00108 - Akuntansi Syariah: Pengakuan dan Pengungkapan Piutang

Abstract

This article comprehensively examines the concept of receivables in Islamic accounting, covering theoretical foundations, regulatory frameworks, and implementation practices in Indonesia. Using a systematic literature review approach, this study analyzes various types of Islamic receivables — including murabahah, salam, istishna', ijarah, and qardh receivables — from the perspectives of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), Indonesian Islamic Accounting Standards (PSAK Syariah), DSN-MUI fatwas, and AAOIFI international standards. The findings indicate that Islamic receivables differ fundamentally from conventional receivables in terms of the substance of the underlying transactions, profit recognition mechanisms, and the moral dimensions inherent in each contract. Several critical issues are identified, including the gap between regulatory provisions and field practices in the application of murabahah accounting, the compatibility of the Expected Credit Loss (ECL) model under IFRS 9 with Islamic principles, and the lack of harmonization between Indonesian PSAK Syariah and AAOIFI standards. This article also examines the roles of the Sharia Supervisory Board (DPS), Islamic audit standards, and contemporary challenges including fintech, ESG disclosure, and smart contract technology. The study concludes that strengthening Islamic receivables accounting requires a comprehensive approach encompassing regulatory harmonization, human resource capacity building, and the development of sharia-compliant accounting methodologies.

Keywords: Islamic Accounting, Islamic Receivables, Murabahah, Salam, Istishna', PSAK Syariah, DSN-MUI, AAOIFI, IFRS 9

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif konsep piutang dalam akuntansi syariah, mencakup landasan teoretis, kerangka regulasi, dan praktik implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis, studi ini menganalisis berbagai jenis piutang syariah — meliputi piutang murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh — dari perspektif fikih muamalah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), fatwa DSN-MUI, serta standar internasional AAOIFI. Temuan menunjukkan bahwa piutang syariah berbeda secara fundamental dari piutang konvensional dalam hal substansi transaksi yang melahirkannya, mekanisme pengakuan keuntungan, serta dimensi moral yang melekat pada setiap akad. Beberapa isu kritis diidentifikasi, di antaranya kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik lapangan dalam penerapan akuntansi murabahah, kompatibilitas model Expected Credit Loss (ECL) dalam IFRS 9 dengan prinsip syariah, serta belum adanya harmonisasi antara PSAK Syariah Indonesia dan standar AAOIFI. Artikel ini juga mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), standar audit syariah, serta tantangan kontemporer meliputi fintech, pengungkapan ESG, dan teknologi smart contract. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntansi piutang syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan metodologi akuntansi yang sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Piutang Syariah, Murabahah, Salam, Istishna', PSAK Syariah, DSN-MUI, AAOIFI, IFRS 9

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah mendorong kebutuhan mendesak terhadap kerangka akuntansi yang mampu mencerminkan substansi transaksi berbasis syariah secara memadai. Piutang, sebagai salah satu komponen aset terbesar dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah, menjadi titik sentral perdebatan akademis dan regulatori yang terus berkembang. Pengelolaan piutang syariah tidak hanya menyangkut aspek teknis akuntansi, melainkan juga dimensi hukum Islam, etika muamalah, serta pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan.

Artikel ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut dengan menyajikan kajian yang terintegrasi dan menyeluruh mengenai akuntansi piutang syariah. Cakupan pembahasan meliputi: (1) konsep dasar piutang dalam sistem ekonomi syariah; (2) kerangka konseptual akuntansi syariah; (3) pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masing-masing jenis piutang syariah; (4) manajemen risiko piutang syariah; (5) audit syariah dan pengawasan kepatuhan; (6) penerapan teknologi dalam pengelolaan piutang syariah; serta (7) isu-isu kontemporer dan tantangan ke depan.

2. Konsep Dasar Piutang Dalam Sistem Ekonomi Syariah

2.1 Definisi dan Hakikat Piutang dalam Fikih Muamalah

2.1.1 Pengertian Piutang (Al-Dayn) Menurut Perspektif Islam

Piutang dalam terminologi fikih muamalah dikenal dengan istilah al-dayn, yang secara harfiah merujuk pada kewajiban finansial yang timbul dari suatu transaksi pertukaran antara dua pihak. Dalam konteks akuntansi syariah, piutang merupakan hak tagih yang lahir dari transaksi jual beli berbasis syariah, seperti murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur akuntansi syariah, aset dalam akuntansi Islam mencakup piutang dari proses jual beli, yang terdiri dari piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna', dan piutang qardh (Puspitasari et al., 2022).

Berbeda dengan piutang dalam akuntansi konvensional yang sekadar mencerminkan hak tagih atas uang, piutang syariah mengandung dimensi moral, spiritual, dan hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan dari substansi transaksinya. Hakikat piutang dalam Islam tidak semata-mata merupakan instrumen finansial, melainkan juga merupakan manifestasi dari hubungan muamalah yang diatur secara ketat oleh syariah. Setiap transaksi yang melahirkan piutang harus memenuhi rukun dan syarat akad yang sah menurut hukum Islam, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Uriawan et al., 2026). Dalam sistem ekonomi Islam, piutang yang lahir dari akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna' merupakan piutang yang bersifat komersial dan halal, sementara piutang yang lahir dari akad qardh bersifat sosial dan kebajikan (Setiawan et al., 2022).

2.1.2 Dasar Hukum Piutang dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan hukum piutang dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 secara eksplisit memerintahkan pencatatan setiap transaksi utang-piutang, yang menjadi dasar bagi kewajiban akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan piutang syariah. Ayat ini menjadi landasan filosofis bagi akuntansi syariah sebagai instrumen pertanggungjawaban (accountability) kepada Allah Swt., kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta (Mukhlısın, 2020). Sementara itu, Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan kehalalan jual beli dan keharaman riba, yang menjadi dasar bagi seluruh transaksi yang melahirkan piutang dalam sistem keuangan syariah (Zamroni et al., 2023).

Hadis Nabi Muhammad Saw. juga memberikan landasan yang kuat bagi berbagai jenis transaksi yang melahirkan piutang. Hadis tentang kebolehan jual beli salam, misalnya, menjadi dasar bagi akad salam yang menghasilkan piutang berupa hak atas penyerahan barang di masa mendatang. Demikian pula, hadis-hadis tentang jual beli istishna' menjadi landasan bagi akad pemesanan barang yang menghasilkan piutang atas barang yang dipesan (Asmawi, 2023). Dalam konteks Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerjemahkan landasan Al-Qur'an dan Hadis ini ke dalam fatwa-fatwa operasional yang mengatur berbagai jenis transaksi syariah (Faizi & Shuib, 2021).

2.1.3 Ijma' dan Qiyas Ulama tentang Transaksi Piutang

Para ulama telah mencapai konsensus (ijma') tentang kebolehan berbagai transaksi yang melahirkan piutang dalam Islam. Ijma' ulama tentang kebolehan jual beli murabahah, salam, dan istishna' menjadi landasan bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah modern (Mukri et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI telah menggunakan metode istihsan bi al-'urf (pertimbangan berdasarkan kebiasaan yang berlaku) sebagai salah satu metode ijtihad dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait transaksi keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 kali penggunaan istihsan bi al-'urf dalam penetapan kebolehan pembiayaan berbasis syariah sebagai pertimbangan hukum dalam fatwa-fatwa DSN-MUI periode 2010–2018 (Mukri et al., 2023).

Metode qiyas juga digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum transaksi-transaksi baru yang belum dikenal di masa klasik Islam. Misalnya, kebolehan istishna' dalam fikih klasik didasarkan pada istihsan dan 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), bukan pada nas yang eksplisit (Mukri et al., 2023). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan transaksi ekonomi modern, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

2.1.4 Perbedaan Piutang Syariah dan Piutang Konvensional

Perbedaan mendasar antara piutang syariah dan piutang konvensional terletak pada substansi transaksi yang melahirkannya, mekanisme pengakuan keuntungan, dan dimensi moral yang melekat padanya. Dalam akuntansi konvensional, piutang semata-mata merupakan hak tagih atas uang yang timbul dari transaksi kredit, di mana keuntungan diakui berdasarkan konsep nilai waktu uang (time value of money) yang identik dengan bunga (Purnama & Putra, 2021). Sebaliknya, dalam akuntansi syariah, piutang lahir dari transaksi jual beli yang nyata (real transaction), di mana keuntungan merupakan margin dari selisih harga jual dan harga beli, bukan bunga atas pinjaman uang (Siddiqui et al., 2022).

Perbedaan lain yang signifikan adalah bahwa piutang syariah tidak dapat dikenakan tambahan atas keterlambatan pembayaran yang bersifat kompensasi finansial murni, karena hal tersebut akan menyerupai riba. Sebaliknya, denda (ta'zir) yang dikenakan atas nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran harus disalurkan sebagai dana sosial/kebajikan, bukan sebagai pendapatan bank (Nurmusyahidah et al., 2019). Selain itu, laporan keuangan entitas syariah memiliki elemen yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan konvensional, seperti dana zakat, dana kebajikan (qardhul hasan), dan dana sosial dari denda (Puspitasari et al., 2022).

2.2 Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Piutang

2.2.1 Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang harus tercermin dalam setiap transaksi yang melahirkan piutang. Keadilan dalam konteks piutang syariah berarti bahwa harga jual yang disepakati dalam akad murabahah harus mencerminkan harga pasar yang wajar, margin keuntungan yang tidak eksploitatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi kedua belah pihak (Asmawi, 2023). Prinsip keadilan ini juga tercermin dalam ketentuan bahwa bank syariah harus mengungkapkan harga pokok barang kepada nasabah dalam akad murabahah, sehingga nasabah dapat menilai kewajaran margin yang dikenakan (Purnama & Putra, 2021).

2.2.2 Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Al-Shidq)

Prinsip kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan piutang syariah diwujudkan melalui kewajiban pengungkapan (disclosure) yang komprehensif dalam laporan keuangan. Entitas syariah diwajibkan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian piutang berdasarkan jenis dan kualitas, serta risiko-risiko yang terkait dengan piutang (Krismiaji & Grediani, 2019). Transparansi ini bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan kewajiban moral yang bersumber dari ajaran Islam tentang kejujuran dalam bermuamalah (Mukhlısın, 2020).

Dalam konteks akuntansi syariah, transparansi juga berarti bahwa laporan keuangan harus mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi, bukan sekadar bentuk hukumnya. Prinsip substance over form yang diadopsi dalam akuntansi syariah menuntut agar perlakuan akuntansi mencerminkan hakikat ekonomi dari akad yang digunakan (Atmeh & Maali, 2017). Hal ini menjadi perdebatan penting dalam konteks murabahah, di mana terdapat argumen bahwa perlakuan akuntansi harus mencerminkan elemen perdagangan dari akad, bukan hanya aspek pembiayaannya (Azmi & Rosman, 2016).

2.2.3 Prinsip Larangan Riba dalam Transaksi Piutang

Larangan riba merupakan prinsip fundamental yang membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional. Dalam konteks piutang, larangan riba berarti bahwa tidak boleh ada tambahan atas pokok piutang yang bersifat kompensasi atas penundaan waktu semata (riba al-nasi'ah) (Zamroni et al., 2023). Oleh karena itu, margin keuntungan dalam murabahah harus ditetapkan di awal akad dan tidak boleh berubah seiring berjalannya waktu, berbeda dengan bunga dalam kredit konvensional yang dapat berfluktuasi.

Larangan riba juga berdampak pada cara pengakuan keuntungan murabahah. Terdapat perdebatan di kalangan ulama dan akademisi tentang apakah metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah mengandung unsur riba, karena metode ini menghasilkan pola pengakuan keuntungan yang menyerupai bunga efektif dalam kredit konvensional (Purnama & Putra, 2021). DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah yang membolehkan penggunaan metode anuitas, dengan pertimbangan bahwa metode ini lebih mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi pembiayaan (Purnama & Putra, 2021).

2.2.4 Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) dalam Akad Piutang

Prinsip kemaslahatan (maslahah) menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah yang melahirkan piutang. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwanya selalu mempertimbangkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk nasabah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat luas (Faizi & Shuib, 2021). Konsep maqashid al-syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi kerangka evaluasi bagi setiap produk keuangan syariah (Mukhlısın, 2020).

Dalam konteks piutang syariah, prinsip kemaslahatan tercermin dalam ketentuan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran harus disalurkan sebagai dana sosial, bukan sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mencegah lembaga keuangan syariah mengeksploitasi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sekaligus memberikan efek jera bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran (Nurmusyahidah et al., 2019).

2.2.5 Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Prinsip amanah dalam pengelolaan piutang syariah berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban lembaga keuangan syariah untuk melakukan penilaian kelayakan nasabah (credit scoring) sebelum memberikan pembiayaan, serta melakukan pemantauan berkala atas kualitas piutang yang dimiliki (Halim & Buana, 2021). Dalam konteks tata kelola perusahaan (corporate governance), prinsip amanah diwujudkan melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syarofi & Putri, 2023).

2.3 Jenis-Jenis Piutang dalam Akuntansi Syariah

2.3.1 Piutang Murabahah

Piutang murabahah merupakan jenis piutang yang paling dominan dalam portofolio aset lembaga keuangan syariah di Indonesia. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Purnama & Putra, 2021). Dalam praktik perbankan syariah, murabahah telah menjadi produk pembiayaan utama (the queen of finance) karena kemudahan implementasinya dan kepastian return yang diperoleh bank (Purnama & Putra, 2021). Data statistik perbankan syariah menunjukkan dominasi pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya (Bintoro, 2021).

Piutang murabahah lahir pada saat bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan pembayaran tangguh. Pengakuan piutang murabahah diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, yang mewajibkan pengakuan piutang sebesar harga jual yang disepakati, dikurangi dengan keuntungan tangguhan yang belum diakui (Nasim et al., 2016). Dalam praktiknya, Bank Syariah Mandiri menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah, yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, bukan semata-mata pada PSAK 102 (Purnama & Putra, 2021).

2.3.2 Piutang Salam

Piutang salam merupakan hak tagih yang lahir dari akad salam, yaitu akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Dalam akad salam, pembeli (biasanya lembaga keuangan syariah) membayar harga barang secara penuh di muka, sehingga melahirkan piutang berupa hak atas penyerahan barang di masa mendatang (Halim & Buana, 2021). Akad salam diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam dan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam (Mukri et al., 2023).

Piutang salam memiliki karakteristik yang unik karena objeknya bukan uang, melainkan barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan risiko khusus berupa risiko gagal serah (delivery risk) dan risiko perubahan harga komoditas yang harus dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan syariah. Akad salam banyak digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian, di mana petani membutuhkan modal di awal musim tanam dan akan menyerahkan hasil panen sebagai pembayaran.

2.3.3 Piutang Istishna'

Piutang istishna' lahir dari akad pemesanan barang yang dibuat sesuai spesifikasi tertentu. Berbeda dengan salam, dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan produksi, dan barang diserahkan setelah selesai diproduksi (Asmawi, 2023). Akad istishna' diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' (Mukri et al., 2023).

Piutang istishna' banyak digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi, pengadaan barang modal, dan pembiayaan perumahan. Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, istishna' paralel sering digunakan, di mana bank syariah bertindak sebagai penjual kepada nasabah sekaligus sebagai pembeli kepada kontraktor/produsen (Sup et al., 2023). Pengakuan pendapatan istishna' dapat menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion) atau metode akad selesai (completed contract method).

2.3.4 Piutang Ijarah

Piutang ijarah lahir dari akad sewa-menyewa, di mana lembaga keuangan syariah menyewakan aset kepada nasabah dan berhak atas pembayaran sewa (ujrah) secara berkala. Piutang ijarah merupakan hak tagih atas pembayaran sewa yang belum diterima (Rohim & Hakim, 2023). Akad ijarah diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI, termasuk Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah (Rohim & Hakim, 2023).

2.3.5 Piutang Qardh

Piutang qardh lahir dari akad pinjaman kebajikan (benevolent loan), di mana lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman tanpa keuntungan kepada nasabah yang membutuhkan. Piutang qardh merupakan hak tagih atas pengembalian pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun (Hidayat et al., 2023). Akad qardh diatur dalam berbagai fatwa DSN-MUI, dan terdapat perbedaan antara ketentuan AAOIFI dan DSN-MUI terkait penggabungan akad qardh dengan akad komersial lainnya (Hidayat et al., 2023).

2.3.6 Perbandingan Karakteristik Antara Jenis Piutang

Setiap jenis piutang syariah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal objek transaksi, mekanisme pembayaran, risiko yang melekat, dan perlakuan akuntansinya. Murabahah menghasilkan piutang atas harga jual barang yang dibayar secara tangguh, salam menghasilkan piutang atas barang yang akan diserahkan di masa mendatang, istishna' menghasilkan piutang atas barang yang dipesan dan sedang dalam proses produksi, ijarah menghasilkan piutang atas sewa yang belum dibayar, dan qardh menghasilkan piutang atas pokok pinjaman yang belum dikembalikan (Setiawan et al., 2022). Perbedaan mendasar antara salam dan istishna' terletak pada mekanisme pembayaran: dalam salam pembayaran dilakukan penuh di muka, sedangkan dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Fithria, 2022).

2.4 Kerangka Regulasi Piutang Syariah di Indonesia

2.4.1 Landasan Hukum Positif: UU Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan landasan hukum positif utama bagi operasional perbankan syariah di Indonesia, termasuk dalam hal pengelolaan piutang. UU ini mewajibkan bank syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang mencakup pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh (Shofiana et al., 2019). UU ini juga mewajibkan setiap bank syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh operasional bank (Shofiana et al., 2019).

Dalam konteks Indonesia, terdapat sistem perbankan ganda (dual banking system) di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan di bawah satu kerangka hukum perbankan (Shofiana et al., 2019). Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam harmonisasi standar akuntansi, karena bank syariah harus mengikuti standar akuntansi yang berbeda dari bank konvensional (Andari, 2019).

2.4.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

DSN-MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI didirikan pada tahun 1999 dengan peran mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan (Hidayat et al., 2023). Hingga saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 90 fatwa terkait perbankan syariah, yang mencakup berbagai aspek transaksi keuangan syariah termasuk murabahah, salam, istishna', ijarah, dan qardh (Yusuf et al., 2023).

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan piutang syariah antara lain: Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna', Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah, dan berbagai fatwa lainnya (Mukri et al., 2023). Fatwa-fatwa ini kemudian ditransformasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) melalui berbagai pola transformasi, yaitu pola copy and paste, pola adaptasi, dan pola ekspansi (Munif et al., 2024).

2.4.3 Peraturan Bank Indonesia dan OJK terkait Piutang Syariah

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan piutang syariah. PBI Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur klasifikasi kualitas piutang syariah berdasarkan kolektibilitasnya (Munif et al., 2024). Peraturan ini mengharmonisasikan ketentuan fatwa DSN-MUI dengan kebutuhan pengawasan prudensial perbankan syariah.

OJK juga memiliki peran penting dalam pengawasan kepatuhan piutang syariah. Melalui berbagai regulasi yang diterbitkannya, OJK mewajibkan lembaga keuangan syariah untuk melaporkan kualitas aset produktif, termasuk piutang, secara berkala (Segarawasesa, 2021). Selain itu, OJK juga mengatur tentang kewajiban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas piutang yang mengalami penurunan kualitas (Purnama & Putra, 2021).

2.4.4 PSAK Syariah (PSAK 102, 103, 104) sebagai Standar Akuntansi

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi syariah. Hingga tahun 2017, IAI telah menerbitkan 11 PSAK Syariah dan satu buletin teknis (Krismiaji & Grediani, 2019). PSAK 102 mengatur akuntansi murabahah, PSAK 103 mengatur akuntansi salam, dan PSAK 104 mengatur akuntansi istishna'.

PSAK Syariah dikembangkan berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan oleh IAI, dan harus mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI sebelum diterbitkan (Andari, 2019). Dalam perkembangannya, PSAK Syariah menghadapi tantangan harmonisasi dengan standar internasional, baik dengan IFRS yang diterbitkan oleh IASB maupun dengan standar AAOIFI yang diterbitkan oleh lembaga akuntansi Islam internasional (Mukhlısın et al., 2015).

3. Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah

3.1 Tujuan Akuntansi dalam Islam

3.1.1 Akuntansi sebagai Instrumen Pertanggungjawaban (Accountability)

Akuntansi dalam Islam memiliki dimensi pertanggungjawaban yang jauh lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional. Pertanggungjawaban dalam Islam tidak hanya kepada pemegang saham (shareholders), tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat luas dan Allah Swt. (Mukhlısın, 2020). Konsep ini bersumber dari ajaran Islam tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup laporan keuangan komersial tetapi juga laporan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan (qardhul hasan) (Nurkhin et al., 2018). Laporan keuangan syariah yang ideal harus mampu memberikan informasi yang relevan bagi berbagai kategori pengguna, termasuk pemegang saham, nasabah penyimpan dana, nasabah pembiayaan, regulator, dan masyarakat umum.

3.1.2 Akuntansi Syariah dan Konsep Khalifah

Konsep khalifah dalam Islam menempatkan manusia sebagai pengelola (trustee) atas sumber daya yang dimilikinya, bukan sebagai pemilik mutlak. Dalam konteks akuntansi syariah, konsep ini berarti bahwa laporan keuangan harus mencerminkan pertanggungjawaban pengelola atas amanah yang diberikan kepadanya (Mukhlısın, 2020). Hal ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal (shareholders).

Implikasi konsep khalifah dalam akuntansi syariah antara lain adalah kewajiban untuk mengungkapkan informasi yang relevan bagi semua pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha (Mukhlısın, 2020). Dalam konteks piutang syariah, konsep khalifah berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus mengelola piutangnya dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam hal penilaian kelayakan nasabah, pemantauan kualitas piutang, dan penanganan piutang bermasalah (Salman & Djunaedi, 2023).

3.1.3 Perbedaan Tujuan Akuntansi Syariah vs. Akuntansi Konvensional

Perbedaan mendasar antara tujuan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terletak pada orientasi pertanggungjawaban dan dimensi nilai yang dianutnya. Akuntansi konvensional berorientasi pada kepentingan pemegang saham dan bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan investasi (Majid & Haliding, 2014). Sebaliknya, akuntansi syariah berorientasi pada pertanggungjawaban kepada Allah Swt., kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta, serta bertujuan untuk menyajikan informasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Mukhlısın, 2020).

Perbedaan ini tercermin dalam elemen-elemen laporan keuangan syariah yang tidak ditemukan dalam laporan keuangan konvensional, seperti dana syirkah temporer, dana zakat, dan dana kebajikan (Krismiaji & Grediani, 2019). Selain itu, laporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan informasi tentang kepatuhan syariah (sharia compliance), termasuk pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (non-halal income) yang harus disalurkan sebagai dana sosial (Nurkhin et al., 2018).

3.2 Asumsi Dasar dan Karakteristik Kualitatif Akuntansi Syariah

3.2.1 Keandalan (Reliability) Informasi Keuangan Syariah

Keandalan informasi keuangan syariah berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi yang dilaporkan (Puspitasari et al., 2022). Dalam konteks piutang syariah, keandalan berarti bahwa pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan piutang harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi piutang yang sebenarnya.

3.2.2 Relevansi dalam Pelaporan Keuangan Syariah

Relevansi informasi keuangan syariah berarti bahwa informasi yang disajikan harus berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks piutang syariah, relevansi berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang cukup tentang kualitas piutang, risiko kredit, dan prospek penagihan piutang (Siddiqui et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan syariah membutuhkan informasi yang lebih spesifik tentang kepatuhan syariah dari transaksi-transaksi yang dilaporkan (Azmi & Rosman, 2016).

3.2.3 Substansi Mengungguli Bentuk (Substance Over Form)

Prinsip substance over form dalam akuntansi syariah menuntut agar perlakuan akuntansi mencerminkan hakikat ekonomi dari transaksi, bukan sekadar bentuk hukumnya. Prinsip ini menjadi perdebatan penting dalam konteks murabahah, di mana terdapat argumen bahwa perlakuan akuntansi harus mencerminkan elemen perdagangan dari akad, bukan hanya aspek pembiayaannya (Azmi & Rosman, 2016). AAOIFI dalam standar-standarnya mengadopsi prinsip substance over form dari IFRS, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Ahmed et al., 2019).

3.3 Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

3.3.1 Konsep Pengakuan (Recognition) dalam Akuntansi Syariah

Pengakuan dalam akuntansi syariah mengikuti prinsip akrual, di mana item-item diakui sebagai aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan elemen laporan keuangan (Salman & Djunaedi, 2023). Dalam konteks piutang syariah, pengakuan piutang murabahah dilakukan pada saat akad murabahah ditandatangani dan barang diserahkan kepada nasabah, sedangkan pengakuan piutang salam dilakukan pada saat modal salam diserahkan kepada penjual (Nasim et al., 2016).

3.3.2 Dasar Pengukuran: Biaya Historis, Nilai Wajar, dan Nilai Realisasi Bersih

Pengukuran piutang syariah dapat menggunakan berbagai dasar pengukuran, tergantung pada jenis piutang dan standar akuntansi yang berlaku. Piutang murabahah pada awalnya diukur sebesar harga jual yang disepakati, yang mencerminkan biaya historis dari transaksi (Nasim et al., 2016). Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur sebesar nilai tercatat dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai (Purnama & Putra, 2021).

Penggunaan nilai wajar (fair value) dalam pengukuran instrumen keuangan syariah menimbulkan berbagai isu yang perlu diperhatikan. AAOIFI mengusulkan penggunaan cash equivalent value sebagai respons terhadap pengukuran nilai wajar, dengan mempertimbangkan relevansi, keandalan, dan keterpahaman informasi yang dihasilkan (Majid & Haliding, 2014). Dalam konteks IFRS 9, penggunaan model kerugian kredit yang diharapkan (Expected Credit Loss/ECL) untuk mengukur penyisihan kerugian piutang juga menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan prinsip syariah (Shafii & Rahman, 2016).

3.3.3 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah

Laporan keuangan entitas syariah memiliki struktur yang berbeda dari laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan entitas syariah terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan (Puspitasari et al., 2022). Perbedaan yang paling mencolok adalah adanya dana syirkah temporer yang harus disajikan sebagai elemen tersendiri antara liabilitas dan ekuitas, bukan sebagai bagian dari liabilitas sebagaimana dalam IFRS (Krismiaji & Grediani, 2019).

3.3.4 Pengungkapan (Disclosure) sebagai Kewajiban Moral dan Hukum

Pengungkapan dalam laporan keuangan syariah merupakan kewajiban moral yang bersumber dari ajaran Islam tentang kejujuran dan transparansi, sekaligus kewajiban hukum yang diatur dalam standar akuntansi dan regulasi yang berlaku (Krismiaji & Grediani, 2019). Pengungkapan yang komprehensif mencakup kebijakan akuntansi yang diterapkan, rincian piutang berdasarkan jenis dan kualitas, risiko-risiko yang terkait dengan piutang, dan informasi tentang kepatuhan syariah (Ahmed et al., 2019).

3.4 Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia

3.4.1 Sejarah dan Perkembangan PSAK Syariah

Perkembangan PSAK Syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada tahun 2002, yang kemudian direvisi pada tahun 2008 dan dimodifikasi menjadi PSAK 101 hingga PSAK 107 (Andari, 2019). Dalam perkembangan selanjutnya, IAI menerbitkan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dan PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk (Andari, 2019). Hingga tahun 2016, IAI telah menerbitkan 10 standar akuntansi syariah yang diatur dalam PSAK 101 hingga PSAK 110 (Andari, 2019).

3.4.2 Hubungan PSAK Syariah dengan AAOIFI

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) didirikan pada tahun 1991 sebagai organisasi internasional yang menerbitkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan syariah (Hidayat et al., 2023). AAOIFI saat ini didukung oleh lebih dari 200 anggota dari 45 negara (Hidayat et al., 2023). Hubungan antara PSAK Syariah dan standar AAOIFI bersifat kompleks: Indonesia mengembangkan PSAK Syariah sendiri yang tidak sepenuhnya mengadopsi standar AAOIFI, sehingga terdapat perbedaan antara keduanya baik secara de jure maupun de facto (Andari, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat harmonisasi antara PSAK Syariah Indonesia dan standar AAOIFI, baik pada tingkat de jure maupun de facto (Andari, 2019). Hal ini berbeda dengan Malaysia yang menggunakan standar AAOIFI sebagai panduan dalam praktik pelaporan keuangannya, meskipun dalam kenyataannya masih menggunakan IFRS dalam aturan penyusunan laporan keuangan industri keuangan Islam (Hidayat et al., 2023). Perbedaan antara PSAK Syariah dan standar AAOIFI juga tercermin dalam perbedaan ketentuan tentang akad qardh, di mana AAOIFI dalam Shariah Standards No. 19 melarang penggabungan akad qardh dengan akad komersial lainnya, sementara DSN-MUI dalam Fatwa No. 79 membolehkannya (Hidayat et al., 2023).

3.4.3 PSAK 102: Murabahah

PSAK 102 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi murabahah, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan piutang murabahah. Standar ini mengatur bahwa piutang murabahah diakui sebesar harga jual yang disepakati, dan keuntungan murabahah dapat diakui menggunakan metode proporsional atau metode anuitas (Purnama & Putra, 2021). Dalam praktiknya, Bank Syariah Mandiri menggunakan kombinasi antara PSAK 102 dengan PSAK 55, 50, dan 60 dalam pencatatan akuntansi murabahahnya, dengan persentase kesesuaian dengan PSAK 102 dan AAOIFI FAS No. 2 sebesar 23% (Purnama & Putra, 2021).

3.4.4 PSAK 103: Salam

PSAK 103 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi salam, mencakup pengakuan modal salam, piutang salam, dan penyisihan kerugian piutang salam. Standar ini mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan penyerahan di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasan dilakukan oleh pembeli (al muslam) ketika akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Halim & Buana, 2021).

3.4.5 PSAK 104: Istishna'

PSAK 104 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi istishna', mencakup pengakuan pendapatan, biaya kontrak, dan piutang istishna'. Standar ini membolehkan penggunaan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai dalam pengakuan pendapatan istishna'. Akad istishna' juga dapat dilaksanakan secara paralel, di mana proses penyediaan barang disubkontrakkan kepada pihak lain (Sup et al., 2023).

3.4.6 Arah Konvergensi PSAK Syariah dengan IFRS

Konvergensi PSAK Syariah dengan IFRS merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, konvergensi dapat meningkatkan komparabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional dan meningkatkan aksesibilitas modal dari pasar internasional (Mohammed et al., 2019). Di sisi lain, IFRS tidak dirancang untuk mengakomodasi keunikan transaksi keuangan syariah, sehingga penerapan IFRS secara penuh dapat mengaburkan substansi syariah dari transaksi yang dilaporkan (Azmi & Rosman, 2016).

Isu konvergensi menjadi semakin relevan dengan penerbitan IFRS 9 yang memperkenalkan model ECL untuk pengukuran penyisihan kerugian piutang. Penerapan model ECL pada piutang syariah menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan prinsip syariah, terutama karena model ini menggunakan konsep nilai waktu uang (time value of money) yang identik dengan bunga (Shafii & Rahman, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang mematuhi IFRS dapat menerapkan IFRS 9 pada sukuk dengan mempertimbangkan beberapa aturan Islam yang terkait (Morshed, 2020).

4. Piutang Murabahah: Konsep, Pengakuan, Dan Pengungkapan

4.1 Murabahah: Konsep dan Landasan Syariah

4.1.1 Definisi Murabahah dalam Literatur Fikih Klasik

Murabahah dalam literatur fikih klasik didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad ini, penjual wajib mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli, dan keuntungan ditetapkan berdasarkan persentase atau nominal tertentu dari harga pokok tersebut (Purnama & Putra, 2021). Murabahah termasuk dalam kategori akad jual beli yang bersifat amanah (trustworthy sale), karena penjual mempercayakan informasi harga pokok kepada pembeli (Nurhadi, 2020).

Dalam konteks perbankan syariah modern, murabahah telah mengalami modifikasi dari konsep klasiknya. Murabahah modern yang diterapkan di perbankan syariah dikenal sebagai murabahah lil amiri bi al-syira' (murabahah atas permintaan pembeli), di mana bank membeli barang atas permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan (Iskandar et al., 2021). Praktik ini berbeda dari murabahah klasik di mana penjual sudah memiliki barang sebelum akad dilakukan.

4.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Akad Murabahah

Rukun akad murabahah terdiri dari penjual (ba'i), pembeli (musytari), barang yang diperjualbelikan (mabi'), harga jual (tsaman), dan ijab-qabul. Syarat sahnya akad murabahah antara lain adalah: barang yang diperjualbelikan harus halal dan bebas dari unsur riba, penjual harus memiliki barang atau setidaknya memiliki hak atas barang sebelum akad dilakukan, harga jual harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, dan akad harus bebas dari unsur gharar dan maysir (Iskandar et al., 2021).

Salah satu syarat yang sering menjadi perdebatan dalam praktik perbankan syariah adalah syarat kepemilikan barang oleh bank sebelum akad murabahah dilakukan. Dalam praktiknya, banyak bank syariah yang menandatangani akad murabahah sebelum barang benar-benar dimiliki oleh bank, yang dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam (Iskandar et al., 2021). Untuk mengatasi masalah ini, bank syariah sering menggunakan akad wakalah sebagai jembatan, di mana bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah sebelum akad murabahah dilakukan (Waris & Sari, 2023).

4.1.3 Murabahah Klasik vs. Murabahah Modern

Perbedaan antara murabahah klasik dan murabahah modern terletak pada struktur transaksi dan peran pihak-pihak yang terlibat. Dalam murabahah klasik, penjual sudah memiliki barang sebelum akad dilakukan, sehingga tidak ada risiko kepemilikan yang ditanggung oleh pembeli. Sebaliknya, dalam murabahah modern yang diterapkan di perbankan syariah, bank membeli barang atas permintaan nasabah, sehingga terdapat risiko kepemilikan yang ditanggung oleh bank selama periode antara pembelian barang dan penjualan kepada nasabah (Hayatudin & Adam, 2020).

Murabahah modern juga sering dikombinasikan dengan akad wakalah, di mana bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan akad, karena jika nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam membeli barang, maka secara substansi nasabah membeli barang untuk dirinya sendiri, bukan untuk bank (Waris & Sari, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa praktik murabahah bil wakalah di beberapa lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat murabahah sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Waris & Sari, 2023).

4.1.4 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 merupakan landasan hukum utama bagi praktik murabahah di perbankan syariah Indonesia. Fatwa ini mengatur ketentuan umum murabahah, termasuk kewajiban bank untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, kewajiban bank untuk mengungkapkan harga pokok barang kepada nasabah, dan larangan pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran (Purnama & Putra, 2021). Fatwa ini juga mengatur tentang uang muka (urbun) dalam murabahah, potongan pelunasan dini, dan denda atas keterlambatan pembayaran (AF, 2020).

4.1.5 Jenis-Jenis Murabahah: Tunai, Tangguh, dan Paralel

Murabahah dapat dibedakan berdasarkan mekanisme pembayarannya menjadi murabahah tunai (naqdan) dan murabahah tangguh (mu'ajjalan). Murabahah tunai adalah murabahah di mana pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad, sedangkan murabahah tangguh adalah murabahah di mana pembayaran dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu (Fithria, 2022). Dalam praktik perbankan syariah, murabahah tangguh merupakan jenis yang paling umum digunakan, karena memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya.

4.2 Mekanisme Transaksi dan Alur Akad Murabahah

4.2.1 Tahapan Proses Murabahah dari Akad hingga Pelunasan

Proses murabahah dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah kepada bank syariah, yang mencakup spesifikasi barang yang dibutuhkan dan kemampuan pembayaran nasabah. Bank kemudian melakukan analisis kelayakan nasabah, yang mencakup analisis kuantitatif berdasarkan laporan keuangan dan rekening koran, serta analisis kualitatif berdasarkan riwayat usaha dan kunjungan ke tempat usaha nasabah (Fithria, 2022). Setelah permohonan disetujui, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati.

4.2.2 Murabahah dengan Wakalah

Murabahah dengan wakalah (murabahah bil wakalah) merupakan variasi murabahah di mana bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Dalam skema ini, bank terlebih dahulu menandatangani akad wakalah dengan nasabah, di mana bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Setelah nasabah membeli barang dan menyerahkan bukti pembelian kepada bank, barulah akad murabahah ditandatangani (Waris & Sari, 2023). Praktik ini dibolehkan oleh DSN-MUI melalui Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000, dengan syarat bahwa akad murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank (Waris & Sari, 2023).

4.3 Pengakuan dan Pengukuran Uang Muka (Urbun)

4.3.1 Definisi dan Status Hukum Urbun dalam Fikih

Urbun (uang muka) dalam fikih muamalah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian, dengan ketentuan bahwa jika akad jadi dilaksanakan, uang muka tersebut menjadi bagian dari harga jual, dan jika akad batal karena pembeli membatalkan, uang muka tersebut menjadi milik penjual (AF, 2020). Status hukum urbun dalam fikih klasik masih diperdebatkan, namun DSN-MUI telah membolehkan penggunaan urbun dalam murabahah melalui Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah (AF, 2020).

4.3.2 Perlakuan Akuntansi Urbun

Pada saat diterima, urbun diakui sebagai liabilitas (uang muka dari nasabah) karena belum dapat diakui sebagai pendapatan atau bagian dari harga jual. Jika akad murabahah jadi dilaksanakan, urbun dikurangkan dari piutang murabahah yang diakui. Jika akad batal karena pembeli membatalkan, urbun menjadi milik penjual dan diakui sebagai pendapatan. Jika akad batal karena kesalahan penjual, urbun harus dikembalikan kepada pembeli secara penuh (AF, 2020).

4.4 Pengakuan Piutang Murabahah

4.4.1 Saat Pengakuan Piutang Murabahah

Piutang murabahah diakui pada saat akad murabahah ditandatangani dan barang diserahkan kepada nasabah. Pengakuan piutang murabahah dilakukan sebesar harga jual yang disepakati, yang mencakup harga pokok barang dan margin keuntungan (Nasim et al., 2016). Dalam praktik perbankan syariah, pengakuan piutang murabahah sering dilakukan bersamaan dengan pengakuan keuntungan tangguhan (deferred profit), yang kemudian diamortisasi selama periode pembiayaan (Purnama & Putra, 2021).

4.4.2 Pengukuran Awal Piutang Murabahah

Pengukuran awal piutang murabahah dilakukan sebesar harga jual yang disepakati, yang merupakan jumlah yang akan diterima dari nasabah selama periode pembiayaan. Harga jual ini terdiri dari harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati (Purnama & Putra, 2021). Dalam PSAK 102, piutang murabahah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu harga jual dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai (Nasim et al., 2016).

4.4.3 Komponen Harga Pokok dan Margin Keuntungan

Harga pokok dalam murabahah terdiri dari harga beli barang ditambah biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke transaksi, seperti biaya pengiriman, biaya asuransi, dan biaya lainnya yang dikeluarkan bank dalam rangka pengadaan barang (Purnama & Putra, 2021). Margin keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat risiko nasabah, jangka waktu pembiayaan, dan kondisi pasar.

4.5 Pengakuan Keuntungan Murabahah

4.5.1 Metode Proporsional vs. Metode Anuitas

Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam pengakuan keuntungan murabahah, yaitu metode proporsional dan metode anuitas. Metode proporsional mengakui keuntungan secara merata selama periode pembiayaan berdasarkan proporsi piutang yang belum dilunasi, sedangkan metode anuitas mengakui keuntungan berdasarkan tingkat imbal hasil efektif yang konstan selama periode pembiayaan.

Metode proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli, sedangkan metode anuitas mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yang membolehkan penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah (Purnama & Putra, 2021).

4.5.2 Perdebatan Keabsahan Metode Anuitas dalam Perspektif Syariah

Penggunaan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Kritik utama terhadap metode anuitas adalah bahwa metode ini menghasilkan pola pengakuan keuntungan yang menyerupai bunga efektif dalam kredit konvensional, sehingga dapat mengaburkan perbedaan antara murabahah dan kredit berbunga (Purnama & Putra, 2021). Namun, pendukung metode anuitas berargumen bahwa metode ini lebih mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi pembiayaan murabahah, di mana risiko kredit yang ditanggung bank lebih besar di awal periode pembiayaan.

4.6 Pengakuan Potongan Pelunasan Dini

4.6.1 Konsep dan Dasar Hukum Potongan Pelunasan Dini

Potongan pelunasan dini (early settlement discount) dalam murabahah adalah pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh bank atas pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo. DSN-MUI telah mengatur tentang potongan pelunasan dini melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 23 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah (Setiawan et al., 2022). Potongan ini bersifat diskresi bank, artinya bank tidak wajib memberikan potongan, dan nasabah tidak berhak menuntut potongan sebagai hak yang pasti (Setiawan et al., 2022).

4.6.2 Perbedaan antara Potongan Syariah dan Diskon Berbasis Bunga

Perbedaan mendasar antara potongan pelunasan dini dalam murabahah syariah dan diskon berbasis bunga dalam kredit konvensional terletak pada dasar hukum dan mekanisme pemberiannya. Dalam kredit konvensional, diskon pelunasan dini dihitung berdasarkan bunga yang belum jatuh tempo, sehingga secara matematis identik dengan pengurangan bunga. Sebaliknya, dalam murabahah syariah, potongan pelunasan dini merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela dan tidak dapat diperjanjikan di awal akad (Setiawan et al., 2022).

4.7 Pengakuan Denda (Ta'zir) dalam Murabahah

4.7.1 Konsep Denda dalam Fikih Muamalah

Denda (ta'zir) dalam fikih muamalah merupakan sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran kewajibannya. DSN-MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, yang membolehkan pengenaan denda kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran (Nurmusyahidah et al., 2019). Denda ini bukan merupakan tambahan keuntungan bagi bank, melainkan merupakan instrumen disiplin untuk mendorong nasabah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

4.7.2 Perlakuan Akuntansi Denda

Denda yang diterima dari nasabah tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah, melainkan harus disalurkan sebagai dana sosial/kebajikan (qardhul hasan). Hal ini karena denda bukan merupakan hasil dari kegiatan usaha bank yang halal, melainkan merupakan sanksi atas pelanggaran kewajiban nasabah (Nurkhin et al., 2018). Dalam laporan keuangan, denda disajikan sebagai bagian dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bukan sebagai bagian dari laporan laba rugi (Nurkhin et al., 2018).

4.8 Penyisihan Kerugian Piutang Murabahah

4.8.1 Penilaian Kualitas Piutang Murabahah

Kualitas piutang murabahah dinilai berdasarkan kolektibilitasnya, yang diklasifikasikan menjadi: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini didasarkan pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan margin, kondisi usaha nasabah, dan prospek penyelesaian piutang (Halim & Buana, 2021). Penilaian kualitas piutang merupakan dasar bagi pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang wajib dibentuk oleh bank syariah (Purnama & Putra, 2021).

4.8.2 Metode Perhitungan Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian piutang murabahah dapat dihitung menggunakan metode individual assessment untuk piutang yang signifikan secara individual, dan metode collective assessment untuk piutang yang tidak signifikan secara individual. Bank Syariah Mandiri menggunakan konsep nilai waktu uang (time value of money) dalam perhitungan CKPN, yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 (Purnama & Putra, 2021). Penggunaan konsep nilai waktu uang dalam perhitungan CKPN menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan prinsip syariah, karena konsep ini identik dengan bunga dalam keuangan konvensional.

5. Piutang Salam: Konsep, Pengakuan, Dan Pengungkapan

5.1 Salam: Konsep dan Landasan Syariah

5.1.1 Definisi Salam dalam Literatur Fikih Klasik

Salam dalam literatur fikih klasik didefinisikan sebagai akad jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Kata salam berasal dari kata as-salaf yang berarti pendahuluan, karena pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu (Halim & Buana, 2021). PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan penyerahan di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasan dilakukan oleh pembeli (al muslam) ketika akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Halim & Buana, 2021).

5.1.2 Perbedaan Salam dengan Jual Beli Biasa

Perbedaan utama antara salam dan jual beli biasa terletak pada waktu penyerahan barang dan pembayaran. Dalam jual beli biasa, barang dan uang diserahkan secara bersamaan pada saat akad. Dalam salam, uang diserahkan di muka pada saat akad, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Fithria, 2022). Perbedaan ini menimbulkan risiko khusus dalam salam, yaitu risiko gagal serah barang oleh penjual.

5.1.3 Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam

Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad salam, termasuk syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek salam, ketentuan pembayaran, dan ketentuan penyerahan barang (Mukri et al., 2023). Fatwa ini juga mengatur tentang salam paralel, yaitu salam di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembeli dalam satu akad salam dan sebagai penjual dalam akad salam lainnya (Mukri et al., 2023).

5.1.4 Salam Paralel: Definisi dan Kebolehan Syariah

Salam paralel merupakan dua akad salam yang terpisah dan independen, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai pembeli dalam akad salam pertama (dengan nasabah sebagai penjual) dan sebagai penjual dalam akad salam kedua (dengan pihak ketiga sebagai pembeli). Kebolehan salam paralel didasarkan pada prinsip bahwa kedua akad salam tersebut harus benar-benar independen dan tidak saling bergantung satu sama lain (Mukri et al., 2023).

5.2 Rincian Piutang Salam Berdasarkan Jumlah, Jangka Waktu, dan Jenis Valuta

5.2.1 Pengakuan Piutang Salam pada Saat Akad

Piutang salam diakui pada saat modal salam diserahkan kepada penjual. Piutang salam diukur sebesar modal salam yang diserahkan, yang merupakan harga yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dipesan (Nasim et al., 2016). Dalam laporan keuangan, piutang salam disajikan sebagai aset lancar jika jangka waktu penyerahan barang kurang dari satu tahun, atau sebagai aset tidak lancar jika jangka waktu penyerahan barang lebih dari satu tahun.

5.2.2 Piutang Salam dalam Valuta Asing

Piutang salam dalam valuta asing menimbulkan risiko nilai tukar yang harus dikelola dengan baik. Pengukuran piutang salam dalam valuta asing dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal neraca, dan selisih kurs yang timbul diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi (Nasim et al., 2016). Risiko nilai tukar dalam piutang salam dapat dimitigasi melalui berbagai instrumen lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan prinsip syariah.

5.3 Piutang Salam kepada Penjual yang Memiliki Hubungan Istimewa

5.3.1 Risiko Transaksi Salam dengan Pihak Berelasi

Transaksi salam dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (related party) menimbulkan risiko khusus berupa potensi transaksi yang tidak dilakukan pada harga pasar yang wajar (arm's length). Dalam perspektif syariah, transaksi dengan pihak berelasi harus dilakukan dengan harga yang adil dan tidak merugikan pihak mana pun (Hidayat et al., 2023). Kewajiban pengungkapan transaksi salam dengan pihak berelasi bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup kepada pengguna laporan keuangan tentang potensi konflik kepentingan dalam transaksi tersebut.

6. Piutang Istishna': Konsep, Pengakuan, Dan Pengungkapan

6.1 Istishna': Konsep dan Landasan Syariah

6.1.1 Definisi dan Etimologi Istishna' dalam Fikih

Istishna' secara etimologi berasal dari kata shana'a yang berarti membuat atau memproduksi. Dalam terminologi fikih, istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni') dan pembuat (shani') (Asmawi, 2023). Kebolehan istishna' dalam fikih Islam didasarkan pada istihsan (pertimbangan kebaikan) dan 'urf (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), karena tidak terdapat nas yang eksplisit tentang istishna' dalam Al-Qur'an dan Hadis (Mukri et al., 2023).

6.1.2 Perbedaan Istishna' dengan Salam dan Ijarah

Perbedaan antara istishna' dan salam terletak pada mekanisme pembayaran dan objek transaksi. Dalam salam, pembayaran dilakukan penuh di muka, sedangkan dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan (Fithria, 2022). Perbedaan antara istishna' dan ijarah terletak pada objek transaksi: istishna' merupakan akad jual beli barang yang dibuat sesuai pesanan, sedangkan ijarah merupakan akad sewa-menyewa atas manfaat barang atau jasa (Mukri et al., 2023).

6.1.3 Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'

Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna' mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad istishna', termasuk syarat-syarat barang yang dapat menjadi objek istishna', ketentuan pembayaran, dan ketentuan penyerahan barang (Mukri et al., 2023). Fatwa ini juga menyatakan bahwa semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan dalam fatwa istishna' juga berlaku untuk jual beli istishna' (Sup et al., 2023).

6.1.4 Istishna' Paralel: Definisi, Kebolehan, dan Batasan Syariah

Istishna' paralel merupakan dua akad istishna' yang terpisah dan independen, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dalam akad istishna' pertama (dengan nasabah sebagai pembeli) dan sebagai pembeli dalam akad istishna' kedua (dengan kontraktor/produsen sebagai penjual). Kebolehan istishna' paralel diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel (Sup et al., 2023). Syarat utama istishna' paralel adalah bahwa kedua akad harus benar-benar independen dan tidak saling bergantung satu sama lain.

6.2 Rincian Piutang Istishna'

6.2.1 Pengakuan Piutang Istishna' pada Penjual/Produsen

Piutang istishna' pada penjual/produsen diakui pada saat tagihan atas kemajuan pekerjaan (progress billing) diterbitkan kepada pembeli. Pengukuran piutang istishna' dilakukan sebesar nilai tagihan yang diterbitkan, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (Nasim et al., 2016). Dalam laporan keuangan, piutang istishna' disajikan secara terpisah dari piutang murabahah dan piutang salam, karena memiliki karakteristik risiko yang berbeda.

6.3 Penyisihan Kerugian Piutang Istishna'

6.3.1 Metode Individual Assessment dan Collective Assessment

Penyisihan kerugian piutang istishna' dapat dihitung menggunakan metode individual assessment untuk piutang yang signifikan secara individual, dan metode collective assessment untuk piutang yang tidak signifikan secara individual. Metode individual assessment dilakukan dengan mengestimasi arus kas masa depan yang diharapkan dari piutang, kemudian mendiskontonya dengan tingkat imbal hasil efektif awal (Purnama & Putra, 2021). Metode collective assessment dilakukan dengan mengelompokkan piutang berdasarkan karakteristik risiko yang serupa, kemudian mengestimasi tingkat kerugian historis untuk setiap kelompok.

6.4 Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan Kontrak Istishna'

6.4.1 Metode Persentase Penyelesaian (Percentage of Completion)

Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan dan keuntungan istishna' secara proporsional sesuai dengan tingkat penyelesaian kontrak. Tingkat penyelesaian kontrak dapat diukur berdasarkan persentase biaya yang telah dikeluarkan terhadap total biaya yang diestimasi, atau berdasarkan penilaian teknis atas kemajuan pekerjaan. Metode ini lebih mencerminkan substansi ekonomi dari kontrak istishna' yang berjangka panjang, karena mengakui pendapatan secara bertahap seiring dengan kemajuan pekerjaan.

6.4.2 Metode Akad Selesai (Completed Contract Method)

Metode akad selesai mengakui pendapatan dan keuntungan istishna' hanya pada saat kontrak selesai dan barang diserahkan kepada pembeli. Metode ini lebih konservatif dibandingkan metode persentase penyelesaian, karena tidak mengakui pendapatan sebelum kontrak benar-benar selesai. Dalam perspektif syariah, metode akad selesai lebih sesuai dengan prinsip bahwa keuntungan hanya dapat diakui setelah transaksi jual beli benar-benar terjadi.

6.5 Klaim Tambahan dan Denda Keterlambatan

6.5.1 Denda Keterlambatan Pengiriman Barang: Dasar Syariah

Denda keterlambatan pengiriman barang dalam istishna' merupakan isu yang kompleks dalam perspektif syariah. AAOIFI dalam Pasal 6/7 Shariah Standard No. 11 membolehkan penerapan liquidated damages dalam kontrak istishna', berdasarkan konsep syarth jaza'i (klausul penalti) (Felix & Abubakar, 2019). Namun, DSN-MUI mengkategorikan kontrak istishna' sebagai bentuk utang (dayn), sehingga penerapan liquidated damages yang telah ditetapkan nominalnya di awal kontrak tidak dibolehkan (Felix & Abubakar, 2019).

Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI mengatur denda keterlambatan melalui konsep ta'widh (ganti rugi) dan ta'zhir (sanksi). Ta'widh adalah ganti rugi atas kerugian nyata yang diderita akibat keterlambatan, sedangkan ta'zhir adalah sanksi yang bertujuan mendisiplinkan pihak yang lalai (Felix & Abubakar, 2019). Perbedaan antara ketentuan AAOIFI dan DSN-MUI ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam mengkategorikan kontrak istishna', yang berdampak pada perlakuan akuntansi atas denda keterlambatan.

7. Penyajian Dan Pengungkapan Piutang Syariah Dalam Laporan Keuangan

7.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Entitas Syariah

7.1.1 Struktur dan Format Neraca Entitas Syariah

Neraca entitas syariah memiliki struktur yang berbeda dari neraca entitas konvensional. Perbedaan yang paling mencolok adalah adanya dana syirkah temporer yang disajikan sebagai elemen tersendiri antara liabilitas dan ekuitas (Krismiaji & Grediani, 2019). Piutang syariah disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset, dengan rincian berdasarkan jenis piutang (murabahah, salam, istishna', ijarah, qardh) dan dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai (Puspitasari et al., 2022).

7.1.2 Klasifikasi Piutang: Lancar dan Tidak Lancar

Piutang syariah diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca, atau sebagai aset tidak lancar jika diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan (Puspitasari et al., 2022). Klasifikasi ini penting untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan tentang likuiditas entitas syariah.

7.2 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Piutang Syariah

7.2.1 Struktur CaLK Piutang Syariah yang Komprehensif

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan entitas syariah. CaLK untuk piutang syariah harus mencakup: kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian piutang; rincian piutang berdasarkan jenis, jumlah, jangka waktu, dan kualitas; analisis risiko kredit; dan informasi tentang transaksi dengan pihak berelasi (Ahmed et al., 2019). Pengungkapan yang komprehensif dalam CaLK merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh entitas syariah (Krismiaji & Grediani, 2019).

7.3 Pengungkapan Risiko terkait Piutang Syariah

7.3.1 Risiko Kredit dan Pengungkapannya

Risiko kredit merupakan risiko utama yang melekat pada piutang syariah, yaitu risiko bahwa nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang disepakati. Pengungkapan risiko kredit dalam laporan keuangan harus mencakup: kebijakan manajemen risiko kredit, konsentrasi risiko kredit, kualitas piutang berdasarkan kolektibilitas, dan analisis sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi (Ahmed et al., 2019).

7.3.2 Risiko Syariah (Sharia Compliance Risk)

Risiko syariah merupakan risiko yang unik bagi lembaga keuangan syariah, yaitu risiko bahwa transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk ketidaksesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI, kesalahan dalam dokumentasi akad, atau pelanggaran terhadap ketentuan syariah dalam pelaksanaan transaksi (Segarawasesa, 2021). Pengungkapan risiko syariah dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban entitas syariah kepada pemangku kepentingannya.

8. Manajemen Risiko Piutang Syariah

8.1 Kerangka Manajemen Risiko dalam Perspektif Syariah

8.1.1 Konsep Gharar dan Maysir dalam Konteks Risiko

Konsep gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian) merupakan dua larangan utama dalam Islam yang relevan dengan manajemen risiko. Gharar dalam konteks piutang syariah dapat timbul dari ketidakjelasan spesifikasi barang dalam akad salam atau istishna', ketidakpastian tentang kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, atau ketidakjelasan tentang mekanisme penyelesaian sengketa (Uriawan et al., 2026). Manajemen risiko dalam perspektif syariah bertujuan untuk meminimalkan gharar dan maysir dalam transaksi, bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya.

8.1.2 Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principles) dalam Syariah

Prinsip kehati-hatian dalam syariah (ihtiyath) menuntut lembaga keuangan syariah untuk mengelola risiko dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban lembaga keuangan syariah untuk melakukan penilaian kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan, membentuk penyisihan kerugian yang memadai, dan melakukan pemantauan berkala atas kualitas piutang (Halim & Buana, 2021).

8.2 Risiko Kredit Piutang Syariah

8.2.1 Restrukturisasi Piutang Bermasalah dalam Syariah

Restrukturisasi piutang bermasalah merupakan salah satu solusi untuk menyelamatkan kinerja pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif syariah, restrukturisasi dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang (rescheduling), persyaratan ulang (reconditioning), atau penataan ulang (restructuring) (Setiawan et al., 2022). DSN-MUI telah mengatur tentang restrukturisasi piutang bermasalah melalui berbagai fatwa, termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 48 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar (Munif et al., 2024).

Dalam praktik perbankan syariah, restrukturisasi pembiayaan bermasalah sering menggunakan hybrid contracts (akad gabungan), yaitu kombinasi antara akad tabarru' (qardh) dan akad mu'awadhat (jual beli, ijarah, IMBT, mudharabah, dan musyarakah) (Setiawan et al., 2022). Penggunaan hybrid contracts dalam restrukturisasi bertujuan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi di masa mendatang, sekaligus memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan (Setiawan et al., 2022).

9. Audit Syariah Dan Pengawasan Kepatuhan Piutang

9.1 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan Piutang

9.1.1 Fungsi dan Kewenangan DPS

DPS merupakan organ tata kelola yang unik bagi lembaga keuangan syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi (Syarofi & Putri, 2023). Dalam fungsi pengawasannya, DPS memantau pelaksanaan fatwa DSN-MUI dan memantau produk, layanan, penjualan, dan operasional bisnis agar sesuai dengan prinsip syariah (Syarofi & Putri, 2023).

DPS juga berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan syariah dan DSN-MUI, memberikan saran dan masukan tentang pengembangan produk dan layanan yang memerlukan review dan masukan dari DSN-MUI (Syarofi & Putri, 2023). DPS diwajibkan untuk melaporkan hasil pengawasan syariah setiap semester kepada Bank Indonesia dan DSN-MUI (Syarofi & Putri, 2023).

9.1.2 Proses Review DPS terhadap Akad dan Laporan Piutang

Proses review DPS terhadap akad dan laporan piutang mencakup pemeriksaan kesesuaian akad dengan fatwa DSN-MUI, pemeriksaan dokumentasi akad, dan pemeriksaan perlakuan akuntansi atas transaksi piutang. DPS juga melakukan review terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa pengungkapan piutang syariah telah dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Segarawasesa, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa ukuran DPS dan latar belakang pendidikan anggota DPS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja syariah bank, termasuk rasio pembiayaan bagi hasil, kinerja zakat, dan rasio pendapatan non-halal (Nurkhin et al., 2018). Hal ini menunjukkan pentingnya kompetensi dan independensi DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

9.2 Audit Syariah atas Piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'

9.2.1 Standar Audit Syariah (AAOIFI Governance Standards)

AAOIFI telah menerbitkan standar tata kelola (governance standards) yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Standar ini mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten, serta menetapkan prosedur audit syariah yang harus dilakukan (Muhammad & Lanaula, 2019). AAOIFI juga mewajibkan pengungkapan laporan DPS dalam laporan tahunan lembaga keuangan syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Muhammad & Lanaula, 2019).

10. Penerapan Teknologi Dalam Pengelolaan Piutang Syariah

10.1 Sistem Informasi Akuntansi Syariah

10.1.1 Fitur Khusus Sistem Informasi untuk Piutang Syariah

Sistem informasi akuntansi syariah harus memiliki fitur-fitur khusus yang mengakomodasi keunikan transaksi syariah, termasuk kemampuan untuk mengelola berbagai jenis akad (murabahah, salam, istishna', ijarah, qardh), menghitung margin keuntungan menggunakan metode proporsional atau anuitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah (Pasha & Sugianto, 2024). Sistem ini juga harus mampu menghasilkan laporan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan yang merupakan bagian dari laporan keuangan syariah.

10.2 Fintech Syariah dan Implikasinya terhadap Piutang

10.2.1 Platform Fintech Syariah yang Berbasis Murabahah dan Salam

Perkembangan fintech syariah di Indonesia telah membuka peluang baru bagi pengelolaan piutang syariah. Platform fintech syariah peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK menggunakan berbagai akad syariah, termasuk murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan qardh (Fithria, 2022). Penggunaan akad-akad ini dalam platform fintech syariah harus sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fithria, 2022).

10.2.2 Tantangan Pengawasan Syariah dalam Fintech

Perkembangan fintech syariah menimbulkan tantangan baru dalam aspek pengawasan syariah. Keterbatasan regulasi, tata kelola perusahaan, dan kemampuan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam memastikan kepatuhan syariah platform fintech (Muhammad & Lanaula, 2019). DPS dalam platform fintech syariah harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang teknologi informasi dan keuangan syariah, serta mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap operasional platform yang berbasis teknologi (Muhammad & Lanaula, 2019).

11. Studi Kasus Dan Analisis Komparatif

11.1 Studi Kasus: Piutang Murabahah pada Bank Syariah Indonesia

11.1.1 Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan

Studi kasus pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa transaksi murabahah yang dilakukan bukan merupakan murni jual beli sebagaimana difatwakan oleh DSN-MUI, melainkan merupakan transaksi yang berbentuk pembiayaan (financing) (Purnama & Putra, 2021). Pengakuan keuntungan murabahah menggunakan metode anuitas yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, bukan semata-mata pada PSAK 102 (Purnama & Putra, 2021). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menggunakan konsep nilai waktu uang, yang merupakan konsep yang identik dengan bunga dalam keuangan konvensional (Purnama & Putra, 2021).

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan akuntansi murabahah di perbankan syariah Indonesia. Kesenjangan ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan dalam PSAK 102 tentang perlakuan akuntansi murabahah yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, bukan jual beli murni (Purnama & Putra, 2021). Hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan standar akuntansi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

11.2 Benchmarking Internasional

11.2.1 Praktik Akuntansi Piutang Syariah di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan keuangan syariah, termasuk dalam hal standar akuntansi syariah. Malaysia menggunakan standar AAOIFI sebagai panduan dalam praktik pelaporan keuangannya, meskipun dalam kenyataannya masih menggunakan IFRS dalam aturan penyusunan laporan keuangan industri keuangan Islam (Hidayat et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi de jure antara standar IFRS berbasis Malaysia (Malaysian Accounting Standards/MAS) dan standar AAOIFI telah meningkat melalui penerbitan panduan akuntansi tambahan oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB) dan Bank Negara Malaysia (BNM), meskipun masih terdapat beberapa kesenjangan (Ahmed et al., 2019).

11.2.2 Praktik di Timur Tengah Berdasarkan Standar AAOIFI

Di negara-negara Timur Tengah, standar AAOIFI lebih banyak diadopsi secara langsung dalam praktik pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penelitian tentang kepatuhan laporan keuangan bank-bank syariah di Pakistan terhadap standar AAOIFI menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Pakistan mematuhi lebih dari 50% persyaratan yang disarankan oleh standar akuntansi Islam (Ehsan et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank-bank syariah di Pakistan diwajibkan menggunakan IFRS, mereka secara sukarela mengadopsi sebagian besar ketentuan AAOIFI dalam laporan keuangannya.

12. Isu Kontemporer Dan Tantangan Dalam Akuntansi Piutang Syariah

12.1 Isu Konvergensi PSAK Syariah dengan IFRS 9

12.1.1 Model Kerugian Kredit yang Diharapkan (Expected Credit Loss — ECL) dalam IFRS 9

IFRS 9 memperkenalkan model ECL untuk pengukuran penyisihan kerugian piutang, yang menggantikan model kerugian yang terjadi (incurred loss model) dalam IAS 39. Model ECL mengharuskan entitas untuk mengakui penyisihan kerugian berdasarkan estimasi kerugian kredit yang diharapkan selama umur piutang, bukan hanya kerugian yang telah terjadi (Shafii & Rahman, 2016). Penerapan model ECL pada piutang syariah menimbulkan pertanyaan tentang kompatibilitasnya dengan prinsip syariah, terutama karena model ini menggunakan konsep nilai waktu uang dalam mengestimasi kerugian kredit yang diharapkan (Shafii & Rahman, 2016).

12.1.2 Kompatibilitas Model ECL dengan Prinsip Syariah

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 pada instrumen keuangan syariah, termasuk sukuk, memerlukan pertimbangan khusus tentang aturan-aturan Islam yang terkait (Morshed, 2020). Dalam konteks piutang syariah, penggunaan tingkat bunga efektif dalam model ECL bertentangan dengan prinsip larangan riba dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi model ECL yang menggunakan faktor diskonto yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan tingkat bunga (Shafii & Rahman, 2016).

12.2 Isu Pengungkapan ESG dalam Piutang Syariah

12.2.1 Relevansi ESG dalam Konteks Maqashid Syariah

Isu ESG (Environmental, Social, Governance) memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks maqashid syariah, karena maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang sejalan dengan tujuan-tujuan ESG (Mukhlısın, 2020). Dalam konteks piutang syariah, dimensi sosial dari maqashid syariah tercermin dalam kewajiban lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan denda sebagai dana sosial, memberikan keringanan kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, dan mendukung kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

12.3 Tantangan Implementasi di Perusahaan Non-Keuangan

12.3.1 Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai Tantangan Utama

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akuntansi piutang syariah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah. Penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan SDM di bidang ekonomi syariah jauh melebihi jumlah lulusan program studi ekonomi syariah yang tersedia setiap tahunnya (Nasim et al., 2016). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi syariah, termasuk pengembangan modul pembelajaran yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri.

13. Kesimpulan Dan Rekomendasi

13.1 Sintesis Prinsip-Prinsip Kunci Akuntansi Piutang Syariah

Akuntansi piutang syariah merupakan bidang yang kompleks dan multidimensi, yang mencakup aspek fikih muamalah, standar akuntansi, regulasi perbankan, dan praktik industri. Prinsip-prinsip kunci yang harus menjadi landasan dalam pengelolaan piutang syariah meliputi: keadilan dalam penetapan harga dan margin, kejujuran dan transparansi dalam pengungkapan, larangan riba dalam segala bentuknya, kemaslahatan bagi semua pemangku kepentingan, dan amanah dalam pengelolaan dana (Mukhlısın, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan piutang syariah diatur oleh kerangka regulasi yang komprehensif, yang mencakup UU Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI, peraturan Bank Indonesia dan OJK, serta PSAK Syariah (Shofiana et al., 2019). Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketidakjelasan standar, keterbatasan SDM, dan tekanan komersial (Purnama & Putra, 2021).

13.2 Rekomendasi bagi Entitas Syariah

13.2.1 Rekomendasi untuk Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Bank dan lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK Syariah dan fatwa DSN-MUI dalam pengelolaan piutang. Hal ini mencakup: memastikan bahwa akad murabahah dilakukan setelah barang benar-benar dimiliki oleh bank, menggunakan metode pengakuan keuntungan yang sesuai dengan substansi transaksi, membentuk penyisihan kerugian yang memadai berdasarkan penilaian kualitas piutang yang objektif, dan mengungkapkan informasi piutang secara komprehensif dalam laporan keuangan (Purnama & Putra, 2021).

13.2.2 Rekomendasi untuk Regulator

Regulator perlu meningkatkan harmonisasi antara PSAK Syariah, standar AAOIFI, dan IFRS untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah di tingkat internasional (Mukhlısın et al., 2015). Selain itu, regulator juga perlu memperjelas ketentuan tentang perlakuan akuntansi atas berbagai jenis piutang syariah, termasuk ketentuan tentang penggunaan model ECL dalam konteks piutang syariah (Shafii & Rahman, 2016).

13.2.3 Rekomendasi untuk Profesi Akuntan dan Auditor Syariah

Profesi akuntan dan auditor syariah perlu meningkatkan kompetensi di bidang fikih muamalah, standar akuntansi syariah, dan regulasi perbankan syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan syariah mencerminkan substansi syariah dari transaksi yang dilaporkan, bukan sekadar memenuhi persyaratan formal standar akuntansi (Pasha & Sugianto, 2024). Selain itu, profesi akuntan dan auditor syariah juga perlu mengembangkan metodologi audit yang khusus untuk menilai kepatuhan syariah dari transaksi piutang.

13.3 Agenda Penelitian Masa Depan

Beberapa agenda penelitian yang perlu dikembangkan di masa depan antara lain: pengembangan model ECL yang kompatibel dengan prinsip syariah, harmonisasi standar akuntansi syariah di tingkat internasional, dampak penerapan teknologi smart contract terhadap pengelolaan piutang syariah, dan pengembangan indeks kepatuhan syariah yang komprehensif untuk menilai kualitas pengungkapan piutang syariah (Mukhlısın et al., 2015). Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan teori dan praktik akuntansi syariah di Indonesia dan di tingkat internasional.

Daftar Pustaka

AF, M. S. F. (2020). Penerapan Shariah Compliance dalam alur pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar. Jurnal Iqtisaduna, 6(1), 25. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14061

Ahmed, H., Ariffin, F. A. T., Karbhari, Y., & Shafii, Z. (2019). Diverse accounting standards on disclosures of Islamic financial transactions. Accounting Auditing & Accountability, 32(3), 866–896. https://doi.org/10.1108/aaaj-10-2015-2266

Andari, D. (2019). Harmonization of accounting standards for Islamic financial institutions: Evidence of the adoption of FAS No. 17 in Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 51–70. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10861

Asmawi, Z. (2023). Exploring the philosophy of salam, murabahah, and istishna agreements in sharia economic law: Producer protection and economic growth. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 356–370. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.268

Atmeh, M., & Maali, B. M. (2017). An accounting perspective on the use of combined contracts and donations in Islamic financial transactions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(1), 54–69. https://doi.org/10.1108/jiabr-07-2014-0024

Azmi, A. C., & Rosman, R. (2016). Guest editorial. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), 186–189. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2016-0040

Bintoro, R. W. (2021). Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia). Problems of Legality, (153), 199–213. https://doi.org/10.21564/2414-990x.153.222847

Ehsan, A., Saeed, S. K., Shahzad, M. A., & Iqbal, H. R. (2018). Compliance of financial statements of Islamic banks of Pakistan with AAOIFI guidelines in general presentation and disclosure. Seisense Journal of Management, 2(1), 12–21. https://doi.org/10.33215/sjom.v2i1.53

Faizi, F., & Shuib, M. S. B. (2021). Fatwa on sharia products and its role in the development of Islamic finance industry. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, 22(2), 189. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859

Felix, R., & Abubakar, L. (2019). Application of al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah for infrastructure project financing in Indonesia. Yuridika, 35(1), 129. https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.9021

Fithria, A. (2022). Exploring the application of sharia contracts on Islamic fintech peer-to-peer lending in Indonesia. Al Hikmah International Journal of Islamic Studies and Human Sciences, 5(6), 31–56. https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327

Halim, S., & Buana, M. T. L. (2021). The non performed financing effect on financing and control strategy and handling of sharia commercial banks. Journal of Islamic Economics and Social Science (JIESS), 2(2), 98. https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i2.004

Hayatudin, A., & Adam, P. (2020). Application of maqāṣid al-sharī'ah in murābahah contract in sharia financial institutions. Indonesian Journal of Islamic Economics Research, 2(2), 85–94. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4311

Hidayat, M., Hafizah, Y., Alfinuri, N., Aseri, A., & Rahmi, N. (2023). Regulations of qard by AAOIFI and DSN: What's the difference? https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2329681

Iskandar, A., Wijaya, H., & Aqbar, K. (2021). Analisis shariah compliance praktik murabahah lil aamir bisy-syiraa' pada bank syariah di Indonesia. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 22(2), 114. https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8029

Krismiaji, K., & Grediani, E. (2019). Effects of company size, company age, audit committee, and auditor quality on sharia information disclosure compliance: An Indonesian sharia financial industry evidence. KnE Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5374

Majid, J., & Haliding, S. (2014). The critical aspect on fair value accounting and its implication to Islamic financial institutions. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 6(2), 283–304. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1236

Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2019). The need for Islamic accounting standards: The Malaysian Islamic financial institutions experience. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 10(1), 115–133. https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2015-0059

Morshed, A. (2020). Applying IFRS9 with sukuk by IFRS's compliant firms. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. https://doi.org/10.25272/ijisef.806932

Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic supervisory in the Islamic financial technology industry. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 311–338. https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400

Mukhlısın, M. (2020). Level of maqāsid ul-shari'āh's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(1), 60–77. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2020-0090

Mukhlısın, M., Hudaib, M., & Azid, T. (2015). The need for shariah harmonization in financial reporting standardization. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 8(4), 455–471. https://doi.org/10.1108/imefm-10-2013-0110

Mukri, S. G., Harisah, H., & Shapiulayevna, A. P. (2023). Revitalization of istihsan bi al 'urfi in sharia financing: Fatwa study 2010–2018. Journal of Islamic Economic Laws, 1–12. https://doi.org/10.23917/jisel.v6i1.17436

Munif, A., Hasan, N., & Qulub, S. T. (2024). Model of positivization of shari'ah economic law in Indonesia: A study of Bank Indonesia regulations 2008–2023. Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 11(1), 21–40. https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10766

Nasim, A., Widarsono, A., & Riennovita, E. (2016). The opportunities and challenges of Islamic accounting learning for vocational students and its application in Islamic microfinance institutions. https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.5

Nurhadi, N. (2020). Contradictive istinbath akad murabahah law bil of sharia financing time. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 4(2), 175. https://doi.org/10.31332/lifalah.v4i2.1518

Nurkhin, A., Rohman, A., Rofiq, A., & Mukhibad, H. (2018). The role of the sharia supervisory board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance: Evidence from Indonesia. Banks and Bank Systems, 13(4), 85–95. https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.08

Nurmusyahidah, N., Hamid, A., & Famauri, A. T. (2019). Problematic financing fine in Indonesian Ulema Council perspective. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(5), 241. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i5.1075

Pasha, A. E., & Sugianto, S. (2024). The urgency of implementing sharia accounting in sharia financial institutions in the Indonesian context: Bibliometric analysis. Journal of Business Finance and Economics (JBFE), 5(2), 27–35. https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685

Purnama, D. H., & Putra, A. D. (2021). Analisis transaksi murābahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Standar Akuntansi Syariah (PSAK 102 dan AAOIFI FAS 2) di PT. Bank Syariah Mandiri. Ekobis Syariah, 5(2), 39. https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11553

Puspitasari, D., Muhlisah, S. N., Lesmana, M., & Tambusai, M. K. (2022). The basic concepts of preparation and presentation of Islamic financial statements. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, 6(1), 1. https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7323

Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). Transformation of ijarah contract: The review of the concept and its implementation in Islamic banking. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 53–82. https://doi.org/10.21154/altahrir.v23i1.5726

Salman, K. R., & Djunaedi, A. Z. (2023). Key success factors in the trust metaphor framework for profit sharing contracts: A literature review. Journal of Islamic Economic and Business Research, 3(2), 243–255. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.123

Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (AJIM), 3(1), 56–66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6

Setiawan, I., Nurjaman, M. I., & Herdiana, N. (2022). The implementation of hybrid contracts for restructuring non-performing financing in sharia banks. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 63–73. https://doi.org/10.21107/dinar.v9i1.13011

Shafii, Z., & Rahman, A. R. A. (2016). Issues on the application of IFRS9 and fair value measurement for Islamic financial instruments. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 7(3), 202–214. https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2016-0031

Shofiana, G. F., Shomad, A., & Bintoro, R. W. (2019). Transformation of banking law in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 429. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2523

Siddiqui, O., Khaleequzzaman, M., & Afzal, M. S. (2022). Accounting for murabahah: Reviewing the need for exclusive accounting standards. Nice Research Journal, 38–63. https://doi.org/10.51239/nrjss.vi.369

Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., & Bilhaq, A. M. (2023). The analysis of sharia compliance in the implementation of KPR Syariah iB Hebat product at BPRS Dana Amanah Surakarta. La_riba, 9(2), 269–292. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss2.art1

Syarofi, M., & Putri, L. (2023). Peran penting dewan pengawas syariah untuk lembaga keuangan berbasis syariah. Airlangga Journal of Innovation Management, 4(1), 74–83. https://doi.org/10.20473/ajim.v4i1.45357

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2026). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. https://doi.org/10.48550/arxiv.2601.02384

Waris, M. W. A., & Sari, N. K. (2023). The analysis of murabahah bil wakalah agreements implementation consistency toward sharia financial institutions in Indonesia. Rechtenstudent, 4(3), 202–213. https://doi.org/10.35719/rch.v4i3.295

Yusuf, M., Hasanudin, H., Azhari, F., Abduh, M. R., & Farhanah, S. A. (2023). Islamic banks: Analysis of the rules of fiqh on the fatwa of the National Sharia Board-Indonesian Ulama Council. International Journal of Law Environment and Natural Resources, 3(1), 21–37. https://doi.org/10.51749/injurlens.v3i1.44

Zamroni, M. A., Purwati, L., & Kausar, S. (2023). Implementation of murabahah in sharia banks according to the Al-Qur'an Surah Al-Baqarah verse 275. Dirasah: International Journal of Islamic Studies, 1(2), 57–67. https://doi.org/10.59373/drs.v1i2.5