00371 - Konsep Barang Menurut Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep barang (mal atau sil'ah) dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi, klasifikasi, syarat-syarat barang yang sah diperjualbelikan, prinsip-prinsip yang mengatur barang dalam muamalat, serta implikasinya dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Ekonomi Islam memandang barang dalam kerangka yang lebih komprehensif dibandingkan ekonomi konvensional, yakni mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan material sekaligus. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap sumber-sumber fiqh muamalat, pemikiran ekonom Islam klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep barang dalam ekonomi Islam merupakan konsep yang holistik dan integratif, yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Barang dalam ekonomi Islam harus memenuhi kriteria kehalalan, kepemilikannya bersifat sosial, transaksinya didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, saling ridha, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Produksi dan distribusi barang harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencapaian falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan sekadar memaksimalkan keuntungan material semata.

Kata Kunci: Barang; Ekonomi Islam; Fiqh Muamalat; Halal; Maqashid al-Syariah; Falah

Abstract

This article comprehensively discusses the concept of goods (mal or sil'ah) in the perspective of Islamic economics, covering definitions, classifications, conditions for lawful trade, principles governing goods in muamalat, and their implications in contemporary Islamic economic practice. Islamic economics views goods within a more comprehensive framework than conventional economics, encompassing spiritual, moral, social, and material dimensions simultaneously. The method employed is a library research approach with descriptive-analytical analysis of fiqh muamalat sources, classical and contemporary Islamic economic thought, and Islamic economic literature. The findings indicate that the concept of goods in Islamic economics is a holistic and integrative concept that cannot be separated from Islamic values as a whole. Goods in Islamic economics must meet halal criteria, ownership is social in nature, transactions are based on principles of justice, honesty, mutual consent, and freedom from riba, gharar, and maysir elements. The production and distribution of goods must be oriented toward the common good (maslahah) and the achievement of falah (happiness in this world and the hereafter), rather than merely maximizing material profit.

Keywords: Goods; Islamic Economics; Fiqh Muamalat; Halal; Maqashid al-Syariah; Falah

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan ekonomi (Alidrus, 2012; Luthfi, 2023). Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (AF et al., 2023; Alidrus, 2012). Dalam konteks ini, konsep barang (mal atau sil'ah) menempati posisi yang sangat sentral, karena barang merupakan objek utama dalam setiap transaksi muamalat yang menjadi inti dari aktivitas ekonomi Islam (Nawawi, 2022; Syamsuri & Rosyida, 2018).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang memandang barang semata-mata dari perspektif material dan utilitas individual, ekonomi Islam memandang barang dalam kerangka yang lebih komprehensif, mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan material sekaligus (Budiman, 2020; Satar & Kadir, 2022). Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonominya, bukan semata-mata pada ilmu ekonominya (Idrus, 2017). Dalam ekonomi Islam, Allah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi untuk manusia, sehingga barang berlimpah, tetapi kemampuan manusia dalam mengelolanya sangatlah terbatas (Satar & Kadir, 2022). Hal ini berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang menganggap sumber daya alam sangat terbatas (Andi, 2019).

Artikel ini membahas secara komprehensif konsep barang menurut ekonomi Islam, meliputi definisi, klasifikasi, syarat-syarat barang yang sah diperjualbelikan, prinsip-prinsip yang mengatur barang dalam muamalat, serta implikasinya dalam praktik ekonomi Islam kontemporer.

2. Pengertian Barang Dalam Ekonomi Islam

2.1 Definisi Barang (Mal)

Dalam terminologi fiqh muamalat, barang atau harta (mal) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Nawawi, 2022; Syamsuri & Rosyida, 2018). Konsep barang dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep kepemilikan (milkiyyah) dan konsep manfaat (manfa'ah), karena suatu benda baru dapat dikategorikan sebagai barang apabila ia memiliki nilai manfaat dan dapat dimiliki secara sah menurut hukum Islam (Baihaqi & Abadi, 2021; Syamsuri & Rosyida, 2018).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, salah satu filosof ekonomi Islam abad ke-13, membahas secara mendalam konsep dasar dalam muamalat dan kegiatan ekonomi, termasuk konsep barang dan kepemilikan (Syamsuri & Rosyida, 2018). Dalam qā'idah al-fiqhiyyah (legal maxim), secara umum seluruh kegiatan ekonomi dan muamalat yang berkaitan dengan barang didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh (al-ibahah) kecuali ada dalil yang melarangnya (Khoiriyah, 2018; Syamsuri & Rosyida, 2018). Kaidah fiqh muamalah ini menyatakan bahwa "al-ashlu fî al-muâ'malati al-ibâhah" (hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh), yang berarti semua hal yang berhubungan dengan muamalat yang tidak ada ketentuan larangan maupun anjuran dalam dalil Islam, maka hal tersebut diperbolehkan (Khoiriyah, 2018).

Dalam perspektif yang lebih luas, barang dalam ekonomi Islam mencakup benda materiil yang berwujud (mal maddiy) maupun hak-hak yang tidak berwujud (mal ma'nawiy). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Kadir Muhammad, pengertian benda meliputi barang dan hak, di mana barang adalah benda materiil yang berwujud, sedangkan hak adalah benda imaterial yang tidak berwujud (Baihaqi & Abadi, 2021). Hal ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUHPerdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud (Baihaqi & Abadi, 2021).

2.2 Barang dalam Kerangka Fiqh Muamalat

Fiqh muamalat adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah, tentang perilaku manusia dalam hidup yang diperoleh dari argumen Islam secara rinci (Nawawi, 2022). Hubungan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam seperti kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa; kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan ini hendak diawali dan dipandu oleh fiqh muamalah (Atikah & Maimunah, 2022). Dalam kerangka fiqh muamalat, barang (ma'qud 'alaih) merupakan salah satu rukun akad yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi (Khatimah et al., 2024).

Ruang lingkup fiqh muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya (Sucipto & Rahmawati, 2022). Jenis-jenis muamalat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, jenis muamalat yang hukumnya langsung ditunjuk oleh nash dengan memberikan batasan-batasan tertentu; dan kedua, jenis muamalat yang tidak secara langsung ditunjuk oleh nash, sehingga memerlukan ijtihad para ulama (Nawawi, 2022). Dalam konteks ini, konsep barang yang diperjualbelikan atau dipertukarkan dalam muamalat harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

3. Klasifikasi Barang Dalam Ekonomi Islam

3.1 Barang Halal dan Barang Haram

Salah satu pembeda paling fundamental antara konsep barang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah adanya dikotomi antara barang halal dan barang haram. Dalam teori permintaan Islami, suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan; masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram (Santika, 2022). Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan, sehingga teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya (Santika, 2022).

Konsep bisnis syariah menegaskan bahwa produk yang akan dijual harus halal (Kiyarsi & Bhrata, 2021). Hal ini merupakan prinsip fundamental yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya. Barang yang haram untuk diperjualbelikan mencakup barang-barang yang secara eksplisit dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah, seperti minuman keras, babi, dan barang-barang yang mengandung unsur penipuan atau kezaliman (AF et al., 2023; Alwi et al., 2022).

Dalam konteks produksi, prinsip-prinsip produksi yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa tidak boleh memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Ini menunjukkan bahwa konsep barang dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang berkaitan dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syariah).

3.2 Barang Berdasarkan Daya Tahan

Berdasarkan daya tahan dan wujud tidaknya produk yang dihasilkan, produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yakni: pertama, barang tidak tahan lama (Non Durable Goods), yaitu barang berwujud yang secara normal biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali penggunaan; kedua, barang tahan lama (Durable Goods), yaitu barang berwujud yang biasanya secara normal dapat bertahan lama sehingga dapat digunakan dalam banyak pemakaian; dan ketiga, jasa (Service), yaitu suatu aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual (Hasanuddin et al., 2019).

Klasifikasi ini relevan dalam konteks ekonomi Islam karena berkaitan dengan ketentuan-ketentuan fiqh yang berbeda untuk setiap jenis barang. Misalnya, untuk barang-barang yang mudah rusak, Islam menganjurkan agar transaksi dilakukan secara tunai dan segera, sementara untuk barang tahan lama, berbagai akad seperti murabahah, salam, dan istishna' dapat diterapkan (Putri et al., 2023).

3.3 Barang Berdasarkan Kebiasaan Konsumen

Berdasarkan kebiasaan konsumen, barang dapat diklasifikasikan ke dalam empat golongan, yakni: Convenience Goods (barang kebutuhan sehari-hari), Shopping Goods (barang yang memerlukan perbandingan sebelum dibeli), Specialty Goods (barang khusus), dan Unsought Goods (barang yang tidak dicari) (Hasanuddin et al., 2019). Dalam perspektif ekonomi Islam, klasifikasi ini berkaitan erat dengan konsep kebutuhan (hajat) yang dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier) (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021; Alwi et al., 2022).

Prinsip-prinsip produksi dalam Islam menegaskan bahwa produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan manusia, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki hierarki kebutuhan yang jelas, di mana pemenuhan kebutuhan primer harus didahulukan sebelum kebutuhan sekunder dan tersier.

3.4 Barang Publik dan Barang Privat

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat pembedaan yang jelas antara barang yang dapat dimiliki secara individual dan barang yang menyangkut kepentingan orang banyak. Abdul Sami' al-Mishri merinci konsep kepemilikan dalam Islam sebagai berikut: pertama, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain; kedua, tidak semua barang bisa dimiliki individu; ketiga, barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki, seperti padang rumput, sumber air, dan sumber energi; keempat, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah (zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya); dan kelima, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal (A. Budiman, 2014).

Konsep barang publik dalam ekonomi Islam juga berkaitan dengan instrumen wakaf. Wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan barang publik murni (pure public goods) maupun barang publik campuran (mixed public goods) (Rini, 2020). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki mekanisme tersendiri untuk menyediakan barang-barang yang bersifat publik demi kemaslahatan umat.

3.5 Barang Modal (Capital Goods)

Dalam konteks investasi dan produksi, ekonomi Islam mengenal konsep barang modal (capital goods). Kegiatan investasi yang dilakukan oleh perbankan pada dasarnya melakukan kegiatan capital good atau barang modal yang dapat dijadikan sebagai investasi (Ayyubi, 2019). Capital goods atau barang modal yang dapat diinvestasikan antara lain berupa tanah, gedung, bangunan, mesin dan peralatan, aset, dan lain-lainnya yang dapat menghasilkan barang modal (Ayyubi, 2019). Kegiatan investasi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu bangsa (Ayyubi, 2019).

4. Syarat-Syarat Barang Yang Sah Dalam Transaksi Islam

4.1 Syarat Umum Barang dalam Akad

Dalam fiqh muamalat, barang yang menjadi objek akad (ma'qud 'alaih) harus memenuhi beberapa syarat agar transaksi dinyatakan sah. Rukun jual beli terdiri atas empat, yaitu: dua pelaku jual beli (penjual dan pembeli/aqidayn); objek jual beli (mahallul aqd) atau barang yang dijual (ma'qud alayh); ijab qabul (sighah al-aqd); dan tujuan akad (maudhu' al-aqd) (Khatimah et al., 2024). Dengan demikian, barang merupakan salah satu rukun yang tidak dapat diabaikan dalam setiap transaksi jual beli.

Syarat-syarat barang yang sah dalam transaksi Islam secara umum meliputi hal-hal berikut.

Pertama, barang harus ada dan dapat diserahkan. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad dilakukan atau dapat dipastikan keberadaannya di masa mendatang (seperti dalam akad salam dan istishna'). Dalam akad salam, pembeli membuat pembayaran di muka dan spesifikasi produk dinyatakan dengan jelas serta pengiriman barang ditunda (Putri et al., 2023). Sementara dalam akad istishna', spesifikasi barang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, kemudian pesanan dibuat terlebih dahulu atau barang belum/sedang dibuat (Putri et al., 2023).

Kedua, barang harus halal. Produk yang akan dijual harus halal (Kiyarsi & Bhrata, 2021). Islam melarang transaksi yang melibatkan barang-barang yang diharamkan, seperti minuman keras, babi, dan barang-barang yang mengandung unsur penipuan (Alwi et al., 2022).

Ketiga, barang harus memiliki nilai manfaat. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai manfaat (manfa'ah) yang jelas dan dapat dirasakan oleh pembeli. Dalam konsep ijarah misalnya, objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia (Jamaluddin & Nawawie, 2021).

Keempat, barang harus jelas spesifikasinya. Rasulullah SAW dalam melakukan penawaran selalu rinci tentang spesifikasi barang dagangannya (Santika, 2022). Ketidakjelasan spesifikasi barang dapat menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

Kelima, barang harus bebas dari unsur gharar dan maysir. Gharar merupakan sesuatu yang mengakibatkan unsur ketidakpastian dalam transaksi atau sesuatu yang disembunyikan di dalam transaksi, sehingga mengakibatkan tidak adanya transparansi atau kejelasan antara penjual dan pembeli (Kiyarsi & Bhrata, 2021). Transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir dilarang dalam Islam (Alwi et al., 2022).

4.2 Larangan Penipuan dan Kecurangan dalam Transaksi Barang

Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk penipuan dan kecurangan yang berkaitan dengan barang dalam transaksi. Prinsip ekonomi Islam dalam pengaturan usaha ekonomi sangat tegas, seperti melarang praktik penipuan, eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli (Santika, 2022). Islam juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan, dan semua bentuk usaha maupun perbuatan yang merugikan orang lain (Santika, 2022).

Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin (AF et al., 2023). Dalam konteks pasar, Islam melarang berbagai praktik curang yang berkaitan dengan barang, seperti: penjualan yang dianggap telah sah begitu si pembeli menyentuh sesuatu tanpa meneliti barang-barang; penjualan dengan unsur penipuan dan kecurangan; mencurangi pembeli yang tidak mengerti harga pasar; dan penjualan yang mengandung ketidakjelasan spekulasi (Hermila et al., 2023).

Badan pengawas pasar (hisbah) dalam Islam berfungsi untuk mengawasi jalannya pasar seperti pengawasan timbangan, ikan palsu, transaksi barang haram, laba palsu, transaksi barang cacat dan mengandung riba, serta berbagai transaksi-transaksi curang lainnya (Linda, 2022). Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan kejujuran dalam transaksi barang.

4.3 Kepemilikan Barang sebagai Syarat Transaksi

Salah satu prinsip penting dalam transaksi barang menurut Islam adalah bahwa penjual harus memiliki barang yang dijualnya sebelum melakukan transaksi. Dalam konteks pembiayaan murabahah misalnya, bank harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah (M. S. F. AF, 2020; Makkulau & Abdullah, 2017). Akad jual beli dengan konsep skema murabahah merupakan akad yang berpedoman pada prinsip jual beli, di mana bank harus menguasai objek murabahah secara sempurna pada saat melakukan akad murabahah dengan nasabah (M. S. F. AF, 2020).

Prinsip ini berkaitan dengan larangan Islam terhadap penjualan barang yang tidak dimiliki (bai' ma laisa indak). Dalam konteks save deposit box misalnya, berlaku ketentuan jual beli bahwa penjual tidak boleh menjual barang orang lain yang bukan haknya/miliknya (Jamaluddin & Nawawie, 2021). Ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang sah atas barang merupakan syarat mutlak dalam setiap transaksi jual beli menurut Islam.

5. Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Barang Dalam Muamalat Islam

5.1 Prinsip Kehalalan (Halal)

Prinsip kehalalan merupakan prinsip paling fundamental yang mengatur konsep barang dalam ekonomi Islam. Seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terhadap keharusan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal dan barokah, maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan berbasis syariah menjadi sebuah alternatif masa depan yang sangat menjanjikan (Suryani, 2014). Prinsip kehalalan ini tidak hanya berlaku untuk barang yang dikonsumsi, tetapi juga untuk proses produksi, distribusi, dan transaksi barang tersebut.

Dalam akuntansi syariah, konsep laba dalam bisnis syariah harus berdasarkan pada ajaran agama Islam dan prosesnya yang halal (Kiyarsi & Bhrata, 2021). Ini menunjukkan bahwa prinsip kehalalan dalam ekonomi Islam bersifat menyeluruh, mencakup seluruh rantai nilai dari produksi hingga konsumsi barang.

5.2 Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam yang berkaitan langsung dengan konsep barang dan harga. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (Fauzan, 2015). Dalam konteks transaksi barang, keadilan berarti bahwa harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang tersebut, tanpa ada eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Ibnu Taimiyah, salah satu pemikir ekonomi Islam terkemuka, mengemukakan teori harga yang adil (al-thaman al-'adl). Menurut beliau, harga yang adil adalah harga yang dapat dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan bebas, tidak ditentukan oleh pihak yang memiliki barang, sehingga kelangkaan barang (penawaran berkurang) atau peningkatan populasi (permintaan naik) bukan alasan untuk menaikkan harga sebebas-bebasnya (Mansyur, 2019). Harga yang setara merupakan harga yang dianggap sebagai harga yang adil, yaitu sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut atau barang-barang yang serupa pada waktu dan tempat yang khusus (Mansyur, 2019).

Konsep sosio-ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio-ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia (I. Budiman, 2020; Fauzan, 2015).

5.3 Prinsip Kejujuran (Shidq)

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam transaksi barang menurut Islam. Hal ini diperjelas dalam langkah konkrit agar konsep tersebut membumi dan dapat dilaksanakan dengan mudah, misalnya memberikan daftar harga pada setiap barang dagangan sebagai wujud kejujuran dalam harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa (Sriani, 2020). Nabi Muhammad SAW dalam melakukan penawaran selalu rinci tentang spesifikasi barang dagangannya (Santika, 2022), yang menunjukkan bahwa kejujuran dalam mendeskripsikan barang merupakan sunnah Nabi yang harus diikuti.

Prinsip kejujuran ini juga tercermin dalam konsep bisnis syariah yang menekankan bahwa perdagangan harus dilaksanakan secara adil dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Kiyarsi & Bhrata, 2021). Dalam pasar syariah, berkata apa adanya terhadap kualitas barang-barang yang diperjualbelikan merupakan implementasi nyata dari prinsip kejujuran ini (Sriani, 2020).

5.4 Prinsip Saling Ridha (Antaradhin)

Asas antaradhin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing (A. AF et al., 2023). Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya (A. AF et al., 2023; Suhirman, 2021).

Asas tabadu al-manafi' menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat (Suhirman, 2021). Sementara asas al-taradin menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu dan antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing (Suhirman, 2021). Kedua asas ini bersama-sama membentuk landasan etis bagi setiap transaksi barang dalam Islam.

5.5 Prinsip Larangan Riba dalam Transaksi Barang

Riba merupakan salah satu larangan paling tegas dalam Islam yang berkaitan dengan transaksi barang. Riba fadhal adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, misalnya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas; kelebihan yang dipertukarkan tersebut dinamakan riba fadhal (Alidrus, 2012). Alasan mengharamkan bentuk-bentuk riba dalam transaksi penjualan tampaknya adalah kezaliman potensial terhadap pihak yang secara ekonomi lemah dalam suatu transaksi (Hermila et al., 2023).

Dalam konteks transaksi barang, Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Makkulau & Abdullah, 2017). Unsur riba dalam murabahah dapat dihilangkan dengan konsep jual beli, karena pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Makkulau & Abdullah, 2017). Ini menunjukkan bahwa transaksi barang yang dilakukan dengan cara jual beli yang sah merupakan alternatif yang dibenarkan Islam sebagai pengganti transaksi berbasis riba.

6. Barang Dalam Berbagai Akad Muamalat Islam

6.1 Barang dalam Akad Jual Beli (Bay')

Jual beli merupakan bentuk muamalat yang paling umum dalam Islam. Konsep jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak hanya melalui proses jual beli yang diselesaikan di suatu tempat dan selesai saat itu juga (Khatimah et al., 2024). Sebuah transaksi tidak harus terjadi dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat (Khatimah et al., 2024).

Dalam kajian ekonomi Islam, distorsi pasar berfokus pada unsur moral pelaku ekonomi baik sebagai penjual (produsen) maupun sebagai pembeli (konsumen) yang harus sesuai dengan nilai yang termaktub dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (Khatimah et al., 2024). Konsep pasar dalam sistem ekonomi Islam merupakan suatu mekanisme yang mempertemukan pihak produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) untuk bertransaksi baik dalam bentuk produk atau jasa berikut proses penentuan harganya (Khatimah et al., 2024).

Jual beli yang melibatkan muhaqallah atau berbagai bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan dilarang dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ketentuan yang sangat rinci tentang jenis-jenis barang dan cara transaksi yang diperbolehkan dan dilarang.

6.2 Barang dalam Akad Murabahah

Murabahah adalah salah satu akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah. Murabahah merupakan pembiayaan di mana pihak bank menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah (Makkulau & Abdullah, 2017). Pembiayaan dengan akad murabahah pada bank adalah pembiayaan jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank menjadi pihak yang menyediakan barang dengan membeli barang/unit dengan kriteria dan spesifikasi yang dipesan oleh nasabah (Luthfi, 2023).

Setelah barang dibeli dan dimiliki bank, bank menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih yang merupakan keuntungan bank dari transaksi murabahah tersebut (Luthfi, 2023). Pembiayaan murabahah hanya dilakukan untuk pembelian barang saja (Makkulau & Abdullah, 2017). Dalam konteks ini, barang merupakan elemen sentral yang membedakan murabahah dari transaksi berbasis bunga, karena dalam murabahah terdapat perpindahan kepemilikan barang yang nyata.

Murabahah yang dipraktikkan di bank syariah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang (Suhirman, 2021). Dari transaksi tersebut, bank Islam/syariah mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama di awal kontrak, dan pembayarannya dapat dilakukan secara kredit atau cicilan (Suhirman, 2021).

6.3 Barang dalam Akad Salam dan Istishna'

Akad salam dan istishna' merupakan dua akad jual beli yang melibatkan barang yang belum ada pada saat akad dilakukan. Dalam akad salam, pembeli membuat pembayaran di muka dan spesifikasi produk dinyatakan dengan jelas serta pengiriman barang ditunda (Putri et al., 2023). Sementara dalam akad istishna', spesifikasi barang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, kemudian pesanan dibuat terlebih dahulu atau barang belum/sedang dibuat (Putri et al., 2023).

Perbedaan antara salam dan istishna' terletak pada waktu penyerahan barang dan ketentuan pembayaran. Jika waktu penyerahan barangnya ditentukan, maka tergolong sebagai akad salam (Putri et al., 2023). Barang-barang yang ditata—seperti pakaian, furniture, dan barang-barang rumah tangga lainnya—merupakan barang-barang yang sering digunakan untuk berbagai keperluan serta sudah umum untuk digunakan dalam akad istishna' (Putri et al., 2023).

6.4 Barang dalam Akad Ijarah

Ijarah merupakan akad yang berkaitan dengan manfaat barang, bukan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri (Rosyidah et al., 2019). Objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia (Jamaluddin & Nawawie, 2021).

Ijarah merupakan bentuk muamalat; oleh karena itu, syariat Islam mendelegasikan eksistensinya (Jamaluddin & Nawawie, 2021). Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia (Jamaluddin & Nawawie, 2021). Dalam perkembangannya, akad ijarah telah mengalami inovasi dalam dunia perbankan modern, seperti ijarah operational lease dan ijarah berbentuk financial lease (Sakti & Adityarani, 2020).

6.5 Barang dalam Akad Rahn (Gadai)

Dalam akad rahn (gadai), barang berfungsi sebagai jaminan atas hutang. Terminologi mengartikan ar-rahn adalah tertahannya salah satu harta benda yang bernilai uang milik si peminjam/debitur sebagai jaminan terhadap pinjaman dana yang diterimanya (Atikah & Maimunah, 2022). Barang yang ditahan dan dijadikan jaminan tentunya memiliki nilai ekonomis (Atikah & Maimunah, 2022). Barang jaminan itu boleh dijual apabila hutang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak (Marnita, 2017).

Rukun rahn ada lima, yaitu: rohin (yang menggadaikan), murtahin (yang menerima gadaian), marhun (barang yang digadaikan), marhun bih (hutang yang diperkuat dengan gadaian), dan sighat (ijab dan qabul) (Sauqi et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa barang (marhun) merupakan salah satu rukun yang tidak dapat diabaikan dalam akad rahn.

7. Konsep Kepemilikan Barang Dalam Ekonomi Islam

7.1 Prinsip Kepemilikan dalam Islam

Konsep kepemilikan barang dalam ekonomi Islam berbeda secara fundamental dari konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan barang diatur oleh beberapa prinsip utama: pertama, kepemilikan hanya ada dalam area yang tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain; kedua, tidak semua barang bisa dimiliki individu; ketiga, barang-barang yang menyangkut kebutuhan orang banyak tidak bisa dimiliki, seperti padang rumput, sumber air, dan sumber energi; keempat, terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah (zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya); dan kelima, kepemilikan harus didapatkan dengan jalan halal (A. Budiman, 2014).

Dengan falsafah tersebut, dalam konsep kepemilikan, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme (A. Budiman, 2014). Semua sumber daya alam, flora, dan fauna ditundukkan oleh Allah bagi manusia manapun sebagai sumber manfaat ekonomis (I. Budiman, 2020). Konsep persamaan manusia menunjukkan bahwa Islam menolak pengklasifikasian manusia yang berdasarkan atas kelas-kelas dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya (I. Budiman, 2020).

7.2 Kepemilikan Barang dan Kewajiban Sosial

Dalam ekonomi Islam, kepemilikan barang tidak bersifat mutlak, melainkan disertai dengan kewajiban sosial. Terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah melalui zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya (A. Budiman, 2014). Ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan barang dalam Islam bersifat sosial dan tidak individualistis.

Maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional (I. Budiman, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kepemilikan dan pemanfaatan barang harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umum, bukan hanya kepentingan individu semata.

7.3 Perpindahan Kepemilikan Barang

Perpindahan kepemilikan barang dalam Islam harus dilakukan melalui cara-cara yang sah menurut syariat. Tujuan pokok akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan sejumlah imbalan (Amalia & Adinugraha, 2021). Sedangkan dalam sewa menyewa, tujuannya adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti (Amalia & Adinugraha, 2021).

Ibnu Qayyim juga membahas mengenai transisi kepemilikan dalam keadaan urgensi, di mana negara berhak mengambil kepemilikan individual jika hal itu lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat (Syamsuri & Rosyida, 2018). Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan kepemilikan individual atas barang.

8. Barang Dalam Konteks Produksi Islam

8.1 Prinsip Produksi Barang dalam Islam

Produksi dalam Islam didefinisikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya saja, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (Hamidah et al., 2023). Menurut Siddiqi, produksi yang Islami adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebajikan atau manfaat bagi masyarakat (Hamidah et al., 2023).

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi menurut pemikiran Abdul Manan adalah prinsip kesejahteraan ekonomi (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Dalam sistem ekonomi kapitalis juga terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi, namun terdapat keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi, yaitu terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan kesejahteraan umum yang lebih luas yang berkaitan dengan persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021).

Kegiatan produksi harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun beberapa prinsip-prinsip produksi yang berkaitan dengan maqashid al-syari'ah, antara lain: tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; sesuai dengan prioritas kebutuhan manusia, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat; memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infaq, serta wakaf; mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan; serta mendistribusikan keuntungan secara adil antara pemilik dan pengelola, juga antara manajemen dan pekerja (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021).

8.2 Faktor-Faktor Produksi Barang

Dalam ekonomi Islam, faktor-faktor produksi barang mencakup tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Secara klasik, tanah dianggap sebagai faktor-faktor produksi penting yang mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air, mineral, dan sebagainya (Hamidah et al., 2023). Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, yaitu dengan mengakui diciptakannya manfaat tanah yang dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip etika ekonomi Islam (Hamidah et al., 2023).

Proses produksi memiliki standar ukuran, yaitu nilai manfaat yang dihasilkan dari output, di mana produksi memiliki peranan yang penting dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 10–12 juga dijelaskan tentang sistem produksi dan pentingnya pemanfaatan dari barang yang diproduksi (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021).

8.3 Orientasi Produksi Barang dalam Islam

Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi saja, namun juga mengandung nilai ibadah yang akan dihisab di hari akhir (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Ini merupakan perbedaan mendasar antara orientasi produksi dalam Islam dan dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, barang yang diproduksi harus memberikan manfaat tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi masyarakat luas dan lingkungan.

Kerja sama ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut Islam. Kerja sama ekonomi harus dilaksanakan dalam semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi, distribusi barang maupun jasa (Alidrus, 2012). Ini menunjukkan bahwa produksi barang dalam Islam bukan merupakan aktivitas individual semata, melainkan merupakan aktivitas sosial yang harus dilakukan secara kooperatif demi kemaslahatan bersama.

9. Barang Dalam Konteks Distribusi Dan Konsumsi Islam

9.1 Distribusi Barang dalam Islam

Distribusi barang dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara adil dan merata. Menurut Muhammad Abdul Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam (Hamzah & Rasidin, 2020). Mannan mengkritik pandangan neoklasik mengenai distribusi yang menurutnya masuk ke dalam kerangka neoklasik (Hamzah & Rasidin, 2020). Dalam Islam, distribusi barang harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan (supply and demand), konsumsi dan produksi, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya (Hamzah & Rasidin, 2020). Ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik telah membahas distribusi barang secara komprehensif.

9.2 Konsumsi Barang dalam Islam

Konsumsi barang dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda dari konsumsi dalam ekonomi konvensional. Permintaan dalam Islam menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan; masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram (Santika, 2022). Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat (falah) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian (Santika, 2022).

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumtif yang berlebihan sangat dilarang, karena perilaku konsumtif adalah suatu pemborosan atau menghambur-hamburkan uang serta akan mengakibatkan kemiskinan (Utami et al., 2023). Motivasi muamalat dalam Islam mengatur kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kesenangan) dengan kewajiban untuk dapat meningkatkan kinerja, dan kebutuhan tersier (kemewahan) yang dilarang oleh Islam.

9.3 Harga Barang dalam Islam

Penetapan harga barang dalam Islam harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang tersebut dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi. Konsep harga dalam Islam mencoba untuk menjamin aliran barang dan jasa antara konsumen dan pemasok pasar dengan harga yang telah disepakati bersama dan dapat diterima oleh konsumen. Atau dengan kata lain, ada harga pasti ada kualitas; ini adalah konsep keadilan dalam ekonomi Islam menyangkut soal harga suatu produk.

Nabi Muhammad SAW melarang pembatasan harga komoditi; hal tersebut merupakan cerminan pemikiran yang mewakili konsep pricing. Nabi Muhammad bersabda, "janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu". Konsep persaingan yang sehat dalam menentukan harga sudah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut Ibnu Taimiyah, keuntungan yang akan diambil adalah keuntungan normal yang dapat diterima oleh semua pihak dengan cara memberikan harga yang sama kepada khalayak umum meskipun ada yang sangat membutuhkan barang dagangan tersebut (Mansyur, 2019). Ini menunjukkan bahwa Islam melarang pengambilan keuntungan yang berlebihan (ghaban) dari kondisi kebutuhan mendesak pembeli.

10. Barang Dalam Konteks Maqashid Al-Syariah

10.1 Perlindungan Harta (Hifz al-Mal) sebagai Tujuan Syariat

Salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syariah) adalah perlindungan harta (hifz al-mal). Maqashid al-syariah mencakup penjagaan agama, nyawa, akal, maruah, dan harta (Mokhtar et al., 2022). Perlindungan harta dalam konteks ini mencakup perlindungan terhadap barang-barang yang dimiliki oleh individu maupun masyarakat dari berbagai bentuk kezaliman dan eksploitasi.

Dalam konteks pembiayaan murabahah misalnya, beberapa maqashid syariah yang diimplementasikan oleh DSN-MUI mencakup hifzu al-mâl (menjaga harta) baik dari sisi memproduksinya maupun dari sisi memeliharanya (Hanif et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa konsep barang dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan-tujuan syariat yang lebih luas.

10.2 Barang dan Kesejahteraan (Falah)

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah) (Suryani, 2014). Dalam konteks ini, barang-barang yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi harus berkontribusi pada pencapaian falah, bukan sekadar memenuhi kepuasan material semata.

Kesejahteraan menurut pendekatan ekonomi Islam didefinisikan sebagai terpenuhinya kebutuhan baik secara materi maupun non-materi, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat (Rindiani & Nadia, 2024). Hal ini bersandar pada kesadaran pribadi dan sosial untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang dikehendaki Allah SWT (Rindiani & Nadia, 2024). Ini menunjukkan bahwa konsep barang dalam ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga dengan pencapaian kesejahteraan spiritual dan sosial.

10.3 Barang dalam Kerangka Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali, salah satu pemikir ekonomi Islam terkemuka, memiliki pandangan yang komprehensif tentang barang dan kebutuhan manusia. Konsep tersebut hampir sama dengan peninggalan ekonomi Aristoteles yang disebut dengan kebutuhan ordinal, yang terdiri dari kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan pokok yang harus ada, kebutuhan akan barang-barang eksternal yang mana barang tersebut berada di luar kebutuhan pokok, dan kebutuhan akan barang-barang psikis (Linda, 2022).

Al-Ghazali menjelaskan konsep "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi yang mengharuskan adanya spesialisasi dan pembagian kerja berdasarkan daerah dan sumber daya (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Ia menyatakan bahwa kegiatan perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang dengan membuatnya dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Al-Ghazali menyadari bahwa perdagangan, meskipun dianggap tidak selalu mulia di lingkungannya, merupakan hal esensial bagi perekonomian yang berkembang dengan baik (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Keadilan hukum pun mengendalikan pertukaran produk barang-barang yang menjamin ketersediaannya untuk semua orang (Sari, 2018). Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Ghazali, distribusi barang yang adil merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang sehat.

11. Implikasi Konsep Barang Dalam Praktik Ekonomi Islam Kontemporer

11.1 Barang dalam Perbankan Syariah

Konsep barang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam praktik perbankan syariah. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumer, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi (Rianda, 2024). Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah, dan barang-barang konsumer lainnya) merupakan aplikasi nyata dari konsep barang dalam perbankan syariah (Rianda, 2024).

Produk penyaluran dana di bank syariah dikembangkan menurut tiga model: yaitu transaksi keuangan dalam rangka pemilikan barang yang dilakukan atas dasar jual beli, transaksi keuangan dalam rangka perolehan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa guna usaha, dan transaksi keuangan yang bertujuan untuk usaha patungan yang tujuannya juga adalah perolehan barang-barang (Suryadi et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa konsep barang merupakan inti dari berbagai produk perbankan syariah.

11.2 Barang dalam Pasar Syariah

Pasar syariah merupakan implementasi nyata dari konsep barang dalam ekonomi Islam. Pendirian pasar syariah bertujuan untuk melindungi konsumen dan menciptakan harga yang adil (Sriani, 2020). Dalam pasar syariah, para penjual menerapkan konsep kejujuran dalam mendeskripsikan kualitas barang-barang yang diperjualbelikan (Sriani, 2020).

Konsep yang diusung dalam pasar syariah adalah sisterhood atau persaudaraan untuk menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat serta monopoli (Sriani, 2020). Dengan konsep ini muncullah sistem dagang konsinyasi dalam pasar, yaitu sistem berdagang dengan menitipkan terlebih dahulu barang dagangan kepada penjual, setelah barang dagangan terjual barulah pedagang membayar kepada suplier (Sriani, 2020). Ini menunjukkan bahwa konsep barang dalam pasar syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik barang, tetapi juga dengan mekanisme distribusi dan transaksi yang adil.

11.3 Barang dalam Transaksi Digital dan E-Commerce

Perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru dalam penerapan konsep barang menurut ekonomi Islam, khususnya dalam transaksi digital dan e-commerce. Berbisnis secara online di satu sisi dapat mendatangkan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, namun jika keduanya tidak dilandasi dengan aturan syariat maka akan mudah terjebak dalam perkara muamalat yang batil seperti penipuan, kecurangan, dan kezaliman (Khatimah et al., 2024).

Dalam e-commerce, terdapat dua akad jual beli yang dapat digunakan, yaitu akad salam dan istishna' (Putri et al., 2023). Jual beli elektronik dalam kegiatan e-commerce menciptakan sistem ekonomi baru yang menghubungkan produsen, penjual, dan konsumen melalui teknologi yang belum pernah dilakukan sebelumnya (Putri et al., 2023). Transaksi antarnegara yang dilakukan melalui internet ini menimbulkan pertanyaan bagi sebagian besar umat Islam mengenai kesesuaian transaksi ini dengan hukum dan aturan yang berlaku pada hukum Islam, terutama dengan hukum jual beli di muamalat maliyah (Putri et al., 2023).

Konsep jual beli dalam Islam menunjukkan bahwa beralihnya produk atau jasa dari tangan pembeli ke penjual tidak harus terjadi dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat (Khatimah et al., 2024). Ini memberikan fleksibilitas bagi penerapan konsep barang dalam transaksi digital, selama syarat-syarat barang yang sah menurut Islam tetap terpenuhi.

12. Perbedaan Konsep Barang Antara Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional

12.1 Dimensi Spiritual vs. Material

Perbedaan paling mendasar antara konsep barang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada dimensi spiritual yang melekat pada konsep barang dalam Islam. Ekonomi Islam terikat pada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang pada sekularisme dengan konsekuensi menjalankan politik sekularisasi (Arifin, 2022). Dalam ekonomi Islam, barang tidak hanya dipandang dari perspektif material semata, tetapi juga dari perspektif spiritual dan moral.

Sementara ekonomi Islam berbicara bagaimana mencari kekayaan dengan jalan restu Tuhan (Yunadi, 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, cara memperoleh barang dan kekayaan harus sesuai dengan ridha Allah SWT, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan material dan utilitas individual.

12.2 Batasan Halal-Haram vs. Kebebasan Memilih

Dalam ekonomi konvensional, individu bebas memilih barang apa pun yang memberikan utilitas tertinggi baginya, tanpa batasan moral atau agama. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu (Luthfi, 2023). Batasan halal-haram dalam konsep barang Islam merupakan pembeda fundamental yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional.

12.3 Kepemilikan Sosial vs. Kepemilikan Individual

Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan barang bersifat individual dan mutlak. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, kepemilikan barang bersifat sosial dan relatif. Terdapat hak milik orang lain atas barang yang dimiliki oleh seorang muslim, dan harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan Allah melalui zakat, infak, shadaqah, dan sebagainya (A. Budiman, 2014). Ini menunjukkan bahwa konsep kepemilikan barang dalam Islam mengandung dimensi sosial yang tidak ditemukan dalam ekonomi konvensional.

12.4 Orientasi Falah vs. Profit Maximization

Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama produksi dan distribusi barang adalah memaksimalkan keuntungan (profit maximization). Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, tujuan utama adalah mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat) dan kemaslahatan umat. Maslahah 'ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional (I. Budiman, 2020).

13. Kesimpulan

Konsep barang dalam ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang komprehensif dan multidimensional, yang mencakup aspek material, spiritual, moral, dan sosial sekaligus. Berbeda dari ekonomi konvensional yang memandang barang semata-mata dari perspektif utilitas material, ekonomi Islam memandang barang dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan kebahagiaan dunia-akhirat (falah) (I. Budiman, 2020; Suryani, 2014).

Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut. Pertama, barang dalam ekonomi Islam harus memenuhi kriteria kehalalan, baik dari segi substansi barang itu sendiri maupun dari segi cara memperoleh dan mendistribusikannya (Kiyarsi & Bhrata, 2021; Santika, 2022). Kedua, konsep kepemilikan barang dalam Islam bersifat sosial dan tidak mutlak; terdapat hak orang lain atas barang yang dimiliki, yang harus ditunaikan melalui zakat, infak, dan sedekah (A. Budiman, 2014). Ketiga, transaksi barang dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling ridha, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (A. AF et al., 2023; Alwi et al., 2022). Keempat, produksi barang dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan tidak boleh merusak lingkungan atau merugikan pihak lain (Al-Ayyubi & Mulyawisdawati, 2021). Kelima, distribusi dan konsumsi barang dalam Islam harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individual (Fauzan, 2015; Hamzah & Rasidin, 2020).

Dengan demikian, konsep barang dalam ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang holistik dan integratif, yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam secara keseluruhan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep barang dalam ekonomi Islam sangat penting bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi umat manusia saat ini (Satar & Kadir, 2022; Windari, 2017).

Daftar Pustaka

AF, A., Wahab, Abd., & Rahmawati, R. (2023). Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah. Al-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 4(1), 82–97. https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3394

AF, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance dalam Alur Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061

Al-Ayyubi, R. T., & Mulyawisdawati, R. A. (2021). Production in Islam: An Analysis for the Convection SMEs Development. Cakrawala Jurnal Studi Islam, 16(2), 91–105. https://doi.org/10.31603/cakrawala.6079

Alidrus, I. F. (2012). Nilai-Nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.379-408

Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 7(2), 56–80. https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549

Amalia, R., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 107–109. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50

Andi, A. K. (2019). Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 3(1), 34–41. https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i1.127

Arifin, M. I. (2022). Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdata. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 87–102. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536

Atikah, I., & Maimunah, M. (2022). Perlindungan Nasabah Ekonomi Syariah melalui Transaksi Gadai dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Hukum Islam, 21(2), 236. https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.10774

Ayyubi, M. S. A. (2019). Pengaruh Produk Bank Muamalat terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Palopo. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 41–56. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.626

Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Ascarya Journal of Islamic Science Culture and Social Studies, 1(2), 284–293. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278

Budiman, A. (2014). Kapitalisme Ekonomi Syariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 47–71. https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.47-71

Budiman, I. (2020). Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1(2), 141–150. https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2106

Fauzan, F. (2015). Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-'Adl (Studi pada YaPEIM Malaysia). An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 405–424. https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.405-424

Hamidah, N., Tasliyah, N., & Sukandi, S. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Produksi di Home Industri Tiga Bintang Kerang-Sukosari-Bondowoso. Iltizam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 1(1), 45–55. https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3491

Hamzah, A., & Rasidin, Mhd. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan tentang Distribusi. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(1). https://doi.org/10.32694/010860

Hanif, A., Susanto, H., & Armen, R. E. (2023). Analisis Pengaruh Maqashid Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Penyelesaian Utang Murabahah. Scientia Jurnal Hasil Penelitian, 8(1), 1–20. https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.2607

Hasanuddin, R., SS, A. S., & Nofrianto, N. (2019). Pengaruh Produk, Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah. Innovatio Journal for Religious Innovations Studies, 19(2), 191–206. https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i2.90

Hermila, S., Antong, A., & Usman, H. (2023). Menelisik Makna Riba pada Bank Muamalat di Kota Palopo. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 6(2), 1427–1435. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1109

Idrus, N. S. (2017). Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Yuridis, 4(1), 28. https://doi.org/10.35586/.v4i1.125

Jamaluddin, J., & Nawawie, A. H. (2021). Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Muamalah Maliyyah. Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, 3(1), 26–49. https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1452

Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 43. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352

Khoiriyah, U. (2018). E-Commerce dalam Hukum Islam: Studi Analisis atas Pandangan Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2(2), 120–135. https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.112

Kiyarsi, R., & Bhrata, R. W. (2021). Analisis Konsep Laba Akuntansi Syariah dalam Bisnis Syariah Berdasarkan Metode Library Research. Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 4(2), 60–74. https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1534

Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 5(1), 1. https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321

Luthfi, A. (2023). Peran Dakwah Ekonomi Syariah dalam Pemberantasan Riba (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia). Jurnal Syntax Transformation, 4(2), 145–152. https://doi.org/10.46799/jst.v4i2.692

Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 60. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032

Mansyur, Z. (2019). Relevance of the Concept of Fair Prices and Profits for the Community (Study of Ibn Taymiyyah Thoughts on Justice in Trade). Mu'amalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.20414/mu.v11i1.2035

Marnita, M. (2017). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Mokhtar, S., Thia, K., Taqwudin, M., Yazid, M., Ramlie, H. A., Mohd, A., Muis, R., Pullong, A., & Dan, A. (2022). Special Issue. Journal of Islamic Social Economics and Development, 7(43). https://doi.org/10.55573/jised.0743

Nawawi, Z. M. (2022). Keniscayaan Memahami Fikih Muamalat bagi Wirausaha. Journal of Islamic Social Finance Management, 2(2), 164–175. https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.4156

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., Yusuf, F., & Wiryanto, F. S. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 43–59. https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i1.5193

Rianda, C. N. (2024). Prinsip dan Konsep Dasar Bank. Kirana Social Science Journal, 1(2), 100–106. https://doi.org/10.61579/kirana.v1i2.152

Rindiani, & Nadia, N. (2024). Analisis Kesejahteraan Pedagang Pasar Pagi Sambas dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. Al-Fiqh, 2(1), 36–51. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i1.442

Rini, N. (2020). Model Wakaf Uang pada Pembiayaan Barang Publik di Indonesia. Fidusia Jurnal Keuangan dan Perbankan, 3(1). https://doi.org/10.24127/jf.v3i1.467

Rosyidah, Nizar, M., & Huda, K. (2019). Analisis Pengetahuan Nasabah tentang Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank Muamalat KCP Malang Kepanjen). Malia (Terakreditasi), 10(2), 163–180. https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.1449

Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal Fundamental Justice, 1(2), 39–50. https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900

Santika, A. (2022). Penyuluhan Edukasi Bermuamalah Hasil Perkebunan dalam Ekonomi Islam di Desa Gunung Megang. Zadama Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(2), 137–147. https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.33

Sari, L. F. (2018). The Great Philosopher in Islamic Economy. https://doi.org/10.31227/osf.io/brnz6

Satar, M., & Kadir, A. (2022). Elaborasi Ekonomi Islam dalam Kerangka Filsafat. Jupe Jurnal Pendidikan Mandala, 7(2). https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3466

Sauqi, M., Ulfah, M., & Masdian, M. (2023). Studi Pemikiran KH. Salim Ma'ruf tentang 'Âriyah, Rahn, Wadî'ah dalam Risâlah Mu'âmalât. Mitsaqan Ghalizan, 3(1), 30–44. https://doi.org/10.33084/mg.v3i1.5451

Sriani, E. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa dalam Islam: Penerapan Sharia Value di Pasar Tradisional. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i1.7482

Sucipto, I., & Rahmawati, H. (2022). Sosialisasi Aspek-aspek Mu'amalah dalam Ekonomi Islam di Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur. Adindamas Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 35–49. https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.427

Suhirman, G. (2021). Anomali Murabahah di Perbankan Syari'ah (Analisis Rekayasa Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Produk). Iqtishaduna, 12(2), 314–331. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i2.4517

Suryadi, N., Yusnelly, A., Rajendra, R., & Fadhlan, A. (2023). Kontribusi Model Pembiayaan Islam terhadap Kinerja Profit Bank Muamalat Indonesia Tahun 2019–2021. Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 8(2), 192. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i2.837

Suryani, S. (2014). Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 93–134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766

Syamsuri, S., & Rosyida, S. (2018). Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam Filsafat Ekonomi Islam. Islamic Economics Journal, 4(1), 63. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2899

Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam terhadapnya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(2), 269–282. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.235

Windari, W. (2017). Ketangguhan Sistem Ekonomi Islam dalam Perekonomian Dunia. Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 5(1), 1. https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.767

Yunadi, A. (2022). Kajian Ekonomi Syariah Perspektif Filsafat Islam. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 12(1), 77. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).77-89