02240 - Totalitarianisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Analisis Konseptual dan Penerapannya

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak (Bahasa Indonesia)
Artikel ini mengkaji konsep totalitarianisme sebagai kategori analitis dalam studi ilmu politik Islam. Totalitarianisme dipahami sebagai sistem politik yang mengupayakan kontrol menyeluruh negara atau rezim atas kehidupan publik dan privat warganya. Dalam kajian politik Islam, istilah ini tidak muncul sebagai kategori normatif klasik dari khazanah fikih siyasah, melainkan dipakai sebagai perangkat analitis ilmu politik kontemporer untuk menilai gerakan atau rezim yang mengklaim legitimasi Islam ketika memperlihatkan aspirasi kontrol total, pemutlakan kebenaran ideologis, serta penolakan pluralisme. Artikel ini menelaah ciri-ciri totalitarianisme, hubungannya dengan konsep-konsep inti Islamisme seperti al-Ḥākimiyyah dan din wa dawla, serta penerapannya pada kasus-kasus empiris seperti Iran, Afghanistan di bawah Taliban, dan "Islamic State"/Daesh. Temuan menunjukkan bahwa label totalitarianisme lebih tepat dilekatkan pada Islamisme sebagai proyek politik tertentu, bukan pada Islam sebagai agama yang monolitik, sekaligus menegaskan perlunya kehati-hatian metodologis agar konsep ini tidak jatuh menjadi instrumen labelisasi yang mereduksi kompleksitas politik dan keagamaan.
Kata Kunci: totalitarianisme, ilmu politik Islam, Islamisme, al-Ḥākimiyyah, din wa dawla, kontrol sosial
________________________________________
Abstract (English)
This article examines the concept of totalitarianism as an analytical category in the study of Islamic political science. Totalitarianism is understood as a political system in which the state or regime seeks comprehensive control over the public and private lives of its citizens. In Islamic political studies, this term does not appear as a classical normative category within the tradition of fiqh siyasah, but is employed as an analytical tool of contemporary political science to evaluate movements or regimes that claim Islamic legitimacy when they exhibit aspirations of total control, the absolutization of ideological truth, and the rejection of pluralism. This article examines the characteristics of totalitarianism, its relationship with core Islamist concepts such as al-Ḥākimiyyah and din wa dawla, and its application to empirical cases including Iran, Afghanistan under the Taliban, and the "Islamic State"/Daesh. The findings indicate that the label of totalitarianism is more appropriately applied to Islamism as a specific political project rather than to Islam as a monolithic religion, while affirming the necessity of methodological caution so that the concept does not become an instrument of labeling that reduces political and religious complexity.
Keywords: totalitarianism, Islamic political science, Islamism, al-Ḥākimiyyah, din wa dawla, social control
________________________________________
1. Pendahuluan: Totalitarianisme sebagai Konsep Ilmu Politik dan Relevansinya bagi Studi Politik Islam
Dalam ilmu politik modern, totalitarianisme dipahami sebagai konsep yang historis sekaligus teoretis, tetapi juga "plastis" dan ambigu karena kerap dipakai baik untuk kepentingan analisis ilmiah maupun pertarungan politik-ideologis (Matin, 2024; Müller, 2017). Sejumlah penulis menekankan bahwa, terlepas dari variasi definisi, banyak interpretasi klasik mengaitkan totalitarianisme dengan kombinasi ideologi dan teror serta suatu kecenderungan menuju total domination (dominasi total) (Lentini, 2013; Matin, 2024). Dalam kerangka ini, totalitarianisme dapat diringkas—selaras dengan rumusan tugas pengguna—sebagai sistem politik yang mengupayakan kontrol menyeluruh negara atau rezim atas kehidupan publik dan privat; hal ini sejalan dengan pengertian "negara total" yang "merangkul setiap domain" dan menghasilkan "identitas negara dan masyarakat" (Müller, 2017), serta dengan ciri yang menekankan kekuasaan negara atas "semua aspek kehidupan," penggunaan ideologi untuk kontrol politik, dan penundukan individu kepada negara (Tijani, 2022).
Dalam kajian politik Islam, istilah totalitarianisme umumnya tidak muncul sebagai kategori normatif klasik dari khazanah fikih siyasah, tetapi dipakai sebagai kategori analitis ilmu politik kontemporer untuk menilai gerakan atau rezim yang mengklaim legitimasi Islam—atau Islamisme—ketika ia memperlihatkan aspirasi kontrol total, pemutlakan kebenaran ideologis, serta penolakan pluralisme (Lentini, 2013; Matin, 2024). Karena konsep totalitarianisme sendiri kerap dipolitisasi, terutama pasca-9/11 dalam wacana "perang melawan teror" (Matin, 2024), maka pembahasan "totalitarianisme menurut ilmu politik Islam" menuntut kehati-hatian: membedakan Islam sebagai agama dan tradisi dari Islamisme sebagai ideologi politik, sekaligus membedakan analisis ilmiah dari labelisasi politik (Matin, 2024; Mokhber et al., 2017; Sakhi, 2022).
________________________________________
2. Definisi dan Ciri Totalitarianisme dalam Ilmu Politik sebagai Perangkat Analitis
2.1 Total Domination: Ideologi, Teror, dan Upaya Dominasi Menyeluruh
Salah satu perangkat analitis yang menonjol dalam sumber-sumber rujukan adalah penekanan Hannah Arendt—melalui pembacaan dan penerapan teoretiknya—pada tiga unsur: ideologi, teror, dan total domination (Lentini, 2013). Dalam studi tentang Baʿthisme dan kampanye Anfal, Ahmed menegaskan bahwa tiga unsur tersebut dipakai untuk menjelaskan mengapa rezim totalitarian "berujung" pada program-program kekerasan ekstrem—dalam kasusnya: genosida—sehingga totalitarianisme dipahami bukan sekadar otoritarianisme biasa, melainkan proyek dominasi yang menyasar masyarakat secara menyeluruh (Lentini, 2013). Di sisi lain, Traverso mengingatkan bahwa kendati "ideologi + teror" sering dijadikan inti definisi, konsep ini mengalami metamorfosis historis dan mudah dipinjam untuk agenda politik tertentu, sehingga perlu digunakan secara kritis (Matin, 2024).
2.2 Karakter Institusional: Partai Tunggal, Kontrol Media, Monopoli Ekonomi, dan Politisasi Aktivitas
Rujukan lain menampilkan daftar karakteristik rezim totalitarian. Fălăuș, mengutip Raymond Aron, merinci lima karakteristik yang mencakup: (i) keberadaan satu partai politik dan ideologi yang diperlakukan sebagai kebenaran absolut; (ii) kontrol dan sensor media massa; (iii) monopoli negara atas ekonomi; (iv) politisasi seluruh aktivitas; serta unsur lain dalam daftar tersebut (Müller, 2017). Pada level konseptual, Fălăuș juga mengaitkan "negara total" dengan negara yang "berpotensi merangkul setiap domain" sehingga menghasilkan "identitas negara dan masyarakat" (Müller, 2017). Sementara itu, Shokri menautkan rezim otoriter atau totaliter dengan konsentrasi kekuasaan, dominasi negara atas semua aspek kehidupan, serta penggunaan ideologi, agama, dan hukum sebagai instrumen kekuasaan (Tijani, 2022). Kombinasi ciri-ciri ini menopang definisi ringkas totalitarianisme sebagai sistem di mana negara mengendalikan seluruh aspek kehidupan publik dan privat.
2.3 Nuansa Analitis: "Totalitarianisme" versus "Totalisme"
Sebagian literatur membedakan totalitarianisme dari totalisme. Murariu mendefinisikan totalisme sebagai sistem interpretasi menyeluruh yang menolak klaim kebenaran lain, dan menekankan bahwa sistem totalis bisa "bertahan" tanpa represi intens, sementara negara totalitarian lebih bergantung pada represi atau koersi yang kuat (Javad, 2016). Nuansa ini penting bagi studi politik Islam karena "totalisasi" keyakinan—misalnya klaim kebenaran tunggal—tidak otomatis identik dengan konfigurasi negara totalitarian, meskipun dapat menjadi prasyarat ideologisnya (Javad, 2016; Tijani, 2022).
________________________________________
3. Politik Islam dan Islamisme: Fondasi Konsep yang Sering Dikaitkan dengan Totalisasi Kekuasaan
3.1 Islamisme sebagai Proyek Memasukkan Syariah ke Sistem Politik-Hukum
Dalam literatur yang tersedia, Islamisme kerap didefinisikan sebagai upaya memperkenalkan syariah ke sistem politik dan legal (Sakhi, 2022). Lentini merangkum definisi dasar Farid Esack bahwa Islamisme—pada level paling mendasar—melibatkan pencarian untuk "memperkenalkan syariah ke dalam sistem politik dan legal" (Sakhi, 2022). Dalam garis serupa, Muktafi dkk. memaparkan bahwa tujuan utama Islamisme adalah membangun struktur Islamic governance dan memobilisasi ummah untuk mencapai "otoritas totalitarian" yang disebut al-niẓām al-Islāmī (Baehr, 2009). Dengan demikian, dalam analisis ilmu politik, sebagian bentuk Islamisme dipahami bukan semata sebagai kesalehan, melainkan sebagai proyek institusionalisasi norma agama menjadi perangkat negara (Baehr, 2009; Sakhi, 2022).
3.2 Din wa Dawla dan Penyatuan Agama–Negara sebagai Kerangka Politik
Sejumlah sumber menganggap konsep din wa dawla (kesatuan agama dan negara) sebagai ide kunci dalam Islamisme. Lentini secara eksplisit menyebut din wa dawla sebagai konsep yang menafsirkan Islam sebagai "agama politik" yang meresepkan tatanan ilahi bagi negara dan harus dijalankan oleh pemerintahan Islam (Sakhi, 2022). Veković, merujuk pada Tibi, juga menekankan bahwa Islamisme adalah "politik yang direligiuskan" (religionised politics) dan berorientasi pada din wa dawla di bawah syariah yang dimandatkan secara konstitusional (Shroufi, 2015). Muktafi dkk. menegaskan slogan Islamis "Islam adalah agama dan negara," yang mengimplikasikan negara sekaligus sebagai institusi politik dan religius serta menjadikan politik berada dalam ranah agama (Baehr, 2009). Dalam kerangka ilmu politik, penyatuan ini dapat menjadi basis bagi klaim otoritas yang melampaui prosedur demokratis atau pluralisme, tergantung bagaimana ia dioperasionalisasikan (Shroufi, 2015; Tijani, 2022).
3.3 Al-Ḥākimiyyah (Kedaulatan Tuhan) dan Delegitimasi Hukum Buatan Manusia
Muktafi dkk. memberi fokus khusus pada konsep al-Ḥākimiyyah dalam Islamisme Sayyid Quṭb: sebuah teori yang menyatakan bahwa struktur politik berasal dari kehendak Tuhan, bukan kedaulatan rakyat, dan "mengabaikan" hukum serta sistem nilai buatan manusia (Baehr, 2009). Mereka juga menyatakan bahwa penolakan terhadap al-Ḥākimiyyah diposisikan sebagai pembangkangan terhadap Al-Qur'an dan Hadis, dan pihak yang menolak dapat diperlakukan sebagai "musuh" (Baehr, 2009). Pada titik ini, analisis politik melihat potensi "totalisasi" karena sumber legitimasi dipusatkan pada klaim normatif tunggal yang sukar diperdebatkan dalam ruang publik yang plural (Baehr, 2009; Javad, 2016; Tijani, 2022).
3.4 Perdebatan Kategori: "Politik Islam" sebagai Konsep yang Tidak Tunggal
Jong dan Ali menekankan bahwa "political Islam" adalah kategori yang tidak tuntas dan diperdebatkan; banyak definisi menghadapi problem ambiguitas dan tantangan metodologis, termasuk kecenderungan menyinonimkan Islamisme dengan fanatisme agama, terorisme, fundamentalisme, atau totalitarianisme (Mokhber et al., 2017). Karena itu, ilmu politik Islam yang ketat menuntut pembedaan konseptual: (i) Islam sebagai tradisi diskursif dan keyakinan; (ii) Islamisme sebagai instrumentalisasi Islam untuk tujuan politik; dan (iii) variasi spektrum gerakan atau partai yang disebut "Islamis" (Mokhber et al., 2017; Sakhi, 2022; Shroufi, 2015).
________________________________________
4. Totalitarianisme dalam Lensa Ilmu Politik Islam: Kapan dan Mengapa Label atau Analisis "Totalitarian" Muncul?
4.1 Distingsi Penting: Totalitarianisme Dilekatkan pada Islamisme, bukan pada Islam sebagai Agama
Beberapa rujukan menegaskan pembedaan Islam versus Islamisme ketika membahas totalitarianisme. Veković menyatakan—melalui pembacaan terhadap Tibi—bahwa totalitarianisme dapat "diatribusikan" pada Islamisme, tetapi bukan pada Islam (Shroufi, 2015). Muktafi dkk. menyimpulkan bahwa Islamisme Quṭb adalah "struktur politik, bukan struktur iman," serta merupakan interpretasi spesifik yang "tidak niscaya" mewakili Islam; mereka menyebutnya sebagai "politik yang direligiuskan" dan menilai klaimnya problematik karena sulit menerima perbedaan pemikiran (Baehr, 2009). Baehr juga menutup analisisnya dengan pernyataan eksplisit bahwa "Islam is not monolithic" dan kebanyakan Muslim ingin hidup damai, sekaligus memperingatkan bahwa menyebutnya "totalitarianism" bisa menutupi kebaruan fenomena jihadisme modern (Veković, 2013). Fealy, dalam konteks Indonesia, juga menekankan bahwa ideologi kelompok teroris "bersifat politis" walau dibungkus bahasa agama, dan menolak gagasan bahwa ada satu bentuk Islam "tunggal" yang inheren damai; Islam memuat keragaman ajaran dan interpretasi (Motha, 2009). Dengan demikian, "menurut ilmu politik Islam," totalitarianisme lebih tepat dipakai untuk menilai proyek politik tertentu yang memutlakkan tafsir dan mengupayakan dominasi menyeluruh, bukan untuk menilai Islam secara esensialis (Baehr, 2009; Motha, 2009; Shroufi, 2015; Veković, 2013).
4.2 Kapan Proyek Islamisme Dibaca sebagai Totalitarian? Indikator Analitis
Berdasarkan ciri totalitarianisme yang menekankan ideologi absolut, kontrol sosial menyeluruh, dan teror (Müller, 2017; Tijani, 2022), literatur yang tersedia menunjukkan beberapa indikator ketika proyek Islamisme—khususnya varian radikal atau militan—dipahami memiliki kemiripan totalitarian.
Pertama, kebenaran ideologis tunggal dan delegitimasi pluralisme. Baehr menyebut pluralisme sebagai "anathema" bagi Islamisme radikal—misalnya jaringan al-Qaeda—dan menegaskan bahwa gerakan tersebut mengecam politik sekuler (Veković, 2013). Muktafi dkk. menjelaskan bahwa al-Ḥākimiyyah mengabaikan hukum buatan manusia dan menandai penentangnya sebagai musuh, suatu logika yang dapat mengunci ruang perbedaan (Baehr, 2009). Shokri menempatkan penggunaan ideologi untuk kontrol politik dan penundukan individu kepada negara sebagai bagian dari warisan rezim otoriter atau totaliter (Tijani, 2022).
Kedua, totalisasi hukum dan moralitas, yakni syariah sebagai perangkat negara yang mencakup ranah publik dan privat. Lentini mencatat adanya konsep syariah sebagai "totalizing state law" dalam konstruksi Islamisme tertentu (Sakhi, 2022). Shokri menyatakan bahwa dalam pendekatan "political Islam," Islam dan politik dianggap tak terpisah dan implikasinya adalah syariah memerintah tidak hanya ranah sosial-politik, tetapi juga ranah privat (Baker, 2019). Hal ini paralel dengan pemahaman totalitarianisme sebagai kecenderungan negara atau rezim mengatur seluruh domain kehidupan (Müller, 2017; Tijani, 2022).
Ketiga, teror dan kekerasan sebagai teknologi politik untuk menghancurkan ruang publik. Mustafa dkk. mengembangkan argumentasi—berbasis perluasan tesis Arendt—bahwa kekerasan spektakuler Tehrik-e-Taliban Pakistan menghilangkan "plurality" dan menghancurkan "public sphere" melalui universalisasi teror (Fălăuș, 2024). Ahmed menempatkan "terror" dan "total domination" sebagai elemen penjelas dalam teori Arendt tentang totalitarianisme (Lentini, 2013). Müller menunjukkan bahwa Daesh atau "Islamic State" menggunakan spektrum koersi dan kekerasan yang mengaburkan batas "terror from above" (negara) dan "terrorism from below" (non-negara) karena aspirasi pemerintahannya atas wilayah tertentu (Kyriakides & Torres, 2015).
Keempat, mobilisasi massa dan sosialisasi politik melalui propaganda. Bar-On menilai Islamisme dan fasisme sebagai ideologi koheren yang sama-sama memiliki "quest for totalitarianism" serta melakukan mobilisasi massa (Ahmed, 2022). Matin menunjukkan bagaimana Republik Islam Iran menginvestasikan propaganda negara melalui lagu kebangsaan yang melibatkan anak-anak untuk sosialisasi politik dan penguatan ideologi Syiah-Revolusioner, serta membingkainya dalam perbandingan dengan praksis propaganda rezim totalitarian abad ke-20 (Muktafi et al., 2022). Indikator bergaya Aron atau Arendt seperti kontrol media dan politisasi aktivitas juga sejalan dengan penggunaan propaganda dan sensor sebagai instrumen totalisasi (Muktafi et al., 2022; Müller, 2017).
Indikator-indikator ini tidak otomatis membuktikan bahwa setiap ekspresi politik Islam adalah totalitarian, tetapi menunjukkan mengapa dan bagaimana sebagian literatur ilmu politik mengidentifikasi "kecenderungan totalitarian" ketika ada proyek dominasi menyeluruh yang menggabungkan klaim kebenaran absolut, kontrol sosial, dan teror atau koersi (Baehr, 2009; Lentini, 2013; Matin, 2024; Veković, 2013).
________________________________________
5. Penerapan Analisis pada Kasus-Kasus yang Dirujuk
5.1 Iran: "Religionised Politics," Propaganda, dan Kontrol Media sebagai Unsur Totalisasi
Sejumlah sumber menggunakan Iran sebagai ilustrasi dinamika otoritarianisme teokratis yang bergerak ke arah kontrol lebih menyeluruh. Matin menyatakan bahwa Iran secara internasional dikenal bergerak "dari theocratic authoritarianism menuju bentuk pemerintahan yang lebih totalitarian," dan menilai ada alasan untuk mengategorikan Iran sebagai negara totalitarian, termasuk melalui mobilisasi agen sosialisasi politik terhadap kaum muda (Muktafi et al., 2022). Dalam studi tentang sensor media, Ahmad secara eksplisit menyebut Republik Islam Iran sebagai "totalitarian governments" yang mengontrol media sejak 1979, dan menekankan bahwa dalam sistem non-demokratis media "tidak bebas" (Hodge, 2016). Tourage, dalam kritik terhadap praktik "dialogue/peacemaking" dengan institusi di Iran, menyatakan bahwa klaim-klaim teologis tertentu dapat dipakai untuk melegitimasi "struktur brutal totalitarian power" yang bertahan melalui pelanggaran HAM seperti pemenjaraan, penyiksaan, dan pembunuhan, serta menekankan risiko "oversimplification" ketika membaca isyarat totalitarianisme rezim (Kahn, 2009).
Selain itu, Mostafalou dan Hamedi, dalam konteks gerakan oposisi Iran, membahas konsep Velayat-e Motlagh-e Faghih (kekuasaan absolut jurisprudent) dan mengaitkannya dengan wacana "dictatorship/despotism" dalam "political Islam" Iran, serta menggambarkan negara teokratis Iran sebagai "totalitarian state" dalam konteks hegemoni budaya dan represi kebebasan berekspresi (Saeed, 2018). Rangkaian rujukan ini menunjukkan bagaimana ilmu politik Islam—sebagai studi politik atas fenomena yang memakai simbol atau legitimasi Islam—menganalisis totalitarianisme lewat institusi, propaganda, sensor, dan klaim legitimasi religius yang menembus ranah publik dan privat (Muktafi et al., 2022; Saeed, 2018), selaras dengan indikator kontrol media dan politisasi aktivitas dalam daftar Aron (Müller, 2017).
5.2 Afghanistan di bawah Taliban: Totalitarianisme sebagai Kerangka untuk Membaca Pemerintahan Pasca Pengambilalihan Kekuasaan
Sakhi menyatakan bahwa Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 dan mendeklarasikan Islamic Emirate, serta menilai Afghanistan kini "dikontrol oleh kelompok militan" yang beroperasi dari "totalitarian ideology" (Qaderi, 2022). Artikel tersebut juga menekankan penggunaan "theoretical framework of a totalitarian system" untuk memahami konteks sistem politik Taliban dan bagaimana keyakinan mereka dioperasionalisasikan dalam tata kelola negara (Qaderi, 2022). Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, Taliban dipakai sebagai contoh bagaimana ideologi politik bercorak religius dapat dibaca totalitarian ketika ia menjadi kerangka pemerintahan dan memproduksi ancaman keamanan serta restriksi sosial tertentu (Qaderi, 2022), konsisten dengan hubungan ideologi–dominasi dalam teori totalitarianisme (Lentini, 2013; Müller, 2017).
5.3 "Islamic State"/Daesh: Aspirasi Pemerintahan, Kekerasan, dan Penghancuran Ruang Publik
Dalam rujukan yang ada, Daesh sering dijadikan contoh ekstrem karena menggabungkan aspirasi pemerintahan teritorial dengan repertoar kekerasan. Müller menekankan bahwa sebagai aktor non-negara yang mengklaim wilayah, Daesh memakai spektrum koersi atau kekerasan sehingga memburamkan pembedaan antara kekerasan "negara" dan terorisme non-negara, terutama karena aspirasi mengelola wilayah yang dikuasai (Kyriakides & Torres, 2015). Shokri menegaskan bahwa bagi Daesh, "Islam dan politik tidak terpisah" dan implikasinya adalah syariah harus mengatur bukan hanya ruang sosial-politik, tetapi juga ruang privat; ia juga menyatakan bahwa Daesh "seeks to destroy everything that is not itself," sehingga berbahaya bagi politik yang sehat (Baker, 2019). Mustafa dkk.—meski fokus pada TTP Pakistan—memberi perangkat konseptual Arendtian tentang bagaimana teror yang dispektakulerkan menghancurkan plurality dan public sphere, yakni prasyarat dasar politik (Fălăuș, 2024). Backes menempatkan "Islamic State" sebagai objek pemeriksaan konten totalitarian dalam sebuah isu khusus jurnal, menandakan relevansi pertanyaan "totalitarianisme" untuk gerakan yang menggabungkan proyek ideologis dan kekerasan (Bar‐On, 2018).
Sebagai penguat, Richter dkk. menggunakan istilah "jihadist totalitarianism" untuk merujuk pada arus ideologis yang—dalam studi kasus mereka—terkait dengan ISIS/Daesh dan menekankan pentingnya indoktrinasi dan incitement dalam spektrum kekerasan ekstrem (Shokri, 2016). Walaupun kerangka mereka berbasis model epidemiologi dan pencegahan, penggunaan istilah tersebut memperlihatkan bagaimana sebagian literatur memadukan analisis ideologi, indoktrinasi, dan teror dalam memahami proyek kekuasaan yang "total" (Shokri, 2016), sejalan dengan penekanan ideologi–teror dalam teori totalitarianisme (Lentini, 2013; Matin, 2024).
5.4 Catatan Pembanding: "Drift" menuju Totalitarianisme tanpa "Total Domination"
Topak, dalam studi tentang Turki di bawah AKP, menyebut adanya "drift towards totalitarian surveillance" dan pembentukan "mass surveillance mechanism," tetapi juga menyatakan bahwa rezim AKP belum mencapai apa yang Arendt sebut "total domination," sehingga lebih tepat disebut "single-party dictatorship" daripada sistem totalitarian yang selesai (Khan et al., 2023). Nuansa ini penting untuk ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa label totalitarianisme tidak selalu biner; ia dapat dipakai untuk memetakan spektrum—misalnya dari kediktatoran partai tunggal menuju total domination (Khan et al., 2023)—konsisten dengan peringatan Traverso agar konsep dipakai secara kritis dan tidak menjadi sekadar stempel (Matin, 2024).
________________________________________
6. Debat dan Kehati-hatian: Perbandingan Islamisme–Fasisme, Politisasi Istilah, dan Risiko Esensialisme
6.1 Perbandingan Islamisme dan Totalitarianisme: "Ada Kemiripan," tetapi Tidak Identik
Bar-On menyajikan tipologi wacana tentang perbandingan Islamisme–fasisme, termasuk istilah "Islamofascism," dan menyimpulkan bahwa Islamisme dan fasisme dapat dibandingkan, tetapi keduanya tetap ideologi yang berbeda sekaligus sama-sama "totalitarian ideologies" dalam pengertian tertentu (Ahmed, 2022). Namun Baehr menilai bahwa afinitas struktural Islamisme radikal dengan totalitarianisme abad ke-20 "obvious but ultimately misleading," karena jihadisme modern memiliki konfigurasi organisasi yang terdesentralisasi dan fenomena "baru" yang bisa tertutupi jika langsung dilabel totalitarianisme (Veković, 2013). Traverso memperkuat kehati-hatian ini dengan menilai "totalitarianism" sebagai konsep yang ambigu dan sering diremobilisasi secara ideologis, termasuk setelah 9/11 dalam perjuangan melawan terorisme Islam (Matin, 2024).
Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, perbandingan dengan totalitarianisme dapat berguna sebagai heuristic untuk menandai pola "ideologi absolut + teror + dominasi," tetapi tetap harus sensitif terhadap perbedaan historis, organisasi, dan konteks sosial-politik (Ahmed, 2022; Matin, 2024; Veković, 2013).
6.2 Risiko Esensialisme dan Islamofobia: "Islam sebagai Totalitarian" sebagai Konstruksi Politik-Budaya
Sebagian sumber dalam daftar rujukan mengkaji bagaimana wacana publik atau kanan-populis di Eropa menyebut "Islam"—bukan Islamisme—sebagai "totalitarian ideology." Sprengholz menunjukkan bagaimana AfD di Bundestag menggambarkan Islam sebagai "deeply totalitarian ideology" dan mengesankan diskriminasi perempuan sebagai "struktural" dan "immutabel," yakni cara berargumen yang mengubah Islam menjadi kategori ancaman politik tetap (Mustafa et al., 2013). Beuter dan Kortmann menunjukkan bahwa PVV Belanda secara eksplisit mengonstruksi Islam sebagai "totalitarian ideology" dan membandingkannya dengan ideologi kekerasan abad ke-20, sementara AfD lebih ambigu tetapi juga cenderung mengaburkan batas Islam dan Islamisme (Jong & Ali, 2023). Tsoneva dan Stoyanova menilai bahwa retorika "Islamic totalitarianism" sering bekerja sebagai "tag" cultural-civilizational yang menghapus kompleksitas politik dan bahkan tidak selalu mampu mempertahankan pembedaan "radikal" versus "moderat" (Akhmetova, 2018). Kundnani, dalam kritik terhadap wacana "integrationist" liberal di Inggris, menyinggung recasting tradisi anti-totalitarian yang memosisikan Islamisme sebagai "Muslim face" dari fasisme (Solomon, 2015).
Rangkaian studi ini tidak membahas "totalitarianisme menurut ilmu politik Islam" dari sisi normatif Islam, tetapi penting sebagai peringatan metodologis: label totalitarian bisa bergeser menjadi instrumen othering ketika diarahkan pada "Islam" secara esensialis, bukan pada proyek politik tertentu (Akhmetova, 2018; Jong & Ali, 2023). Karena itu, literatur yang juga menekankan pembedaan Islam versus Islamisme (Baehr, 2009; Motha, 2009; Shroufi, 2015; Veković, 2013) menjadi kunci agar analisis tetap ilmiah.
________________________________________
7. Sintesis Konseptual: Definisi Operasional "Totalitarianisme" untuk Studi Politik Islam
Berpijak pada sumber-sumber yang tersedia, totalitarianisme dalam konteks studi politik Islam atau Islamisme dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, proyek kekuasaan yang memutlakkan ideologi sebagai kebenaran tertinggi—baik berbentuk ideologi partai atau negara maupun ideologi religius-politik—dan menolak pluralisme (Baehr, 2009; Lentini, 2013; Müller, 2017; Veković, 2013).
Kedua, upaya kontrol menyeluruh atas ruang publik dan privat, melalui totalisasi hukum dan moralitas—misalnya syariah sebagai perangkat negara yang mencakup semua spektrum komunitas—konsisten dengan gagasan "negara total" dan "politisasi seluruh aktivitas" (Baker, 2019; Müller, 2017; Sakhi, 2022; Tijani, 2022).
Ketiga, penggunaan teror atau koersi sebagai instrumen sistemik untuk menghancurkan ruang politik dan menjamin dominasi, termasuk penghancuran plurality dan public sphere (Fălăuș, 2024; Kyriakides & Torres, 2015; Lentini, 2013).
Keempat, pengendalian dan mobilisasi melalui media, propaganda, sensor, dan sosialisasi politik, yang dalam contoh Iran tampak melalui kontrol media dan kampanye propaganda yang menargetkan kaum muda (Hodge, 2016; Muktafi et al., 2022; Müller, 2017).
Namun, sintesis ini harus selalu disertai dua pembatas penting yang juga didukung rujukan: (i) totalitarianisme sebagai kategori harus digunakan secara kritis karena konsepnya ambigu dan rentan dipolitisasi (Matin, 2024; Veković, 2013); dan (ii) banyak penulis membedakan Islam dari Islamisme dan menolak esensialisasi "Islam = totalitarian," menekankan keragaman internal Islam dan sifat politis—bukan teologis semata—dari proyek-proyek kekuasaan tertentu (Baehr, 2009; Motha, 2009; Shroufi, 2015; Veković, 2013).
________________________________________
8. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "totalitarianisme menurut ilmu politik Islam" paling tepat dipahami sebagai kategori analitis ilmu politik untuk menilai gerakan atau rezim yang mengklaim legitimasi Islam ketika mereka: (i) memutlakkan ideologi, termasuk konsep kedaulatan Tuhan ala al-Ḥākimiyyah, dan menolak pluralisme (Baehr, 2009; Veković, 2013); (ii) mengupayakan kontrol menyeluruh atas masyarakat hingga ranah privat melalui totalisasi hukum-moral, misalnya syariah sebagai perangkat negara yang total (Baker, 2019; Sakhi, 2022); (iii) memelihara dominasi dengan teror atau koersi dan penghancuran ruang publik-politik (Fălăuș, 2024; Kyriakides & Torres, 2015; Lentini, 2013); serta (iv) menegakkan kontrol media dan propaganda sebagai instrumen pembentukan subjek politik (Hodge, 2016; Muktafi et al., 2022; Müller, 2017).
Pada saat yang sama, literatur yang sama juga menegaskan perlunya pembedaan konseptual: totalitarianisme lebih sering dilekatkan pada Islamisme atau varian radikal atau militan sebagai proyek politik, bukan pada Islam sebagai agama yang monolitik (Baehr, 2009; Motha, 2009; Shroufi, 2015; Veković, 2013); dan konsep "totalitarianisme" sendiri perlu dipakai dengan hati-hati agar tidak jatuh menjadi label politis yang menghapus kompleksitas (Akhmetova, 2018; Jong & Ali, 2023; Matin, 2024).
________________________________________
Daftar Pustaka
Ahmed, N. S. (2022). Hannah Arendt, Baʿthism, and Anfal. Review of Middle East Studies, 56(1), 16–28. https://doi.org/10.1017/rms.2022.30
Akhmetova, E. (2018). Islam and the development of democratic opposition in Central Asia. ICR Journal, 9(4), 74–91. https://doi.org/10.52282/icr.v9i4.95
Baehr, P. (2009). The novelty of jihadist terror. Society, 46(3), 210–213. https://doi.org/10.1007/s12115-009-9197-6
Baker, R. W. (2019). Eric Trager, The Arab Fall: How the Muslim Brotherhood won and lost Egypt in 891 days. International Journal Middle East Studies, 51(1), 172–174. https://doi.org/10.1017/s0020743818001368
Bar‐On, T. (2018). 'Islamofascism': Four competing discourses on the Islamism-fascism comparison. Fascism, 7(2), 241–274. https://doi.org/10.1163/22116257-00702005
Fălăuș, A. (2024). Totalitarianism and the questionable legitimation of conflict through propaganda in Marjane Satrapi's Persepolis and Art Spiegelman's Maus. Revue Internationale Animation Territoires et Pratiques Socioculturelles, (25), 121–136. https://doi.org/10.55765/atps.i25.2431
Hodge, J. (2016). Terrorism's answer to modernity's cultural crisis: Re-sacralising violence in the name of jihadist totalitarianism. Modern Theology, 32(2), 231–258. https://doi.org/10.1111/moth.12240
Javad, B. (2016). Religion and democracy. Sociology and Criminology-Open Access, 4(2). https://doi.org/10.4172/2375-4435.1000152
Jong, A., & Ali, R. (2023). Political Islam as an incomplete and contested category: A post-foundationalist revision. Religions, 14(8), 980. https://doi.org/10.3390/rel14080980
Kahn, R. (2009). Flemming Rose, the Danish cartoon controversy, and the new European freedom of speech. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1499947
Khan, R. A. A., Umbreen, F., & Qureshi, S. M. J. (2023). Contemporary securitisation of Islam and Muslims: A content analysis of Twitter. Journal of Communication Language and Culture, 3(1), 17–35. https://doi.org/10.33093/jclc.2023.3.1.2
Kyriakides, C., & Torres, R. D. (2015). "Other than Mexicans," "Islamic fascists" and the transatlantic regulation of risky subjects. Ethnicities, 15(2), 282–301. https://doi.org/10.1177/1468796814557653
Lentini, P. (2013). Introduction. https://doi.org/10.4337/9781781953624.00006
Matin, A. A. (2024). Young people and fascism propaganda in Iran: A critical analysis of the anthem 'Hail Commander.' International Journal of Humanity Studies (IJHS), 7(2), 230–248. https://doi.org/10.24071/ijhs.v7i2.7283
Mokhber, A., Giarme, M., Hold, D., Stewart, J., Sheikholeslami, J., Arblaster, A., Mortezavi, H., & Bahmani, J. (2017). Untitled. Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences, 1(2). https://doi.org/10.15406/jhaas.1.2
Motha, S. (2009). Liberal cults, suicide bombers, and other theological dilemmas. Law Culture and the Humanities, 5(2), 228–246. https://doi.org/10.1177/1743872109102490
Muktafi, M., Haidary, A. H. A., & Zamzami, M. (2022). Rereading Sayyid Quṭb's Islamism and political concept of al-Ḥākimiyyah: A critical analysis. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 24(1), 271–310. https://doi.org/10.22452/afkar.vol24no1.8
Mustafa, D., Brown, K. E., & Tillotson, M. (2013). Antipode to terror: Spaces of performative politics. Antipode, 45(5), 1110–1127. https://doi.org/10.1111/anti.12014
Müller, M. (2017). Terror or terrorism? The "Islamic State" between state and nonstate violence. Digest of Middle East Studies, 26(2), 442–462. https://doi.org/10.1111/dome.12117
Qaderi, H. (2022). Through wild Germany. International Journal of Political Science and Public Administration, 2(1), 49–57. https://doi.org/10.51483/ijpspa.2.1.2022.49-57
Saeed, R. (2018). Law and coloniality of empire: Colonial encounter and normative orderings in the Indian sub-continent. Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online, 19(1), 103–133. https://doi.org/10.1163/01901001_006
Sakhi, N. (2022). The Taliban takeover in Afghanistan and security paradox. Journal of Asian Security and International Affairs, 9(3), 383–401. https://doi.org/10.1177/23477970221130882
Shokri, M. (2016). Islam and politics: The case of the Islamic State. Studia Humana, 5(2), 3–12. https://doi.org/10.1515/sh-2016-0006
Shroufi, O. (2015). The gates of Jerusalem: European revisionism and the populist radical right. Race & Class, 57(2), 24–42. https://doi.org/10.1177/0306396815595799
Solomon, H. (2015). Political Islam: An African perspective. Contemporary Review of the Middle East, 2(1–2), 88–103. https://doi.org/10.1177/2347798915577719
Tijani, H. O. (2022). Distinctions between the ancient Islamism and the contemporary Islamism in Nigeria. Perspektif, 11(4), 1638–1646. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.7631
Veković, M. (2013). Islamism and Islam. Politics and Religion Journal, 7(2), 439–443. https://doi.org/10.54561/prj0702439v
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar