00107 - Akuntansi Syariah: Kebijakan Manajemen dan Pelaporan Pembiayaan

AFANIN MEDIA UTAMA Daftar Buku Terbitan Formulir Data Penulis Buku Layanan Penerbitan ISBN Buku Layanan Konversi Hasil Penelitian, PkM, Skripsi, Tesis, & Disertasi menjadi Buku Layanan Pengurusan HaKI Karya Ilmiah Layanan Indeksasi Google Play Books Layanan Penambahan Sitasi Artikel di Google Scholar Layanan Indeksasi Artikel Bebas, Opini, Catatan Akademik di Google Scholar ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini

Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto 

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara komprehensif sistem akuntansi syariah dalam konteks pembiayaan dan pengungkapan laporan keuangan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap berbagai penelitian empiris dan regulasi yang berlaku, artikel ini membahas fondasi filosofis akuntansi syariah, berbagai jenis akad pembiayaan beserta perlakuan akuntansinya, serta tantangan implementasi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntansi syariah berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional, tidak hanya pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada landasan nilai, tujuan, dan prinsip pertanggungjawaban yang lebih luas. Berbagai jenis pembiayaan syariah — mulai dari mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, istishna', hingga qardh — masing-masing memiliki karakteristik akuntansi yang unik berdasarkan standar PSAK Syariah yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia. Implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan berupa ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan standar yang berlaku. Dengan semakin komprehensifnya regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, diharapkan kualitas pelaporan keuangan syariah di Indonesia akan terus meningkat.

Kata Kunci: akuntansi syariah, pembiayaan mudharabah, ijarah, musyarakah, PSAK syariah, pengungkapan laporan keuangan

Abstract

This article comprehensively examines the Islamic accounting system in the context of financing and disclosure of financial statements of Islamic financial institutions in Indonesia. Using a literature review approach on various empirical studies and applicable regulations, this article discusses the philosophical foundations of Islamic accounting, various types of financing contracts along with their accounting treatments, and implementation challenges in practice. The findings indicate that Islamic accounting differs fundamentally from conventional accounting, not only in technical recording aspects, but also in its value foundations, objectives, and broader accountability principles. Various types of Islamic financing — ranging from mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, istishna', to qardh — each possess unique accounting characteristics based on Islamic PSAK standards issued by the Indonesian Institute of Accountants. The implementation of Islamic accounting in Indonesia still faces significant challenges in the form of discrepancies between field practices and applicable standards. With increasingly comprehensive regulations from the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council, the quality of Islamic financial reporting in Indonesia is expected to continue to improve.

Keywords: Islamic accounting, mudharabah financing, ijarah, musyarakah, Islamic PSAK, financial statement disclosure

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi aset, jaringan layanan, maupun ragam produk yang ditawarkan. Pertumbuhan ini menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah hadir sebagai respons atas kebutuhan tersebut, dengan memberikan kerangka pencatatan yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi keuangan.

Berbeda dari akuntansi konvensional yang berorientasi semata pada kepentingan pemilik modal dan pengukuran laba, akuntansi syariah memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas — kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta (Wadhan, 2013). Perbedaan mendasar ini tidak hanya berimplikasi pada aspek filosofis, tetapi juga pada teknis pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan.

Di Indonesia, standar akuntansi syariah dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), meliputi PSAK 102 hingga PSAK 107 yang mengatur berbagai jenis akad pembiayaan. Regulasi tersebut diperkuat oleh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif atas sistem akuntansi syariah dalam konteks pembiayaan dan pengungkapan, mencakup fondasi teoritis, standar yang berlaku, praktik implementasi, serta tantangan dan prospek pengembangannya di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan praktis bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Fondasi Akuntansi Syariah

2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi Syariah

2.1.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Akuntansi syariah merupakan sebuah sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, melainkan juga sebagai suatu metode untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013). Berbeda dengan akuntansi konvensional yang bersifat netral dan hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, akuntansi syariah berorientasi sosial dan memiliki dimensi pertanggungjawaban yang lebih luas, yakni kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta (Wadhan, 2013).

Perbedaan mendasar antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional terletak pada landasan filosofis dan tujuannya. Akuntansi syariah berfokus pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasi, sehingga dapat mengungkapkan transaksi halal dan haram (Rahmadani, 2018). Aturan-aturan yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai (Rahmadani, 2018). Sementara itu, akuntansi konvensional lebih menekankan pada pengukuran laba dan nilai perusahaan tanpa mempertimbangkan aspek kehalalan transaksi.

Dari sisi pengakuan dan pengukuran, akuntansi syariah mengelompokkan setiap jenis akuntansi menurut jenis akad dan perlakuan akuntansinya masing-masing, seperti murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, dan ijarah, sementara akuntansi umum menerapkan standar yang berlaku secara umum (Hariyati, 2013). Pengukuran dalam akuntansi syariah disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan, sedangkan akuntansi umum menggunakan empat basis pengukuran yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, dan nilai sekarang (Hariyati, 2013).

2.1.2 Prinsip Keadilan, Kejujuran, dan Transparansi dalam Islam

Prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasionalnya meliputi prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Wadhan, 2013). Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah mengharuskan setiap transaksi dicatat dan dilaporkan secara adil, tidak memihak kepada satu pihak saja, dan mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya. Prinsip kejujuran mengharuskan bahwa setiap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus benar dan tidak menyesatkan.

Tujuan akuntansi bank syariah mencakup: pertama, menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis islami; kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan (Rahmadani, 2018).

Transparansi dalam akuntansi syariah juga berkaitan erat dengan prinsip pengungkapan penuh (full disclosure). Dalam konteks perbankan syariah, transparansi dan keterbukaan sangat penting untuk menghindari asymmetric information dalam setiap transaksi (Makkulau & Abdullah, 2017). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang segala bentuk penipuan dan ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi.

2.1.3 Landasan Al-Qur'an dan Hadits dalam Pencatatan Keuangan

Falsafah dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, al-hadis, dan al-ijtihad (Rahmadani, 2018). Landasan pencatatan keuangan dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya Surat Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan dalam setiap transaksi utang-piutang: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya" (Wardhana, 2022).

Dalam konteks ijarah, landasan syariahnya juga bersumber dari hadits Nabi SAW yang mendukung praktik sewa-menyewa. Penelitian tentang konsep al-Ijarah dari perspektif ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik ijarah didukung oleh berbagai argumen dari sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan konsensus ulama (ijma') (Herawan, 2024). Hadits-hadits yang berkaitan dengan ijarah telah dikaji secara mendalam melalui metode Taqriji al-Hadith bi-al-Faz dan Taqriji al-Hadith bi-al-Mawdui (Herawan, 2024).

2.1.4 Maqashid Syariah sebagai Kerangka Akuntabilitas Keuangan

Maqashid syariah merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai kesesuaian berbagai produk dan praktik keuangan syariah dengan tujuan-tujuan hukum Islam. Dalam konteks akuntansi syariah, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka akuntabilitas yang memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga memberikan manfaat (maslahah) dan mencegah kemudharatan (daf'ul-mafasid) (Makkulau & Abdullah, 2017).

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), misalnya, merupakan jenis akad yang dibentuk sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan maqashid asy-syari'ah karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (Arwan, 2019). Demikian pula, akad pembiayaan murabahah yang berdasarkan atas prinsip Islam tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, yang sejalan dengan maqashid syariah guna mencegah kemudharatan, mendatangkan kemaslahatan, dan memelihara lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Makkulau & Abdullah, 2017).

2.2 Kerangka Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah

2.2.1 Peran AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi khusus untuk lembaga keuangan Islam. Standar akuntansi untuk ijarah yang dikembangkan oleh AAOIFI (FAS 8) memiliki perbedaan signifikan dengan standar akuntansi konvensional (IAS 17) maupun standar akuntansi ijarah Indonesia (PSAK 107) (Fitriani, 2018). Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam sifat dan prinsip-prinsip yang mendasari leasing konvensional dan ijarah syariah (Fitriani, 2018).

2.2.2 PSAK Syariah di Indonesia

Di Indonesia, standar akuntansi syariah dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Beberapa PSAK yang relevan antara lain PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna', PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah.

PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah (Arifatin et al., 2022). Cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, dan terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen (Arifatin et al., 2022).

Standar akuntansi untuk akad ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT) yang berlaku di Indonesia adalah PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah, yang menggantikan standar yang digunakan sebelumnya, yaitu PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah (Mahardika & Gunarta, 2016). Kebijakan akuntansi yang dilakukan atas transaksi IMBT yang diterapkan pada bank mengacu pada PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) (Muhayatsyah, 2019).

2.2.3 Peraturan Bank Indonesia dan OJK

Regulasi perbankan syariah di Indonesia juga diatur melalui berbagai peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum utama yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, dan operasional perbankan syariah di Indonesia (Kholid, 2018). Sejak disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, keberadaan perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan yuridis formal yang sangat kuat (Kholid, 2018).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/26/BPS/2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia menjelaskan bahwa Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang antara lessor/mu'ajjir (pemberi sewa) dengan lessee/musta'jir (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa (Mulyanto, 2019). OJK juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan regulasi perbankan syariah, termasuk dalam hal inovasi produk, di mana bank harus mengajukan persetujuan selama 30 hari sebelum produk baru diterbitkan kepada OJK (Apriyanti, 2018).

2.3 Konsep Aktiva Produktif dalam Perbankan Syariah

2.3.1 Definisi dan Klasifikasi Aktiva Produktif

Aktiva produktif (earning assets) dalam perbankan syariah merupakan aset-aset yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Dalam konteks perbankan syariah, aktiva produktif mencakup berbagai jenis pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah berdasarkan berbagai akad syariah. Penurunan nilai aktiva produktif (earning assets) dalam bentuk kredit dan surat berharga yang dibeli bank merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi perbankan (Ka'u & Sugianto, 2022).

Penggolongan kualitas pembiayaan untuk bank syariah diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yang meliputi: penggolongan kualitas mudharabah dan musyarakah; penggolongan kualitas murabahah, istishna, qardh, dan transaksi multijasa; penggolongan kualitas ijarah atau ijarah muntahiyah bi tamlik; dan penggolongan kualitas salam (Ubaidillah, 2018).

2.3.2 Jenis-Jenis Aktiva Produktif Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan yang merupakan bagian dari aktiva produktif mencakup: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Annisa & Rokan, 2022; Ubaidillah, 2018).

Penyaluran dana dikategorikan berdasarkan jenis akad yang digunakan, yaitu pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, istishna dan salam, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Diana, 2020).

2.3.3 Kualitas Aktiva Produktif dan Penggolongannya

Kualitas aktiva produktif sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi (Ubaidillah, 2018). Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) (Ubaidillah, 2018).

Rasio pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah suatu bank (Yunani & Usman, 2021). Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan batas maksimum NPF perbankan syariah sebesar 5% (Makfiroh & Annisa, 2022). Semakin tinggi NPF menunjukkan banyaknya nasabah yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada perbankan, yang menandakan semakin buruknya kualitas pembiayaan pada perbankan (Makfiroh & Annisa, 2022).

3. Pembiayaan Mudharabah

3.1 Konsep dan Filosofi Mudharabah

3.1.1 Pengertian Mudharabah dalam Fiqh Muamalah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara bank syariah sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai mudharib yang mengelola dana (Usanti, 2019). Keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, akan tetapi apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank syariah apabila kerugian tersebut bukan karena kesengajaan dari nasabah, sedangkan nasabah rugi waktu, tenaga, dan pikiran (Usanti, 2019). Apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari nasabah maka nasabah harus menanggung kerugian tersebut (Usanti, 2019).

Terdapat dua jenis akad mudharabah yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang usahanya tidak ditentukan oleh shahibul maal sehingga disebut sebagai akad mudharabah tidak terikat (Makfiroh & Annisa, 2022).

3.1.2 Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam fiqih muamalah, akad dibedakan dalam berbagai penggolongan, salah satunya membagi akad dalam dua macam yaitu akad tijarah/mu'awadah dan akad tabarru'. Akad tijarah/mu'awadah adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, atau akad yang menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented) (Usanti, 2019). Mudharabah termasuk dalam kategori akad tijarah yang berbasis bagi hasil.

Landasan syariah mudharabah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, di antaranya Surat Al Muzzammil ayat 20 yang menyebutkan tentang orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT, dan Surat Al Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan shalat (Usanti, 2019).

3.1.3 Jenis-Jenis Mudharabah

Ada dua jenis bagi hasil yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan mudharabah, yaitu revenue sharing dan profit/loss sharing. Perhitungan revenue sharing berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Sedangkan untuk profit/loss sharing, bagi hasil dihitung dari laba kotor (Sari & Anshori, 2018).

Lebih spesifik, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sementara revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Usanti, 2019).

3.1.4 Perbedaan Mudharabah dengan Instrumen Konvensional

Perbedaan mendasar antara mudharabah dan instrumen konvensional terletak pada sistem bagi hasil versus bunga. Dalam sistem konvensional, pendapatan bank berasal dari bunga pinjaman yang bersifat tetap dan pasti, sedangkan dalam mudharabah, pendapatan bank berupa bagi hasil yang bergantung pada kinerja usaha nasabah (Rahmadani, 2018). Keunggulan perbankan syariah adalah ikatan emosional yang kuat antara pengelola saham, bank dan nasabahnya, adanya fasilitas pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah sejak awal, sistem bagi hasil, dan penerapan bagi hasil tanpa bunga (Kurachman, 2021).

3.2 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

3.2.1 Pengakuan Awal Pembiayaan Mudharabah

Pengakuan awal pembiayaan mudharabah dilakukan pada saat penyerahan modal kepada mudharib. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan (Rahmawati, 2017). Prinsip yang sama berlaku untuk mudharabah.

3.2.2 Pembiayaan Mudharabah Berbasis Kas

Pembiayaan mudharabah berbasis kas diakui pada saat penyerahan uang tunai kepada mudharib. Pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas (Yusuf & Nurhayati, 2017). Dalam konsep cash basis, pengakuan pendapatan dilakukan pada saat kas diterima, bukan pada saat hak untuk menagih timbul (Yusuf & Nurhayati, 2017).

3.2.3 Pembiayaan Mudharabah Berbasis Nonkas

Pembiayaan mudharabah berbasis nonkas melibatkan penyerahan aset selain uang tunai. Dalam hal ini, aset yang diserahkan dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan (Rahmawati, 2017).

3.3 Klasifikasi dan Rincian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2022 mencapai Rp1 triliun, mengalami penurunan sebesar 37,08% atau Rp590,36 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1,59 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp346,14 miliar, serta sektor jasa usaha dan lainnya sebesar Rp245,82 miliar (Dewi et al., 2024).

Pembiayaan mudharabah dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai dimensi, termasuk jenis penggunaan (modal kerja atau investasi), sektor ekonomi, jangka waktu (jangka pendek, menengah, atau panjang), dan valuta (rupiah atau valuta asing). Tingkat bagi hasil rata-rata dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah, yang mencerminkan porsi pendapatan yang menjadi hak masing-masing pihak.

3.4 Pembiayaan Mudharabah kepada Pihak Berelasi

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan. Prinsip transparansi dan keterbukaan sangat penting untuk menghindari asymmetric information dalam setiap transaksi (Makkulau & Abdullah, 2017). Pengungkapan transaksi pihak berelasi mencakup identitas pihak berelasi, sifat hubungan, jenis transaksi, dan jumlah transaksi yang dilakukan.

3.5 Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah

3.5.1 Kondisi dan Alasan Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menangani risiko hukum pembiayaan didasarkan pada dua strategi, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan (Usanti, 2014). Restrukturisasi pembiayaan akad musyarakah, musyarakah mutanaqishah, mudharabah, dan ijarah muntahiyyah bittamlik dengan penundaan ataupun keringanan pembayaran angsuran serta merubah tagihan nasabah (berkurang/tetap/bertambah) saat perpanjangan jangka waktu sesuai dengan prinsip syariah (Anas & Kambut, 2021).

3.5.2 Mekanisme dan Prosedur Restrukturisasi

Penataan kembali (restructuring) dapat dilakukan dengan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah (Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II-2005) (Prasetyo, 2017). Persyaratan kembali (reconditioning) dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank (Usanti, 2014).

3.6 Manajemen Risiko Portofolio Mudharabah

3.6.1 Identifikasi Risiko Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah (Usanti, 2015). Dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan (Usanti, 2015).

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain, yaitu risiko pasar yang merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (Usanti, 2015).

3.6.2 Kebijakan Pengendalian Risiko Portofolio

Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah (Usanti, 2015). Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah (Usanti, 2015). Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dapat dilakukan melalui analisis 5C, 7P, 3R, dan 1S (Rizki et al., 2024).

3.7 Penyisihan dan Penghapusbukuan Mudharabah

Penyisihan kerugian aktiva produktif terdiri dari penyisihan khusus dan penyisihan umum. Penyisihan khusus dibentuk berdasarkan penilaian individual terhadap setiap pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas, sedangkan penyisihan umum dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari total pembiayaan yang masih dalam kategori lancar. Dana zakat dalam bank syariah tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aktiva produktif (Amaroh, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa penyisihan kerugian harus bersumber dari modal bank sendiri, bukan dari dana sosial.

3.8 Penurunan Nilai Pembiayaan Mudharabah

Indikator penurunan nilai pembiayaan mudharabah mencakup keterlambatan pembayaran bagi hasil, penurunan kinerja usaha mudharib, dan perubahan kondisi ekonomi yang merugikan. Pengukuran kerugian penurunan nilai dilakukan berdasarkan selisih antara nilai tercatat pembiayaan dan nilai yang dapat dipulihkan. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan pada periode pemulihan terjadi.

4. Pembiayaan Musyarakah

4.1 Konsep dan Filosofi Musyarakah

4.1.1 Pengertian Musyarakah dalam Fiqh Muamalah

Musyarakah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang termasuk golongan akad tunggal, dengan ciri khas adanya penyertaan modal dari para pihak yang berserikat (A.S., 2019). Dalam lembaga keuangan syariah kini dikenal sistem musyarakah mutanaqishah, yang menggunakan akad syirkah dalam hal penyertaan modal dari masing-masing pihak yang berserikat, kemudian diakhiri dengan kepemilikan salah satu pihak yang berserikat (A.S., 2019).

4.1.2 Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah mutanaqishah merupakan turunan akad musyarakah yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan murabahah, terutama untuk pembiayaan pada aset riil seperti properti (Ridwan & Syahruddin, 2013). Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa musyarakah mutanaqishah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijarah muntahiyah bi al-tamlik, yaitu bersandarkan pada janji dari bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga porsi yang dimiliki bank tersebut (Ridwan & Syahruddin, 2013).

4.1.3 Perbedaan Musyarakah dengan Mudharabah

Perbedaan utama antara musyarakah dan mudharabah terletak pada kontribusi modal. Dalam mudharabah, bank menyediakan seluruh modal sedangkan nasabah hanya menyumbangkan keahlian dan tenaganya (Usanti, 2019). Dalam musyarakah, baik bank maupun nasabah sama-sama menyumbangkan modal, sehingga porsi bagi hasil disesuaikan dengan porsi modal masing-masing pihak. Dalam pembiayaan mudharabah, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank dibanding dengan jika bank memberikan pembiayaan musyarakah, di mana penyertaan modal dalam musyarakah dibagi antara bank dan nasabah (Sari & Anshori, 2018).

4.2 Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan (Rahmawati, 2017). Biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan (Rahmawati, 2017).

Pengakuan bagi hasil musyarakah dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati. Laba bersih perbankan syariah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan mudharabah dan musyarakah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah oleh bank syariah, maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah (Purnama, 2023).

4.3 Restrukturisasi Pembiayaan Musyarakah

Salah satu upaya untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah restrukturisasi dalam bentuk konversi ke pembiayaan musyarakah (Prasetyo, 2017). Konversi ke pembiayaan musyarakah berarti menutup buku semua yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah sebelumnya, kemudian sisa kewajiban yang tidak mampu dipenuhi dikonversi menjadi pembiayaan musyarakah (Prasetyo, 2017). Pembiayaan yang dibuat untuk kegiatan usaha dengan bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal, di mana modal bank adalah nominal sisa kewajiban nasabah dan modal nasabah adalah objek pembiayaan (Prasetyo, 2017).

5. Pinjaman Qardh

5.1 Konsep dan Prinsip Qardh

5.1.1 Pengertian Qardh dalam Perspektif Syariah

Qardh merupakan pinjaman yang bersifat sosial tanpa adanya imbalan apapun (Nurhayati, 2022). Dalam sistem ekonomi Islam, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun, berbeda dengan kemitraan/kerjasama (mudharabah dan musyarakah) yang menggunakan prinsip bagi hasil (Nurhayati, 2022). Qardh hasan merupakan instrumen sosial Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tanpa membebani mereka dengan bunga atau imbalan apapun.

5.1.2 Qardh Hasan sebagai Instrumen Sosial Islam

Implementasi penyaluran zakat oleh bank syariah dalam berbagai bentuk, misalnya penyaluran pada program inovatif dalam bentuk pengembangan usaha mikro, merupakan salah satu wujud dari qardh hasan (Amaroh, 2014). Dengan demikian, dimensi positif, preventif, dan korektif dalam pengentasan kemiskinan dapat dicapai oleh bank syariah melalui sistematisasi zakat dan qardhul hasan dalam sistem operasional bank syariah yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan sosial (Amaroh, 2014).

Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syariah Mandiri diterapkan dalam program yang disebut Program Mitra Umat, yang mencakup Program Pemberdayaan Masyarakat (Pemberdayaan Ekonomi) dan Simpati Rakyat (Kepedulian Sosial), yang dalam pengembangannya mencakup kegiatan ekonomi produktif dan konsumtif, sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan dan kesehatan (Isniarti, 2021).

5.2 Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Qardh

Berdasarkan PSAK 107, pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan kas dasar (cash basis) (Arifatin et al., 2022). Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka diakui sebagai pengurang pokok pembiayaan (Arifatin et al., 2022).

Tingkat kepatuhan syariah bank syariah dalam pengungkapan produk qardh perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan penelitian terhadap Bank BCA Syariah, terdapat beberapa komponen pengungkapan yang belum terpenuhi, khususnya dalam laporan dana qardh (Utama et al., 2023).

6. Penyaluran Dana Investasi Terikat

6.1 Konsep Investasi Terikat (Restricted Investment)

Investasi terikat (restricted investment) merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan mudharabah muqayyadah, di mana shahibul maal menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh mudharib dalam mengelola dana. Keuntungan dan kerugian investasi terbatas bisa terdiri dari dua jenis, yaitu keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari transfer resiprokal dan non-resiprokal dan estimasi keuntungan/kerugian yang belum bisa direalisir akibat revaluasi investasi terbatas (Rahmawati, 2017).

Keuntungan netto atau kerugian netto investasi terbatas harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan investasi terbatas dengan biaya dan kerugian investasi yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi (Rahmawati, 2017).

7. Penyisihan Kerugian Dan Penghapusbukuan Aktiva Produktif

7.1 Kerangka Umum Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian aktiva produktif merupakan cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan. Adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah (Usanti, 2015).

Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka semakin rendah tingkat kesehatan operasional bank, penurunan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas keuangan, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan deposan atau bahkan calon nasabah (Ubaidillah, 2018). Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan (Ubaidillah, 2018).

7.2 Jenis-Jenis Penyisihan

7.2.1 Penyisihan Kerugian Khusus

Penyisihan kerugian khusus dibentuk berdasarkan penilaian individual terhadap setiap pembiayaan yang mengalami penurunan kualitas. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait (Fitriani, 2018). Piutang pendapatan sewa atas porsi pokok dibentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK yang terkait (Fitriani, 2018).

7.2.2 Penyisihan Kerugian Umum

Penyisihan kerugian umum dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari total pembiayaan yang masih dalam kategori lancar. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan, dan penanganan piutang yang bermasalah harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Utama et al., 2023).

8. Tagihan Dan Kewajiban Akseptasi

8.1 Konsep Letter of Credit (L/C) dalam Perbankan Syariah

Letter of Credit (L/C) dalam perbankan syariah merupakan instrumen pembayaran internasional yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, L/C dapat menggunakan akad wakalah, di mana bank bertindak sebagai wakil nasabah dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Produk jasa perbankan syariah meliputi jasa keuangan, antara lain qardh (dana talangan), hiwalah (anjak piutang), wakalah (L/C, transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), sharf (jual beli valuta asing), rahn (gadai), ujr/wakalah (payroll), kafalah (bank garansi) (Kurachman, 2021).

9. Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

9.1 Konsep Ijarah dalam Fiqh dan Akuntansi Syariah

9.1.1 Pengertian Ijarah dan Landasan Syariahnya

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (Fitriani, 2018; Pane & Rokan, 2022). Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik aset (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) dengan persetujuan biaya sewa dan periode tertentu (Nugraheni, 2017). Dalam Islam, praktik ijarah didukung oleh berbagai argumen dari sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, hadits, dan konsensus ulama (ijma') (Herawan, 2024).

Ijarah dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan objeknya: pertama, ijarah atas manfaat, yaitu pengambilan manfaat dari suatu harta atau benda yang kemudian diganti dengan pembayaran sewa; kedua, ijarah atas pekerjaan atau tenaga, yaitu pengambilan manfaat dari amal, tenaga, atau pekerjaan seseorang yang kemudian diganti dengan pembayaran upah (R. M. Sari et al., 2021).

9.1.2 Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun ijarah terdiri dari: penyewa (lessee/musta'jir), pemilik objek sewa (lessor/mu'ajjir), objek sewa (ma'jur), manfaat aset dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah, serta ijab kabul/serah terima (Pane & Rokan, 2022; Sutono, 2021). Syarat-syarat ijarah antara lain: pihak yang terlibat harus saling ridha; aset/objek sewa ada manfaatnya, manfaat tersebut dibenarkan agama/halal, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa (Pane & Rokan, 2022).

9.1.3 Jenis Ijarah: Ijarah Biasa dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

Ijarah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu: ijarah biasa dan ijarah muntahiyah bittamlik, yaitu perjanjian sewa menyewa dengan adanya wa'd (janji) kepemilikan aset mu'jir yang disewakan dipindahkan menjadi milik musta'jir (penyewa) ketika masanya sudah berakhir (Abidin et al., 2023). Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan "opsi perpindahan hak milik" objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa (Pane & Rokan, 2022).

Perbedaan antara ijarah dan IMBT adalah bahwa pada ijarah tidak ada perpindahan atas kepemilikan objek sewa, hanya ada perpindahan manfaat atas objek sewanya saja, sedangkan pada IMBT sejak awal sudah dapat disepakati adanya pengalihan hak atas objek sewa (Arini & Anggoro, 2021).

9.1.4 Perbedaan Ijarah dengan Leasing Konvensional

Terdapat perbedaan mendasar antara ijarah dan leasing konvensional. Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Namun, walaupun terdapat kesamaan ijarah dengan leasing, ada beberapa karakteristik yang membedakannya, yaitu objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, sewa-beli, dan beli dan sewa kembali (Maudy et al., 2024).

Studi komparatif antara IAS 17 (standar leasing konvensional), FAS 8 AAOIFI, dan PSAK 107 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar dalam sifat leasing dan ijarah, dan sebagai akibatnya prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari ketiga standar tersebut serta teknik akuntansi yang dikembangkan untuk leasing dan ijarah sangat berbeda secara signifikan (Fitriani, 2018).

9.2 Ijarah dari Perspektif Pemilik Objek (Mu'ajjir)

9.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Aktiva Ijarah

Harta yang dijadikan objek transaksi sewa (ijarah) dicatat dalam neraca sebesar harga beli dikurangi akumulasi penyusutan (Dewi et al., 2024). Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: penjelasan umum isi akad yang signifikan; nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi setiap kelompok aset ijarah; keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada) (Hisamuddin & Priatmono, 2016).

9.2.2 Penyusutan Objek Ijarah

Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu dari aset ijarah mengacu pada penyusutan aset tetap yang serupa sebagaimana diatur di PSAK 16 tentang Aset Tetap (Fitriani, 2018). Umur manfaat aset ijarah pada ijarah muntahiyah bittamlik sesuai dengan masa akad ijarah (Fitriani, 2018). Barang sewaan ijarah muntahiyah bittamlik diamortisasi sesuai dengan masa sewa, sedangkan barang sewa dalam transaksi ijarah biasa diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan aset yang bersangkutan (Dewi et al., 2024).

Masa barang yang disewakan dapat berbeda dengan masa efisien pemakaian jika pada praktik ijarah muntahiyah bittamlik, seperti kendaraan yang bisa dipakai selama 10 tahun disewakan selama 8 tahun, dengan begitu masa ekonomisnya juga 8 tahun (Abidin et al., 2023). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah (Fitriani, 2018).

9.2.3 Pengakuan Pendapatan Ijarah

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa (Firmansyah, 2018). Pada akhir periode pelaporan dilakukan pengakuan piutang pendapatan sebesar nilai yang dapat direalisasikan sampai pada akhir periode pelaporan (Firmansyah, 2018). Bank mengakui adanya piutang pendapatan sewa dalam hal penyewa belum melakukan pembayaran sewa (Firmansyah, 2018).

PSAK No. 107 paragraf 15 menyebutkan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (Firmansyah, 2018). Pada Bank BRISyariah, piutang pendapatan sewa diukur pada saat pengakuan pendapatan ijarah pada akhir bulan (Falahuddin & Aprilia, 2017).

9.2.4 Penyajian Pendapatan Ijarah

Penyajian pendapatan ijarah dalam laporan laba rugi disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban terkait (Firmansyah, 2018). Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya (Hisamuddin & Priatmono, 2016). Pada laporan laba rugi, terdapat pendapatan ijarah secara netto yang merupakan hasil dari total pendapatan ijarah dan IMBT dikurangi dengan beban penyusutan aset-aset yang menjadi objek ijarah (Falahuddin & Aprilia, 2017).

9.3 Ijarah dari Perspektif Penyewa (Musta'jir)

Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas pada: penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran (Hisamuddin & Priatmono, 2016). Semua nilai yang disajikan harus secara bersih (netto) dan diungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik (Fonna & Kamal, 2022).

9.4 Sumber Dana Pembiayaan Ijarah

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah, terdapat beberapa pokok pengungkapan yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah di Indonesia terkait ijarah, di antaranya sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah (Utama et al., 2023). Sumber dana pembiayaan ijarah dapat berasal dari dana pihak ketiga, modal bank, maupun dana investasi terikat.

9.5 Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT)

9.5.1 Mekanisme Pengalihan Kepemilikan di Akhir Periode

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan: hibah; penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa; penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dan tercantum dalam akad; atau pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa (Sutono, 2021).

Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau dengan pemberian (hibah), hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai (Fikro et al., 2022). Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai (Widyarini & Utamy, 2023).

9.5.2 Perlakuan Akuntansi IMBT

Ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah yang tercatat sebagai objek ijarah dapat diakui sebagai keuntungan/kerugian (Falahuddin & Aprilia, 2017).

Terkait pencatatan atas transaksi IMBT, terdapat beberapa perbedaan pada bank dengan jurnal menurut PAPSI 2013. Ketidaksesuaian tersebut di antaranya adalah pencatatan biaya penyusutan, pengakuan atas biaya perbaikan objek sewa, analisis penerapan pengakuan selisih antara harga jual dan nilai buku pada saat penjualan aset sebelum masa akad berakhir, penyajian beban penyusutan, dan pengungkapan (Muhayatsyah, 2019).

9.5.3 Komitmen Berkaitan dengan Perjanjian IMBT

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah, salah satu pokok pengungkapan yang harus dipenuhi adalah komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya (Utama et al., 2023). Komitmen ini mencerminkan kewajiban bank untuk menyerahkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa pada akhir masa sewa.

9.6 Kebijakan Akuntansi Ijarah dan IMBT

9.6.1 Standar Pengakuan Pendapatan Ijarah

Penelitian terhadap implementasi akuntansi ijarah di berbagai lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa sebagian besar telah sesuai dengan PSAK 107. Penelitian di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta menyimpulkan bahwa implementasi ijarah/lease contract dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan ijarah yang berlaku di Indonesia, dan praktik akuntansi ijarah telah sesuai dengan PSAK 107, namun kebijakan bank dalam pengakuan awal aset ijarah yang akan disewakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107 (Firmansyah, 2018).

Penelitian di BMT Muamalah Tulungagung menunjukkan bahwa akad ijarah yang diterapkan sudah sesuai dengan keputusan DSN MUI 09 dan praktik pencatatan akuntansi ijarah yaitu pengakuan, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107 (Abidin et al., 2023). Demikian pula, penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi ijarah telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perbankan syariah yaitu PSAK Nomor 107 (Falahuddin & Aprilia, 2017).

9.6.2 Biaya Perbaikan Objek Ijarah

Biaya-biaya yang timbul atas perbaikan objek ijarah pada dasarnya merupakan tanggungan pemilik (Firmansyah, 2018). Namun dengan memperhatikan ketentuan, jika merupakan biaya perbaikan tidak rutin maka akan diakui pada saat terjadinya (Firmansyah, 2018). Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan ditanggung oleh kedua pihak pemilik dan penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah pada saat terjadinya (Firmansyah, 2018).

Biaya perbaikan rutin dan tidak rutin dicatat sesuai dengan persetujuan pemilik barang sewaan, sedangkan ijarah muntahiyah bittamlik beban perbaikan ditanggung oleh kedua belah pihak secara proporsional dan diakui saat terjadinya transaksi (Abidin et al., 2023).

10. Aktiva Istishna' Dalam Penyelesaian

10.1 Konsep Istishna' dalam Fiqh dan Akuntansi Syariah

10.1.1 Pengertian dan Landasan Syariah Istishna'

Istishna' adalah pembayaran untuk pembuatan produk barang-barang manufaktur sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli, dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama (Nugraheni, 2017). Secara etimologi, kata 'istishna' berasal dari kata 'shana'a' yang berarti membuat (Dewi et al., 2024). Istishna' merupakan jual beli barang di mana produsen (shaani') ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni') menurut spesifikasi yang telah disepakati dan pembeli dapat melakukan pembayaran baik di awal, di tengah, atau di akhir pesanan dan baik dengan pembayaran tunai atau tangguh (Amaroh, 2014).

10.1.2 Istishna' Paralel

Dalam praktik perbankan syariah, istishna' lebih sering dilakukan dalam bentuk istishna' paralel, di mana bank bertindak sebagai pemesan kepada kontraktor/subkontraktor setelah menerima pesanan dari nasabah. Biaya istishna' paralel diakui sebagai aset dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang istishna' kepada subkontraktor (Wadhan, 2013).

10.2 Pengakuan Pendapatan Istishna'

10.2.1 Metode Akad Selesai dan Metode Persentase Penyelesaian

Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai (Hariyati, 2013). Jika ada metode persentase penyelesaian akad yang dipakai, maka nilai akad sebanding dengan nilai pekerjaannya diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode mendatang (Hariyati, 2013).

Pendapatan akad istishna' pada periode bersangkutan dapat diakui apabila bagian dari nilai dalam suatu akad sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan pada periode tersebut (Oktafia, 2020). Terdapat pembagian margin pada keuntungan istishna' yang diakui selama masa periode dalam pelaporan yang ditambahkan pada aset istishna' atas penyelesaiannya (Oktafia, 2020).

10.3 Pengukuran dan Penyajian Aktiva Istishna' dalam Penyelesaian

Dalam hal penyajian, aset istishna' dalam penyelesaian disajikan dalam neraca: biaya yang dikeluarkan bank menggunakan akad selesai; dan biaya yang dikeluarkan ditambah penyesuaian pada akhir periode jika bank menggunakan metode persentase penyelesaian (Wadhan, 2013). Termin istishna' disajikan sebagai pos lawan dari aset istishna' dalam penyelesaian pada neraca (Wadhan, 2013).

Sama halnya dengan praktik salam, praktik istishna' di industri perbankan syariah lebih mencerminkan kegiatan utang piutang (penyediaan dana) daripada kegiatan jual beli. Implikasinya adalah pengakuan piutang istishna' lebih mencerminkan piutang uang (sebagai akibat kegiatan penyediaan dana) daripada piutang barang (sebagai akibat jual beli) (Maulidha & Aminulloh, 2019).

10.4 Pengungkapan Aktiva Istishna'

Berdasarkan pedoman akuntansi perbankan syariah, pengungkapan terkait istishna' mencakup: rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai piutang istishna'; kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan, dan penanganan piutang istishna' yang bermasalah (Utama et al., 2023).

Adopsi PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' menciptakan hambatan bagi bank syariah, karena PSAK tersebut lebih tepat diterapkan pada perusahaan sektor riil yang bergerak di bidang manufaktur daripada layanan perbankan (Maulidha & Aminulloh, 2019). Dalam praktiknya, bank syariah belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 104, terutama dalam hal pencairan dana kepada pengembang, pengakuan pendapatan atas dasar akrual dan kas, dan pengakuan margin secara cicilan selama konstruksi oleh nasabah (Maulidha & Aminulloh, 2019).

11. Persediaan Dalam Akuntansi Syariah

11.1 Konsep Persediaan dalam Transaksi Syariah

Persediaan dalam akuntansi syariah berkaitan erat dengan berbagai jenis akad, terutama akad murabahah, salam, dan istishna'. Dalam akad murabahah, barang yang menjadi objek murabahah harus sudah ada pada saat akad terjadi dan telah sepenuhnya menjadi milik dan dalam penguasaan penjual (Zaky, 2019). Hal ini berbeda dengan istishna' di mana barang belum ada pada saat akad dan harus dibuat terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati.

11.2 Pengakuan dan Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan dalam akuntansi syariah didasarkan pada harga perolehan. Jika penyelesaian pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran di muka secara penuh, perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi transaksi salam, dengan mengubah istilah piutang salam menjadi aset istishna' dalam penyelesaian (Wadhan, 2013).

Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'. Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai: potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau potongan yang diberikan pada saat penyelesaian (Oktafia, 2020).

12. Penyertaan Modal Pada Entitas Lain

12.1 Konsep Penyertaan Modal dalam Perbankan Syariah

Penyertaan modal bank syariah pada entitas lain merupakan salah satu bentuk aktiva produktif yang memerlukan pengaturan khusus. Dalam konteks restrukturisasi pembiayaan, bank syariah dapat melakukan penyertaan modal sementara. Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva ijarah, kemudian bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan (Usanti, 2014).

12.2 Penyertaan Modal dari Restrukturisasi Pembiayaan

Skema konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah (Usanti, 2014). Bank melakukan penyertaan modal sementara sebesar nilai wajar aktiva ijarah (Usanti, 2014).

13. Aktiva Tetap Dan Akumulasi Penyusutan

13.1 Konsep dan Klasifikasi Aktiva Tetap Bank Syariah

Aktiva tetap bank syariah mencakup berbagai jenis aset yang digunakan dalam operasional bank. Dalam konteks manajemen laba, aktiva tetap merupakan salah satu komponen penting. Mengubah metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, misalnya mengubah depresiasi aset tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode garis lurus, merupakan salah satu cara manajemen laba (Cahyati, 2016).

13.2 Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang dapat digunakan mencakup metode garis lurus (straight-line method), metode saldo menurun (declining balance method), dan metode unit produksi. Biaya depresiasi merupakan akrual negatif, dan akuntan memperhitungkan akrual untuk menandingkan biaya dengan pendapatan melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih sesuai dengan yang diharapkan (Cahyati, 2016).

14. Piutang Pendapatan Dan Aktiva Lain-Lain

14.1 Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Piutang pendapatan bagi hasil merupakan tagihan bank atas bagi hasil yang belum diterima dari nasabah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Faktor tidak langsung yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang pertama adalah penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah dapat menentukan tingkat share dalam memperhitungkan pendapatan dan biaya (Ali, 2018).

14.2 Piutang Pendapatan Ijarah

Piutang pendapatan ijarah merupakan tagihan bank atas sewa yang belum diterima dari penyewa. Bank mengakui adanya piutang pendapatan sewa dalam hal penyewa belum melakukan pembayaran sewa. Selain itu, piutang pendapatan sewa juga diakui oleh bank dalam hal terdapat bagian pendapatan sewa yang sudah dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode pelaporan (Firmansyah, 2018). PSAK No. 107 paragraf 15 menyebutkan bahwa piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan (Firmansyah, 2018).

15. Laporan Keuangan Bank Syariah

15.1 Komponen Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan bank syariah memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan bank konvensional. Selain laporan keuangan standar (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan), bank syariah juga wajib menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode (Hisamuddin & Priatmono, 2016).

Komponen laporan keuangan bank syariah yang lengkap mencakup: neraca (balance sheet), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana qardh, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain (Hisamuddin & Priatmono, 2016).

15.2 Prinsip Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) dalam konteks syariah mengharuskan bank untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan dan material bagi pengguna laporan keuangan. Tingkat kepatuhan syariah bank syariah dapat diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pengungkapan, mulai dari pengungkapan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengungkapan produk pembiayaan seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, istishna', dan pengungkapan dalam dana kebajikan (qardh) dan dana zakat (Utama et al., 2023).

Berdasarkan penelitian terhadap Bank BCA Syariah, secara keseluruhan bank tersebut telah memenuhi prinsip kepatuhan berdasarkan laporan pengungkapan tahunan 2019, karena pengungkapan tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah BCA Syariah telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Utama et al., 2023). Namun, terdapat beberapa komponen pengungkapan yang belum terpenuhi, khususnya dalam laporan dana qardh, zakat, dan pembiayaan istishna' (Utama et al., 2023).

15.3 Audit dan Pengawasan Syariah

15.3.1 Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu fungsi DPS adalah menerbitkan laporan tentang kepatuhan bank syariah dalam semua aktivitasnya dengan prinsip-prinsip Islam (Nugraheni, 2017). Laporan ini diterbitkan bersama dengan laporan tahunan auditor eksternal (Nugraheni, 2017).

15.3.2 Audit Syariah vs Audit Keuangan Konvensional

Bank syariah umumnya mempekerjakan auditor konvensional untuk mengaudit laporan keuangannya. Namun, karena karakteristik unik bank syariah, penggunaan auditor konvensional menimbulkan pertanyaan apakah auditor tersebut memadai untuk mengaudit dan melaporkan akun-akun organisasi Islam (Nugraheni, 2017). Studi menunjukkan bahwa orang-orang dengan kualifikasi akuntansi seringkali cenderung tidak memiliki kualifikasi syariah pada saat yang sama (Nugraheni, 2017).

Pemeriksaan audit syariah mencakup kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, memorandum dan anggaran dasar, laporan keuangan, laporan (terutama audit internal dan inspeksi bank sentral), surat edaran, dan sebagainya (Nugraheni, 2017). Istilah "audit" lebih kuat dari "review" karena American Accounting Association (AAA) mendefinisikan "audit" sebagai proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi (Nugraheni, 2017).

16. Manajemen Risiko Terpadu Pembiayaan Syariah

16.1 Kerangka Manajemen Risiko Bank Syariah

16.1.1 Jenis-Jenis Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang unik dibandingkan perbankan konvensional. Risiko pembiayaan ijarah pada perbankan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan. Dalam pembiayaan ijarah, perbankan syariah bertindak sebagai pemilik aktiva (asset owner) dan membiayai pemilik usaha (lessee) untuk memperoleh manfaat dari aktiva tersebut. Risiko pembiayaan ijarah meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional (Budianto, 2023).

Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah. Keunikan bank Islam dalam hal kerusakan, misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik (Usanti, 2015).

16.1.2 Regulasi Manajemen Risiko OJK untuk Bank Syariah

Manajemen risiko di lembaga keuangan syariah masih menerapkan kebijakan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya berlaku sama untuk lembaga keuangan konvensional (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Kesempurnaan penegakan prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan syariah tidak cukup hanya dalam aspek mekanisme transaksional, tetapi perlu didukung oleh sistem manajemen risiko berbasis syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Pada tingkat regulasi ini, selain regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, fatwa DSN-MUI juga sangat diperlukan dan memiliki posisi yang sangat urgen, karena manajemen risiko pembiayaan juga merupakan bagian dari ekonomi syariah yang harus menjaga prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

16.2 Risiko Pembiayaan (Credit Risk)

16.2.1 Identifikasi dan Pengukuran Risiko Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah bahkan menjadi kategori macet menjadi masalah bagi bank syariah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank syariah tetapi juga menggerogoti jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank syariah, yang akhirnya akan menggoyahkan kesehatan bank syariah (Usanti, 2015).

Dalam penelitian bibliometrik tentang risiko pembiayaan di perbankan syariah, terdapat beberapa risiko pembiayaan, baik dalam pembiayaan bagi hasil (murabahah, mudharabah, musyarakah), ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), dan lainnya. Risiko tinggi dalam pembiayaan tercermin dari posisi rasio non performing financing (NPF) yang sering disebut sebagai pembiayaan bermasalah (Budianto, 2023).

16.2.2 Pengendalian Risiko per Jenis Akad

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan di bank syariah dapat dilakukan melalui analisis 5C, 7P, 3R, dan 1S (Rizki et al., 2024). Analisis ini diperlukan sebagai upaya penyaringan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat (Rizki et al., 2024). Walaupun kegiatan pembiayaan memiliki sasaran untuk mengoptimalkan pendapatan bank, namun bank syariah juga harus mampu mengendalikan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dengan menerapkan asas manajemen pembiayaan yang sehat dan mencerminkan prinsip kehati-hatian (Rizki et al., 2024).

16.3 Risiko Operasional

16.3.1 Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap kebijakan yang dikembangkan selalu dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin ketaatan terhadap syariah (Apriyanti, 2018). Masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi atas transaksi IMBT di beberapa bank syariah. Setidaknya terdapat empat ketidaksesuaian di antaranya pengakuan atas biaya perbaikan objek sewa, analisis penerapan pengakuan selisih antara harga jual dan nilai buku pada saat penjualan aset sebelum masa akad berakhir, penyajian beban penyusutan, dan pengungkapan (Muhayatsyah, 2019).

16.4 Risiko Pasar dan Likuiditas

16.4.1 Risiko Nilai Tukar pada Aktiva Produktif Valuta Asing

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar terutama ketika terjadi depresiasi akan meningkatkan biaya produksi dan pembiayaan impor yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor dan bahan bakunya diperoleh dari luar negeri (Septiatin et al., 2022). Akibat menurunnya pendapatan perusahaan, perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada bank (Septiatin et al., 2022).

17. Studi Kasus Dan Implementasi Praktis

17.1 Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah

17.1.1 Kasus Pembiayaan Mudharabah Usaha Produktif

Dalam pembiayaan mudharabah, bank memberikan penyertaan modal secara penuh, hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang lebih besar bagi bank dibanding dengan jika bank memberikan pembiayaan musyarakah (Sari & Anshori, 2018). Pendapatan yang diterima oleh bank dalam pembiayaan mudharabah ini adalah berupa bagi hasil dengan nisbah (porsi) yang telah disepakati bersama (Sari & Anshori, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil mampu memediasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih, sedangkan pada pembiayaan musyarakah, bagi hasil tidak memediasi pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih (Purnama, 2023).

17.2 Studi Kasus Pembiayaan Musyarakah

17.2.1 Kasus Musyarakah Mutanaqishah untuk Pembiayaan Properti

Musyarakah mutanaqishah dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan murabahah yang telah dominan diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia (Ridwan & Syahruddin, 2013). Musyarakah mutanaqishah memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh murabahah, terutama untuk pembiayaan pada aset riil seperti properti (Ridwan & Syahruddin, 2013).

Skema musyarakah mutanaqishah untuk pembiayaan properti melibatkan: bank dan nasabah bersama-sama membeli properti; properti disewakan kepada nasabah; pendapatan sewa dibagi antara bank dan nasabah selaku pemilik sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal; dan nasabah membeli porsi syirkah bank dari pendapatan sewa yang diperoleh (A.S., 2019).

17.3 Studi Kasus Ijarah dan IMBT

17.3.1 Kasus Ijarah Peralatan Industri

Penelitian tentang penilaian proyek dengan menggunakan pembiayaan syariah IMBT menunjukkan bahwa skema IMBT dapat memperbaiki rasio leverage perusahaan. Dengan menggunakan IMBT, rasio perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,1 baik secara DER maupun DER Total. Hal ini dikarenakan IMBT tidak mencatat adanya hutang dan beban bunga melainkan beban sewa yang didepresiasi per tahunnya (M. Yusuf & Wibowo, 2024).

17.3.2 Kasus IMBT: Pencatatan dari Sewa hingga Pemindahan Kepemilikan

Pada produk KPR IMBT di Bank BRI Syariah, sistem yang digunakan adalah ijarah muntahiyah bit tamlik yang memiliki opsi pilihan yang membedakannya dengan KPR Faedah. Pada akhir pelunasan, KPR IMBT memberikan opsi untuk kepemilikan atau tidak kepada nasabah. Sisa pokok pada KPR IMBT memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada KPR Faedah yang menggunakan akad murabahah (Rifa'i, 2017).

Pada akad IMBT di Bank Syariah XYZ, sejak tahun 2008 hingga tahun 2015 mencapai 90% portofolio dari total pembiayaan, namun sejak tahun 2016 hingga saat ini nasabah pembiayaan dengan akad IMBT semakin menurun, tercatat pada akhir Desember 2019 hanya tinggal 16% dari total pembiayaan (A, 2021). Penurunan nasabah dengan akad IMBT disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh lamanya tingkat pengembalian Internal Rate Return yang didapat oleh bank dan sulitnya menaikkan margin sewa karena harus ada persetujuan nasabah terlebih dahulu (A, 2021).

17.4 Studi Kasus Istishna' dan Persediaan

17.4.1 Kasus Istishna' Paralel Proyek Konstruksi

Dalam studi kasus pembiayaan istishna' untuk apartemen, terdapat beberapa hambatan dalam penerapan PSAK 104, yang berkaitan dengan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan kelaziman bisnis konstruksi apartemen di Indonesia dalam implementasi standar akuntansi (Maulidha & Aminulloh, 2019). Dalam praktiknya, bank syariah belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 104, terutama dalam hal pencairan dana kepada pengembang, pengakuan pendapatan atas dasar akrual dan kas, dan pengakuan margin secara cicilan selama konstruksi oleh nasabah (Maulidha & Aminulloh, 2019).

17.5 Studi Kasus Penyisihan dan Penghapusbukuan

17.5.1 Simulasi Pembentukan Penyisihan Khusus dan Umum

Dalam simulasi pembentukan penyisihan, bank syariah harus mempertimbangkan kualitas pembiayaan yang dimiliki. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar tanggung jawab bank untuk memegang dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung oleh bank akan mengurangi modal bank (Ubaidillah, 2018).

17.6 Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

17.6.1 Analisis Rasio Keuangan Khusus Bank Syariah

Analisis laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan adanya peningkatan total pembiayaan, dengan NPF-Gross mengalami penurunan dari 2,93% pada tahun sebelumnya menjadi 2,42%. Pertumbuhan pembiayaan juga berarti adanya peningkatan dalam rasio Financing to Deposit (FDR), mencapai 79,37% pada tahun 2021 dibandingkan dengan 73,39% sebelumnya (Dewi et al., 2024).

Menjaga kinerja dan stabilitas bank sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pembiayaan, risiko kredit, dan aset (Dewi et al., 2024). Sebanyak 77,81% dari total piutang murabahah merupakan kontribusi terhadap piutang yang telah beredar lebih dari lima tahun, yang berarti sebagian besar piutang murabahah bersifat jangka panjang, yang dapat memberikan aliran pendapatan tetap bagi bank (Dewi et al., 2024).

18. Perkembangan Terkini Dan Tantangan Akuntansi Syariah

18.1 Digitalisasi dan Fintech Syariah

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap pencatatan akuntansi syariah. Sistem MIS yang telah ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan mulai dari tabungan, deposito, pembiayaan (core banking) dan laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, buku besar, dll) yang kesemuanya dikontrol oleh bagian resident auditor sebagai internal control pada sistem dan prosedur (Sanusi, 2019).

Inovasi produk perbankan syariah juga didorong oleh perkembangan teknologi. Jika bank syariah akan mengembangkan produk, tetapi belum ada di dalam kodifikasi, maka pengembangan produk tersebut harus memperoleh izin dari OJK (Apriyanti, 2018). Bank hanya wajib melakukan pelaporan realisasi pada tujuh hari kerja setelah produk baru tersebut diterbitkan (Apriyanti, 2018).

18.2 Harmonisasi Standar Internasional

18.2.1 Upaya Harmonisasi PSAK Syariah dengan AAOIFI

Upaya harmonisasi standar akuntansi syariah Indonesia dengan standar internasional AAOIFI merupakan tantangan yang signifikan. Studi komparatif antara IAS 17, FAS 8 AAOIFI, dan PSAK 107 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan besar dalam sifat leasing dan ijarah, dan sebagai akibatnya prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari ketiga standar tersebut serta teknik akuntansi yang dikembangkan untuk leasing dan ijarah sangat berbeda secara signifikan (Fitriani, 2018).

18.3 Isu Kontemporer dalam Akuntansi Pembiayaan Syariah

18.3.1 Tantangan Manajemen Risiko Berbasis Syariah

Kesempurnaan penegakan prinsip syariah dalam lembaga pembiayaan syariah tidak cukup hanya dalam aspek mekanisme transaksional, tetapi perlu didukung oleh sistem manajemen risiko berbasis syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Syariah yang diharapkan adalah penerapan prinsip syariah secara total (kaffah), bukan parsial (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Pada tingkat regulasi, selain regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, fatwa DSN-MUI juga sangat diperlukan dan memiliki posisi yang sangat urgen, karena manajemen risiko pembiayaan juga merupakan bagian dari ekonomi syariah yang harus menjaga prinsip syariah, agar penerapan prinsip syariah tidak hanya ada dalam teknis produk, tetapi juga berlaku pada teknis manajemen risiko (Hidayati & Hidayatullah, 2021).

18.3.2 Tantangan Penerapan Akuntansi Syariah di Era Pandemi

Pandemi COVID-19 memberikan dampak serius terhadap industri perbankan nasional. OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi para pelaku industri jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 (Mrp, 2021). Salah satu relaksasi yang diberikan sesuai POJK tersebut berupa restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak penyebaran COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mrp, 2021).

Restrukturisasi pembiayaan akad murabahah dan ijarah multijasa dengan penundaan ataupun keringanan pembayaran angsuran serta tidak menambah tagihan kewajiban nasabah pada saat terjadi perpanjangan jangka waktu pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah (Anas & Kambut, 2021). Karakteristik pembiayaan murabahah dan ijarah multijasa sama, di mana setelah kewajiban bank sebagai penyedia objek akad selesai dilaksanakan munculah hubungan hutang piutang (Anas & Kambut, 2021).

18.4 Prospek dan Arah Pengembangan

18.4.1 Inovasi Produk Perbankan Syariah

Perbankan syariah harus memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan inovasi produk (Apriyanti, 2018). Model inovasi produk untuk industri perbankan syariah dapat dicapai dengan penguatan Sharia Banking Working Group, kepatuhan syariah (sharia compliance), stabilitas keuangan, dan aktivitas inovasi produk (Apriyanti, 2018). Model yang diusulkan diharapkan dapat mendorong perluasan pasar perbankan syariah baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan menyediakan beragam produk yang lebih dekat dan diterima masyarakat (Apriyanti, 2018).

Akad lain yang dapat dikembangkan adalah syirkah kontemporer dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yaitu akad sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Produk dengan akad tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepemilikan benda tertentu (Apriyanti, 2018).

18.4.2 Peluang Pembiayaan Infrastruktur Syariah

Pembiayaan infrastruktur dengan skema IMBT merupakan salah satu peluang pengembangan perbankan syariah yang signifikan. Pada tanggal 24 September 2021 telah ditandatangani dokumen Perjanjian Line Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Ijarah IMBT Refinancing antara PT. Bank Syariah Indonesia dan PT. Sarana Multi Infrastruktur dengan PT. Adhi Jalintim Riau sebagai Penerima Fasilitas, dengan masa berlaku perjanjian selama 10 tahun (M. Yusuf & Wibowo, 2024). Skema IMBT dapat memperbaiki rasio leverage perusahaan karena IMBT tidak mencatat adanya hutang dan beban bunga melainkan beban sewa yang didepresiasi per tahunnya (M. Yusuf & Wibowo, 2024).

19. Simpulan

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang komprehensif dan berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada teknis pencatatan, tetapi juga pada landasan filosofis, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasarinya (Rahmadani, 2018; Wadhan, 2013). Berbagai jenis pembiayaan syariah, mulai dari mudharabah, musyarakah, ijarah, IMBT, istishna', hingga qardh, masing-masing memiliki karakteristik akuntansi yang unik dan memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan standar yang berlaku (Fitriani, 2018; Hariyati, 2013).

Implementasi akuntansi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan standar yang berlaku (Firmansyah, 2018; Maulidha & Aminulloh, 2019; Muhayatsyah, 2019). Namun, dengan adanya regulasi yang semakin komprehensif dari OJK dan Bank Indonesia, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang terus berkembang, diharapkan praktik akuntansi syariah di Indonesia akan semakin baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Apriyanti, 2018; Hidayati & Hidayatullah, 2021).

Manajemen risiko pembiayaan syariah juga perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam aspek kepatuhan syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2021). Dengan demikian, perbankan syariah Indonesia dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan (Amaroh, 2014; Apriyanti, 2018).

Daftar Pustaka

A, R. V. (2021). Analisis Penurunan Nasabah Pembiayaan KPR IB Dengan Akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik (IMBT) Di Bank Syariah XYZ. Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia), 4(1), 1–15. https://doi.org/10.32493/jabi.v4i1.y2021.p1-15

A.S., N. (2019). Tinjauan Hukum Akad Syari'ah Terhadap Multi Akad (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Dalam Lingkup Akad Musyarakah Mutanaqishah. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 10(1), 117–134. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5150

Abidin, A. Z., Kusumaningrum, B., & Huda, M. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Akad Ijarah Pada BMT Muamalah Tulungagung. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 11(1), 37–48. https://doi.org/10.24090/ej.v11i1.7497

Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Journal of Finance and Islamic Banking, 1(1). https://doi.org/10.22515/jfib.v1i1.731

Amaroh, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 87–106. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.771

Anas, I. F., & Kambut, A. (2021). Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak COVID-19 Bank Daerah Syariah. Jurnal Ekonomi Rabbani, 1(2), 105–115. https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.33

Annisa, F., & Rokan, M. K. (2022). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19. Ekoma Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, 1(2), 51–59. https://doi.org/10.56799/ekoma.v1i2.256

Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Economica Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 83–104. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2053

Arifatin, N., Rohmah, Y., & Latifah, E. (2022). Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Sesuai PSAK No. 107. At Tariiz Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 1(02), 53–72. https://doi.org/10.62668/attariiz.v1i02.989

Arini, D. I. D., & Anggoro, T. (2021). Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah. Jurnal USM Law Review, 4(2), 484–503. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4056

Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik As Construction of Hire Purchase. Millah Journal of Religious Studies, 19(1), 23–50. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2

Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric and Literature Review of Financing Risk in Islamic Banking. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 4(1), 79–97. https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031

Cahyati, A. D. (2016). Pembuktian Fenomena Earning Management pada Perbankan Syariah: Analisis Laba Riil dan Laba Akrual. El Muhasaba Jurnal Akuntansi (E-Journal), 6(1), 52. https://doi.org/10.18860/em.v6i1.3891

Dewi, S. N., Anges, C., Elrika, Erliani, Meliani, M., & Febriani, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020–2022. Jambura Accounting Review, 5(1), 13–26. https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.106

Diana, N. (2020). Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Profitabilitas. Akunsika Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 76–86. https://doi.org/10.31963/akunsika.v1i1.1689

Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 71. https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815

Fikro, N., Samani, & Suhendar, H. (2022). Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 pada Pembiayaan Barang Modal. El Hisbah Journal of Islamic Economic Law, 2(1), 173–184. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v2i1.6260

Firmansyah, A. (2018). Penerapan Akuntansi Ijarah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Info Artha, 2(1), 29–36. https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324

Fitriani. (2018). The Differences of Ijarah Financing and Conventional Lease on Islamic Law and Accounting Perspectives. Iqtishaduna, 9(2), 89–98. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.689

Fonna, E. Z., & Kamal, M. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas Syariah): Studi Kasus Pegadaian Syariah di Cabang Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 7(3), 408–414. https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21071

Hariyati, T. R. (2013). Teori Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Syariah versus Akuntansi Umum. El Muhasaba Jurnal Akuntansi (E-Journal), 2(1). https://doi.org/10.18860/em.v2i1.2359

Herawan, F. E. (2024). Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia Economics. Rihlah Iqtishad Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam, 1(1), 7–12. https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i1.2

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 201–220. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641

Hisamuddin, N., & Priatmono, A. B. (2016). Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan 102 pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 133. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2694

Isniarti, B. (2021). Penguatan Sektor Mikro terhadap Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di Bank Syariah Mandiri Cabang Lombok Timur. Islamika, 3(2), 178–199. https://doi.org/10.36088/islamika.v3i2.1367

Ka'u, N., & Sugianto, S. (2022). Bank Profitability Analysis Before and After Covid 19 at PT Bank Sumut Syariah KCP Medan. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.609

Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Asy-Syari'ah, 20(2), 145–162. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448

Kurachman, T. (2021). Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan atas Transaksi-Transaksi Bisnis Usaha Perbankan Syariah. Journal of Tax and Business, 2(1), 82–99. https://doi.org/10.55336/jpb.v2i1.30

Mahardika, M. I., & Gunarta, I. K. (2016). Penilaian Proyek dengan Menggunakan Pembiayaan Syariah (Ijarah Muntahiyah Bittamlik). Jurnal Teknik ITS, 5(2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.19712

Makfiroh, L., & Annisa, A. A. (2022). Faktor Determinan Volume Pembiayaan Perbankan Syariah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. Journal of Economics Research and Policy Studies, 2(2), 88–103. https://doi.org/10.53088/jerps.v2i2.77

Makkulau, A. R., & Abdullah, M. W. (2017). Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat. Jurnal Iqtisaduna, 3(1), 60. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032

Maudy, A., Febriyani, Q., Pristilia, H., Nurrohmah, L., Solihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Leasing Syariah. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 47–61. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.565

Maulidha, E., & Aminulloh, A. (2019). Perekayasaan Akuntansi Istishna' pada Produk Pembiayaan Apartemen. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 79–101. https://doi.org/10.35836/jakis.v1i1.58

Mrp, S. R. (2021). Strategi Bank dalam Mengatasi Non Performing Financing (NPF) pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Bank Sumut Capem Karya). Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 3(1), 14–22. https://doi.org/10.24256/kharaj.v3i1.1848

Muhayatsyah, A. (2019). Analisis Penerapan Transaksi Ijarah dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik pada Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan (Jeskape), 3(2), 1–18. https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i2.429

Mulyanto, E. (2019). Perjanjian Leasing dan Ijarah Suatu Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9(2), 31–52. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i2.2284

Nugraheni, P. (2017). Kebutuhan dan Tantangan Audit Syariah dan Auditor Syariah. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 76–88. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art7

Nurhayati, N. (2022). Makalah: Sistem Operasional Internal Bank Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7da2p

Oktafia, R. (2020). Buku Ajar Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktek). https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-30-8

Pane, S. B., & Rokan, M. K. (2022). Marketing Strategy for Hajj Program Financing (PROHAJJ) with Wakalah Bil Ujrah Wal Qard Akad at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Rantauprapat Branch. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, 3(3). https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.590

Prasetyo, A. (2017). Perlakuan Pencatatan pada Konversi Musyarakah guna Menanggulangi Pembiayaan Bermasalah. Iqtishoduna, 13(1), 49–55. https://doi.org/10.18860/iq.v13i1.4477

Purnama, I. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 1290–1295. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1686

Rahmadani, I. (2018). Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah untuk Pembiayaan Konsumtif. Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen, 1(2). https://doi.org/10.35308/jbkan.v1i2.899

Rahmawati, I. D. (2017). Buku Ajar Akuntansi Islam. https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-65-2

Ridwan, M., & Syahruddin, S. (2013). Implementasi Musyarakah Mutanaqisah sebagai Alternatif Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah Indonesia. Tsaqafah, 9(1), 101. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.39

Rifa'i, W. I. P. M. N. (2017). Implementasi Akad Murabahah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik pada Produk KPR BRI Syariah KC Malang Kawi. Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 157–176. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5103

Rizki, I. K., Fatekhah, P. S., & Ali, M. M. (2024). Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan di Bank Syariah. JIOSE Journal of Indonesian Sharia Economics, 3(1), 63–78. https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896

Sanusi, A. (2019). Operasional Pembiayaan Usaha Syariah di PT. BPRS Kota Mojokerto sebagai Upaya Mempertahankan Non Performing Financing (NPF) 0%. Maliyah Jurnal Hukum Bisnis Islam, 9(2), 227–251. https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.2.90-115

Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015–Agustus 2016). Accounting and Management Journal, 1(1). https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68

Sari, R. M., Aulia, F. U., Anami, I. N., & Salsabila, A. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ijarah, Non-Performing Financing dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return On Assets pada Unit Usaha Syariah Tahun 2018–2020. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 12–28. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.286

Septiatin, A., Riduwansyah, R., & Krisdayanti, H. (2022). Analisis Variabel Makro Ekonomi terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Indonesia Periode 2014–2021. I-Economics A Research Journal on Islamic Economics, 8(2), 180–196. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.13424

Sutono, S. (2021). Produktivitas Baitul Maal Wat Tamwil Khoiru Ummah dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Pesantren Gresik. Al Iqtishod Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 9(2), 68–93. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.248

Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 287–310. https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042

Usanti, T. P. (2014). Penanganan Risiko Hukum Pembiayaan di Bank Syariah. Yuridika, 29(1). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.355

Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 408. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63

Usanti, T. P. (2019). Konsep Utang dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah. Adil Jurnal Hukum, 4(2), 308–329. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.804

Utama, I. W. W., Andiansyah, F., & Jamaris, E. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Central Asia Syariah (BCAS). IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting), 4(2), 283. https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).283-295

Wadhan, W. (2013). Penerapan Akuntansi Syari'ah Berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314

Wardhana, A. K. (2022). Janji (Wa'ad) sebagai Jaring Pengaman pada Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Jurnal Keislaman, 5(1), 124–132. https://doi.org/10.54298/jk.v5i1.3412

Widyarini, W., & Utamy, I. (2023). Manajemen Praktik Pembiayaan Murabahah. Istinbath, 21(2), 416–436. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.575

Yunani, M., & Usman, M. (2021). Tinjauan Fatwa DSN MUI terhadap Penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah (Studi Kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta). Rayah Al-Islam, 5(01), 164–182. https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.395

Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis pada Transaksi-Transaksi di Bank Syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1371

Yusuf, M., & Wibowo, B. (2024). Pembiayaan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera oleh PT Adhi Jalintim Riau. Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah), 7(2), 2110–2120. https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1713

Zaky, A. (2019). Analisis Alternatif Pembiayaan Take Over Berdasarkan Prinsip Syariah (Hawalah). Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(2), 117–134. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.2.2014.117-134