AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Terrorism in the Perspective of Islamic Political Science: Definition, Ideologization of Jihad, and Policy Implications
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep terorisme dari perspektif ilmu politik, dengan penekanan khusus pada konteks politik Islam. Menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis terhadap sumber-sumber akademik Indonesia, artikel ini menelaah: (1) definisi dan elemen-elemen kunci terorisme dalam ilmu politik; (2) perdebatan konseptual dan politis seputar pelabelan terorisme; (3) relasi antara agama, ideologi, dan kekerasan politik dalam wacana Islam; serta (4) implikasi kebijakan deradikalisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa terorisme merupakan strategi kekerasan yang direncanakan dan sistematis, bermotif politik, menarget nonkombatan, dan berfungsi sebagai komunikasi politik untuk memengaruhi tatanan kekuasaan. Dalam konteks Islam, aksi teror yang menggunakan simbol agama umumnya merupakan bentuk ideologisasi dan framing jihad untuk agenda politik tertentu, yang dipengaruhi kondisi sosial-politik-ekonomi serta propaganda. Secara normatif, Islam menolak terorisme dan membatasi kekerasan pada kondisi yang sangat terbatas. Artikel ini menegaskan pentingnya distingsi antara kritik politik Islam yang legal, radikalisme sebagai spektrum gagasan, dan terorisme sebagai kekerasan politik, guna menghindari stigmatisasi dan membangun kebijakan kontra-teror yang efektif dan berkeadilan.
Kata kunci: terorisme, ilmu politik Islam, jihad, radikalisme, deradikalisasi, kekerasan politik
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of terrorism from a political science perspective, with particular emphasis on the context of Islamic politics. Using a systematic literature review approach drawing on Indonesian academic sources, the article analyzes: (1) the definition and key elements of terrorism in political science; (2) conceptual and political debates surrounding the labeling of terrorism; (3) the relationship between religion, ideology, and political violence in Islamic discourse; and (4) policy implications for deradicalization. The findings indicate that terrorism constitutes a planned and systematic strategy of violence, politically motivated, targeting non-combatants, and functioning as political communication to influence structures of power. In the Islamic context, acts of terror employing religious symbols generally represent a form of ideologization and framing of jihad for specific political agendas, shaped by socio-political-economic conditions and propaganda. Normatively, Islam rejects terrorism and restricts the use of violence to very limited circumstances. The article underscores the importance of distinguishing between legally permissible Islamic political criticism, radicalism as a spectrum of ideas, and terrorism as political violence, in order to avoid stigmatization and to construct effective and just counter-terrorism policies.
Keywords: terrorism, Islamic political science, jihad, radicalism, deradicalization, political violence
________________________________________
1. Pendahuluan: Terorisme sebagai Konsep Politik yang Diperebutkan Maknanya
Dalam kajian ilmu politik, "terorisme" umumnya dipahami sebagai bentuk kekerasan politik: penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dirancang untuk memengaruhi arah kebijakan atau tatanan politik, dan diarahkan pada sasaran yang melampaui korban langsungnya (audiens publik yang lebih luas) (Abdillah & Innayah, 2022; Gultom et al., 2024; Khamdan, 2016; Naharong, 2014). Sejumlah rujukan yang dikutip dalam literatur Indonesia juga menegaskan unsur "politik" ini, misalnya definisi Departemen Luar Negeri AS yang menekankan kekerasan yang direncanakan (premeditated), bermotivasi politik, ditujukan terhadap target yang tidak bersenjata atau nonkombatan, dan biasanya bertujuan memengaruhi khalayak (Asghar, 2016; Naharong, 2014). Pada saat yang sama, literatur juga menekankan bahwa definisi terorisme tidak pernah sepenuhnya tunggal dan universal; sebagian sarjana menekankan ketergantungannya pada persepsi dan konteks ("satu pihak teroris, pihak lain pahlawan"), sehingga perdebatan definisional menjadi bagian dari politik itu sendiri (Abdillah & Innayah, 2022; Khamdan, 2016; Nyoman, 2022).
Dalam perspektif politik Islam—terutama ketika membahas Islamisme atau Islam politik dan relasi agama–negara—terorisme penting dipahami bukan hanya sebagai "perilaku kriminal", melainkan sebagai strategi perebutan makna, legitimasi, dan kekuasaan yang kadang menggunakan simbol dan retorika keagamaan untuk mengartikulasikan agenda politik (Gultom et al., 2024; Irawan & Nasrun, 2020). Karena itu, pertanyaan "terorisme menurut ilmu politik Islam" dapat dijawab dengan dua lapis analisis: (i) terorisme sebagai kekerasan politik (kategori ilmu politik), dan (ii) bagaimana kekerasan politik itu dipahami, dibenarkan, atau ditolak dalam wacana Islam (normatif dan sosio-politik), termasuk persoalan ideologisasi konsep jihad dan framing identitas (Abdurrahman et al., 2023; Zulfadli et al., 2019).
________________________________________
2. Definisi Terorisme dalam Ilmu Politik: Elemen-Elemen Kunci
2.1 Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang Direncanakan dan Sistematis
Berbagai sumber menegaskan bahwa terorisme mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan umumnya bersifat direncanakan, bukan sekadar kekerasan spontan (Khamdan, 2016; Naharong, 2014; Nyoman, 2022; Zulfadli et al., 2019). Bahkan, pembeda yang ditekankan dalam studi radikalisme-terorisme adalah bahwa kekerasan baru disebut terorisme ketika dilandasi pemikiran dan taktik sistematis untuk tujuan tertentu; kekerasan yang tidak sistematis dinilai sebagai kekerasan biasa (Nyoman, 2022). Penekanan pada perencanaan dan sistematika ini selaras dengan unsur premeditated dalam definisi yang sering dikutip dari otoritas AS (Asghar, 2016; Naharong, 2014).
2.2 Motif dan Tujuan Politik (Political Ends)
Literatur yang digunakan dalam studi terorisme di Indonesia konsisten menempatkan motif atau tujuan politik sebagai ciri sentral: terorisme dipahami sebagai cara memengaruhi kebijakan atau tatanan politik melalui kekerasan atau ancaman (Abdillah & Innayah, 2022; Gultom et al., 2024; Khamdan, 2016; Naharong, 2014). Sejumlah penulis merangkum tradisi definisional ini dengan menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan politik dan sering dipandang "dirancang untuk membawa perubahan politik" (Khamdan, 2016), serta "metode politik" yang menggunakan kekerasan (Rohmiyati et al., 2023). Bahkan ketika motif agama atau ideologi hadir, banyak kajian menekankan bahwa tindakan teror tidak terjadi "dalam ruang hampa" dan tetap berkaitan dengan kalkulasi serta konteks politik praktis (Ismail et al., 2024; Syaepu, 2017; Zulfadli et al., 2019).
2.3 Target Nonkombatan atau Sipil dan Efek Ketakutan yang Meluas
Salah satu karakteristik penting dalam sejumlah definisi adalah bahwa terorisme kerap menarget nonkombatan atau penduduk sipil dan bertujuan menciptakan ketakutan yang efeknya meluas melampaui korban langsung (Asghar, 2016; Fadhilah et al., 2016; Gultom et al., 2024; Naharong, 2014). Dalam kajian hukum dan politik, teror politik bahkan digambarkan "tidak memilih-milih korban" dan siap membunuh warga sipil tanpa mempertimbangkan penilaian moral-politik korban (Santoso et al., 2023). Literatur yang mengulas terorisme kontemporer juga menekankan bahwa sasaran sipil dipilih secara sengaja untuk menghasilkan persuasi atau koersi politik melalui teror (Fadhilah et al., 2016), sementara indikator terorisme mencakup desain untuk menciptakan ketakutan pada audiens yang lebih luas daripada korban langsung (Gultom et al., 2024).
2.4 Terorisme sebagai "Komunikasi Politik"
Dalam kerangka ilmu politik komunikasi, terorisme kerap dipahami sebagai taktik komunikasi politik: kekerasan digunakan untuk mengirim pesan dan memengaruhi emosi publik, sering dengan ketergantungan pada media modern (televisi atau internet) (Gultom et al., 2024; Gunawijaya & Untara, 2023). Karena itu, publikasi dan visibilitas menjadi bagian dari logika tindak teror: kelompok teror membutuhkan publisitas untuk tujuan perjuangan atau legitimasi, dan media dapat menjadi instrumen penyampai pesan sekaligus panggung simbolik (Abdurrahman et al., 2023; Gultom et al., 2024; Gunawijaya & Untara, 2023). Perspektif ini memperkuat pemahaman bahwa target utama terorisme bukan hanya korban langsung, melainkan dampak psikologis-politik pada masyarakat dan negara (Abdurrahman et al., 2023; Gultom et al., 2024; Nyoman, 2022).
________________________________________
3. Mengapa Definisi Terorisme Diperdebatkan: Label Politik, Persepsi, dan Double Standards
Sejumlah rujukan menegaskan bahwa terorisme adalah istilah yang kontroversial dan definisinya sering bergantung pada kepentingan ideologis-politik (Khamdan, 2016; Syaepu, 2017). Literatur hukum dan politik juga menyatakan belum adanya batasan universal yang disepakati, antara lain karena keragaman latar belakang aksi kekerasan lintas negara, serta problem "teroris vs. pahlawan" dalam narasi konflik, misalnya perjuangan pembebasan atau national liberation (Abdillah & Innayah, 2022). Dalam kerangka ini, pelabelan "teroris" dapat berfungsi sebagai instrumen politik untuk mendeligitimasi aktor tertentu, atau untuk membenarkan kebijakan kontra-teror yang melampaui batas (Gunawijaya & Untara, 2023; Ismail et al., 2024).
Dalam literatur berperspektif Islam dan hubungan internasional, muncul kritik atas politisasi isu terorisme—misalnya argumen bahwa cap "Islam identik terorisme" bersifat tendensius, dipolitisasi, dan terkait konstelasi hegemoni dalam tatanan internasional (Nasution, 2018). Sejalan dengan itu, kajian mediasi massal terorisme menekankan dominasi wacana media Barat yang cenderung menyudutkan Islam dan mengabaikan bentuk-bentuk kekerasan tertentu, misalnya kekerasan negara, dalam konstruksi terorisme (Gunawijaya & Untara, 2023). Dengan demikian, perdebatan definisi terorisme dalam ilmu politik tidak netral: ia terkait perebutan otoritas moral, legitimasi kekerasan, dan produksi stigma (Gunawijaya & Untara, 2023; Ismail et al., 2024; Nasution, 2018).
________________________________________
4. Terorisme dalam "Politik Islam": Relasi Agama–Politik, Islamisme, dan Framing Jihad
4.1 Tiga Arus Besar Hubungan Doktrin Islam dan Aksi Politik menuju Teror
Kajian tentang Islamisme–terorisme memetakan sedikitnya tiga pandangan utama: (i) kekerasan atau teror sebagai produk inheren doktrin; (ii) terorisme sebagai perkara profan yang tidak terkait doktrin; (iii) terorisme sebagai sinkretisme atau fusi agama dan politik (saling memodifikasi dan saling menguatkan) (Ismail et al., 2024). Pemetaan ini penting bagi ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa perdebatan bukan hanya "Islam ya/tidak", melainkan bagaimana doktrin dipahami dalam dinamika politik dan bagaimana agama berperan sebagai simbol atau strategi dalam konflik (Ismail et al., 2024; Zulfadli et al., 2019).
4.2 Agama sebagai Simbol dan Strategi; Tujuan Tetap Bisa Politis
Sejumlah kajian menegaskan bahwa "terorisme keagamaan" dapat memiliki tujuan keagamaan sekaligus politik (Zulfadli et al., 2019), dan bahwa tindakan teror kerap didorong pertimbangan politik praktis dalam konteks tertentu (Zulfadli et al., 2019). Bahkan, sebagian literatur menyatakan bahwa kekerasan aktivisme Islam politik—hingga bentuk terorisme—lebih tepat dibaca sebagai gejala sosial-politik (contentious politics) daripada konsekuensi langsung tradisi doktrinal; simbol Islam dan klaim jihad dipakai sebagai framing untuk menggerakkan aksi, bukan sebagai sumber doktrin tunggal (Abdurrahman et al., 2023; Irawan & Nasrun, 2020). Kerangka ini juga sejalan dengan penjelasan bahwa stereotip terorisme pada Islam menguat karena misinterpretasi jihad dan adanya kelompok kepentingan politik yang bertindak atas nama Islam (Abdurrahman et al., 2023).
4.3 Mengapa Isu "Agama dan Politik Tak Terpisah" Relevan
Dalam sebagian gerakan yang mengatasnamakan Islam, terdapat keyakinan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dan politik; seluruh aspek kehidupan (termasuk politik dan hukum) dianggap bagian tak terpisahkan dari agama (Zulfadli et al., 2019). Klaim ini, dalam analisis politik, dapat memfasilitasi transformasi konflik politik menjadi konflik bermakna sakral—yakni ketika tujuan politik dibingkai sebagai mandat agama (Ismail et al., 2024; Zulfadli et al., 2019). Namun, literatur juga mengingatkan bahwa agama tidak otomatis melahirkan kekerasan; kekerasan dapat muncul ketika faktor agama menyatu dengan kondisi politik-sosial-ideologis tertentu (Fahmi, 2022; Zulfadli et al., 2019).
________________________________________
5. Pandangan Normatif Islam: Terorisme Ditolak, Kekerasan Dibatasi
Literatur yang dirujuk secara eksplisit menyatakan bahwa dari sudut pandang Islam (antara lain dikutip dari Azyumardi Azra), terorisme sebagai kekerasan politik bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam yang menekankan kemanusiaan universal (Amin & Windiyastuti, 2023; Santoso et al., 2023). Bahkan ketika Islam memberikan justifikasi untuk berjuang atau berperang (harb/qital) terhadap penindas atau pihak yang memusuhi dan menolak hidup berdampingan damai, literatur yang sama menegaskan bahwa Islam sebagai rahmatan lil 'alamin melarang penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan—termasuk tujuan yang baik (Santoso et al., 2023). Kerangka ini konsisten dengan argumen bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan dan pertumpahan darah, serta aksi teror dinilai haram dalam fatwa (misalnya disebut adanya konsensus fatwa Majelis Ulama Aceh dan fatwa MUI) (Abdurrahman et al., 2023).
Kajian tematik Al-Qur'an yang membahas radikalisme dan terorisme juga menyimpulkan bahwa tindakan radikal atau teroris tidak dibenarkan; Al-Qur'an dikatakan mengecam kekerasan ekstrem dan menekankan perlunya pemahaman moderat agar ajaran agama tidak disalahgunakan (Fahmi, 2022). Sumber tersebut menekankan bahwa kekerasan dalam Islam dibatasi pada keadaan sangat terbatas seperti pertahanan diri atau perlindungan hak asasi manusia, sedangkan kekerasan yang merugikan masyarakat luas—terutama terorisme—diposisikan sebagai perbuatan kejahatan yang diharamkan (Fahmi, 2022). Dengan demikian, dalam sintesis literatur ini, terorisme dipahami sebagai fenomena politik-komunikasi yang dapat "meminjam" simbol agama, tetapi ditolak secara normatif dalam Islam karena bertentangan dengan etos kemanusiaan dan pembatasan moral penggunaan kekerasan (Abdurrahman et al., 2023; Amin & Windiyastuti, 2023; Santoso et al., 2023).
________________________________________
6. Jihad vs. Terorisme: Ideologisasi, Kesalahpahaman, dan Dampak Stigma
Berbagai sumber menekankan adanya problem besar berupa penyamaan jihad dengan terorisme. Sejumlah kajian menyatakan bahwa stereotip Islam-terorisme muncul karena misinterpretasi jihad, sementara ajaran Islam sendiri tidak merekomendasikan kekerasan apalagi teror (Abdurrahman et al., 2023; Fahmi, 2022). Dalam kerangka deradikalisasi, sebagian pelaku teror di Indonesia disebut menganggap diri "mujahid fi sabilillah", padahal Islam tidak mengajarkan kekerasan untuk menyebarkan ajaran dan amar ma'ruf nahi munkar (Naharong, 2014). Literatur lain menegaskan bahwa jihad mengalami proses ideologisasi untuk kepentingan politik melawan negara atau kekuatan yang dipersepsikan merugikan umat Islam, sehingga konsep jihad dipakai untuk membenarkan teror dan kekerasan (Irawan & Nasrun, 2020).
Dalam konteks ini, konsekuensi politiknya adalah produksi stigma: tindakan kelompok yang mengatasnamakan Islam memperbesar persepsi bahwa Islam identik dengan teror (Abdurrahman et al., 2023), sementara kajian hubungan internasional menyebut cap tersebut sebagai rekayasa atau politisasi yang terkait kepentingan kekuatan politik tertentu (Nasution, 2018). Kajian mediasi massal terorisme juga menunjukkan bagaimana wacana media dapat mereproduksi stigma kekerasan dalam Islam, sehingga pembacaan publik terhadap terorisme menjadi tidak seimbang (Gunawijaya & Untara, 2023). Dengan demikian, "jihad vs. terorisme" dalam perspektif politik Islam bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan pertarungan makna yang memiliki dampak pada posisi politik umat Islam dalam diskursus global dan domestik (Abdurrahman et al., 2023; Gunawijaya & Untara, 2023; Nasution, 2018).
________________________________________
7. Faktor-Faktor Penyebab dalam Perspektif Politik: Keluhan Politik, Kondisi Sosial-Ekonomi, dan Propaganda
Sejumlah rujukan menekankan bahwa terorisme bukan fenomena yang berdiri sendiri; ia terkait konteks sosial-politik dan tidak terjadi "dalam ruang hampa" (Najib et al., 2023; Zulfadli et al., 2019). Dalam literatur Indonesia, motif terorisme sering dipetakan sebagai gabungan motif politik, agama, dan ideologi (Syaepu, 2017), termasuk penekanan bahwa aksi teror di Indonesia memperlihatkan motif politik yang kuat (Syaepu, 2017). Kajian lain menegaskan bahwa radikalisme-terorisme memiliki banyak penyebab—politik, ekonomi, budaya atau keagamaan—sehingga penjelasan tunggal tidak memadai (Syaepu, 2017).
Kajian Al-Qur'an tematik juga menyoroti faktor-faktor yang dapat memengaruhi keterlibatan individu dalam radikalisme atau terorisme, seperti kesulitan ekonomi, ketidakpuasan politik, serta propaganda ekstremis oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam (Fahmi, 2022). Sementara itu, kajian politik radikalisme di Indonesia menunjukkan bahwa radikalisme (dan potensi peralihannya ke kekerasan) dapat dipengaruhi situasi politik nasional dan global, serta krisis multidimensi dalam negeri (Najib et al., 2023; Rohmiyati et al., 2023). Dalam kajian pascareformasi, konflik dan transisi politik disebut dapat membuka kesempatan politik bagi pertumbuhan organisasi dan narasi tertentu, termasuk kelompok yang diasosiasikan dengan "salafi radikal" (Najib et al., 2023). Sintesis ini menempatkan terorisme sebagai produk interaksi keluhan politik, peluang politik, kondisi sosial-ekonomi, serta proses ideologisasi yang diartikulasikan melalui jaringan dan media (Fahmi, 2022; Gunawijaya & Untara, 2023; Najib et al., 2023; Rohmiyati et al., 2023).
________________________________________
8. Konsekuensi bagi Analisis dan Kebijakan: dari Definisi Hukum hingga Deradikalisasi
Pada level kebijakan nasional, sebagian literatur merujuk definisi hukum positif Indonesia (UU No. 5 Tahun 2018) yang menekankan perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut meluas, menimbulkan korban massal atau kerusakan fasilitas atau vital, dengan motif ideologi atau politik (dan unsur terkait keamanan) (Napsiyah, 2015). Dalam analisis deradikalisasi, beberapa kajian menyatakan bahwa karena terorisme terkait ideologi dan politik, penanganannya tidak cukup mengandalkan kekuatan koersif; diperlukan strategi yang memahami akar masalah dan dimensi non-militer (Khamdan, 2016; Naharong, 2014; Rohmiyati et al., 2023). Sejalan dengan itu, literatur tentang deradikalisasi menempatkan terorisme dalam relasi erat dengan frustrasi atau ketidakpuasan politik, serta menekankan keterkaitan komunikasi politik yang tersumbat dengan kemunculan terorisme (Naharong, 2014).
Dari perspektif ilmu politik Islam, implikasinya adalah perlunya membedakan: (i) kritik atau politik Islam yang legal dalam ruang demokrasi, (ii) radikalisme sebagai spektrum gagasan, dan (iii) terorisme sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik. Literatur menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme tidak identik; radikalisme yang tidak berujung kekerasan dipandang berbeda dari terorisme, sedangkan aksi teror yang inheren menggunakan kekerasan dinilai haram (Hutabarat, 2023). Distingsi ini penting agar kebijakan tidak terjebak pada stigmatisasi politik-keagamaan, namun tetap tegas pada tindakan kekerasan yang menarget publik (Gunawijaya & Untara, 2023; Hutabarat, 2023; Nasution, 2018).
________________________________________
9. Kesimpulan
Berdasarkan literatur yang tersedia, terorisme menurut ilmu politik (termasuk ketika dibahas dalam konteks politik Islam) dapat dirumuskan sebagai strategi kekerasan atau ancaman kekerasan yang direncanakan dan sistematis, bermotif atau bertujuan politik, sering menarget nonkombatan atau sipil, untuk menciptakan ketakutan luas dan memengaruhi kebijakan atau tatanan politik (Fadhilah et al., 2016; Gultom et al., 2024; Naharong, 2014; Nyoman, 2022). Dalam konteks politik Islam, kajian-kajian menekankan bahwa aksi teror yang memakai simbol agama sering kali merupakan framing dan ideologisasi—termasuk atas konsep jihad—untuk agenda politik tertentu, dan kemunculannya dipengaruhi kondisi sosial-politik-ekonomi serta propaganda (Fahmi, 2022; Irawan & Nasrun, 2020; Najib et al., 2023; Rohmiyati et al., 2023; Zulfadli et al., 2019). Secara normatif, literatur yang dikutip menegaskan bahwa Islam menolak terorisme dan membatasi penggunaan kekerasan pada kondisi tertentu; terorisme sebagai kekerasan politik diposisikan bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam dan dinilai haram (Abdurrahman et al., 2023; Amin & Windiyastuti, 2023; Santoso et al., 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdillah, M. T., & Innayah, D. S. (2022). Antitesis stereotip terorisme pada Islam: Analisis QS. Al-Isra': 33 dan HR. Al-Bukhari: 983. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 24(2), 151. https://doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14439
Abdurrahman, M. K. G., Saraswati, D. P., & Nidatya, N. (2023). Analisis reflektif pada pendekatan neo-institusional dalam memahami ASEAN sebagai organisasi kontraterorisme di regional Asia Tenggara. Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies, 4(2), 103–125. https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.5969
Amin, S., & Windiyastuti, F. (2023). Deradikalisasi sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022). Peshum: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2(4), 753–764. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2114
Asghar, A. (2016). Gerakan terorisme tahun 2015: Pola serangan, jumlah korban dan wajah baru global jihad. Jurnal Keamanan Nasional, 2(1). https://doi.org/10.31599/jkn.v2i1.35
Fadhilah, I., Syaifuddin, S., & Mawarini, R. (2016). Narration and politic of identity: The pattern of prevalance and acceptance of radicalism and terrorism in Central Java. Jurnal Smart (Studi Masyarakat Religi dan Tradisi), 2(01), 15. https://doi.org/10.18784/smart.v2i01.299
Fahmi, M. Y. (2022). Strategi Indonesia melawan terorisme selama dua dekade (2000–2020). JRP (Jurnal Review Politik), 12(1), 39–61. https://doi.org/10.15642/jrp.2022.12.1.39-61
Gultom, Y. S. M., Andara, N. N., & Firzatullah, M. F. (2024). Nilai Islam dan pembuatan aliansi dalam keamanan global: Kasus Koalisi Kontraterorisme Militer Islam (IMCTC). Bhuvana: Journal of Global Studies, 2(2), 150–171. https://doi.org/10.59408/bjgs.v2i2.184
Gunawijaya, T., & Untara, I. M. G. S. (2023). Globalisasi dan ancamannya bagi ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Veda Jyotih: Jurnal Agama dan Sains, 2(1), 119–128. https://doi.org/10.61330/vedajyotih.v2i1.20
Hutabarat, A. Y. (2023). Analisis motivasi teroris perempuan Indonesia dilihat dari perspektif teori identifikasi diferensial. Jurnal Ilmu Kepolisian, 17(3), 18. https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.407
Irawan, I., & Nasrun, N. (2020). Bahaya perekrutan terorisme melalui media sosial di Indonesia. Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 3(1), 35–52. https://doi.org/10.32923/kjmp.v3i1.1392
Ismail, M. S., Novita, M., & Hakim, F. N. (2024). Peran strategis Jama'ah Tabligh dan Muhammadiyah dalam pencegahan ancaman radikalisme. Harmoni, 23(1), 82–98. https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.710
Khamdan, M. (2016). Pengembangan bina damai dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(1). https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.2835
Naharong, A. M. (2014). Terorisme atas nama agama. Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 13(5). https://doi.org/10.15408/ref.v13i5.915
Najib, Moch. A., Sulfikar, S., Bahruddin, U., & Amrullah, L. (2023). Movement strategies of radical groups in the Middle East: A comparative study between ISIS and Al-Qaeda. Jurnal CMES, 16(2), 189. https://doi.org/10.20961/cmes.16.2.69357
Napsiyah, S. (2015). Welfare approach untuk Indonesia damai dan sejahtera: Perspektif kesejahteraan sosial. Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 13–23. https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9658
Nasution, A. R. (2018). Penegakan hukum terhadap tindakan terorisme sebagai "extraordinary crime" dalam perspektif hukum internasional dan nasional. Talenta Conference Series: Local Wisdom Social and Arts (LWSA), 1(1), 008–014. https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.134
Nyoman, A. P. I. (2022). Menyemai moderasi beragama dalam menangkal radikalisme dan terorisme di Indonesia. Vyavahara Duta, 17(1), 9–21. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i1.961
Rohmiyati, A., Deni, I., Sawandi, E., & Subarkah, M. A. (2023). Pendidikan agama Islam dalam rangka penanggulangan radikalisasi. Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 8(1), 71–84. https://doi.org/10.51729/81151
Santoso, A., Sari, D. K., & Abdullah, A. (2023). Psikospiritual Islam dan perilaku terorisme di Indonesia. Jousip: Journal of Sufism and Psychotherapy, 3(2), 181–196. https://doi.org/10.28918/jousip.v3i2.2005
Syaepu, I. L. (2017). Radikal dulu, teroris kemudian: Gerakan Islam "garis keras" dulu dan kini dalam tinjauan sosio-historis. Empirisma, 26(1). https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.681
Zulfadli, Z., Chaniago, S., & Putra, H. P. (2019). Pendidikan politik dalam menangkal pemahaman radikalisme agama bagi pemuda Muhammadiyah di Kecamatan Pariaman Utama, Kota Pariaman. Warta Pengabdian Andalas, 26(1), 23–32. https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.23-32.2019
Tidak ada komentar:
Posting Komentar