00111 - Akuntansi Syariah: Perlakuan Investasi Tidak Terikat dalam Lembaga Keuangan

Abstract

This article comprehensively examines the accounting treatment of unrestricted investment (mudharabah muthlaqah) in Islamic banking from conceptual, normative, and empirical perspectives. Unrestricted investment is one of the fundamental fund mobilization instruments in Islamic banking, where fund owners grant full authority to fund managers to invest without restrictions on type, place, or method of business. This study uses a literature review method by analyzing various primary sources including PSAK 105, AAOIFI Financial Accounting Standards, and empirical research results from Islamic financial institutions in Indonesia and internationally. The findings show that there are significant gaps between the AAOIFI standard and Indonesian Sharia PSAK, both at the de jure and de facto levels. The implementation of unrestricted investment accounting in Indonesia still faces various challenges, including non-compliance with applicable accounting standards, limited human resources who understand sharia accounting principles, and issues related to transparency and disclosure. The profit-sharing distribution mechanism, particularly related to Profit Equalization Reserve (PER) and Investment Risk Reserve (IRR), also raises questions about the purity of the profit-sharing system in accordance with Islamic principles. This article contributes to the literature by providing a systematic and comprehensive overview of unrestricted investment accounting in an Islamic banking context, and offers recommendations for harmonization of sharia accounting standards, improvement of human resource quality, and product innovation for unrestricted investment.

Keywords: Unrestricted Investment, Mudharabah Muthlaqah, Islamic Accounting, PSAK 105, AAOIFI, Profit Sharing

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif perlakuan akuntansi investasi tidak terikat (mudharabah muthlaqah) dalam perbankan syariah dari perspektif konseptual, normatif, dan empiris. Investasi tidak terikat merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang paling fundamental dalam perbankan syariah, di mana pemilik dana memberikan wewenang penuh kepada pengelola dana untuk menginvestasikan dananya tanpa batasan jenis, tempat, maupun cara usaha. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber primer meliputi PSAK 105, Standar Akuntansi Keuangan AAOIFI, dan hasil penelitian empiris dari lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun secara internasional. Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara standar AAOIFI dan PSAK Syariah Indonesia, baik pada tingkat de jure maupun de facto. Implementasi akuntansi investasi tidak terikat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meliputi ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah, serta isu-isu terkait transparansi dan pengungkapan. Mekanisme distribusi bagi hasil, khususnya terkait Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR), juga menimbulkan pertanyaan tentang kemurnian sistem bagi hasil sesuai prinsip Islam. Artikel ini berkontribusi pada literatur dengan memberikan gambaran sistematis dan komprehensif tentang akuntansi investasi tidak terikat dalam konteks perbankan syariah, serta menawarkan rekomendasi harmonisasi standar akuntansi syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi produk investasi tidak terikat.

Kata Kunci: Investasi Tidak Terikat, Mudharabah Muthlaqah, Akuntansi Syariah, PSAK 105, AAOIFI, Bagi Hasil

1. Fondasi Konseptual Investasi Tidak Terikat Dalam Islam

1.1 Filosofi Dasar dan Pengertian Investasi Tidak Terikat

Investasi dalam perspektif Islam merupakan aktivitas ekonomi yang tidak sekadar berorientasi pada perolehan keuntungan finansial semata, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam ajaran Islam, investasi sangat dianjurkan agar harta yang dimiliki dapat produktif dan bermanfaat di masa yang akan datang, tentunya dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah (Syaripudin et al., 2022). Prinsip dasar yang membedakan investasi syariah dari investasi konvensional adalah larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian), sehingga setiap aktivitas investasi harus terbebas dari unsur-unsur tersebut (Kurniasari, 2014; Syaripudin et al., 2022).

Dalam konteks perbankan syariah, investasi tidak terikat (unrestricted investment) merupakan salah satu instrumen penghimpunan dana yang paling fundamental. Investasi tidak terikat, yang dalam literatur fiqh dikenal sebagai mudharabah muthlaqah, adalah suatu bentuk kerja sama di mana pemilik dana (shahibul maal) memberikan wewenang penuh kepada pengelola dana (mudharib) untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang, menurut pertimbangan pengelola dana, layak tanpa memberi batasan semisal tempat, cara, maupun jenis usahanya (Kurniasari, 2014). Dalam kerangka ini, pihak pengelola dana dapat mencampurkan dana pihak pertama, baik dengan dana miliknya sendiri maupun dana pihak lain (Kurniasari, 2014).

Deposito bank syariah yang menerima simpanan berjangka ke dalam rekening investasi umum (general investment account) merupakan implementasi konkret dari investasi tidak terikat ini. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat, di mana nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya (Halim, 2022; Nurhayati, 2022). Berbeda dengan rekening investasi khusus (special investment account) yang merupakan investasi terikat (mudharabah muqayyadah), di mana pemilik dana memberikan batasan kepada mudharib mengenai jenis investasi, tempat investasi, dan pihak-pihak yang terlibat (Amaroh, 2013).

Perbedaan mendasar antara investasi tidak terikat dan investasi terikat terletak pada kemauan pemilik dana dalam memberikan hak dan otoritas terhadap mudharib (Amaroh, 2013). Pemilik dana pada investasi tidak terikat atau mudharabah mutlaqah memberikan hak dan otoritas yang penuh terhadap mudharib, sebaliknya pada investasi terikat atau mudharabah muqayyadah, pemilik memberikan batasan pada mudharib (Amaroh, 2013). Rekening investasi khusus (investasi terikat) biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi (Halim, 2022; Nurhayati, 2022).

1.2 Landasan Hukum dan Standar Akuntansi

Dari perspektif akuntansi, investasi tidak terikat diatur oleh berbagai standar, baik nasional maupun internasional. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah (Saramawati & Lubis, 2019). Standar Akuntansi Syariah (SAS) ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istishna (Ma'mun & Sismona, 2020). PSAK 105 secara khusus mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah, termasuk deposito mudharabah sebagai instrumen investasi tidak terikat (Hisamuddin & Andi, 2016; Widarusamsi & Hidayah, 2018).

Secara internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang merupakan organisasi internasional nirlaba yang didirikan di Bahrain, menyusun dan menyiapkan standarisasi akuntansi, auditing, governance, dan kesesuaian berdasarkan prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah (Kurniasari, 2014). AAOIFI telah menerbitkan Financial Accounting Standards (FAS) yang mengatur berbagai aspek akuntansi lembaga keuangan Islam, termasuk standar yang berkaitan dengan investasi tidak terikat. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antara standar AAOIFI dan PSAK Syariah Indonesia, baik pada tingkat de jure (formal/regulasi) maupun de facto (praktis) (Andari, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan standar akuntansi syariah lokalnya dengan AAOIFI, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan (Andari, 2019).

Perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tanggal 1 Mei 2002, yang kemudian disusul dengan PSAK 101—106 yang disahkan pada tanggal 1 Januari 2008 (Adelina & Suazhari, 2020). PSAK 101 mengatur tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah dan merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 (Ma'mun & Sismona, 2020). Namun demikian, berbagai kajian kritis terhadap PSAK Syariah menunjukkan bahwa standar tersebut belum sepenuhnya bisa mengakomodasi perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Muhammad, 2010).

2. Akad Mudharabah Sebagai Basis Investasi Tidak Terikat

2.1 Konsep Dasar dan Jenis Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (Hariyati, 2013). Menurut AAOIFI, mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (amil, mudharib, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan bisnis sesuai dengan kesepakatan kontrak (Faisal et al., 2021).

Terdapat beberapa jenis mudharabah yang relevan dalam konteks perbankan syariah. Pertama, mudharabah muthlaqah (tidak terikat) di mana pemilik modal memberikan wewenang kepada pengelola dana untuk menginvestasikan dananya dalam usaha yang layak tanpa memberi batasan (Kurniasari, 2014). Kedua, mudharabah muqayyadah (terikat) di mana pemilik memberikan batasan pada mudharib mengenai jenis, tempat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam investasi (Amaroh, 2013; Kurniasari, 2014). Ketiga, mudharabah musytarakah yang merupakan kombinasi antara mudharabah dan musyarakah, di mana pengelola dana juga turut menyertakan modalnya (Handayani, 2013).

Dalam konteks perbankan syariah, akad mudharabah muthlaqah diimplementasikan pada rekening investasi umum dalam format deposito berjangka (Cipta, 2017). Bank syariah yang berperan sebagai pengelola dana nasabah bebas (mempunyai kewenangan mutlak) dan tidak diikat oleh syarat apapun dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah (Cipta, 2017). Hal ini berbeda dengan rekening investasi khusus yang menggunakan prinsip mudharabah muqayyadah, di mana nasabah/investor menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank (Halim, 2022; Nurhayati, 2022).

2.2 Hak, Kewajiban, dan Risiko dalam Mudharabah

Dalam akad mudharabah, terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara shahibul maal dan mudharib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (Ridwan, 2016). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ridwan, 2016).

Salah satu isu kritis dalam akad mudharabah adalah masalah asimetri informasi dan moral hazard. Mudharabah adalah kontrak yang mempunyai agency problem yang kompleks. Manajemen bank beroperasi sebagai agen dari pemegang saham, sedangkan bank sebagai mudharib beroperasi sebagai agen dari investment account holders (IAH) (Satiri, 2018). Hubungan ini bisa menimbulkan konflik kepentingan di antara dua kategori tersebut (pemegang saham dan IAH) (Satiri, 2018). Pemilik dana tidak mengetahui informasi penuh tentang proyek yang dilakukan oleh pengelola, sehingga banyak kontrak mudharabah yang gagal di tengah jalan (Satiri, 2018).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil perbankan syariah di Indonesia terjadi karena adanya adverse selection dan moral hazard yang secara sengaja meningkatkan pembiayaan (Utami et al., 2019). Displaced commercial risk, yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga, juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah dalam mengelola investasi tidak terikat (Utami et al., 2019).

2.3 Nisbah Bagi Hasil dalam Mudharabah

Nisbah bagi hasil merupakan elemen kunci dalam akad mudharabah yang membedakannya dari sistem bunga konvensional. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah meliputi: tingkat yang berlaku di bank syariah lain dan bank konvensional berdasarkan kinerja keuangan; hubungan baik antara bank dengan mitra atau nasabah; rencana kerja anggaran tahunan dan penempatan dana antarbank; serta kondisi makroekonomi (Hisamuddin & Andi, 2016). Tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah meliputi: metode yang digunakan bank sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana mudharabah; tingkat pengembalian dana mudharabah; dan tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi (Hisamuddin & Andi, 2016).

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa return on equity (ROE) pada bank syariah cenderung setidaknya dua kali lebih tinggi dibandingkan return on mudharabah deposits (ROMD). Lebih jauh, dalam sebagian besar kasus yang diteliti, ROMD lebih berkorelasi dengan tingkat bunga konvensional yang berlaku daripada dengan ROE (Diaw & Mbow, 2011). Temuan ini mengindikasikan adanya praktik displaced commercial risk di mana bank syariah menyesuaikan tingkat bagi hasil dengan tingkat bunga konvensional untuk mempertahankan nasabah, yang secara konseptual bertentangan dengan prinsip murni bagi hasil dalam Islam.

3. Deposito Mudharabah Sebagai Instrumen Investasi Tidak Terikat

3.1 Pengertian dan Landasan Hukum Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor (Septiani & Laelani, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) (Septiani & Laelani, 2021).

Deposito mudharabah merupakan produk investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian usaha sesuai nisbah yang disepakati di awal pembukaan rekening (Septiani & Laelani, 2021). Sesuai Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah (Septiani & Laelani, 2021). Jangka waktu deposito biasanya 1, 3, 6, atau 12 bulan (Putri et al., 2021).

Deposito mudharabah diaplikasikan dengan prinsip mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah (Putri et al., 2021). Dalam lingkup perbankan syariah, penggunaan prinsip perjanjian ini telah dipercaya bahwa tidak memiliki unsur riba, maysir, dan gharar (Putri et al., 2021). Dengan diterbitkannya PSAK 105 yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah yang diberlakukan sejak Januari 2008, maka bank syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105 (Septiani & Laelani, 2021).

3.2 Mekanisme Operasional dan Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme operasional deposito mudharabah melibatkan proses penghimpunan dana dari nasabah melalui deposito, investasi, maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non-bagi hasil/trade financing) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/investment financing). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan (Maulidha & Aminulloh, 2019).

Dalam praktik penerapan sistem bagi hasil dengan pembiayaan mudharabah, setiap bank syariah harus taat terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berpedoman pada PSAK 105 (Aulia & Rani, 2021). Penelitian empiris menunjukkan bahwa Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rate of Return (ROR) bank syariah, yang pada gilirannya memengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemegang deposito mudharabah (Aulia & Rani, 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah Indonesia meliputi financing to deposit ratio (FDR), non-performing financing (NPF), dan inflasi (Arfiani & Mulazid, 2017). Secara simultan, variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil bank umum syariah (Arfiani & Mulazid, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank secara keseluruhan sangat menentukan besarnya bagi hasil yang dapat diberikan kepada pemegang deposito mudharabah.

4. Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Investasi Tidak Terikat

4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Perlakuan akuntansi atas investasi tidak terikat, khususnya deposito mudharabah, diatur secara komprehensif dalam PSAK 105. Standar ini memberikan panduan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah (Hakim & Sulhani, 2020). Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer, besarnya sejumlah kas atau nilai yang sudah diperhitungkan namun belum dibagikan diakui sebagai kewajiban (Hariyati, 2013).

Dalam konteks akuntansi untuk pengelola dana (bank syariah), dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer (Hariyati, 2013). Kerugian yang dikeluarkan karena kesalahan penyandang dana diakui sebagai beban penyandang dana (Hariyati, 2013). Penyajian investasi mudharabah dalam laporan keuangan dilakukan sebesar nilai tercatat (Adelina & Suazhari, 2020).

Isu penting dalam pengakuan investasi tidak terikat adalah klasifikasinya dalam laporan keuangan. Dana yang dihimpun melalui akad mudharabah dan musyarakah menjadi bagian dari investasi nasabah yang bersifat quasi equity atau menyerupai ekuitas yang tidak dapat dikategorikan sebagai utang seperti halnya tabungan atau deposito jika pada bank konvensional (Muhammad & Azmiana, 2021). Entitas syariah menyajikan informasi keuangannya sedikit berbeda dari entitas konvensional, yaitu dalam pelaporan informasi tentang dana syirkah temporer, di mana pos ini tidak termasuk liabilitas dan juga ekuitas, melainkan memiliki klasifikasi tersendiri karena didasarkan pada kontrak mudharabah atau investasi tidak terikat (Marlina et al., 2023).

4.2 Penyajian dalam Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan bank syariah diatur dalam PSAK 101 yang menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah (Wahyuningsih et al., 2018). Komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan (Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City, 2022; Nasim et al., 2016).

Penelitian pada KSPPS BTM BiMU menemukan bahwa dana syirkah temporer masih digabungkan dengan pos kewajiban pada neraca, yang tidak sesuai dengan PSAK 101 (Ma'mun & Sismona, 2020). Selain itu, lembaga tersebut tidak membuat beberapa laporan seperti laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, maupun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (Ma'mun & Sismona, 2020). Temuan ini mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dalam praktik.

Dalam neraca bank syariah, unsur yang berkaitan meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (Mustafidah & Fauzi, 2023). Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan jenisnya (Mustafidah & Fauzi, 2023). Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil menyajikan pendapatan yang dibagi hasilkan dengan nasabah (Mustafidah & Fauzi, 2023).

4.3 Pengungkapan Investasi Tidak Terikat

Pengungkapan (disclosure) merupakan aspek krusial dalam akuntansi investasi tidak terikat. Prinsip-prinsip umum pengungkapan mengharuskan bank syariah untuk menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam (Marlina et al., 2023). Pengungkapan investasi tidak terikat mencakup berbagai aspek, termasuk: rincian komposisi besarnya kepemilikan deposito mudharabah, komposisi mata uang rupiah dan valuta asing, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu, nisbah bagi hasil dan jangka waktu, serta informasi tentang pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Penelitian tentang tingkat kepatuhan bank syariah Indonesia terhadap PSAK 105 menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS), efektivitas komite audit, masa jabatan CFO, dan dana pihak ketiga dari kontrak mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan laporan keuangan bank syariah dengan PSAK 105 (Hakim & Sulhani, 2020). Sementara itu, latar belakang pendidikan CFO berpengaruh negatif signifikan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan (Hakim & Sulhani, 2020).

Pemilik dana investasi (investment account holders/IAH) dapat meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan (Hakim & Sulhani, 2020). Semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga dari pembiayaan mudharabah, semakin tinggi tekanan yang dihadapi bank syariah untuk memastikan kepatuhan pelaporan keuangan mereka terhadap standar akuntansi yang berlaku (Hakim & Sulhani, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa IAH memiliki peran penting sebagai mekanisme pengawasan eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan bank syariah.

5. Investasi Tidak Terikat Dari Bukan Bank Dan Bank Lain

5.1 Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank

Investasi tidak terikat dari bukan bank merupakan sumber dana utama bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sumber penghimpunan dana bank syariah meliputi kepemilikan saham (shareholders equity), giro (current account), investasi (investment account), dan tabungan (saving account) (Amaroh, 2013). Sumber dana ini digunakan untuk berbagai instrumen keuangan yang berbasis bagi hasil (profit sharing) dan cost-plus pricing (Amaroh, 2013).

Kontrak mudharabah dalam bank syariah meliputi investasi tidak terikat (unrestricted investment account) dan investasi terikat (restricted investment account) (Amaroh, 2013). Model penghimpunan dana bank syariah meliputi dana yang bersumber dari pihak ketiga dalam bentuk investasi dan non-investasi, serta dana yang bersumber dari pemilik modal (Amaroh, 2013). Sumber dana investasi pihak ketiga meliputi dana dengan kontrak mudharabah baik mudharabah muqayyadah maupun mudharabah mutlaqah (Amaroh, 2013).

Berdasarkan pola tersebut, bank syariah menerapkan sistem pembagian hasil keuntungan sesuai dengan proporsi dana yang diinvestasikan dan tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank (Amaroh, 2013). Distribusi pendapatan investasi mengikuti aturan pro-rata untuk seluruh saham investasi (Satiri, 2018). Akun investasi bebas (Unrestricted Investment Account Holders/UIAH) menggunakan dana pada proyek-proyek yang bermacam-macam (baik mudharabah maupun musharakah) atau aktivitas investasi, dan investor menerima persentase bagian pendapatan investasi (Satiri, 2018).

5.2 Investasi Tidak Terikat dari Bank Lain

Investasi tidak terikat dari bank lain merupakan komponen penting dalam ekosistem keuangan syariah, khususnya dalam konteks Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Dalam mengatasi kesulitan likuiditas, bank syariah dapat menggunakan instrumen keuangan seperti pasar uang antarbank syariah atau sertifikat investasi mudharabah antarbank atau instrumen lain berbasis syariah yang diatur otoritas (Muhammad & Azmiana, 2021).

Perlakuan akuntansi untuk investasi tidak terikat dari bank lain pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan investasi dari bukan bank, namun dengan beberapa perbedaan dalam hal pengungkapan dan pelaporan. Bank syariah diwajibkan untuk mengungkapkan secara terpisah investasi yang berasal dari bank lain dan dari nasabah bukan bank dalam laporan keuangannya, termasuk rincian nisbah bagi hasil, jangka waktu, komposisi mata uang, dan jumlah simpanan yang diblokir.

6. Hubungan Istimewa Dalam Investasi Tidak Terikat

6.1 Konsep dan Identifikasi Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa (related party) dalam konteks investasi tidak terikat merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus dalam akuntansi syariah. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi harus diungkapkan dalam laporan keuangan masing-masing sesuai dengan PSAK Nomor 7 (Chairina & Yusri, 2023). Dalam pengungkapan pihak berelasi dalam PSAK 7, pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyusun laporan keuangan (Chairina & Yusri, 2023).

Pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pihak berelasi dalam konteks bank syariah meliputi pemegang saham mayoritas, anggota dewan komisaris dan direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), perusahaan afiliasi dan anak perusahaan, serta karyawan kunci dan keluarga inti. Keberadaan DPS menjamin bahwa perbankan syariah tidak melakukan investasi yang tidak halal (Cahya et al., 2021).

6.2 Tata Kelola dan Pengawasan

Tata kelola investasi dengan hubungan istimewa memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat. Penelitian tentang pengukuran sharia compliance dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah perbankan syariah di Indonesia telah cukup memadai dengan persentase melebihi 50% (Saramawati & Lubis, 2019). Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal transparansi dan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi.

Peran DPS dalam pengawasan investasi tidak terikat sangat krusial. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah, termasuk pengelolaan investasi tidak terikat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nugraheni, 2017). Namun, penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan DPS seringkali bersifat masukan atau saran karena pengawasan yang dilakukan bersifat kolektif kolegial (tidak terikat), sehingga DPS tidak dapat melakukan kebijakan secara langsung (Irawan, 2022).

7. Distribusi Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat

7.1 Konsep dan Mekanisme Distribusi Bagi Hasil

Distribusi bagi hasil merupakan inti dari sistem investasi tidak terikat dalam perbankan syariah. Dalam praktik penerapan sistem bagi hasil dengan pembiayaan mudharabah, bank syariah menggunakan metode revenue sharing, di mana penghitungan bagi hasil didasarkan pada pendapatan sebelum dikurangi biaya operasional (Aulia & AJ, 1970). Metode ini dipilih karena risiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya dibandingkan dengan metode profit and loss sharing (Aulia & AJ, 1970).

Perbedaan antara konsep profit sharing dan revenue sharing memiliki implikasi signifikan terhadap besarnya bagi hasil yang diterima oleh pemegang deposito mudharabah. Dalam revenue sharing, bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan bruto, sehingga nasabah mendapatkan bagian dari pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sementara dalam profit and loss sharing yang murni, bagi hasil dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi semua biaya operasional.

7.2 Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR)

Salah satu mekanisme penting dalam manajemen distribusi bagi hasil adalah Profit Equalization Reserve (PER) dan Investment Risk Reserve (IRR). PER dan IRR digunakan untuk memperlancar tingkat pengembalian atau keuntungan investasi kepada investment account holders (IAH) dari lembaga keuangan Islam (Khan et al., 2021). Tujuan memperkenalkan PER dan IRR ke bank syariah adalah untuk bersaing dengan industri perbankan konvensional, dan keduanya merupakan perisai yang digunakan oleh bank syariah untuk melindungi risiko mereka seperti displaced commercial risk (DCR), withdrawal risk (WR), dan reputation risk (Khan et al., 2021).

PER dibuat dengan mengalokasikan sejumlah dana dari keuntungan yang diperoleh dari pool aset yang dicampur sebelum alokasi kepada pemegang saham dan UIAH (Affandi, 2019). Sementara IRR digunakan untuk melindungi pemegang investasi dari kerugian investasi. Namun, penggunaan PER dan IRR juga menimbulkan isu-isu terkait transparansi, karena dengan mempertahankan return yang stabil kepada UIAH terlepas dari kondisi pasar, bank syariah secara otomatis mengirimkan sinyal bahwa ia memiliki aliran pendapatan yang berkelanjutan dan berisiko rendah, sementara realitasnya mungkin sangat berbeda (Affandi, 2019).

Sebelum penggunaan alat pemulusan dibatasi oleh Bank Negara Malaysia (BNM), bank syariah diperbolehkan menabung hingga 15% dari perolehan keuntungan, dan dalam keadaan tertentu BNM mengizinkan bank syariah untuk menghemat hingga 30% dari perolehan keuntungan (Khan et al., 2021). Sejak ditinggalkannya alat pemulusan oleh lembaga keuangan Islam setelah instruksi BNM pada tahun 2014, tidak banyak perdebatan tentang manfaat penggunaan alat pemulusan tersebut (Khan et al., 2021).

8. Pencatatan Jurnal Dan Sistem Akuntansi

8.1 Kerangka Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi perbankan syariah harus mampu mengakomodasi berbagai jenis transaksi yang unik dan berbeda dari perbankan konvensional. Penyajian dalam laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Ridwan, 2016). Laporan keuangan yang dihasilkan harus menggambarkan fungsi bank Islam sebagai investor serta hak dan kewajibannya (Ridwan, 2016).

Fungsi bank syariah yang tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI meliputi: (1) manajer investasi, di mana bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah; (2) investor, di mana bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya; dan (3) penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran (Nurhayati, 2022; Ridwan, 2016).

8.2 Perlakuan Akuntansi Mudharabah

Perlakuan akuntansi mudharabah meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana sesuai PSAK 105 (Handayani, 2013). Untuk akuntansi pemilik dana, dana yang disalurkan oleh pemilik diakui sebagai investasi mudharabah. Apabila nilai investasi turun sebelum usaha dimulai karena ada barang yang rusak bukan karena kesalahan penyandang atau karena faktor lain, maka diakui sebagai kerugian yang mengurangi saldo mudharabah (Hariyati, 2013).

Untuk akuntansi pengelola dana (bank syariah), dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer, besarnya sejumlah kas atau nilai yang sudah diperhitungkan namun belum dibagikan diakui sebagai kewajiban (Hariyati, 2013). Kerugian yang dikeluarkan karena kesalahan penyandang dana diakui sebagai beban penyandang dana (Hariyati, 2013).

Penelitian komparatif tentang praktik akuntansi transaksi mudharabah di BMT Dana Insani menunjukkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi transaksi mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian (Widarusamsi & Hidayah, 2018). Namun, terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya belum sesuai dengan ketentuan PSAK 105 dan 106 (Widarusamsi & Hidayah, 2018). Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk mudharabah terlihat pada saat simpanan berjangka mudharabah jatuh tempo dan terdapat dalam perlakuan simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan qurban, serta mudharabah berjangka yang seharusnya dikategorikan ke dalam mudharabah muthlaqah (Widarusamsi & Hidayah, 2018).

8.3 Metode Pencatatan: Accrual Basis vs. Cash Basis

Salah satu perdebatan fundamental dalam akuntansi syariah adalah penggunaan dasar akrual (accrual basis) versus dasar kas (cash basis). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Namun, beberapa pemerhati akuntansi Islam berpendapat bahwa dasar akrual mengandung unsur gharar karena mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang (Rosmanidar & Prayogo, 2022).

Mereka yang tidak menerima konsep akrual juga menyatakan bahwa konsep ini tidak dapat dipakai sebagai cara menghitung zakat mengingat zakat harus dibayar berdasarkan kekayaan yang telah diterima manfaatnya (menurut Mazhab Maliki) dan juga bagi hasil atas mudharabah didasarkan atas keuntungan kas yang diterima (menurut Mazhab Syafi'i) (Rosmanidar & Prayogo, 2022). AAOIFI memberikan keleluasaan bagi bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya untuk menggunakan prinsip accrual basis atau cash basis (Wadhan, 2013).

Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia menggunakan metode accrual basis untuk mencatat semua transaksi, termasuk transaksi penghimpunan dana (tabungan mudharabah, tabungan wadiah, giro wadiah, giro mudharabah, dan deposito mudharabah), transaksi investasi mudharabah, transaksi investasi musyarakah, dan transaksi murabahah (Yusuf & Nurhayati, 2017).

9. Penyajian Laporan Keuangan Investasi Tidak Terikat

9.1 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari berbagai komponen yang mencerminkan keunikan operasional bank syariah. Komponen-komponen tersebut meliputi: (1) laporan posisi keuangan/neraca; (2) laporan laba rugi; (3) laporan arus kas; (4) laporan perubahan ekuitas; (5) laporan perubahan dana investasi terikat; (6) laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (7) laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (8) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (9) catatan atas laporan keuangan (Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City, 2022; Nasim et al., 2016).

Perbedaan laporan keuangan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada adanya laporan-laporan tambahan yang mencerminkan fungsi sosial dan kepatuhan syariah bank. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta laporan perubahan dana investasi terikat merupakan laporan yang unik bagi bank syariah dan tidak ditemukan dalam laporan keuangan bank konvensional (Nasim et al., 2016).

9.2 Penyajian Investasi Tidak Terikat dalam Neraca

Isu klasifikasi investasi tidak terikat dalam neraca merupakan salah satu perdebatan konseptual yang paling signifikan dalam akuntansi syariah. Menurut PSAK Syariah, dana syirkah temporer (yang mencakup investasi tidak terikat) disajikan di antara liabilitas dan ekuitas dalam neraca, dan tidak termasuk dalam liabilitas maupun ekuitas (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Hal ini berbeda dengan pendekatan AAOIFI yang mengklasifikasikan investasi tidak terikat sebagai quasi-equity (Syamlan, 2018).

Penelitian komparatif antara AAOIFI dan IFRS menunjukkan bahwa AAOIFI dan IFRS menginterpretasikan tujuan pelaporan keuangan secara berbeda (Perwiragama & Fauziyah, 2022). AAOIFI menjadikan prinsip syariah sebagai komponen intrinsik dari pelaporan keuangan, sedangkan IFRS menerapkan netralitas pelaporan keuangan dari agama atau komponen standar (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Perbedaan interpretasi ini berdampak pada bagaimana investasi tidak terikat disajikan dalam laporan keuangan bank syariah.

Penelitian tentang harmonisasi standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada harmonisasi antara FAS AAOIFI dan SAK Indonesia, baik pada tingkat de jure maupun de facto (Andari, 2019). Sebagai konsekuensinya, bank syariah Indonesia diwajibkan mengikuti PSAK sebagai standar wajib, sehingga penyajian investasi tidak terikat mengikuti ketentuan PSAK Syariah (Andari, 2019).

9.3 Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan bagian integral dari laporan keuangan bank syariah yang memberikan informasi tambahan dan penjelasan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. CALK untuk investasi tidak terikat harus mencakup: kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian saldo investasi tidak terikat dari bukan bank dan bank lain, analisis jatuh tempo, analisis sensitivitas nisbah bagi hasil, pengungkapan investasi yang diblokir, dan pengungkapan pihak-pihak berelasi.

Transparansi dan publikasi laporan keuangan bank merupakan aturan yang harus diterapkan dalam industri perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah (Faisal, 2015). Transparansi dan publikasi tersebut berkembang seiring dengan perkembangan laporan keuangan bank (Faisal, 2015).

________________________________________

10. Standar Akuntansi Yang Mengatur Investasi Tidak Terikat

10.1 PSAK Syariah Indonesia

Perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia telah mendorong munculnya praktik-praktik akuntansi yang beragam di lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2010). IAI merasa perlu untuk mengatur keberagaman penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut dengan membuat standar (Muhammad, 2010). Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui Exposure Draft PSAK Syariah pada November 2006 yang disusun oleh Komite Akuntansi Syariah (KAS) (Muhammad, 2010).

Kajian kritis terhadap ED PSAK Syariah menyimpulkan bahwa ED PSAK Syariah belum sepenuhnya bisa mengakomodasi perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia (Muhammad, 2010). Wacana akuntansi syariah telah berkembang di Indonesia sejak tahun 1997 dan secara alamiah wacana akuntansi membelah menjadi dua bagian, yaitu akuntansi syariah filosofis-teoritis dan akuntansi syariah praktis (Muhammad, 2010).

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah merupakan standar utama yang mengatur investasi tidak terikat. Standar ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah (Widarusamsi & Hidayah, 2018). Penelitian tentang penerapan PSAK 105 di berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan hasil yang beragam, dengan sebagian besar lembaga belum sepenuhnya mematuhi ketentuan standar tersebut (Adelina & Suazhari, 2020; Hisamuddin & Andi, 2016; Widarusamsi & Hidayah, 2018).

10.2 Standar AAOIFI

AAOIFI sebagai organisasi internasional nirlaba yang didirikan di Bahrain pada tanggal 26 Februari 1990 menyusun dan menyiapkan standarisasi akuntansi, auditing, governance, etika, dan kesesuaian berdasarkan prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah (Kurniasari, 2014). Standar AAOIFI mencakup hampir semua area yang dicakup oleh PSAK Syariah Indonesia, namun AAOIFI dinilai lebih holistik, terfokus, dan spesifik (icebgc, 2022).

Penelitian tentang tingkat Maqasid ul-Syariah dalam standar pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa penggunaan Maqasid ul-Syariah mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana makna syariah dan nilai-nilainya dapat diintegrasikan ke dalam tuntutan pelaporan keuangan (Mukhlısın, 2020). Temuan ini menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan regulasi akuntansi di antara lembaga keuangan Islam (Mukhlısın, 2020).

10.3 Perbandingan dan Harmonisasi Standar

Perbandingan antara AAOIFI dan PSAK Syariah Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek. Penelitian tentang harmonisasi standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam menggunakan FAS No. 27 akun investasi AAOIFI dan tiga belas laporan tahunan bank syariah Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak ada harmonisasi antara FAS dan SAK dalam tingkat de jure dan de facto (Andari, 2019).

Sebagai konsekuensi dari sistem dual banking di Indonesia, bank syariah diwajibkan mengikuti PSAK sebagai standar wajib (Andari, 2019). Organisasi cenderung mengikuti aturan untuk menghindari sanksi atas pelanggaran (Andari, 2019). Hal ini menyebabkan bank syariah Indonesia lebih mengikuti PSAK daripada standar AAOIFI, meskipun secara konseptual standar AAOIFI dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

11. Pengendalian Internal Dan Audit Investasi Tidak Terikat

11.1 Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal atas investasi tidak terikat merupakan komponen penting dalam tata kelola bank syariah. Standar akuntansi syariah, audit syariah, pengawasan syariah, Islamic corporate governance, dan etos kerja Islam merupakan faktor-faktor instrumental yang berfungsi membantu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Rahmadieni, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa pernyataan standar akuntansi syariah dan etos kerja Islam berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan syariah (Rahmadieni, 2019).

11.2 Audit Syariah

Audit syariah (shariah audit) merupakan kebutuhan yang semakin mendesak bagi lembaga keuangan Islam. Karena karakteristik unik bank syariah, penggunaan auditor konvensional menimbulkan pertanyaan apakah auditor tersebut memadai untuk mengaudit dan melaporkan akun-akun organisasi Islam (Nugraheni, 2017). Auditor konvensional dinilai tidak memadai baik dalam pengetahuan maupun kode etiknya untuk melakukan audit syariah, sehingga kebutuhan akan audit syariah menjadi penting bagi lembaga ini (Nugraheni, 2017).

Menurut standar AAOIFI, tujuan audit adalah untuk memungkinkan auditor menyatakan pendapat apakah laporan keuangan disusun, dalam semua aspek material, sesuai dengan aturan dan prinsip syariah, standar akuntansi AAOIFI, dan praktik akuntansi yang relevan di negara di mana lembaga keuangan beroperasi (Nugraheni, 2017). Tanggung jawab untuk menafsirkan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam terletak pada DPS, namun auditor harus memiliki pengetahuan tentang aturan-aturan dan prinsip-prinsip Islam (Nugraheni, 2017).

Meskipun AAOIFI telah mengeluarkan serangkaian standar audit untuk lembaga keuangan Islam, namun kurang berfungsi dengan maksimal karena AAOIFI tidak memiliki kekuatan memaksa anggotanya untuk mengadopsi semua standarnya (Nugraheni, 2017). Hal ini menyebabkan variasi yang signifikan dalam praktik audit syariah di berbagai negara dan lembaga keuangan Islam.

12. Manajemen Risiko Investasi Tidak Terikat

12.1 Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Manajemen risiko investasi tidak terikat mencakup berbagai jenis risiko yang unik bagi bank syariah. Risiko-risiko utama yang dihadapi meliputi: risiko likuiditas dari penarikan massal (bank run), risiko imbal hasil (rate of return risk), risiko reputasi dan kepercayaan nasabah, risiko konsentrasi investasi, dan risiko kepatuhan syariah (shariah non-compliance risk).

Sensitivitas bank syariah terhadap perubahan suku bunga konvensional merupakan salah satu isu utama dalam manajemen risiko investasi tidak terikat, karena banyak produk perbankan syariah yang dibandingkan dengan suku bunga konvensional (Khan et al., 2021). Keterbatasan teknik dan instrumen yang tersedia untuk memitigasi risiko tingkat pengembalian juga perlu mendapat perhatian serius dari regulator (Khan et al., 2021).

12.2 Strategi Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi risiko investasi tidak terikat mencakup berbagai pendekatan, termasuk diversifikasi sumber dana, penetapan limit konsentrasi, pengelolaan likuiditas melalui aset likuid, serta penggunaan PER dan IRR sebagai buffer. PER dan IRR memungkinkan bank syariah untuk menjadi kompetitif dan mengelola risiko unik mereka (Khan et al., 2021).

Dalam konteks tata kelola, perlindungan hak-hak pemegang investasi tidak terikat (Unrestricted Investment Account Holders/UIAHs) merupakan isu penting dalam corporate governance lembaga keuangan Islam. Penelitian kualitatif pada 16 manajer dari 12 lembaga keuangan Islam di Kuwait, Bahrain, UAE, dan Malaysia menunjukkan bahwa praktik-praktik yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan Islam dalam melindungi hak-hak UIAHs tidak cukup efektif, mengingat prinsip-prinsip corporate governance yang standar (Magalhães & Al‐Saad, 2013). Kurangnya tanggung jawab, akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan berkontribusi pada ketidakefektifan praktik-praktik yang ada (Magalhães & Al‐Saad, 2013).

13. Isu Kontemporer Dan Prospek Masa Depan

13.1 Isu-Isu Kontemporer

Berbagai isu kontemporer memengaruhi perkembangan akuntansi investasi tidak terikat di Indonesia dan secara global. Salah satu isu utama adalah mengapa perbankan syariah masih diidentikkan dengan perbankan konvensional. Penelitian fenomenologis menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang memicu hal ini: faktor standar dan faktor SDM (Rahmanti, 2019). Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif, sementara pemahaman SDM perbankan syariah tentang syariah masih terbatas pada pemahaman bahwa syariah berarti sekadar bebas riba (Rahmanti, 2019).

Hambatan utama dalam pengembangan akuntansi perbankan syariah di Samarinda juga menunjukkan bahwa stereotip publik yang menganggap akuntansi Islam tidak berbeda secara substansial dari akuntansi konvensional adalah benar (Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City, 2022). Masalah fundamental yang menyebabkan penyimpangan dari praktik syariah adalah faktor sumber daya manusia, di mana kurangnya pemahaman dan keengganan untuk memahami syariah secara holistik membuat praktik syariah terlihat sebagai hasil duplikasi akuntansi konvensional (Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City, 2022).

13.2 Tantangan Konvergensi Standar

Perdebatan tentang konvergensi standar akuntansi syariah global merupakan isu yang terus berkembang. Penelitian tentang tingkat Maqasid ul-Syariah dalam standar pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan Islam menunjukkan bahwa penggunaan Maqasid ul-Syariah sebagai ukuran kepatuhan syariah dapat menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan regulasi akuntansi (Mukhlısın, 2020). Temuan ini dirancang untuk pembuat standar dan pembuat kebijakan dengan harapan agar tujuan syariah (Maqasid ul-Syariah) dapat tertanam dalam penyusunan standar pelaporan keuangan untuk lembaga keuangan Islam (Mukhlısın, 2020).

Tantangan adopsi IFRS bagi bank syariah juga merupakan isu yang signifikan. IFRS menerapkan netralitas pelaporan keuangan dari agama atau komponen standar, sementara AAOIFI menjadikan prinsip syariah sebagai komponen intrinsik dari pelaporan keuangan (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Perbedaan filosofis ini menyulitkan konvergensi antara PSAK Syariah dan IFRS.

13.3 Inovasi dan Prospek Masa Depan

Prospek masa depan investasi tidak terikat sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan inovasi produk. Digitalisasi layanan deposito mudharabah, termasuk pembukaan deposito online dan mobile banking, pembaruan akad digital, dan notifikasi digital, membuka peluang baru untuk memperluas jangkauan produk investasi tidak terikat kepada segmen nasabah yang lebih luas.

Inovasi produk investasi tidak terikat juga mencakup pengembangan produk-produk baru seperti deposito mudharabah berbasis lingkungan (green mudharabah), investasi mudharabah sosial (social impact mudharabah), dan integrasi wakaf dengan investasi mudharabah. Sinergi antara bank syariah dengan ekosistem halal yang lebih luas juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi investasi tidak terikat.

Tantangan SDM ahli akuntansi syariah tetap menjadi hambatan utama dalam pengembangan investasi tidak terikat. Kebutuhan SDM di bidang ekonomi Islam yang terus meningkat tidak sebanding dengan jumlah lulusan program studi ekonomi Islam yang tersedia (Nasim et al., 2016). Hal ini menyebabkan banyak praktisi perbankan syariah yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pengelolaan dan pelaporan investasi tidak terikat.

14. Studi Kasus Dan Praktik Terbaik

14.1 Praktik Akuntansi Investasi Tidak Terikat di Indonesia

Studi kasus pada berbagai bank syariah di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan dalam praktik akuntansi investasi tidak terikat. Penelitian pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara menunjukkan bahwa penyajian atas laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 105, meskipun pengungkapan yang dilakukan sudah sesuai dengan PSAK 105 (Hisamuddin & Andi, 2016). Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah meliputi tingkat yang berlaku di bank syariah lain dan bank konvensional, hubungan baik antara bank dengan nasabah, rencana kerja anggaran tahunan, dan kondisi makroekonomi (Hisamuddin & Andi, 2016).

Penelitian pada Bank Syariah Mandiri KC Manado menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akuntansinya, bank tersebut merujuk pada PAPSI 2003 dan PSAK Nomor 59: Akuntansi Perbankan Syariah (Soetopo et al., 2016). Risiko-risiko yang dihadapi dalam penerapan perhitungan bagi hasil meliputi side streaming, kelalaian dan kesalahan yang disengaja, serta penyembunyian keuntungan oleh nasabah ketika nasabah tidak jujur (Soetopo et al., 2016).

14.2 Praktik Internasional

Perbandingan praktik pelaporan keuangan antara Bank Al-Barakah, BTPN Syariah, dan Maybank Islamic Berhad menunjukkan bahwa secara keseluruhan bank-bank syariah tersebut memenuhi kriteria AAOIFI untuk semua komponennya, termasuk tujuan pelaporan keuangan, asumsi akuntansi utama, dan estimasi pendapatan berbasis SLM (Perwiragama & Fauziyah, 2022). Namun, terdapat perbedaan dalam cara penyajian investasi tidak terikat, di mana bank syariah di Malaysia mencatatnya sebagai liabilitas, sementara PSAK Syariah Indonesia menyajikannya sebagai dana syirkah temporer di antara liabilitas dan ekuitas (Perwiragama & Fauziyah, 2022).

Penelitian tentang pengungkapan laporan perbankan Islam di Timur Tengah dan Asia menunjukkan bahwa bank-bank syariah tidak memiliki kesamaan dalam komponen pengungkapan (Muhammad, 2015). Namun, keberagaman ini dapat saling melengkapi menuju pelaporan perbankan Islam yang ideal (Muhammad, 2015). Temuan ini mengindikasikan perlunya standar pengungkapan yang lebih seragam dan komprehensif untuk investasi tidak terikat di tingkat global.

Kesimpulan

Investasi tidak terikat (unrestricted investment) merupakan instrumen fundamental dalam sistem perbankan syariah yang didasarkan pada akad mudharabah muthlaqah. Fondasi konseptualnya berakar pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir, serta mendorong aktivitas investasi yang produktif dan berkeadilan. Dari perspektif akuntansi, investasi tidak terikat diatur oleh PSAK 105 di Indonesia dan standar AAOIFI secara internasional, meskipun terdapat ketidakharmonisan yang signifikan antara kedua standar tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi investasi tidak terikat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, keterbatasan SDM yang memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah, hingga isu-isu terkait transparansi dan pengungkapan. Upaya harmonisasi standar akuntansi syariah global, peningkatan kualitas SDM, dan inovasi produk investasi tidak terikat merupakan agenda penting yang perlu terus didorong untuk mewujudkan sistem keuangan syariah yang lebih kuat, transparan, dan berkeadilan.

Daftar Referensi

Adelina, L., & Suazhari, S. (2020). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Empiris pada Koperasi Syariah di Aceh Besar). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(2), 200–212. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15554

Affandi, M. T. (2019). Profit Equalization Reserve and Investment Risk Reserve: Issues and its Application. Islamic Economics Journal, 5(2), 295. https://doi.org/10.21111/iej.v5i2.4005

Amaroh, S. (2013). Perbandingan imbal hasil kontrak mudharabah dan partisipasi modal dalam penghimpunan dana bank syariah di Indonesia. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(1), 231. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.231-254

Analysis of Islamic Banking Accounting Barriers in Samarinda City. (2022). International Journal of Social Science and Human Research, 05(07). https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i7-05

Andari, D. (2019). Harmonization of Accounting Standards for Islamic Financial Institutions: Evidence of the Adoption of FAS No. 17 in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861

Arfiani, L. R., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil simpanan mudharabah pada bank umum syariah Indonesia: Studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011–2015. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 4(1), 1–23. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i1.1132

Aulia, F. U., & AJ, E. A. N. (1970). Praktik pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Shafin Sharia Finance and Accounting Journal, 1(1), 16. https://doi.org/10.19105/sfj.v1i1.4349

Aulia, R. M., & Rani, L. N. (2021). Pengaruh kinerja keuangan dan efisiensi terhadap rate of return simpanan mudharabah bank umum syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 1. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp1-7

Cahya, B. T., Sari, D. A., Paramitasari, R., & Hanifah, U. (2021). Intellectual Capital, Islamicity Performance Index, dan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia (Studi pada tahun 2015–2020). Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 4(2), 155. https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12031

Chairina, C., & Yusri, Y. (2023). Pengaruh transaksi pihak berelasi dan pengungkapan Islamic Social Reporting terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma), 9(2), 7–18. https://doi.org/10.30743/akutansi.v9i2.6584

Cipta, H. (2017). Perkembangan transaksi mudharabah di perbankan syariah. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 2(1), 171–195. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.597

Diaw, A., & Mbow, A. (2011). A comparative study of the returns on Mudhārabah deposit and on equity in Islamic banks. Humanomics, 27(4), 229–242. https://doi.org/10.1108/08288661111181288

Faisal, F. (2015). Metode anuitas dan proporsional murabahah sebagai bentuk transparansi dan publikasi laporan bank. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 26(3), 382. https://doi.org/10.22146/jmh.16032

Faisal, Y., Ratnawati, N., & Sari, E. G. (2021). Profit Islamic Bank from Mudharabah and Musharakah Finance with Islamic Social Responsibility Disclosure. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 10(3), 84–91. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i3.1329

Hakim, L., & Sulhani, S. (2020). Determinants of the Level of Islamic Bank Compliance with Mudharabah Principles: Evidence from Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 7(2), 255–272. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.16078

Halim, I. (2022). Pengembangan produk bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/ar8px

Handayani, S. (2013). Perbandingan akuntansi mudlârabah muthlaqah dan musytarakah dalam perbankan syari'ah. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(1), 77–90. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i1.302

Hariyati, T. R. (2013). Teori pengakuan dan pengukuran akuntansi syariah versus akuntansi umum. El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (E-Journal), 2(1). https://doi.org/10.18860/em.v2i1.2359

Hisamuddin, N., & Andi, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil simpanan deposito mudharabah dan perlakuan akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 135. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1477

icebgc, V. V. (2022). Accounting Practices between Takaful Operators in Indonesia: A Comparative Analysis. Proceedings of International Conference on Economics Business and Government Challenges, 5(1), 343–349. https://doi.org/10.33005/ic-ebgc.v1i1.48

Irawan, F. (2022). Analisis etos kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengawasan produk deposito dan rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. Formosa Journal of Science and Technology, 1(2). https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681

Khan, M. B., Conteh, S., Ghafoorzai, S. A., Mohtashem, M. M. J., & Hai, A. (2021). Justifying the Need for Smoothing Tools by Islamic Banks. El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 18–41. https://doi.org/10.21154/elbarka.v4i1.2446

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk: Tinjauan teoritis. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Ma'mun, S., & Sismona, E. (2020). Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang Laporan Keuangan Syari'ah (Studi kasus KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama (BiMU)). Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5(02), 186–197. https://doi.org/10.37366/jespb.v5i02.116

Magalhães, R., & Al‐Saad, S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: the issues surrounding unrestricted investment account holders. Corporate Governance, 13(1), 39–57. https://doi.org/10.1108/14720701311302404

Marlina, N., Permana, R. B., Rosmanidar, E., & Usdeldi, U. (2023). Analysis of the Basic Framework for the Preparation and Presentation of Sharia Entity Financial Statements (KDPPLKS): A Literature Review. Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, 9(1), 235–250. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1533

Maulidha, E., & Aminulloh, A. (2019). Perekayasaan akuntansi istishna' pada produk pembiayaan apartemen. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 79–101. https://doi.org/10.35836/jakis.v1i1.58

Muhammad, R. (2010). Studi kritis Exposure Draft PSAK Syariah. Jurnal Aplikasi Bisnis, 7(10), 815–827. https://doi.org/10.20885/jabis.vol7.iss10.art2

Muhammad, R. (2015). The Disclosure Evaluation of Islamic Banking Reports: Evidences from Middle East and Other Regions in Asia. Journal of Islamic Finance, 4(2), 42–66. https://doi.org/10.12816/0024088

Muhammad, R., & Azmiana, R. (2021). Determinan struktur modal perbankan syariah Asia dan Eropa. Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi, 21(1), 51–74. https://doi.org/10.25105/mraai.v21i1.9089

Mukhlısın, M. (2020). Level of Maqāsid ul-Shari'āh's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 60–77. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090

Mustafidah, W., & Fauzi, A. N. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(1), 22–44. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1911

Nasim, A., Widarsono, A., & Riennovita, E. (2016). The Opportunities and Challenges of Islamic Accounting Learning for Vocational Students and Its Application in Islamic Microfinance Institutions. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.5

Nugraheni, P. (2017). Kebutuhan dan tantangan audit syariah dan auditor syariah. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 76–88. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art7

Nurhayati, N. (2022). Makalah "Pengembangan Produk Bank Syariah". https://doi.org/10.31219/osf.io/zr4j8

Perwiragama, S. A., & Fauziyah, T. R. (2022). Critical Review on Financial Reporting Practices by Islamic Banks: (Comparison between AAOIFI and IFRS). Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(2), 367–386. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.13584

Puspitasari, D., Muhlisah, S. N., Lesmana, M., & Tambusai, M. K. (2022). The Basic Concepts of Preparation and Presentation of Islamic Financial Statements. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 1. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7323

Putri, D. M., Nurhidayati, M., & Khasanah, N. (2021). Determinan Return on Assets Bank BNI Syariah: Pendekatan Error Correction Model. Niqosiya: Journal of Economics and Business Research, 1(2), 152–165. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.117

Rahmadieni, R. Y. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan syariah Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Wonogiri. Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, 3(2), 128. https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10038

Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa perbankan syariah masih disamakan dengan perbankan konvensional? Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74

Ridwan, R. (2016). Sistem operasi bank syariah dan penyajian dalam akuntansi syariah. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 9(2). https://doi.org/10.30984/as.v9i2.30

Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika penerapan accrual accounting pada lembaga keuangan syariah. Iltizam: Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 225–240. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526

Saramawati, D. A. M., & Lubis, A. T. (2019). Analisis pengukuran sharia compliance dalam pelaksanaan Good Corporate Governance bank syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2(2), 107–126. https://doi.org/10.35836/jakis.v2i2.44

Satiri. (2018). Informasi asimetri dalam produk mudharabah. Jurnal Satya Mandiri: Manajemen dan Bisnis, 4(1), 76–82. https://doi.org/10.54964/satyamandiri.v4i1.315

Septiani, R. P., & Laelani, N. (2021). Pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Studi bank umum syariah 2016–2019). Balancing Accountancy Journal, 1(1), 36–56. https://doi.org/10.53990/balancing.v1i1.118

Soetopo, K., Saerang, D. P. E., & Mawikere, L. (2016). Analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko, dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (Studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC Manado). Accountability, 5(2), 207. https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223

Syamlan, Y. T. (2018). Does Dual Banking System in Indonesia Differentiate Investment Account Requirement? Tazkia Islamic Finance and Business Review, 11(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v11i1.132

Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330

Utami, K., Purwanto, B., & Maulana, T. N. A. (2019). Masalah keagenan dalam kontrak bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 9(3), 137–149. https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225

Wadhan, W. (2013). Penerapan akuntansi syarî'ah berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314

Wahyuningsih, W., Karamoy, H., & Afandy, D. (2018). Analisis pelaporan keuangan di Yayasan As-Salam Manado (berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(02). https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19675.2018

Widarusamsi, F. P., & Hidayah, K. (2018). Analisis perbandingan praktik akuntansi transaksi mudharabah dan musyarakah dengan PSAK No. 105 dan 106 di BMT Dana Insani. Jurnal Reksa: Rekayasa Keuangan Syariah dan Audit, 2(1), 68. https://doi.org/10.12928/j.reksa.v2i1.19

Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis penggunaan metode pencatatan cash basis dan accrual basis pada transaksi-transaksi di bank syariah. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1371