00106 - Akuntansi Syariah: Standar Pengakuan dan Estimasi Kewajiban

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
Akuntansi syariah untuk kewajiban (liabilitas) merupakan bidang yang kompleks dan terus berkembang, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, regulasi yang berlaku, dan praktik terbaik dalam industri perbankan syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kewajiban dalam lembaga keuangan syariah berdasarkan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pembahasan meliputi berbagai jenis kewajiban, antara lain kewajiban segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan berbasis wadi'ah dan mudharabah, hutang salam, hutang istishna', kewajiban dana investasi terikat, kewajiban lain-lain, hutang pajak, estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi, pinjaman yang diterima, serta pinjaman subordinasi. Kajian ini juga menelaah isu-isu terkini yang mencakup konvergensi standar akuntansi syariah internasional, dampak digitalisasi dan fintech syariah, perkembangan sukuk, serta integrasi pelaporan keberlanjutan dalam kerangka maqashid syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun akuntansi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan standar akuntansi syariah agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Kewajiban, Liabilitas, Perbankan Syariah, PSAK Syariah, Bagi Hasil, Maqashid Syariah

Abstract
Islamic accounting for obligations (liabilities) is a complex and continuously evolving field that requires an in-depth understanding of Islamic principles, applicable regulations, and best practices in the Islamic banking industry. This article aims to comprehensively examine the concepts, classifications, recognition, measurement, presentation, and disclosure of liabilities in Islamic financial institutions based on regulations and accounting standards applicable in Indonesia, particularly the Islamic Financial Accounting Standards (PSAK Syariah) and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The discussion covers various types of liabilities, including immediate liabilities, undistributed profit-sharing, wadi'ah and mudharabah-based deposits, salam payables, istishna' payables, restricted investment fund liabilities, other liabilities, tax payables, estimated losses from commitments and contingencies, borrowings received, and subordinated loans. This study also examines current issues including the convergence of international Islamic accounting standards, the impact of digitalization and Islamic fintech, the development of sukuk, and the integration of sustainability reporting within the maqashid syariah framework. The findings indicate that although Islamic accounting has undergone significant development since the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991, the Islamic PSAK is considered not yet fully compliant with sharia principles and not sufficiently implementable, thus requiring continuous efforts to refine Islamic accounting standards to better reflect true Islamic values.

Keywords: Islamic Accounting, Obligations, Liabilities, Islamic Banking, Islamic PSAK, Profit Sharing, Maqashid Syariah

1. Pendahuluan
Akuntansi syariah sebagai suatu sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013). Dalam konteks ini, pencatatan kewajiban bukan sekadar kewajiban teknis akuntansi, melainkan merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan sesama manusia (Batubara, 2019).
Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan industri perbankan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sejak saat itu, berbagai standar akuntansi syariah telah diterbitkan, mulai dari PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku sejak 1 Januari 2003, hingga PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 yang terus disempurnakan hingga saat ini (Wadhan, 2013; Widiana, 2017). Perkembangan regulasi dan standar ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menghadirkan sistem akuntansi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Kewajiban atau liabilitas merupakan salah satu elemen fundamental dalam laporan keuangan syariah yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan kewajiban dalam akuntansi konvensional. Perbedaan mendasar ini terletak pada landasan filosofis, mekanisme operasional, serta dimensi spiritual dan sosial yang melekat pada setiap transaksi syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang akuntansi kewajiban syariah menjadi sangat penting, baik bagi akademisi, praktisi, maupun regulator.
Artikel ini disusun dengan tujuan memberikan panduan komprehensif tentang akuntansi kewajiban syariah berdasarkan regulasi dan praktik perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Pembahasan mencakup fondasi konseptual, berbagai jenis kewajiban, penyajian dalam laporan keuangan, manajemen risiko, audit dan pengawasan, serta isu-isu terkini yang mempengaruhi akuntansi kewajiban syariah.

2. Landasan Teoritis
2.1 Fondasi Konseptual Kewajiban dalam Akuntansi Syariah
2.1.1 Pengertian Kewajiban dalam Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, kewajiban atau liabilitas merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem akuntansi syariah yang memiliki dimensi spiritual dan material sekaligus. Kewajiban dalam konteks fikih muamalah dipahami sebagai hutang masa kini dari suatu entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi (Sayid et al., 2024). Definisi ini sejalan dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang menegaskan bahwa kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu (Ilyas, 2016).
Konsep kewajiban dalam fikih muamalah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. Islam memandang bahwa setiap transaksi yang menimbulkan kewajiban harus dicatat dan dilaporkan secara transparan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi landasan utama pencatatan hutang-piutang dalam Islam (Falahuddin & Aprilia, 2017; Sayid et al., 2024; Utami & Anwar, 2020).

2.1.2 Konsep Dayn dan Iltizam dalam Hukum Islam
Konsep dayn dalam hukum Islam merujuk pada kewajiban finansial yang timbul dari transaksi muamalah, sementara iltizam mengacu pada keterikatan hukum yang mengikat pihak-pihak dalam suatu akad. Kedua konsep ini menjadi fondasi bagi pemahaman kewajiban dalam akuntansi syariah. Hutang dalam terminologi Islam merupakan transaksi yang dapat dilakukan secara syariah dengan skema pinjam meminjam, di mana penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan yang bersifat riba (Nurcholis & Abdani, 2022).
Dalam konteks perbankan syariah, konsep dayn dan iltizam termanifestasi dalam berbagai bentuk akad yang menimbulkan kewajiban, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istishna'. Setiap akad ini memiliki karakteristik kewajiban yang berbeda-beda, namun semuanya tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) (Wadhan, 2013).
Prinsip kejujuran dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi syariah merupakan landasan utama dalam kegiatan akuntansi syariah. Adanya perintah dalam Al-Qur'an untuk mencatat hutang merupakan suatu keniscayaan (dharuriyat) dalam upaya melindungi kepemilikan harta (Habibah, 2020). Dengan demikian, pencatatan kewajiban dalam akuntansi syariah bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban agama yang bersumber dari perintah Allah SWT.

