02248 - Voting (Pemungutan Suara): Mekanisme Formal Pengambilan Keputusan Mayoritas dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep voting (pemungutan suara) sebagai mekanisme formal pengambilan keputusan berbasis mayoritas dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini menelaah definisi, relasi konseptual, perdebatan normatif, serta praktik voting dalam konteks politik Indonesia dan wacana politik Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa voting dalam perspektif ilmu politik Islam bukan merupakan sumber kebenaran normatif, melainkan instrumen ijtihadi (wasilah) yang dapat digunakan dalam tata kelola politik umat, khususnya ketika musyawarah (syura) tidak mencapai mufakat. Penerimaan terhadap voting bersifat bersyarat: mekanisme ini sah secara prosedural selama hasilnya tidak menzalimi minoritas, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, dan bebas dari penyimpangan seperti risywah (suap) serta manipulasi suara. Artikel ini juga memetakan perdebatan ikhtilaf di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim tentang status hukum pemilu/voting, serta merumuskan definisi operasional voting menurut kerangka ilmu politik Islam yang mengintegrasikan prinsip syura, keadilan, dan kemaslahatan.
Kata kunci: voting, pemungutan suara, fiqh siyasah, syura, demokrasi Islam, risywah, kemaslahatan
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of voting as a formal mechanism for majority-based decision-making from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah). Employing a literature review approach, the article explores the definition, conceptual relationships, normative debates, and practical applications of voting in the context of Indonesian politics and contemporary Islamic political discourse. The findings indicate that, within the framework of Islamic political science, voting does not constitute a source of normative truth; rather, it functions as an ijtihadi instrument (wasilah) applicable in the political governance of the Muslim community, particularly when deliberative consensus (syura) fails to produce agreement. Acceptance of voting is conditional: it is procedurally legitimate as long as its outcomes do not oppress minorities, do not contradict Islamic values, and are free from distortions such as bribery (risywah) and electoral manipulation. The article also maps the scholarly debate (ikhtilaf) among Muslim scholars and intellectuals regarding the legal status of elections and voting, and formulates an operational definition of voting within the Islamic political science framework that integrates the principles of syura, justice, and public interest (maslahah).
Keywords: voting, balloting, fiqh siyasah, syura, Islamic democracy, risywah, maslahah
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam kehidupan politik modern, voting atau pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme prosedural paling mendasar dalam sistem demokrasi. Mekanisme ini digunakan secara luas—mulai dari pemilihan kepala negara, legislatif, kepala daerah, hingga pengambilan keputusan dalam organisasi—sebagai cara formal untuk menentukan pilihan kolektif berdasarkan suara terbanyak. Namun, di tengah realitas masyarakat Muslim yang majemuk, pertanyaan mengenai bagaimana Islam memandang mekanisme voting menjadi diskursus yang terus berkembang dan melahirkan beragam perspektif.
Kajian tentang voting dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah) menghadirkan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, terdapat kalangan yang menilai voting sejalan dengan prinsip-prinsip Islam seperti syura (musyawarah), keadilan (al-'adalah), dan persamaan (al-musawah). Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menolak atau membatasi penggunaan voting karena dianggap bertumpu pada kedaulatan manusia semata dan mengabaikan supremasi norma syariah.
Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep voting dalam kerangka ilmu politik Islam, meliputi: (1) definisi voting sebagai mekanisme keputusan mayoritas; (2) posisi voting dalam horizon fiqh siyasah; (3) relasi konseptual antara voting dan syura; (4) perdebatan normatif di kalangan pemikir Muslim; (5) syarat prosedural dan etika substantif voting yang islami; (6) penyimpangan voting dalam praktik; serta (7) contoh implementasi voting dalam konteks politik yang dikaji dengan kacamata fiqh siyasah.
________________________________________
2. Definisi Voting (Pemungutan Suara) sebagai Mekanisme Keputusan Mayoritas
Dalam ilmu politik dan praktik demokrasi modern, voting (pemungutan suara) dipahami sebagai mekanisme formal untuk menghasilkan keputusan kolektif melalui pengumpulan preferensi individu yang kemudian ditentukan berdasarkan prinsip suara terbanyak/mayoritas. Definisi demokrasi sebagai mekanisme pengambilan putusan politik yang bertumpu pada kompetisi meraih suara rakyat dan/atau kesepakatan mayoritas juga menempatkan voting sebagai instrumen prosedural utama dalam menentukan keputusan penting pemerintahan (Hidayat, 2023; Syahab, 2018).
Kerangka "kekuasaan oleh suara mayoritas" dipaparkan sebagai prinsip yang menentukan dalam demokrasi, yakni keputusan ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak (mayoritas) (Syahab, 2018; Hidayat, 2023). Dalam konteks sistem pemilu, literatur juga mengenal varian sistem plurality/majority (sering disebut sistem mayoritas) yang menetapkan pemenang berdasarkan perolehan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan, termasuk ketika kemenangan itu hanya "mayoritas relatif" (Riyanto, 2020).
Pada tataran teknis, voting dipahami sebagai metode pemungutan suara dalam suatu pemilihan dengan tahapan umum seperti pendaftaran pemilih atau peserta, pemungutan suara, dan penghitungan suara (Srimadona & Caniago, 2022; Syarwi, 2022). Literatur tentang pemilihan lokal (misalnya pilkades) menggambarkan bahwa proses demokrasi lazim didahului kampanye, lalu masuk tahap pemungutan dan penghitungan suara, kemudian penetapan hasil (Falahiyah & Fauzi, 2022; Syarwi, 2022).
________________________________________
3. Voting dalam Horizon Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah): Konsep, Ruang Lingkup, dan Sifat Ijtihadi
Dalam tradisi ilmu politik Islam, pembahasan tentang mekanisme kekuasaan dan pengambilan keputusan kerap diletakkan dalam kerangka fiqh siyasah (atau siyasah dusturiyah/syar'iyyah), yakni kajian ketatanegaraan dan politik yang bertumpu pada nilai-nilai Islam (Asmawati et al., 2021; Rudi et al., 2020). Studi yang membahas pemilu dalam perspektif Islam menegaskan bahwa fiqh siyasah dipahami sebagai ilmu tata negara yang berbasis agama Islam, dan Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip seperti permusyawaratan, persamaan hak, keadilan, serta kebebasan beragama/toleransi yang relevan dengan kehidupan bernegara (Asmawati et al., 2021).
Namun, sejumlah kajian menekankan bahwa Islam tidak menetapkan satu bentuk sistem politik dan prosedur baku yang harus diikuti oleh negara-negara mayoritas Muslim; yang ditekankan adalah substansi dan etika politik (misalnya melalui prinsip syura/musyawarah) agar kekuasaan berjalan tanpa melanggar etika Islam (Sutopo, 2021; Rudi et al., 2020). Dalam kajian tentang mekanisme suara terbanyak, ditegaskan pula bahwa "Islam tidak menetapkan sistem" tertentu secara kaku, sehingga ruang penentuan mekanisme kelembagaan (termasuk mekanisme elektoral) memiliki dimensi ijtihadi (tergantung konteks dan kemaslahatan) (Rudi et al., 2020; Nugraha & Mulyandari, 2016).
Konsekuensinya, voting dalam perspektif ilmu politik Islam umumnya ditempatkan sebagai wasilah (instrumen) yang dapat dipakai untuk memutuskan pilihan ketika tidak tercapai kesepakatan, sepanjang tetap berada dalam koridor nilai dan norma syariah serta tujuan kemaslahatan umum (Srimadona & Caniago, 2022; Rudi et al., 2020). Pandangan ini juga berkelindan dengan pendekatan maslahah/maqasid al-shari'ah yang sering dipakai untuk menilai apakah suatu mekanisme politik (misalnya pemilihan langsung/tidak langsung, atau bentuk suksesi kepemimpinan lokal) lebih mendatangkan manfaat publik atau justru mafsadah (Mahsun, 2020; Falahiyah & Fauzi, 2022).
________________________________________
4. Relasi Konseptual Voting dan Syura: Titik Temu dan Perbedaan Fundamental
4.1 Titik Temu: Voting sebagai Kelanjutan/Alat dalam Musyawarah ketika Mufakat Tidak Tercapai
Beberapa kajian secara eksplisit menyatakan bahwa voting dapat dilakukan ketika konsensus tidak tercapai, dan karena itu voting dapat dipandang sebagai prosedur yang muncul setelah proses deliberasi (Srimadona & Caniago, 2022; Emka, 2020). Dalam konteks tersebut, voting dipahami sebagai jalan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam musyawarah/perundingan yang berguna untuk memutuskan kebijakan atau keputusan bersama (Emka, 2020; Srimadona & Caniago, 2022).
Di Indonesia, keterhubungan gagasan syura dan prosedur pengambilan keputusan juga sering dikaitkan dengan prinsip musyawarah/permusyawaratan (misalnya dalam sila ke-4 Pancasila) yang menekankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Srimadona & Caniago, 2022; Tabrani & Irwansyah, 2023). Dengan demikian, literatur yang menelaah "titik temu" voting dan syura melihat adanya kesamaan fungsi praktis: keduanya dipakai dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan, khususnya dalam pemilihan pemimpin (Srimadona & Caniago, 2022; Sirait, 2020).
4.2 Perbedaan: Ukuran Kebenaran, Kedaulatan, dan Batas Normatif Mayoritas
Meskipun ada titik temu prosedural, sejumlah studi menegaskan perbedaan penting antara syura dan voting demokratis, terutama pada landasan kedaulatan dan ukuran kebenaran. Dalam syura, kebenaran dan legitimasi normatif diikat oleh landasan Al-Qur'an dan Hadis (kedaulatan dipahami milik Allah), sedangkan pemilu/voting dalam demokrasi sering dipahami menonjolkan kedaulatan rakyat dan kecenderungan memutuskan berdasarkan suara terbanyak/mayoritas (Habibah & Adan, 2024; Taqwa, 2015).
Literatur yang membandingkan syura dan demokrasi bahkan merumuskan dikotomi normatif: dalam demokrasi "suara rakyat" diposisikan sebagai legitimasi tertinggi, sedangkan dalam syura "suara Tuhan" (norma wahyu) seharusnya menjadi rujukan yang membimbing kehendak publik (Taqwa, 2015; Sutopo, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang voting vs. syura menegaskan bahwa dalam Islam jumlah suara mayoritas "bukan ukuran kebenaran," sedangkan dalam mekanisme voting politik, keputusan lazim diambil berdasarkan suara mayoritas karena logika sistem suara terbanyak (Srimadona & Caniago, 2022; Kushandajani et al., 2023).
Perbedaan ini juga muncul dalam kritik bahwa demokrasi yang memberi rakyat kewenangan menetapkan keputusan melalui suara terbanyak dapat dipandang bertentangan dengan misi syariat—misalnya dinyatakan bahwa apabila syariat menetapkan sesuatu (contoh yang dipakai: keharaman minuman keras), maka keputusan mayoritas manusia tidak dapat mengubahnya (Kushandajani et al., 2023; Sutopo, 2021). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, penerimaan terhadap voting umumnya bersifat bersyarat: voting dapat menjadi instrumen prosedural untuk memilih di antara opsi-opsi yang tidak bertentangan dengan syariat, bukan untuk menegasikan norma syariah itu sendiri (Kushandajani et al., 2023; Nugraha & Mulyandari, 2016).
4.3 Problem "Tirani Mayoritas" dan Perlindungan Minoritas
Kekhawatiran bahwa voting cenderung mengabaikan kelompok minoritas juga dikemukakan dalam kajian demokrasi konsensus: model voting one man one vote dipandang sering mengabaikan minoritas karena logika menang-kalah, sedangkan demokrasi konsensus/musyawarah mufakat dipresentasikan lebih mengakomodasi dan melindungi minoritas (Tabrani & Irwansyah, 2023; Hidayat, 2023).
Dalam diskursus Islam dan demokrasi, dinyatakan pula bahwa Islam tidak menentang mekanisme keputusan mayoritas selama tidak bertentangan dengan nilai syariah dan selama keputusan mayoritas tidak menzalimi kelompok minoritas (Wulandari et al., 2023; Tabrani & Irwansyah, 2023). Dengan kata lain, ukuran etis dalam ilmu politik Islam bukan semata-mata "siapa terbanyak," melainkan apakah hasilnya adil, tidak menimbulkan kezaliman, dan tetap berada dalam batas nilai-nilai syariah (Wulandari et al., 2023; Mahsun, 2020).
