AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Abstract This article examines the concept of pluralism within the framework of Islamic political science, with a particular focus on the Indonesian intellectual and political discourse. Through a systematic literature review, this study identifies several key dimensions of pluralism: (1) the distinction between plurality as a social fact and pluralism as a normative framework; (2) the Islamic normative foundations of pluralism, including the principles of shūrā, justice, equality, and freedom; (3) historical precedents such as the Charter of Medina; (4) neomodernist formulations, particularly those of Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid; and (5) the contested nature of pluralism in relation to fatwas, religious authority, and anti-pluralism movements. The article concludes that pluralism in Islamic political science should be understood as an active ethical-political project for managing diversity in a civilized manner, not merely as a passive acknowledgment of difference or a theological claim of religious equivalence.
Keywords: pluralism, Islamic political science, democracy, Indonesia, shūrā
________________________________________
Abstrak Artikel ini mengkaji konsep pluralisme dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan fokus khusus pada diskursus intelektual dan politik di Indonesia. Melalui tinjauan literatur yang sistematis, kajian ini mengidentifikasi beberapa dimensi utama pluralisme: (1) pembedaan antara pluralitas sebagai fakta sosial dan pluralisme sebagai kerangka normatif; (2) landasan normatif Islam bagi pluralisme, mencakup prinsip shūrā, keadilan, persamaan, dan kebebasan; (3) preseden historis seperti Piagam Madinah; (4) formulasi neomodernis, khususnya pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid; serta (5) karakter pluralisme sebagai wacana yang diperebutkan dalam kaitannya dengan fatwa, otoritas keagamaan, dan gerakan anti-pluralisme. Artikel ini menyimpulkan bahwa pluralisme dalam ilmu politik Islam perlu dipahami sebagai proyek etika-politik aktif untuk mengelola keberagaman secara beradab, bukan sekadar pengakuan pasif atas perbedaan ataupun klaim teologis penyetaraan semua agama.
Kata kunci: pluralisme, ilmu politik Islam, demokrasi, Indonesia, shūrā
________________________________________
1. Pendahuluan
Pluralisme — pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman kelompok dalam masyarakat politik — merupakan salah satu konsep sentral sekaligus paling diperdebatkan dalam wacana ilmu politik Islam kontemporer. Di Indonesia, yang plural secara etnis, agama, dan orientasi politik, perdebatan tentang pluralisme tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-historis bangsa yang majemuk. Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis konsep pluralisme dalam kerangka ilmu politik Islam sebagaimana berkembang dalam diskursus akademik dan gerakan sosial-politik di Indonesia, dengan merujuk pada berbagai literatur mutakhir yang relevan.
________________________________________
2. Pengertian Pluralisme dalam Konteks Ilmu Politik Islam
Dalam konteks Indonesia — yang plural secara etnis, agama, dan orientasi politik — pluralisme tidak memadai dipahami hanya sebagai "fakta keberagaman", melainkan sebagai wacana dan praktik sosial-politik untuk mengelola keberagaman itu dalam relasi warga-negara yang setara (Adib & Qomari, 2018; Maksum et al., 2019). Studi tentang pluralisme di Indonesia juga menekankan bahwa pluralisme tidak semata lahir dari keragaman agama, tetapi berkembang menjadi pluralisme etnis, religius, dan politik, bergantung pada konteks sosial wilayah dan dinamika kekuasaan (Maksum et al., 2019). Karena itu, dalam ilmu politik Islam, "pluralisme" relevan dipahami sebagai pengakuan dan penerimaan terhadap kemajemukan kelompok (agama, etnis, budaya, dan orientasi politik) dalam masyarakat politik, berikut perangkat etika dan institusional untuk memastikan koeksistensi dan partisipasi yang adil (Adib & Qomari, 2018; Maksum et al., 2019).
Dalam perkembangan mutakhir politik Islam, sejumlah kajian menyebut meningkatnya perhatian umat Islam terhadap demokrasi dan civic pluralism (pluralisme kewargaan), sehingga perdebatan tentang keselarasan Islam dengan demokrasi dan pluralisme tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu yang "tidak relevan", melainkan sebagai arena kontestasi gagasan dan gerakan menuju politik yang demokratis dan beradab (Basya, 2011; Sahide et al., 2022). Namun, literatur juga menegaskan bahwa pluralisme selalu hadir sebagai isu yang diperebutkan (contested), karena ia bersinggungan dengan tafsir teologis, perebutan otoritas keagamaan, dan kepentingan politik dalam negara-bangsa (Maksum, 2017; Sahide et al., 2022).
