02224 - Separatisme dalam Perspektif Ilmu Politik dan Kajian Politik Islam: Tinjauan Konseptual dan Empiris Komparatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep separatisme dalam perspektif ilmu politik umum dan kajian politik Islam secara komparatif. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur analitis, artikel ini menelaah perdebatan definisional seputar separatisme, distingsi konseptual antara separatisme dan gerakan politik Islam lainnya, serta pola-pola empiris relasi Islam–separatisme di berbagai konteks regional, meliputi Aceh, Filipina (Bangsamoro), Thailand Selatan (Patani), Papua, dan Prancis. Temuan menunjukkan bahwa relasi antara Islam dan separatisme bersifat kontekstual dan kontingen, bukan determinan. Aspirasi politik Islam tidak identik dengan tuntutan secession; Islam dapat berfungsi sebagai repertoar simbolik, kerangka emansipasi, maupun instrumen diferensiasi identitas dalam konteks yang berbeda-beda. Di samping itu, "separatisme" kerap berfungsi sebagai kategori sekuritisasi dan pelabelan politik yang perlu dibedakan secara analitis dari gerakan pemisahan wilayah yang nyata. Artikel ini menyimpulkan bahwa analisis separatisme memerlukan kepekaan terhadap kompleksitas tujuan, basis mobilisasi, dan fungsi diskursif dari kategori "separatisme" itu sendiri.
Kata kunci: separatisme, ilmu politik Islam, Islamisme, self-determination, sekuritisasi, identitas kolektif
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of separatism from the perspective of general political science and Islamic political studies comparatively. Employing an analytical literature review approach, the article discusses definitional debates surrounding separatism, conceptual distinctions between separatism and other Islamic political movements, and empirical patterns of Islam–separatism relations across various regional contexts, including Aceh, the Philippines (Bangsamoro), Southern Thailand (Patani), Papua, and France. Findings indicate that the relationship between Islam and separatism is contextual and contingent rather than deterministic. Islamic political aspirations are not identical to secessionist demands; Islam may function as a symbolic repertoire, an emancipatory framework, or an instrument of identity differentiation across different contexts. Furthermore, "separatism" frequently operates as a securitization category and political labeling device that must be analytically distinguished from actual territorial secessionist movements. The article concludes that the analysis of separatism requires sensitivity to the complexity of goals, bases of mobilization, and the discursive functions of the category of "separatism" itself.
Keywords: separatism, Islamic political science, Islamism, self-determination, securitization, collective identity
________________________________________
1. Pendahuluan
Separatisme merupakan salah satu fenomena politik paling kompleks dan diperdebatkan dalam ilmu politik kontemporer. Kompleksitasnya tidak hanya terletak pada dimensi empiris—yakni keragaman gerakan yang disebut separatis di berbagai belahan dunia—tetapi juga pada dimensi konseptual, di mana batas antara separatisme, otonomi, dan penentuan nasib sendiri (self-determination) kerap menjadi arena perebutan makna.
Kerumitan ini semakin bertambah ketika separatisme dianalisis dalam kaitannya dengan agama, khususnya Islam. Di berbagai konteks regional, mulai dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat, Islam telah menjadi salah satu variabel yang disebut-sebut sebagai pendorong, simbol, atau justifikasi bagi gerakan-gerakan yang dilabeli separatis. Namun, asumsi bahwa Islam secara inheren mendorong separatisme perlu diuji secara kritis melalui kajian literatur yang sistematis.
Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana separatisme dipahami dalam perspektif ilmu politik, dan bagaimana relasi antara Islam dan separatisme tergambar dalam kajian politik Islam secara komparatif? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menelaah literatur ilmu politik tentang konsep separatisme, distingsi analitis antara separatisme dan gerakan politik Islam lainnya, pola-pola empiris relasi Islam–separatisme di berbagai konteks, serta fungsi diskursif dari label "separatisme" dalam kebijakan negara.
________________________________________
2. Pengertian Separatisme: Definisi dan Perdebatan Konseptual
Dalam literatur ilmu politik, definisi separatisme tidak tunggal dan diperdebatkan, tetapi secara umum merujuk pada gerakan self-determination (penentuan nasib sendiri) yang mengarah pada pemisahan dari entitas politik yang lebih besar (negara/komunitas induk) demi memperoleh status politik dan kewenangan yang lebih luas (Dawes, 2023; Marlière, 2023). Salah satu rumusan yang eksplisit mendefinisikan separatisme sebagai kecenderungan politik untuk memisahkan sebagian wilayah dari suatu negara, baik untuk mendirikan struktur negara sendiri maupun untuk bergabung dengan negara tetangga (Dawes, 2023). Dalam rumusan lain, separatisme dipahami sebagai gerakan pemisahan yang bertujuan memperoleh "lebih banyak hak dan kekuasaan" dari kelompok/negara yang lebih besar (Marlière, 2023).
Sebagian literatur menautkan pemahaman ini dengan kerangka self-determination sebagaimana disebutkan dalam UN Resolution 1541 (1960) yang—dalam kutipan sumber—memuat bentuk-bentuk penentuan nasib sendiri wilayah: transformasi menjadi negara merdeka yang mengatur diri sendiri, asosiasi bebas dengan negara merdeka, atau penggabungan dengan negara merdeka (Marlière, 2023). Namun, literatur yang sama menekankan bahwa ketidakpastian konseptual (scientific uncertainty) dan ketidakpastian legal membuat batas antara "tuntutan otonomi," "penentuan nasib sendiri," dan "separatisme" sering menjadi arena perebutan makna di ruang politik (Dawes, 2023; Marlière, 2023).
________________________________________
3. Separatisme dalam Kajian Politik Islam: Titik Masuk Analitis
Berdasarkan sumber yang tersedia, "ilmu politik Islam" yang relevan untuk menjelaskan separatisme bukan terutama perumusan fikih klasik tentang pemberontakan, melainkan kajian politik Islam/Islamisme, relasi Islam–negara, dan cara identitas serta simbol Islam dipakai untuk membingkai: (i) tuntutan pemisahan wilayah, (ii) tuntutan pendirian negara/ketatanegaraan Islam, atau (iii) tuntutan otonomi budaya–keagamaan dalam negara yang ada (Arifianto, 2017; Korenkov et al., 2022; Ragandang, 2018; Ridwan & Khotimah, 2024; Sułkowski, 2024).
Dua definisi "Islamisme" yang muncul dalam sumber juga menegaskan fokus politiknya: Islamisme dipakai sebagai istilah bagi gerakan/ideologi yang mengadvokasi kebijakan yang "secara ketat" islami (Arifianto, 2017), sementara definisi lain merumuskannya sebagai proyek membangun sistem politik global berbasis Islam melalui kekuasaan negara serta menolak pluralisme politik (Ridwan & Khotimah, 2024).
Penting dicatat, sumber-sumber juga menunjukkan adanya perdebatan internal dalam wacana Islam mengenai apakah Islam mewajibkan suatu model negara tertentu. Dalam konteks debat Islam–sekularisme, disebutkan argumen 'Ali 'Abd al-Raziq bahwa Al-Qur'an maupun Sunnah tidak menunjuk model pemerintahan tertentu dan bahwa fusi agama–politik tidak otomatis merupakan konsekuensi doktrin Islam (Arifianto, 2017). Di Indonesia, Nurcholish Madjid (dalam studi Hefner) dikutip menyatakan tidak ada "Quranic injunction" yang mewajibkan negara Islam, dan ia mengkritik kecenderungan "menyucikan" institusi profan seperti gagasan negara Islam (Titley & Lentin, 2021). Abdurrahman Wahid (dalam kutipan yang dibahas Arifianto) juga menolak negara Islam dengan alasan heterogenitas bangsa dan perlunya menghormati keyakinan warga non-Muslim (Salomon, 2022).
Dengan demikian, dalam batas bukti sumber, "ilmu politik Islam" memperlakukan separatisme sebagai fenomena politik yang bisa (tetapi tidak harus) dibingkai secara Islam, dan keterkaitan "Islam → kewajiban separatis" tidak dapat diasumsikan sebagai konsensus (Arifianto, 2017; Salomon, 2022; Titley & Lentin, 2021).
________________________________________
4. Distingsi Konseptual: Separatisme versus Pemberontakan Berbasis Islam yang Tidak Bersifat Secessionist
Sumber-sumber tentang Indonesia menunjukkan bahwa gerakan berlandaskan Islam dapat memiliki tujuan politik yang berbeda dari pemisahan wilayah. Di Aceh pada 1950-an, pemberontakan Darul Islam disebut bertujuan menjadikan Indonesia negara Islam, bukan memisahkan Aceh dari Indonesia (Sułkowski, 2024). Sejalan dengan itu, pembahasan tentang "NII Aceh" dalam Tambunan menekankan bahwa tokoh seperti Beureueh (dalam rujukan yang dipakai artikel tersebut) juga menginginkan negara Islam untuk seluruh Indonesia, bukan "Aceh merdeka" semata (Kohno, 2021).
Pada level partai, studi Formichi menunjukkan Masyumi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan "banner of Islam" oleh gerakan separatis di Jawa Barat; keberatan Masyumi—dalam kutipan itu—bukan pada "fondasi Islam"-nya, melainkan pada fakta bahwa gerakan separatis memakai Islam ketika populasi menghendaki Jawa Barat tetap sebagai wilayah dalam negara (Tambunan, 2019). Pada saat yang sama, Masyumi tetap menegaskan komitmen pada jalur parlementer untuk memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam (Tambunan, 2019).
Sintesis dari tiga sumber ini memperlihatkan pembedaan analitis yang penting dalam ilmu politik Islam:
• Islamisme/aspirasi negara Islam dapat menjadi proyek transformasi negara induk (state-wide transformation), bukan proyek pemisahan wilayah (Sułkowski, 2024; Tambunan, 2019).
• Sebaliknya, separatisme (dalam arti secession) menuntut pemisahan wilayah dan pembentukan entitas politik terpisah (Dawes, 2023; Marlière, 2023)—yang tidak identik dengan semua gerakan politik Islam (Sułkowski, 2024; Tambunan, 2019).
________________________________________
5. Pola-Pola Empiris Relasi Islam dan Separatisme: Studi Komparatif
5.1 Aceh: Separatisme Nasionalis-Sekuler di Tengah Masyarakat Muslim
Studi Aspinall tentang Aceh menegaskan transformasi besar: gerakan penerus sejak 1970-an, GAM, digambarkan sekuler-nasionalis, menuntut kemerdekaan penuh Aceh, dan tidak mengusung tujuan formal Islam (Sułkowski, 2024). Penjelasan kunci Aspinall menyatakan bahwa Islam tetap menjadi titik kesamaan dengan Indonesia yang mayoritas Muslim, bukan titik pembeda; sehingga logika konstruksi identitas nasionalis Aceh mendorong pemimpin separatis untuk mengurangi simbol dan ideologi Islam dalam gerakan (Sułkowski, 2024).
Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, "separatisme di wilayah Muslim" dapat bergerak menjauh dari simbol Islam karena kebutuhan diferensiasi identitas politik (Sułkowski, 2024), sekaligus memperkuat tesis bahwa relasi Islam–separatisme bersifat kontingen (bergantung konteks), bukan otomatis (Arifianto, 2017; Sułkowski, 2024; Titley & Lentin, 2021).
5.2 Filipina/Bangsamoro: Islam sebagai Kerangka Emansipasi dan Simbol Kolektif
Dalam konteks Filipina, kajian Ragandang menegaskan bahwa aktivis Moro selama puluhan tahun menuntut self-determination bagi Muslim Filipina, termasuk melalui perjuangan bersenjata, dan bahwa "Muslim separatism" bertujuan menjaga komunitas Muslim melalui pemisahan dari Filipina (Korenkov et al., 2022). Ragandang juga menekankan ciri khasnya: gerakan separatis Muslim mengintegrasikan konsep dan simbol Islam ke dalam dogma nasional, sehingga Islam dan nasionalisme saling menguatkan dalam perlawanan terhadap penguasa luar serta mengaitkan diri dengan ummah yang lebih luas (Korenkov et al., 2022).
Sejalan dengan itu, Salomon menunjukkan bahwa historiografi tentang Martial Law di Muslim Mindanao menekankan isu otonomi atau separatisme; dan dalam testimoni Tausug, Islam dipakai sebagai kerangka emansipasi untuk menyuarakan keluhan dan melawan penindasan, serta MNLF dipersepsi (oleh sebagian warga) sebagai pelindung "territory, nation, religion" yang mengartikulasikan keinginan menjadi independen (Ragandang, 2018). Artikel Erasiah dkk. juga menggambarkan dinamika organisasi: MNLF lebih mengusung Bangsamoro nationalism, sementara MILF dikaitkan dengan ideologi Islamis dan keinginan membangun Bangsamoro merdeka sebagai negara Islam (May, 2010).
Ketiga sumber ini, jika disintesis, mendukung pembacaan "ilmu politik Islam" bahwa Islam dapat berfungsi sebagai:
1. Repertoar simbolik yang memperkuat identitas kolektif dalam proyek self-determination (Korenkov et al., 2022; May, 2010); dan/atau
2. Kerangka moral–politik untuk artikulasi grievance terhadap negara (May, 2010; Ragandang, 2018);
tanpa menghapus fakta bahwa bentuk organisasi dan tujuan ideologisnya beragam (nasionalis vs. Islamis) (Korenkov et al., 2022; May, 2010).
5.3 Thailand Selatan/Patani: Agama, Etnis Melayu, dan Ambiguitas antara Otonomi dan Separatisme
Beberapa sumber menegaskan keterkaitan Islam dengan konsolidasi identitas dan gerakan separatis di Thailand Selatan: Chieu menyatakan Islam berkontribusi pada konsolidasi identitas etnis dan promosi gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan nasional–keagamaan; para pemimpin dan anggota gerakan tersebut adalah Melayu Muslim (Meuleman, 1970). Syukri juga menekankan bahwa dalam satu dekade terakhir Islam makin dipakai sebagai identitas politik yang menjadi dasar gerakan insurjensi/separatis, dengan ragam kelompok yang disebutkan dalam sumber (Hasyim, 2019).
Namun, Albritton memberikan nuansa berbeda: "insurgency" mutakhir di Thailand Selatan dinilai kurang berorientasi pada separatisme politik klasik, dan lebih pada upaya memperoleh otonomi budaya Melayu (yang mencakup Islam) dalam negara Thailand (Shabbir et al., 2024). Albritton juga menyatakan bahwa simpati pada insurgency tidak terletak pada agama semata, tetapi pada pembelaan praktik yang terkait dengan loyalitas pada bentuk budaya Melayu tertentu (Shabbir et al., 2024).
Sintesisnya, sumber-sumber ini menunjukkan perbedaan penekanan yang penting:
• Sebagian analisis menempatkan Islam sebagai pendorong separatisme/kemerdekaan (Hasyim, 2019; Meuleman, 1970).
• Sebagian lain menilai konflik lebih tepat dibaca sebagai perjuangan otonomi budaya (bukan secession) meskipun Islam tetap bagian dari identitas budaya (Shabbir et al., 2024).
Perbedaan ini memperkuat peringatan bahwa kategori "separatisme" sering menutup kompleksitas tujuan (otonomi vs. merdeka penuh) dan basis mobilisasi (agama vs. kultur-etnis) (Marlière, 2023; Shabbir et al., 2024).
________________________________________
6. Separatisme sebagai Label Keamanan: Sekuritisasi dan Konsekuensinya
6.1 Papua: Konflik Bernuansa Separatis dengan Dimensi Relasi Antaragama
Ridwan dan Khotimah menegaskan bahwa konflik Papua yang berkepanjangan berkaitan dengan aspirasi nasionalis Papua untuk menciptakan negara independen (memisahkan diri dari Indonesia), dan konflik tersebut "predominantly characterised" oleh nuansa separatisme (Hifza & Aslan, 2019). Mereka juga menunjukkan bahwa ketegangan antaragama memberi nuansa tambahan pada konflik, dan adanya kelompok Islam transnasional berupaya membangun narasi yang mengaitkan Kristen dengan gerakan kemerdekaan dan Islam dengan kesetiaan pada NKRI (Hifza & Aslan, 2019).
Dalam studi Pamungkas, organisasi-organisasi Islam di Papua digambarkan cenderung berorientasi menjaga NKRI dan tidak mempertanyakan status politik Papua, serta terdapat kedekatan orientasi antara organisasi Islam dan pejabat pemerintah untuk mempertahankan integrasi Papua menurut perspektif pemerintah (Pamungkas, 2015). Ernas dkk. juga menyoroti bahwa diskursus "separatisme" dapat menjadi perangkap politik: selain sebagai alat membungkam aspirasi politik antipemerintah, ia dapat memicu kecurigaan timbal balik dan stigmatisasi (misalnya label pro/anti-Indonesia) di masyarakat sipil (Roqib et al., 2021).
Secara sintesis, ketiga sumber ini memperlihatkan bahwa "separatisme" dalam konteks Papua bukan sekadar deskripsi tujuan politik, tetapi juga kategori wacana yang memengaruhi relasi sosial-politik dan posisi kelompok-kelompok keagamaan (Hifza & Aslan, 2019; Roqib et al., 2021).
6.2 Kebijakan Anti-Separatisme dan Risiko Pelanggaran HAM
Dalam kajian yuridis Thesia, ditunjukkan adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan OPM/separatisme Papua sebagai terorisme melalui undang-undang terkait, tetapi kebijakan itu dikatakan dikeluarkan tanpa memperhatikan faktor/motif kemunculan separatisme; dampaknya dikhawatirkan mendorong penyalahgunaan kekuasaan aparat dan berujung pada pelanggaran HAM serta tidak menyelesaikan masalah Papua (Chieu, 2018). Di sisi lain, studi Kohno tentang Asia Tenggara menegaskan bahwa di Filipina, ketika Muslim "rebel," negara memperlakukannya sebagai isu separatisme, yang mengindikasikan bagaimana kategori "separatisme" menjadi kerangka negara dalam merespons grievance minoritas (Ernas et al., 2021).
Dua sumber ini, secara bersama, mendukung klaim bahwa "separatisme" sering berfungsi sebagai kerangka kebijakan keamanan (bukan sekadar kategori analitis), dan cara pelabelan itu dapat berimplikasi besar pada tata kelola konflik dan hak-hak warga (Chieu, 2018; Ernas et al., 2021).
6.3 Prancis: "Islamist Separatism" sebagai Konstruk Diskursif dan Empty Signifier
Dalam konteks Prancis, beberapa sumber menekankan bahwa "separatisme" dipakai sebagai istilah kebijakan yang sangat dipolitisasi. Marlière membahas "separatism bill" dan "Charter on republican values" dalam upaya menangani ekstremisme dengan melawan "separatism," dan ia menilai sulit menemukan bukti "separatisme" dalam masyarakat Prancis secara luas (Aspinall, 2007). Dawes menyebut "separatisme" sebagai salah satu istilah payung dalam polemik "Islamogauchisme" yang dapat mencakup hampir apa saja yang diasosiasikan "Muslim" atau "kiri," sehingga bekerja sebagai "empty signifier" dalam moral panic dan culture war (Yumitro et al., 2019).
Titley dan Lentin mengkritik rancangan "anti-separatist law" sebagai produk obsesi pada Islam dan Muslim yang—dalam pembacaan mereka—melembagakan histeria Islamofobik (Sari, 2018). Sejalan dengan itu, Hafez menganalisis terminologi "Islamist separatism" sebagai "empty signifier"/dispositif yang melegitimasi intervensi negara; dalam argumentasinya, fokusnya bukan pada pelanggaran hukum oleh Muslim, melainkan pada klaim bahwa Muslim "menggunakan hukum untuk mensubversi" negara-bangsa Eropa, yang berujung pada eksklusi Muslim dari kehidupan politik dan proyek "domesticated/national Islam" (Trailović, 2023).
Sintesis empat sumber ini memperlihatkan sebuah pelajaran penting bagi "ilmu politik Islam" tentang separatisme: istilah "separatisme"—termasuk "Islamist separatism"—dapat berfungsi sebagai instrumen politik wacana yang membingkai ancaman internal dan membenarkan kebijakan negara, bahkan ketika bukti empirisnya dipersoalkan (Aspinall, 2007; Trailović, 2023). Hal ini sekaligus memperingatkan agar analisis "separatisme" membedakan antara: (i) gerakan secession yang nyata dan (ii) pelabelan "separatis" sebagai teknik pemerintahan (Aspinall, 2007; Trailović, 2023).
________________________________________
7. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, separatisme menurut perspektif ilmu politik—termasuk ketika dibaca melalui kajian politik Islam—dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, separatisme adalah gerakan penentuan nasib sendiri yang mengarah pada pemisahan wilayah dari negara/entitas induk untuk membentuk entitas politik baru atau perubahan status politik lainnya, dengan definisi yang diperdebatkan dan batas legal yang kerap tidak pasti (Dawes, 2023; Marlière, 2023).
Kedua, dalam kajian politik Islam, separatisme dapat beririsan dengan Islamisme/politik Islam ketika Islam dipakai sebagai sumber legitimasi, simbol identitas kolektif, atau desain tatanegara alternatif—tetapi sumber-sumber juga menunjukkan bahwa aspirasi politik Islam tidak identik dengan secession (misalnya Darul Islam yang menarget transformasi Indonesia menjadi negara Islam, bukan pemisahan wilayah) (Sułkowski, 2024; Tambunan, 2019).
Ketiga, relasi Islam–separatisme bersifat kontekstual: ada kasus di mana Islam memperkuat nasionalisme separatis (Bangsamoro) (Korenkov et al., 2022; Ragandang, 2018), ada yang justru menurun dalam gerakan separatis karena kebutuhan diferensiasi identitas (Aceh/GAM) (Sułkowski, 2024), dan ada pula konteks di mana konflik lebih tepat dipahami sebagai tuntutan otonomi budaya yang mencakup Islam (Thailand Selatan) (Shabbir et al., 2024).
Keempat, "separatisme" juga dapat menjadi kategori sekuritisasi dan alat pelabelan politik—misalnya dalam kebijakan penanganan Papua (Chieu, 2018) atau polemik "Islamist separatism" di Prancis—yang menjadikan analisis ilmiah perlu membedakan gerakan pemisahan yang nyata dari konstruksi wacana negara (Aspinall, 2007; Trailović, 2023).
________________________________________
Daftar Pustaka
Arifianto, A. R. (2017). Practicing What It Preaches? Understanding the Contradictions between Pluralist Theology and Religious Intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 55(2), 241–264. https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.241-264
Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism, 13(2), 245–263. https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2007.00277.x
Chieu, N. V. (2018). The Religious and Ethnic Issues in Thailand: Impacts to Sustainability in South East Asian and Implications for Vietnam. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(11). https://doi.org/10.14738/assrj.511.5682
Dawes, S. (2023). « Islamogauchisme » ? The fallacy and function of an empty signifier. French Cultural Studies, 34(3), 227–233. https://doi.org/10.1177/09571558231186110
Ernas, S., DP, I., & Kilderak, I. (2021). Islam, Papuanness and Indonesianess within Papuan Muslims in Fakfak. Al-Albab, 10(2), 275–294. https://doi.org/10.24260/alalbab.v10i2.1990
Hasyim, S. (2019). Fatwas and Democracy: Majelis Ulama Indonesia (MUI, Indonesian Ulema Council) and Rising Conservatism in Indonesian Islam. Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia, 8(1), 21–35. https://doi.org/10.1017/trn.2019.13
Hifza, H., & Aslan, A. (2019). Problematika Pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. Al-Ulum, 19(2), 387–401. https://doi.org/10.30603/au.v19i2.864
Kohno, T. (2021). To Combat Extremism, How to Frame Religion Matters: Southeast Asia in Comparative Perspective. Studia Islamika, 28(3), 483–515. https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.23955
Korenkov, O., Balatska, O., & Rashchupkina, Y. (2022). Separatism and Jihadism: Interaction in the Context of Terrorist Activity. Studia Polityczne, 50(2), 111–138. https://doi.org/10.35757/stp.2022.50.2.05
Marlière, P. (2023). The 'Islamo-gauchiste threat' as political nudge. French Cultural Studies, 34(3), 234–249. https://doi.org/10.1177/09571558231152992
May, J. D. (2010). Jakarta And Jayapura: The Dialogue Of Religions And 'Papua, Land Of Peace.' (hlm. 17–42). https://doi.org/10.1163/ej.9789004178809.iv-375.7
Meuleman, J. H. (1970). Reactions and Attitudes towards the Darul Arqam Movement in Southeast Asia. Studia Islamika, 3(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v3i1.813
Pamungkas, C. (2015). The Contestation of Muslim and Special Autonomy in Papua. Religió: Jurnal Studi Agama-Agama, 5(1). https://doi.org/10.15642/religio.v5i1.581
Ragandang, P. I. C. (2018). Philippines: Factors of Century-old Conflict and Current Violent Extremism in the South. Conflict Studies Quarterly, (22), 81–94. https://doi.org/10.24193/csq.22.5
Ridwan, R., & Khotimah, H. (2024). Examining Islamism, Peacebuilding, and Interfaith Dialogue in Papua, Indonesia. Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat, 11(1), 24–38. https://doi.org/10.33550/sd.v11i1.397
Roqib, Moh., Sugiarti, I., & Chehae, A. (2021). Model and Construction of Islamic Education Curriculum: In Thamavitya Mulniti School Muang Yala Thailand. Jurnal Educative: Journal of Educational Studies, 6(2), 153. https://doi.org/10.30983/educative.v6i2.4909
Salomon, E. G. R. (2022). Testimonial Narratives of Muslim Tausug: Against Militarization in Sulu (1972–1974). Studia Islamika, 29(2), 241–270. https://doi.org/10.36712/sdi.v29i2.23131
Sari, A. C. (2018). A neoclassical realist explanation of Indonesia's involvement in Muslim-related secessions in non-Muslim countries. Asian Journal of Comparative Politics, 4(3), 213–241. https://doi.org/10.1177/2057891118787930
Shabbir, G., Ali, S., & Batool, S. S. (2024). Contours of Identity: A Comprehensive Exploration of Ideological Narratives in Pakistan's Formation. Journal of Development and Social Sciences, 5(I). https://doi.org/10.47205/jdss.2024(5-i)23
Sułkowski, M. (2024). Perpetuum Mobile of Radicalism – Islamism in la France Laïque. Chrześcijaństwo–Świat–Polityka, (28), 240–257. https://doi.org/10.21697/csp.2024.28.1.14
Tambunan, E. (2019). Indonesian Islamism: The War of Islamic Literacy from Millennialism to Radicalism. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 24(1), 1. https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1.1612
Titley, G., & Lentin, A. (2021). Islamophobia, race and the attack on antiracism: Gavan Titley and Alana Lentin in conversation. French Cultural Studies, 32(3), 296–310. https://doi.org/10.1177/09571558211027062
Trailović, D. (2023). Ethnic violence and terrorism as internal challenges to China's national security: A case study of Xinjiang. Politika Nacionalne Bezbednosti, 24(1), 83–106. https://doi.org/10.5937/pnb24-43792
Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Saiman, S., & Haffsari, P. P. (2019). The Modalities and Roles of Pesantren to Face the Issues of Terrorism in the Region of Malang. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 43(1), 95. https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.646
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar