00120 - Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS): Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam

Abstrak

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berlangsung secara pesat telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul dari berbagai transaksi berbasis prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hadir sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan BASYARNAS, meliputi sejarah pembentukan, landasan hukum, kewenangan, prosedur beracara, hubungannya dengan lembaga peradilan formal, serta berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dualisme kewenangan eksekusi putusan, keterbatasan jaringan kantor, rendahnya literasi masyarakat, dan kebutuhan harmonisasi regulasi. Penguatan BASYARNAS secara kelembagaan, sumber daya manusia, dan regulasi menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung perkembangan ekonomi syariah Indonesia secara berkelanjutan.

Kata kunci: arbitrase syariah, BASYARNAS, penyelesaian sengketa, ekonomi syariah, hukum Islam

Abstract

The rapid development of the Islamic economy in Indonesia has brought significant legal implications, particularly regarding dispute resolution arising from various sharia-based transactions. The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) serves as a non-litigation dispute resolution institution based on Islamic sharia principles. This article comprehensively examines various aspects related to BASYARNAS, including its formation history, legal basis, authority, procedural rules, its relationship with formal judicial institutions, as well as various challenges and problems encountered. The method used is library research with a normative juridical approach. The results of the study indicate that BASYARNAS has a strong legal foundation, both from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, but still faces various challenges, particularly regarding the dualism of award execution authority, limited office networks, low public literacy, and the need for regulatory harmonization. Strengthening BASYARNAS institutionally, in terms of human resources, and regulation is an urgent need to support the sustainable development of Indonesia's Islamic economy.

Keywords: sharia arbitration, BASYARNAS, dispute resolution, Islamic economy, Islamic law

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berlangsung secara pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa yang timbul dari berbagai transaksi berbasis prinsip syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat mendasar akan kehadiran lembaga penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Heriyanto et al., 2023). Dalam konteks inilah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hadir sebagai salah satu instrumen hukum terpenting dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, hingga berbagai lembaga keuangan mikro syariah, secara inheren membawa potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat (Mardani, 2012). Sengketa-sengketa tersebut memerlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya memenuhi standar hukum positif Indonesia, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam yang menjadi landasan dari seluruh transaksi syariah itu sendiri (Hardiati & Widiana, 2021). BASYARNAS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menawarkan forum penyelesaian sengketa non-litigasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam (Rachman et al., 2022).

Artikel ini mengkaji secara komprehensif berbagai aspek yang berkaitan dengan BASYARNAS, mulai dari sejarah pembentukannya, landasan hukum yang menopang eksistensinya, kewenangan dan prosedur beracara, hubungannya dengan lembaga peradilan formal, hingga berbagai tantangan dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang peran strategis BASYARNAS dalam sistem hukum ekonomi syariah Indonesia.

2. Sejarah Dan Latar Belakang Pembentukan Basyarnas

2.1 Konteks Historis Kelahiran Arbitrase Syariah di Indonesia

Sejarah arbitrase syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi Islam secara keseluruhan. Dalam tradisi Islam klasik, penyelesaian sengketa telah dikenal melalui tiga mekanisme utama, yaitu Al-Sulh (perdamaian), Tahkim (arbitrase), dan Wilayat al-Qadha (kekuasaan kehakiman) (Hardiati & Widiana, 2021). Konsep tahkim dalam hukum Islam merujuk pada pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit (hakam) oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka (Arisandy & Rosyda, 2022). Praktik arbitrase ini telah dikenal dan dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana dibuktikan dengan adanya dasar-dasar negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Rakman & Syufa'at, 2023).

Landasan teologis keberadaan lembaga arbitrase Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, yang memerintahkan penyelesaian sengketa secara damai (Setiady, 2016). Sumber hukum Islam tentang arbitrase ini menjadikan keberadaan lembaga seperti BASYARNAS bukan sekadar pilihan pragmatis, melainkan merupakan suatu kewajiban dari perspektif kajian yuridis formal keislaman (Setiady, 2016). Dalam konteks ini, BASYARNAS dipandang sebagai lembaga yang berperan menjunjung prinsip islah dalam perkara sengketa muamalat di Indonesia (Heriyanto et al., 2023).

2.2 Pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Momentum kelahiran lembaga arbitrase syariah di Indonesia dimulai ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif mendirikan badan arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Inisiatif ini lahir seiring dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang membutuhkan lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rachman et al., 2022). Keberadaan lembaga BASYARNAS merupakan terobosan yang luar biasa untuk dapat membantu perbankan syariah ketika itu baru berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia (Rachman et al., 2022).

Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara, pada tanggal 23 Oktober 1993 diresmikanlah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) (Hariyanto, 2014). Akta Pendirian BAMUI dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993 dengan nomor 175 (Rachman et al., 2022). BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. (Ratnawati, 2021). Lembaga ini didirikan dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara perdata yang timbul antara lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah lainnya (Mukarromah & Wage, 2019).

2.3 Transformasi BAMUI Menjadi BASYARNAS

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat dan lahirnya berbagai bank syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS), kebutuhan akan lembaga arbitrase syariah yang lebih komprehensif semakin mendesak. Rencana perubahan BAMUI berawal dari usulan pembahasan tentang perubahan badan arbitrase oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23–26 Desember 2002 (Salim, 2018). Perubahan nama dan bentuk BAMUI kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (Marlina & Tanzili, 2022).

