02189 - Parlementarisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Historis

AFANIN MEDIA UTAMA



Parliamentarism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual and Historical Study
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep parlementarisme dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menganalisis titik temu dan perbedaan antara mekanisme parlementer modern dan prinsip-prinsip normatif Islam, khususnya syūrā. Menggunakan pendekatan kajian konseptual berbasis literatur, artikel ini menunjukkan bahwa parlementarisme—sebagai sistem di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya—memiliki kesepadanan pada level nilai deliberatif dengan konsep syūrā dalam Islam. Namun, perbedaan mendasar tetap ada pada level sumber kedaulatan dan legitimasi: demokrasi parlementer menempatkan kehendak rakyat sebagai puncak otoritas, sedangkan kerangka politik Islam menegaskan kedaulatan Tuhan dan supremasi syariat. Artikel ini juga menelaah pengalaman historis Indonesia dengan sistem demokrasi parlementer (1949–1959) serta spektrum penerimaan dan penolakan terhadap parlementarisme di kalangan pemikir dan gerakan Islam. Kesimpulannya, parlementarisme dapat dipertemukan dengan prinsip syūrā pada level deliberasi dan partisipasi, tetapi tetap menjadi locus perdebatan karena isu kedaulatan dan sumber legitimasi.
Kata kunci: parlementarisme, ilmu politik Islam, syūrā, demokrasi, kedaulatan
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of parliamentarism from the perspective of Islamic political science by analyzing the points of convergence and divergence between modern parliamentary mechanisms and Islamic normative principles, particularly shūrā. Employing a conceptual-literature review approach, this article demonstrates that parliamentarism—as a system in which the cabinet is accountable to the legislature and may be dismissed through a vote of no confidence—shares deliberative values with the Islamic concept of shūrā. Nevertheless, a fundamental difference persists at the level of sovereignty and legitimacy: parliamentary democracy positions the will of the people as the ultimate authority, whereas the Islamic political framework affirms divine sovereignty and the supremacy of Islamic law. The article also examines Indonesia's historical experience with parliamentary democracy (1949–1959) and the spectrum of acceptance and rejection of parliamentarism among Islamic thinkers and movements. The conclusion holds that parliamentarism can be reconciled with shūrā at the level of deliberation and participation, yet remains a locus of debate due to questions of sovereignty and the source of legitimacy.
Keywords: parliamentarism, Islamic political science, shūrā, democracy, sovereignty
________________________________________
1. Pendahuluan
Hubungan antara sistem pemerintahan modern dan prinsip-prinsip normatif Islam telah lama menjadi perdebatan yang produktif dalam diskursus ilmu politik dan hukum tata negara. Salah satu sistem pemerintahan yang kerap dikaji dalam konteks ini adalah parlementarisme, yaitu sistem di mana keberlangsungan pemerintah bergantung pada kepercayaan lembaga legislatif. Pertanyaan mengenai bagaimana parlementarisme dipandang dari sudut ilmu politik Islam menjadi relevan, mengingat besarnya populasi Muslim dunia yang hidup dalam berbagai varian sistem pemerintahan, termasuk sistem parlementer.
Kajian ini bertujuan untuk memaparkan konsep parlementarisme secara umum dalam ilmu politik, kemudian menelaahnya melalui kerangka ilmu politik Islam dengan merujuk pada prinsip syūrā, gagasan kedaulatan, pengalaman historis ketatanegaraan Indonesia, serta spektrum perdebatan di kalangan sarjana dan gerakan Islam. Artikel ini tidak bermaksud memutuskan apakah parlementarisme "halal" atau "haram" dalam Islam, melainkan mendeskripsikan secara akademis titik temu dan perbedaan konseptual yang ada berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan.
________________________________________
2. Parlementarisme dalam Ilmu Politik: Definisi dan Karakteristik Umum
Dalam literatur ilmu politik dan hukum tata negara, parlementarisme dipahami sebagai rezim atau sistem pemerintahan di mana keberlangsungan otoritas pemerintah (eksekutif/kabinet) bergantung pada kepercayaan parlemen (parliamentary confidence) dan karenanya dapat diberhentikan melalui mekanisme mosi tidak percaya (Riyanto, 2020; Subiakto & Kafid, 2016). Dalam formulasi yang dikutip Kuswanto dari Juan Linz, "a parliamentary regime" menempatkan parlemen sebagai institusi demokratis yang sentral, sementara otoritas pemerintah sepenuhnya bergantung pada kepercayaan parlemen dan dapat dijatuhkan melalui "vote of no confidence" (Subiakto & Kafid, 2016).
Sejalan dengan itu, Mahanani menegaskan bahwa dalam sistem parlementer, legislatif digunakan untuk mengawasi eksekutif sehingga kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, dan ketika parlemen tidak lagi percaya, muncul instrumen mosi tidak percaya (Riyanto, 2020). Uraian Sopian dkk. juga menyatakan bahwa dalam sistem parlementer, pemerintah atau kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin perdana menteri, dan perdana menteri dipilih oleh parlemen (Zoelva, 2022).
Sumber yang tersedia juga menekankan sisi checks and balances khas parlementarisme: dalam sistem parlementer, eksekutif–legislatif berada dalam relasi politik yang memungkinkan adanya "saling menjatuhkan" secara institusional sebagai ekspresi mekanisme pengawasan dan penyeimbang (Kabulah, 2018), suatu penekanan yang koheren dengan gagasan bahwa pemerintah perlu mempertahankan dukungan parlemen untuk tetap berkuasa (Riyanto, 2020; Subiakto & Kafid, 2016). Dengan demikian, dari sudut ilmu politik umum, konsep kunci parlementarisme adalah: (i) kepercayaan parlemen sebagai syarat keberlangsungan pemerintah; (ii) pertanggungjawaban kabinet kepada parlemen; dan (iii) mosi tidak percaya sebagai instrumen menjatuhkan kabinet (Riyanto, 2020; Subiakto & Kafid, 2016; Zoelva, 2022).
________________________________________
3. Ruang Lingkup Ilmu Politik Islam sebagai Kerangka Membaca Parlementarisme
Dalam diskursus ilmu politik Islam, pembahasan "politik Islam" ditempatkan sebagai ranah yang luas. Asroor—dengan merujuk pada Cak Nur—mengemukakan bahwa menafikan hubungan agama dan politik berarti menafikan realitas sejarah Islam yang panjang, dan menjelaskan bahwa "politik Islam" dapat mencakup bentuk partai politik, menjadikan Islam sebagai "guiding principle" atau "blue print" pemerintahan, bahkan sampai pada penggunaan Islam untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Dhewy, 2019). Sejalan dengan itu, Al-Hamdi menegaskan korelasi Islam dan politik: Islam dipahami sebagai bagian dari cara dakwah, sementara politik berhubungan dengan kekuasaan dan negara (Lubis, 2020).
Kerangka ini penting karena pertanyaan mengenai "parlementarisme menurut ilmu politik Islam" tidak berarti bahwa Islam menyediakan satu model institusional tunggal yang identik dengan parlemen modern, melainkan bahwa konsep-konsep normatif Islam—khususnya syūrā atau musyawarah, prinsip-prinsip etika-politik, serta gagasan kedaulatan—dapat dipakai untuk menilai, membatasi, atau mengafirmasi aspek-aspek parlementarisme (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Mage, 2018; Rizka, 2024). Zoelva menyatakan bahwa demokrasi tidak ditemukan "secara tekstual" dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi dasar-dasarnya ada secara implisit atau substantif melalui prinsip seperti persamaan (equality) dan musyawarah (deliberation) yang dinilai kompatibel dengan nilai demokrasi modern (Mage, 2018). Namun, Nasda menekankan bahwa diskursus hubungan demokrasi dan syūrā diperdebatkan: sebagian melihat kesamaan nilai, sebagian melihat kontradiksi (Rizka, 2024). Nuansa perdebatan ini membingkai cara ilmu politik Islam membaca institusi-institusi modern seperti parlementarisme (Mage, 2018; Rizka, 2024).
________________________________________
4. Syūrā sebagai Prinsip Kunci: Titik Temu Konseptual antara Islam dan Mekanisme Parlementer
Sumber-sumber yang tersedia memberi posisi sentral pada syūrā sebagai prinsip politik Islam. Nasda menyatakan bahwa dalam diskursus Islam, peluang untuk musyawarah dibahas dalam Al-Qur'an dengan istilah syūrā, dan bahkan menyebutnya sebagai "parliamentary framework" (kerangka parlementer) yang terkait dengan partisipasi dalam deliberasi (Rizka, 2024). Nasda juga menyimpulkan bahwa syūrā adalah prinsip konstitusional dalam "Islamic nomocracy" dan penerapannya pada masa Nabi bervariasi, lalu berkembang dalam sejarah pemerintahan Islam (Rizka, 2024). Pada tingkat nilai, Nasda menegaskan bahwa syūrā dan demokrasi sama-sama mengakui dan menghormati hak individu untuk menyatakan pendapat, serta sama-sama mengandung prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan dalam musyawarah (Rizka, 2024).
Syamsi dan Adiyono memperkuat dimensi normatif-partisipatoris ini dengan menyatakan bahwa konsep pengambilan keputusan dalam politik Islam menggunakan syūrā, dan—mengutip Farid Abdul Khaliq—perintah bermusyawarah, meskipun ditujukan kepada Rasul, juga merupakan kewajiban bagi pemimpin negara Islam di setiap masa, termasuk penetapan hak partisipasi politik rakyat yang tidak boleh dihilangkan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022). Zoelva juga menyatakan prinsip musyawarah (deliberation) dan persamaan sebagai bagian ajaran Islam yang kompatibel dengan demokrasi (Mage, 2018).
Sintesisnya, syūrā dapat dipahami sebagai "jembatan konseptual" untuk membaca parlemen modern: parlemen sebagai arena deliberasi dan artikulasi pendapat memperoleh legitimasi etis dalam kerangka syūrā, yakni hak berpendapat, musyawarah, persamaan, dan keadilan (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Mage, 2018; Rizka, 2024). Namun, penting dicatat bahwa sumber-sumber ini tidak menyatakan syūrā identik secara penuh dengan mekanisme parlementer modern, misalnya prosedur mosi tidak percaya. Yang ditegaskan adalah kesepadanan pada tingkat nilai deliberatif dan partisipatif serta penggambaran syūrā sebagai "kerangka parlementer" dalam pengertian musyawarah (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rizka, 2024).
________________________________________
5. Kedaulatan, Sumber Legitimasi, dan Batas Normatif: Perbedaan Mendasar yang Memengaruhi Pembacaan Islam atas Parlementarisme
Walaupun ada titik temu nilai, sumber-sumber yang tersedia juga menekankan perbedaan dasar antara demokrasi modern yang sering menjadi lingkungan normatif parlementarisme dan syūrā. Nasda menyatakan bahwa demokrasi bersumber dari dunia Barat dengan akar sejarah dan worldview yang berbeda dari dunia Islam, dan menegaskan perbedaan sumber: Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan demokrasi dipandang sebagai hasil pemikiran manusia (Rizka, 2024). Nasda bahkan merumuskan perbedaan secara tegas: dalam demokrasi, "suara rakyat" menjadi legitimasi yang diposisikan sebagai "suara Tuhan", sedangkan dalam syūrā "suara Tuhan harus menjadi suara rakyat" (Rizka, 2024).
Nasda juga menyatakan bahwa dalam konsepsi "Democracy by Islam", kekuasaan tertinggi dan absolut milik Tuhan, syūrā adalah dasar kedaulatan Tuhan dan supremasi syariat, serta sumber kekuasaan tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sementara kekuasaan manusia berada di bawah aturan Tuhan (Rizka, 2024). Zoelva menambahkan bahwa dalam rujukan Maududi, konsep monoteisme mencakup kedaulatan ilahi (divine sovereignty) sebagai bagian dari konsep sistem politik Islam (Mage, 2018). Sementara itu, Chaidar menegaskan gagasan "nomokrasi Islam" sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah, yang dipahami sebagai "Islamic rule of law" (Rosyidin & Sanjaya, 2023).
Implikasi analitis terhadap parlementarisme ialah: bila parlementarisme dimengerti sebagai sistem yang menempatkan parlemen sangat sentral dan menjadikan "kepercayaan parlemen" sebagai syarat keberlangsungan pemerintah (Riyanto, 2020; Subiakto & Kafid, 2016), maka pembacaan Islam yang menekankan kedaulatan Tuhan dan supremasi syariat akan cenderung menuntut agar praktik deliberasi dan keputusan politik—termasuk yang lahir dari parlemen—dipahami berada dalam horizon normatif wahyu dan syariat (Mage, 2018; Rizka, 2024; Rosyidin & Sanjaya, 2023). Pada titik ini, hubungan Islam–demokrasi/parlementarisme dalam sumber bersifat kompatibel pada level prinsip musyawarah dan persamaan (Mage, 2018; Rizka, 2024), namun berbeda pada level sumber legitimasi dan puncak kedaulatan (Mage, 2018; Rizka, 2024).
________________________________________
6. Konstitusi Madinah sebagai Rujukan Konstitusionalisme Awal dan Relevansinya bagi Pembacaan Institusi Modern
Walaupun tidak secara khusus membahas parlemen modern, dua sumber menempatkan Konstitusi atau Piagam Madinah sebagai dokumen politik-konstitusional yang penting dalam tradisi Islam dan relevan bagi pembahasan tata kelola negara modern. Praptini dkk. menyatakan bahwa Konstitusi Madinah dipandang—mengutip Munawir Sadzali—sebagai "batu dasar" untuk mengatur masyarakat Madinah yang plural, dan menjelaskan bahwa umat Islam di Madinah bukan satu-satunya komunitas (Rahim et al., 2018). Ali juga menegaskan bahwa Konstitusi Madinah tidak hanya mengatur internal kaum Muslimin, tetapi juga mempersatukan dengan kaum Yahudi dan sekutunya, serta secara substantif memuat prinsip-prinsip kenegaraan yang secara global mencakup unsur pembentukan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan jenis kekuasaan. Ali menilai relevansinya bagi negara modern berkembang dan menyatakan bahwa Madinah sebagai negara konstitusional tidak hanya mendasarkan tata kelola pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga pada Konstitusi Madinah itu sendiri (Nasda, 2023).
Dengan merujuk sumber-sumber ini, ilmu politik Islam dalam konteks pertanyaan parlementarisme dapat menekankan bahwa tradisi Islam memiliki perhatian pada perangkat konstitusional dan pengaturan kehidupan politik masyarakat majemuk (Nasda, 2023; Rahim et al., 2018). Ini memberi dasar untuk membaca institusi modern—termasuk parlemen—sebagai bagian dari perangkat ketatanegaraan yang dapat diisi nilai-nilai Islam, misalnya musyawarah dan persamaan, tanpa harus menyederhanakannya menjadi klaim bahwa Islam hanya bekerja pada level "hukum agama" semata (Mage, 2018; Nasda, 2023). Pada saat yang sama, ruang perdebatan mengenai batas normatifnya tetap terbuka, yaitu menyangkut kedaulatan Tuhan dan supremasi syariat (Mage, 2018; Rizka, 2024).
________________________________________
7. Pengalaman Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Konteks Relasi Islam–Demokrasi
Zoelva memberikan rujukan historis eksplisit bahwa Indonesia pernah menjalani periode demokrasi parlementer, yang disebut sebagai periode "liberal democracy" dengan sistem parlementer. Periode ini dimulai dengan pemberlakuan sistem demokrasi parlementer berdasarkan Konstitusi 1949 yang kemudian segera diganti oleh Konstitusi 1950 (Mage, 2018). Zoelva juga menyatakan bahwa pada periode ini, partai-partai bersaing memperebutkan pengaruh sehingga tidak ada kabinet yang dapat bertahan lama (Mage, 2018). Dalam konteks yang lebih konseptual, Zoelva menegaskan bahwa Islam dan demokrasi merupakan bagian penting kehidupan sosial-politik Indonesia, dan walaupun demokrasi tidak ada secara tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip ajaran Islam seperti persamaan dan musyawarah kompatibel dengan nilai demokrasi (Mage, 2018).
Dari sudut parlementarisme menurut ilmu politik Islam, pengalaman Indonesia ini menunjukkan dua hal: pertama, parlementarisme sebagai desain institusional pernah menjadi praktik ketatanegaraan Indonesia (Mage, 2018); kedua, ada kerangka argumentasi kompatibilitas substantif antara nilai-nilai Islam—musyawarah dan persamaan—dan nilai demokrasi yang menjadi lingkungan umum parlementarisme (Mage, 2018; Rizka, 2024). Namun, sumber-sumber yang tersedia tidak menyediakan detail yang cukup untuk menilai secara langsung bagaimana konsep syūrā dioperasionalkan dalam prosedur parlementer Indonesia pada periode tersebut. Yang tersedia adalah deskripsi periodisasi dan karakter kompetisi partai serta instabilitas kabinet (Mage, 2018).
________________________________________
8. Nuansa, Perdebatan, dan Batas: Penerimaan Substantif versus Penolakan Ideologis terhadap Demokrasi Parlementer
Sumber-sumber yang tersedia secara eksplisit mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan sarjana Muslim tentang hubungan demokrasi dan syūrā. Nasda menyatakan bahwa para sarjana Muslim memiliki rentang pandangan: sebagian melihat kesamaan nilai antara demokrasi dan syūrā, sementara yang lain menyatakan keduanya kontradiktif (Rizka, 2024). Zoelva juga mengakui bahwa demokrasi tidak hadir secara tekstual dalam sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, tetapi ia menekankan keberadaan dasar-dasar substantif demokrasi dalam ajaran Islam (Mage, 2018).
Hal ini menegaskan bahwa penerimaan parlementarisme—sebagai sistem yang sangat terkait dengan demokrasi perwakilan—dalam perspektif ilmu politik Islam lebih kuat bila diletakkan pada tataran nilai (musyawarah, persamaan, hak menyatakan pendapat) daripada klaim kesetaraan identik pada level institusi dan sumber legitimasi (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Mage, 2018; Rizka, 2024).
Pada saat yang sama, Feillard dan Madinier menekankan adanya spektrum gerakan Islamis radikal yang menunjukkan "rejection of democracy": terdapat pertentangan antara Islam radikal dan demokrasi Indonesia; sebagian besar gerakan Islamis mengkritik demokrasi dengan keras, sebagian bahkan mengutuknya secara kategoris, dan terdapat pula kritik keras terhadap "parliamentary democracy" (Chalik, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa parlementarisme menurut ilmu politik Islam tidak bersifat tunggal: sebagian argumen menekankan kompatibilitas nilai Islam dengan demokrasi dan karenanya membuka ruang penerimaan parlementarisme, sementara sebagian gerakan atau ideologi menolak demokrasi parlementer secara keras (Chalik, 2021; Mage, 2018). Perbedaan sumber legitimasi—kedaulatan Tuhan versus kehendak manusia—menjadi isu fundamental dalam perdebatan tersebut (Mage, 2018; Rizka, 2024).
________________________________________
9. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, parlementarisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui empat level analisis sebagai berikut.
Pertama, pada level institusional, parlementarisme adalah sistem di mana pemerintah atau kabinet bertahan karena kepercayaan parlemen, bertanggung jawab kepada parlemen, dan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya (Riyanto, 2020; Subiakto & Kafid, 2016), dengan perdana menteri dipilih oleh parlemen (Zoelva, 2022).
Kedua, pada level prinsip politik Islam, konsep yang paling dekat untuk menjelaskan rasionalitas deliberatif parlemen adalah syūrā, yang dipaparkan sebagai prinsip konstitusional, kerangka musyawarah yang bahkan disebut "parliamentary framework", pengakuan hak menyatakan pendapat, serta prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan dalam deliberasi (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Rizka, 2024), dan dinilai kompatibel dengan nilai demokrasi oleh Zoelva (Mage, 2018).
Ketiga, pada level sumber kedaulatan dan legitimasi, sumber-sumber menekankan perbedaan: dalam syūrā dan konsep politik Islam, kedaulatan Tuhan dan supremasi syariat ditekankan, sedangkan demokrasi dilihat sebagai produk pemikiran manusia. Perbedaan ini menjadi dasar perdebatan apakah demokrasi atau parlementarisme dapat diterima, dan menjelaskan adanya spektrum penerimaan hingga penolakan (Chalik, 2021; Mage, 2018; Rizka, 2024).
Keempat, pada level historis-kontekstual Indonesia, Indonesia pernah mengalami periode demokrasi parlementer (1949–1959) dalam sejarah ketatanegaraan, dan Zoelva menilai nilai-nilai Islam berkontribusi pada iklim demokratisasi serta tidak bertentangan secara substantif dengan demokrasi (Mage, 2018), meskipun ada penolakan keras dari sebagian gerakan Islamis radikal terhadap demokrasi parlementer (Chalik, 2021).
Dengan demikian, parlementarisme dalam bacaan ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai institusi modern yang dapat dipertemukan dengan prinsip syūrā pada level deliberasi dan partisipasi (Al-Fatih & Esfandiari, 2022; Mage, 2018; Rizka, 2024), tetapi tetap menjadi locus perdebatan karena isu kedaulatan dan sumber legitimasi—Tuhan atau syariat versus kehendak manusia—serta adanya arus penolakan ideologis terhadap demokrasi parlementer (Chalik, 2021; Rizka, 2024).
________________________________________
Referensi
Al-Fatih, S., & Esfandiari, F. (2022). Presidential threshold in Indonesian election: An Islamic law perspective. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(1), 55. https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.14145
Chalik, A. (2021). The half-hearted compromise within Indonesian politics: The dynamics of political coalition among Islamic political parties (1999–2019). Journal of Indonesian Islam, 15(2), 487. https://doi.org/10.15642/jiis.2021.15.2.487-514
Dhewy, A. (2019). Women and democracy. Jurnal Perempuan, 24(2). https://doi.org/10.34309/jp.v24i2.328
Kabulah, J. (2018). Spirit hukum Islam dalam reformasi tata kepemerintahan di era globalisasi. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 1–17. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.415
Lubis, A. A. A. M. R. (2020). Contestation on political space between Islamism and Islamic group in presidential election 2019. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 20(2), 205–229. https://doi.org/10.21154/altahrir.v20i2.1932
Mage, R. I. (2018). Peta kekuatan partai Islam dalam empat era pemerintahan di Indonesia. Populis Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(6). https://doi.org/10.47313/ppl.v3i6.478
Nasda, I. (2023). Comparison of the concepts of democratic and shura systems of government. Milrev Metro Islamic Law Review, 2(1), 52. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i1.6862
Rahim, R. A. A., Ramli, M. A., Kahal, S. M., Salleh, M. Y. Y., Razak, M. I. A., Hassan, P., & Abidin, M. Z. H. Z. (2018). Islamophobia and classical orientalism: An analysis. Idealogy Journal, 3(2), 183–198. https://doi.org/10.24191/idealogy.v3i2.58
Riyanto, A. (2020). Mengapa partai Islam belum pernah menang?: Path dependence repetition kekalahan partai Islam Indonesia dalam Pemilu Legislatif 1955 hingga 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(2), 186. https://doi.org/10.24252/profetik.v8i2a1
Rizka, H. (2024). Kepemimpinan gender dalam pemikiran hukum Islam. JSA, 2(1), 54–60. https://doi.org/10.62367/silatulafkar.v2i1.114
Rosyidin, I., & Sanjaya, A. (2023). Strategi political marketing Partai Solidaritas Indonesia dalam memperoleh suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 3(1). https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.33359
Subiakto, A. B., & Kafid, N. (2016). Strategi defensif dan ofensif parpol berbasis massa Islam dalam mencapai parliamentary threshold pada Pemilu 2014. Shahih Journal of Islamicate Multidisciplinary, 1(2), 137–148. https://doi.org/10.22515/shahih.v1i2.388
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar