00113 - Amortisasi dalam Sistem Ekonomi Islam

Abstract 

This article comprehensively examines the concept of amortization from the perspective of Islamic economics, covering theological foundations, accounting implications, and contemporary practices in Islamic financial institutions. Amortization in conventional finance, which relies on interest rates and the time value of money, faces significant challenges when applied in the Islamic economic framework due to the prohibition of riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and other practices that are inconsistent with sharia principles. Through a systematic literature review, this study analyzes how amortization is applied or adapted in various Islamic financing contracts such as murabahah, musharakah mutanaqisah, ijarah, and sukuk. The study also examines the differences between AAOIFI and IFRS accounting standards in treating amortization, as well as controversial issues such as convergence with conventional practices, rebate mechanisms (ibra'), and the use of interest rates as benchmarks. The findings show that conventional loan amortization cannot be directly applied in Islamic finance, there is significant tension between conventional and Islamic accounting standards, and many Islamic financial products tend to converge with conventional products. However, various promising innovations have emerged, including real economy-based approaches, hybrid financial instruments, and amortizing sukuk. Harmonization of accounting standards, human resource capacity development, and utilization of financial technology are identified as important steps to improve the quality of sharia-compliant amortization practices.

Keywords: amortization, Islamic economics, riba, murabahah, musharakah mutanaqisah, AAOIFI, IFRS, sharia

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep amortisasi dari perspektif ekonomi Islam, mencakup landasan teologis, implikasi akuntansi, dan praktik-praktik kontemporer dalam lembaga keuangan Islam. Amortisasi dalam keuangan konvensional yang bertumpu pada tingkat bunga dan nilai waktu uang menghadapi tantangan signifikan ketika diterapkan dalam kerangka ekonomi Islam karena adanya larangan riba, gharar, dan berbagai praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui kajian literatur yang sistematis, studi ini menganalisis bagaimana amortisasi diterapkan atau diadaptasi dalam berbagai kontrak pembiayaan Islam seperti murabahah, musharakah mutanaqisah, ijarah, dan sukuk. Studi ini juga mengkaji perbedaan standar akuntansi AAOIFI dan IFRS dalam memperlakukan amortisasi, serta isu-isu kontroversial seperti konvergensi dengan praktik konvensional, mekanisme rebate (ibra'), dan penggunaan tingkat bunga sebagai tolok ukur. Temuan menunjukkan bahwa amortisasi pinjaman konvensional tidak dapat diterapkan secara langsung dalam keuangan Islam, terdapat ketegangan signifikan antara standar akuntansi konvensional dan Islam, serta banyak produk keuangan Islam yang cenderung konvergen dengan produk konvensional. Namun demikian, berbagai inovasi yang menjanjikan telah muncul, termasuk pendekatan berbasis ekonomi riil, instrumen keuangan hibrid, dan sukuk amortisasi. Harmonisasi standar akuntansi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi keuangan diidentifikasi sebagai langkah-langkah penting untuk meningkatkan kualitas penerapan amortisasi yang sesuai syariah.

Kata Kunci: amortisasi, ekonomi Islam, riba, murabahah, musharakah mutanaqisah, AAOIFI, IFRS, syariah

1. Pendahuluan

Amortisasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam akuntansi dan keuangan konvensional yang merujuk pada proses pengalokasian biaya suatu aset tidak berwujud atau pengurangan nilai utang secara sistematis selama periode tertentu. Dalam konteks keuangan konvensional, amortisasi pinjaman umumnya dikaitkan erat dengan konsep bunga (interest) dan nilai waktu uang, di mana setiap cicilan pembayaran terdiri dari komponen pokok dan komponen bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman yang tersisa. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penerapan amortisasi menghadirkan berbagai tantangan konseptual, hukum, dan praktis yang signifikan, terutama karena adanya larangan tegas terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan berbagai praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kajian mengenai amortisasi dalam perspektif ekonomi Islam menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan pesat industri keuangan Islam global. Lembaga keuangan Islam (LKI) dituntut untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan yang tidak hanya kompetitif secara komersial, tetapi juga sepenuhnya patuh terhadap ketentuan syariah. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana konsep amortisasi dapat diterapkan atau diadaptasi dalam kerangka ekonomi Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang fundamental? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif dengan mengkaji berbagai dimensi amortisasi dari perspektif ekonomi Islam, mulai dari landasan teologis, implikasi akuntansi, hingga praktik-praktik kontemporer dalam lembaga keuangan Islam.

2. Konsep Amortisasi dalam Keuangan Konvensional

Sebelum membahas amortisasi dalam perspektif Islam, penting untuk memahami terlebih dahulu konsep amortisasi dalam keuangan konvensional sebagai titik perbandingan. Dalam keuangan konvensional, amortisasi pinjaman (loan amortization) adalah proses pembayaran utang secara bertahap melalui serangkaian cicilan periodik yang mencakup komponen pokok dan bunga. Metode yang paling umum digunakan adalah metode anuitas (annuity method), di mana jumlah cicilan tetap sama setiap periode, namun komposisi antara pokok dan bunga berubah seiring waktu—pada awal periode, porsi bunga lebih besar, sementara porsi pokok semakin meningkat menjelang akhir masa pinjaman.

Kamal (Kamal, 2021) menjelaskan bahwa dalam praktik keuangan konvensional, amortisasi pinjaman menggunakan aturan anuitas (annuity rule) untuk menentukan jumlah cicilan, di mana setiap cicilan mencerminkan nilai waktu uang yang dihitung berdasarkan tingkat bunga yang disepakati. Lebih lanjut, Kamal (I. Kamal, 2021) menegaskan bahwa praktik amortisasi pinjaman konvensional yang disertai dengan aturan anuitas dipandang sebagai transaksi berbasis riba yang tidak dapat dibenarkan dari perspektif Islam, karena praktik tersebut memperlakukan uang sebagai komoditas yang "disewakan" dengan tarif tertentu per satuan waktu. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang pengambilan manfaat finansial semata dari pinjaman uang.

Dalam konteks akuntansi, amortisasi juga merujuk pada pengalokasian biaya aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Metode amortisasi yang umum digunakan meliputi metode garis lurus (straight-line method), metode saldo menurun (diminishing balance method), dan metode unit produksi. Setiap metode memiliki implikasi yang berbeda terhadap laporan keuangan dan pengakuan pendapatan. Dalam konteks perbankan Islam, metode amortisasi yang digunakan untuk mengakui pendapatan dari kontrak pembiayaan Islam menjadi isu yang sangat krusial dan kontroversial, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

3. Landasan Teologis dan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang Relevan

3.1 Larangan Riba

Prinsip paling fundamental dalam ekonomi Islam yang berkaitan langsung dengan amortisasi adalah larangan riba. Riba secara harfiah berarti "kelebihan" atau "tambahan" dan dalam konteks keuangan merujuk pada setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman uang. Al-Qur'an secara tegas melarang riba dalam berbagai ayat, dan larangan ini menjadi landasan utama yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Ahmad et al. (Ahmad et al., 2019) menjelaskan bahwa Islam melarang semua kontrak berbasis bunga dan sebagai gantinya mendorong kontrak pertukaran (exchange contracts), sehingga keuangan Islam menginspirasi berbagi risiko (risk sharing) dan melarang transfer risiko, penghindaran risiko, dan pengalihan risiko.

Dalam konteks amortisasi, larangan riba berarti bahwa metode amortisasi pinjaman konvensional yang menghitung bunga atas saldo pinjaman yang tersisa tidak dapat diterapkan secara langsung dalam keuangan Islam. Kamal (I. Kamal, 2021) secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun penggunaan formula anuitas biasa mungkin tidak melanggar hukum dan prinsip Islam, praktik amortisasi pinjaman konvensional yang terhubung dengan aturan anuitas merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum dan prinsip Islam, sebagai transaksi berbasis riba yang nyata. Hal ini karena praktik amortisasi pinjaman konvensional memperlakukan uang sebagai komoditas yang dapat "disewakan" dengan tarif tertentu, yang merupakan esensi dari riba.

3.2 Nilai Waktu Uang dalam Perspektif Islam

Salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam keuangan Islam adalah apakah konsep nilai waktu uang (time value of money) dapat diterima dari perspektif syariah. Meera (Meera, 2012) menyatakan bahwa nilai waktu uang merupakan konsep yang dapat diterima dari perspektif Islam karena selama uang memiliki biaya peluang (opportunity cost), nilai uang akan dipandang berbeda lintas waktu. Hal ini juga dapat dilihat dari fakta bahwa Islam mendorong para debitur untuk melunasi utang mereka sesegera mungkin.

Namun, penerimaan konsep nilai waktu uang dalam Islam tidak berarti bahwa semua aplikasi konsep tersebut dalam keuangan konvensional dapat diadopsi begitu saja. Kamal (I. M. Kamal, 2021) mengusulkan pendekatan yang menggunakan konsep nilai waktu uang tanpa membebankan biaya berlebihan kepada debitur dalam penyelesaian utang lebih awal. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi realitas ekonomi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Gharbi (Gharbi, 2016) juga menyoroti bahwa penggunaan tingkat bunga sebagai tingkat diskonto dalam teknik penilaian tidak sesuai dari perspektif Islam, dan mengusulkan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto nominal (NGDP) sebagai tolok ukur alternatif karena keuangan Islam, dalam pengertian idealnya, berbasis dan terkait erat dengan sektor riil.

3.3 Prinsip Berbagi Risiko

Prinsip berbagi risiko (risk sharing) merupakan salah satu pilar utama ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Ahmad et al. (Ahmad et al., 2019) menjelaskan bahwa berbagi risiko adalah salah satu aspek terpenting yang diperlukan dalam Islam untuk persatuan umat manusia, dan pada dasarnya keuangan Islam adalah pengaturan keuangan yang terstruktur berdasarkan berbagi risiko. Prinsip ini memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana amortisasi dipahami dan diterapkan dalam konteks Islam.

Dalam sistem keuangan konvensional, amortisasi pinjaman menempatkan seluruh risiko pada debitur, sementara kreditur mendapatkan pengembalian yang pasti dalam bentuk bunga. Sebaliknya, dalam keuangan Islam, idealnya risiko harus dibagi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini mendorong pengembangan instrumen pembiayaan berbasis ekuitas seperti musharakah dan mudharabah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktiknya, banyak produk keuangan Islam yang menggunakan struktur berbasis utang seperti murabahah dan ijarah, yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana amortisasi diterapkan dalam konteks tersebut.

3.4 Maqasid al-Shariah

Konsep maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) juga relevan dalam memahami amortisasi dari perspektif Islam. Maqasid al-shariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan, perlindungan harta (hafiz al-mal) menjadi sangat relevan. Abdullah (Abdullah, 2016) menyatakan bahwa signifikansi penelitian tentang desain dan pengembangan produk perbankan Islam adalah bahwa hal itu meningkatkan kemampuan untuk memblokir sarana legal menuju hasil yang tidak sah (sadd al-dhara'i), sehingga menghindari bahaya (al-darar) yang dikaitkan dengan riba, dan menegakkan apa yang menjadi kepentingan publik (maslahah), untuk memenuhi salah satu tujuan syariah (maqasid al-shariah), yaitu melindungi kekayaan (hafiz al-mal).

4. Amortisasi dalam Kontrak-Kontrak Pembiayaan Islam

4.1 Murabahah dan Amortisasi

Murabahah adalah salah satu kontrak pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam perbankan Islam. Dalam kontrak murabahah, bank membeli aset atas nama nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan kritis yang muncul adalah bagaimana keuntungan murabahah harus dialokasikan selama periode pembayaran cicilan—apakah menggunakan metode garis lurus atau metode biaya amortisasi (amortized cost method) yang serupa dengan metode bunga efektif dalam keuangan konvensional.

Ahmed et al. (Ahmed et al., 2016) menemukan bahwa dalam pelaporan keuangan berbasis IFRS, alokasi keuntungan murabahah didasarkan pada biaya amortisasi (amortized cost), yang serupa dengan pengukuran transaksi pinjaman konvensional yang menerapkan konsep tingkat bunga efektif. Sementara itu, AAOIFI menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan keuntungan kontrak murabahah. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan ketegangan mendasar antara standar akuntansi konvensional dan standar akuntansi Islam dalam memperlakukan kontrak pembiayaan Islam.

Moosa (Moosa, 2023) menjelaskan bahwa baik AAOIFI maupun IFRS menggunakan metode biaya amortisasi untuk mencatat kontrak murabahah, yang menghasilkan arus kas yang lebih tinggi di awal kontrak dan kemudian berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam standar yang digunakan, kedua pendekatan tersebut pada akhirnya menghasilkan pola pengakuan pendapatan yang serupa. Siddiqui et al. (Siddiqui et al., 2022) juga mencatat bahwa karena semua produk Islam bebas dari bunga (riba), pengukuran piutang menggunakan pendekatan biaya amortisasi akan menghasilkan pendapatan keuangan, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian pendekatan tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Mukhzarudfa dan Qodri (Mukhzarudfa & Qodri, 2020) dalam kajian mereka tentang pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi menemukan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan menggunakan sistem sigma yang berguna untuk mencatat pembiayaan murabahah, dan analisis tersebut mendukung sistem akuntansi murabahah dalam perbankan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, bank-bank Islam di Indonesia telah mengembangkan sistem pencatatan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kontrak murabahah.

4.2 Musharakah Mutanaqisah dan Amortisasi Modal

Musharakah Mutanaqisah (MMP) atau kemitraan yang berkurang adalah salah satu instrumen pembiayaan Islam yang paling inovatif, terutama dalam konteks pembiayaan perumahan. Dalam MMP, bank dan nasabah secara bersama-sama memiliki suatu aset, dan nasabah secara bertahap membeli bagian kepemilikan bank melalui pembayaran periodik. Proses pengurangan kepemilikan bank ini pada dasarnya merupakan bentuk amortisasi modal yang unik dalam konteks Islam.

Kashi dan Mohamad (Kashi & Mohamad, 2017) mengkaji implementasi model MMP dalam pembiayaan perumahan oleh bank-bank Islam di Malaysia dan menemukan bahwa model MMP cenderung konvergen dengan Bay' Bithaman Ajil (BBA) dan pinjaman perumahan konvensional. Faktor-faktor yang disebutkan sebagai penyebab konvergensi ini antara lain adalah bahwa bank-bank Islam tidak beroperasi dalam sistem keuangan Islam yang sepenuhnya, pengurangan bobot risiko, dan pembatasan regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun MMP secara konseptual berbeda dari pinjaman konvensional, dalam praktiknya terdapat kecenderungan untuk menyerupai produk konvensional.

Meera (Meera, 2012) mengkritik model Zubair Diminishing Balance Method (ZDBM) yang diusulkan sebagai alternatif MMP, dengan menunjukkan bahwa ZDBM pada dasarnya serupa dengan pinjaman berbasis bunga konvensional atau, paling tidak, serupa dengan murabahah berbasis bay' bi thaman ajil (BBA). Dalam model ZDBM, jumlah pokok diamortisasi dalam jumlah yang sama setiap periode sepanjang durasi pembiayaan—dalam keuangan konvensional, ini hanyalah cara lain untuk mengamortisasi pinjaman. Meera (Meera, 2012) juga menunjukkan bahwa ZDBM tidak lebih murah dari yang diklaim, bahkan berpotensi lebih memberatkan dan meningkatkan probabilitas gagal bayar. Sebaliknya, model MMP terbukti lebih unggul dari ZDBM dan juga patuh syariah.

Ahroum et al. (Ahroum et al., 2020) mengusulkan metodologi penilaian bebas bunga untuk kontrak Murabahah dan Musharakah Moutanaquissah, dengan menggunakan parameter yang terkait dengan ekonomi riil seperti sewa pasar dan tingkat pengembalian yang digunakan untuk proyek yang setara. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penetapan harga kontrak Musharakah Moutanaquissah dapat didasarkan pada beberapa parameter yang terkait dengan ekonomi riil, sehingga tingkat bunga tidak lagi terlibat dalam penetapan harga kontrak tersebut. Pendekatan ini merupakan upaya signifikan untuk membebaskan amortisasi modal dalam MMP dari ketergantungan pada tingkat bunga.

4.3 Ijarah dan Amortisasi Aset

Ijarah (sewa) adalah kontrak pembiayaan Islam lainnya yang relevan dalam konteks amortisasi. Dalam ijarah, bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodik. Pada akhir masa sewa, aset dapat dialihkan kepemilikannya kepada nasabah melalui mekanisme terpisah. Dalam konteks ini, amortisasi aset yang disewakan menjadi isu penting bagi bank Islam sebagai pemilik aset.

Gafrej dan Boujelbène (Gafrej & Boujelbène, 2022) mengusulkan instrumen keuangan yang menggabungkan kontrak ijarah dan kontrak Diminishing Musharaka untuk menyediakan pembiayaan bagi perusahaan rintisan dan perusahaan berteknologi tinggi. Instrumen yang diusulkan ini memungkinkan perusahaan modal ventura Islam untuk mendapatkan pendapatan yang stabil di awal proyek sambil tetap dapat menikmati perkembangan potensial perusahaan yang dibiayai, dengan keluar dari modal perusahaan yang dibiayai secara bertahap tanpa intervensi investor lain. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana amortisasi kepemilikan dapat distrukturkan secara kreatif dalam kerangka syariah.

4.4 Sukuk dan Amortisasi

Sukuk (obligasi Islam) juga memiliki dimensi amortisasi yang penting. Berbeda dengan obligasi konvensional yang membayar bunga periodik, sukuk memberikan pengembalian kepada pemegangnya berdasarkan aset atau proyek yang mendasarinya. Aidi (Aidi, 2019) mencatat bahwa dalam beberapa aplikasi sukuk, manajer sukuk membeli sukuk yang ada setelah amortisasinya pada nilai nominalnya ditambah jumlah yang dikurangkan dalam pemenuhan pinjaman, setelah nilai nominal berkurang karena pengurangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa amortisasi nilai sukuk merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari perspektif syariah.

Morshed (Morshed, 2020) mengkaji penerapan IFRS 9 pada sukuk oleh perusahaan yang patuh IFRS dan menemukan bahwa sukuk berbasis utang diklasifikasikan hanya di bawah biaya amortisasi karena tidak dapat diperdagangkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sukuk secara konseptual berbeda dari obligasi konvensional, dalam praktik akuntansi, beberapa jenis sukuk diperlakukan serupa dengan instrumen utang konvensional dalam hal pengukuran dan amortisasi.

5. Standar Akuntansi dan Amortisasi dalam Lembaga Keuangan Islam

5.1 AAOIFI versus IFRS: Pendekatan yang Berbeda

Salah satu perdebatan paling signifikan dalam akuntansi keuangan Islam adalah antara standar yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan International Financial Reporting Standards (IFRS). Kedua standar ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap amortisasi dan pengakuan pendapatan dalam kontrak pembiayaan Islam.

Ahmed et al. (Ahmed et al., 2016) menemukan bahwa sementara pelaporan keuangan berbasis IFRS terutama berfokus pada konsekuensi ekonomi dari instrumen keuangan, AAOIFI lebih jauh mempertimbangkan struktur hukum instrumen yang didasarkan pada ketentuan syariah. Untuk pengukuran, IFRS mengadopsi konsep nilai waktu uang di mana alokasi keuntungan didasarkan pada biaya amortisasi, yang serupa dengan pengukuran transaksi pinjaman konvensional yang menerapkan konsep tingkat bunga efektif. Sementara itu, AAOIFI menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan keuntungan kontrak murabahah.

Perwiragama dan Fauziyah (Perwiragama & Fauziyah, 2022) dalam kajian komparatif mereka tentang praktik pelaporan keuangan bank-bank Islam menemukan bahwa AAOIFI dan IFRS menginterpretasikan tujuan pelaporan keuangan secara berbeda. AAOIFI melayani prinsip-prinsip syariah sebagai komponen intrinsik dari pelaporan keuangan, sedangkan IFRS menerapkan netralitas pelaporan keuangan dari agama atau komponen standar. Mereka juga mencatat bahwa bank-bank Islam yang mengikuti standar akuntansi IFRS mengadopsi Effective Profit Rate Method (EPRM) untuk memperkirakan pendapatan, yang merupakan metode untuk memperkirakan biaya amortisasi aset atau liabilitas keuangan dan mengalokasikan pendapatan atau beban pembiayaan selama masa hidup yang relevan.

Marzuki et al. (Marzuki et al., 2021) mengkaji dampak dan tantangan IFRS 9 di lembaga keuangan Islam Malaysia dan menemukan bahwa lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan dalam hal representasi yang setia dari nilai wajar, substansi atas bentuk, identifikasi instrumen keuangan sebelum kriteria pengakuan, dan sejauh mana peran manajemen risiko dalam mengurangi manipulasi dalam mengidentifikasi model bisnis. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi konvensional pada lembaga keuangan Islam, termasuk dalam hal amortisasi, masih menghadapi berbagai tantangan yang belum terselesaikan.

5.2 Metode Biaya Amortisasi dan Kesesuaiannya dengan Syariah

Metode biaya amortisasi (amortized cost method) yang digunakan dalam IFRS untuk mengukur instrumen keuangan pada dasarnya menggunakan tingkat bunga efektif untuk mengalokasikan pendapatan atau beban selama masa hidup instrumen. Pertanyaan kritis adalah apakah metode ini dapat diterapkan pada instrumen keuangan Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Siddiqui et al. (Siddiqui et al., 2022) mencatat bahwa fakta bahwa obligasi zero-coupon diukur pada biaya amortisasi, di mana tidak ada pembayaran atau penerimaan bunga yang sebenarnya, menunjukkan bahwa penerapan model biaya amortisasi mungkin tidak melanggar prinsip-prinsip syariah terkait pelaporan produk keuangan—namun gagasan ini perlu dieksplorasi dan diperiksa lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk diskusi tentang apakah metode biaya amortisasi dapat diadaptasi untuk digunakan dalam konteks keuangan Islam.

Al-Beshtawi (Al-Beshtawi, 2023) dalam kajiannya tentang penerapan IFRS 9 di bank-bank Islam menemukan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan dalam mencatat instrumen utang pada biaya amortisasi, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pendaftaran aset keuangan yang terdaftar di pasar aktif. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, bank-bank Islam telah mengadopsi metode biaya amortisasi untuk beberapa jenis instrumen keuangan mereka.

5.3 Substansi atas Bentuk dalam Akuntansi Islam

Prinsip substansi atas bentuk (substance over form/SOF) merupakan salah satu prinsip akuntansi yang paling kontroversial dalam konteks keuangan Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi harus dicatat berdasarkan substansi ekonominya, bukan berdasarkan bentuk hukumnya. Dalam konteks keuangan Islam, penerapan prinsip ini dapat menghasilkan perlakuan akuntansi yang menyerupai perlakuan untuk transaksi konvensional, meskipun bentuk hukum kontraknya berbeda.

Perwiragama dan Fauziyah (Perwiragama & Fauziyah, 2022) mencatat bahwa menurut Suprayogi (2018), mengikuti prinsip SOF dalam pelaporan keuangan Islam kemungkinan akan menurunkan kualitas pelaporan keuangan Islam terkait relevansi dan kepercayaan, karena konten ekonomi yang tidak sesuai dengan bentuk hukum. Mereka juga menyatakan bahwa konsep SOF akan mencegah pelaporan keuangan Islam dari pencapaian tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketegangan mendasar antara prinsip akuntansi konvensional dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pelaporan keuangan Islam.

Atmeh dan Maali (Atmeh & Maali, 2017) mengkaji teknik-teknik yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk mengalihkan instrumen konvensional menjadi instrumen yang patuh syariah dan menemukan bahwa dalam beberapa produk, substansi ekonomi disajikan dalam laporan keuangan, sementara dalam kasus lain, bentuk hukum kontrak yang dilaporkan. Ambiguitas ini dapat menghambat representasi yang setia dari laporan keuangan.

6. Isu-Isu Kontroversial dalam Amortisasi Islam

6.1 Konvergensi dengan Praktik Konvensional

Salah satu kritik utama terhadap praktik amortisasi dalam lembaga keuangan Islam adalah kecenderungannya untuk konvergen dengan praktik konvensional. Kashi dan Mohamad (Kashi & Mohamad, 2017) menemukan bahwa model MMP cenderung konvergen dengan BBA dan pinjaman perumahan konvensional, dengan faktor-faktor penyebab utama adalah bahwa bank-bank Islam tidak beroperasi dalam sistem keuangan Islam yang sepenuhnya, pengurangan bobot risiko, dan pembatasan regulasi. Konvergensi ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah produk-produk keuangan Islam benar-benar berbeda dari produk konvensional dalam hal substansi ekonominya.

Abdullah (Abdullah, 2016) menemukan bahwa dalam menilai substansi ekonomi atas bentuk hukum, setiap produk dari tiga produk pembiayaan Islam yang dikaji melibatkan transaksi bebas risiko dan bunga. Temuan ini menunjukkan bahwa beberapa produk keuangan Islam yang diklaim patuh syariah mungkin tidak benar-benar berbeda dari produk konvensional dalam hal substansi ekonominya, termasuk dalam hal bagaimana amortisasi diterapkan.

Maali et al. (Maali et al., 2020) dalam kajian kualitatif mereka tentang realitas ekonomi transaksi bank Islam menemukan bahwa meskipun ada keyakinan bahwa transaksi yang diperiksa berbeda dari yang setara dalam perbankan konvensional, praktik dalam bank tidak konsisten dengan keyakinan tersebut. Para informan sebagian besar memandang realitas ekonomi dari transaksi yang diperiksa tidak berbeda dari transaksi bank konvensional. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebutuhan kerangka akuntansi dan regulasi khusus untuk bank Islam.

6.2 Rebate (Ibra') dalam Pelunasan Awal

Isu penting lainnya yang berkaitan dengan amortisasi dalam keuangan Islam adalah masalah rebate atau ibra' dalam kasus pelunasan utang lebih awal. Dalam keuangan konvensional, ketika debitur melunasi pinjaman lebih awal, mereka biasanya mendapatkan pengurangan dari total bunga yang belum dibayar. Dalam keuangan Islam, mekanisme serupa dikenal sebagai ibra' (pengampunan sebagian utang).

Kamal (I. Kamal, 2021) membandingkan perhitungan rebate dalam kontrak pembiayaan berbasis jual beli Islam sebagaimana diusulkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dalam pedomannya tentang ibra' dengan perhitungan rebate dalam keuangan konvensional dan menemukan bahwa perhitungan rebate BNM untuk utang yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan berbasis jual beli tidak berbeda dari perhitungan rebate keuangan konvensional yang diterapkan pada pinjaman konvensional. Kesamaan ini dapat menimbulkan kekhawatiran riba yang sama dengan yang ditimbulkan oleh perhitungan rebate keuangan konvensional.

Kamal (I. M. Kamal, 2021) mengusulkan pendekatan rebate menurun (descending rebate) yang menghasilkan jumlah rebate bagi debitur yang lebih besar dari jumlah rebate yang dihasilkan oleh teknik keuangan konvensional atau praktik keuangan Islam saat ini. Pendekatan ini menggunakan konsep nilai waktu uang tanpa membebankan biaya berlebihan dari debitur dalam penyelesaian utang lebih awal, sehingga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang sesungguhnya.

6.3 Benchmark Tingkat Bunga dalam Penetapan Harga

Isu kontroversial lainnya adalah penggunaan tingkat bunga sebagai tolok ukur (benchmark) dalam penetapan harga produk keuangan Islam, termasuk dalam penentuan jadwal amortisasi. Banyak lembaga keuangan Islam menggunakan LIBOR atau tingkat bunga pasar lainnya sebagai referensi dalam menentukan margin keuntungan atau sewa dalam kontrak pembiayaan mereka.

Gharbi (Gharbi, 2016) menyoroti bahwa penggunaan tingkat referensi yang diperoleh dalam sistem keuangan non-Islam tidak tepat dari perspektif Islam, dan teknik penilaian berbasis bunga tidak diadopsi oleh AAOIFI dalam adaptasinya terhadap praktik akuntansi konvensional. Mayoritas ulama Islam berargumen menentang benchmarking tingkat bunga. Sebagai alternatif, Gharbi (Gharbi, 2016) menyarankan tingkat pertumbuhan PDB nominal (NGDP) sebagai tolok ukur alternatif karena keuangan Islam, dalam pengertian idealnya, berbasis dan terkait erat dengan sektor riil.

Ahroum et al. (Ahroum et al., 2020) juga mengkritik praktik saat ini di mana margin keuntungan kontrak murabahah didasarkan pada tingkat bunga referensi, yang sangat dikritik dalam literatur Islam. Mereka mengusulkan metodologi penilaian baru dengan parameter yang terkait dengan ekonomi riil, sehingga tingkat bunga tidak lagi terlibat dalam penetapan harga kontrak murabahah maupun musharakah moutanaquissah.

7. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dalam Perspektif Islam

Selain amortisasi dalam konteks pembiayaan, amortisasi aset tidak berwujud juga relevan dalam konteks lembaga keuangan Islam dan perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam akuntansi konvensional, aset tidak berwujud seperti goodwill, paten, dan merek dagang diamortisasi selama masa manfaatnya menggunakan berbagai metode.

Junaidi dan Mulyani (Junaidi & Mulyani, 2023) dalam kajian mereka tentang akuntansi sumber daya manusia di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk menggunakan metode amortisasi garis lurus yang mengikuti PSAK No. 19 tahun 2009, di mana metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, metode garis lurus digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, lembaga keuangan Islam di Indonesia mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum untuk amortisasi aset tidak berwujud.

Hasan (Hasan, 2023) mencatat bahwa dalam konteks integrasi ilmu pengetahuan dan Islam, proses integrasi tersebut telah menghasilkan beberapa istilah yang saling terkait termasuk amortisasi (amortization) sebagai salah satu konsep yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa amortisasi sebagai konsep tidak sepenuhnya asing dalam wacana intelektual Islam, meskipun penerapannya dalam konteks keuangan memerlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

8. Implikasi Praktis bagi Lembaga Keuangan Islam

8.1 Pengembangan Standar Akuntansi yang Sesuai Syariah

Salah satu implikasi praktis terpenting dari diskusi tentang amortisasi dalam perspektif Islam adalah kebutuhan untuk mengembangkan standar akuntansi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Siddiqui et al. (Siddiqui et al., 2022) merekomendasikan bahwa seperti Malaysia, lembaga keuangan Islam di Pakistan harus mengadopsi kerangka IFRS, dengan fokus badan regulasi pada peningkatan standar akuntansi yang ada melalui keterlibatan yang bermakna dengan badan penetapan standar dan berpartisipasi aktif dalam membuat IFRS lebih kompatibel dengan sifat transaksi keuangan Islam.

Ahmed et al. (Ahmed et al., 2016) menyarankan bahwa diskusi dan observasi yang terus terang diharapkan dapat membantu regulator dan penetap standar dalam mengembangkan standar akuntansi yang konvergen tetapi juga memenuhi karakteristik unik transaksi keuangan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan standar akuntansi untuk amortisasi dalam konteks Islam memerlukan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama syariah, akuntan, regulator, dan praktisi keuangan.

8.2 Transparansi dan Pengungkapan

Transparansi dan pengungkapan yang memadai merupakan aspek penting dalam penerapan amortisasi yang sesuai syariah. Majid dan Haliding (Majid & Haliding, 2014) menekankan bahwa akuntabilitas Islam dalam akuntansi adalah penting, begitu pula transparansi dalam lembaga keuangan Islam. Mereka juga mencatat bahwa dalam perspektif Islam, persiapan informasi keuangan perlu mempertimbangkan tujuan zakat.

Saadah (Saadah, 2022) dalam kajiannya tentang implementasi standar akuntansi di lembaga keuangan mikro syariah menemukan bahwa dalam implementasi standar akuntansi, bank perkreditan rakyat syariah telah menerapkan standar akuntansi yang berlaku, sementara koperasi simpan pinjam syariah belum sepenuhnya mengimplementasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan praktik aktual dalam lembaga keuangan Islam, termasuk dalam hal amortisasi dan pengungkapan terkait.

8.3 Peran Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa praktik amortisasi dalam lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memeriksa aktivitas lembaga keuangan Islam guna memastikan kepatuhan syariah dipertahankan, dan mengeluarkan fatwa tentang legitimasi bentuk-bentuk investasi dan pembiayaan modern. Pratama et al. (Pratama et al., 2022) menemukan bahwa modal intelektual dan aktivitas pemantauan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank-bank Islam.

Dalam konteks amortisasi, DPS perlu memastikan bahwa metode amortisasi yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam tidak mengandung unsur riba atau gharar, dan bahwa pengakuan pendapatan dari kontrak pembiayaan Islam dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang baik prinsip-prinsip syariah maupun teknik-teknik akuntansi yang relevan.

9. Alternatif dan Inovasi dalam Amortisasi Islam

9.1 Pendekatan Berbasis Ekonomi Riil

Salah satu inovasi paling menjanjikan dalam amortisasi Islam adalah pengembangan pendekatan yang berbasis pada ekonomi riil, bukan pada tingkat bunga. Ahroum et al. (Ahroum et al., 2020) mengusulkan metodologi penilaian yang menggunakan parameter dari ekonomi riil seperti sewa pasar dan tingkat pengembalian yang digunakan untuk proyek yang setara. Pendekatan ini tidak hanya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki potensi untuk memulihkan hubungan antara kontrak Islam dan ekonomi riil.

Adela (Adela, 2018) mengusulkan penggunaan tingkat pengembalian musharakah sebagai pengganti tingkat bunga dalam memengaruhi aktivitas ekonomi dan kebijakan moneter. Dalam konteks amortisasi, pendekatan ini berarti bahwa jadwal amortisasi dapat didasarkan pada tingkat pengembalian aktual dari proyek yang dibiayai, bukan pada tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini lebih sesuai dengan prinsip berbagi risiko dalam Islam.

9.2 Instrumen Keuangan Hibrid

Pengembangan instrumen keuangan hibrid yang menggabungkan berbagai kontrak Islam juga menawarkan pendekatan inovatif untuk amortisasi. Gafrej dan Boujelbène (Gafrej & Boujelbène, 2022) mengusulkan instrumen yang menggabungkan kontrak ijarah dan kontrak Diminishing Musharaka, yang memungkinkan amortisasi kepemilikan secara bertahap sambil memberikan pendapatan yang stabil kepada investor. Instrumen ini dianggap sebagai solusi revolusioner bagi pengusaha Muslim muda yang tidak menerima pembiayaan dari instrumen modal ventura konvensional seperti obligasi konversi dan waran.

9.3 Sukuk Amortisasi

Sukuk amortisasi (amortizing sukuk) merupakan salah satu inovasi dalam pasar sukuk yang memungkinkan pembayaran pokok secara bertahap selama masa sukuk, mirip dengan obligasi amortisasi konvensional. Das et al. (Das et al., 2008) mencatat bahwa obligasi amortisasi memperlancar profil pembayaran kembali, memudahkan pembukaan kembali (reopening), dan mengurangi asimetri informasi antara penerbit dan investor. Prinsip-prinsip ini juga berlaku untuk sukuk amortisasi, yang dapat menawarkan manfaat serupa bagi penerbit dan investor sukuk.

10. Tantangan dan Prospek ke Depan

10.1 Harmonisasi Standar Akuntansi

Salah satu tantangan terbesar dalam amortisasi Islam adalah kurangnya harmonisasi antara berbagai standar akuntansi yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam. Haliding (Haliding, 2015) merekomendasikan agar negara-negara Muslim bekerja sama untuk menyatukan potensi harmonisasi satu set standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam seperti standar AAOIFI. Harmonisasi ini akan membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan amortisasi di seluruh lembaga keuangan Islam global.

Marzuki et al. (Marzuki et al., 2021) menyatakan bahwa temuan penelitian mereka sangat penting untuk memastikan bahwa adopsi IFRS di antara lembaga keuangan Islam selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi standar akuntansi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, bukan hanya efisiensi dan komparabilitas.

10.2 Pendidikan dan Kapasitas

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang memahami baik prinsip-prinsip syariah maupun teknik-teknik akuntansi modern merupakan tantangan penting lainnya. Saadah (Saadah, 2022) menemukan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang tidak memahami SAK syariah, yang menjadi hambatan yang umum ditemui di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penerapan amortisasi yang sesuai syariah.

10.3 Inovasi Teknologi

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga membuka peluang baru untuk inovasi dalam amortisasi Islam. Atichasari et al. (Atichasari et al., 2023) mencatat bahwa layanan keuangan syariah berbasis teknologi dapat memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Dalam konteks amortisasi, teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang lebih transparan dan efisien, serta untuk memastikan bahwa jadwal amortisasi yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

11. Kesimpulan

Amortisasi dalam perspektif ekonomi Islam merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan pertimbangan teologis, hukum, akuntansi, dan ekonomi yang saling terkait. Dari kajian komprehensif ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, amortisasi pinjaman konvensional yang menggunakan tingkat bunga efektif tidak dapat diterapkan secara langsung dalam keuangan Islam karena bertentangan dengan larangan riba. Kamal (I. Kamal, 2021) secara tegas menyatakan bahwa praktik amortisasi pinjaman konvensional yang terhubung dengan aturan anuitas merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum dan prinsip Islam. Namun, konsep nilai waktu uang dan penggunaan formula anuitas untuk menentukan jumlah cicilan dapat diterima dalam konteks tertentu, selama tidak dikaitkan dengan praktik amortisasi pinjaman berbasis bunga.

Kedua, terdapat ketegangan yang signifikan antara standar akuntansi konvensional (IFRS) dan standar akuntansi Islam (AAOIFI) dalam hal amortisasi. Ahmed et al. (Ahmed et al., 2016) menemukan bahwa IFRS menggunakan metode biaya amortisasi yang serupa dengan metode bunga efektif, sementara AAOIFI menggunakan metode garis lurus. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari perspektif syariah dan akuntansi.

Ketiga, banyak produk keuangan Islam yang dalam praktiknya cenderung konvergen dengan produk konvensional, termasuk dalam hal amortisasi. Kashi dan Mohamad (Kashi & Mohamad, 2017) menemukan bahwa model MMP cenderung konvergen dengan pinjaman konvensional, sementara Maali et al. (Maali et al., 2020) menemukan bahwa realitas ekonomi transaksi bank Islam tidak berbeda dari transaksi bank konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius untuk mengembangkan produk keuangan Islam yang benar-benar berbeda dari produk konvensional dalam hal substansi ekonominya.

Keempat, terdapat berbagai inovasi yang menjanjikan dalam amortisasi Islam, termasuk pendekatan berbasis ekonomi riil yang diusulkan oleh Ahroum et al. (Ahroum et al., 2020), pendekatan rebate menurun yang diusulkan oleh Kamal (I. M. Kamal, 2021), dan instrumen keuangan hibrid yang diusulkan oleh Gafrej dan Boujelbène (Gafrej & Boujelbène, 2022). Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk mengembangkan pendekatan amortisasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kelima, harmonisasi standar akuntansi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penerapan amortisasi yang sesuai syariah di lembaga keuangan Islam. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama syariah, akuntan, regulator, dan praktisi keuangan.

Pada akhirnya, amortisasi dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar masalah teknis akuntansi, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih dalam tentang keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama yang menjadi inti dari sistem ekonomi Islam. Pengembangan pendekatan amortisasi yang benar-benar sesuai syariah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang baik prinsip-prinsip syariah maupun realitas ekonomi kontemporer, serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah (maqasid al-shariah) dalam praktik keuangan sehari-hari.

Daftar Referensi

Abdullah, A. (2016). Examining US approvals of Islamic financing products and the Islamic theory of lawful profit. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 9(4), 532–550. https://doi.org/10.1108/imefm-09-2015-0107

Adela, H. A. (2018). The impact of Musharakah financing on the monetary policy in the Islamic economy. Review of Economics and Political Science, 3(3/4), 139–152. https://doi.org/10.1108/reps-10-2018-014

Ahmad, S. M., Omar, W. A. B. W., & Junoh, M. Z. B. M. (2019). The Debt-Equity Ratio Choice: Risk Sharing Instruments, A Viable Alternative. Ikonomika, 3(2), 107–120. https://doi.org/10.24042/febi.v3i2.3583

Ahmed, M. U., Sabirzyanov, R., & Rosman, R. (2016). A critique on accounting for murabaha contract. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), 190–201. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2016-0041

Ahroum, R., Touri, O., & Achchab, B. (2020). Murabaha and Musharakah Moutanaquissah pricing: an interest-free approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(1), 201–215. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2016-0147

Aidi, A. bin H. (2019). Guarantees in Ṣukūk between Sharīʿah Objectives and Contract Conditions. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics, 32(1), 127–144. https://doi.org/10.4197/islec.32-1.10

Al-Beshtawi, S. H. (2023). The Importance and Requirements of the Application of the International Financial Reporting Standard IFRS 9 in Reducing Potential Financial Default. Applied Study in Islamic Banks. RJFA. https://doi.org/10.7176/rjfa/14-9-06

Atichasari, A. S., Kristanti, K., Hayriah, N., & Wulandari, S. S. (2023). Analysis of Quality and Implementation of Sharia Financial Services Based on Financial Technology in Indonesia. International Journal of Current Science Research and Review, 06(07). https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i7-110

Atmeh, M., & Maali, B. M. (2017). An accounting perspective on the use of combined contracts and donations in Islamic financial transactions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(1), 54–69. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2014-0024

Das, U., Papaioannou, M. G., & Polan, M. (2008). Strategic Considerations for First-Time Sovereign Bond Issuers. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1316729

Gafrej, O., & Boujelbène, M. (2022). An alternative model for Islamic venture capital firms. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 15(6), 1009–1018. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2021-0145

Gharbi, L. (2016). A critical analysis of the use of fair value by Islamic Financial Institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(2), 170–183. https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2013-0037

Haliding, S. (2015). The Critical Aspect on Fair Value Accounting and its Implication to Islamic Financial Institutions. Global Review of Islamic Economics and Business, 1(3), 210. https://doi.org/10.14421/grieb.2014.013-05

Hasan, H. (2023). Integration of Islamic Science in the Development of Al-Qur'an Studies in Student Final Projects in Indonesia. Hayula Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.01

Junaidi, L. D., & Mulyani, S. (2023). Comparative Analysis of the Implementation of HR Accounting on Financial Performance at PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Jurnal Ecodemica Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 7(1), 102–110. https://doi.org/10.31294/eco.v7i1.15162

Kamal, I. (2021). Rebate in Islamic sale-based financing contracts: Bank Negara Malaysia guidelines on ibrāʾ versus conventional finance practice. ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), 378–389. https://doi.org/10.1108/ijif-07-2020-0155

Kamal, I. M. (2021). Prepayment rebate in Islamic microfinance cost-plus sale: a descending rebate proposed approach. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(7), 965–978. https://doi.org/10.1108/jiabr-06-2020-0192

Kashi, A., & Mohamad, A. (2017). Does Musharakah Mutanaqisah converge with Bai Bithamin Ajil and conventional loans? International Journal of Law and Management, 59(5), 740–755. https://doi.org/10.1108/ijlma-04-2016-0044

Maali, B. M., Fendi, U. A., & Atmeh, M. A. (2020). The economic reality of Islamic banks' transactions: a qualitative inquiry. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(2), 286–300. https://doi.org/10.1108/imefm-04-2020-0172

Majid, J., & Haliding, S. (2014). The Critical Aspect on Fair Value Accounting and Its Implication to Islamic Financial Institutions. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(2), 283–304. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1236

Marzuki, M. M., Rahman, A. R. A., Marzuki, A., Ramli, N. M., & Abdullah, W. A. W. (2021). Issues and challenges of IFRS 9 in Malaysian Islamic financial institutions: recognition criteria perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(2), 239–257. https://doi.org/10.1108/jiabr-04-2020-0100

Meera, A. K. M. (2012). A Critique of the Diminishing Balance Method of Islamic Home Financing. ISRA International Journal of Islamic Finance, 4(2), 7–23. https://doi.org/10.55188/ijif.v4i2.144

Moosa, R. (2023). An Overview of Islamic Accounting: The Murabaha Contract. Journal of Risk and Financial Management, 16(7), 335. https://doi.org/10.3390/jrfm16070335

Morshed, A. (2020). Applying IFRS9 with Sukuk by IFRS's Compliant Firms. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.806932

Mukhzarudfa, M., & Qodri, M. (2020). Analysis of Syari'ah Accounting in Murabahah Financing at the Syari'ah Mandiri Bank in Jambi Branch. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 4(1), 1. https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i1.555

Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical Review on Financial Reporting Practices by Islamic Banks: (Comparison between AAOIFI and IFRS). Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584

Pratama, B. C., Makhrus, & Innayah, M. N. (2022). Intellectual Capital and Social Performance of Indonesian Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Boards Monitoring Activities. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i5/13127

Saadah, N. (2022). Implementation of Accounting Standards as an effort to realize the Accountability of Sharia Microfinance Institutions. Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking, 4(2), 141–154. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15121

Siddiqui, O., Khaleequzzaman, M., & Afzal, M. S. (2022). Accounting for Murabahah – Reviewing the Need for Exclusive Accounting Standards. Nice Research Journal, 38–63. https://doi.org/10.51239/nrjss.vi.369