Perubahan nama ini bukan sekadar pergantian identitas, melainkan mencerminkan perluasan cakupan dan penguatan kelembagaan arbitrase syariah di Indonesia. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga kini (Triyanta & Hassan, 2007). Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003 (Triyanta & Hassan, 2007). Dengan demikian, BASYARNAS merupakan kelanjutan dan pengembangan dari BAMUI yang telah lebih dahulu berdiri.

Perkembangan BASYARNAS tidak lepas dari konteks perkembangan sosial ekonomi umat Islam di Indonesia (Heriyanto et al., 2023). Para ulama di Indonesia yang merasa perlu adanya suatu lembaga arbitrase yang berfungsi kemudian turut mendorong lahirnya lembaga arbitrase syariah untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan bekerja sesuai prinsip ekonomi syariah (Heriyanto et al., 2023). BASYARNAS merupakan perangkat dari MUI sebagaimana Lembaga Pengkajian, Pengawas Obat-obatan dan Makanan (LP-POM), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Yayasan Dana Dakwah Pembangunan (YDDP) (Ansori, 2021).

3. Landasan Hukum Dan Regulasi BASYARNAS

3.1 Dasar Hukum dari Perspektif Hukum Islam

Keberadaan BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik dari tinjauan hukum positif maupun dari hukum Islam (Sufriadi, 2007). Dari segi kajian yuridis formal keislaman, keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban (Setiady, 2016). Sumber hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam (BASYARNAS) adalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama (Setiady, 2016).

Dalam hukum Islam, arbitrase atau tahkim diakui dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijmak (Astiti et al., 2021). Praktik tahkim telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga permasalahan yang diselesaikan oleh lembaga arbitrase tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam sendiri mengakui legalitas arbitrase sebagai penyelesaian sengketa (Astiti et al., 2021). Ketentuan terkait arbitrase syariah di Indonesia, khususnya praktiknya pada BASYARNAS, mengacu pada hukum Islam dan hukum nasional, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan fikih, UUAAPS, SK-MUI, dan Fatwa DSN-MUI (Warman & Hayati, 2022).

3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Landasan hukum positif utama bagi BASYARNAS adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Undang-undang ini merupakan aturan pokok bagi setiap lembaga arbitrase di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sendiri (Sufriadi, 2007). Sampai saat ini, aturan yang dijalankan BASYARNAS, baik secara konseptual dan implementasi, sepenuhnya masih merujuk kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Sufriadi, 2007).

Undang-undang ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diselesaikan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, penilaian ahli, dan arbitrase (Prakoso, 2017). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hardiati & Widiana, 2021). Dalam UU No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa arbitrase memiliki hak dalam mengatasi masalah atau sengketa yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan, serta industri-industri yang menggunakan prinsip syariah (Rachman et al., 2022).

3.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pasal 49 undang-undang ini secara tegas menyebutkan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan absolut dari Pengadilan Agama (Uzma, 2014). Namun, undang-undang ini juga membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, termasuk melalui BASYARNAS (Musrifah & Khairunisa, 2020).

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah (Romlah, 2023). Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi BASYARNAS dalam sistem hukum Indonesia.

3.4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan pengakuan eksplisit terhadap BASYARNAS sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya melalui: (a) musyawarah; (b) mediasi perbankan; (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (Sofiani, 2015).

Namun, ketentuan ini kemudian menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 (Puspitasari, 2016). Polemik ini akhirnya diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Sofiani, 2015).

3.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Selain regulasi perundang-undangan, eksistensi BASYARNAS juga didukung oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Eksistensi BASYARNAS dalam melakukan tugas dan wewenangnya didukung oleh regulasi berupa undang-undang, peraturan, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam merekomendasikan arbitrase syariah sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan perdata Islam di Indonesia (Rachman et al., 2022). Dengan adanya fatwa-fatwa DSN, setiap lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, sehingga seluruh sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya dalam penyelesaiannya harus melalui BASYARNAS (Khasanah, 2018).

Rumusan klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa DSN-MUI dari aspek lembaga penyelesai sengketa mengalami empat kali perubahan. Pertama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kedua, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama. Ketiga, penyelesaian sengketa syariah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah (Yasin, 2017). Perubahan ini mencerminkan dinamika reformasi hukum ekonomi Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor hukum (Yasin, 2017).

3.6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016

Perkembangan regulasi terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah terus berlanjut dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Hardiati & Widiana, 2021). PERMA ini memberikan kepastian hukum bahwa eksekusi dari putusan BASYARNAS dilaksanakan di Pengadilan Agama (Ijieb & Sulistio, 2019). PERMA ini merupakan sebuah kemajuan karena telah mengembalikan ruh kesyariahan dari putusan BASYARNAS terkait sengketa dagang atau ekonomi syariah yang pada akhirnya eksekusi dilaksanakan di Pengadilan Agama (Ijieb & Sulistio, 2019).

4. Kedudukan, Sifat, Dan Kewenangan BASYARNAS

4.1 Kedudukan Kelembagaan BASYARNAS

BASYARNAS adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain (Alaqoh & Mujib, 2023). BASYARNAS merupakan lembaga non-litigasi yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (Rachman et al., 2022). Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia (Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI menyebut BASYARNAS sebagai lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak mana pun (Ansori, 2021). Pada pelaksanaannya, BASYARNAS bersifat bebas merdeka, otonom, dan independen, tidak dicampuri, serta tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya (Heriyanto et al., 2023). Sifat independensi ini merupakan salah satu keunggulan BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa, karena menjamin objektivitas dan imparsialitas dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam konteks MUI, BASYARNAS merupakan perangkat organisasi MUI sejak Rapat Kerja Nasional MUI tanggal 23–26 Desember 2002 (Ratnawati, 2021). Kedudukan BASYARNAS berada di bawah MUI dan merupakan seperangkat organisasi MUI (Ratnawati, 2021). Dalam konteks ini, MUI memiliki tiga institusi terkait, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), di mana pedoman kegiatan ekonomi syariah didasarkan pada fatwa DSN, praktik ekonomi LKS diawasi oleh DPS, dan sengketa ekonomi syariah diselesaikan di BASYARNAS (Pradina & Nurnasrina, 2023).

4.2 Kewenangan BASYARNAS

Kewenangan BASYARNAS diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Secara umum, BASYARNAS memiliki dua kewenangan utama. Pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai prosedur yang ditetapkan BASYARNAS. Kedua, memberikan pendapat mengikat atas para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian (Suganda, 2013).

Tujuan didirikannya BASYARNAS sebagai badan permanen dan independen adalah untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam (Yunari, 2016). BASYARNAS berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah (Novianti & Fadila, 2022). Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, BASYARNAS sebagai badan penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar peradilan adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah (Oslami, 2022).

Sengketa yang dapat diselesaikan oleh BASYARNAS adalah sengketa yang belum diajukan oleh para pihak ke pengadilan (Salim, 2018). Selain itu, kesepakatan tertulis yang dibuat para pihak diserahkan penyelesaiannya pada BASYARNAS berdasar prosedur dalam penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS yang termuat dalam klausula perjanjian (Tehedi, 2023). Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa di BASYARNAS adalah terlebih dahulu para pihak harus membuat klausul arbitrase pembiayaan atau membuat baik sebelum terjadi sengketa maupun setelah sengketa terjadi (Alaqoh & Mujib, 2023).

4.3 Sifat Putusan BASYARNAS

Salah satu karakteristik paling penting dari putusan BASYARNAS adalah sifatnya yang final dan mengikat (final and binding). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS bersifat tertutup, berkekuatan hukum tetap, dan putusannya bersifat final (Alaqoh & Mujib, 2023). Sehingga setelah jatuhnya putusan di BASYARNAS tidak terdapat banding (Alaqoh & Mujib, 2023). Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Khasanah, 2018). Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Khasanah, 2018).

Sifat final and binding ini merupakan salah satu keunggulan utama BASYARNAS dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (Khasanah, 2018). Namun demikian, dalam praktiknya, jika para pihak tidak puas dengan putusan BASYARNAS, para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Agama (Khasanah, 2018). Hal ini menimbulkan paradoks antara sifat final dan binding di satu sisi, dengan kemungkinan pembatalan putusan di sisi lain (Khasanah, 2018).

5. Prosedur Penyelesaian Sengketa Di BASYARNAS

5.1 Syarat Pengajuan Sengketa

Proses penyelesaian sengketa yang diajukan melalui BASYARNAS harus dilandasi dengan adanya perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak yang bersengketa (Novianti & Fadila, 2022). Dengan demikian, hanya sengketa yang terdapat perjanjian tertulis yang dapat diproses melalui cara arbitrase (Novianti & Fadila, 2022). Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak (Aminatul, 2018).

Kewenangan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah ditentukan oleh ada atau tidaknya perjanjian arbitrase, baik sebelum sengketa timbul (pactum compromittendo) maupun setelah sengketa timbul (acta compromise) (Priadi & Munthe, 2019). Keabsahan kewenangan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah didasarkan pada asas pacta sunt servanda dan asas konsensualisme yang terdapat dalam KUH Perdata (Priadi & Munthe, 2019).

5.2 Tahapan Prosedur Beracara

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS meliputi beberapa tahapan yang sistematis. Pertama, pengajuan permohonan arbitrase kepada BASYARNAS. Kedua, pemeriksaan permohonan. Ketiga, penunjukan arbiter yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Keempat, pemeriksaan sengketa. Kelima, putusan sengketa (Alaqoh & Mujib, 2023).

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku (Siswanto, 2018). Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan perdamaian (islah) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut (Siswanto, 2018).

Prosedur penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS terdapat beberapa tahapan, yaitu: (a) permohonan untuk mengadakan arbitrase kepada BASYARNAS; (b) BASYARNAS menetapkan para pihak yang berperkara; (c) penunjukan arbiter; (d) pemeriksaan sengketa; (e) upaya perdamaian; (f) pembuktian dan saksi atau ahli; (g) akhir pemeriksaan; (h) pengambilan putusan; (i) perbaikan putusan; (j) pembatalan putusan; (k) pendaftaran putusan; (l) pelaksanaan putusan; dan (m) biaya arbitrase (Siswanto, 2018).

5.3 Peran Arbiter dalam BASYARNAS

Arbiter dalam BASYARNAS memiliki peran yang sangat sentral dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, arbiter bertindak sebagai hakim pengadilan, sebagai hakim tetap, tetapi hanya pada kasus yang ditangani (Rachman et al., 2022). Para pihak memiliki kebebasan untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan (Yunita, 2021).

BASYARNAS memiliki mediator dan arbiter yang memiliki keahlian di bidang hukum ekonomi Islam, hukum perdata, dan hukum Islam, baik berasal dari akademisi maupun praktisi hukum (Yunita, 2021). Para pihak memiliki rasa percaya yang tinggi kepada mediator dan arbiter terkait perkara yang akan diselesaikan (Yunita, 2021). Dalam pengambilan putusan, arbiter BASYARNAS menggunakan hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits, prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah (Faizun, 2021).

Pada prinsipnya, arbiter berpegang pada prinsip keadilan dan kaidah hukum, baik hukum yang terdapat di Al-Qur'an, Hadits, Ijma Ulama, dan ditambah dengan KUH Perdata, Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, kaidah fikih, dan pendapat para ahli perbankan syariah (Nur, 2020). BASYARNAS juga memiliki tanggung jawab terhadap semua penyelesaian sengketa perbankan syariah maupun sengketa syariah lainnya, terutama bagi seorang arbiter/hakam (Sakti & Wahyuningsih, 2017).

5.4 Asas-Asas yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa BASYARNAS

Penyelesaian sengketa di BASYARNAS dilandasi oleh beberapa asas penting. Asas-asas yang melandasi harus berlandaskan pada syariat Islam mulai dari pembuatan akad sampai dengan penyelesaian sengketa (Novianti & Fadila, 2022). Salah satu asas yang paling menonjol adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, yaitu proses permohonan sampai putusan yang dilakukan secara sederhana, dalam kurun waktu yang terbilang cepat dalam pembacaan putusan sengketa, dan hal-hal ini juga berpengaruh terhadap biaya penyelesaian sengketa yang menjadi ringan (Alaqoh & Mujib, 2023).

Selain itu, tujuan BASYARNAS adalah menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian (islah) (Siswanto, 2018). Melalui lembaga arbitrase syariah, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam, yakni prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan (Marlina & Tanzili, 2022). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak (Sari, 2020).

5.5 Prinsip Ex Aequo et Bono dalam Putusan BASYARNAS

Mekanisme penyelesaian sengketa di BASYARNAS juga didasarkan pada prinsip ex aequo et bono, yang masih menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi dan implementasinya (Umam & Nasution, 2023). Interpretasi prinsip ex aequo et bono berkorelasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal aturan dan prinsip, larangan ultra petita, dan kemampuan arbiter (Umam & Nasution, 2023). Sementara itu, batasan penerapan ex aequo et bono berkaitan erat dengan prinsip konsensual para pihak, tuntutan primary petitum, prinsip syariah, pacta sunt servanda, dan prinsip itikad baik (Umam & Nasution, 2023).

6. Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan BASYARNAS

6.1 Problematika Dualisme Kewenangan Eksekusi

Salah satu permasalahan paling krusial yang dihadapi BASYARNAS adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusannya. Kewenangan pelaksanaan atau eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional secara peraturan perundang-undangan masih memakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Pasal 61 yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Uzma, 2014). Hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari BASYARNAS yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa-sengketa arbitrase di bidang ekonomi syariah (Uzma, 2014).

Terdapat dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, kewenangan eksekusi putusan BASYARNAS merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Kedua, berpendapat bahwa semua yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 huruf (i) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, pendapat ini didasarkan kepada asas hukum lex posteriori derogat legi priori dan lex specialis derogat legi generali (Uzma, 2014). Pertentangan norma hukum tentang kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase tersebut, meskipun secara yuridis terdapat pertentangan, namun Mahkamah Agung telah melakukan langkah politik hukum untuk menyelesaikan dualisme kewenangan tersebut (Najib, 2020).

6.2 Mekanisme Eksekusi Putusan BASYARNAS

Apabila pihak tidak melaksanakan putusan BASYARNAS dengan kerelaan, putusan dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atas permohonan dari salah satu pihak bersengketa (Tehedi, 2023). Perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut diberikan dalam bentuk Penetapan Pengadilan, yang dikeluarkan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Agama (Heriyanto et al., 2023).

Perintah melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah (Hasibuan, 2018). Putusan Badan Arbitrase Syariah yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Agama dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Hasibuan, 2018).

6.3 Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 merupakan titik balik penting dalam sejarah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Putusan ini menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Sofiani, 2015). Dengan diputuskannya perkara ini oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada lagi dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Ijieb & Sulistio, 2019).

Konsekuensi konstitusionalnya, Pengadilan Agama menjadi satu-satunya pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara litigasi (Ijieb & Sulistio, 2019). Namun, menjadi catatan penting bahwa penentuan pilihan forum hukum bergantung pada kesepakatan para pihak yang tertuang dalam klausula (Ijieb & Sulistio, 2019). Para pihak dapat juga memilih alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar jalur pengadilan, seperti BASYARNAS (Ijieb & Sulistio, 2019).

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tidak mengecilkan kewenangan BASYARNAS sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan (Sofiani, 2015). Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ternyata masih menyisakan problem yuridis dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui lembaga non-litigasi, khususnya melalui BASYARNAS (Sofiani, 2015). Setiap putusan BASYARNAS harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusi putusan BASYARNAS juga harus dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah (Sofiani, 2015).

7. BASYARNAS Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

7.1 Peran BASYARNAS dalam Sengketa Perbankan Syariah

BASYARNAS merupakan forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, karena BASYARNAS dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Sari, 2020). Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak (Sari, 2020). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui BASYARNAS, karena rata-rata di dalam akad (perjanjian) antara bank syariah dengan nasabahnya selalu mencantumkan arbitration clause (Yunari, 2016).

Peran BASYARNAS sangat penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah terutama dalam dunia perbankan syariah (Rachman et al., 2022). Terhitung dari mulai berdirinya hingga sampai saat ini ada 20 (dua puluh) sengketa perbankan syariah yang masuk dan dituntaskan oleh BASYARNAS (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Dari analisis putusan BASYARNAS tahun 2005–2015, baru memutus 9 perkara (Kurniawati, 2020). Hal ini membuktikan masih minimnya informasi tentang BASYARNAS yang kontras dengan pertumbuhan bank syariah di Indonesia (Kurniawati, 2020).

7.2 Klausula Arbitrase dalam Akad Perbankan Syariah

Salah satu mekanisme yang menjamin peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah pencantuman klausula arbitrase dalam setiap akad. Dengan adanya fatwa DSN, setiap produk akad bank syariah maupun lembaga keuangan syariah wajib melampirkan klausula arbitrase, sehingga seluruh sengketa yang berlangsung di antara perbankan syariah dengan konsumennya wajib diselesaikan lewat BASYARNAS (Astiti et al., 2021). Klausula dalam perjanjian tersebut biasanya berbunyi: "segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui BASYARNAS" (Hasibuan, 2018).

Sementara itu, dalam Peraturan Bank Indonesia maupun fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), selalu disebutkan bahwa jika terjadi kasus sengketa dalam bisnis keuangan syariah, maka penyelesaiannya melalui BASYARNAS (Triyanta & Hassan, 2007). Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), maka Pengadilan Agama secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang.

7.3 Perbandingan BASYARNAS dengan Lembaga Arbitrase Lainnya

Dalam konteks sistem arbitrase di Indonesia, BASYARNAS memiliki posisi yang unik sebagai satu-satunya lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BASYARNAS yang menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam (Hardiati & Widiana, 2021). Munculnya kedua badan arbitrase tersebut adalah sebagai pembagian wilayah saja, BASYARNAS sebagai badan arbitrase yang khusus menangani sengketa keuangan syariah, dan BANI khusus menangani sengketa keuangan dan bisnis konvensional (Salim, 2018).

Jika dibandingkan dengan badan arbitrase lain di negara ini, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), maka BASYARNAS yang relatif baru berdiri masih harus berbenah (Sari, 2020). Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia belum seimbang dengan perkembangan BASYARNAS sebagai sebuah lembaga arbiter yang baru lahir di Indonesia (Sari, 2020).

7.4 Perbandingan BASYARNAS dengan Lembaga Arbitrase Syariah di Malaysia

Dalam konteks perbandingan internasional, BASYARNAS memiliki kesamaan dan perbedaan dengan lembaga arbitrase syariah di Malaysia, yaitu Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA). Proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan Kuala Lumpur Regional for Arbitration dimulai dengan adanya penundukan melalui perjanjian arbitrase (Maulana & Kelib, 2022). Setelah proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang diputus oleh kedua arbitrase ini bersifat final and binding (Maulana & Kelib, 2022). Penyelesaian sengketa perbankan Islam melalui arbitrase syariah harus dikembalikan kepada penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang sepenuhnya demi mengembangkan kemajuan ekonomi Islam (Maulana & Kelib, 2022).

8. BASYARNAS Dan Pengadilan Agama: Hubungan Dan Titik Singgung

8.1 Komplementaritas antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama

BASYARNAS dan Pengadilan Agama merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun dengan jalur yang berbeda. Pengadilan Agama merupakan lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sementara BASYARNAS merupakan lembaga non-litigasi yang menjadi alternatif penyelesaian sengketa (S, 2024). Keduanya memiliki hak dan wewenang yang sama untuk dapat menerima dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah (S, 2024).

Pengalaman BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya dapat dijadikan pelajaran bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di masa kini, sementara BASYARNAS dapat mengembangkan lembaganya lebih lanjut (Oslami, 2022). Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut juga tidak lagi hanya mengandalkan Peradilan Umum (Peradilan Agama) jika akan menegakkan prinsip syariah, tetapi sudah saatnya melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah (Yunita, 2021).

8.2 Titik Singgung Kewenangan

Titik singgung antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama terutama terletak pada masalah eksekusi putusan. Selain itu, permasalahan di lapangan terkait dengan sinkronisasi undang-undang terutama pelaksanaan putusan mulai dari BASYARNAS harus menjadi kewenangan dari Peradilan Agama, karena hak eksekusi seharusnya di tangan Peradilan Agama (Hasbi et al., 2018). Namun hal ini belum diikuti beberapa lembaga yang terkait dengan ekonomi syariah sehingga berimplikasi pada tidak terlaksananya secara maksimal amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut (Hasbi et al., 2018).

Jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh BASYARNAS, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang (Musjtari, 2016). Hal ini mencerminkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara BASYARNAS sebagai lembaga non-litigasi dan Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

9. Efektivitas Dan Tantangan BASYARNAS

9.1 Efektivitas Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS berjalan secara efektif dan efisien karena proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS sudah memiliki landasan hukum, mediator, arbiter BASYARNAS, dan hakim Pengadilan Agama sudah kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa, sarana dan prasarana cukup mendukung (Yunita, 2021). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jalur pengadilan, antara lain: kerahasiaan sengketa para pihak dijamin; terhindar dari kelambatan; proses yang lebih cepat; kompetensi pihak yang berperan sebagai penengah; dan lain-lain (Kurniawati, 2020).

Alasan para pelaku ekonomi syariah memilih jalur arbitrase adalah karena prosesnya lebih cepat, biayanya ringan, putusannya final and binding, dan rahasia para pihak terjaga (Irfan et al., 2017). Dalam lima tahun terakhir (2010–2015), jumlah kasus sengketa di BASYARNAS (23 kasus) sedikit lebih tinggi daripada kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama (20 kasus) (Irfan et al., 2017).

9.2 Kendala dan Tantangan

Meskipun BASYARNAS memiliki peran yang penting, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalnya peran lembaga ini. Pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BASYARNAS dibatasi dengan adanya klausul perjanjian para pihak yang memuat perjanjian penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS (Rachman et al., 2022). Kedua, adanya kesulitan dalam eksekusi putusan karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri (Rachman et al., 2022). Ketiga, adanya potensi pembatalan putusan BASYARNAS dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah (Rachman et al., 2022).

Keterbatasan jaringan kantor BASYARNAS di daerah juga menjadi satu kelemahan karena BASYARNAS baru beroperasi di Jakarta (Sari, 2020). Kondisi intern yang baik tersebut akan bertambah baik apabila didukung dengan law enforcement dari pemerintah tentang putusan final and binding dalam penyelesaian sengketa di arbitrase (Sari, 2020). Kurangnya sosialisasi juga menjadikan keberadaan BASYARNAS ini kurang dipahami oleh masyarakat (Munawar, 2022).

Selain itu, tidak adanya pembaruan hukum mengingat aturan yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sudah terlalu lama dan kini telah hadir lembaga arbitrase syariah, sehingga perlu diadakan pula pembaruan pada peraturan terkait agar dapat menaungi seluruh peristiwa hukum yang hidup di tengah masyarakat secara menyeluruh (Bahri, 2020). Hal ini dikarenakan minimnya edukasi dan literasi masyarakat atau pelaku bisnis syariah tentang prosedural penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yang nyatanya lebih mudah, proses penyelesaiannya cepat, mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan putusan yang final dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa (Tehedi, 2023).

9.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Lembaga Penyelesaian Sengketa

Beragamnya pilihan responden untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa atas Pengadilan Agama, BASYARNAS, dan lembaga ADR lainnya disebabkan oleh lima faktor, yaitu faktor regulasi, asas kebebasan berkontrak, sumber daya manusia, kelembagaan, dan efisiensi waktu serta biaya berperkara (Nurhasanah & Nasution, 2016). Pemahaman eksistensi BASYARNAS serta budaya masyarakat yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian perkara di BASYARNAS perlu ditingkatkan (Yunita, 2021).

Beberapa lembaga keuangan syariah memilih BASYARNAS sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan alasan yang cukup variatif, mulai dari nominal sengketa yang relatif kecil, penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, dan juga waktu penyelesaiannya yang lebih singkat (Rosyidi, 2023). Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di semua lembaga hampir sama, dimulai dengan musyawarah, pemberian surat peringatan, sita jaminan atau lelang, dan jika masih terjadi perselisihan, sengketa diajukan ke Pengadilan Agama atau BASYARNAS (Rosyidi, 2023).

10. BASYARNAS Dalam Era Globalisasi Dan Digitalisasi

10.1 Tantangan Sengketa Lintas Batas

Dalam era globalisasi, sengketa bisnis yang terjadi saat ini bukan hanya sengketa antara warga negara atau badan hukum yang berasal dari Indonesia semata, tetapi juga mencakup sengketa yang bersifat lintas batas, baik karena perbedaan domisili para pihak maupun karena adanya klausula pilihan hukum asing (Heriyanto et al., 2023). BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah di Indonesia seharusnya memiliki kompetensi dan kemampuan untuk menangani sengketa syariah yang bersifat lintas batas (Heriyanto et al., 2023).

Apabila sengketa yang diajukan ke BASYARNAS mengandung unsur-unsur asing, arbiter yang ada di lingkungan BASYARNAS juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai keberadaan unsur-unsur asing di dalam suatu hubungan hukum (Heriyanto et al., 2023). Karena adanya unsur asing dalam hubungan syariah dari kedua pihak, diperlukan pengakuan putusan arbitrase syariah di negara tempat aset berada (Heriyanto et al., 2023).

10.2 Arbitrase Online dan Adaptasi Teknologi

Pada situasi pandemi dan era digitalisasi, kebutuhan akan pelayanan arbitrase online sangat dibutuhkan, khususnya bagi masyarakat bisnis (Heriyanto et al., 2023). Perkembangan teknologi yang semakin maju juga membawa persoalan-persoalan baru dalam ekonomi yang hadir di tengah kehidupan masyarakat, sehingga pentingnya tahkim ini juga diiringi dengan kemajuan teknologi (Warman & Hayati, 2022). BASYARNAS perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di era digital.

11. Prospek Dan Rekomendasi Pengembangan BASYARNAS

11.1 Kebutuhan Harmonisasi Regulasi

Untuk jangka panjang, perlu adanya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan (Najib, 2020). Revisi undang-undang arbitrase dan penyelesaian sengketa diharapkan bisa mengakomodasi arbitrase syariah sebagai lembaga pilihan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang kian banyak diminati (Najib, 2019). Dalam hal ini, eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah seharusnya ditempatkan di Pengadilan Agama, karena keduanya menerapkan prinsip-prinsip syariah (Najib, 2019).

Perlu sinkronisasi legislasi terutama pelaksanaan putusan mulai dari BASYARNAS yang harus menjadi kewenangan dari Peradilan Agama (Hasbi et al., 2018). Revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif harus dilakukan dan menjadi agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Musjtari, 2016).

11.2 Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Penguatan kelembagaan BASYARNAS perlu dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Pertama, perlu dipacu pembentukan BASYARNAS di provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Hariyanto, 2014). Kedua, perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik arbiter maupun staf administrasi BASYARNAS. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku bisnis syariah tentang keberadaan dan prosedur BASYARNAS.

Beragamnya pilihan responden untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa disebabkan oleh persoalan sumber daya manusia yang juga menjadi problem utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (Nurhasanah & Nasution, 2016). Penyelesaian sengketa yang cepat, murah, transparan, adil, serta menjamin kepastian hukum menjadi tolok ukur bagi para investor (B. & Fariana, 2017).

11.3 Peningkatan Literasi dan Sosialisasi

Salah satu tantangan terbesar BASYARNAS adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang keberadaan dan prosedur lembaga ini. Hal ini dikarenakan minimnya edukasi dan literasi masyarakat atau pelaku bisnis syariah tentang prosedural penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS yang nyatanya lebih mudah, proses penyelesaiannya cepat, mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan putusan yang final dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa (Tehedi, 2023). Oleh karena itu, diperlukan program sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BASYARNAS.

12. Kesimpulan

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase syariah yang memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum ekonomi syariah Indonesia. Sebagai satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, BASYARNAS hadir sebagai jawaban atas kebutuhan penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Perjalanan panjang BASYARNAS dari BAMUI yang didirikan pada 21 Oktober 1993 hingga menjadi BASYARNAS pada 24 Desember 2003 mencerminkan dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia (Marlina & Tanzili, 2022).

Landasan hukum BASYARNAS yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', UU No. 30 Tahun 1999, UU No. 3 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2008, fatwa DSN-MUI, dan berbagai regulasi lainnya memberikan fondasi yang kuat bagi eksistensi lembaga ini (Warman & Hayati, 2022). Namun, berbagai problematika masih menghantui BASYARNAS, terutama terkait dualisme kewenangan eksekusi putusan, keterbatasan jaringan kantor, rendahnya literasi masyarakat, dan kebutuhan harmonisasi regulasi (Rachman et al., 2022).

Ke depan, BASYARNAS perlu terus berbenah dan memperkuat diri, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun regulasi yang menopangnya. Penguatan BASYARNAS bukan hanya penting bagi kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi perkembangan ekonomi syariah Indonesia secara keseluruhan. Dengan BASYARNAS yang kuat dan efektif, kepercayaan investor dan pelaku bisnis syariah akan meningkat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional (B. & Fariana, 2017).

Daftar Pustaka

Alaqoh, S., & Mujib, A. (2023). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 179–194. https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.4065

Aminatul, L. (2018). Penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan gugatan acara sederhana dan acara biasa di Indonesia. At-Tuhfah, 6(1), 109–124. https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v6i1.135

Ansori, I. (2021). Untitled. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 9(01), 45. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i01.3107

Arisandy, S., & Rosyda, F. S. (2022). Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah oleh pihak pengusaha (Mudharib). Az Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2). https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412

Astiti, N. N. A., Rahman, G., & Ibtisamah, S. N. (2021). The position of arbitration in dispute resolution of Islamic financial institutions. Jurnal Al-Qardh, 6(2), 76–83. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461

B., R. S., & Fariana, A. (2017). Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan dengan kompetensi di peradilan agama dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 68–79. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361

Bahri, S. E. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS ditinjau dari asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tamwil, 3(1), 41. https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075

Faizun, A. (2021). Penyelesaian sengketa akad musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan BASYARNAS Yogyakarta No X/Tahun 2017). Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 6(2), 195–212. https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3864

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 42–58. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365

Hasbi, G. N., Iswanto, B., & Mulyadi, M. (2018). Kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap penyelesaian kasus perbankan syari'ah (Analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Varia Justicia, 13(1), 18–26. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1862

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444

Heriyanto, D. S. N., Suwatono, R. D. B., & Lubis, A. S. (2023). Arbitrase online di masa pandemi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 360–379. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988

Ijieb, & Sulistio, D. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdp4n

Irfan, M. N., Faizin, A., & Muslim, B. (2017). Peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Studi pandangan pelaku ekonomi syariah di Jakarta). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 145–160. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289

Khasanah, K. (2018). Problematika hukum implementasi sifat final dan binding putusan yang dibuat oleh BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 1(1), 37–52. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1685

Kurniawati, S. L. (2020). Peran Badan Arbitrase Syariah dalam menyelesaikan sengketa. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 139–144. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14830

Mardani, M. (2012). Penyelesaian sengketa bisnis syariah. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(2), 298. https://doi.org/10.22146/jmh.16224

Marlina, H., & Tanzili, M. (2022). Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9(5), 1445–1460. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27360

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan bank syariah dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Studi perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Mukarromah, S., & Wage, W. (2019). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di lembaga keuangan syari'ah Kabupaten Banyumas. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 69. https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.3823

Munawar, A. (2022). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam hukum positif dan hukum Islam. Kosmik Hukum, 22(3), 234. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15483

Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi lembaga penyelesaian sengketa akad pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Media Hukum, 23(1), 62–75. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0068.62-75

Musrifah, M., & Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.36341/al-amwal.v9i1.142

Najib, A. (2019). Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah dalam perspektif politik hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7

Najib, A. (2020). Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Novianti, T., & Fadila, R. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Petita, 4(1), 65–78. https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354

Nur, M. (2020). Analisis penyelesaian sengketa akad murabahah (jual-beli) antara bank syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020

Nurhasanah, N., & Nasution, H. (2016). Kecenderungan masyarakat memilih lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 273–280. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4457

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 27–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860

Pradina, M. A., & Nurnasrina, N. (2023). Aspek yuridis (landasan hukum) dan dasar hukum operasional perbankan syariah di Indonesia. Sharing Journal of Islamic Economics Management and Business, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.11149

Prakoso, A. L. (2017). Tinjauan terhadap arbitrase syariah sebagai alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan syariah. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 59–67. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356

Priadi, E., & Munthe, M. E. (2019). Keabsahan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 1–15. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.148

Puspitasari, R. (2016). Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jurnal Dinamika Penelitian, 16(1). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.1.175-204

Rachman, A., Devy, S. T., & Astuti, W. (2022). Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dalam mengatasi sengketa perbankan syariah di Indonesia. Madani Syari'ah Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah, 5(2), 108–120. https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa (APS) perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Ratnawati, A. (2021). Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Negara Dan Keadilan, 10(1), 9. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4619

Romlah, S. (2023). Penyelesaian sengketa arbitrase dan kepailitan syariah di Pengadilan Agama. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 10(1), 95–114. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26634

Rosyidi, A. A. (2023). Kesadaran hukum lembaga keuangan syariah atas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Journal of Islamic Business Law, 7(4), 1–19. https://doi.org/10.18860/jibl.v7i4.3458

S, A. Y. (2024). Tinjauan batasan kewenangan penyelesaian sengketa syariah (Studi perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yuridis, 4(1), 74. https://doi.org/10.35586/.v4i1.135

Salim, A. (2018). Al-Sulh: dalam arbritase tata hukum Islam klasik. Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Sari, D. U. (2020). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Al-Munqidz Jurnal Kajian Keislaman, 8(2), 157–171. https://doi.org/10.52802/amk.v8i2.236

Setiady, T. (2016). Arbitrase Islam dalam perspektif Islam dan hukum positif. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.604

Siswanto, E. (2018). Peranan arbitrase (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa bisnis syari'ah. Al-Amwal Journal of Islamic Economic Law, 3(2), 165–185. https://doi.org/10.24256/alw.v3i2.525

Sofiani, T. (2015). Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum Islam, 119–131. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491

Sufriadi, S. (2007). Memberdayakan peran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. La_Riba, 1(2), 249–264. https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss2.art6

Suganda, A. D. (2013). Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syari'ah. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v4i1.74

Tehedi, T. (2023). Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Borneo Journal of Islamic Studies, 3(1), 48–61. https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299

Triyanta, A., & Hassan, R. (2007). Penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam melalui pengadilan di Malaysia dan relevansinya dengan Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 206–222. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art4

Umam, K., & Nasution, M. G. H. N. (2023). Pemaknaan dan implementasi prinsip ex aequo et bono dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS. Veritas Et Justitia, 9(2), 456–484. https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.7303

Uzma, U. (2014). Pelaksanaan atau eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai kewenangan Pengadilan Agama. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(3), 387. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28

Warman, A. B., & Hayati, R. F. (2022). Tahkim dalam standar syariah dan urgensinya terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(01), 37–58. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1246

Yasin, M. N. (2017). Reformasi hukum ekonomi Islam di Indonesia studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 2000–2017. Istinbath, 16(1), 241–264. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110

Yunari, A. (2016). Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 4(1). https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.1.43-56

Yunita, A. (2021). Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum Progresif, 9(1), 25–36. https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36