________________________________________
3. Membedakan "Pluralitas" dan "Pluralisme": Kunci agar Tidak Salah Paham
Sejumlah karya secara eksplisit membedakan pluralitas (plurality) sebagai realitas sosial dan pluralisme (pluralism) sebagai gagasan/ideologi/kerangka normatif untuk merespons realitas pluralitas (Duraesa & Ahyar, 2019). Pembedaan ini penting karena sebagian perdebatan publik di Indonesia berangkat dari kerancuan istilah: pluralisme kadang dipersepsikan sebagai "penyeragaman kebenaran teologis" antaragama, padahal sebagian sarjana mendiskusikannya sebagai prinsip kewargaan dan tata kelola keberagaman (Duraesa & Ahyar, 2019). Bahkan, perdebatan atas fatwa keagamaan menunjukkan bahwa konsep pluralisme yang beredar di kalangan sarjana Muslim Indonesia tidak monolitik: ada spektrum makna dan tujuan yang berbeda-beda, dari dukungan terhadap pluralisme bagi negara modern hingga penolakan dengan alasan dianggap mengancam akidah (Hilmy, 2007; Maksum, 2017).
Di lingkungan pemikiran Islam, penolakan terhadap pluralisme sering dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa pluralisme identik dengan relativisme atau sinkretisme; karena itu beberapa penulis menegaskan kebutuhan untuk memisahkan pluralisme (sebagai pengakuan dan pengelolaan kemajemukan sosial) dari relativisme/sinkretisme (sebagai klaim kesetaraan kebenaran teologis semua agama) (Ibrahim, 2014; Maksum, 2017). Dengan kata lain, dalam kerangka ilmu politik Islam, pluralisme dapat diformulasikan sebagai etika hidup bersama dan kerangka institusional kewargaan, tanpa harus memaksa penyamaan klaim kebenaran teologis — sebuah pembedaan yang juga muncul dalam perdebatan fatwa dan respons intelektual Muslim (Angretnowati & Karolus, 2022; Hilmy, 2007).
________________________________________
4. Landasan Pluralisme menurut Ilmu Politik Islam: Nilai-Nilai Normatif dan Prinsip Pemerintahan
Literatur politik Islam kontemporer yang membahas relasi Islam–demokrasi umumnya mengaitkan pluralisme dengan seperangkat nilai politik yang dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama: musyawarah (shūrā), keadilan, persamaan, kebebasan, pertanggungjawaban publik, dan toleransi (Duraesa & Ahyar, 2019). Kajian komparatif tentang shūrā dan demokrasi menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi yang dinilai kompatibel dengan Islam mencakup keadilan, persamaan (termasuk kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum), kebebasan, dan pluralisme, dengan shūrā sebagai prinsip penting dalam pengambilan keputusan di masyarakat yang plural (Duraesa & Ahyar, 2019). Dalam debat intelektual kontemporer di Indonesia, kelompok yang menerima demokrasi cenderung menegaskan bahwa demokrasi memuat unsur konsultasi, konsensus, keadilan, kebebasan, persamaan, dan toleransi — yang juga dapat ditemukan padanannya dalam nilai-nilai Islam — sementara kelompok penolak menganggap demokrasi sebagai produk Barat yang menggeser kedaulatan Tuhan (Duraesa & Ahyar, 2019).
Implikasinya, pluralisme dalam ilmu politik Islam dapat dipahami bukan sebagai tambahan eksternal, melainkan sebagai konsekuensi dari visi tata kelola publik yang menuntut keadilan dan kesetaraan warga di masyarakat majemuk (Duraesa & Ahyar, 2019). Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan bahwa penerjemahan nilai-nilai ini ke dalam institusi dan praktik politik selalu memunculkan spektrum sikap (dari penerimaan hingga penolakan), sehingga pluralisme dalam politik Islam lebih tepat dipahami sebagai arena ijtihad sosial-politik yang terus diperdebatkan, bukan doktrin tunggal yang selesai (Munjid, 2020).
________________________________________
5. Preseden Historis yang Sering Dirujuk: Piagam Madinah dan Pluralisme (termasuk Pluralisme Hukum)
Dalam diskursus Islam dan pluralisme di Indonesia, salah satu rujukan kuat adalah Piagam Madinah, yang sering dibaca sebagai contoh pengaturan komunitas multikelompok melalui perjanjian bersama lintas suku/kelompok (cross-primordial) (Saputri et al., 2024). Kajian pluralisme hukum menegaskan bahwa Piagam Madinah dipahami sebagai dokumen resmi yang memuat kesepakatan antarsuku/kelompok dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan Nabi untuk menyatukan berbagai kepentingan tanpa memarjinalkan kelompok tertentu (Saputri et al., 2024). Dalam kerangka ini, pluralisme tidak berhenti pada "pengakuan perbedaan", tetapi terwujud sebagai mekanisme normatif untuk mengelola perbedaan melalui kesepakatan politik dan pengakuan struktur sosial yang beragam (Saputri et al., 2024).
Karena itu, pluralisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai kemampuan sistem politik untuk mengikat kemajemukan dalam aturan bersama yang adil, sekaligus mengakui variasi identitas dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (Saputri et al., 2024). Sejalan dengan itu, literatur Muhammadiyah juga menunjukkan adanya pemaknaan "pluralisme realistik/aktual" (actual pluralism) yang diproyeksikan dari pembacaan atas Piagam Madinah, yakni pluralisme sebagai realitas kemajemukan yang direspons melalui tata aturan hidup bersama (Saputri et al., 2024).
________________________________________
6. Formulasi Neomodernis Indonesia: Pluralisme sebagai "Ikatan Keadaban" (Bonds of Civility)
Dalam pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur), pluralisme kerap dirumuskan sebagai keterlibatan yang tulus dalam keberagaman dalam ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility), sehingga pluralisme tidak cukup hanya menyatakan masyarakat itu majemuk, melainkan menuntut keterlibatan aktif dan kerangka adab untuk menyelesaikan persoalan bersama (Mubarok & Rahman, 2021; Rambe & Mayasari, 2021). Literatur yang membahas Cak Nur juga menempatkan pluralisme dalam kaitan erat dengan demokrasi, keadilan, dan keterbukaan sebagai etika politik, termasuk mengaitkan prinsip musyawarah (sebagai prinsip politik Islam) dengan tuntutan keterbukaan dalam komunikasi politik modern (Kusnan, 2020; Rambe & Mayasari, 2021). Dengan demikian, pluralisme dalam ilmu politik Islam — pada tradisi neomodernis Indonesia — bergerak dari level sosiologis menuju etika kewargaan: menerima kemajemukan sebagai kenyataan, lalu mengolahnya menjadi relasi yang beradab dalam ruang publik (Kusnan, 2020; Rambe & Mayasari, 2021).
Di sisi lain, kajian tentang Islam "Indonesia" dan Islam Nusantara juga menegaskan bahwa pluralisme di Indonesia sering diletakkan dalam kebutuhan kebijakan yang adil dan proporsional terhadap perbedaan agama, budaya, ras, dan suku, sehingga pluralisme menjadi prasyarat kedewasaan berbangsa dalam konteks kemajemukan (Kusnan, 2020; Zainuri & Al-Hakim, 2021). Ini memperlihatkan bahwa pluralisme dalam ilmu politik Islam di Indonesia bukan semata isu teologi, tetapi juga basis etika kebijakan publik dalam negara-bangsa yang plural (Kusnan, 2020; Zainuri & Al-Hakim, 2021).
________________________________________
7. Gus Dur dan Pluralisme: Humanisme, Demokrasi, dan Pembelaan Minoritas
Sejumlah kajian menempatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai figur yang memadukan pluralisme dengan humanisme, demokrasi, dan perlindungan kelompok minoritas, dengan Pancasila sebagai fondasi kebangsaan untuk Indonesia yang plural (Syarif, 2015). Kajian dialog antaragama menegaskan bahwa bagi Gus Dur, pluralisme keagamaan dan koeksistensi damai merupakan proyek intelektual sekaligus politik yang terkait dengan visinya tentang demokrasi Indonesia, termasuk advokasi hak minoritas dan penolakan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan (Syarif, 2015). Literatur lain yang membahas teologi pluralisme Gus Dur juga menekankan pluralisme sebagai kesadaran dan keterbukaan menerima perbedaan, dipadukan dengan nilai demokrasi dan HAM, serta penolakan kekerasan dan diskriminasi (Seeth, 2021).
Dalam sintesis ilmu politik Islam, posisi Gus Dur memperjelas dimensi "politik" pluralisme: pluralisme bukan hanya pengakuan pasif, tetapi tindakan sosial-politik untuk memastikan kelompok yang rentan (minoritas agama, etnis, dan lainnya) memperoleh perlindungan dan ruang hidup yang setara dalam demokrasi (Syarif, 2015). Dengan demikian, pluralisme menurut ilmu politik Islam — dalam tradisi Gus Dur — dapat dipahami sebagai proyek kebangsaan yang menuntut negara dan masyarakat sipil menjaga kesetaraan warga dalam ruang publik, bukan sekadar mengakui perbedaan sebagai fakta.
________________________________________
8. Pluralisme sebagai Wacana yang Diperebutkan: Fatwa, Otoritas Keagamaan, dan Perlawanan terhadap Relativisme
Kontestasi paling menonjol dalam diskursus pluralisme di Indonesia adalah keluarnya fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan terlarang (haram) bagi Muslim mengembangkan gagasan pluralisme agama, yang kemudian memicu debat keras di kalangan sarjana Muslim Indonesia (Hilmy, 2007; Maksum, 2017). Basya menunjukkan dua kubu argumen: pihak yang menilai negara modern perlu didukung gagasan pluralisme, dan pihak yang memandang pluralisme mengancam iman serta dicurigai sebagai agenda "Barat" (Hilmy, 2007; Maksum, 2017). Kajian perbandingan pola fatwa di Indonesia dan Malaysia menegaskan bahwa lembaga fatwa dan sebagian kelompok Muslim dominan cenderung menolak pluralisme karena dianggap berasal dari tradisi non-Islam dan diasosiasikan dengan relativisme serta sinkretisme (Maksum, 2017; Syarif, 2015).
Namun, kajian HAM atas argumen fatwa MUI juga menegaskan nuansa penting: sebagian argumen MUI didasarkan pada penafsiran klasik atas Al-Qur'an dan hadis, dan fatwa itu dipahami memiliki tujuan menjaga ketertiban umum (public order) (Angretnowati & Karolus, 2022; Maksum, 2017). Selain itu, kajian yang sama menyatakan bahwa fatwa MUI tidak serta-merta bertentangan dengan "pluralisme" yang berkembang luas, jika pluralisme dipahami sebagai pengakuan pluralitas agama tanpa harus menyamakan tingkat kebenaran teologis semua agama (Angretnowati & Karolus, 2022; Hilmy, 2007). Di titik ini tampak jelas bahwa pluralisme dalam ilmu politik Islam di Indonesia bergerak di antara dua tarikan: (i) kebutuhan tata kelola kemajemukan dan (ii) kewaspadaan teologis terhadap relativisme/sinkretisme — yang membuat definisi pluralisme menjadi medan perebutan otoritas (Angretnowati & Karolus, 2022; Maksum, 2017).
________________________________________
9. Penolakan Pluralisme oleh Gerakan Islam Tertentu: HTI dan Transmisi Anti-Pluralisme
Kontestasi pluralisme juga tampak pada penolakan organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pluralisme agama, yang terkait dengan orientasi literal dan proyek politik khilafah; penolakan ini kemudian dikritik melalui pendekatan Qur'ani dan sosiologis. Kajian perdebatan Islam–demokrasi di Indonesia memperlihatkan pola serupa: sebagian kelompok menolak demokrasi dan pluralisme dengan alasan demokrasi dianggap menggeser kedaulatan Tuhan, sedangkan kelompok lain menegaskan kompatibilitas Islam dengan demokrasi modern, termasuk nilai toleransi dan kebebasan (Munjid, 2020). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, pluralisme menjadi indikator pembeda orientasi politik: antara Islam yang menerima demokrasi-pluralisme sebagai etika publik dan Islam politik yang mengusung penolakan atas dasar ideologis.
Lebih jauh, riset tentang ruang digital menunjukkan adanya transmisi anti-pluralisme di kalangan anak muda melalui jaringan tautan (hyperlinks) yang menyebarkan gagasan anti-perbedaan, klaim penguasa tunggal kebenaran, anti-Pancasila, hingga agenda revolusi menuju Daulah Islamiyah/negara Islam formal. Temuan ini menegaskan dimensi politik pluralisme: bukan hanya soal wacana, tetapi juga perekrutan dan regenerasi politik yang dapat mendorong polarisasi serta delegitimasi fondasi kebangsaan yang plural (Maksum, 2017).
________________________________________
10. Pluralisme, Demokrasi, dan Pengelolaan Konflik: dari "Tirani Mayoritas" hingga Etika Kontestasi Politik
Dalam kajian tentang kemajemukan dan demokrasi di Indonesia, Syarif menekankan bahwa demokrasi dapat berubah menjadi "tirani mayoritas" bila direduksi menjadi prosedur semata (suara mayoritas) untuk menekan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama; karena itu demokrasi yang sehat menuntut jaminan kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi berbasis agama, etnis, atau golongan (Adib & Qomari, 2018; Duraesa & Ahyar, 2019). Studi tentang elite lokal juga menunjukkan bahwa daerah yang dinilai toleran cenderung menghindari isu agama dalam kontestasi politik, sedangkan daerah yang dinilai intoleran cenderung menggunakan isu agama dalam perebutan jabatan publik; hasil ini menegaskan peran signifikan elite lokal dalam mentransformasi nilai pluralisme atau sebaliknya (Adib & Qomari, 2018). Maka, dalam ilmu politik Islam, pluralisme bukan sekadar sikap moral individual, tetapi bagian dari desain etika kontestasi dan tata kelola konflik dalam demokrasi (Adib & Qomari, 2018).
Kajian tentang kader muda Muhammadiyah dan NU juga menggambarkan bahwa intoleransi dipahami sebagai pelanggaran atas pilar demokrasi (HAM, kebebasan beragama, kebebasan sipil) dalam konteks Indonesia yang menganut kebebasan beragama; namun respons terhadap kelompok radikal dapat berbeda antarkelompok generasi dan organisasi, termasuk variasi antara pendekatan yang lebih keras versus lebih terbuka (Setia, 2021). Ini menunjukkan bahwa pluralisme sebagai etika politik dapat mengambil bentuk yang berbeda pada level praksis, meskipun sama-sama berangkat dari kepedulian pada keberlangsungan kehidupan berbangsa yang beragam (Adib & Qomari, 2018; Setia, 2021).
________________________________________
11. Sintesis: Pluralisme menurut Ilmu Politik Islam (Rumusan Operasional)
Berdasarkan sintesis literatur di atas, pluralisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, pengakuan pluralitas sebagai realitas sosial-politik: masyarakat memang majemuk (agama, etnis, budaya, ideologi), dan realitas itu membentuk pluralisme yang bisa bersifat kontekstual/asimetris (Duraesa & Ahyar, 2019; Maksum et al., 2019).
Kedua, penerimaan kewargaan yang setara: pluralisme menuntut relasi politik yang mencegah diskriminasi atas dasar identitas (agama/etnis/golongan) dan menghindari dominasi mayoritas yang menekan kebebasan sipil (Adib & Qomari, 2018).
Ketiga, kerangka etika dan institusional Islam untuk tata kelola publik: prinsip shūrā/musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, amanah, dan tanggung jawab publik menjadi rujukan nilai untuk membangun pemerintahan yang melibatkan warga dalam masyarakat plural (Duraesa & Ahyar, 2019).
Keempat, keterlibatan aktif dalam "ikatan keadaban": pluralisme bukan berhenti pada pengakuan perbedaan, tetapi mensyaratkan keterlibatan aktif mengolah perbedaan secara beradab demi solusi publik (Kusnan, 2020; Rambe & Mayasari, 2021).
Kelima, tidak identik dengan relativisme/sinkretisme: sebagian perdebatan menuntut pembedaan pluralisme sosial-politik dari klaim teologis penyamaan semua agama, yang sering menjadi sumber penolakan atas istilah pluralisme (Angretnowati & Karolus, 2022; Maksum, 2017).
Keenam, berhadapan dengan kontestasi otoritas dan gerakan anti-pluralisme: penolakan pluralisme melalui fatwa, gerakan ideologis, dan transmisi digital memperlihatkan pluralisme sebagai arena perebutan otoritas keagamaan dan proyek politik (Hilmy, 2007).
Ketujuh, menuntut strategi demokrasi dan dialog untuk merawat ruang publik: menguatnya demokrasi pasca-Reformasi membuka peluang dialog lintas dan intra-agama, tetapi juga memunculkan tantangan dari kelompok radikal; karena itu dialog dan budaya demokrasi dipandang penting bagi pluralisme (Shaleh et al., 2020; Thaha, 1970).
________________________________________
12. Kesimpulan
Pluralisme menurut ilmu politik Islam — sebagaimana tampak dalam diskursus Indonesia — dapat dipahami sebagai pengakuan dan penerimaan aktif atas kemajemukan kelompok dalam masyarakat politik, yang ditopang oleh nilai-nilai normatif Islam (keadilan, persamaan, musyawarah, kebebasan, amanah), dan diinstitusionalisasikan melalui etika kewargaan serta praktik demokrasi yang melindungi minoritas (Duraesa & Ahyar, 2019). Namun, pluralisme juga merupakan konsep yang diperebutkan, terutama ketika istilah pluralisme diasosiasikan dengan relativisme/sinkretisme, sehingga memunculkan penolakan (misalnya fatwa MUI) dan resistensi ideologis (misalnya HTI), sekaligus memunculkan respons intelektual yang membedakan pluralisme sosial-politik dari klaim teologis (Angretnowati & Karolus, 2022; Hilmy, 2007). Karena itu, pluralisme dalam ilmu politik Islam perlu ditempatkan sebagai proyek etika-politik untuk mengelola keberagaman secara beradab, bukan sekadar slogan toleransi atau sekadar pengakuan pasif atas perbedaan (Adib & Qomari, 2018; Rambe & Mayasari, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus baru politik Islam: Pluralisme, kontestasi, dan demokratisasi. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 1(2), 18–33. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129
Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 13(2), 369–393. https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.369-393
Basya, M. H. (2011). The concept of religious pluralism in Indonesia: A study of the MUI's fatwa and the debate among Muslim scholars. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, 1(1), 69–93. https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.69-93
Duraesa, M. A., & Ahyar, M. (2019). Pluralisme asimetris: Pluralitas dan gerakan sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 16(2), 287–312. https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i2.2144
Hilmy, M. (2007). Muslim's approaches to democracy: Islam and democracy in contemporary Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 1(1), 42–74. https://doi.org/10.15642/jiis.2007.1.1.42-74
Ibrahim, A. (2014). Denial, trivialization and relegation of pluralism: The challenges of managing diversity in multi-religious Malaysia and Indonesia. Studia Islamika, 19(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v19i3.355
Kusnan, K. (2020). Pluralism reconstruction in fiqh studies. International Journal of Islamic Education Research and Multiculturalism (IJIERM), 2(1), 47–61. https://doi.org/10.47006/ijierm.v2i1.31
Maksum, A. (2017). Discourses on Islam and democracy in Indonesia: A study on the intellectual debate between Liberal Islam Network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Journal of Indonesian Islam, 11(2), 405–422. https://doi.org/10.15642/jiis.2017.11.2.405-422
Maksum, A., Febrianto, P. T., & Wahyuni, E. N. (2019). Interpretation of democracy, pluralism and tolerance among the young activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 32(3), 275–289. https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.275-289
Mubarok, M. F. Z., & Rahman, M. T. (2021). Membandingkan konsep Islam keindonesiaan dengan Islam Nusantara dalam kerangka pluralisme. Jurnal Iman dan Spiritualitas, 1(4), 412–422. https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.11813
Munjid, A. (2020). Abdurrahman Wahid's contribution for inter-religious dialogue in Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5(1). https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1134
Rambe, T., & Mayasari, S. (2021). Komparasi antara konsep syura dan demokrasi dalam politik Islam. Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 5(1), 138–148. https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3313
Sahide, A., Azhar, M., & Jatmika, S. (2022). The role of local elite in the transformation of intolerant values in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 9(12), 210–223. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i12.4138
Saputri, Y. A., Hidayat, M. N., & Kurniati, K. (2024). Pentingnya penerapan pemikiran Nurcholish Madjid mengenai etika politik di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 7(1), 40–53. https://doi.org/10.36624/jisora.v7i1.156
Seeth, A. tho. (2021). "Electing a president is Islamic worship" — The print media discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404
Setia, P. (2021). Atas nama Islam: Kajian penolakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap pluralisme. Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, 21(2), 115–136. https://doi.org/10.14421/aplikasia.v21i2.2571
Shaleh, S., Ansyory, A., Putro, K. Z., & Jandra, M. (2020). Transmission of antipluralism in the millennial digital media space. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 5(1), 21–40. https://doi.org/10.22515/islimus.v5i1.2794
Syarif, N. (2015). Islam dan kemajemukan di Indonesia: Upaya menjadikan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemajemukan dalam Islam sebagai kekuatan positif bagi perkembangan demokrasi. Asy-Syari'ah, 18(2), 227–234. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.662
Thaha, I. (1970). Nurcholish Madjid: Memadukan kesalehan dan politik. Studia Islamika, 12(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v12i2.592
Zainuri, A., & Al-Hakim, L. (2021). Pemikiran Gus Dur dalam kehidupan pluralitas masyarakat Indonesia. Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora, 7(2), 167–197. https://doi.org/10.35719/islamikainside.v7i2.133
Tidak ada komentar:
Posting Komentar