02256 - Zona Pengaruh dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Historis

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of "sphere of influence" — defined as a territory in which a major power holds dominant influence over the policies and affairs of other states within it — through the lens of Islamic political science. By synthesizing classical Islamic geopolitical nomenclature, historical practices of Muslim imperial and hegemonic orders, and contemporary dynamics of nation-states and transnational networks, this article identifies three main conceptual equivalents. First, the classical relational model based on territorial status and treaty, particularly dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ, in which a non-Muslim power remains autonomous yet acknowledges Muslim sovereignty. Second, the historical-systemic model drawn from Ottoman and Mughal imperial orders, which operated through power projection, interconnectedness, and frontier autonomy. Third, the modern model in which influence operates through external actor intervention, transnational networks, and institutional-economic mechanisms within the context of postcolonial nation-states. This article argues that the sphere of influence in Islamic political thought is not merely a material fact but a relational status mediated by treaties, norms of justice, and accountability — underscoring its normative dimension that distinguishes Islamic political tradition from purely realist approaches in international relations.
Keywords: sphere of influence, Islamic political science, dār al-ʿahd, Ottoman international system, Mughal hegemony, transnational networks, Islamic geopolitics
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep "zona pengaruh" — didefinisikan sebagai wilayah di mana satu negara besar memiliki pengaruh dominan atas kebijakan dan urusan negara-negara di dalamnya — melalui perspektif ilmu politik Islam. Dengan mensintesiskan nomenklatur geopolitik Islam klasik, praktik historis tatanan imperial dan hegemonik Muslim, serta dinamika kontemporer negara-bangsa dan jejaring transnasional, artikel ini mengidentifikasi tiga padanan konseptual utama. Pertama, model relasional klasik berbasis status wilayah dan perjanjian, khususnya dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ, di mana suatu kekuasaan non-Muslim tetap otonom namun mengakui kedaulatan Muslim. Kedua, model historis-sistemik yang bersumber dari tatanan imperial Utsmani dan Mughal, yang beroperasi melalui proyeksi kekuasaan, keterhubungan, dan otonomi periferi. Ketiga, model modern di mana pengaruh bekerja melalui intervensi aktor eksternal, jejaring transnasional, dan mekanisme institusional-ekonomi dalam konteks negara-bangsa pascakolonial. Artikel ini berargumen bahwa zona pengaruh dalam pemikiran politik Islam bukan sekadar fakta material, melainkan status relasional yang dimediasi oleh perjanjian, norma keadilan, dan akuntabilitas — yang menegaskan dimensi normatifnya sebagai pembeda tradisi politik Islam dari pendekatan realis semata dalam hubungan internasional.
Kata kunci: zona pengaruh, ilmu politik Islam, dār al-ʿahd, sistem internasional Utsmani, hegemoni Mughal, jejaring transnasional, geopolitik Islam
________________________________________
1. Pendahuluan: "Zona Pengaruh" dan Kebutuhan Padanan dalam Ilmu Politik Islam
Dalam kajian politik dan hubungan internasional, "zona pengaruh" dapat dipahami sebagai ruang relasional tempat suatu entitas politik besar mampu memproyeksikan kekuasaan dan/atau membentuk urusan eksternal entitas politik lain — tidak selalu melalui pendudukan langsung, melainkan juga melalui jejaring, institusi, dan konfigurasi otonomi-periferi. Cara memahami pengaruh sebagai kombinasi proyeksi kekuasaan dan keterhubungan lintas-ruang secara eksplisit tampak dalam kajian tentang "sistem internasional Utsmani" yang menekankan proyeksi kekuasaan, keterhubungan (perdagangan, ziarah, diplomasi), dan otonomi politik perbatasan sebagai pilar sistemik (Bhat, 2023). Kerangka yang berdekatan juga hadir melalui konsep hegemoni sebagai bentuk tatanan yang mengoordinasikan praktik-praktik utama (perang, diplomasi, politik-ekonomi) dan membentuk "wilayah" sebagai arena pembentukan tatanan (order-building), sebagaimana ditunjukkan melalui hegemoni Mughal dalam pembentukan Asia Selatan sebagai "region" tatanan (Peña & Davies, 2026).
Namun, ilmu politik Islam memiliki bahasa konseptualnya sendiri untuk membahas "ruang pengaruh" dan relasi lintas-polity, terutama melalui nomenklatur geopolitik Islam yang membedakan kategori-kategori wilayah dan status relasi politiknya (Behera, 2025). Di saat yang sama, sumber-sumber modern tentang "polity Islam" juga menegaskan adanya ketidakpastian model baku negara/pemerintahan Islam dan kecenderungan untuk menilai "keislaman" tatanan politik lebih melalui kepatuhan pada prinsip-prinsip normatif (keadilan, akuntabilitas, dan lain-lain) daripada bentuk institusional tunggal (Kanahara, 2025; Rizvi, 1984). Karena itu, "zona pengaruh" dalam perspektif politik Islam lebih tepat dipaparkan sebagai gabungan: (i) kategori wilayah-relasi dalam nomenklatur geopolitik Islam, (ii) praktik historis tatanan imperial/hegemonik Muslim, dan (iii) dinamika modern (negara-bangsa dan pengaruh eksternal/transnasional) yang mengubah bentuk-bentuk pengaruh lintas-batas (Bhat, 2023; Peña & Davies, 2026).
________________________________________
2. Padanan Konseptual Kunci: Nomenklatur Geopolitik Islam sebagai "Pemetaan" Ruang Pengaruh
2.1. Nomenklatur Dār sebagai Dasar Konseptual "Wilayah Pengaruh"
Salah satu padanan paling langsung untuk "zona pengaruh" — yakni wilayah otonom yang berada dalam pengaruh dominan pihak lain — muncul dalam nomenklatur geopolitik Islam yang dibahas sebagai bagian dari teori hubungan internasional Islam. Dalam pemaparan tersebut, selain dār al-ḥarb dan dār al-Islām/dār al-salām, juga diperkenalkan dār al-ʿahd atau dār al-ṣulḥ, yakni wilayah-wilayah non-Muslim yang mengakui kedaulatan penguasa Islam namun tetap mempertahankan otonomi (Behera, 2025). Deskripsi "mengakui kedaulatan… kendatipun otonom" ini secara substantif sepadan dengan gagasan "zona pengaruh" yang menekankan dominasi/pengaruh tanpa penyerapan penuh dalam struktur administrasi terpusat (Behera, 2025), sekaligus konsisten dengan gambaran sistemik tentang bagaimana pengaruh dapat bekerja melalui struktur "periferi otonom" dalam sistem internasional Utsmani (Bhat, 2023).
Yang penting, pemaparan dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ itu diletakkan dalam konteks aturan perilaku (rule of conduct) relasi penguasa Muslim dengan wilayah musuh atau dengan kekuasaan lain yang memiliki perjanjian non-agresi (Behera, 2025). Hal ini menegaskan bahwa dalam tradisi politik Islam, "zona pengaruh" dapat dipahami bukan hanya sebagai fakta material, tetapi sebagai status relasional yang dimediasi oleh perjanjian/komitmen politik (Behera, 2025) — sebuah titik temu dengan cara hegemoni membentuk praktik-praktik keteraturan kawasan melalui institusi dan relasi antarpenguasa, sebagaimana dicatat dalam kasus hegemoni Mughal dan praktik-praktik tatanan regionalnya (Peña & Davies, 2026).
2.2. Perbedaan antara Kontrol Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung
Dengan perangkat dār tersebut, tradisi Islam membedakan setidaknya:
• Wilayah di bawah "tatanan Islam" (dār al-Islām/dār al-salām); dan
• Wilayah berstatus perjanjian (dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ) yang tetap otonom namun mengakui kedaulatan pihak Muslim (Behera, 2025).
Pembedaan ini membantu menghindari penyamaan "zona pengaruh" dengan aneksasi/pendudukan. Secara historis, cara kerja pengaruh yang melampaui okupasi militer juga sejalan dengan argumentasi bahwa kapasitas kultural dan organisasional suatu imperium dapat memperluas pengaruh melampaui jangkauan militer, serta bahwa polities periferi dapat memiliki status fleksibel yang "hampir independen" tetapi tetap fungsional bagi sistem (Bhat, 2023). Dengan demikian, "zona pengaruh" dalam perspektif politik Islam dapat dibaca sebagai wilayah dengan otonomi administratif/politik tertentu yang tetap berada dalam orbit kedaulatan atau supremasi — setidaknya secara formal — dari pusat (Behera, 2025; Bhat, 2023).
________________________________________
3. Mekanisme Pembentukan Zona Pengaruh dalam Sejarah Politik Islam: Proyeksi Kekuasaan, Keterhubungan, dan Hegemoni
3.1. "Sistem Internasional Utsmani": Pengaruh melalui Keterhubungan dan Otonomi Frontier
Kajian tentang sistem internasional Utsmani secara eksplisit menyatakan tiga pilar: power projection, interconnectedness, dan autonomy of frontier polities (Bhat, 2023). Dua implikasi langsung bagi konsep "zona pengaruh" adalah sebagai berikut.
Pertama, pengaruh tidak reduktif pada pendudukan: kapasitas kultural dan organisasional Utsmani dapat memperluas pengaruh ke area di luar jangkauan militer (Bhat, 2023). Hal ini menyediakan dasar analitis bahwa "zona pengaruh" dapat terbentuk melalui sarana non-okupasional yang tetap memengaruhi urusan pihak lain.
Kedua, otonomi periferi sebagai perangkat sistemik: status "fleksibel dan hampir independen" dari polities periferi berperan dalam keberlangsungan dan cara kerja sistem Utsmani (Bhat, 2023). Hal ini paralel dengan logika dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ: otonomi lokal tetap ada, namun relasi kedaulatan/pengaruh dari pusat diakui (Behera, 2025; Bhat, 2023).
Dengan demikian, dalam pembacaan politik Islam yang berorientasi historis, "zona pengaruh" dapat dipahami sebagai ruang frontier/periferi yang tidak harus sepenuhnya terintegrasi secara administratif, tetapi dipautkan melalui jaringan perdagangan, ziarah, dan diplomasi — yang semuanya disebut sebagai bentuk interconnectedness dalam sistem Utsmani (Bhat, 2023).
3.2. Hegemoni Mughal dan Pembentukan "Region" sebagai Arena Tatanan
Studi tentang hegemoni Mughal menekankan bahwa Asia Selatan sebagai "region" tatanan muncul sebagai lokus order-building pada periode modern awal, dan bahwa praktik-praktik institusi primer (perang, great power management, diplomasi, politik-ekonomi) terko-konstitusi bersama hegemoni Mughal (Peña & Davies, 2026). Dengan bahasa "zona pengaruh", hal ini menunjukkan bahwa suatu kekuasaan besar dapat:
• membentuk aturan main dan praktik hubungan antarpenguasa dalam suatu ruang kawasan; dan
• menjadikan kawasan itu sebagai "arena" institusional bagi pembentukan tatanan (Peña & Davies, 2026).
Hal ini penting untuk ilmu politik Islam karena memperlihatkan bentuk "pengaruh dominan" yang bukan semata dominasi administratif, melainkan dominasi dalam pembingkaian praktik dan institusi tatanan regional. Argumen ini kompatibel dengan cara tradisi geopolitik Islam mengklasifikasi relasi wilayah melalui status-status politik (perang, damai, perjanjian) (Behera, 2025) dan dengan cara sistem Utsmani mengoperasikan pengaruh melalui kombinasi proyeksi kekuasaan dan keterhubungan (Bhat, 2023; Peña & Davies, 2026).
3.3. Contoh Intra-Nusantara: Ekspansi Pengaruh dan Perluasan "Zona" Perdagangan-Politik Islam
Dalam konteks sejarah Nusantara, kajian tentang Kesultanan Ternate menegaskan bahwa proses perkembangan dan penyebaran pengaruh Islam ke wilayah lain merupakan kajian kompleks karena perluasan kekuasaan dilakukan dalam mobilitas tinggi dan bersaing dengan pengaruh kolonial (Böwering, 2015). Studi tersebut juga menyatakan adanya bukti pengaruh budaya, adopsi/konversi Islam, dan bukti ekspansi kekuasaan Islam, termasuk pada wilayah yang dianggap strategis maupun jauh dari pusat kekuasaan, sekaligus berkaitan dengan perluasan zona perdagangan kerajaan-kerajaan Islam (Böwering, 2015). Secara konseptual, hal ini menyediakan ilustrasi "zona pengaruh" sebagai:
• perluasan pengaruh dari pusat kekuasaan;
• ke wilayah yang secara geopolitik strategis atau relatif jauh; dan
• melalui kombinasi kekuasaan, budaya, dan jejaring perdagangan (Böwering, 2015).
Sejalan dengan itu, tinjauan arkeologis kawasan pesisir Maluku menegaskan bahwa tumbuh-kembang pengaruh budaya Islam menjadikan wilayah pesisir sebagai wilayah kunci, dan bahwa kerajaan-kerajaan Islam awal di Maluku berasosiasi dengan kawasan pesisir sebagai bandar niaga; bahkan pusat-pusat pertumbuhan Islam di Maluku melekat dengan wilayah pesisir (Khaliq, 2024). Kedua studi ini mendukung cara melihat "zona pengaruh" sebagai gabungan pengaruh politik dan jaringan ekonomi-maritim yang memungkinkan pusat kekuasaan memengaruhi wilayah lain tanpa selalu berarti integrasi penuh (Böwering, 2015; Khaliq, 2024).
________________________________________
4. Dimensi Normatif dalam Politik Islam: Legitimasi, Kedaulatan, dan Batas Etis Pengaruh
4.1. Polity Islam sebagai Proyek Normatif (Keadilan, Akuntabilitas, Konsultasi)
Sejumlah rujukan menekankan bahwa Islam memandang dirinya sebagai "kode kehidupan" yang juga membahas isu-isu polity (Rizvi, 1984), dan bahwa tata kelola polity awal (Madinah) memperlihatkan penyatuan otoritas spiritual dan politik dalam figur Nabi sebagai pemimpin spiritual sekaligus politik (Choudhury, 1994). Pada level prinsip, studi tentang prinsip-prinsip polity dalam Al-Qur'an dan Sunnah merangkum elemen seperti keadilan (ʿadālah), shura (konsultasi), akuntabilitas (muhasabah), dan ummah (commonwealth) sebagai bagian dari prinsip-prinsip yang dibahas dalam kerangka polity (Rizvi, 1984).
Artikel tentang konstitusionalisme Islam juga menekankan bahwa pemerintahan Islam berciri sipil, tidak sepenuhnya teokratis ataupun sekuler, dan dipahami sebagai bentuk pemerintahan terbatas-konstitusional yang dibatasi oleh rujukan pada sharīʿah untuk akuntabilitas dan keadilan (Kanahara, 2025). Perdebatan tentang pemisahan kekuasaan dalam polity Islam juga menunjukkan adanya ketegangan antara kecenderungan "executive centralism" dan argumen bahwa pemisahan fungsional dapat ditelusuri dalam sumber-sumber Islam; hal ini menandakan pluralitas pembacaan tentang struktur otoritas dan kontrol internal (Ali & Abdollahi, 2024; Kanahara, 2025).
Implikasinya bagi "zona pengaruh" adalah: dalam ilmu politik Islam, dominasi atau pengaruh atas wilayah lain tidak cukup dipahami sebagai kemampuan material, melainkan juga terkait problem legitimasi dan tata kelola — misalnya akuntabilitas, keadilan, dan pembatasan kekuasaan. Basis ini mengikuti cara literatur konstitusionalisme Islam menekankan keterikatan otoritas pada keadilan dan akuntabilitas (Ali & Abdollahi, 2024; Kanahara, 2025), serta cara prinsip-prinsip polity dirumuskan sebagai standar normatif (Choudhury, 1994; Rizvi, 1984).
4.2. Ummah dan Kedaulatan: Pengaruh Lintas-Batas Tidak Selalu Berbentuk Negara-ke-Negara
Kajian tentang komunitas transnasional menegaskan bahwa dalam doktrin Islam terdapat prinsip din wa dawla (kesatuan agama dan negara) dan bahwa kebangkitan aktor keagamaan transnasional — melalui proses globalisasi — dapat memengaruhi kedaulatan negara dalam satu atau lain bentuk. Pembahasan tentang "umma" juga menekankan bahwa umma dipahami sebagai komunitas orang beriman dan bahwa, dalam konteks modern, ide-ide tentang umma dan pan-Islamisme/political Islam berkelindan dengan tantangan terhadap tatanan Westphalia dan dorongan untuk mengelola kekuasaan negara berdasarkan konsep-konsep seperti hakimiyyat Allah dan nizam Islami.
Di sisi lain, pembahasan tentang mengingat umma dalam batas negara-bangsa menegaskan bahwa negara-bangsa Barat "disuperimposisikan" pada tatanan sosial-politik yang telah ada di banyak masyarakat Muslim dan bahwa memori-memori tentang kedaulatan dan komunitas imperial Islam kembali diaktifkan oleh umma yang lebih politis dan jejaring diaspora (Ulum, 2017). Kajian Religion in Diaspora juga menekankan bahwa umma sebagai bingkai formasi politik global Muslim dapat mengganggu asumsi-asumsi liberal tentang kewargaan, namun juga dapat berakomodasi bersama kerangka kewargaan liberal; kajian ini menyoroti identifikasi ganda pada komunitas lokal dan komunitas umma transnasional (Elbasani, 2015).
Konsekuensinya, "zona pengaruh" dalam politik Islam tidak hanya dapat dipetakan sebagai "negara besar → negara kecil", tetapi juga sebagai jejaring transnasional (diaspora, solidaritas umma, dan organisasi/aktor keagamaan) yang membentuk orientasi politik dan, dalam beberapa kasus, dipersepsi memengaruhi kedaulatan negara (Elbasani, 2015). Hal ini memperluas definisi "pengaruh dominan" menjadi lebih sosial-institusional, selaras dengan penekanan bahwa keterhubungan (interconnectedness) adalah pilar penting bagi proyeksi pengaruh dalam sistem historis Muslim (Bhat, 2023), sekaligus koheren dengan cara hegemoni membentuk kawasan melalui institusi dan praktik (Peña & Davies, 2026).
________________________________________
5. Transformasi Modern: Negara-Bangsa, Sekularisasi, dan Praktik "Zona Pengaruh" Kontemporer
5.1. Negara-Bangsa dan Perubahan Tata Kelola Islam
Literatur konstitusionalisme Islam menekankan bahwa ketidakpastian definisi polity Islam modern sebagian dipicu oleh kecenderungan menyamakan peristiwa Islam awal dengan ide-ide negara-bangsa Eropa abad ke-18 (Kanahara, 2025). Sementara itu, kajian tentang relasi Islam dan negara dalam dua polity sekuler (Turki dan Indonesia) menunjukkan upaya negara untuk mendefinisikan, membentuk, dan mengendalikan agama; juga disebutkan bahwa Turki menghapus Shariah dan mengganti institusi tradisional dengan institusi berbasis contoh Barat (Abduljaber & Kalın, 2019). Hal ini menegaskan bahwa konteks modern menciptakan arena baru di mana "pengaruh" dapat bekerja melalui desain kelembagaan negara terhadap agama, bukan hanya melalui ekspansi teritorial (Abduljaber & Kalın, 2019; Kanahara, 2025).
Pada tingkat konseptual-historis, pembahasan tentang "watan" dalam pemikiran modernis Melayu menjelaskan bahwa imperialisme Eropa membawa kegagalan tatanan polity tradisional dan mendorong pergeseran ontologis identitas politik menuju konsep-konsep modern yang menjadi basis konstruksi negara-bangsa; juga dicatat bahwa disintegrasi imperium Islam menjadi beberapa bangsa otonom mengubah fokus loyalitas politik. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa "zona pengaruh" modern sering tampil sebagai kontestasi antarnegara-bangsa atau antarblok, bukan semata relasi "dār" klasik (Kanahara, 2025).
5.2. Contoh Praktik Pengaruh Eksternal: Politik Kekuatan Luar dan Jejaring Transnasional
Beberapa studi kontemporer memberikan contoh eksplisit tentang "pengaruh" sebagai praktik kekuatan luar. Studi tentang krisis politik Bangladesh mengajukan bahwa intervensi aktor eksternal telah memengaruhi politik domestik dan memperburuk krisis, bersama faktor lain seperti defisit konsolidasi demokrasi dan islamisasi ruang politik (Asutay & Sidek, 2020). Hal ini menunjukkan bentuk "zona pengaruh" sebagai pengaruh eksternal atas urusan dalam negeri (Asutay & Sidek, 2020).
Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa dalam konteks modern, "zona pengaruh" dapat muncul melalui intervensi politik, jejaring transnasional, maupun pengaruh institusional-ekonomi (lembaga pembangunan/keuangan) (Asutay & Sidek, 2020; Kamali, 2014). Hal ini koheren dengan tesis umum bahwa keterhubungan dan jejaring (interconnectedness) merupakan perangkat penting proyeksi pengaruh dalam tatanan historis Muslim (Bhat, 2023), serta dengan penjelasan bahwa aktor transnasional keagamaan dapat memengaruhi konsep kedaulatan negara (Elbasani, 2015).
5.3. Sintesis dengan Bahasa Politik Islam: dari Dār al-ʿAhd ke Pengaruh Institusional Modern
Jika diringkas, "zona pengaruh" dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai transformasi dari model relasional berbasis status wilayah dan perjanjian (dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ sebagai wilayah otonom yang mengakui kedaulatan pihak lain) (Behera, 2025), menjadi model pengaruh modern yang lebih sering bekerja lewat negara-bangsa, institusi, jejaring diaspora, dan aktor eksternal — yakni pengaruh eksternal atas krisis domestik; jejaring transnasional yang memengaruhi kebijakan negara; pengaruh politik pada lembaga pembangunan (Asutay & Sidek, 2020; Kamali, 2014) — yang berlangsung dalam kondisi negara-bangsa pascakolonial dan sekularisasi institusional tertentu (Abduljaber & Kalın, 2019; Kanahara, 2025), serta menguatnya politik umma dan diaspora (Elbasani, 2015).
________________________________________
6. Simpulan
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, zona pengaruh menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama.
Pertama, padanan klasik (geopolitik Islam): wilayah yang berada dalam status relasi politik tertentu — khususnya dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ — di mana suatu kekuasaan non-Muslim tetap otonom tetapi mengakui kedaulatan penguasa Muslim, sehingga pusat memiliki posisi dominan tanpa harus melakukan integrasi administratif penuh (Behera, 2025).
Kedua, padanan historis-sistemik (imperium/hegemoni): ruang periferi/frontier yang "hampir independen" namun terikat dalam suatu sistem melalui proyeksi kekuasaan dan keterhubungan (perdagangan, ziarah, diplomasi), sehingga pusat dapat membentuk urusan eksternal polities lain melampaui jangkauan militer langsung (Bhat, 2023), serta melalui tatanan hegemonik yang membentuk praktik-praktik institusi regional (perang, diplomasi, politik-ekonomi) (Peña & Davies, 2026).
Ketiga, padanan modern (negara-bangsa dan jejaring): ruang pengaruh yang beroperasi melalui intervensi aktor eksternal, jejaring transnasional, dan pengaruh institusional-ekonomi — misalnya pengaruh eksternal atas politik domestik (Asutay & Sidek, 2020), jejaring transnasional yang memengaruhi kalkulasi kebijakan negara (Yusof, 2015), atau pengaruh politik negara tertentu dalam lembaga pembangunan (Kamali, 2014) — dengan latar perubahan yang dibawa negara-bangsa dan rezim sekuler tertentu (Abduljaber & Kalın, 2019; Kanahara, 2025), serta menguatnya politik umma dan diaspora (Elbasani, 2015).
Dengan demikian, definisi "wilayah di mana satu negara besar memiliki pengaruh dominan atas kebijakan dan urusan negara-negara di dalamnya" dalam bahasa politik Islam paling dekat dengan wilayah perjanjian yang otonom namun mengakui kedaulatan (dār al-ʿahd/dār al-ṣulḥ) dan, secara historis, dengan praktik pengaruh sistemik melalui keterhubungan serta otonomi periferi dalam tatanan imperial/hegemonik Muslim (Behera, 2025; Bhat, 2023; Peña & Davies, 2026).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abduljaber, M., & Kalın, İ. (2019). Globalization and the transformation of political attitude structures at the party level in the Arab world: Insights from the cases of Egypt and Jordan. Societies, 9(1), 24. https://doi.org/10.3390/soc9010024
Ali, I., & Abdollahi, M. E. (2024). Divine traditions and the governance of the city-state of Medina. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 80(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i3.10094
Asutay, M., & Sidek, N. Z. M. (2020). Political economy of Islamic banking growth: Does political regime and institutions, governance and political risks matter? International Journal of Finance & Economics, 26(3), 4226–4261. https://doi.org/10.1002/ijfe.2011
Behera, A. (2025). Interrogating political crisis in Bangladesh: Limited democracy, Islamization of polity, and external power politics. Journal of World Affairs Voice of the Global South, 1(2), 210–227. https://doi.org/10.1177/23477970251357705
Bhat, A. M. (2023). Maqasid Al-Shari'ah is a divine shield of Islamic policy. Journal of Islamic Thought and Philosophy, 2(2), 128–150. https://doi.org/10.15642/jitp.2023.2.2.128-150
Böwering, G. (2015). Islamic political thought. https://doi.org/10.1515/9781400866427
Choudhury, M. A. (1994). The Muslim republics of the CIS. International Journal of Social Economics, 21(5/6), 3–32. https://doi.org/10.1108/03068299410054577
Elbasani, A. (2015). Islam and democracy at the fringes of Europe: The role of useful historical legacies. Politics and Religion, 8(2), 334–357. https://doi.org/10.1017/s1755048315000012
Kamali, M. H. (2014). Separation of powers: An Islamic perspective. ICR Journal, 5(4), 471–488. https://doi.org/10.52282/icr.v5i4.370
Kanahara, N. (2025). Demarcating "religion" in relation to Islam and Communism: The Japanese Imperial Diet debates on the inclusion of Islam in the Religious Organizations Law of 1939. International Journal of Asian Studies, 23(2), 388–405. https://doi.org/10.1017/s147959142510034x
Khaliq, S. (2024). Democratisation and state–religion relations in post-authoritarian Indonesia and Pakistan (1998–2018). South Asian Survey, 31(1), 63–84. https://doi.org/10.1177/09715231231223848
Peña, A. M., & Davies, T. (2026). Social movements and international order formation. International Organization, 80(3), 529–568. https://doi.org/10.1017/s0020818326101374
Rizvi, H. (1984). The paradox of military rule in Pakistan. Asian Survey, 24(5), 534–555. https://doi.org/10.2307/2644412
Ulum, M. B. (2017). Book review: Asma Afsaruddin, The first Muslims history and memory (Oxford: Oneworld Publication, 2011). Lentera Hukum, 4(3), 237. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.6176
Yusof, D. M. (2015). Politicizing the social sciences: Islam and culture as socio-political fact. Tafhim IKIM Journal of Islam and the Contemporary World, 2(3), 63–90. https://doi.org/10.56389/tafhim.vol2no3.4
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar