00415 - Ekonomi Biru Perspektif Islam: Kajian Komprehensif

Abstrak

Ekonomi biru dari perspektif Islam merupakan konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi, ekologi, dan teologi Islam dalam satu kerangka pembangunan yang holistik. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep ekonomi biru dari perspektif Islam, meliputi definisi dan prinsip-prinsip dasarnya, landasan teologis dalam Al-Qur'an dan Sunnah, instrumen keuangan Islam yang relevan, serta tantangan dan peluang implementasinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur sistematis terhadap berbagai sumber akademis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memberikan landasan teologis yang kuat melalui konsep-konsep seperti khalifah, istikhlaf, maqashid al-syariah, dan Fiqh al-Bi'ah. Instrumen keuangan Islam seperti blue sukuk, blue waqf, zakat, infaq, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek ekonomi biru yang berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya tata kelola, dampak perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, serta keterbatasan teknologi dan kapasitas. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekonomi biru dari perspektif Islam bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan demi kemaslahatan generasi kini dan mendatang.

Kata Kunci: ekonomi biru, perspektif Islam, keuangan Islam, blue sukuk, blue waqf, maqashid al-syariah, pembangunan berkelanjutan

Abstract

The blue economy from an Islamic perspective is a concept that integrates economic, ecological, and Islamic theological principles within a holistic development framework. This article aims to comprehensively examine the blue economy concept from an Islamic perspective, encompassing its definitions and fundamental principles, theological foundations in the Quran and Sunnah, relevant Islamic financial instruments, as well as the challenges and opportunities of its implementation in the context of sustainable development. A systematic literature review of various relevant academic sources was employed as the research method. The findings indicate that the Quran and Sunnah provide strong theological foundations through concepts such as khalifah, istikhlaf, maqashid al-shariah, and Fiqh al-Bi'ah. Islamic financial instruments such as blue sukuk, blue waqf, zakat, infaq, and sadaqah hold significant potential to support the financing of sustainable blue economy projects. Nevertheless, implementation still faces challenges including weak governance, climate change impacts, social inequality, and limited technology and capacity. This article concludes that the blue economy from an Islamic perspective is not merely an economic concept, but rather a manifestation of humanity's responsibility as Allah's khalifah on earth to manage natural resources, including the oceans, wisely, justly, and sustainably for the benefit of present and future generations.

Keywords: blue economy, Islamic perspective, Islamic finance, blue sukuk, blue waqf, maqashid al-shariah, sustainable development

1. Pendahuluan

Ekonomi biru (blue economy) telah menjadi salah satu konsep pembangunan yang paling banyak diperbincangkan dalam wacana global kontemporer. Konsep ini merujuk pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sembari menjaga kesehatan ekosistem laut (Islam et al., 2024; Mondal et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas, ekonomi biru tidak sekadar berbicara tentang eksploitasi sumber daya laut, melainkan mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu (Huang et al., 2022; Oyenuga, 2021).

Dari perspektif Islam, konsep ekonomi biru memiliki relevansi yang sangat mendalam. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola sumber daya alam, termasuk lautan dan segala isinya (Samad, 2021; Sultoni et al., 2024). Al-Qur'an secara eksplisit menyebut laut (al-Bahr dan al-Yam) sebagai anugerah Allah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggung jawab (Sultoni et al., 2024). Konsep khalifah (wakil Allah di bumi), istikhlaf (amanah pengelolaan bumi), dan maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) menjadi landasan teologis yang kuat bagi pengembangan ekonomi biru dalam bingkai Islam (Latifah, 2024; Sultoni et al., 2024).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep ekonomi biru dari perspektif Islam, meliputi definisi dan prinsip-prinsip dasarnya, landasan teologis dalam Al-Qur'an dan Sunnah, instrumen keuangan Islam yang relevan, serta tantangan dan peluang implementasinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

2. Definisi dan Konsep Ekonomi Biru

2.1 Pengertian Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep yang relatif baru, namun telah mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia. Secara umum, ekonomi biru didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut (Islam et al., 2024; Sarker et al., 2019). Bank Dunia mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, serta pelestarian ekosistem laut (Hanifa et al., 2024).

Istilah "ekonomi biru" pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Belgia Gunter Pauli, yang menyebutnya sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara efektif dan terencana untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan modal sosial, sembari melestarikan ekosistem yang ada (Hossain, 2019). Dalam bukunya, Pauli menyatakan bahwa ekonomi biru akan membutuhkan 10 tahun untuk menghasilkan 100 inovasi yang akan menciptakan 10 juta lapangan kerja (Blue Economy and the Prospect of Seaweed in Bangladesh, 2020). Konsep ini kemudian berkembang menjadi sebuah kerangka kebijakan makroekonomi di mana inovasi ramah lingkungan diterapkan untuk produksi barang dan jasa kelautan yang berkelanjutan demi kesejahteraan sosial (Sarkar, 2022).

Berbagai institusi internasional mendefinisikan ekonomi biru dengan penekanan yang sedikit berbeda. Di Australia, ekonomi biru berarti industri kelautan tradisional dan yang sedang berkembang, sementara di India, ekonomi biru merujuk pada kegiatan ekonomi yang bergantung pada ekosistem laut atau dasar laut (Sarkar, 2022). Secara umum, ekonomi biru mencakup wilayah pesisir dan laut dalam, dan merupakan konsep kebijakan strategis yang meneruskan prinsip-prinsip dasar ekonomi hijau melalui pengenalan teknologi inovatif kelautan yang diharapkan dapat menciptakan arus kas baru dan lapangan kerja baru, sambil mempertahankan keseimbangan dinamis antara pertumbuhan dan konservasi (Sarkar, 2022).

2.2 Ruang Lingkup Ekonomi Biru

Ekonomi biru mencakup spektrum yang sangat luas dari sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan laut dan pesisir. Sektor-sektor tradisional seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi maritim berdampingan dengan sektor-sektor baru dan yang sedang berkembang seperti energi terbarukan lepas pantai, akuakultur, ekstraksi dasar laut, bioteknologi kelautan, dan bio-prospeksi (Oyenuga, 2021). Dalam konteks Bangladesh, misalnya, pemerintah telah mengidentifikasi 26 sektor untuk mengeksploitasi sumber daya laut, di mana perikanan laut merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan (Islam et al., 2024).

Sektor-sektor potensial dalam ekonomi biru meliputi: mariculture (budidaya laut), penangkapan ikan laut dalam, bioteknologi kelautan, energi kelautan, koneksi kabel bawah laut, pariwisata bahari, transportasi maritim, dan pertambangan laut (Sarkar, 2022). Selain itu, sumber daya biologis seperti ikan, moluska, krustasea, dan rumput laut juga menjadi komponen penting dalam ekonomi biru (Islam et al., 2024). Rumput laut, misalnya, memiliki potensi yang sangat besar sebagai komoditas akuakultur yang dapat mendukung ekonomi biru secara berkelanjutan (Ahmed et al., 2022; Md. S. Islam et al., 2023).

2.3 Perbedaan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Ekonomi biru dan ekonomi hijau sering kali dibahas secara bersamaan karena keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau bertujuan untuk mendukung pembangunan lingkungan (pro-environment) yang memengaruhi perkembangan sistem ekonomi menuju ekonomi yang ramah lingkungan, sementara ekonomi biru mendukung konsep blue ocean (lautan biru) dan blue sky (langit biru) (Latifah, 2024). Pertumbuhan biru (blue growth) merupakan perluasan dari strategi kebijakan berbasis darat yang disebut pertumbuhan hijau (green growth) (Figueiredo & Rotaru, 2022).

Menurut European Environment Agency (EEA), interpretasi sistem ekonomi hijau dan biru mengakui keterkaitan antara ekosistem, ekonomi, dan kesejahteraan manusia (Aassouli & Rasid, 2022). Keduanya saling melengkapi: ekonomi biru, yang melengkapi ekonomi hijau, dapat memastikan pemisahan pembangunan ekonomi dari penggunaan intensif sumber daya tak terbarukan, dan bersama-sama keduanya dapat mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik (Figueiredo & Rotaru, 2022).

3. Landasan Teologis Ekonomi Biru dalam Islam

3.1 Al-Qur'an dan Laut

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap laut dan sumber daya kelautan. Penelitian yang dilakukan oleh Sultoni et al. menemukan bahwa dari perspektif Al-Qur'an, konsep maritim dengan wawasan ekonomi biru merupakan pendekatan integral, di mana pemanfaatan sumber daya laut yang disebut sebagai al-Bahr dan al-Yam dalam Al-Qur'an perlu mengintegrasikan beberapa aspek yang saling berkaitan dalam urusan maritim (Sultoni et al., 2024). Pengurangan salah satu aspek maritim dapat mengakibatkan ketidakefektifan dalam menangani kompleksitas masalah maritim secara keseluruhan (Sultoni et al., 2024).

Kerangka yang digunakan dalam memahami ekonomi biru dari perspektif Al-Qur'an mencakup tiga aspek utama. Pertama, aspek Akidah: manusia dipandang sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas alam semesta yang Allah kuasai. Kedua, aspek Syariah: kegiatan pemanfaatan sumber daya alam maritim harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, aspek Akhlak: peningkatan dengan inovasi adaptif untuk efisiensi sumber daya alam, distribusi yang adil, dan konsumsi yang tidak merusak atau membuang-buang sumber daya alam (Sultoni et al., 2024).

3.2 Konsep Khalifah dan Istikhlaf

Salah satu konsep teologis yang paling fundamental dalam Islam yang relevan dengan ekonomi biru adalah konsep khalifah (wakil/pengelola) dan istikhlaf (amanah pengelolaan). Dalam perspektif Islam, manusia diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola bumi dan segala isinya, termasuk lautan, dengan penuh tanggung jawab (Latifah, 2024; Sultoni et al., 2024). Konsep istikhlaf secara sadar mempercayakan manusia dengan tanggung jawab untuk mengelola bumi, sementara konsep taklif (kewajiban ilahi) mewajibkan manusia (mukallaf) untuk memelihara dan mencegah kerusakan lingkungan sebagai kewajiban suci (Latifah, 2024).

Pemahaman yang keliru tentang mandat Allah kepada manusia perlu diluruskan melalui lensa istikhlaf, yang memandang manusia bukan sebagai penguasa alam yang bebas mengeksploitasi, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab (Latifah, 2024). Dalam konteks ekonomi biru, prinsip ini mengimplikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tidak berlebihan, dan selalu mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

3.3 Fiqh al-Bi'ah: Hukum Islam tentang Lingkungan

Fiqh al-Bi'ah merupakan regulasi norma hukum Islam yang mengatur perilaku dan tindakan manusia terkait dengan pelestarian lingkungan (Latifah, 2024). Dalam konteks ekonomi biru, Fiqh al-Bi'ah memberikan panduan tentang bagaimana sumber daya laut seharusnya dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kajian tentang Fiqh al-Bi'ah dalam konteks ekonomi biru menghasilkan beberapa temuan penting: ekonomi biru mencakup prinsip Zero Waste (nol limbah), perlindungan ekosistem, promosi kebersihan dan keramahan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong inklusivitas sosial dan penciptaan lapangan kerja (Latifah, 2024).

Prinsip-prinsip Fiqh al-Bi'ah dalam ekonomi biru sejalan dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah) yang mencakup perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam dimensi lingkungan, maqashid al-syariah menuntut agar aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya (Haq & Wahab, 2019; Latifah, 2024).

3.4 Maqashid al-Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Maqashid al-syariah sebagai tujuan-tujuan utama hukum Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari ekonomi biru. Tujuan utama hukum Islam secara luas adalah "untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia yang terletak pada perlindungan iman (din), diri manusia (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal)" (Ismail & Rasid, 2022). Kelima tujuan ini secara langsung berkaitan dengan dimensi-dimensi pembangunan berkelanjutan: sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Tujuan ekonomi Islam yang diatur oleh syariah melampaui sekadar keuntungan materi untuk mencakup empat tujuan utama: keuntungan dalam dimensi material dan non-material, pertumbuhan yang berkelanjutan, keberlanjutan jangka panjang, dan pada akhirnya, rida Allah (Latifah, 2024). Visi yang lebih luas ini menantang perusahaan dan pelaku bisnis untuk mengejar tidak hanya keuntungan material, tetapi juga manfaat non-material bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal mereka (Latifah, 2024).

3.5 Islam dan Etika Lingkungan

Islam memiliki etika lingkungan yang kaya dan komprehensif yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi biru. Sikap terhadap lingkungan secara intelektual diperkuat dan dikodifikasikan oleh ajaran agama Islam yang berkaitan dengan dunia ciptaan dan kewajiban semua Muslim untuk menghormati dan menggunakan alam dengan benar (Petherbridge et al., 2021). Islam mengartikulasikan berbagai konsep yang tercermin dalam narasi ilmiah dan ideologi kontemporer yang berkaitan dengan ekologi, etika lingkungan, dan pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan (Petherbridge et al., 2021).

Dalam pendekatan Islam terhadap kehidupan hijau yang berkelanjutan, Islam mengajarkan hidup dalam kedamaian dan harmoni dengan alam (Alam et al., 2023). Islam dan ekonomi hijau (serta biru) bersatu dalam hal ini, yang dapat dibuktikan dengan perhatian besar yang diberikan Al-Qur'an bahwa keberadaan Allah bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam semesta dan semua ciptaan-Nya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan (Alam et al., 2023). Prinsip mizan (keseimbangan) dan maslahah (kemaslahatan umum) menjadi pilar etika lingkungan dalam Islam yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi biru (Alam et al., 2023).

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Biru dalam Perspektif Islam

4.1 Keadilan dan Inklusivitas Sosial

Salah satu prinsip utama ekonomi biru dari perspektif Islam adalah keadilan dan inklusivitas sosial. Islam memerintahkan para pelaku bisnis untuk memprioritaskan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka (Sultoni et al., 2024). Meskipun Islam mengakui kepemilikan pribadi atas harta, kepemilikan individu ini disertai dengan pembatasan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial (Sultoni et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi biru, prinsip keadilan sosial ini sangat relevan mengingat banyak komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Kajian tentang ekonomi biru dan keadilan sosial menunjukkan bahwa keadilan sosial sering kali diabaikan dalam inisiatif ekonomi biru dan pertumbuhan biru di tingkat nasional, yang menyebabkan atau mempercepat proses perampasan pesisir dan laut, penggusuran, perampasan, dan pengucilan yang sangat berdampak pada mata pencaharian komunitas pesisir yang terpinggirkan, khususnya nelayan skala kecil (Das, 2023). Islam, dengan prinsip keadilannya yang kuat, menentang praktik-praktik semacam ini dan menuntut distribusi manfaat yang adil dari sumber daya laut.

4.2 Keberlanjutan dan Konservasi Ekosistem

Prinsip keberlanjutan merupakan inti dari ekonomi biru, dan Islam memberikan landasan teologis yang kuat untuk prinsip ini. Konsep khalifah mengimplikasikan bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam untuk generasi mendatang (Latifah, 2024; Sultoni et al., 2024). Dalam konteks ekonomi biru, ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya laut harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya tersebut untuk generasi mendatang.

Ekonomi biru bertujuan untuk mencapai ekonomi laut yang berkelanjutan melalui penggunaan sumber daya laut dan pesisir yang seimbang tanpa membahayakan kesehatan dan ketahanannya (Hossain, 2019). Prinsip ini selaras dengan ajaran Islam tentang larangan israf (pemborosan) dan fasad (kerusakan) di muka bumi. Al-Qur'an secara tegas melarang kerusakan di muka bumi (Q.S. Al-A'raf: 56), yang dalam konteks ekonomi biru dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap praktik-praktik yang merusak ekosistem laut seperti penangkapan ikan berlebihan (overfishing), polusi laut, dan pengembangan pesisir yang tidak terencana (Bhuyan et al., 2021; Sultoni et al., 2024).

4.3 Zero Waste dan Efisiensi Sumber Daya

Prinsip Zero Waste (nol limbah) merupakan salah satu karakteristik utama ekonomi biru dari perspektif Fiqh al-Bi'ah (Latifah, 2024). Prinsip ini sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang larangan pemborosan (israf) dan perintah untuk menggunakan sumber daya secara efisien. Dalam konteks keuangan Islam, konsep Zero Waste Accounting telah diusulkan sebagai model akuntansi untuk lembaga keuangan Islam yang relevan dengan pencapaian SDGs (Syamlan & Mukhlısın, 2020).

Efisiensi sumber daya dalam ekonomi biru juga mencakup pengembangan teknologi inovatif yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya laut secara lebih efisien. Dalam konteks perikanan dan akuakultur, misalnya, teknologi seperti analisis data besar (big data analysis), pembelajaran mesin (machine learning), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan akuakultur presisi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan (Sarkar, 2022).

4.4 Tata Kelola yang Baik dan Partisipasi Pemangku Kepentingan

Tata kelola yang baik (good governance) merupakan prinsip penting dalam ekonomi biru yang juga mendapat penekanan kuat dalam Islam. Al-Qur'an memerintahkan perilaku pemerintah yang bijaksana (Q.S. An-Nisa/4:58) dan komunitas yang partisipatif (Q.S. Ali Imran/3:110) (Sultoni et al., 2024). Dalam konteks ekonomi biru, tata kelola yang baik mencakup pengelolaan sumber daya laut yang transparan, akuntabel, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk komunitas nelayan skala kecil.

Berbagai pemangku kepentingan memainkan fungsi penting dalam pertumbuhan ekonomi biru, termasuk lembaga pemerintah, LSM, ilmuwan/peneliti, bisnis/industri, dan komunitas lokal/masyarakat (Bhuyan et al., 2021; Das, 2023). Namun, kajian menunjukkan bahwa komunitas lokal/masyarakat merupakan kelompok pemangku kepentingan yang paling sedikit diikutsertakan dalam inisiatif ekonomi biru dan SDG (Das, 2023). Islam, dengan prinsip syura (musyawarah) dan keadilan sosialnya, menuntut agar semua pemangku kepentingan, terutama komunitas yang paling rentan, dilibatkan secara bermakna dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya laut.

5. Instrumen Keuangan Islam untuk Ekonomi Biru

5.1 Blue Sukuk: Inovasi Pembiayaan Kelautan

Salah satu instrumen keuangan Islam yang paling inovatif dan relevan untuk mendukung ekonomi biru adalah blue sukuk. Blue sukuk merupakan instrumen pembiayaan yang mendukung janji untuk mengatasi masalah kelautan dan habitat bawah air (Rusydiana et al., 2023). Konsep blue sukuk tidak jauh berbeda dengan green sukuk, perbedaannya adalah bahwa blue sukuk lebih berfokus pada pembiayaan ekonomi kelautan (Rusydiana & Irfany, 2021).

Penelitian tentang pengembangan blue sukuk di Indonesia menggunakan metode Interpretive Structural Modeling (ISM) menemukan bahwa fondasi penting yang diperlukan dalam pengembangan blue sukuk adalah aspek regulasi, proyek underlying yang layak, investor, dan koordinasi antarlembaga (Irfany et al., 2022; Rusydiana & Irfany, 2021). Infrastruktur yang berpotensi menjadi underlying penerbitan blue sukuk antara lain pengembangan desa nelayan terpadu serta pengadaan kapal nelayan besar yang ramah lingkungan (Irfany et al., 2022; Rusydiana & Irfany, 2021).

Komisi blue sukuk merupakan upaya baru yang menggabungkan prinsip-prinsip perbankan Islam dengan pelestarian dan konservasi habitat laut (Aysan et al., 2024). Blue sukuk berasal dari Indonesia, dengan garis pantai yang panjang dan ekosistem laut yang kaya, dan merupakan instrumen unik yang menggabungkan konsep keuangan Islam dengan pelestarian dan konservasi habitat laut (Aysan et al., 2024). Blue sukuk mematuhi praktik investasi yang etis dan berkelanjutan sambil beroperasi dalam kerangka hukum syariah (Aysan et al., 2024).

5.2 Blue Waqf: Wakaf untuk Ekosistem Laut

Blue waqf merupakan konsep pembiayaan melalui wakaf yang difokuskan pada pemeliharaan ekosistem laut (Qurrata et al., 2024). Konsep ini merupakan adaptasi dari green waqf yang diterapkan pada sektor hutan biru (blue forest), khususnya hutan mangrove. Blue waqf bertujuan tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan laut, tetapi juga untuk membangun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekitar (Qurrata et al., 2024).

Wakaf dan pelestarian ekosistem lingkungan, termasuk laut khususnya, memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan saling bergantung, serta memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai salah satu alokasi Islam untuk investasi dalam pembangunan berkelanjutan (Rusydiana et al., 2023). Penempatan hasil wakaf dapat melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan, yang akan selalu diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia (Rusydiana et al., 2023).

Model blue sukuk waqf yang diusulkan oleh Rusydiana et al. merupakan inovasi yang menggabungkan instrumen wakaf dengan blue sukuk untuk mendukung SDG ke-14, yaitu perlindungan ekosistem bawah laut (Rusydiana et al., 2023). Dalam model ini, fase pendanaan didukung oleh wakaf, baik wakaf uang sementara maupun wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia, sebagai alat dana sosial Islam yang berkelanjutan (Rusydiana et al., 2023).

5.3 Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Komunitas Nelayan

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah juga memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi biru, khususnya dalam memberdayakan komunitas nelayan yang rentan. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan instrumen yang dapat membantu pemerintah dan perekonomian untuk pulih dari krisis dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ekonomi biru, instrumen-instrumen ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan keuangan kepada nelayan skala kecil, mendanai pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta mendukung program-program konservasi laut berbasis komunitas.

Melalui penggunaan instrumen zakat, infaq, dan sedekah, inklusivitas keuangan dapat diwujudkan bagi komunitas yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal (Holle et al., 2023). Dalam konteks komunitas nelayan, ini berarti bahwa instrumen-instrumen ini dapat menjadi jembatan untuk mengakses modal usaha, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

5.4 Keuangan Islam dan SDGs

Keuangan Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG ke-14 yang berkaitan dengan kehidupan di bawah air (Alhammadi, 2022; Herindar & Shikur, 2024). Keuangan Islam mendorong investasi dan perdagangan (lebih dari sekadar utang) untuk mencapai kemajuan dalam pembangunan dan kemakmuran (Herindar & Shikur, 2024). Selain itu, keuangan Islam menawarkan cara-cara baru untuk menangani proyek-proyek kecil dan menengah serta proyek infrastruktur mega dan PPP (Herindar & Shikur, 2024).

Prinsip-prinsip keuangan Islam yang mendukung kegiatan yang inklusif secara sosial dan mendorong pembangunan menjadikan sektor keuangan Islam berpotensi untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs (Alhammadi, 2022; Herindar & Shikur, 2024). Instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah akan memberikan efek positif pada perekonomian dan akan mengarah pada pencapaian SDGs (Herindar & Shikur, 2024).

6. Ekonomi Biru dan SDGs dalam Perspektif Islam

6.1 Keterkaitan Ekonomi Biru dengan SDGs

Ekonomi biru memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai tujuan dalam SDGs. SDG ke-14 secara eksplisit menyerukan untuk "Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samudra, laut, dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan" (Hossain, 2019). Namun, ekonomi biru juga berkontribusi pada pencapaian SDGs lainnya, termasuk SDG ke-1 (Tanpa Kemiskinan), SDG ke-2 (Tanpa Kelaparan), SDG ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan SDG ke-17 (Kemitraan untuk Tujuan) (Ridzuan et al., 2022).

Kajian tentang ekonomi biru Malaysia menemukan bahwa konsep ekonomi biru Malaysia sejalan dengan enam tujuan yang disorot dalam SDGs: Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan; Tujuan 9 - Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; Tujuan 14 - Kehidupan di Bawah Air; Tujuan 15 - Perubahan Iklim; dan Tujuan 17 - Kemitraan untuk Tujuan (Ridzuan et al., 2022). Pemanfaatan potensi ekonomi biru dapat mendorong kemajuan di berbagai SDGs dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Sardan et al., 2023).

6.2 Prinsip SDGs dalam Ekonomi Biru dari Perspektif Islam

Dari perspektif Islam, prinsip-prinsip dasar SDGs dalam kerangka ekonomi biru mencakup lima dimensi utama (Latifah, 2024):

a. People (Manusia): Manusia sebagai agen utama dalam menegakkan dan melaksanakan ekonomi biru untuk mewujudkan SDGs di berbagai aspek, termasuk lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola hukum.

b. Planet (Bumi): Mencakup berbagai langkah untuk melindungi bumi dari degradasi di ranah darat, laut, dan udara.

c. Prosperity (Kemakmuran): Menyoroti upaya menuju kemakmuran melalui inisiatif ekonomi, sosial, dan teknologi.

d. Peace (Perdamaian): Menekankan upaya menuju perdamaian, keadilan, dan masyarakat yang inklusif, bebas dari rasa takut dan kekerasan, serta mengamankan keselamatan lingkungan.

e. Partnership (Kemitraan): Melibatkan upaya kolaboratif dalam pembangunan global dengan entitas pemerintah dan non-pemerintah untuk memelihara dan melestarikan lingkungan.

Kelima dimensi ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah, keadilan sosial, dan kewajiban untuk menjaga lingkungan.

6.3 Fiqh al-Bi'ah dalam Konteks SDGs

Fiqh al-Bi'ah dalam konteks ekonomi biru dan SDGs memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk memandu perilaku manusia dalam pemanfaatan sumber daya laut. Karakteristik Fiqh al-Bi'ah dalam ekonomi biru mencakup: Zero Waste, perlindungan ekosistem, promosi kebersihan dan keramahan lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong inklusivitas sosial dan penciptaan lapangan kerja (Latifah, 2024).

Implementasi Fiqh al-Bi'ah dalam konteks SDGs menuntut adanya regulasi yang kuat, tata kelola yang baik, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Tantangan dalam implementasi SDGs di tingkat nasional masih menyisakan masalah seperti mekanisme akuntabilitas, penerimaan data dari pihak non-pemerintah, dan proses partisipasi itu sendiri (Latifah, 2024).

7. Studi Kasus: Implementasi Ekonomi Biru di Negara-Negara Muslim

7.1 Indonesia: Potensi dan Tantangan

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang sangat panjang memiliki potensi ekonomi biru yang luar biasa. Secara historis, keunggulan maritim Indonesia telah tercatat sejak berabad-abad lalu, dengan contoh yang menonjol selama Kerajaan Majapahit (Nusantara & Susamto, 2023). Dalam area laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki garis pantai produktif sepanjang 95.181 km (Nusantara & Susamto, 2023).

Dalam konteks keuangan Islam, Indonesia telah mengambil langkah-langkah inovatif untuk mendukung ekonomi biru. Penerbitan blue sukuk di Indonesia merupakan upaya baru yang menggabungkan prinsip-prinsip perbankan Islam dengan pelestarian dan konservasi habitat laut (Aysan et al., 2024). Selain itu, konsep blue waqf untuk pemeliharaan hutan mangrove juga telah dikembangkan sebagai model pembiayaan berbasis keuangan sosial Islam (Qurrata et al., 2024).

Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi biru, termasuk kurangnya kebijakan kelautan yang kuat, tata kelola laut yang lemah, dan penggunaan yang tidak berkelanjutan seperti penangkapan ikan ilegal, polusi laut, pariwisata yang sembarangan, dan pengembangan pesisir yang tidak terencana (Bhuyan et al., 2021). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan perubahan struktural yang mendalam dalam proses kebijakan regulasi-manajemen-tata kelola menggunakan metode Perencanaan Ruang Laut berbasis ekosistem (Bhuyan et al., 2021).

7.2 Bangladesh: Perjalanan Menuju Ekonomi Biru

Bangladesh, dengan jaringan sungai yang luas, garis pantai yang panjang, dan warisan maritim yang kaya, berada di persimpangan transformasi ekonomi biru (Mondal et al., 2024). Negara ini telah mengadopsi 17 tujuan pembangunan yang dikenal sebagai SDGs, yang memiliki hubungan langsung dengan pengembangan ekonomi biru (M. R. Islam et al., 2024). Pemerintah Bangladesh telah merangkul konsep ekonomi biru dan unit koordinasi antarkementerian yang disebut "sel ekonomi biru" juga telah dibentuk untuk mempromosikan ekonomi biru (M. R. Islam et al., 2024).

Perikanan laut memainkan peran penting dalam perekonomian nasional Bangladesh dan memiliki prospek besar dalam penciptaan lapangan kerja dan memastikan ketahanan pangan (M. R. Islam et al., 2024). Ekspansi mariculture dan pemanfaatan sumber daya laut yang efektif akan membuka jendela baru bagi pembangunan ekonomi Bangladesh (M. R. Islam et al., 2024). Rumput laut, misalnya, merupakan salah satu komoditas akuakultur yang paling potensial di Bangladesh, dengan sekitar 200 spesies yang tersebar di sepanjang garis pantai (Md. S. Islam et al., 2023).

Namun, Bangladesh juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi biru, termasuk penangkapan ikan berlebihan, dampak lingkungan, kurangnya kebijakan kelautan yang kuat, tata kelola laut yang lemah, dan dampak perubahan iklim (Bhuyan et al., 2021; Mondal et al., 2024; Sarker et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Bangladesh perlu mengembangkan peta jalan ekonomi biru yang komprehensif yang menyatukan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, terkait erat dengan SDGs PBB 2030 (Bhuyan et al., 2021).

7.3 Malaysia: Ekonomi Biru dan Keuangan Islam

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan keuangan Islam dan juga memiliki potensi ekonomi biru yang signifikan. Sebagai pemimpin global dalam keuangan Islam, Malaysia telah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dan memperkenalkan green sukuk sebagai instrumen keuangan yang menghubungkan pengelolaan lingkungan dengan kemakmuran ekonomi (Aysan et al., 2024).

Dalam konteks ekonomi biru, pemerintah Malaysia telah menguraikan upaya untuk menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai cetak biru ekonomi biru dalam Rencana Malaysia ke-12 (Ridzuan et al., 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk menetapkan arah pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir dan maritim (Ridzuan et al., 2022). Namun, pemahaman masyarakat Malaysia tentang ekonomi biru masih rendah, yang menghambat upaya pemerintah untuk mendukung aspirasi global menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Ridzuan et al., 2022).

7.4 Kerajaan Melayu Riau-Lingga: Perspektif Historis

Dari perspektif historis, Kerajaan Melayu Riau-Lingga memberikan contoh menarik tentang bagaimana kepemimpinan Islam dapat mengintegrasikan ekonomi maritim dengan nilai-nilai Islam. Kawasan Selat Malaka menjadikan negeri Melayu sebagai pusat kosmopolitan dunia dalam hal pertahanan ekonomi maritim di jalur perdagangan dunia dan Pan-Islamisme (Hanifa et al., 2024). Sultan, sebagai pemimpin elit birokrasi pemerintah dan kepala aristokrasi Melayu tradisional, harus merancang sistem ekonomi maritim dalam kerangka pendekatan ekonomi biru (Hanifa et al., 2024).

Strategi pertumbuhan dalam ekonomi biru digunakan sebagai kebijakan dalam perusahaan maritim berdasarkan manajemen ekosistem. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus mempertahankan lapangan kerja maritim, mendorong kebijakan penemuan wirausaha kelautan, menegakkan hukum angkatan laut, dan membentuk kluster maritim (Hanifa et al., 2024). Pengalaman historis Kerajaan Melayu Riau-Lingga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan ekonomi maritim dapat menghasilkan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

8. Tantangan Implementasi Ekonomi Biru dalam Perspektif Islam

8.1 Tantangan Tata Kelola dan Regulasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi ekonomi biru adalah lemahnya tata kelola dan regulasi. Kurangnya kebijakan kelautan yang kuat, tata kelola laut yang lemah, dan penggunaan yang tidak berkelanjutan dapat menjadi faktor risiko yang besar bagi pelaksanaan ekonomi biru yang efektif (Bhuyan et al., 2021). Implementasi hukum dan kebijakan sering kali menghadapi konflik di antara para pemangku kepentingan karena kemiskinan pesisir, distribusi insentif yang tidak memadai dan tidak tepat, dukungan logistik yang tidak mencukupi, pekerjaan alternatif yang terbatas, campur tangan politik, dan kurangnya kesadaran tentang regulasi perikanan (M. R. Islam et al., 2024).

Dari perspektif Islam, tata kelola yang baik merupakan kewajiban moral yang didasarkan pada prinsip-prinsip amanah (kepercayaan), adl (keadilan), dan syura (musyawarah). Pemerintah sebagai pengemban amanah publik berkewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang adil dan efektif dalam pengelolaan sumber daya laut. Kegagalan dalam tata kelola tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi.

8.2 Tantangan Lingkungan dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh ekonomi biru. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dan potensi keruntuhan lingkungan menimbulkan risiko yang signifikan bagi ekonomi biru dan ketahanan pangan (Sardan et al., 2023). Mempertimbangkan dampak peristiwa ekstrem perubahan iklim, memperkuat ekonomi biru merupakan pendekatan jangka panjang untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memastikan keamanan mata pencaharian (Sarker et al., 2019).

Dari perspektif Islam, perubahan iklim merupakan konsekuensi dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia (Q.S. Ar-Rum: 41). Oleh karena itu, mengatasi perubahan iklim bukan hanya merupakan kewajiban ekologis, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual bagi umat Islam. Ekonomi biru yang berkelanjutan, yang didukung oleh instrumen keuangan Islam, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi perubahan iklim.

8.3 Tantangan Ketidaksetaraan Sosial

Ketidaksetaraan sosial merupakan tantangan serius dalam implementasi ekonomi biru. Risiko ketidaksetaraan dalam menegakkan distribusi manfaat dari lautan selalu ada (Das, 2023). Masalah keadilan yang krusial adalah distribusi akses yang tidak adil ke layanan ekosistem, yang menyebabkan destabilisasi komunitas pesisir (Das, 2023). Inisiatif ekonomi biru yang tidak memperhatikan dimensi keadilan sosial dapat justru memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada.

Islam, dengan prinsip keadilannya yang kuat, menentang segala bentuk ketidaksetaraan dan eksploitasi. Prinsip adl (keadilan) dalam Islam menuntut agar manfaat dari sumber daya laut didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat, terutama mereka yang paling rentan. Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat memainkan peran penting dalam memastikan distribusi manfaat yang adil dari ekonomi biru.

8.4 Tantangan Teknologi dan Kapasitas

Keterbatasan teknologi dan kapasitas merupakan tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi biru, terutama di negara-negara berkembang. Tantangan yang menghambat ekspansi mariculture mencakup penelitian yang terbatas, kekurangan teknologi, tenaga kerja terampil yang tidak memadai, pasar makanan laut domestik yang kurang berkembang, dan kendala keuangan (M. R. Islam et al., 2024). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta transfer teknologi.

Dari perspektif Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Al-Qur'an mendorong manusia untuk menggunakan akal dan ilmu pengetahuan dalam mengelola alam semesta. Dalam konteks ekonomi biru, ini berarti bahwa investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi kelautan merupakan bagian dari kewajiban Islam untuk mengelola sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab.

9. Peluang dan Rekomendasi

9.1 Pengembangan Instrumen Keuangan Islam untuk Ekonomi Biru

Pengembangan instrumen keuangan Islam yang inovatif merupakan salah satu peluang terbesar untuk mendukung ekonomi biru. Blue sukuk, blue waqf, dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya dapat menjadi sumber pembiayaan yang signifikan untuk proyek-proyek ekonomi biru yang berkelanjutan (Irfany et al., 2022; Rusydiana et al., 2023; Rusydiana & Irfany, 2021). Salah satu instrumen yang memiliki potensi untuk menarik investor Islam maupun investor berdampak adalah green dan blue sukuk (Aassouli & Rasid, 2022).

Untuk mengoptimalkan peran instrumen keuangan Islam dalam mendukung ekonomi biru, diperlukan beberapa langkah strategis: penguatan regulasi, pengembangan underlying asset yang layak, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan peningkatan literasi keuangan Islam di kalangan masyarakat (Irfany et al., 2022; Rusydiana & Irfany, 2021). Selain itu, sinergi antara berbagai segmen keuangan berkelanjutan seperti keuangan Islam dan investasi berdampak dapat mempercepat mobilisasi dana sektor swasta (Aassouli & Rasid, 2022).

9.2 Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Biru

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi biru merupakan peluang yang sangat penting, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dapat menjadi landasan moral yang kuat untuk kebijakan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan (Latifah, 2024; Sultoni et al., 2024).

Dalam konteks ini, Fiqh al-Bi'ah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang memandu pengembangan kebijakan ekonomi biru yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah di negara-negara Muslim dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqh al-Bi'ah dalam regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya laut, sehingga memastikan bahwa pembangunan ekonomi biru tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara lingkungan (Latifah, 2024).

9.3 Pemberdayaan Komunitas Nelayan melalui Keuangan Mikro Islam

Pemberdayaan komunitas nelayan melalui keuangan mikro Islam merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk mendukung ekonomi biru yang inklusif. Keuangan mikro Islam memiliki peran vital dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah-wilayah dengan mayoritas Muslim (Hassan et al., 2021). Melalui produk-produk keuangan mikro Islam yang sesuai syariah, nelayan skala kecil dapat mengakses modal usaha, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.

Lembaga keuangan mikro Islam seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mendukung komunitas nelayan. BMT, sebagai konsep keuangan mikro syariah yang menjalankan orientasi komersial melalui kegiatan tamwil dan orientasi sosial melalui kegiatan maal, dapat menjadi jembatan antara komunitas nelayan dan sistem keuangan formal (As-Salafiyah & Kartikawati, 2022). Dengan dukungan BMT, nelayan skala kecil dapat mengakses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai syariah untuk mengembangkan usaha mereka dalam kerangka ekonomi biru.

9.4 Pendidikan dan Kesadaran tentang Ekonomi Biru Islam

Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang ekonomi biru dari perspektif Islam merupakan prasyarat penting untuk implementasi yang efektif. Pemahaman masyarakat tentang ekonomi biru masih rendah di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim (Ridzuan et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi biru dan nilai-nilai Islam yang mendukungnya.

Lembaga pendidikan Islam, termasuk pesantren dan universitas Islam, dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan pemahaman tentang ekonomi biru dari perspektif Islam. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki potensi yang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan dalam kurikulum mereka (Lathifah et al., 2025). Kolaborasi antara universitas dan pesantren dalam mengembangkan program pendidikan tentang ekonomi biru dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan.

10. Kesimpulan

Ekonomi biru dari perspektif Islam merupakan konsep yang kaya dan multidimensional yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi, ekologi, dan teologi Islam dalam satu kerangka pembangunan yang holistik. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan landasan teologis yang kuat untuk pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab. Konsep-konsep Islam seperti khalifah, istikhlaf, maqashid al-syariah, dan Fiqh al-Bi'ah memberikan panduan normatif yang komprehensif tentang bagaimana sumber daya laut seharusnya dikelola dan dimanfaatkan (Latifah, 2024; Sultoni et al., 2024).

Instrumen keuangan Islam seperti blue sukuk, blue waqf, zakat, infaq, dan sedekah memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek ekonomi biru yang berkelanjutan (Irfany et al., 2022; Rusydiana et al., 2023; Rusydiana & Irfany, 2021). Instrumen-instrumen ini tidak hanya menyediakan sumber pembiayaan yang inovatif, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi biru dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam.

Namun, implementasi ekonomi biru dari perspektif Islam juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya tata kelola dan regulasi, dampak perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan keterbatasan teknologi dan kapasitas (Bhuyan et al., 2021; Das, 2023; M. R. Islam et al., 2024; Sarker et al., 2019). Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan Islam, komunitas nelayan, dan masyarakat sipil.

Pada akhirnya, ekonomi biru dari perspektif Islam bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengelola sumber daya alam, termasuk lautan, dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan rasa syukur. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ekonomi biru, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan yang sejati, yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Aassouli, D., & Rasid, M. E. S. M. (2022). Aligning sustainability integration, digitalization and inclusivity for green, sustainable recovery. Journal of Infrastructure Policy and Management, 5(1), 39–47. https://doi.org/10.35166/jipm.501.0024

Ahmed, Z., Hasan, O., Rahman, M. M., Akter, M., Rahman, M. S., & Sarker, S. (2022). Seaweeds for the sustainable blue economy development: A study from the south east coast of Bangladesh. Heliyon, 8(3), e09079. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09079

Alam, A., Hayat, M., & Mahmood, S. M. J. (2023). An attempt of sustain future by means of green economy. https://doi.org/10.46254/na8.20230277

Alhammadi, S. (2022). Analyzing the role of Islamic finance in Kuwait regarding sustainable economic development in COVID-19 era. Sustainability, 14(2), 701. https://doi.org/10.3390/su14020701

As-Salafiyah, A., & Kartikawati, D. (2022). Islamic microfinance as social finance in Indonesia. Islamic Social Finance, 2(1). https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.118

Aysan, A. F., Canga, M., & Kayani, U. N. (2024). A comparative analysis between Islamic economics and environmental economics: Historical development and its significance for contemporary challenges. Journal of Balkan Economies and Management, 1(1), 27–52. https://doi.org/10.51331/bema02

Bhuyan, Md. S., Islam, Md. N., Ali, M. M., Rashed-Un-Nabi, Md., Alam, Md. W., Das, M., Roy, R., Das, M. K., Mojumder, I. A., & Mustary, S. (2021). Blue economy prospect, opportunities, challenges, risks, and sustainable development pathways in Bangladesh. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1001892/v1

Blue economy and the prospect of seaweed in Bangladesh. (2020). Journal of Marine Science Research and Oceanography, 3(1). https://doi.org/10.33140/jmsro.03.01.04

Das, J. (2023). Blue economy, blue growth, social equity and small-scale fisheries: A global and national level review. Studies in Social Science Research, 4(1), 38. https://doi.org/10.22158/sssr.v4n1p38

Figueiredo, F. de C., & Rotaru, C. M. S. (2022). From green growth to the blue growth in the 2030 Agenda goals. Series VII - Social Sciences and Law, 14(63), 23–30. https://doi.org/10.31926/but.ssl.2021.14.63.3.3

Hanifa, N., Wijaya, D. A., & Munir, M. B. B. (2024). The leadership role of the Sultan and government policy of the Malay Kingdom of Riau-Lingga: Maritime economic perspective in Islamic Malay historiography. International Journal of Religion, 5(11), 7187–7197. https://doi.org/10.61707/egxaad05

Haq, M., & Wahab, N. A. (2019). The maqasid al shariah and the sustainability paradigm: Literature review and proposed mutual framework for asnaf development. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 5(2), 179–196. https://doi.org/10.26710/jafee.v5i2.854

Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. Global Finance Journal, 49, 100651. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651

Herindar, E., & Shikur, A. A. (2024). Islamic finance and sustainable development goals (SDGs): Text analytics using R. FS, 1(1). https://doi.org/10.58968/fs.v1i1.420

Holle, M. H., Asiyah, B. N., Zumaroh, Z., Koerniawati, D., Mohamad, S. I. S., & Pellu, A. (2023). The relevance of mosque financial inclusion and economic sustainability. El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 13(2), 178–189. https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.178-189

Hossain, M. M. (2019). Future importance of healthy oceans: Ecosystem functions and biodiversity, marine pollution, carbon sequestration, ecosystem goods and services. Journal of Ocean and Coastal Economics, 6(2). https://doi.org/10.15351/2373-8456.1103

Huang, M., Voyer, M., Benzaken, D., & Watanabe, A. (2022). Blue economy and blue finance: Toward sustainable development and ocean governance. https://doi.org/10.56506/hdlz1912

Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Nurhalim, A. (2022). Potensi pengembangan blue sukuk sebagai pembiayaan inovatif bagi sektor kelautan Indonesia. Policy Brief Pertanian Kelautan dan Biosains Tropika, 4(3), 296–301. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0403.296-301

Islam, M. R., Akter, T., Hossaın, A., Tora, A. T., Mely, S. S., Hossaın, Md. A., & Haque, M. M. (2024). Contribution and prospect of marine fisheries in the economy of Bangladesh and sustainable blue economy challenges: A review. Marine Science and Technology Bulletin, 13(1), 41–55. https://doi.org/10.33714/masteb.1337034

Islam, Md. S., Sobuj, M. K. A., Islam, H. R., Hosain, Md. E., & Rashid, Md. H. (2023). Present status of seaweed resources in Bangladesh: A review on the diversity, culture methods and utilization. Bangladesh Journal of Zoology, 50(3), 283–307. https://doi.org/10.3329/bjz.v50i3.65537

Ismail, N. H., & Rasid, M. E. S. M. (2022). Promoting an inclusive economy: The relevance of sustainable development and Islamicity prosperity index. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 8(4), 637–660. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i4.1530

Lathifah, Z. K., Rusli, R. K., Balgis, L. F., & Handayani, D. (2025). From tradition to innovation: University–pesantren technological collaboration for advancing the SDGs. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6624833/v1

Latifah, E. (2024). Fiqh al-Bī'ah and the concept of green and blue economy for achieving sustainable development in the context of SDGs. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 4(1), 74–99. https://doi.org/10.21154/invest.v4i1.7732

Mardani, D. A., Masuroh, I. S., Pursita, W., & Kustana, K. (2023). Religion and ecology: Environmental ethics in maintaining the food and energy. Temali Jurnal Pembangunan Sosial, 6(1), 45–54. https://doi.org/10.15575/jt.v6i1.25284

Mondal, Md. A. I., Abit, L. Y., Siddiqui, A. A. M., & Asif, A. A. (2024). Fish to finance: Unraveling the economic threads of Bangladesh's blue economy. Asian Journal of Medical and Biological Research, 10(1), 9–41. https://doi.org/10.3329/ajmbr.v10i1.71034

Nusantara, W. Z. S., & Susamto, B. (2023). Consumption pattern irrationality of South Malang coast society: The Islamic reflection for local wisdom-based policy (pp. 501–513). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_48

Oyenuga, A. (2021). Perspectives on the impact of the COVID-19 pandemic on the global and African maritime transport sectors, and the potential implications for Africa's maritime governance. WMU Journal of Maritime Affairs, 20(2), 215–245. https://doi.org/10.1007/s13437-021-00233-3

Petherbridge, G., Ismailov, M. M., Исмаилов, Ш. М., Рабаданов, М. Х., Гаджиев, А. А., Teymurov, A. A., Rabadanov, M. R., Даудова, М. Г., & Abdulaev, A.‐G. M. (2021). Verkhnee Gakvari: The contribution of adat, religious beliefs and public education to collective environmental management in an agro-pastoral community in the Dagestan high Caucasus. South of Russia Ecology Development, 16(3), 142–179. https://doi.org/10.18470/1992-1098-2021-3-142-179

Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Alma'amun, S., Wahid, H., Ismail, A. G., & Purwanti, P. (2024). Blue waqf framework for blue forest sustainability: A conceptual framework. KNE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i4.15088

Ridzuan, M. R., Ju, S. Y., Rahman, N. A. S. A., Kuan, K. L., & Manas, N. H. N. (2022). Blue economy in Malaysia: An endeavour of achieving the sustainable development goals (SDGs). International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 11(3). https://doi.org/10.6007/ijarems/v11-i3/14620

Rouf, M. A., Rahman, Md. M., Rahman, S. M. M., & Ahsan, Md. N. (2019). Coming stakes in the ocean: Food production, shipping and trade, tourism, ecosystem-biodiversity, new technologies and climate change challenges in Bangladesh. Journal of Ocean and Coastal Economics, 6(2). https://doi.org/10.15351/2373-8456.1102

Rusydiana, A. S., & Irfany, M. I. (2021). Proposing blue sukuk in Indonesia: An interpretive structural model. Shirkah Journal of Economics and Business, 6(1), 101. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i1.333

Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Integrated Islamic social instrument for sustainable development: Case of SDG-14. AS, 2(1). https://doi.org/10.58968/as.v2i1.329

Samad, T. F. D. (2021). The role of Islamic economic system in tackling various economic issues. Maqrizi Journal of Economics and Islamic Economics, 1(2), 14–23. https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.122

Sardan, M. A., Ali, N. M., Ali, A., Samsudin, A., Harun, N. F. A., Tan, Y.-L., & Kadir, J. M. A. (2023). Blue economy and food security the way forward: A systematic literature review analysis. International Journal of Asian Social Science, 13(9), 271–281. https://doi.org/10.55493/5007.v13i9.4886

Sarkar, Md. S. I. (2022). A review on blue economy in shrimp sector of Bangladesh. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 26(6), 1215–1236. https://doi.org/10.21608/ejabf.2022.281432

Sarker, S., Hussain, F. A., Assad-Uz-Zaman, M., & Failler, P. (2019). Blue economy and climate change: Bangladesh perspective. Journal of Ocean and Coastal Economics, 6(2). https://doi.org/10.15351/2373-8456.1105

Sultoni, A. H., Anwar, H., & Febriani, N. A. (2024). Blue economy from perspective of Al-Qur'an. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 5(04), 908–923. https://doi.org/10.59141/jiss.v5i04.1096

Syamlan, Y. T., & Mukhlısın, M. (2020). Zero waste accounting for Islamic financial institutions in Indonesia and its role in achieving sustainable development goals. Etikonomi, 19(2), 365–382. https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15538