2.1.3 Perbedaan Kewajiban Syariah dengan Kewajiban Konvensional
Perbedaan mendasar antara kewajiban syariah dan kewajiban konvensional terletak pada landasan filosofis dan mekanisme operasionalnya. Dalam akuntansi konvensional, kewajiban semata-mata dipandang sebagai instrumen finansial yang menghasilkan beban bunga bagi debitur. Sebaliknya, dalam akuntansi syariah, kewajiban harus bebas dari unsur riba dan harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah (Rahmanti, 2019).
Salah satu perbedaan signifikan adalah pada kolom pasiva akuntansi syariah terdapat akun Investasi Tidak Terikat yang tidak termasuk kewajiban, berbeda dengan akuntansi konvensional (AC, 2014). Hal ini mencerminkan perbedaan fundamental dalam cara pandang Islam terhadap hubungan antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana konsep bagi hasil (profit and loss sharing) menggantikan konsep bunga tetap.
Akuntansi syariah juga memiliki dimensi sosial yang tidak dimiliki akuntansi konvensional. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial, yang tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam (Wadhan, 2013). Dimensi sosial ini tercermin dalam kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan syariah.

2.1.4 Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Pencatatan Kewajiban
Prinsip-prinsip umum akuntansi syariah yang menjadi dasar universal dalam operasional akuntansi syariah meliputi prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran (Wadhan, 2013). Ketiga prinsip ini secara langsung mempengaruhi cara pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam lembaga keuangan syariah.
Prinsip keadilan dalam pencatatan kewajiban mengharuskan bahwa setiap kewajiban dicatat secara proporsional dan tidak merugikan pihak mana pun. Sementara itu, prinsip transparansi mengharuskan pengungkapan yang memadai atas semua kewajiban yang dimiliki entitas syariah, termasuk kewajiban yang bersifat kontinjensi (Ayumiati, 2018). Akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam konteks lembaga keuangan syariah, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat (Ayumiati, 2018).
Dalam konteks maqashid syariah, pencatatan kewajiban yang akurat dan transparan merupakan bagian dari upaya melindungi harta (hifz al-mal), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah Islam. Akuntansi dianggap sebagai pelengkap (tahsiniyat) dalam pengembangan harta yang dapat berubah menjadi suatu kebutuhan (hajiyat) dalam tingkatan maqashid syariah (Habibah, 2020).

2.2 Landasan Hukum dan Regulasi
2.2.1 Dalil Al-Qur'an dan Hadits tentang Pencatatan Hutang
Landasan utama akuntansi syariah, khususnya dalam hal pencatatan kewajiban, adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang secara eksplisit memerintahkan pencatatan transaksi hutang-piutang. Ayat ini dianggap sebagai representasi ekonomi yang dapat dibandingkan dengan sistem pencatatan ganda (double entry) dan mengilustrasikan keseimbangan angka yang dikenal sebagai neraca (Sayid et al., 2024). Ayat ini mengatur tentang transaksi hutang-piutang dan pentingnya pencatatan tertulis, serta menetapkan aturan-aturan terkait dengan prosedur penulisan, persaksian, dan penanganan hutang dalam Islam (Sayid et al., 2024).
Manfaat pencatatan sangat besar, yakni menjaga transaksi yang tercatat tersebut terekam dengan baik sehingga di kemudian hari dapat dilihat kembali dan dimanfaatkan informasinya, terutama pada transaksi-transaksi keuangan yang bersifat hutang-piutang. Bahkan Allah SWT menekankan pencatatan hutang-piutang sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 (Falahuddin & Aprilia, 2017). Dasar penyusunan standar akuntansi keuangan di lembaga keuangan syariah bersumber pada Al-Baqarah 282, yang menjelaskan bahwa seluruh transaksi dalam kegiatan bermuamalah seperti hutang piutang harus dituliskan dengan benar (Utami & Anwar, 2020).
Selain Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan penting dalam pencatatan kewajiban. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadits tentang muamalah menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk dalam pencatatan dan pelaporan kewajiban (Batubara, 2019).

2.2.2 Fatwa DSN-MUI terkait Kewajiban
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan landasan syariah bagi berbagai produk dan transaksi perbankan syariah yang menimbulkan kewajiban. Fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Maryadi et al., 2023).
Sebagai contoh, penerapan akad mudharabah di bank syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah (Maryadi et al., 2023). Fatwa ini mengatur mekanisme bagi hasil yang menjadi dasar kewajiban bank syariah kepada nasabah penyimpan. Selain itu, penggunaan basis kas pada bagi hasil akad mudharabah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Maryadi et al., 2023).

2.2.3 Peraturan Bank Indonesia dan OJK tentang Akuntansi Syariah
Regulasi perbankan syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya regulasi sektor perbankan yang memberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen atau peniadaan bunga (Falahuddin & Aprilia, 2017). Perkembangan regulasi ini kemudian diperkuat dengan berbagai peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur operasional dan akuntansi perbankan syariah.
Bank Indonesia juga berperan sebagai pemrakarsa dalam pembentukan tim penyusunan PSAK Bank Syariah yang meliputi Bank Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Departemen Keuangan (Widiana, 2017). Kolaborasi ini menghasilkan standar akuntansi yang komprehensif untuk perbankan syariah di Indonesia.

2.2.4 Ketentuan PSAK Syariah yang Relevan
Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas yang berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, salam, ijarah, dan istishna' (Sabil et al., 2018).
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), ada sembilan standar yang terkait dengan akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 tentang Murabahah, PSAK 103 tentang Salam, PSAK 104 tentang Istisna', PSAK 105 tentang Mudharabah, PSAK 106 tentang Musyarakah, PSAK 107 tentang Ijarah, PSAK 108 tentang Penyelesaian hutang piutang murabahah bermasalah, dan PSAK 109 tentang Zakat, Infak, Sedekah (Ayumiati, 2018).
Perkembangan PSAK syariah di Indonesia dimulai dari PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku sejak 1 Januari 2003, kemudian disempurnakan dengan PSAK 101 hingga PSAK 106 yang mulai berlaku pada tahun 2008 (Wadhan, 2013; Widiana, 2017). Saat ini, Indonesia telah mengadopsi PSAK Syariah yang berlaku untuk lembaga keuangan syariah, bersama dengan PSAK yang mengikuti standar konvergensi IFRS (Sayid et al., 2024).

3. Klasifikasi Kewajiban Dalam Lembaga Keuangan Syariah
3.1 Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Dalam penyajian laporan keuangan syariah, kewajiban diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban terdiri dari utang baik jangka pendek ataupun jangka panjang yang harus dibayar oleh entitas pada masa yang akan datang (Sulistiani, 2020). Penyajian kewajiban terbagi atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan harus disusun menurut urutan jatuh temponya (Sinaga & Tarigan, 2021).
Kewajiban jangka pendek dalam perbankan syariah mencakup berbagai jenis kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun, seperti kewajiban segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan nasabah, dan hutang pajak. Sementara itu, kewajiban jangka panjang mencakup pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, dan kewajiban lain yang jatuh tempo lebih dari satu tahun (Wadhan, 2013).

3.2 Kewajiban Finansial dan Kewajiban Operasional
Kewajiban dalam lembaga keuangan syariah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya menjadi kewajiban finansial dan kewajiban operasional. Kewajiban finansial mencakup simpanan nasabah, pinjaman yang diterima, dan instrumen keuangan syariah lainnya. Sementara itu, kewajiban operasional mencakup biaya yang masih harus dibayar, utang kepada karyawan, dan kewajiban pajak (Wadhan, 2013).
Dalam konteks akuntansi syariah, kewajiban finansial harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Hal ini membedakan kewajiban finansial syariah dari kewajiban finansial konvensional yang dapat mengandung unsur bunga (Rahmanti, 2019).

3.3 Hierarki Kewajiban dalam Neraca Syariah
Dalam neraca syariah, kewajiban disajikan berdasarkan hierarki tertentu yang mencerminkan urutan prioritas pembayaran dan tingkat likuiditasnya. Bank menyajikan posisi aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan akun dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya (Puri et al., 2023). Terdapat tiga bentuk penarikan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah, yaitu dana titipan (wadi'ah), partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (non guaranteed account) untuk investasi umum (general investment account/mudharabah mutlaqah), dan investasi khusus (special investment account/mudharabah muqayyadah) (Wadhan, 2013).

4. Prinsip Pengakuan Dan Pengungkapan Kewajiban
4.1 Kriteria Pengakuan Kewajiban secara Umum
Pengakuan kewajiban dalam akuntansi syariah mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi (Ilyas, 2016). Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Namun demikian, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak diakui dalam neraca atau laporan laba rugi (Ilyas, 2016).
Pengakuan adalah tahap awal dalam perlakuan akuntansi yang merupakan proses pembentukan pos atau akun-akun suatu transaksi ke dalam sistem pencatatan yang nantinya mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan (Luayyi et al., 2023). Dalam konteks kewajiban syariah, pengakuan harus mempertimbangkan aspek syariah dari transaksi yang menimbulkan kewajiban tersebut.

4.2 Prinsip Materialitas dalam Pengungkapan
Prinsip materialitas merupakan salah satu prinsip penting dalam pengungkapan kewajiban syariah. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan (Aprilia & Pravitasari, 2022).
Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian penting dari pengungkapan kewajiban. CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar (Ayumiati, 2018).

4.3 Konsistensi dan Komparabilitas Laporan Kewajiban
Konsistensi dalam penyajian kewajiban merupakan salah satu persyaratan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada PSAK 101 telah diuraikan mengenai persyaratan umum yang ada dalam laporan keuangan organisasi syariah, yang mencakup penyajian wajar serta kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan, dasar akrual, materialistis serta penggabungan, saling hapus, frekuensi pelaporan, informasi komparatif, dan konsistensi penyajian laporan keuangan (Aprilia & Pravitasari, 2022).
Salah satu alasan penggunaan dasar akrual adalah bahwa laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan lembaga lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual (Rosmanidar & Prayogo, 2022). Perlakuan akuntansi syariah pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan akuntansi yang ada; pada akuntansi syariah pola tetap menganut Persamaan Dasar Akuntansi dan mempergunakan double entry system (Sukmana, 2017).

5. Pembahasan Jenis-Jenis Kewajiban
5.1 Kewajiban Segera
5.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup
Kewajiban segera dalam perbankan syariah merujuk pada kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan hari atau bahkan segera setelah timbulnya kewajiban tersebut. Kewajiban ini mencerminkan komitmen bank syariah untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pihak ketiga secara tepat waktu, yang merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam (Wadhan, 2013).
Dalam konteks operasional perbankan syariah, kewajiban segera mencakup berbagai jenis kewajiban yang timbul dari aktivitas sehari-hari bank, seperti kiriman uang yang belum diambil nasabah, kewajiban atas penutupan rekening, dan komponen dana pihak ketiga untuk Giro Wajib Minimum (GWM) (Wadhan, 2013).

5.1.2 Kiriman Uang yang Belum Diambil Nasabah
Transfer dana dalam perbankan syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba dan gharar. Kiriman uang yang belum diambil nasabah harus dicatat sebagai kewajiban dalam neraca bank syariah. Pencatatan ini mencerminkan kewajiban bank untuk menyerahkan dana tersebut kepada nasabah penerima yang berhak. Dalam akuntansi syariah, dana yang diterima namun belum diserahkan kepada pemiliknya merupakan amanah yang harus dijaga dan dilaporkan secara transparan (Ayumiati, 2018; Wadhan, 2013).

5.1.3 Dana yang Dijaminkan dan Premi Penjaminan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan, termasuk perbankan syariah. Pencatatan akuntansi LPS dalam pembayaran klaim nasabah mengacu kepada PSAK dan memenuhi syarat untuk mencatat provisi sepanjang seluruh kondisi yang disyaratkan oleh PSAK telah terpenuhi (Ashari & Nugrahanti, 2021). Provisi yang dicatat LPS tidak menggunakan PSAK 62: Kontrak Asuransi namun berdasarkan pada PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi (Ashari & Nugrahanti, 2021).

5.2 Bagi Hasil yang Belum Dibagikan
5.2.1 Landasan Syariah Prinsip Bagi Hasil
Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan syariah yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Bank syariah didirikan dengan alasan untuk mengembangkan perbankan berdasarkan pada prinsip pembagian profit yang sesuai dengan syariat Islam (Triana, 2019). Prinsip ini didasarkan pada konsep musyarakah dan mudharabah yang telah dikenal dalam fikih muamalah sejak zaman awal Islam.
Perbedaan mendasar antara bagi hasil dan bunga terletak pada sifat keuntungan yang diperoleh. Dalam sistem bunga, keuntungan bersifat tetap dan pasti, terlepas dari hasil usaha yang dibiayai. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil, keuntungan bersifat variabel dan bergantung pada hasil usaha yang sebenarnya. Hal ini membuat sistem bagi hasil lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rahmanti, 2019).

5.2.2 Pengakuan dan Dasar Perhitungan Bagi Hasil
Kewajiban bagi hasil yang belum dibagikan diakui pada saat bank telah menghitung bagi hasil yang menjadi hak nasabah tetapi belum mendistribusikannya. Pengakuan ini mengikuti prinsip akrual yang mengharuskan pengakuan kewajiban pada saat timbulnya, bukan pada saat pembayaran dilakukan (Rosmanidar & Prayogo, 2022; Yusuf & Nurhayati, 2017).
Terdapat dua pendekatan dalam penghitungan bagi hasil, yaitu revenue sharing dan profit sharing. Sistem bagi hasil bank dengan pemilik dana menggunakan revenue sharing, di mana hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh bank (Triana, 2019).
Kalangan tertentu mengkritisi penggunaan basis kas pada distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dinilai tidak adil, dengan alasan regulasi yang digunakan bank syariah atau lembaga keuangan syariah secara umum dinilai inkonsisten, PSAK 101 menyatakan bahwa ketika memberikan bagi hasil kepada nasabah deposan, bank syariah menggunakan basis kas, sedangkan dalam perhitungan dividen menggunakan basis akrual (Maryadi et al., 2023). Namun demikian, penggunaan basis kas pada bagi hasil akad mudharabah adalah sesuatu yang adil dan memiliki nilai maslahat bagi bank syariah dan nasabah (Maryadi et al., 2023).

5.2.3 Akad-akad Pembentuk Kewajiban Bagi Hasil
Berbagai akad dalam perbankan syariah dapat menimbulkan kewajiban bagi hasil, terutama akad mudharabah dan musyarakah. Terkait dengan produk mudharabah yang ada di bank syariah, terdapat mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah (Hasibuan, 2020). Mudharabah muthlaqah memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikan dana, sementara mudharabah muqayyadah membatasi investasi pada sektor atau instrumen tertentu.
Core banking system dalam konsep rancangannya secara sistematis menggunakan kedua metode pencatatan basis akrual dan basis kas; sistem menghitung nilai accrual secara harian dan menghasilkan data output yang digunakan untuk kepentingan pelaporan kepada regulator yang mengharuskan melaporkan informasi keuangan berbasis akrual, selain itu, core banking system menghitung juga nilai cash yang menjadi penerimaan setiap harinya sebagai bagian dari komponen jumlah pendapatan (Maryadi et al., 2023).

5.3 Simpanan dalam Perbankan Syariah
5.3.1 Simpanan Berbasis Wadi'ah
Simpanan dalam perbankan syariah didasarkan pada dua akad utama, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Wadi'ah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Dalam wadi'ah yad amanah, bank hanya bertindak sebagai penjaga titipan dan tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut. Sementara dalam wadi'ah yad dhamanah, bank diperbolehkan menggunakan dana titipan dengan syarat harus mengembalikan dana tersebut secara penuh kepada nasabah kapan pun diminta (Wadhan, 2013).
Bonus wadi'ah merupakan pemberian sukarela dari bank kepada nasabah wadi'ah sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah menitipkan dananya. Bonus ini bukan merupakan kewajiban bank dan tidak diperjanjikan di awal akad, sehingga berbeda dengan bunga dalam sistem konvensional (Wadhan, 2013).

5.3.2 Simpanan Berbasis Mudharabah
Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank bertindak sebagai mudharib. Pencatatan tabungan mudharabah mengacu pada PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah (Putri et al., 2023). Sesuai dengan pencatatan yang berlaku, rekening tabungan mudharabah nasabah di sisi kredit yang artinya jumlahnya bertambah sebesar jumlah investasi nasabah di awal (Permata & Wartoyo, 2017).
Deposito mudharabah merupakan simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah dengan jangka waktu tertentu. Dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Pada mudharabah muqayyadah executing, bank syariah sebagai pengelola penerima dana dari pemilik dana dalam pembatasan hal tempat, cara, dan/atau objek investasi (Lubis & Zaki, 2022).

5.4 Hutang Salam

5.4.1 Konsep dan Dasar Syariah
Akad salam merupakan jual beli barang yang diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka. Dalam akad salam, pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sementara penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dipesan pada waktu yang telah disepakati. Akad salam diperbolehkan dalam Islam sebagai pengecualian dari larangan jual beli barang yang belum ada (Wadhan, 2013).
Salam berbeda dari jual beli biasa karena dalam salam, barang belum ada pada saat akad dilakukan. Salam juga berbeda dari ijon karena dalam salam, spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan harus ditentukan secara jelas di awal akad, sementara ijon mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam (Wadhan, 2013).

5.4.2 Pengakuan dan Pengukuran Hutang Salam
Hutang salam timbul pada saat penjual menerima pembayaran dari pembeli. Dalam penyajian akuntansi salam, penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam (Wadhan, 2013). Hutang salam diukur berdasarkan nilai modal salam yang diterima dari pembeli. Nilai ini mencerminkan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang senilai modal yang telah diterima.

5.5 Hutang Istishna'
5.5.1 Karakteristik Akad Istishna'
Akad istishna' merupakan akad jual beli barang yang dibuat atau diproduksi sesuai dengan pesanan pembeli. Dalam akad istishna', pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada produsen atau kontraktor, dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan produksi atau konstruksi (Wadhan, 2013). Standar akuntansi untuk akad istishna' diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna' (Hasibuan, 2020; Wadhan, 2013).
Istishna' berbeda dari salam dalam hal pembayaran dan objek akad. Dalam salam, pembayaran dilakukan penuh di muka, sementara dalam istishna', pembayaran dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, objek salam biasanya berupa barang yang sudah ada di pasaran, sementara objek istishna' adalah barang yang dibuat khusus sesuai pesanan (Wadhan, 2013).

5.5.2 Metode Pengukuran Hutang Istishna'
Dalam pengakuan pendapatan dan kewajiban istishna', terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kemajuan pekerjaan, sementara metode akad selesai mengakui pendapatan dan kewajiban hanya pada saat pekerjaan selesai dan diserahkan kepada pembeli (Wadhan, 2013).

5.6 Kewajiban Dana Investasi Terikat
Dana investasi terikat merupakan dana yang ditempatkan oleh nasabah di bank syariah dengan pembatasan tertentu dalam hal penggunaan atau investasinya. Investasi terikat (mudharabah muqayyadah) membatasi bank dalam menginvestasikan dana nasabah pada sektor atau instrumen tertentu, sementara investasi tidak terikat (mudharabah mutlaqah) memberikan kebebasan penuh kepada bank untuk menginvestasikan dana nasabah (Hasibuan, 2020; Wadhan, 2013).
Salah satu isu penting dalam akuntansi dana investasi terikat adalah apakah dana tersebut harus disajikan dalam neraca (on-balance sheet) atau di luar neraca (off-balance sheet). Laporan keuangan bank syariah mencakup laporan perubahan dana investasi terikat sebagai laporan terpisah (Wadhan, 2013), yang mencerminkan perlakuan khusus terhadap dana investasi terikat dalam pelaporan keuangan syariah.

5.7 Kewajiban Lain-lain
5.7.1 Klasifikasi Kewajiban Lain-lain
Kewajiban lain-lain mencakup berbagai jenis kewajiban yang tidak termasuk dalam kategori utama kewajiban perbankan syariah. Bagian liabilitas pada laporan posisi keuangan dapat terdiri dari utang penyaluran, biaya yang masih harus dibayar, hutang pihak ketiga, hutang lain-lain, dan hutang murabahah (Budiman & Firmansyah, 2021). Kewajiban mencakup semua kewajiban finansial yang harus dibayar oleh entitas, seperti hutang, pajak, dan gaji yang belum dibayar.

5.7.2 Kewajiban Zakat dalam Lembaga Keuangan Syariah
Kewajiban zakat dalam lembaga keuangan syariah merupakan aspek unik yang tidak ditemukan dalam akuntansi konvensional. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Pencatatan kewajiban zakat dalam lembaga keuangan syariah mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Dalam SAK Syariah No. 109, amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil secara terpisah dalam posisi keuangan atau neraca (Rahmadani et al., 2018).

5.8 Hutang Pajak
Lembaga keuangan syariah, seperti halnya lembaga keuangan konvensional, memiliki kewajiban pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Utang pajak yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) terdiri dari berbagai jenis pajak yang timbul dari operasional lembaga (Suwardi, 2024).
Pajak tangguhan adalah saldo akun dalam neraca sebagai manfaat pajak, yang jumlahnya merupakan taksiran jumlah yang akan diperoleh kembali pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan dan sebagai akibat dari saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang (Hutapea et al., 2022). Dalam penyajiannya, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca (Hutapea et al., 2022).

5.9 Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Komitmen dalam perbankan syariah merupakan kewajiban yang pasti akan timbul di masa depan berdasarkan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat. Komitmen ini mencakup fasilitas pembiayaan yang belum ditarik nasabah, letters of credit yang belum jatuh tempo, dan garansi bank (kafalah) yang diterbitkan (Wadhan, 2013).
Kontinjensi merupakan kewajiban yang bergantung pada terjadinya peristiwa tertentu di masa depan. Provisi diakui untuk mencatat pembayaran klaim penjaminan nasabah bank yang dilikuidasi dan gugatan hukum kepada LPS yang berpotensi besar (probable) menimbulkan provisi karena kemungkinan besar terjadi sumber daya keuangan yang keluar pada masa mendatang (Ashari & Nugrahanti, 2021).

5.10 Pinjaman yang Diterima
Pinjaman dalam perspektif syariah harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akad qardh merupakan pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditentukan untuk dibayarkan kembali (M. A. Putri et al., 2021). Sementara akad mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama yang dapat digunakan sebagai dasar penerimaan dana dari pihak lain.
Prinsip larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan syariah yang mempengaruhi cara bank syariah menerima dan mengelola pinjaman. Setiap pinjaman yang diterima oleh bank syariah harus bebas dari unsur riba, yang berarti tidak boleh ada kewajiban pembayaran bunga tetap yang tidak terkait dengan hasil usaha (Rahmanti, 2019). Selain covenant finansial dan operasional, pinjaman syariah juga memiliki covenant syariah yang mengharuskan peminjam untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan usahanya (Wadhan, 2013).

5.11 Pinjaman Subordinasi
Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang memiliki prioritas pembayaran di bawah kewajiban senior dalam hal terjadi likuidasi atau kebangkrutan. Dalam konteks perbankan syariah, pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai komponen modal pelengkap (Tier 2) yang memperkuat struktur permodalan bank. Pinjaman subordinasi syariah harus didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, atau qardh (Wadhan, 2013).
Konversi pinjaman subordinasi menjadi setoran modal memiliki dampak signifikan terhadap struktur modal bank syariah. Konversi ini akan meningkatkan modal inti bank dan mengurangi kewajiban, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR) bank (Wadhan, 2013).

6. Penyajian Kewajiban Dalam Laporan Keuangan Syariah
6.1 Struktur Neraca Lembaga Keuangan Syariah
Format neraca bank syariah diatur dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan pedoman standar akuntansi keuangan syariah (PSAK) dan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI) (Ilyas, 2016).
Laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana qardh al-hasan, dan laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah (Wadhan, 2013) mencerminkan kompleksitas pelaporan keuangan syariah yang lebih komprehensif dibandingkan pelaporan keuangan konvensional.
Kewajiban dalam neraca bank syariah disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya, mulai dari kewajiban yang paling likuid (kewajiban segera) hingga kewajiban jangka panjang (pinjaman subordinasi). Bank menyajikan posisi aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan akun dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya (Puri et al., 2023).

6.2 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas laporan keuangan (CaLK) merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan tentang pos-pos yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi. CaLK mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan lain atas penyajian laporan keuangan (Luayyi et al., 2023). Struktur CaLK yang baik harus mencakup gambaran umum entitas, kebijakan akuntansi yang diterapkan, uraian pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan (Astuti & Khotijah, 2022).
Informasi pada CaLK wajib berkaitan dengan pos-pos yang ada pada neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan (Astuti & Khotijah, 2022). Analisis gap likuiditas merupakan alat penting dalam manajemen risiko likuiditas bank syariah yang membandingkan aset dan kewajiban berdasarkan jatuh temponya untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian (mismatch) antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Informasi tentang likuiditas aktiva atau tanggal termin pembayaran kewajiban harus diungkapkan dalam CaLK (Meiliana et al., 2023).

7. Manajemen Risiko Dan Pengawasan Kewajiban Syariah
7.1 Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul ketika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pihak ketiga pada saat jatuh tempo. Kebangkrutan perbankan adalah kondisi di mana bank tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak lain, seperti nasabah, kreditur, atau regulator (Puri et al., 2023). Risiko likuiditas dari sisi kewajiban dapat timbul dari penarikan dana nasabah secara besar-besaran (bank run), ketidakmampuan bank untuk memperbarui pinjaman yang jatuh tempo, atau ketidaksesuaian antara jatuh tempo aset dan kewajiban.

7.2 Risiko Kepatuhan Syariah
Risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang timbul ketika produk atau transaksi bank syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif (Rahmanti, 2019). Risiko ini dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk ketidaksesuaian akad, penggunaan instrumen yang mengandung unsur riba atau gharar, dan kegagalan dalam memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI.
Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS bertugas untuk menelaah akad-akad yang digunakan dalam produk dan transaksi bank, memberikan opini syariah, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada pemangku kepentingan. Kinerja regulator dan pengawas syariah (MUI, DSN, DPS, BI, OJK) yang belum optimal menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Firdaus et al., 2021).

7.3 Audit Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah
Audit atas kewajiban lembaga keuangan syariah mencakup pengujian substantif dan analitis atas akun-akun kewajiban. Auditor harus memastikan bahwa kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan telah diakui, diukur, dan diungkapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Selain itu, auditor juga harus mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam melakukan audit atas kewajiban bank syariah (Wadhan, 2013).
DPS memiliki peran penting dalam menelaah akad-akad yang menjadi dasar kewajiban bank syariah. DPS harus memastikan bahwa setiap akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Hasil penelaahan DPS harus dilaporkan dalam laporan tahunan bank syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (Wadhan, 2013).

8. Isu Terkini Dan Perkembangan Akuntansi Kewajiban Syariah
8.1 Konvergensi Standar Akuntansi Syariah Internasional
8.1.1 Perkembangan Standar AAOIFI
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan organisasi internasional yang menetapkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam. AAOIFI didirikan di Bahrain pada tanggal 27 Maret 1991 (Sayid et al., 2024). Standar AAOIFI merupakan standar akuntansi syariah internasional yang berfungsi untuk penyeragaman perlakuan akuntansi entitas syariah global (Dzakiyuddin, 2019).
Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syariah, sosial, dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan (Rahmanti, 2019). Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan pengungkapan analisis laporan keuangan berkaitan sumber dana zakat dan penggunaannya, laporan responsibilitas sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia (Rahmanti, 2019). Namun, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa bank-bank syariah di beberapa negara belum melaksanakan praktik akuntansi serta pelaporan yang sesuai standar AAOIFI (Rahmanti, 2019).

8.1.2 Harmonisasi PSAK Syariah dengan Standar IFSB
Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan badan internasional yang menetapkan standar kehati-hatian dan pengawasan untuk industri keuangan syariah. Harmonisasi antara PSAK Syariah Indonesia dengan standar IFSB merupakan upaya untuk meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah Indonesia di tingkat internasional (Wadhan, 2013). Pembentukan PSAK syariah berkiblat pada salah satu organisasi Islam di Timur Tengah yaitu Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI) (Dzakiyuddin, 2019).

8.2 Digitalisasi dan Fintech Syariah
Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah menimbulkan berbagai jenis kewajiban baru yang belum sepenuhnya diatur dalam standar akuntansi yang ada. Financial Technology dalam era digital menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bank syariah sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (Firdaus et al., 2021). Kewajiban yang timbul dari produk fintech syariah mencakup kewajiban kepada pengguna platform, kewajiban kepada mitra bisnis, dan kewajiban regulasi yang terkait dengan operasional fintech.
Penggunaan IFR (Internet Financial Reporting) dalam financial technology pada bank syariah akan memberikan kemudahan dan keuntungan intangible; dalam kaitannya dengan Signalling Theory, pengungkapan laporan keuangan suatu entitas melalui internet dapat meningkatkan kualitas kepercayaan pengguna laporan keuangan (Firdaus et al., 2021).

8.3 Sukuk dan Instrumen Keuangan Syariah Baru
Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang semakin populer sebagai alternatif obligasi konvensional. Perlakuan SUKUK di Indonesia yang diatur dalam PSAK 110 sudah mengakomodir kebutuhan penerbit sukuk dan pengguna sukuk (Hadmoko et al., 2020). Sukuk Negara diakui ketika kewajiban timbul, yaitu pada saat transaksi penjualan (Wardhani, 2022).
Salah satu isu kontroversial dalam akuntansi sukuk adalah apakah sukuk harus diklasifikasikan sebagai kewajiban atau ekuitas dalam laporan keuangan penerbit. Klasifikasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap rasio keuangan dan struktur modal penerbit sukuk. Perlakuan sukuk tidak diatur dalam PSAK syariah menjadi PR dari pemerintah bila ingin mengembangkan pembiayaan berbasis syariah (Hadmoko et al., 2020), meskipun kemudian PSAK 110 telah diterbitkan untuk mengatur hal ini.

8.4 Integrasi Pelaporan ESG dalam Kewajiban Syariah
Pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) semakin menjadi perhatian dalam konteks lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Kewajiban lingkungan dan sosial dalam kerangka maqashid syariah merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaporan kewajiban lembaga keuangan syariah (Habibah, 2020).
Maqashid syariah memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami kewajiban lembaga keuangan syariah tidak hanya dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan. Tanpa maqashid syariah, kegiatan yang dilakukan oleh entitas syariah akan kaku dan statis, sehingga dapat mengakibatkan lembaga perbankan dan keuangan syariah menjadi sulit berkembang (Habibah, 2020).

9. Studi Kasus
9.1 Penyajian Kewajiban Bank Syariah Nasional
Sebagai ilustrasi praktis, Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 (Maryadi et al., 2023). Laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia menyajikan berbagai jenis kewajiban yang mencerminkan kompleksitas operasional perbankan syariah.
Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Muamalat Indonesia terdiri dari komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, dan catatan atas laporan keuangan (Triana, 2019). Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 102 Akuntansi Murabahah, PSAK 104 Akuntansi Istishna, PSAK No. 105 Akuntansi Mudharabah, PSAK No. 106 Akuntansi Musyarakah, PSAK No. 107 Akuntansi Ijarah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Hasibuan, 2020).

9.2 Kasus Salam pada Komoditas Pertanian
Dalam transaksi salam pada komoditas pertanian, bank syariah bertindak sebagai pembeli yang membayar harga barang di muka kepada petani sebagai penjual. Petani kemudian berkewajiban untuk menyerahkan komoditas yang telah dipesan pada waktu panen. Dalam penyajian akuntansi, pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam, sementara penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam (Wadhan, 2013).

10. Kesimpulan
Akuntansi syariah untuk kewajiban (liabilitas) merupakan bidang yang kompleks dan terus berkembang, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, regulasi yang berlaku, dan praktik terbaik dalam industri perbankan syariah. Akuntansi syariah di Indonesia, dari semenjak tahun kemunculannya yaitu seiring dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sampai dengan peristiwa dilahirkannya pernyataan standar akuntansi syariah (PSAKS) terakhir yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2016, telah mengalami perkembangan yang cepat dalam mengadopsi setiap perubahan dalam lingkungan bisnis syariah yang dihadapi masyarakat Indonesia (Pengembangan Teori Akuntansi Syariah Di Indonesia, 2018).
Pengetahuan dan pemahaman tentang teori akuntansi syariah akan mendorong perkembangan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah (Sayid et al., 2024). Dengan demikian, pengembangan akuntansi kewajiban syariah yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan kontribusi penting bagi kemajuan industri keuangan syariah di Indonesia dan dunia.
Standar yang berupa PSAK syariah dinilai belum sepenuhnya syar'i dan implementatif (Rahmanti, 2019), sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan standar akuntansi syariah agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi para akademisi, praktisi, dan regulator untuk bersama-sama mengembangkan sistem akuntansi syariah yang lebih baik dan lebih sesuai dengan maqashid syariah.

Daftar Pustaka
AC, A. M. (2014). Akuntansi syariah: Pendekatan normatif, historis dan aplikatif. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(1), 59–75. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.366
Aprilia, A. S., & Pravitasari, D. (2022). Penerapan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah pada Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar. Oikonomika Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2(2), 43–56. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i2.125
Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pencatatan provisi pada otoritas penjamin simpanan. Jurnal Revenue Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.33
Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Jurnal Multidisiplin Madani, 2(2), 737–746. https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.429
Ayumiati, A. (2018). Akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan (Studi pada Baitulmal Kota Langsa). Ekobis Syariah, 2(2), 35. https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10105
Batubara, Z. (2019). Akuntansi dalam pandangan Islam. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah), 3(1), 66–77. https://doi.org/10.46367/jas.v3i1.163
Budiman, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Journal of Law Administration and Social Science, 1(2), 73–83. https://doi.org/10.54957/jolas.v1i2.100
Dzakiyuddin, A. (2019). Determinasi pengungkapan syariah terhadap standar AAOIFI: Studi terhadap daftar efek syariah di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 135. https://doi.org/10.30595/jhes.v2i2.5257
Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). Analisis penerapan akuntansi pembiayaan ijarah berdasarkan PSAK Nomor 107 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 71. https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815
Firdaus, F., Febiola, A., & Faiqoh, S. (2021). Ketegasan regulasi laporan ketaatan syariah dalam optimalisasi financial technology lembaga keuangan syariah. Perisai Islamic Banking and Finance Journal, 1(3), 227–272. https://doi.org/10.21070/perisai.v1i3.1173
Habibah, M. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam merumuskan tujuan laporan keuangan bank syariah. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 3(2), 177. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i2.8414
Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan investasi sukuk di Indonesia: Sebuah kajian akuntansi dan regulasi. Account, 7(2). https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547
Hasibuan, H. T. (2020). Analisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 pada pembiayaan mudharabah. E-Jurnal Akuntansi, 30(12), 3199. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p16
Hutapea, A. S. M. P., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). Penerapan PSAK 46 pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Akuntansiku, 1(3), 169–179. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.262
Ilyas, R. (2016). Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Asy Syar Iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 1(1), 19–41. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.603
Luayyi, S., Leonita, B., & A., P. N. (2023). Analisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 (Revisi 2016). Research Journal of Accounting and Business Management, 7(2), 190. https://doi.org/10.31293/rjabm.v7i2.7345
Lubis, A. T., & Zaki, M. (2022). Pencatatan akuntansi transaksi pembiayaan murabahah. Istikhlaf Jurnal Ekonomi Perbankan Dan Manajemen Syariah, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.417
Maryadi, D., Kha, M., & Khotimah, U. K. (2023). Prinsip adil dan kemaslahatan pada bagi hasil akad mudharabah di bank syariah. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(07), 2499–2520. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1066
Meiliana, I., Fauzan, S., Zulov, W., & Yanti, F. (2023). Analisis implementasi PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Studi kasus di Rumah Sakit Umum Aminah Blitar). Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi, 9(1), 2319–2326. https://doi.org/10.33197/jabe.vol9.iss1.2023.1486
Nurcholis, A., & Abdani, F. (2022). Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan qardhul hasan pada bank wakaf mikro. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 8(2), 256–265. https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.73
Pengembangan teori akuntansi syariah di Indonesia. (2018). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9007
Permata, F. E., & Wartoyo, W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1687
Puri, P. A., Pamungkas, G., Nurhasanah, S., & Farikhi, A. (2023). Analisis probabilitas kebangkrutan bank umum swasta nasional di masa pandemi. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3534–3547. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5150
Putri, M. A., Hapipah, S., & Rohmat, S. (2021). Analisis sistem pembiayaan akad qardhul hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan, 5(2), 165–183. https://doi.org/10.37726/ee.v5i2.131
Putri, M., Setiawan, I., & Wardiyah, M. L. (2023). Pengaruh pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK Nomor 105 terhadap laba bersih di Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2020. I-Economics a Research Journal on Islamic Economics, 8(2), 135–151. https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.12868
Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. Going Concern Jurnal Riset Akuntansi, 14(1). https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20905.2018
Rahmanti, V. N. (2019). Mengapa perbankan syariah masih disamakan dengan perbankan konvensional? Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi Islam, 1(1), 62–74. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74
Rosmanidar, E., & Prayogo, Y. (2022). Problematika penerapan accrual accounting pada lembaga keuangan syariah. Iltizam Journal of Sharia Economic Research, 6(2), 225–240. https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i2.1526
Sabil, S., Qadaruddin, M., & Lestiningsih, A. S. (2018). Pengaruh penerapan PSAK konvergensi IFRS terhadap laporan keuangan. Jurnal Sikap (Sistem Informasi Keuangan Auditing Dan Perpajakan), 3(1), 74–86. https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.93
Sayid, S. A., Rini, S., & Asiyah, B. N. (2024). Akuntansi syariah: Konsep, perkembangan, persamaan dasar dan landasan hukum. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 3(1), 11–20. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v3i1.1724
Sinaga, M. H., & Tarigan, W. J. (2021). Implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan Permen KUKM RI No. 13/PER/M.KUKM/IX/2015. Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE), 11(2), 211. https://doi.org/10.24036/011151730
Sukmana, E. T. (2017). Penerapan dasar akrual pada akuntansi lembaga keuangan syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 9(2). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.2237
Sulistiani, D. (2020). Akuntansi pesantren sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam penyusunan laporan keuangan pesantren. Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1), 31. https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198
Suwardi, S. (2024). Kualitas publikasi laporan keuangan perguruan tinggi swasta terhadap kepatuhan kewajiban pajak penghasilan badan. Wahana Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi, 24(1), 12–32. https://doi.org/10.35591/wahana.v1i24.292
Triana, L. (2019). Pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada bank syariah (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang). Banque Syar'i Jurnal Ilmiah Perbankan Syari'ah, 3(1), 01. https://doi.org/10.32678/bs.v3i1.1912
Utami, D. A., & Anwar, Moch. K. (2020). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 di Inisiatif Zakat Indonesia. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 3(2), 175–186. https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p175-186
Wadhan, W. (2013). Penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK Nomor 59 dan PAPSI di PTAI. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 310–329. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.314
Wardhani, D. D. W. (2022). Perlunya standar akuntansi keuangan pemerintah atas sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2608. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763
Widiana, W. (2017). Analisa perkembangan peraturan dan penerapan akuntansi syariah di Indonesia. Law and Justice, 2(1), 35–43. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4335
Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis penggunaan metode pencatatan cash basis dan accrual basis pada transaksi-transaksi di bank syariah. Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, 9(1). https://doi.org/10.24235/amwal.v9i1.1371

di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar