dengan memperdalam agama dan juga melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya (Wigati et al., 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan pada anak punk dan anak jalanan setelah dibina melalui komunitas Tasawuf Underground (Irkhami, 2014). Mereka yang dibina sudah menjadi "brosur hidup" Tasawuf Underground dalam menyiarkan Islam dengan maksud menyadarkan anak jalanan yang memiliki kesempatan yang sama dengan manusia lainnya dalam hal harapan hidup dengan pendekatan humanis kekeluargaan dan tidak memaksa (Nabila, 2023).

10.2 Komunitas Punk Hijrah

Selain Tasawuf Underground, terdapat pula komunitas-komunitas lain yang berupaya untuk menarik individu-individu yang terlibat dalam ekonomi underground ke dalam kehidupan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Komunitas punk hijrah, misalnya, merupakan gerakan yang mampu melahirkan sebuah gerakan sosial dengan basis keagamaan (Irkhami, 2018). Gerakan komunitas punk hijrah telah membangun identitas baru, yakni sebagai pemuda beragama yang mendekatkan diri pada Islam dan menjadi pribadi yang bermanfaat (Irkhami, 2018).

Komunitas punk hijrah memiliki maksud menjadikan anak punk agar mengenal Islam dengan tiga strategi pendekatan utama: strategi psikodinamika yang melibatkan emosional dan faktor kognitif dalam mempersuasif; strategi sosiokultural yang memanfaatkan faktor lingkungan yakni dengan hubungan pertemanan yang terjalin antara pengurus untuk berdakwah; dan strategi konstruksi makna yang lebih memfokuskan kepada memberikan pemahaman dengan menyederhanakan dalam menyampaikan pesan persuasifnya dengan analogi yang dapat dimengerti (Irkhami, 2018).

Model alternatif pembentukan dan pemberdayaan komunitas Punk Hijrah terdiri dari dua jenis kegiatan, yakni memberikan penyuluhan keagamaan dan memberdayakan status ekonomi (Irkhami, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa komunitas-komunitas Islam tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek ekonomi dalam upaya mereka untuk mengatasi dampak negatif ekonomi underground.

10.3 Komunitas Heavenholic

Komunitas musik metal Heavenholic di Bandung merupakan contoh lain dari upaya Islam dalam mentransformasi skena underground yang seringkali dikaitkan dengan aktivitas ekonomi negatif. Komunitas Heavenholic merupakan perkumpulan orang-orang yang menyukai musik black metal beraliran underground, di mana orang-orangnya jauh dari ajaran agama Islam dan hanya mengenal musik keras, narkoba, free-seks, dan sebagainya yang jauh dari ajaran agama Islam (Ekawati, 2020). Dengan adanya pembinaan keagamaan, komunitas ini berhasil mengubah orientasi anggotanya dari aktivitas-aktivitas negatif ke arah yang lebih positif dan produktif.

Musik underground dijadikan sebagai media dakwah dan membawa orang-orang yang mengikuti Black Metal aliran underground untuk kembali ke jalan yang lurus dengan cara mengubah lirik musiknya ke dalam lirik nuansa Islami namun tetap dengan aliran musik underground-nya (Ekawati, 2020). Hasil dari pembinaan keagamaan di komunitas musik metal Heavenholic cukup berhasil, dilihat dari perubahan sikap para anggota khususnya dalam beribadah, menghasilkan produk-produk Islami, menggunakan lirik-lirik Islami, serta mengandung syiar dakwah (Ekawati, 2020).

11. Tantangan dan Prospek

11.1 Tantangan dalam Mengatasi Ekonomi Underground

Mengatasi ekonomi underground dari perspektif Islam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pertama, terdapat tantangan struktural berupa ketidakadilan sistem ekonomi global yang mendorong berkembangnya ekonomi underground. Gerakan uang dan emas yang dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dapat seketika menghancurkan ekonomi suatu negara berkembang (Putra, 2015), sehingga masyarakat terpaksa mencari alternatif ekonomi di luar jalur formal.

Kedua, terdapat tantangan sosial-budaya berupa stigma negatif yang melekat pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam ekonomi underground. Pandangan negatif sudah melekat pada diri punk terutama punk yang berada di jalanan, yang dianggap sebagai perilaku yang menyimpang yang identik dengan sebuah hidup bebas, seks bebas, narkoba, dan minum-minuman beralkohol (Wigati et al., 2021). Stigma ini menyulitkan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Islam.

Ketiga, terdapat tantangan regulasi berupa keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi dan mengatur aktivitas ekonomi underground. Ekonomi underground melakukan aktivitas-aktivitas klandestin yang tidak dapat secara resmi terdeteksi (Putra, 2015), sehingga sulit untuk diatur dan dikendalikan melalui kebijakan pemerintah semata.

11.2 Prospek Pengembangan Ekonomi Islam sebagai Alternatif

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat prospek yang menjanjikan bagi pengembangan ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap ekonomi underground. Seiring dengan gelombang peningkatan pendapatan ekonomi yang semakin membaik dan berdampak pada pertumbuhan kelas menengah Muslim baru (Suprapto, 2014), terdapat peluang yang semakin besar untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan mampu menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Gerakan hijrah yang menggunakan media sosial mampu membingkai dan merebut makna baru sebagai upaya transformasi diri dari kehidupan yang kurang Islami menjadi lebih Islami (Suprapto, 2014). Gerakan hijrah juga mampu menyerap aspirasi populer di kalangan anak-anak muda perkotaan yang mengalami moral panic (Suprapto, 2014). Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mentransformasi aktivitas ekonomi underground menjadi aktivitas ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui pendekatan dakwah yang kreatif dan inovatif.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital juga membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi Islam yang inklusif. Indonesia masih sangat rawan dengan berbagai praktik kegiatan underground economy yang umumnya dilakukan dalam bentuk tunai (Fuadi, 2022). Pengurangan transaksi tunai diharapkan akan meminimalisasi kejahatan kriminal serta menekan potensi kehilangan angka yang terekam dalam PDB (Fuadi, 2022). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam ekosistem ekonomi digital, terdapat peluang untuk menarik aktivitas ekonomi underground ke dalam sistem formal yang lebih transparan dan akuntabel.

12. Kesimpulan

Ekonomi underground merupakan fenomena kompleks yang memiliki berbagai dimensi dan implikasi, baik dari perspektif ekonomi maupun dari perspektif Islam. Dari perspektif Islam, ekonomi underground yang melibatkan aktivitas-aktivitas ilegal dan merugikan seperti perdagangan narkoba, prostitusi, riba, dan berbagai bentuk penipuan ekonomi lainnya jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid syariah (Gafallo, 2022; Putra, 2015; Ramadhani & Rosa, 2024).

Namun demikian, Islam juga mengakui adanya nuansa dalam memandang ekonomi underground. Tidak semua aktivitas ekonomi informal yang tidak tercatat secara resmi serta-merta dianggap haram dalam Islam. Yang menjadi persoalan utama adalah ketika aktivitas ekonomi underground melibatkan unsur-unsur yang diharamkan atau merugikan masyarakat secara luas (Putra, 2015; Saragih et al., 2023).

Respons Islam terhadap ekonomi underground tidak hanya bersifat normatif-larangan, tetapi juga bersifat konstruktif-pemberdayaan. Berbagai komunitas Islam, seperti Tasawuf Underground, komunitas punk hijrah, dan komunitas Heavenholic, telah menunjukkan bahwa pendekatan dakwah pemberdayaan yang menggabungkan pembinaan keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi dampak negatif ekonomi underground (Akhtabi & Riyanto, 2022; Ekawati, 2020; Irkhami, 2014, 2018; Nabila, 2023).

Pada akhirnya, solusi komprehensif terhadap permasalahan ekonomi underground dari perspektif Islam memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup: pengembangan sistem ekonomi syariah yang inklusif dan mampu menjangkau kelompok-kelompok marginal; penguatan program-program dakwah pemberdayaan yang menggabungkan pembinaan keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi; reformasi kebijakan perpajakan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; serta pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berbasis nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik ini, diharapkan aktivitas ekonomi underground yang merugikan dapat diminimalisasi, sementara aktivitas ekonomi informal yang produktif dapat ditarik ke dalam sistem formal yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

Akhtabi, P. M., & Riyanto, E. D. (2022). Antara santet, sacrifice, dan djiwo: Hakikat eksistensi kejawen black metal. Satwika Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 6(1), 1–12. https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20315

Basri, M. R. (2023). Gejala hijrah di Indonesia: Transformasi dari Islamisme fundamentalis menuju Islamisme populer. Maarif, 17(2), 31–51. https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.193

Dakwah dan Pemberdayaan: Strategi pengembangan masyarakat Islam melalui komunitas Tasawuf Underground terhadap anak punk dan anak jalanan. (2021). Indonesian Journal of Social Responsibility, 3(2), 83–94. https://doi.org/10.36782/ijsr.v2i2.81

Dzikrina, A., Supriadi, U., & Fakhruddin, A. (2015). Pembinaan keagamaan pada komunitas musik metal Heavenholic (Studi kasus di Heavenholic Bandung). Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education, 2(2), 161. https://doi.org/10.17509/t.v2i2.3453

Ekawati, D. (2020). Migrasi dan problematika minoritas Muslim Thailand. Hikmah Journal of Islamic Studies, 15(1), 51. https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i1.125

Fauzi, I. (2022). Pemberdayaan kaum marginal melalui keterampilan wirausaha sablon (Studi analisis deskriptif di Komunitas Tasawuf Underground). Jurnal Syntax Admiration, 3(3), 607–625. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.412

Fawaid, Ah. (2017). Qadimisme versus Jadidisme dan dinamika ulama di Asia Tengah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 1–21. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.1-21

Fawa'id, M. R. (2019). Masyarakat Madani dan tantangan radikalisme. Journal of Islamic Civilization, 1(2), 130–142. https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1312

Fuadi, M. A. (2022). Perspectives on Islam and prostitution: A historical study of prostitution practices and arguments of social fiqh reason. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 7(1), 88–110. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2219

Gafallo, M. F. Y. (2022). Relasi aktor dan digitalisasi pencegahan penyuluhan narkoba. Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam, 13(02), 127–146. https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2594

Horsan, F. F. (2020). Dakwah dalam budaya Nu Ham Tua' di Amarasi NTT. El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 1(01), 61–78. https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i01.50

Irkhami, N. (2014). The economic-political concept of Hizbut Tahrir Indonesia: Reflection on the early Islamic thoughts. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 4(1), 105. https://doi.org/10.18326/ijims.v4i1.105-134

Irkhami, N. (2018). Political Islam and the global economy. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(2), 407–432. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.2.433-459

Kustana, T. (2017). Islamic terrorism in Indonesia: Addressing government strategies and Muslim population. Jurnal Pertahanan: Media Informasi Tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity Nasionalism dan Integrity, 3(2), 77. https://doi.org/10.33172/jp.v3i2.145

Meirison, M. (2018). Retraction: Global economic terrorism, forms and their impacts. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 133. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1066

Nabila, N. H. P. (2023). Problematika stigma buruk dan intoleransi anak "punk." Jurnal Kommunity Online, 3(2), 165–176. https://doi.org/10.15408/jko.v3i2.30992

Nizami, A. G., Hidayah, A. R., & Hidayatulloh, H. (2023). Inappropriate behavior in buying and selling usernames on Twitter: An Islamic law perspective. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 309–334. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_04

Pratama, A. N. (2022). Tasawuf Underground: Menumbuhkan self-awareness anak jalanan dalam kesadaran melaksanakan ibadah. Syntax Idea, 4(10), 1471–1482. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1975

Pratiwi, S. A., & Suryani, F. I. (2021). Dinamika religiositas pada pengikut komunitas punk. Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, 1(1), 71–98. https://doi.org/10.22515/literasi.v1i1.3258

Purwandani, A., & Mulawarman, A. D. (2021). Mental accounting sebagai bentuk praktik akuntansi pinjaman dana. Imanensi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 6(1), 55–64. https://doi.org/10.34202/imanensi.6.1.2021.55-64

Putra, M. U. M. (2015). Konsep pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Medan. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.220

Raditya, A. (2021). Membunuh tradisi: Adegan musik metal dan subkultur Madura. Jurnal Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 22(1), 31–42. https://doi.org/10.33319/sos.v22i1.77

Ramadhani, D. E., & Rosa, D. V. (2024). Fashion skena: Kontestasi tampilan kaum muda di coffee shop Jember. Jurnal Studi Pemuda, 12(1), 66. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.92966

Rosidi, R., Nasution, N. A., Mubasit, M., & Solihin, M. I. (2023). Strategi dan implementasi komunikasi dakwah persuasif di komunitas punk hijrah Bandar Lampung. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 23(1), 21–36. https://doi.org/10.15575/anida.v23i1.22698

Salbiah, R., & Burdah, I. (2022). Fenomena perkembangan musik kontemporer di Arab. An-Nahdah Al-Arabiyah, 2(2), 170–185. https://doi.org/10.22373/nahdah.v2i2.1789

Saragih, H. M., Agustiani, N., & Lestari, D. (2023). Respon anak punk terhadap stigma sosial masyarakat melalui komunitas Tasawuf Underground. Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 7(2), 731–760. https://doi.org/10.47313/jkik.v7i2.2970

Setyobudi, I. (2017). Budaya perlawanan di ranah seni Indonesia: Produksi-diri masyarakat, habitus, komodifikasi. Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi & Antropologi, 1(1), 102. https://doi.org/10.20961/habitus.v1i1.18862

Sholihin, M. (2020). Ekonomi Indonesia, Islamikah? Economic Islamicity Index (EI²) Indonesia dalam perspektif maqashid syariah. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 325–365. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3179

Sujudi, A. (2025). Hibridisasi heavy metal dan Islam: Transformasi band metal sebagai lahirnya metal Islam di Indonesia. Intermestic: Journal of International Studies, 4(2), 200–221. https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n2.6

Suprapto, S. (2014). Paham keagamaan dosen PAI Universitas Pasundan Bandung. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 12(3). https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i3.96

Wigati, S., Sholihuddin, Muh., & Azman, N. A. (2021). Tax amnesty in law number 11 of 2016 seen from the perspective of fiqh al-darībah (taxation in Islam). Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 11(2), 173–196. https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.173-196