Isi formulir ini bagi Anda yang ingin menerbitkan buku di Kami |
Informasi mengenai biaya penerbitan ISBN resmi terdaftar di Perpusnas dan Internasional (mulai harga Rp300.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin mengkonversi karya ilmiah menjadi sebuah buku referensi/monograf ber-ISBN (mulai harga Rp500.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin membuat HaKI di Kami (mulai harga Rp350.000,-) |
Informasi untuk Anda yang ingin buku terbitannya terindeks di Google Books sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp100.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel ilmiah (Jurnal, Buku, Skripsi, Tesis, & Disertasi dll), dan ingin ditambah sitasinya sehingga H-Index Google Scholar Anda naik (mulai harga Rp20.000,-) |
Informasi untuk Anda yang memiliki artikel bebas, opini, catatan akademik/kuliah, Skripsi, Tesis, Disertasi dll, dan ingin terindeks Google Scholar secara otomatis (tidak manual) sehingga mudah di-sitasi dan dibaca secara global (mulai harga Rp50.000,-) |
Hubungi narahubung Kami untuk pembelian buku-buku terbitan Kami |
Abstract
The Islamic financial industry in Indonesia, including Islamic insurance (takaful), Islamic pension funds, and sharia-based social security, continues to experience significant development. As the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has enormous potential to develop a comprehensive Islamic financial ecosystem. This article comprehensively discusses the strategy for developing Islamic insurance through product diversification and market deepening of Islamic social security, covering six main pillars: (a) risk-based screening for Islamic investments for BPJS, Islamic insurance, and Islamic pension funds; (b) development of low-risk structured products as Islamic investment instruments; (c) development of Islamic pension fund business models; (d) issuance of collaborative products with the social finance sector (BWI and BAZNAS); (e) development of ZISWAF-based Islamic disaster insurance business models; and (f) encouraging the conversion of conventional insurance companies into Islamic insurance companies. The results of the study show that the six strategy pillars complement each other and form a comprehensive Islamic social security ecosystem. The success of implementing this strategy requires close coordination between various stakeholders, including OJK as regulator, DSN-MUI as fatwa authority, BPJS as social security organizer, Islamic insurance companies, Islamic pension funds, BWI, BAZNAS, as well as educational and research institutions.
Keywords: Islamic insurance, product diversification, Islamic social security, ZISWAF, sharia screening, pension fund
Abstrak
Industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan jaminan sosial berbasis syariah, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif. Artikel ini membahas secara komprehensif strategi pengembangan asuransi syariah melalui diversifikasi produk dan pendalaman pasar jaminan sosial syariah, yang mencakup enam pilar utama: (a) screening berbasis risiko untuk investasi syariah bagi BPJS, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah; (b) pengembangan structured product rendah risiko sebagai instrumen investasi syariah; (c) pengembangan model bisnis dana pensiun syariah; (d) penerbitan produk kolaborasi dengan sektor keuangan sosial (BWI dan BAZNAS); (e) pengembangan model bisnis asuransi syariah bencana berbasis ZISWAF; dan (f) mendorong konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keenam pilar strategi tersebut saling melengkapi dan membentuk ekosistem jaminan sosial syariah yang komprehensif. Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK sebagai regulator, DSN-MUI sebagai otoritas fatwa, BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun syariah, BWI, BAZNAS, serta lembaga pendidikan dan penelitian.
Kata Kunci: asuransi syariah, diversifikasi produk, jaminan sosial syariah, ZISWAF, screening syariah, dana pensiun
1. Pendahuluan
Industri keuangan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan jaminan sosial berbasis syariah, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang komprehensif (Hakim, 2021). Lembaga keuangan non-bank (LKNB) syariah, yang mencakup asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, memainkan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Faza & Wibowo, 2019). Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan instrumen investasi syariah, model bisnis yang belum optimal, hingga rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah di masyarakat (Ilmi, 2024).
Artikel ini membahas secara komprehensif strategi pengembangan asuransi syariah melalui diversifikasi produk dan pendalaman pasar jaminan sosial syariah, yang mencakup enam pilar utama: (a) screening berbasis risiko untuk investasi syariah bagi BPJS, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah; (b) pengembangan structured product rendah risiko sebagai instrumen investasi syariah; (c) pengembangan model bisnis dana pensiun syariah; (d) penerbitan produk kolaborasi dengan sektor keuangan sosial (BWI dan BAZNAS); (e) pengembangan model bisnis asuransi syariah bencana berbasis ZISWAF; dan (f) mendorong konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah.
2. Pembahasan
2.1 Screening Berbasis Risiko untuk Investasi Syariah bagi BPJS, Asuransi Syariah, dan Dana Pensiun Syariah
2.1.1 Urgensi Screening Investasi Syariah
Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan dana jaminan sosial syariah adalah memastikan bahwa seluruh portofolio investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini melarang unsur riba (bunga), spekulasi yang berlebihan, investasi pada bisnis yang dilarang dalam Islam (seperti alkohol atau perjudian), dan mengedepankan transparansi serta keadilan dalam investasi (Isepputri et al., 2024). Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 79% dana jaminan sosial ketenagakerjaan diinvestasikan pada aset di luar syariah, yang berarti di dalam investasi tersebut masih terdapat unsur gharar, maisir, dan riba (Ilmi, 2024). Kondisi ini menegaskan urgensi pengembangan skema screening berbasis risiko yang komprehensif.
Screening syariah dalam investasi pada dasarnya menggunakan dua indikator utama, yaitu core of business (inti bisnis) dan financial ratio (rasio keuangan) (Totok, 2023). Pendekatan ini memastikan bahwa tidak hanya objek investasi yang halal, tetapi juga proses dan mekanisme pengelolaan investasi tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, talaqqī al-rukbān, ghabn, ḍarar, rishwah, maksiat, dan ẓulm (Totok, 2023). Dalam investasi syariah, terdapat aturan mengenai akad apa saja yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi (Totok, 2023).
2.1.2 Riset Pengembangan Metode Screening Portofolio Investasi
Pengembangan metode screening portofolio investasi bagi BPJS, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah memerlukan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti empiris. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyatakan bahwa instrumen investasi jangka panjang dalam negeri yang sesuai dengan prinsip syariah untuk menempatkan dana pensiun masih terbatas (Ilmi, 2024). Oleh karena itu, riset yang mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan metode screening yang tidak hanya memenuhi persyaratan syariah, tetapi juga mampu mengoptimalkan return investasi.
Dalam konteks dana pensiun syariah, beberapa jenis portofolio instrumen investasi syariah yang sudah tersedia antara lain: Deposito Mudharabah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, dan Obligasi Syariah (Cahyono & Yazid, 2022). Penerapan syariah dalam lembaga dana pensiun sangat dimungkinkan, yaitu menggunakan skema yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang Islam, yaitu unsur maysir, gharar, riba, ryswah, dan bathil, sehingga dana yang terkumpul dari iuran yang dibayar oleh peserta harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang dibenarkan secara syariah, misalnya diinvestasikan pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni efek perusahaan yang sudah terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) (Cahyono & Yazid, 2022).
Penelitian mengenai optimasi alokasi dana JHT syariah menunjukkan bahwa portofolio dengan alokasi tertentu untuk aset global memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) yang lebih tinggi secara tahunan dibandingkan dengan portofolio yang terbatas hanya pada aset domestik, sementara risiko sistemik secara tahunan dari portofolio global lebih rendah dibanding portofolio domestik (Ilmi, 2024). Hasil ini mengindikasikan bahwa pengelolaan investasi dalam dana JHT syariah dapat dioptimalkan jika pembatasan penempatan pada pasar keuangan syariah domestik direlaksasi (Ilmi, 2024).
Untuk asuransi syariah, instrumen investasi yang digunakan mencakup deposito mudharabah, obligasi syariah, reksa dana, pembiayaan murabahah, dan saham JII (Sawitri, 2017). Prinsip dan landasan secara syar'i investasi yang perlu diperhatikan oleh pelaku bisnis asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah (mudharib) yang dipercayakan oleh pemilik dana (shahibul maal) harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat persetujuan secara syar'i dari dewan pengawas syariah terhadap dana yang telah berhasil dihimpun dari premi peserta (Sawitri, 2017).
2.1.3 Implementasi Skema Screening
Implementasi skema screening berbasis risiko untuk investasi syariah memerlukan kerangka regulasi yang kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas memiliki peran sentral dalam hal ini. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (Salam & Irsyad, 2020). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengawasan yang dilakukan OJK sejatinya merupakan implementasi dari fungsi lembaga hisbah yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang berfungsi mengawasi tatanan kehidupan berekonomi dengan cara memberikan aturan hukum yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam (Pamungkas & Zulfikar, 2021).
Implementasi screening juga harus mempertimbangkan aspek manajemen risiko yang komprehensif. Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan syariah, manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha, dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah (Usanti, 2015). Prinsip kehati-hatian (prudential principles) menjadi fondasi utama dalam implementasi screening investasi syariah, mengingat bahwa lembaga keuangan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan mitra nasabah (Usanti, 2015).
2.2 Structured Product Rendah Risiko sebagai Instrumen Investasi Syariah
2.2.1 Kebutuhan Instrumen Investasi Syariah Baru yang Rendah Risiko
Keterbatasan instrumen investasi syariah yang tersedia di pasar domestik menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan dana pensiun syariah dan asuransi syariah di Indonesia. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan bahwa layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan akan membutuhkan instrumen investasi syariah yang besar, dan dengan keterbatasan instrumen investasi syariah dalam negeri saat ini, diperlukan penciptaan ketersediaan instrumen dengan kapasitas yang besar agar peserta dapat terlayani dengan baik (Ilmi, 2024). Lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor, di antaranya keterbatasan regulasi, instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah (Cahyono & Yazid, 2022).
Dalam konteks investasi syariah, terdapat dua jenis risiko investasi yang perlu diperhatikan: investasi berisiko rendah (investasi yang dianggap aman karena tingkat melencengnya penerimaan return yang relatif rendah) dan investasi berisiko tinggi. Untuk lembaga-lembaga seperti BPJS, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah yang memiliki kewajiban jangka panjang kepada peserta, instrumen investasi rendah risiko menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan pembayaran manfaat.
2.2.2 Kajian Penyusunan Skema Instrumen Investasi Syariah Rendah Risiko
Salah satu instrumen yang telah terbukti efektif sebagai investasi syariah rendah risiko adalah sukuk. Sukuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penempatan dana oleh perusahaan-perusahaan mutual fund, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya dari negara-negara Eropa dan Asia sebagai bagian dari strategi diversifikasi yang merupakan investor konvensional (Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan BUMN, 2017). Penelitian mengenai model pembiayaan infrastruktur melalui perusahaan dana pensiun dengan instrumen sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN menawarkan model pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui penerbitan sukuk yang disesuaikan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis infrastrukturnya, yaitu dengan akad Musyarakah Muqtanaqishah (MMQ), Ijarah, Mudharabah, Murabahah, dan Istishna oleh perusahaan BUMN kemudian menawarkan sukuk tersebut kepada perusahaan dana pensiun (Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan BUMN, 2017).
Reksa dana syariah juga merupakan instrumen investasi yang penting. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariah Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat (Suryaningsih, 2019). Pengaturan reksa dana syariah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (Suryaningsih, 2019).
Dalam konteks optimasi portofolio, penelitian menunjukkan bahwa untuk asuransi syariah, jenis investasi yang optimal mencakup deposito mudharabah dan obligasi syariah (Sawitri, 2017). Pendekatan linear programming dapat digunakan untuk memaksimalkan return dan mengembangkan batasan-batasan yang sesuai, sehingga menghasilkan portofolio yang optimal (Sawitri, 2017).
2.2.3 Implementasi Instrumen Investasi Syariah Rendah Risiko
Implementasi instrumen investasi syariah rendah risiko memerlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK, DSN-MUI, BPJS, perusahaan asuransi syariah, dan dana pensiun syariah. Hal ini sejalan dengan fungsi OJK dalam hal menumbuhkan peran dari industri keuangan syariah, dalam hal ini yaitu lembaga dana pensiun yang berperan aktif dalam investasi sukuk (Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan BUMN, 2017). Selain itu, perkembangan pasar modal syariah yang terus meningkat memberikan peluang yang semakin besar bagi pengembangan instrumen investasi syariah baru.
Permasalahan yang perlu diatasi dalam pengembangan instrumen investasi syariah mencakup sistem ekonomi yang belum menunjang, kurangnya pengetahuan produk investasi di pasar modal syariah, persepsi masyarakat yang kurang memadai karena kurangnya literasi, trust issues terhadap produk syariah, dan minimnya regulasi (Jayengsari et al., 2021). Strategi pengembangan pasar modal syariah yang komprehensif, termasuk edukasi publik dan penguatan regulasi, menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi instrumen investasi syariah rendah risiko (Jayengsari et al., 2021).
2.3 Pengembangan Model Bisnis Dana Pensiun Syariah
2.3.1 Analisis Pasar Model Bisnis Dana Pensiun Syariah
Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur yang dilarang syariat Islam, seperti riba, risywah, gharar, maisir, dan batil (Norman & Pahlawati, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) (Norman & Pahlawati, 2021). Dana pensiun syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial di masa pensiun sekaligus memastikan bahwa semua aktivitas keuangan yang terkait dengan dana tersebut sesuai dengan etika Islam (Isepputri et al., 2024).
Analisis pasar mengenai model bisnis dana pensiun syariah yang sudah berjalan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah peserta dalam dana pensiun syariah terjadi karena masyarakat Indonesia tertarik menggunakan produk keuangan syariah (Isepputri et al., 2024). Di sisi lain, pegawai perusahaan swasta dan mandiri yang jumlahnya sangat banyak bisa menjadi target pasar program dana pensiun syariah, dan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah akan berpengaruh pada sumber daya insani untuk dana pensiun syariah (Norman & Pahlawati, 2021). Munculnya rasa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga keuangan syariah yang terus berkembang juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan peserta dana pensiun syariah (Sari & Nasution, 2022).
Kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa lembaga dana pensiun syariah selama pandemi Covid-19 lebih baik daripada sebelum pandemi Covid-19 ditinjau dari rasio ROA dalam pengelolaan aset, karena adanya penambahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang melanjutkan penjualan paket investasi syariah dan penambahan Unit Syariah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Mustafidah & Fauzi, 2023). Selain itu, lembaga dana pensiun syariah selama pandemi Covid-19 juga lebih baik ditinjau dari rasio ROI, karena adanya peningkatan investasi secara syariah yang membuat hasil investasi meningkat (Mustafidah & Fauzi, 2023).
Penelitian mengenai determinan kinerja keuangan dalam mempengaruhi inklusivitas peserta dana pensiun syariah menunjukkan bahwa Rasio Investasi terhadap Aset (RITA) berpengaruh positif terhadap inklusi dana pensiun syariah, dan liabilitas berpengaruh positif terhadap inklusi dana pensiun syariah (Fithri, 2024). Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan model bisnis dana pensiun syariah yang lebih inklusif.
2.3.2 Pengembangan dan Pembaruan Model Bisnis Dana Pensiun Syariah
Dalam konteks pengembangan dana pensiun syariah, dibutuhkan tindakan-tindakan penting yang harus diambil untuk memperkuat kelembagaannya. Tindakan yang paling mendasar adalah menegakkan Good Islamic Pension Fund Governance (GIPFG). Tanpa GIPFG yang efektif, kecil kemungkinan untuk memperkuat dana pensiun syariah dan memungkinkan mereka untuk berekspansi secara cepat serta menjalankan perannya secara efektif (Mahmud, 2023).
Strategi pemasaran yang efektif juga menjadi komponen penting dalam pengembangan model bisnis dana pensiun syariah. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas nasabah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh DPLK Syariah Muamalat untuk memasarkan produk dana pensiun syariah menggunakan tiga langkah, yaitu dimulai dari segmentasi pasar untuk nantinya digunakan untuk menetapkan sasaran pasar kemudian menentukan pasar (Isepputri et al., 2024). Sebagai usaha untuk menguatkan keuangan syariah dengan dana pensiun syariah, langkah-langkah tersebut harus dilakukan agar dana pensiun dapat berjalan secara efektif dan lebih kompetitif (Isepputri et al., 2024).
Perbedaan antara dana pensiun syariah dengan konvensional mencakup beberapa hal pokok: dana pensiun syariah menggunakan akad yang sesuai dengan jenis kegiatan, memiliki badan yang mengawasi kegiatan transaksinya yaitu Dewan Syariah, dan apabila anggota dana pensiun terlambat menyetor iuran pensiunnya maka akan dikenakan sanksi, namun denda tersebut akan diperuntukkan pada aktivitas sosial sehingga ada poin saling membantu antarsesama (atta'aun) (Sari & Nasution, 2022). Keunggulan-keunggulan ini perlu dikomunikasikan secara efektif kepada calon peserta sebagai bagian dari strategi pengembangan model bisnis.
Pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah dan takut melanggar ajaran Islam (Nurmayantri & Suseno, 2023). Oleh karena itu, pengembangan model bisnis dana pensiun syariah harus mempertimbangkan aspek-aspek nilai Islam yang menjadi daya tarik utama bagi segmen pasar yang religius.
2.4 Penerbitan Produk Kolaborasi dengan Sektor Keuangan Sosial (BWI dan BAZNAS)
2.4.1 Kajian Skema Pendanaan Jaminan Sosial Syariah dengan BWI dan BAZNAS
Kolaborasi antara lembaga jaminan sosial syariah dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan inovasi strategis yang dapat memperluas cakupan perlindungan sosial berbasis syariah. Dalam perspektif Islam, instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi besar sebagai sumber alternatif pendanaan jaminan sosial yang berbiaya murah. Literasi keuangan syariah yang komprehensif mencakup pengelolaan uang dan harta, wakaf, infak, dana pensiun, dan investasi syariah (Astutik & Widiastuti, 2020).
BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang menjalankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) secara substantif tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena SJSN dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggaranya dibuat untuk kepentingan hak asasi manusia dengan prinsip gotong-royong antarpeserta, penyelenggaraan dengan konsep nirlaba, hasil investasi sepenuhnya adalah untuk peserta dan dana amanat (Imaniyah, 2019). Prinsip gotong-royong ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan ta'awun (saling tolong-menolong) dan takaful (saling menanggung).
Akad tabarru' dalam asuransi syariah, yang merupakan akad berupa sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma, menjadi landasan konseptual yang kuat untuk mengintegrasikan ZISWAF ke dalam skema jaminan sosial syariah (Ghofur, 2024). Melalui akad tolong-menolong dengan investasi yang risikonya lebih rendah, asuransi syariah dapat menopang perkembangan berbagai segmen masyarakat dan memulihkan perekonomian nasional (Ghofur, 2024).
2.4.2 Infrastruktur ZISWAF sebagai Sumber Alternatif Pendanaan
Pengembangan infrastruktur ZISWAF sebagai sumber alternatif pendanaan jaminan sosial pemerintah dengan biaya murah memerlukan kajian mendalam mengenai mekanisme integrasi yang tepat. Dana yang dikelola lembaga keuangan syariah harus diperuntukkan bagi kepentingan sosial atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam (Hakim, 2021). Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pemanfaatan dana ZISWAF untuk mendukung program jaminan sosial syariah.
Dalam konteks asuransi syariah, terdapat dua akad utama yang relevan: akad tijarah (akad komersial/bisnis) dan akad tabarru' (akad tolong-menolong) (Winarto, 2022). Integrasi ZISWAF ke dalam skema jaminan sosial syariah dapat memanfaatkan akad tabarru' sebagai mekanisme redistribusi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagian bagi hasil untuk operator takaful akan masuk ke dana para pihak, sementara untuk pemilik dana, akan dibagi dalam bentuk dana surplus dan cadangan (Ghofur, 2024).
Pengembangan infrastruktur ZISWAF juga perlu mempertimbangkan aspek tata kelola yang baik. Dalam asuransi syariah, terdapat jaminan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dengan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah (Winarto, 2022). Kerangka regulasi yang serupa perlu dikembangkan untuk produk kolaborasi antara lembaga jaminan sosial syariah dengan BWI dan BAZNAS.
2.4.3 Penerbitan Produk Jaminan Sosial Bersama
Penerbitan produk jaminan sosial bersama antara lembaga jaminan sosial syariah dengan BWI dan BAZNAS merupakan langkah inovatif yang memerlukan persiapan matang. Produk-produk tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan sosial yang komprehensif sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi dan kreasi produk sangat diapresiasi dalam bisnis Islam, dan pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis, dan investasi (Totok, 2023).
2.5 Pengembangan Model Bisnis Asuransi Syariah Bencana Berbasis ZISWAF
2.5.1 Kajian Model Bisnis Asuransi Bencana Berbasis ZISWAF
Indonesia sebagai negara yang rawan bencana memerlukan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengembangan model bisnis asuransi syariah bencana berbasis ZISWAF merupakan inovasi yang menggabungkan mekanisme perlindungan risiko dengan instrumen keuangan sosial Islam. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya adalah shahibul mal, dan pada akhir masa perjanjian, premi yang disepakati dengan akad tijarah dikembalikan beserta bagi hasilnya (Ghofur, 2024).
Prinsip dasar asuransi syariah adalah ta'awanu' ala birr wa al-taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) (Pertama, 2016). Prinsip ini sangat relevan dalam konteks asuransi bencana, di mana solidaritas sosial menjadi fondasi utama. Risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain: peluang terjadinya risiko harus dapat diperkirakan, besarnya kerugian yang timbul oleh risiko harus terukur, risiko atau kerugian tersebut tidak direkayasa, dan risiko atau kerugian tersebut tersebar di semua wilayah (Gayo, 2022).
Permasalahan dalam sebuah perusahaan asuransi dapat dilihat dari kesenjangan antara aset dan kewajiban (ada lebih banyak klaim daripada aset), kondisi ini menyebabkan perusahaan menjadi ilikuid (Winarto, 2022). Oleh karena itu, model bisnis asuransi syariah bencana berbasis ZISWAF harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko yang matang, termasuk strategi keuangan dalam berinvestasi yang memperhitungkan kemungkinan risiko keuangan (Winarto, 2022).
2.5.2 Infrastruktur ZISWAF untuk Asuransi Bencana
Pengembangan infrastruktur ZISWAF sebagai sumber alternatif pendanaan asuransi bencana syariah memerlukan kajian mendalam mengenai mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana. Dalam perspektif ekonomi Islam, tabungan berbasis syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan investasi dalam bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Putri et al., 2024). Tujuan tabungan dalam Islam meliputi kepatuhan syariah, keamanan finansial, dan distribusi kekayaan kepada yang membutuhkan (Putri et al., 2024).
Integrasi ZISWAF ke dalam model bisnis asuransi bencana syariah dapat memanfaatkan mekanisme akad tabarru' yang sudah ada dalam industri asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, akad tabarru' merupakan akad yang berupa sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma (Ghofur, 2024). Mekanisme ini dapat diperluas untuk mencakup kontribusi dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola oleh BAZNAS dan BWI.
2.5.3 Penerbitan Produk Jaminan Sosial Bencana Bersama
Penerbitan produk jaminan sosial bencana bersama antara lembaga asuransi syariah dengan BWI dan BAZNAS memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Produk ini harus dirancang untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat yang terdampak bencana, sekaligus memastikan keberlanjutan finansial program tersebut. Pengembangan produk asuransi syariah yang lebih spesifik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, seperti asuransi untuk perlindungan bisnis, kesehatan, dan aset, merupakan langkah yang perlu dilakukan (Ghofur, 2024).
Dalam konteks ini, peran OJK sebagai regulator sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang diterbitkan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Peraturan OJK yang relevan mencakup POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah (Winarto, 2022).
2.6 Mendorong Konversi Perusahaan Asuransi Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah
2.6.1 Audiensi kepada Stakeholders terkait Kendala Konversi
Konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, terdiri dari 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah, di mana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, dan Asuransi Mubarakah (Nasution & Aslami, 2022).
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemain asuransi syariah masih beroperasi sebagai unit usaha syariah dari perusahaan asuransi konvensional, bukan sebagai perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri. Perusahaan-perusahaan asuransi konvensional yang memiliki keterkaitan bisnis dengan bank dituntut untuk masuk ke dalam bisnis syariah, khususnya asuransi kerugian, baik dengan mendirikan perusahaan asuransi kerugian secara terpisah atau mendirikan divisi syariah (Pertama, 2016). Audiensi kepada stakeholders terkait kendala melakukan konversi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, baik dari sisi regulasi, operasional, maupun finansial.
Peningkatan aspek kepatuhan syariah dapat membantu bisnis keuangan syariah tumbuh lebih cepat (Husna et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kendala konversi dari perspektif perusahaan asuransi konvensional menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif.
2.6.2 Penyusunan Strategi untuk Mendorong Konversi
Penyusunan strategi untuk mendorong konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek regulasi, pasar, dan operasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia (Nasution & Aslami, 2022), namun potensi pasar yang ada masih jauh lebih besar dari yang telah dimanfaatkan.
Strategi konversi harus mempertimbangkan bahwa perusahaan asuransi syariah bukan saja dimiliki oleh orang Islam, namun berbagai perusahaan milik non-Muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah (Nasution & Aslami, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konversi tidak harus dilakukan secara penuh sekaligus, tetapi dapat dilakukan secara bertahap melalui pembentukan unit usaha syariah terlebih dahulu.
Strategi pemasaran yang efektif juga menjadi komponen penting dalam mendorong konversi. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dari strategi bisnis yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi bisnis, dan dengan adanya strategi pemasaran, implementasi program dalam mencapai tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan rasional. Dalam konteks konversi asuransi syariah, strategi pemasaran yang tepat dapat membantu perusahaan yang baru berkonversi untuk membangun basis nasabah yang kuat.
Segmentasi pasar yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan strategi konversi. Segmentasi pasar adalah proses membagi kelompok nasabah berdasarkan kekuatan, keinginan, dan daya belinya (Isepputri et al., 2024). Dengan memahami segmen pasar yang paling potensial untuk produk asuransi syariah, perusahaan yang berkonversi dapat mengalokasikan sumber daya pemasaran secara lebih efektif.
2.6.3 Implementasi Strategi Konversi
Implementasi strategi konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk regulator, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan. Perkembangan industri asuransi syariah di samping didorong oleh perkembangan sektor perbankan syariah juga didorong oleh perkembangan sektor lembaga keuangan islami non-bank, sukuk pemerintah dan swasta, serta perkembangan institusi islami lainnya (Sawitri, 2017).
Dalam implementasi konversi, perusahaan asuransi perlu memperhatikan aspek tata kelola yang baik (good governance). Prinsip-prinsip syariah mendorong penggunaan tata kelola bisnis atau pemerintahan yang unggul, dan perspektif mikro dan makro dapat digunakan untuk melihat bagaimana sistem syariah diimplementasikan (Khairina & Inayah, 2023). Implementasi tata kelola yang baik dalam perusahaan asuransi syariah mencakup nilai-nilai keadilan, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab (Khairina & Inayah, 2023).
Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang asuransi syariah menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan konversi. Kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis syariah perlu dipenuhi oleh lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program ekonomi Islam (Ardiansyah et al., 2013). Kompetensi yang diperlukan mencakup pengetahuan tentang hukum Islam, fikih muamalah, keterampilan dalam akuntansi dan audit syariah, serta pemahaman mendalam tentang produk dan mekanisme operasional asuransi syariah (Al-Ghifari & Siregar, 2024).
3. Sintesis dan Implikasi Kebijakan
Keenam pilar strategi yang dibahas dalam artikel ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam membangun ekosistem jaminan sosial syariah yang komprehensif di Indonesia. Pengembangan skema screening berbasis risiko yang efektif akan mendukung pengelolaan investasi yang lebih optimal bagi BPJS, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah (Ilmi, 2024). Ketersediaan instrumen investasi syariah rendah risiko yang beragam akan memberikan pilihan yang lebih luas bagi pengelola dana dalam mengoptimalkan portofolio investasi mereka (Model Pembiayaan Infrastruktur Melalui Perusahaan Dana Pensiun Dengan Instrumen Sukuk Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan BUMN, 2017). Pengembangan model bisnis dana pensiun syariah yang inovatif akan meningkatkan daya saing dan inklusivitas program pensiun syariah (Fithri, 2024). Kolaborasi dengan BWI dan BAZNAS akan memperluas sumber pendanaan jaminan sosial syariah dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial (Ghofur, 2024). Pengembangan asuransi bencana berbasis ZISWAF akan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi masyarakat yang rentan terhadap bencana (Winarto, 2022). Dan konversi perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah akan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kompetisi yang sehat dalam industri asuransi syariah (Nasution & Aslami, 2022).
Industri keuangan non-bank (IKNB) syariah terbukti lebih tahan terhadap shock dari pertumbuhan ekonomi dibandingkan IKNB konvensional (Faza & Wibowo, 2019). Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan IKNB syariah yang komprehensif sebagai bagian dari strategi ketahanan ekonomi nasional. Pertumbuhan lembaga simpanan kontraktual seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun memperluas kisaran produk yang tersedia bagi masyarakat dan perusahaan yang memiliki sumber daya untuk diinvestasikan, dan lembaga ini juga menjadi saingan bagi simpanan bank, sehingga memobilisasi dana jangka panjang yang diperlukan untuk pengembangan sektor pasar modal serta pasar obligasi korporasi, keuangan infrastruktur, pasar obligasi hipotik, sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal ventura (Faza & Wibowo, 2019).
Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi keenam pilar strategi ini akan berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor dana pensiun terhadap indeks inklusi keuangan Indonesia masih relatif rendah (Holle & Manilet, 2023), sehingga upaya pengembangan yang komprehensif sangat diperlukan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dari OJK, fatwa yang komprehensif dari DSN-MUI, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, industri jaminan sosial syariah Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
4. Kesimpulan
Strategi diversifikasi produk dan pendalaman pasar jaminan sosial syariah merupakan agenda yang mendesak dan strategis bagi pengembangan industri keuangan syariah Indonesia. Keenam pilar strategi yang dibahas—screening berbasis risiko, structured product rendah risiko, pengembangan model bisnis dana pensiun syariah, kolaborasi dengan BWI dan BAZNAS, asuransi bencana berbasis ZISWAF, dan konversi perusahaan asuransi—saling melengkapi dan membentuk ekosistem jaminan sosial syariah yang komprehensif.
Keberhasilan implementasi strategi ini memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk OJK sebagai regulator (Salam & Irsyad, 2020), DSN-MUI sebagai otoritas fatwa, BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial (Imaniyah, 2019), perusahaan asuransi syariah (Nasution & Aslami, 2022), dana pensiun syariah (Cahyono & Yazid, 2022), BWI, BAZNAS, serta lembaga pendidikan dan penelitian. Dengan pendekatan yang sistematis, berbasis bukti, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, industri jaminan sosial syariah Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu yang terdepan di dunia, sesuai dengan potensi besar yang dimiliki oleh negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ini (Hakim, 2021).
Daftar Pustaka
Al-Ghifari, A. D., & Siregar, S. (2024). Pengawasan rutin oleh praktisi akuntansi terhadap bank berbasis syariah. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(5), 3480–3486. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1551
Ardiansyah, M., Qizam, I., & Setyono, J. (2013). Konstruksi kompetensi profesional sarjana ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(1), 99–122. https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.99-122
Astutik, N., & Widiastuti, A. (2020). Analisis kinerja keuangan dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel intervening. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 8(1), 113. https://doi.org/10.35314/inovbiz.v8i1.1297
Cahyono, J. A. P., & Yazid, M. (2022). Dana pensiun syariah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 1810–1816. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000
Faza, N. I., & Wibowo, M. G. (2019). Kontribusi industri keuangan non-bank (IKNB) konvensional dan syariah terhadap perekonomian Indonesia. At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, 5(2), 261–279. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i2.1879
Fithri, W. D. Z. (2024). Determinan kinerja keuangan dalam mempengaruhi inklusivitas peserta dana pensiun syariah di Indonesia (Periode 2019–2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 547. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11168
Gayo, R. P. (2022). Mengenal investasi dari sudut pandang ekonomi dan hukum. Jurnal PKM Hablum Minannas, 1(2), 47–57. https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.304
Ghofur, U. (2024). Systematic literature review (SLR) peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM. Jurnal Ekonomi Aktual, 3(3), 97–104. https://doi.org/10.53867/jea.v3i3.98
Hakim, A. (2021). Peluang dan tantangan lembaga keuangan syariah Indonesia pada era pasar bebas ASEAN. Jurnal Keislaman, 2(2), 217–237. https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3387
Holle, M. H., & Manilet, A. (2023). Indeks inklusi keuangan Indonesia (analisis kontribusi sektor usaha lembaga keuangan mikro). Investi: Jurnal Investasi Islam, 4(2), 550–569. https://doi.org/10.32806/ivi.v4i2.139
Husna, A., Saputra, J., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Sistem keuangan Islam dan konvensional: Sebuah studi literatur. Jurnal EMT KITA, 6(1), 177–183. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.546
Ilmi, M. (2024). Optimasi alokasi dana JHT syariah: Go broad or stay domestic? Jurnal Jamsostek, 2(2), 92–117. https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.17
Imaniyah, B. (2019). The contract of the Social Security Agency for Employment (BPJS Ketenagakerjaan) in the perspective of sharîa economic law. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 14(1), 124–145. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.2197
Isepputri, Karimah, N., Amalia, R., Shofiana, A., & Abadi, M. T. (2024). Manajemen strategi perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Research and Development Student, 2(1), 72–80. https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.567
Jayengsari, R., Muthmainnah, M., & Hernawati, E. (2021). Strategi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 1(1), 74. https://doi.org/10.35194/ajaki.v1i1.1655
Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi good corporate governance pada bank syariah. Jurnal Ilmu Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan, 3(3), 185–195. https://doi.org/10.55606/jimek.v3i3.2466
Mahmud, M. (2023). Dana pensiun menurut hukum Islam dan hukum positif. Hei Ema: Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 2(1), 83–91. https://doi.org/10.61393/heiema.v2i1.113
Model pembiayaan infrastruktur melalui perusahaan dana pensiun dengan instrumen sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN. (2017). Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 17(2), 132–146. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1796
Mustafidah, W., & Fauzi, A. N. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(1), 22–44. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1911
Nasution, R. U., & Aslami, N. (2022). Strategi dalam manajemen pemasaran. Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management, 2(1), 21–35. https://doi.org/10.47467/manageria.v2i1.859
Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). Manajemen dana pensiun syariah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 3(2), 226–235. https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349
Nurmayantri, I., & Suseno, P. (2023). Pengelolaan dana pensiun dalam perspektif hukum Islam: Indonesia dan Malaysia. Cakrawala: Repositori IMWI, 6(3), 726–739. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.400
Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2(1). https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.9507
Pertama, L. (2016). Pengaruh kinerja karyawan terhadap kualitas pelayanan klaim pada PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Syariah Pekanbaru. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 13(2), 153–172. https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(2).1519
Putri, R. R., Noverita, I. A., Arumandani, S., & Abadi, M. T. (2024). Konsep tabungan dan investasi. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 172–179. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.559
Salam, A., & Irsyad, S. M. (2020). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga muhtasib dalam industri keuangan syariah di Indonesia. JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 9(2), 73. https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(2).73-85
Sari, R. I., & Nasution, M. I. P. (2022). Manajemen dana pensiun berbasis syariah. Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya, 1(3), 166–168. https://doi.org/10.54371/jms.v1i3.213
Sawitri, A. N. (2017). Analisis investasi dalam asuransi syariah di Indonesia terhadap portofolio optimal. Media Ekonomi, 19(2), 30–51. https://doi.org/10.25105/me.v19i2.828
Suryaningsih, B. N. A. D. (2019). Pengaturan reksa dana syariah dalam konstruksi hukum positif di Indonesia. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 17. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1101
Totok, A. P. (2023). Investasi dalam perspektif ekonomi Islam. At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah, 11(01), 47–67. https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.237
Usanti, T. P. (2015). Pengelolaan risiko pembiayaan di bank syariah. Adil: Jurnal Hukum, 3(2), 408. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.63
Winarto, A. J. (2022). Systematic literature review (SLR) peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM di masa pandemi. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(2), 75–85. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i2.24
0 Komentar