________________________________________
5. Perdebatan Normatif (Ikhtilaf) tentang Voting/Pemilu dalam Wacana Politik Islam
Wacana politik Islam kontemporer menunjukkan adanya spektrum penerimaan terhadap demokrasi dan pemilu/voting. Sebagian pandangan menilai substansi demokrasi sejalan dengan Islam, misalnya dengan argumen bahwa pelibatan banyak orang untuk mengangkat pemimpin berdasarkan suara mayoritas dapat menjadi upaya menghindarkan tirani, selama tidak bertentangan dengan syariah dan tidak menzalimi minoritas (Wulandari et al., 2023; Kusuma et al., 2022). Dalam kajian partisipasi politik (terutama Muslimah) disebutkan bahwa dukungan terhadap demokrasi dipahami sebagai dukungan pada "mekanisme" yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam: memilih pemimpin, musyawarah/nasihat, amar makruf nahi munkar, dan melawan kezaliman (Kusuma et al., 2022; Wulandari et al., 2023).
Sebaliknya, terdapat arus pemikiran yang menolak demokrasi/voting karena dianggap bertumpu pada kedaulatan manusia dan ukuran suara terbanyak, sementara syariat menuntut ukuran hukum bukan suara mayoritas melainkan ketentuan Islam (Kushandajani et al., 2023; Basuki, 2020). Kajian lain merangkum posisi yang lebih keras: terdapat pendapat yang menganggap pemilu haram dengan alasan pemilu bagian dari peradaban Barat dan tidak ada dalilnya, serta praktik pemilu memunculkan kerusakan seperti pemborosan, fanatisme kelompok/partai, jual beli suara (risywah), dan penentuan pemenang dengan suara mayoritas (Nugraha & Mulyandari, 2016; Basuki, 2020).
Karena itu, banyak literatur fiqh siyasah cenderung mengkategorikan perdebatan ini sebagai wilayah ijtihadi yang amat dipengaruhi konteks sosial-historis, sementara Islam sendiri dipahami tidak mematok sistem baku selain menekankan kualifikasi moral dan kapasitas pemimpin serta prinsip keadilan (Nugraha & Mulyandari, 2016; Rudi et al., 2020). Kerangka ijtihadi ini juga tampak ketika kajian-kajian siyasah menimbang ragam desain pemilihan (langsung/tidak langsung; one man one vote/perwakilan/kearifan lokal) dengan neraca maslahat-mafsadah (Falahiyah & Fauzi, 2022; Mahsun, 2020).
________________________________________
6. Mekanisme Voting yang "Islami" menurut Ilmu Politik Islam: Syarat Prosedural dan Etika Substantif
6.1 Voting sebagai Instrumen, Bukan Sumber Kebenaran Normatif
Sejumlah kajian menggarisbawahi bahwa dalam Islam terdapat batas-batas norma yang tidak dapat dibatalkan oleh voting, bahkan bila mayoritas sangat besar; hal ini dipakai untuk menolak legitimasi "mayoritarianisme" yang dapat menabrak prinsip kesetaraan dan keadilan di depan hukum (Sutopo, 2021; Taqwa, 2015). Ilmu politik Islam, dalam kerangka ini, menempatkan voting sebagai mekanisme pemilihan/keputusan untuk perkara-perkara ijtihadi yang tidak menabrak ketentuan dasar syariat, bukan sebagai perangkat untuk "menghalalkan yang haram" atau menegasikan norma Ilahi (Kushandajani et al., 2023; Nugraha & Mulyandari, 2016).
6.2 Integrasi Musyawarah (Syura) dan Voting: Prosedur Deliberatif sebelum Pemungutan Suara
Artikel yang membahas voting dan syura menyatakan bahwa voting pada dasarnya berada dalam rangkaian musyawarah, karena sebelum voting lazim ada deliberasi agar hasil keputusan dapat diterima anggota yang bermusyawarah (Srimadona & Caniago, 2022; Emka, 2020). Dengan demikian, mekanisme yang lebih selaras dengan etika politik Islam adalah: (i) musyawarah untuk mencari argumentasi terbaik dan (ii) voting sebagai jalan keluar ketika kesepakatan tidak tercapai (Srimadona & Caniago, 2022; Emka, 2020).
Hal ini juga paralel dengan kritik terhadap demokrasi-voting yang dinilai kurang kehati-hatian deliberatif; karena itu, tradisi musyawarah mufakat sering diposisikan sebagai etos yang mengutamakan kualitas substansi keputusan, bukan sekadar prosedur kuantitatif (Tabrani & Irwansyah, 2023; Miftahuddin, 2016).
6.3 Prinsip Keadilan, Persamaan (Musawah), dan Kebebasan Berpendapat (Hurriyah al-Ra'y)
Dalam pembahasan mekanisme suara terbanyak (voting) untuk pemilu legislatif, diklaim bahwa mekanisme suara terbanyak dapat dianggap mendekati maslahah al-'ammah dan tujuan syariat, termasuk perlindungan komunitas (hifz al-ummah) serta kebebasan personal berupa kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra'y) dan persamaan (al-musawah) (Rudi et al., 2020; Chandra & Ghafur, 2020). Dalam logika ini, voting dapat dibenarkan jika memperluas ruang ekspresi politik warga, mengurangi oligarki internal (misalnya melalui pembongkaran jual beli nomor urut), dan memperkuat hubungan akuntabel antara wakil dan konstituen (Rudi et al., 2020).
Prinsip-prinsip dasar demokrasi yang disebut sebagai keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), dan musyawarah (as-syura) juga dipakai untuk menyatakan bahwa demokrasi tidak harus bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memberikan fondasi moral bagi sistem yang menjunjung nilai-nilai tersebut (Taqwa, 2015; Asmawati et al., 2021).
6.4 Kualifikasi Pemimpin dan Orientasi Kemaslahatan
Sejumlah studi siyasah menekankan bahwa terlepas dari desain sistem (terbuka/tertutup; langsung/tidak langsung), Islam menekankan syarat moral-intelektual calon pemimpin/pejabat (misalnya beriman/bertakwa, jujur/siddiq, amanah, aspiratif/tabligh, dan cakap/fathonah) agar yang terpilih berkualitas (Nugraha & Mulyandari, 2016; Sirait, 2020). Pendekatan maslahat juga dipakai untuk menilai bentuk suksesi kepemimpinan lokal: suksesi dapat melalui one man one vote, perwakilan, atau kearifan lokal—yang penting memberi maslahat lebih besar dan tidak merusak harmoni sosial (Falahiyah & Fauzi, 2022; Mahsun, 2020).
________________________________________
7. Penyimpangan Voting dalam Praktik: Politik Uang, Jual Beli Suara (Risywah), dan Problem Integritas
7.1 Politik Uang/Vote Buying sebagai Distorsi Serius terhadap Pemungutan Suara
Banyak studi pemilu Indonesia menempatkan politik uang sebagai problem sistemik yang menyertai pemilu, termasuk dalam bentuk vote buying (pembelian suara) dan "serangan fajar" menjelang pemungutan suara (Nasir, 2018; Erita, 2022). Kajian fenomenologi vote buying di kalangan santri menegaskan bahwa vote buying merupakan pelanggaran pemilu yang mendistorsi prinsip keadilan, kebebasan, dan kompetisi dalam pemilu yang berintegritas (Adnan, 2021; Sorik, 2020). Literatur lain juga mendeskripsikan vote buying sebagai pertukaran uang/barang untuk suara, serta menyebut praktik ini muncul luas menjelang pemilu dan menjadi ancaman terhadap kepercayaan publik (Adnan, 2021; Sebastian, 2019).
Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli suara dalam pemilukada diklasifikasikan sebagai risywah (suap) yang sangat dilarang, karena membajak hak pilih warga dan merusak martabat suara warga negara (Nasir, 2018; Arief & Zumria, 2021). Studi tentang money politics menegaskan bahwa money politics (yang dimaknai sebagai "suap") dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai risywah, dan baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama memandangnya sebagai tindakan terlarang karena dampaknya luas terhadap masyarakat dan perekonomian (Arief & Zumria, 2021; Nasir, 2018).
Pendekatan qawa'id fiqhiyyah juga dipakai untuk menyatakan bahwa "mahar politik"/political dowry yang telah membudaya tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengandung nilai ma'ruf meskipun dianggap normal oleh sebagian masyarakat, dan dinilai menjadi akar praktik korupsi calon terpilih (Erita, 2022; Nasir, 2018). Dari sisi saddu al-zari'ah, money politics dipahami sebagai penyakit politik yang berkaitan dengan suap dan merusak kejujuran serta keadilan; karena itu, penguncian jalan menuju kerusakan menjadi argumen untuk memperketat larangan dan pencegahannya (Fitriyah et al., 2019; Arief & Zumria, 2021).
7.2 Fraud/Manipulasi pada Penghitungan Suara dan Problem Kepercayaan
Kajian tentang voting juga menyebutkan bahwa pelaksanaan voting rentan kecurangan, terutama pada proses penghitungan suara, dan hal ini berkorelasi dengan rendahnya kepercayaan masyarakat pada hasil voting (Srimadona & Caniago, 2022; Sebastian, 2019). Kajian pilkades dalam perspektif siyasa syar'iyyah juga mencatat bahwa sekalipun prosedur pemilihan telah sesuai aturan, penyimpangan seperti money politics dipandang menyalahi syara' karena termasuk suap-menyuap yang dilarang oleh hadis (Syarwi, 2022; Arief & Zumria, 2021).
7.3 Broker Politik dan Jaringan Transaksional
Studi tentang praktik broker (misalnya botoh) dalam pilkada menunjukkan bahwa jejaring broker dapat menjadi bagian mekanisme pemenangan kandidat dan berkaitan dengan money politic/vote buying, termasuk komunikasi dan distribusi uang beberapa hari menjelang pemungutan suara (Mukmin & Damanik, 2018; Nasir, 2018). Studi lain tentang patronase juga menyatakan bahwa money politics dapat menjadi instrumen dominan untuk mobilisasi dukungan elektoral dibanding ideologi dan program, sehingga voting (sebagai prosedur formal) berisiko dipenuhi transaksi informal (Sebastian, 2019; Sorik, 2020).
________________________________________
8. Implementasi dan Contoh Ruang Voting dalam Praktik Politik yang Dinilai dengan Kacamata Fiqh Siyasah
8.1 Voting untuk Menyelesaikan Perbedaan di Lembaga Penyelenggara Pemilu
Contoh penggunaan voting sebagai mekanisme formal keputusan mayoritas tidak hanya terjadi pada hari pemungutan suara publik, tetapi juga pada pengambilan keputusan internal lembaga. Studi tentang stembusaccord mencatat bahwa perbedaan pendapat di KPU diselesaikan melalui voting dua opsi, dan mayoritas anggota KPU mendukung salah satu opsi tertentu (Chandra & Ghafur, 2020). Contoh ini memperlihatkan voting sebagai perangkat prosedural untuk memutus kebuntuan ketika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan bulat (Chandra & Ghafur, 2020; Emka, 2020).
8.2 Voting dalam Suksesi Kepemimpinan Organisasi/Partai
Kajian tentang suksesi kepemimpinan partai menyebutkan pemilihan ketua umum dapat dilakukan melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, dan rahasia, serta keputusan organisasi dapat mensyaratkan dukungan mayoritas tertentu (misalnya minimal 50+1 suara) untuk sahnya keputusan (Dermawan et al., 2021). Ini menunjukkan bahwa voting juga digunakan sebagai mekanisme legal-formal untuk membentuk "kehendak kolektif" dalam organisasi politik, meskipun konflik elite dapat tetap muncul ketika kepatuhan pada aturan rendah (Dermawan et al., 2021; Sorik, 2020).
8.3 Pemilihan Langsung di Level Daerah/Desa dan Penilaian Maslahat
Perdebatan pilkada langsung vs. tidak langsung dianalisis memakai teori maqasid/maslahah dengan kesimpulan bahwa pemilihan langsung dipandang memiliki manfaat publik tertentu (misalnya penguatan kedaulatan rakyat dan menghindari ketidakadilan), walaupun masing-masing sistem memiliki sisi negatif (Mahsun, 2020). Sementara itu, kajian pilkades dalam tinjauan fiqh siyasah berbasis maslahat menyatakan suksesi kepemimpinan desa tidak harus "dibekukan" pada satu model; bisa one man one vote, perwakilan, atau kearifan lokal, sepanjang mendatangkan maslahat lebih besar dan menjaga harmoni sosial (Falahiyah & Fauzi, 2022; Mahsun, 2020).
Kajian lain menegaskan pemilihan kepala daerah secara langsung dinilai selaras dengan prinsip musyawarah dalam hukum ketatanegaraan Islam (misalnya dikaitkan dengan QS al-Syura 42:38) dan tetap menekankan orientasi keadilan dan kemampuan pemimpin (Sirait, 2020; Mahsun, 2020). Dengan demikian, voting dalam pemilihan langsung dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang dapat diterima selama prosedurnya adil dan substansinya tidak bertentangan dengan nilai syariah (Sirait, 2020; Wulandari et al., 2023).
________________________________________
9. Sintesis: Definisi Operasional Voting menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis literatur, voting/pemungutan suara menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, voting merupakan mekanisme formal keputusan kolektif berbasis mayoritas yang lazim dipakai dalam sistem demokrasi untuk menentukan pilihan/keputusan politik (Hidayat, 2023; Riyanto, 2020; Syahab, 2018).
Kedua, voting adalah instrumen ijtihadi (wasilah) yang dapat digunakan dalam tata kelola politik umat/negara, terutama ketika musyawarah (syura) tidak mencapai mufakat, sehingga voting menjadi prosedur pemutus kebuntuan (Srimadona & Caniago, 2022; Emka, 2020; Rudi et al., 2020).
Ketiga, voting merupakan mekanisme yang dibatasi norma syariah dan prinsip keadilan, sebab dalam kerangka Islam suara mayoritas bukan ukuran kebenaran normatif dan tidak dapat membatalkan ketentuan dasar syariat; voting sah sebagai prosedur selama hasilnya tidak menzalimi minoritas dan tidak bertentangan dengan nilai syariah (Srimadona & Caniago, 2022; Kushandajani et al., 2023; Wulandari et al., 2023).
Keempat, voting adalah mekanisme yang menuntut etika integritas (anti-risywah/money politics, anti-manipulasi, menegakkan keadilan-kebebasan-persamaan), karena politik uang/jual beli suara diposisikan sebagai distorsi yang dilarang dan merusak martabat suara warga (Nasir, 2018; Arief & Zumria, 2021; Erita, 2022).
________________________________________
10. Penutup
Voting atau pemungutan suara merupakan mekanisme prosedural yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik demokrasi modern, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah), voting bukan "sumber kebenaran" melainkan alat prosedural yang dapat membantu penentuan keputusan politik di ranah ijtihadi, yang idealnya diletakkan dalam bingkai syura, keadilan, dan kemaslahatan, sekaligus dijaga dari penyimpangan seperti risywah dan manipulasi suara (Sutopo, 2021; Nasir, 2018; Rudi et al., 2020).
Perdebatan normatif (ikhtilaf) tentang status hukum voting dalam Islam mencerminkan kekayaan khazanah intelektual Islam sekaligus menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara monolitik. Posisi yang paling banyak dianut dalam literatur fiqh siyasah kontemporer adalah penerimaan bersyarat: voting dapat diterima sebagai instrumen prosedural selama tidak digunakan untuk menabrak norma syariah, tidak menzalimi minoritas, dan dijalankan dengan integritas yang menjauhi risywah serta manipulasi.
Dengan demikian, tantangan terbesar bukan terletak pada pertanyaan "apakah voting boleh dalam Islam?" melainkan pada bagaimana membangun sistem pemungutan suara yang benar-benar merefleksikan prinsip-prinsip syura, keadilan (al-'adalah), persamaan (al-musawah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ra'y), dan kemaslahatan umum (maslahah al-'ammah)—sehingga voting tidak sekadar menjadi prosedur formal, tetapi sungguh-sungguh menjadi instrumen realisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
________________________________________
Daftar Pustaka
Adnan, M. (2021). Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta. Politika Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 46–67. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67
Arief, A., & Zumria, Z. (2021). Penyelenggaraan Proses Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Perspektif Fiqih Siyasah. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 77–104. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.21
Asmawati, A., Tawakkal, T. I., & Mu'adi, S. (2021). Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle. Buletin Al-Turas, 27(1), 37–54. https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.15650
Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. Kosmik Hukum, 20(2), 81. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321
Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. Wajah Hukum, 4(1), 52. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167
Dermawan, A., Warsito, T., & Zainuddin, M. (2021). Perilaku Politik Elite Muhammadiyah pada Pilkada: Studi Kasus di Wilayah Kauman Temanggung Jawa Tengah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 53(1), 1. https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.534
Emka, O. K. (2020). Perilaku Pemilih di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Populis Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(8). https://doi.org/10.47313/ppl.v4i8.693
Erita, R. (2022). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Demokrasi Pancasila. Journal Justiciabelen (JJ), 2(1), 70. https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1941
Falahiyah, K. N., & Fauzi, A. M. (2022). Fenomenologi Vote Buying dalam Pelaksanaan Pemilu di Kalangan Santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurber. Jurnal Trias Politika, 6(2), 264–282. https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4597
Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2019). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. Politika Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 1–10. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10
Habibah, H., & Adan, H. Y. (2024). Golput Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Siyasah Dusturiyah. Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 11(1), 118–128. https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.9157
Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. Edu Society Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 856–864. https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310
Kushandajani, K., Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Martini, R. (2023). Kemandirian Perempuan Pedesaan dalam Menentukan Pilihan Politik di Ranah Pemilihan Kepala Desa: Studi Perilaku Memilih dari Dimensi Sosiologi dan Psikologi. Politika Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 269–286. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.269-286
Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarok, N. (2022). Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024. Sosio Yustisia Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 2(2), 1–33. https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.200
Mahsun, M. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. JPW (Jurnal Politik Walisongo), 2(1), 13–26. https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.1996
Miftahuddin, M. (2016). Tantangan Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Praktik Keberagamaan Islam "Garis Keras." Mozaik Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1). https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10766
Mukmin, B. A., & Damanik, M. R. S. (2018). Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etnis dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan. Jurnal Geografi, 10(2), 129–143. https://doi.org/10.24114/jg.v10i2.10532
Nasir, M. N. A. (2018). [Judul tidak tersedia]. Al-Ulum, 18(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/au.v18i1.310
Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung dalam Perspektif Fikih Siyasah. Mazahib, 208–236. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630
Riyanto, A. (2020). Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: Path Dependence Repetisi Kekalahan Partai Islam Indonesia dalam Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1
Rudi, M., Hadi, A., & K, L. S. T. (2020). Kegagalan Tuan Guru H. Lalu Farhan Rasiyd Makbul dalam Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Journal of Government and Politics (JGOP), 2(1), 1. https://doi.org/10.31764/jgop.v2i1.2200
Sebastian, T. (2019). Kesesatan Berpikir dalam Konteks Hukum dan Masyarakat: Studi Kasus Politik Elektoral dan Budaya Media Sosial di Indonesia. Paradigma Jurnal Kajian Budaya, 9(3), 311. https://doi.org/10.17510/paradigma.v9i3.239
Sirait, F. E. T. (2020). Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 179. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.806
Sorik, S. (2020). Review Buku: Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 229. https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.836
Srimadona, S., & Caniago, S. (2022). Titik Temu antara Voting dan Syura dalam Pemilihan Pemimpin di Indonesia Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(2), 237. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6821
Sutopo, U. (2021). Pilkades Langsung dalam Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi Kritis Pilkades Langsung di Indonesia Perspektif Maslahat). Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(2), 182–200. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2591
Syahab, A. (2018). Ikhwanul Muslimin dan Demokrasi di Mesir. Tajdid Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(2), 191–208. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.55
Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia. Jurnal Communitarian, 3(2). https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.174
Tabrani, S. R., & Irwansyah, I. (2023). Tinjauan Fiqh Siasah dan Yuridis terhadap Wacana Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024. Jurnal Hukum, 39(1), 115. https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30714
Taqwa, L. (2015). Mekanisme Pelaksanaan Stembusaccord pada Pemilihan Umum Legislatif. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(2), 521–560. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.521-560
Wulandari, L., Rahmawati, R., & Rosdiana, H. (2023). Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia. Parapolitika Journal of Politics and Democracy Studies, 4(2), 168–186. https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6039
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar