02215 - Repatriasi: Konsep, Dimensi Normatif, Dan Dinamika Kebijakan Dalam Perspektif Hukum Dan Hubungan Internasional

AFANIN MEDIA UTAMA



Repatriation: Concept, Normative Dimensions, And Policy Dynamics In Legal And International Relations Perspectives
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep repatriasi secara komprehensif dalam perspektif hukum internasional, kebijakan migrasi, dan hubungan internasional. Repatriasi dipahami tidak semata sebagai tindakan pemulangan fisik, melainkan sebagai rangkaian keputusan hukum, administratif, dan politik yang menyangkut kewarganegaraan, keanggotaan, readmisi, kesukarelaan, serta reintegrasi. Pembahasan mencakup pembedaan konseptual antara repatriasi, deportasi, dan refoulement; posisi repatriasi sukarela sebagai solusi tahan lama dalam rezim pengungsi internasional; repatriasi dalam penegakan keimigrasian terhadap migran tidak berdokumen; repatriasi warga negara melalui layanan konsuler; repatriasi dalam isu keamanan terkait foreign fighters; repatriasi etnik/diaspora; serta repatriasi aset dalam konteks suksesi negara. Studi ini juga menempatkan konteks Indonesia sebagai ilustrasi praktis atas tarikan antara perangkat hukum nasional dan rezim pengungsi internasional. Temuan menunjukkan bahwa repatriasi kerap menjadi arena konflik norma karena melibatkan kepentingan negara, perlindungan hak asasi manusia, kesukarelaan, dan kerja sama antarnegara secara bersamaan.
Kata kunci: repatriasi, pengungsi, deportasi, refoulement, kewarganegaraan, migrasi paksa, suksesi negara
________________________________________
Abstract
This article comprehensively examines the concept of repatriation from the perspectives of international law, migration policy, and international relations. Repatriation is understood not merely as a physical act of return, but as a series of legal, administrative, and political decisions concerning citizenship, membership, readmission, voluntariness, and reintegration. The discussion covers conceptual distinctions between repatriation, deportation, and refoulement; voluntary repatriation as a durable solution in the international refugee regime; repatriation in immigration enforcement against undocumented migrants; citizen repatriation through consular services; repatriation in security issues related to foreign fighters; ethnic/diaspora repatriation; and asset repatriation in the context of state succession. The study also situates Indonesia as a practical illustration of the tension between national legal instruments and the international refugee regime. Findings suggest that repatriation frequently becomes an arena of normative conflict, as it simultaneously involves state interests, human rights protection, voluntariness, and international cooperation.
Keywords: repatriation, refugees, deportation, refoulement, citizenship, forced migration, state succession
________________________________________
1. PENDAHULUAN
Repatriasi — pemulangan warga negara atau aset ke negara asal — merupakan salah satu konsep sentral dalam diskursus hukum internasional, kebijakan migrasi, dan hubungan internasional kontemporer. Meskipun secara harfiah istilah ini merujuk pada tindakan "kepulangan", praktik dan implikasinya jauh melampaui sekadar perpindahan fisik seseorang atau benda dari satu wilayah ke wilayah lain.
Dalam perkembangan kajian akademik dan kebijakan, repatriasi menempati posisi yang kompleks: ia hadir sebagai solusi bagi persoalan pengungsi, sebagai instrumen penegakan hukum keimigrasian, sebagai mekanisme perlindungan warga negara di luar negeri, sebagai kebijakan keanggotaan etnik-diaspora, hingga sebagai persoalan hukum dalam suksesi negara. Kompleksitas ini menjadikan repatriasi kerap menjadi arena konflik antara norma-norma hukum internasional, kepentingan nasional negara, serta hak-hak individu yang bersangkutan.
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep repatriasi dalam berbagai dimensinya, mulai dari ruang lingkup definisi, pembedaan dengan konsep terkait seperti deportasi dan refoulement, posisinya dalam rezim pengungsi internasional, dinamikanya dalam penegakan keimigrasian, hingga manifestasinya dalam isu-isu keamanan dan etnik-diaspora. Kajian ini juga secara khusus menempatkan konteks Indonesia sebagai ilustrasi praktis atas dinamika tersebut.
________________________________________
2. KONSEP DAN RUANG LINGKUP REPATRIASI
Dalam literatur kebijakan migrasi dan kewarganegaraan, repatriasi dipahami sebagai proses pemulangan seseorang ke negara yang menjadi acuan "kepulangan"-nya, terutama negara kewarganegaraan/asal atau tempat tinggal tetap/asal-usul tertentu (Sohail et al., 2022; Zevelev, 2021). Definisi yang eksplisit merangkum repatriasi sebagai kembalinya individu ke negara kewarganegaraan, tempat tinggal permanen, atau negara asal (dalam interpretasi yang diperluas), termasuk kemungkinan bahwa bukan hanya migran, tetapi juga keturunannya dapat menjadi subjek repatriasi (Sohail et al., 2022). Dalam konteks yang lebih sederhana, repatriasi juga dijelaskan sebagai tindakan "mengirim atau membawa seseorang kembali ke negara asalnya", baik secara sukarela maupun dipaksakan (misalnya terhadap pengungsi atau migran tidak berdokumen) (Zeeshan & Sultana, 2020).
Di luar pemulangan orang, istilah repatriasi dalam isu hubungan internasional juga dapat terkait dengan pemindahan/transfer aset negara (state property) ketika terjadi suksesi negara atau pemisahan wilayah, yang dibahas melalui perangkat hukum internasional mengenai pengalihan aset dalam situasi pemecahan teritorial (Abramson, 2023). Dengan demikian, frasa tugas ("pemulangan warga negara atau aset") sejalan dengan dua ranah besar repatriasi: (i) repatriasi orang (warga negara, pengungsi, migran tidak berdokumen, dll.) dan (ii) repatriasi aset (terutama dalam konteks suksesi negara dan sengketa penguasaan/akses atas aset) (Abramson, 2023; Barclay, 2022).
________________________________________
3. PEMBEDAAN ISTILAH: REPATRIASI, DEPORTASI, DAN REFOULEMENT
Pembedaan konseptual penting dalam praktik negara adalah bahwa deportasi sering ditempatkan sebagai tindakan administratif keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan imigrasi, sedangkan repatriasi (khususnya repatriasi sukarela) diposisikan sebagai salah satu solusi yang digunakan dalam tata kelola pengungsi (misalnya dalam kerangka UNHCR) (Widagdo et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, pembedaan ini dinyatakan secara eksplisit: deportasi dipahami sebagai tindakan administratif imigrasi, sementara "voluntary repatriation/repatriasi" dirujuk sebagai solusi yang ditawarkan UNHCR untuk persoalan pengungsi (Widagdo et al., 2021). Literatur lain yang menyoroti praktik penegakan imigrasi juga menggambarkan "repatriasi" sebagai problem kebijakan pengembalian orang yang tinggal ilegal, yang menghadapi hambatan administratif, yudisial, serta kerja sama readmisi dari negara asal (Kassymova, 2018; Novotný, 2025).
Pembedaan berikutnya adalah antara repatriasi dan (non-)refoulement. Dalam kajian tentang Kamboja pascakonflik, repatriasi paksa dikaitkan langsung dengan forced repatriation (refoulement) dan dibaca sebagai praktik yang menautkan sirkulasi manusia dengan kekerasan geopolitik (Collins, 2016). Sementara itu, prinsip larangan pemulangan paksa terhadap pengungsi yang menghadapi risiko persekusi dijabarkan melalui rumusan non-refoulement (misalnya, larangan "expel or return (refouler)" dalam ketentuan yang dikutip dari Konvensi 1951) (4. From Exception to Excess: Detention and Deportations across the Mediterranean Space, 2020). Karena itu, dalam analisis normatif, repatriasi yang selaras dengan perlindungan pengungsi menuntut perhatian pada voluntariness (kesukarelaan) dan risiko pelanggaran non-refoulement (4. From Exception to Excess, 2020; Widagdo et al., 2021; Zevelev, 2021).
________________________________________
4. REPATRIASI DALAM REZIM PENGUNGSI: "SOLUSI TAHAN LAMA" DAN KETEGANGAN NORMATIF
4.1 Repatriasi Sukarela sebagai Salah Satu Durable Solutions
Dalam kerangka rezim pengungsi internasional, repatriasi sukarela, integrasi lokal, dan resettlement ke negara ketiga dipahami sebagai "tiga pilar" solusi tahan lama (durable solutions) (Gonzalez‐Gorman, 2022). Analisis etika-politik tentang rezim pengungsi juga menegaskan bahwa upaya mencari solusi tahan lama terjalin dengan ketegangan antara norma hukum, kewajiban moral, dan kepentingan nasional, dengan fokus penting pada repatriasi sukarela (Chaudhri, 2010; Gonzalez‐Gorman, 2022).
Namun, terdapat nuansa hukum yang perlu dicatat. Di satu sisi, analisis normatif menyatakan bahwa repatriasi adalah satu-satunya "solusi" yang dikaitkan dengan hak hukum yang jelas bagi pengungsi (Chaudhri, 2010). Di sisi lain, kajian tentang krisis kewarganegaraan dan perlindungan pengungsi di Afrika Great Lakes menyatakan bahwa Konvensi Pengungsi 1951 "diam" (silent) tentang repatriasi dan tidak menjelaskan sifatnya (sukarela atau tidak) (Zevelev, 2021). Kajian tersebut menambahkan bahwa Konvensi OAU 1969 secara eksplisit menegaskan repatriasi harus sukarela, serta mengakui adanya perdebatan apakah terdapat dasar hukum internasional yang tegas tentang "keharusan sukarela" di luar instrumen tertentu (Zevelev, 2021). Nuansa ini selaras dengan kajian hukum internasional yang menyebut bahwa hukum pengungsi tidak secara eksplisit "menciptakan" hak kembali yang khas bagi pengungsi, tetapi mengasumsikan keberadaannya dan mendorong pihak relevan untuk memfasilitasi repatriasi sukarela (Fraser & Caestecker, 2013).
4.2 Voluntariness, Keamanan, dan Martabat (Safe, Voluntary, Dignified Return)
Kesukarelaan merupakan prinsip yang sering ditekankan. Kajian tentang penanganan pengungsi di Indonesia menegaskan bahwa repatriasi tidak boleh dilakukan ketika kesukarelaan dipertanyakan, bahkan bila terdapat tekanan dari negara tuan rumah atau donor (Widagdo et al., 2021). Dalam konteks diplomasi kemanusiaan Indonesia terkait Rohingya, Indonesia menyatakan kesiapan membantu Myanmar terkait pemulangan pengungsi dari Cox's Bazar ke Rakhine secara sukarela, aman, dan bermartabat (Stenger, 2022). Dengan demikian, repatriasi yang kompatibel dengan perlindungan pengungsi tidak sekadar "pemindahan fisik", tetapi terkait standar proses (tidak koersif) dan kondisi kepulangan (aman dan bermartabat) (Stenger, 2022; Widagdo et al., 2021).
4.3 Pergeseran Politik Global: Dari Resettlement ke Repatriasi
Beberapa karya menempatkan repatriasi dalam dinamika historis-politik yang lebih luas. Analisis tentang Kamboja menandai bahwa pada 1990-an terjadi pergeseran dari "politik suaka" menuju "politik repatriasi", di mana resettlement ke negara ketiga berkurang dan "return" ke negara asal menjadi orientasi dominan (Collins, 2016). Kerangka yang sama juga muncul dalam pembacaan tentang rezim kontrol perbatasan dan non-kewargaan global yang menilai adanya pergeseran preferensi dari integrasi menuju repatriasi sebagai cara mengembalikan orang pada tatanan kewarganegaraan negara asal (Johnson, 2014). Kajian lain (dalam kerangka "nexus kemanusiaan-keamanan") mengutip pernyataan yang menyebut 1990-an sebagai "dekade repatriasi sukarela", seraya mengakui bahwa repatriasi bisa terjadi meskipun kondisi belum ideal (Diab, n.d.). Konsisten dengan itu, analisis normatif atas Global Compacts juga menyatakan bahwa repatriasi sukarela tetap menjadi solusi ideal dan dominan dalam rezim pengungsi, meskipun berbenturan dengan strategi negara-negara maju untuk mencegah kedatangan (non-arrival measures) (Santos, 2021).
________________________________________
5. REPATRIASI SEBAGAI PEMULANGAN DALAM PENEGAKAN KEIMIGRASIAN (MIGRAN TIDAK BERDOKUMEN)
Dalam kebijakan pengembalian migran yang tinggal ilegal, repatriasi sering diposisikan sebagai bagian dari arsitektur hukum "return/removal". Kajian komparatif transatlantik menjelaskan bahwa baik UE maupun AS menghadapi kendala repatriasi: hambatan internal (kapasitas administratif dan yudisial, kurangnya koordinasi antarlembaga) serta hambatan eksternal (keengganan negara asal untuk menerima kembali warganya) (Novotný, 2025). Analisis tentang kebijakan Italia–Libya menunjukkan bahwa "repatriasi ke negara asal" dapat sulit dijalankan karena ketiadaan perjanjian dan ketiadaan kepentingan politik timbal balik antara negara yang terlibat (Morone, 2019), yang sejalan dengan diagnosis umum bahwa keberhasilan repatriasi sangat dipengaruhi oleh kerja sama readmisi (Novotný, 2025).
Dalam kerangka hukum internasional, literatur tentang hak kembali juga menyebut adanya "readmission rule": negara memiliki kewajiban untuk menerima kembali warganya agar tidak membebani negara lain yang menampung mereka (Fraser & Caestecker, 2013). Walau kewajiban ini dipahami sebagai kewajiban antarnegara, bukan kewajiban yang "diutang" langsung kepada individu/pengungsi (Fraser & Caestecker, 2013), ia menjelaskan mengapa repatriasi dalam penegakan keimigrasian sangat bergantung pada pengakuan kewarganegaraan dan penerbitan dokumen perjalanan oleh negara asal (Fraser & Caestecker, 2013; Novotný, 2025).
________________________________________
6. REPATRIASI WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI MELALUI LAYANAN KONSULER DAN KEMANUSIAAN
Repatriasi tidak selalu identik dengan pengungsi atau migran ilegal; ia juga muncul dalam praktik negara untuk memulangkan warganya dari luar negeri melalui mekanisme konsuler. Dalam kebijakan Portugal, repatriasi warga negara dapat terjadi ketika warga tidak memiliki sarana membiayai kepulangan, ketika ada alasan medis (misalnya kondisi berbahaya yang memerlukan pemulangan segera karena perawatan lokal tidak tersedia), atau dalam kasus pengusiran (expulsion); setiap situasi dinilai oleh bagian konsuler (Marques & Góis, 2020). Kajian tentang diaspora dan layanan konsuler Siprus juga menyebut konsulat dapat membantu warganya dengan berbagai bentuk bantuan "mulai dari bantuan medis hingga repatriasi", serta mencatat adanya variasi tingkat keterlibatan konsuler di UE, termasuk pada repatriasi jenazah warga negara (Konstantinidou, 2020). Rangkaian praktik ini menunjukkan bahwa repatriasi dapat menjadi instrumen perlindungan negara terhadap warganya di luar negeri melalui evaluasi administratif-konsuler (Konstantinidou, 2020; Marques & Góis, 2020).
Salah satu bentuk khusus adalah medical repatriation, yang didefinisikan sebagai pemindahan pasien imigran tidak diasuransikan yang memerlukan perawatan jangka panjang ke fasilitas di luar negeri (Kline, 2018). Studi etnografis atas kebijakan kesehatan di Georgia (AS) menekankan bahwa praktik ini kontroversial karena dipandang meragukan secara etis dan legal, dan dapat terjadi tanpa persetujuan pasien (Kline, 2018). Ini memperluas spektrum repatriasi: dari "kepulangan yang dipilih" hingga "pemindahan yang diputuskan institusi" dalam konteks ketimpangan akses layanan publik (Kline, 2018).
________________________________________
7. REPATRIASI WARGA NEGARA DALAM ISU KEAMANAN: FOREIGN FIGHTERS DAN PENCABUTAN KEWARGANEGARAAN
Repatriasi juga menjadi isu menonjol ketika subjeknya adalah warga negara yang bergabung dengan organisasi teroris atau "foreign fighters". Studi tentang kebijakan repatriasi foreign fighters ISIS menunjukkan variasi respons negara antara 2018–2020: dari repatriasi dan program rehabilitasi hingga penolakan repatriasi dan pencabutan kewarganegaraan (Rashid, 2019). Penjelasan variasi kebijakan itu dikaitkan dengan konstruksi sosial atas narasi ancaman yang berjenis kelamin dan berlapis rasialisasi dalam dokumen kebijakan dan media (Rashid, 2019), memperlihatkan bahwa repatriasi berada di simpang antara dilema keamanan dan klaim hak asasi (Rashid, 2019).
Kajian kriminologi tentang kewarganegaraan yang "volatile" membahas fenomena de facto denationalization, termasuk penolakan repatriasi dari luar negeri, dan menegaskan bahwa meskipun negara punya kewajiban untuk menerima warganya jika mereka muncul di perbatasan, membangun kewajiban positif untuk "secara aktif memulangkan" (repatriate) lebih "tenuous" (Tripkovic, 2023). Kajian tentang pencabutan kewarganegaraan di Inggris juga menyatakan bahwa Inggris berkewajiban membiarkan seorang warga Inggris masuk kembali bila ia tidak memiliki klaim kebangsaan lain, tetapi tidak berada di bawah kewajiban untuk secara aktif memfasilitasi kepulangan melalui repatriasi (McGuire, 2022). Dengan demikian, repatriasi di isu foreign fighters memperlihatkan garis beda antara hak masuk kembali (admission at the border) dan operasi aktif pemulangan (repatriation as facilitation/evacuation) (McGuire, 2022; Tripkovic, 2023).
Dalam konteks Indonesia, repatriasi WNI eks-ISIS diposisikan sebagai perdebatan publik yang menautkan risiko keamanan dengan tanggung jawab HAM. Kajian yuridis-normatif tentang repatriasi WNI eks-ISIS menegaskan adanya potensi ancaman terhadap keamanan negara sekaligus menegaskan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap manusia (Baiquni et al., 2021). Kajian lain mengenai kebijakan terhadap eks pengikut organisasi teroris internasional menempatkan polemik pada status kewarganegaraan, risiko repatriasi, serta isu HAM jika warga tidak dipulangkan atau kewarganegaraan dicabut (Iswandi, 2022). Literatur yang sama juga membingkai kewarganegaraan sebagai status hukum fundamental yang menuntut kerangka legal negara dan menekankan kewajiban negara melindungi hak dasar individu sesuai hukum domestik dan internasional (Iswandi, 2022).
________________________________________
8. REPATRIASI ETNIK/DIASPORA: "KEMBALI" SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN KEANGGOTAAN
Di luar rezim pengungsi, repatriasi dapat berbentuk return migration yang kadang mengambil bentuk repatriasi etnik (ethnic repatriation) yang mendorong kelompok "kompatriot" atau ko-etnis kembali ke "tanah air historis" (Sohail et al., 2022; Zharkenova et al., 2023). Studi tentang "web of repatriation" Israel menunjukkan bagaimana program kepulangan berbantuan negara dapat dibentuk dan diimplementasikan oleh jejaring tiga sektor (negara–swasta–sipil), dengan selektivitas profesional dan skema kompensasi berbasis merit sebagai bagian dari perubahan politik-ekonomi (neoliberalisasi) (Cohen, 2015). Dalam kerangka yang berbeda, kajian tentang kewarganegaraan ganda sebagai instrumen kebijakan luar negeri Rusia mengontraskan "non-resident ethnic citizenship" dengan repatriasi yang mendorong orang kembali ke "historical homeland", sambil mengakui program repatriasi etnik dipraktikkan di beberapa negara (misalnya Jerman, Israel, Kazakhstan) walau perilaku individu tidak selalu dapat dikendalikan negara (Zevelev, 2021).
Kazakhstan sering dibahas sebagai contoh kebijakan repatriasi etnik yang disertai dukungan adaptasi. Studi kebijakan dukungan negara untuk "kompatriot" menyatakan bahwa legislasi di beberapa negara (Jerman, Rusia, Korea) menyediakan perangkat khusus untuk repatriasi dan dukungan negara, termasuk langkah adaptasi, akses layanan (kesehatan/pendidikan), bantuan bahasa, serta pemberian kewarganegaraan (Zharkenova et al., 2023). Studi lain mengenai "oralmans" (repatriat) Kazakhstan menekankan persoalan adaptasi dan menyatakan pengangguran menjadi masalah utama sehingga repatriat sering terdorong menjadi subjek migrasi tenaga kerja internal (Zhapakov et al., 2020). Kajian tentang emigrasi etnis Kazakh dari Tiongkok ke Kazakhstan menempatkan "ethnic repatriation programme" sebagai kerangka kebijakan Kazakhstan dan membahas bagaimana rasional sosial-ekonomi serta rasional politik-kultural dapat membentuk keputusan untuk berpindah atau bertahan (Zhang & Tsakhirmaa, 2022). Secara keseluruhan, literatur ini menegaskan repatriasi etnik bukan hanya "pemulangan", melainkan mekanisme produksi/redistribusi keanggotaan dan integrasi sosial-ekonomi yang memunculkan problem adaptasi (Zhang & Tsakhirmaa, 2022; Zhapakov et al., 2020; Zharkenova et al., 2023).
Contoh lain adalah Turks-Meskhetians, di mana repatriasi ke "historical homeland" dipengaruhi faktor geopolitik penerima dan isu keamanan, serta dibahas melalui mekanisme hukum (misalnya status repatriat yang membuka peluang kewarganegaraan dengan persyaratan administratif tertentu) (Kassymova, 2018). Bahkan, pembahasan ini mengaitkan kebijakan negara (misalnya Turki) yang memandang mereka sebagai calon repatriat dan mengembangkan mekanisme imigrasi/penetapan kembali melalui perangkat hukum nasional (Kassymova, 2018). Dengan demikian, repatriasi etnik/diaspora memperlihatkan bagaimana "kembali" dapat dipakai sebagai perangkat kebijakan populasi, kewarganegaraan, dan strategi geopolitik (Kassymova, 2018; Zevelev, 2021).
________________________________________
9. REPATRIASI ASET: SUKSESI NEGARA DAN SENGKETA PENGUASAAN ASET
Walau mayoritas rujukan di atas berfokus pada pemulangan orang, beberapa sumber yang disediakan secara langsung mengaitkan repatriasi dengan isu aset. Dalam konteks suksesi/separasi negara, kajian hubungan Pakistan–Bangladesh menyebut bahwa dari sudut pandang hukum internasional, aset negara (state property), arsip, dan utang dalam peristiwa pemisahan wilayah dibahas melalui perangkat Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara terkait Properti Negara, Arsip, dan Utang, yang "secara eksplisit" meletakkan aturan transfer aset ketika wilayah negara terbagi menjadi entitas terpisah (Shah et al., 2024). Sumber lain tentang geopolitik kelahiran Bangladesh juga menyatakan bahwa negosiasi pengakuan pascakemerdekaan melibatkan isu-isu seperti pembagian aset dan repatriasi (misalnya repatriasi kelompok tertentu) sebagai bagian dari politik bilateral warisan 1971 ("Geopolitics of Bangladesh's Liberation," 2022). Kedua rujukan ini mendukung pemahaman bahwa repatriasi/transfer aset dapat menjadi dimensi kunci dalam penyelesaian konflik suksesi dan pengakuan kenegaraan ("Geopolitics of Bangladesh's Liberation," 2022; Shah et al., 2024).
Kasus Afghanistan memberikan ilustrasi berbeda: kajian tentang status legal warga Afghanistan di Pakistan menyinggung bahwa posisi aset Afghanistan di bank-bank AS (terutama Federal Reserve Bank of New York) menjadi ambigu setelah pemerintah yang diakui AS tidak lagi memegang kendali, sehingga Presiden AS memerintahkan pembekuan cadangan tersebut dan lembaga keuangan mengikuti kewajiban hukum federal (Barclay, 2022). Walau sumber ini tidak menyebut "repatriasi aset" sebagai proses yang selesai, ia menunjukkan bahwa "pemulangan aset" dapat terhambat oleh persoalan pengakuan pemerintah de jure dan status legal penguasaan aset luar negeri (Barclay, 2022), yang relevan untuk memahami repatriasi aset sebagai problem hukum-politik, bukan sekadar logistik.
________________________________________
10. KONTEKS INDONESIA: REPATRIASI DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DAN KEBIJAKAN LINTAS ISU
Dalam konteks Indonesia, repatriasi paling sering dibahas dalam kerangka penanganan pengungsi internasional dan diplomasi kemanusiaan. Kajian hukum tentang penanganan pengungsi di Indonesia menyatakan Indonesia adalah negara transit dan belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951; Peraturan Presiden No. 125/2016 memuat rujukan pada repatriasi dan resettlement, tetapi belum mengatur prosedur penanganan melalui repatriasi sukarela secara memadai dan tidak terdapat upaya pemerintah mengimplementasikan program repatriasi, sementara resettlement banyak bergantung pada UNHCR (Widagdo et al., 2021). Literatur lain yang membahas penyalahgunaan visa oleh pengungsi juga menegaskan Indonesia menghadapi kesulitan pemulangan/repatriasi pengungsi ke negara asal karena tidak meratifikasi Konvensi 1951, dan menggambarkan deportasi sebagai langkah sanksi terakhir dalam penegakan imigrasi (Esafrin et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa di Indonesia, repatriasi berada dalam "tarikan" antara perangkat nasional (imigrasi/administrasi) dan rezim pengungsi internasional (UNHCR), yang tidak selalu sinkron (Esafrin et al., 2020; Widagdo et al., 2021).
Pada isu Rohingya, diplomasi kemanusiaan Indonesia menempatkan repatriasi sebagai diksi penting dalam "resolusi pengungsi", dan Indonesia menyatakan dukungan pada pemulangan yang sukarela, aman, dan bermartabat (Stenger, 2022). Sementara itu, dinamika repatriasi Rohingya di kawasan memperlihatkan kompleksitas: kajian atas Asia Tenggara mencatat adanya perjanjian repatriasi Bangladesh–Myanmar (1993) yang mensyaratkan pembuktian hak tinggal/kewarganegaraan Myanmar, tetapi Myanmar mengklaim banyak pengungsi sebagai migran ilegal sehingga perjanjian menjadi kontroversial (Lam, n.d.). Dalam konteks Bangladesh yang menampung Rohingya, kajian kebijakan menunjukkan pemerintah Bangladesh menolak integrasi dan mendorong repatriasi sukarela karena tekanan sumber daya dan ketegangan dengan komunitas tuan rumah (Habib, 2021). Dengan demikian, repatriasi Rohingya tidak dapat dipahami semata sebagai "kepulangan", tetapi sebagai negosiasi status (kewarganegaraan/hak tinggal), kapasitas negara, dan kepentingan politik kawasan (Habib, 2021; Lam, n.d.; Stenger, 2022).
________________________________________
11. SINTESIS: MENGAPA REPATRIASI SERING MENJADI ARENA KONFLIK NORMA DAN KEPENTINGAN?
Secara konseptual, banyak sumber menempatkan repatriasi sebagai mekanisme yang "mengembalikan" individu pada tatanan negara-bangsa: repatriasi menegaskan kembali logika bahwa negara melindungi warganya dan memulihkan "keanggotaan" melalui kepulangan (Chaudhri, 2010; Johnson, 2014). Namun, repatriasi juga memicu konflik norma karena: (i) dorongan negara untuk mengendalikan mobilitas dan menekan biaya/politik domestik (Chaudhri, 2010; Novotný, 2025); (ii) risiko repatriasi paksa yang beririsan dengan refoulement (4. From Exception to Excess, 2020; Collins, 2016); dan (iii) situasi kewarganegaraan yang rapuh (pencabutan kewarganegaraan/penolakan repatriasi) yang memindahkan "beban" keamanan ke yurisdiksi lain (Rashid, 2019; Tripkovic, 2023). Pada saat yang sama, literatur tata kelola migrasi paksa menunjukkan variasi kebijakan repatriasi juga didorong oleh gabungan faktor domestik, geopolitik, dan normatif-internasional, serta bergantung pada kerja sama aktor negara dan non-negara dalam implementasinya (Müller‐Funk et al., 2023; Novotný, 2025).
Karena itu, "repatriasi" sebaiknya dipahami bukan hanya sebagai tindakan pemulangan, melainkan sebagai rangkaian keputusan hukum, administratif, dan politik tentang (a) siapa yang "milik" siapa (kewarganegaraan/keanggotaan), (b) siapa yang wajib menerima (readmisi), (c) kondisi apa yang membuat kepulangan sah dan tidak koersif (voluntariness dan non-refoulement), dan (d) bagaimana negara mengelola konsekuensi sosial-ekonomi setelah kepulangan (reintegrasi/adaptasi) (4. From Exception to Excess, 2020; Fraser & Caestecker, 2013; Sohail et al., 2022; Zevelev, 2021; Zhapakov et al., 2020).
________________________________________
12. PENUTUP
Kajian ini menunjukkan bahwa repatriasi adalah konsep yang secara definitif sederhana — pemulangan ke negara asal — tetapi secara operasional dan normatif sangat kompleks. Ia melintasi berbagai ranah: rezim pengungsi internasional, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan konsuler, keamanan nasional, kebijakan etnik-diaspora, hingga hukum suksesi negara. Dalam setiap ranah tersebut, repatriasi tidak pernah berdiri sendiri sebagai tindakan teknis, melainkan selalu berakar pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kewarganegaraan, kedaulatan, hak asasi manusia, dan kerja sama antarnegara.
Implikasi bagi kajian dan kebijakan adalah perlunya pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam menganalisis repatriasi: mempertimbangkan kesukarelaan, kondisi kepulangan, kapasitas negara penerima, serta mekanisme reintegrasi pascakepulangan. Tanpa pendekatan yang demikian, repatriasi berisiko bergeser dari instrumen perlindungan menjadi instrumen pengendalian yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional.
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
4. From Exception to Excess: Detention and Deportations across the Mediterranean Space. (2020). 147–165. https://doi.org/10.1515/9780822391340-007
Abramson, Y. (2023). Securitizing the nation beyond the state: diasporas as threats, victims, and assets. European Journal of International Relations, 30(1), 78–103. https://doi.org/10.1177/13540661221151036
Baiquni, M. I., Rosida, H., & Nadiyya, A. (2021). Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Bedah Hukum, 5(1), 14–31. https://doi.org/10.36596/jbh.v5i1.538
Barclay, F. (2022). Introduction: Forced Migration and the Limits of Citizenship. Journal of Migration History, 8(3), 331–346. https://doi.org/10.1163/23519924-08030001
Chaudhri, R. (2010). Is Citizenship an Effective Solution to the Palestinian Refugee Plight? Anu Undergraduate Research Journal, 2. https://doi.org/10.22459/aurj.02.2010.02
Cohen, N. (2015). A Web of Repatriation: The Changing Politics of Israel's Diaspora Strategy. Population Space and Place, 22(3), 288–300. https://doi.org/10.1002/psp.1931
Collins, E. (2016). Repatriation, Refoulement, Repair. Development and Change, 47(6), 1229–1246. https://doi.org/10.1111/dech.12270
Diab, S. (n.d.). Between Fear and Vulnerability: The Emergence of the Humanitarian-Security Nexus in the Canadian Refugee Protection Regime. https://doi.org/10.22215/etd/2014-10678
Esafrin, A. N., Antikowati, & Arundhati, G. B. (2020). Legal Consequences of Refugees' Visa Misuse to Obtain Indonesian Citizenship. Indonesian Journal of Law and Society, 1(2), 125. https://doi.org/10.19184/ijls.v1i2.17479
Fraser, D., & Caestecker, F. (2013). Jews or Germans? Nationality Legislation and the Restoration of Liberal Democracy in Western Europe after the Holocaust. Law and History Review, 31(2), 391–422. https://doi.org/10.1017/s0738248013000035
Geopolitics of Bangladesh's Liberation. (2022). Journal of International Relations, 15(1–2). https://doi.org/10.56312/dujir15e1n2e1
Gonzalez‐Gorman, S. (2022). Disrupting Agamben: Beyond undocumented children as "Homo Sacer." Human Geography, 16(1), 17–30. https://doi.org/10.1177/19427786221109265
Habib, M. R. (2021). The "stateless" Rohingya in Bangladesh: Crisis management and policy responses. Asian Politics & Policy, 13(4), 577–596. https://doi.org/10.1111/aspp.12611
Iswandi, A. (2022). Review: Government Policy against Former Followers of International Terrorist Organizations. Qonuni Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam, 2(01), 50–57. https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.727
Johnson, H. L. (2014). Borders, Asylum and Global Non-Citizenship. https://doi.org/10.1017/cbo9781107449404
Kassymova, D. (2018). Turks-meskhetians of Kazakhstan: geopolitical context of repatriation options. Journal of History, 91(4), 41–49. https://doi.org/10.26577/jh-2018-4-296
Kline, N. (2018). Life, Death, and Dialysis: Medical Repatriation and Liminal Life among Undocumented Kidney Failure Patients in the United States. Polar Political and Legal Anthropology Review, 41(2), 216–230. https://doi.org/10.1111/plar.12269
Konstantinidou, A. (2020). Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Cypriot Citizens Abroad. 107–122. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51245-3_6
Lam, Y. C. (n.d.). An examination of refugee protection attitudes in Southeast Asia. https://doi.org/10.26686/wgtn.17068475.v1
Marques, J. C., & Góis, P. (2020). Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Portuguese Citizens Abroad. 387–407. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51245-3_23
McGuire, K. (2022). Jus Sanguinis, "Effective Nationality" and Exclusion: Analysing Citizenship Deprivation in the UK. Genealogy, 6(3), 62. https://doi.org/10.3390/genealogy6030062
Morone, A. M. (2019). International Migration and Containment Policies: Lessons from Libya. Nemzet És Biztonság, 12(4), 44–58. https://doi.org/10.32576/nb.2019.4.5
Müller‐Funk, L., Fröhlich, C., & Bank, A. (2023). Disentangling Forced Migration Governance: Actors and Drivers Along the Displacement Continuum. International Migration Review, 58(3), 1462–1488. https://doi.org/10.1177/01979183231165676
Novotný, V. (2025). Migrant repatriations as a transatlantic challenge: Some legal, methodological and democratic considerations. European View, 24(1), 85–95. https://doi.org/10.1177/17816858251335488
Rashid, S. R. (2019). Finding a durable solution to Bangladesh's Rohingya refugee problem: Policies, prospects and politics. Asian Journal of Comparative Politics, 5(2), 174–189. https://doi.org/10.1177/2057891119883700
Santos, M. (2021). Normative Political Theory and Global Migration Governance. Carta Internacional, 16(3), e1176. https://doi.org/10.21530/ci.v16n3.2021.1176
Shah, B. H., Mustafa, G., & Sardar, S. (2024). Pakistan-Bangladesh Unresolved Issues During the Era of Prime Minister Sheikh Hasina Wajid. Global Political Review, IX(III), 58–69. https://doi.org/10.31703/gpr.2024(ix-iii).06
Sohail, H., Abbasi, A., & Khan, A. A. (2022). Necessitating the determination of the legal status of Afghans in Pakistan: an analysis. Liberal Arts and Social Sciences International Journal (Lassij), 6(1), 128–144. https://doi.org/10.47264/idea.lassij/6.1.9
Stenger, H. (2022). Victim versus villain: Repatriation policies for foreign fighters and the construction of gendered and racialised 'threat narratives.' European Journal of International Security, 8(1), 1–24. https://doi.org/10.1017/eis.2022.28
Tripkovic, M. (2023). No Country For 'Bad' Men: Volatile Citizenship and the Emerging Features Of Global Neo-colonial Penality. The British Journal of Criminology, 63(6), 1351–1367. https://doi.org/10.1093/bjc/azac103
Widagdo, S., Ikaningtyas, I., Susanto, F. A., & Hidayat, M. C. (2021). Synergy in the Fulfilment of National Interest in Efforts to Handle Refugees in Indonesia through Repratiation and Resettlement. Brawijaya Law Journal, 8(2), 235–252. https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.02.05
Zeeshan, M., & Sultana, A. (2020). Reintegration of Returnee Migrants: A Case Study of Neo-Citizenry in Potohar Region of Pakistan. Global Social Sciences Review, V(I), 73–83. https://doi.org/10.31703/gssr.2020(v-i).08
Zevelev, I. (2021). Russia in the Post-Soviet Space: Dual Citizenship as a Foreign Policy Instrument. Russia in Global Affairs, 19(2), 10–37. https://doi.org/10.31278/1810-6374-2021-19-2-10-37
Zhang, Z., & Tsakhirmaa, S. (2022). Ethnonationalism and the changing pattern of ethnic Kazakhs' emigration from China to Kazakhstan. China Information, 36(3), 318–343. https://doi.org/10.1177/0920203x221092686
Zhapakov, S. M., Omirzhanov, Y., Maulen, A., Omirtay, R., & Azhinurina, D. A. (2020). Problems of employment and adaptation of repatriates and their influence on the internal labor migration in Kazakhstan. Human Systems Management, 39(2), 141–154. https://doi.org/10.3233/hsm-190626
Zharkenova, S., Ongarbayev, Y., Nurmagambetov, A. M., & Galiakbarova, G. (2023). State Support for Compatriots: Improving Kazakhstan Legislation. Revista De Direito Internacional, 19(3). https://doi.org/10.5102/rdi.v19i3.8526
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar