02185 - Oposisi dalam Kajian Ilmu Politik Islam: Konsep, Tradisi, dan Praktik Kontemporer

AFANIN MEDIA UTAMA



Opposition in Islamic Political Science: Concepts, Traditions, and Contemporary Practices
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep oposisi dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, mencakup dimensi konseptual, historis, normatif, dan praktis. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, artikel ini menelusuri bagaimana oposisi dipahami dalam tradisi politik Sunni klasik, wacana demokrasi kontemporer, sejarah politik Islam awal, serta praktik politik Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan konseptual yang signifikan antara tradisi Sunni klasik yang cenderung menolak oposisi demi stabilitas, dengan tuntutan demokrasi modern yang menempatkan oposisi sebagai prasyarat kebebasan politik dan kontrol kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, oposisi hadir dalam berbagai bentuk: partai parlemen (PKS), organisasi massa (FPI), maupun otoritas ulama yang menjalankan fungsi kontrol moral-intelektual terhadap penguasa. Konsep "oposisi loyal" yang digagas Nurcholish Madjid menawarkan jalan tengah antara dua kutub tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa oposisi dalam ilmu politik Islam tidak dapat dimaknai secara tunggal, melainkan harus dipahami dalam kerangka plural yang mencakup perdebatan normatif, kenyataan historis, dan dinamika kelembagaan.
Kata kunci: oposisi, ilmu politik Islam, demokrasi, fiqh siyasah, oposisi loyal
________________________________________
Abstract
This article comprehensively examines the concept of opposition from the perspective of Islamic political science, covering conceptual, historical, normative, and practical dimensions. Using a literature review approach, this article traces how opposition is understood within classical Sunni political tradition, contemporary democratic discourse, early Islamic political history, and Islamic political practices in Indonesia. The findings reveal a significant conceptual tension between the classical Sunni tradition, which tends to reject opposition in favor of stability, and the demands of modern democracy, which positions opposition as a prerequisite for political freedom and power control. In the Indonesian context, opposition manifests in various forms: parliamentary parties (PKS), mass organizations (FPI), and the authority of ulama who perform the function of moral-intellectual control over rulers. Nurcholish Madjid's concept of "loyal opposition" offers a middle ground between these two poles. This article concludes that opposition in Islamic political science cannot be understood in a singular sense, but must be grasped within a plural framework encompassing normative debates, historical realities, and institutional dynamics.
Keywords: opposition, Islamic political science, democracy, fiqh siyasah, loyal opposition
________________________________________
1. Pendahuluan
Oposisi merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian ilmu politik yang kehadirannya sering diperdebatkan, terutama ketika dipertemukan dengan tradisi pemikiran politik Islam. Secara umum, oposisi didefinisikan sebagai partai atau kelompok yang tidak berkuasa dan mengkritisi serta mengawasi pemerintah. Namun, dalam konteks ilmu politik Islam, pemahaman tentang oposisi jauh lebih kompleks dan berlapis, melibatkan ketegangan antara doktrin kepatuhan klasik, tuntutan demokrasi modern, kenyataan historis perpecahan umat, dan dinamika praktis politik kontemporer.
Kajian tentang oposisi dalam perspektif Islam menjadi semakin relevan mengingat meluasnya proses demokratisasi di dunia Muslim, termasuk Indonesia, yang menuntut adanya mekanisme kontrol kekuasaan yang efektif. Di satu sisi, sebagian tradisi Sunni klasik memandang oposisi sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keharmonisan sosial-politik. Di sisi lain, wacana demokrasi menegaskan bahwa tanpa oposisi, kebebasan politik tidak dapat terwujud secara penuh.
Artikel ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis bagaimana konsep oposisi dipahami, diperdebatkan, dan dipraktikkan dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan merujuk pada berbagai sumber kajian yang relevan. Pembahasan meliputi pengertian konseptual oposisi, ketegangan normatif antara tradisi Sunni klasik dan demokrasi, tradisi oposisi dalam sejarah Islam, praktik oposisi pada masa Nabi di Madinah, pemikiran Nurcholish Madjid tentang oposisi loyal, fungsi oposisi sebagai kontrol kekuasaan, peran ulama dalam oposisi, serta contoh-contoh oposisi Islam kontemporer di Indonesia.
________________________________________
2. Pengertian Oposisi dalam Kajian Ilmu Politik dan Relevansinya bagi Politik Islam
Dalam studi ketatanegaraan dan demokrasi, oposisi dipahami sebagai kekuatan di luar pemerintahan yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penguasa, terutama melalui fungsi kritik, pemberian alternatif kebijakan, dan kontrol terhadap kekuasaan (check and balance) (Waty, 2021). Dalam literatur politik Indonesia yang mengkaji dinamika Islam politik era Reformasi, oposisi juga dijelaskan sebagai sikap atau kekuatan politik yang dapat diarahkan untuk melemahkan bahkan menjatuhkan pemerintah yang memenangkan kompetisi perebutan kekuasaan; sekaligus hadir dalam beberapa varian strategi, mulai dari oposisi revolusioner hingga kekuatan kontrol dalam sistem politik. Dalam wacana demokrasi politik kontemporer, kebebasan politik bahkan dipahami mencakup kebebasan beroposisi dan mengkritik; tanpa oposisi, demokrasi cenderung mengalami stagnasi (Rahman & Mimbar, 2018).
Karena politik Islam, termasuk fiqh siyasah, sering dibahas dalam relasinya dengan tata kuasa dan legitimasi, konsep oposisi dalam ilmu politik Islam tidak bisa direduksi menjadi sekadar "partai yang kalah pemilu." Sebaliknya, oposisi dapat mencakup partai, organisasi massa, maupun otoritas keagamaan yang menempatkan diri di luar pemerintah dan menjalankan fungsi kritik atau kontrol bahkan resistensi, sebagaimana terlihat baik dalam studi tentang oposisi parlementer (Waty, 2021), tipologi oposisi di era Reformasi, maupun penjelasan tentang kebebasan oposisi dalam demokrasi (Rahman & Mimbar, 2018).
________________________________________
3. Ketegangan Konseptual: Oposisi dalam Tradisi Politik Sunni Klasik versus Kebutuhan Oposisi dalam Demokrasi
3.1 Tradisi Politik Sunni Klasik: Kepatuhan dan Penolakan Oposisi
Sejumlah rujukan dalam kajian politik Islam menegaskan bahwa ciri umum pemikiran politik Sunni klasik adalah hubungan integral agama–negara, orientasi yang "khalifah sentris" (kewajiban taat kepada kepala negara), dan penolakan terhadap oposisi disertai kecenderungan akomodatif pada kekuasaan. Dalam sumber yang sama ditegaskan pula bahwa melakukan oposisi dipandang dilarang; larangan ini dikaitkan dengan pertimbangan akibat buruk berupa disintegrasi atau kerusakan sosial-politik yang mungkin terjadi bila oposisi dilegitimasi. Bahkan, larangan oposisi disebut ditegaskan dalam pemikiran tokoh-tokoh seperti al-Mawardi dan al-Ghazali, dan dihubungkan dengan kecenderungan umum Sunni klasik untuk mengutamakan keharmonisan politik.
Garis besar ini juga dipakai untuk menjelaskan mengapa dalam "paradigma teologis dan fiqh siyasah," khususnya dalam pembacaan terhadap tradisi Sunni, gerakan yang menyerupai populisme oposisi sulit memperoleh tempat, karena penekanan utamanya adalah kepatuhan warga Muslim kepada penguasa serta tidak adanya ruang bagi pemimpin informal untuk menggalang kekuatan massa menandingi penguasa (Joebagio, 2012). Sejalan dengan itu, kajian tentang Muhammad Said al-Asymawi juga menggambarkan bagaimana "teori politik kerajaan" dalam sejarah pemikiran politik Islam, dalam bacaan kritis al-Asymawi, kemudian membuat pemerintahan identik dengan kekuasaan absolut dan pengharaman oposisi secara mutlak (Muzakki, 2011). Dengan demikian, dalam spektrum ilmu politik Islam, terdapat tradisi konseptual yang secara eksplisit membatasi atau menolak oposisi demi stabilitas dan harmoni (Muzakki, 2011)—sebuah posisi yang kemudian tegang bila dibandingkan dengan tuntutan demokrasi modern yang menormalkan oposisi (Rahman & Mimbar, 2018; Waty, 2021).
3.2 Demokrasi dan Oposisi: Oposisi sebagai Prasyarat Kebebasan Politik dan Kontrol Kekuasaan
Berbeda dengan penolakan oposisi dalam tradisi Sunni klasik, pembahasan tentang demokrasi, termasuk dalam wacana pemikiran politik Islam kontemporer, menekankan bahwa kebebasan politik mencakup hak untuk beroposisi dan mengkritik; ketika oposisi dilarang, yang muncul adalah kemandegan (Rahman & Mimbar, 2018). Dalam pembahasan tafsir Ṭāhir Ibn 'Āsyūr tentang demokrasi, dinyatakan pula bahwa hak-hak politik kelompok minoritas, termasuk kelompok oposisi politik, harus dihargai; mayoritas tidak boleh memonopoli proses politik. Masih dalam rujukan yang sama, relasi pemerintah–oposisi dibingkai sebagai dinamika keseimbangan antara "beban toleransi" dan "beban represi" yang dikaitkan dengan teori Robert Dahl, yang menegaskan bahwa kebebasan oposisi dan strategi represi atau toleransi merupakan variabel penting dalam stabilitas politik.
Lebih jauh, kajian mengenai ruang publik dan revolusi politik di Timur Tengah menggambarkan bahwa di banyak rezim otoriter, partisipasi politik dan keberadaan partai oposisi dibatasi atau dikontrol secara ketat, bahkan ada negara yang tidak mengizinkan partai politik sama sekali (Hamdi & Saputra, 2018). Gambaran keterbatasan oposisi juga muncul dalam kajian demokrasi dan politik Islam yang menyatakan bahwa kebanyakan pemerintahan di dunia Muslim masih bersikap otoriter; meskipun ada partai oposisi, perannya tidak memperoleh kebebasan yang sama di panggung pemerintahan. Narasi ini memperlihatkan bahwa "oposisi" di dunia Muslim tidak hanya merupakan isu normatif-teoretik antara Sunni klasik versus demokrasi, tetapi juga isu institusional-praktis: ada oposisi, tetapi ruang kebebasannya sering dibatasi (Hamdi & Saputra, 2018).
________________________________________
4. Tradisi Oposisi dalam Sejarah Islam: Polarisasi Pascakepemimpinan 'Alī, Dinasti Umayyah, dan Konfigurasi Syi'ah
Sejumlah rujukan menempatkan "oposisi" sebagai fakta historis yang kuat dalam dinamika awal politik Islam. Polarisasi politik besar antara Sunni dan Syi'ah disebut menguat pascapemerintahan 'Alī ibn Abī Ṭālib ketika pendukung 'Alī menentang hadirnya Mu'āwiyah sebagai penguasa; sumber lain menyebut periode awal umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok besar, yakni pendukung Mu'āwiyah yang kemudian dikenal sebagai Sunni, pendukung 'Alī atau Syi'ah, dan Khawārij. Dalam konteks transisi Umayyah, perubahan sistem kepemimpinan dan kemunculan sistem dinasti memicu ketidakpuasan dan melahirkan oposisi dari kelompok-kelompok yang berseberangan, termasuk Khawārij dan Syi'ah, terhadap Daulah Banī Umayyah. Dalam analisis lain tentang periode Umayyah, pelanggaran perjanjian politik oleh Mu'āwiyah dan pengangkatan Yazīd juga disebut memicu munculnya gerakan oposisi dan perang saudara.
Dalam tradisi Syi'ah, sumber tentang Ja'far al-Ṣādiq menjelaskan bahwa pada fase sebelumnya Syi'ah cenderung bersifat politis dengan memosisikan diri sebagai gerakan oposisi terhadap Umayyah, namun Ja'far mengubah orientasi gerakan ini menjadi lebih bercorak keagamaan; ia secara pribadi tidak menyukai keterlibatan langsung dalam politik (Iqbal, 2018). Meski begitu, Ja'far tetap memiliki perhatian terhadap persoalan politik: ia disebut berani mengkritik Abbasiyah yang dianggap zalim dan menolak penggunaan namanya untuk kendaraan politik, misalnya dalam gerakan oposisi di Irak (Iqbal, 2018). Kontras Sunni–Syi'ah juga disinggung dalam diskusi populisme Islam: tradisi Sunni dipandang tidak memberi tempat bagi mobilisasi massa oposisi oleh ulama atau pemimpin informal, sedangkan tradisi berbeda disebut ada pada Syi'ah (Joebagio, 2012). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, oposisi dapat dipahami bukan sekadar perangkat demokrasi modern, tetapi juga sebagai identitas historis-politik yang membentuk konfigurasi mazhab dan gerakan, misalnya oposisi Syi'ah pada Umayyah, meskipun orientasi oposisi itu sendiri dapat bergeser dari politis ke keagamaan sebagaimana kasus Ja'far (Iqbal, 2018).
________________________________________
5. Nabi di Madinah dan Oposisi: Koalisi Politik, Interaksi, dan Motif Politis Oposisi
Kajian hermeneutik tentang interaksi Nabi saw. dengan oposisi di Madinah menegaskan bahwa Nabi tetap berinteraksi dengan seluruh masyarakat termasuk oposisi; bahkan Nabi membangun koalisi politik melalui Piagam Madinah, dan terdapat kerja sama antargolongan termasuk oposisi. Dalam penelitian tersebut, oposisi di Madinah disebut mencakup oposisi Yahudi, yakni Banī Qainuqā', Banī Naḍīr, dan Banī Qurayẓah. Pada saat yang sama, kajian tentang Ahl al-Kitāb dalam Alquran menyatakan bahwa oposisi Yahudi, dan juga Nasrani, terhadap Nabi dan kaum Muslim di Madinah dapat dipahami memiliki alasan yang lebih politis daripada keagamaan, yakni terkait upaya merebut kembali dominasi ekonomi dan politik yang dianggap memudar di Madinah (Efferi, 2016).
Dengan demikian, rujukan-rujukan ini memberikan dua lapis pelajaran bagi oposisi menurut ilmu politik Islam. Pertama, oposisi dapat hadir sebagai realitas sosial-politik sejak periode awal Madinah (Efferi, 2016). Kedua, oposisi dapat dikelola melalui koalisi atau konstitusi politik seperti Piagam Madinah dan interaksi yang tidak tunggal, kadang lembut dan kadang keras.
________________________________________
6. Oposisi dalam Politik Indonesia: "Oposisi Loyal" Nurcholish Madjid dan Kontroversinya pada Masa Orde Baru
Dalam pemikiran Nurcholish Madjid sebagaimana dibahas dalam kajian politik Islam kultural, oposisi dipahami bukan sebagai "oposisionalisme" atau sikap selalu menentang, melainkan sebagai "oposisi loyal" terhadap negara. Dalam pembahasan yang sama juga dicatat bahwa pada masa Orde Baru, Soeharto menyatakan Indonesia "tidak mengenal oposisi," dan karena oposisi Nurcholish tidak didukung kekuatan kelembagaan atau dukungan massa, oposisi tersebut menjadi "oposisi soliter." Rujukan lain yang secara khusus membahas relevansi pemikiran Nurcholish terhadap politik Indonesia juga menegaskan istilah "oposisi loyal" sebagai oposisi yang dilakukan demi tercapainya cita-cita dan prinsip bersama; namun gagasan partai oposisi memantik pro-kontra, dan pemerintah Orde Baru menolak ide oposisi dengan alasan semangat kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang "tidak mengenal oposisi."
Pada titik ini, oposisi menurut ilmu politik Islam dalam konteks Indonesia tidak hanya berbicara tentang fungsi kontrol kekuasaan, tetapi juga menyangkut desain etika oposisi: oposisi diproyeksikan "loyal" bukan destruktif, namun tetap penting sebagai penyeimbang kekuasaan. Argumen perlunya oposisi sebagai penyeimbang juga muncul dalam kajian tentang PKS yang merujuk Nurcholish Madjid: oposisi dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang (check and balance) (Bustamam-Ahmad, 2018).
Sebagai kontras atas "oposisi loyal," studi konflik kepemimpinan di perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa dalam praktik, sebuah "kubu oposisi" dapat mengembangkan logika yang membuat mereka merasa tidak perlu loyal, tunduk, dan patuh kepada pemimpin (Mighfar, 2019). Walaupun konteksnya organisasi kampus, rujukan ini memperlihatkan variasi empiris tentang oposisi: oposisi dapat bergeser dari kontrol-kritik menjadi relasi nonloyal yang mempersoalkan legitimasi kepemimpinan (Mighfar, 2019)—sebuah kondisi yang justru ingin dihindari oleh konsep "oposisi loyal" Nurcholish.
________________________________________
7. Oposisi sebagai Kontrol Kekuasaan: Oposisi Parlementer dan Koalisi-Oposisi
Dalam konteks sistem presidensial dan praktik demokrasi, oposisi di parlemen dipandang penting untuk menyediakan kritik, alternatif kebijakan, dan kontrol kekuasaan, terutama karena ruang kekuasaan eksekutif dapat menjadi sangat besar (Waty, 2021). Dalam praktik politik kepartaian, studi tentang tahāluf siyāsī atau koalisi juga menekankan bahwa hidupnya semangat check and balancing bergantung pada perimbangan kekuatan politik antara koalisi penguasa dan koalisi oposisi; sekaligus dicatat bahwa penguasa dapat menawarkan koalisi kepada oposisi untuk meredam serangan lawan politik (Muhtada, 2015). Dua rujukan ini, bila disandingkan, menunjukkan bahwa oposisi dapat bekerja sebagai pengawas atau kontrol (Waty, 2021), tetapi juga dapat dilemahkan melalui mekanisme kooptasi koalisi (Muhtada, 2015), sehingga oposisi dalam praktik tidak selalu stabil sebagai "kekuatan di luar pemerintah."
Kajian tentang politik pendidikan Islam juga memberikan pembacaan paralel: Orde Baru disebut menghalangi munculnya gerakan oposisi sebagai social control; sementara dalam negara demokratis, oposisi dipandang sebagai "keharusan politik" yang perlu ditempatkan pada posisi penting (Benartin & Yudoprakoso, 2022). Klaim ini konsisten dengan penekanan oposisi sebagai kontrol kekuasaan dalam studi ketatanegaraan (Waty, 2021) dan sebagai prasyarat kebebasan demokratis (Rahman & Mimbar, 2018).
________________________________________
8. Ulama/Kiai dan Oposisi: Oposisi Tidak Selalu Identik dengan "Partai," tetapi juga Otoritas Sosial-Keagamaan
Dalam sejarah relasi kuasa religio-politik di konteks Jawa, ulama digambarkan memiliki kedudukan sejajar dengan penguasa; sebagai representasi rakyat, konsekuensinya adalah kebijakan publik perlu mendapat persetujuan ulama (Fauzan et al., 1970). Namun rujukan yang sama juga menegaskan bahwa ketika terjadi represi terhadap ulama dan kelompok oposisi, sistem dapat berubah dan melahirkan kekerasan politik (Fauzan et al., 1970). Dalam kajian lain tentang profil dan hierarki ulama, ditegaskan bahwa kebanyakan ulama secara doktriner-teologis enggan menerjemahkan kekuasaan mereka secara langsung ke bidang politik; pengaruh mereka lebih diekspresikan secara politis dan intelektual melalui keteguhan dan kewaspadaan agar penguasa dan masyarakat bertindak sesuai interpretasi Islam mereka (Putra, 2015). Artinya, dalam perspektif ilmu politik Islam, oposisi bisa hadir sebagai pengawasan moral-intelektual ulama terhadap penguasa, bukan semata oposisi elektoral-partisan (Fauzan et al., 1970; Putra, 2015).
Dalam konteks Indonesia modern, ambiguitas politik ulama-kiai menunjukkan bahwa kiai dapat berperan sebagai oposisi terhadap pemerintahan, misalnya pada masa Bung Karno, sebagai balancing terhadap dominasi kekuasaan yang dianggap condong ke komunisme (DS & Sutiadi, 2020). Studi tentang ulama yang terjun dalam politik juga menyatakan bahwa peran ulama dapat mengontrol kebijakan penguasa dan menciptakan hubungan baik antara pihak oposisi (Alnizar, 2020). Dalam sejarah Surakarta, bahkan disebut bahwa semakin tinggi domestikasi agama dan perangkatnya oleh kekuasaan, semakin tumbuh sinergi antara kelompok oposisi dan ulama—sebuah "titik temu" relasional yang saling membutuhkan (Nuh, 2020). Keseluruhan rujukan ini memperluas definisi oposisi dalam ilmu politik Islam: oposisi dapat beroperasi melalui jaringan otoritas sosial-keagamaan yang melakukan kontrol, kritik, atau penyeimbangan, baik sebagai aktor informal maupun aktor yang memasuki arena politik formal (Fauzan et al., 1970; Nuh, 2020).
________________________________________
9. Contoh Oposisi Islam Kontemporer di Indonesia: Ormas sebagai Kelompok Penekan dan Partai sebagai Oposisi Parlemen
9.1 Ormas Islam sebagai Oposisi/Kelompok Penekan: Kasus FPI
Studi tentang sikap oposisi Front Pembela Islam (FPI) terhadap pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014–2020 menyatakan bahwa FPI konsisten memosisikan diri sebagai oposisi sejak Reformasi, dan pada masa Jokowi sikap oposisi itu menjadi lebih dominan (Muhammad et al., 2024). Penelitian tersebut menyimpulkan dua basis utama oposisi FPI, yaitu ideologis dan politis (Muhammad et al., 2024). Secara ideologis, oposisi dijelaskan terkait kritik atas apa yang mereka sebut "democrazy" dalam sistem, ekonomi, dan hukum; sedangkan secara politis, oposisi dikaitkan dengan berbagai konflik FPI dengan pemerintah, misalnya isu "kriminalisasi ulama," polemik kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS), penembakan Laskar FPI, pembubaran FPI, dan penangkapan anggota (Muhammad et al., 2024). Rujukan yang sama juga menyebut bahwa Habib Rizieq Syihab menekankan loyalitas pada Islam bukan figur atau organisasi, dan FPI menampilkan diri sebagai kelompok penekan atau oposisi terhadap aktor politik yang dianggap tidak pro-Islam (Muhammad et al., 2024). Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam di Indonesia, oposisi dapat berwujud ormas yang menjalankan fungsi tekanan politik dan kritik terhadap pemerintah, dengan basis pembenaran ideologis-politis (Muhammad et al., 2024).
9.2 Partai Islam sebagai Oposisi Parlemen: Kasus PKS
Studi tentang konsistensi PKS di luar pemerintahan pada periode 2014–2019 dan 2019–2024 menyebut PKS memilih berada di jalur oposisi ketika partai besar lain bergabung dengan pemerintah (Bustamam-Ahmad, 2018). Studi itu juga menyatakan bahwa oposisi dilakukan di sektor legislatif dengan tetap memberi masukan konstruktif (Bustamam-Ahmad, 2018). Dalam artikel yang sama disebutkan bahwa pada Pemilu 2014–2019 jumlah pemilih PKS meningkat "sebanyak 36%," dengan perbedaan "3.013.459" suara dibanding 2019 dengan 2014 (Bustamam-Ahmad, 2018). Selain menjelaskan oposisi sebagai strategi untuk menarik pemilih baru dan mempertahankan basis pemilih, rujukan ini juga menegaskan argumen normatif bahwa ketiadaan oposisi mempersulit terwujudnya pemerintahan seimbang dan efektif; serta mengutip posisi Nurcholish Madjid bahwa oposisi diperlukan sebagai penyeimbang kekuasaan (check and balance) (Bustamam-Ahmad, 2018). Dibaca bersama kajian oposisi parlementer dalam sistem presidensial (Waty, 2021), kasus PKS menunjukkan bagaimana oposisi dalam partai Islam dapat diformulasikan sebagai kritik atau kontrol dalam institusi legislatif, bukan semata mobilisasi ekstra-parlementer (Bustamam-Ahmad, 2018; Waty, 2021).
________________________________________
10. Simpulan
Berdasarkan sintesis berbagai rujukan di atas, oposisi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam beberapa dimensi yang saling melengkapi.
Pertama, dari segi definisi fungsional dalam konteks demokrasi dan ketatanegaraan, oposisi adalah kekuatan di luar pemerintahan yang menjalankan fungsi kritik, pengawasan atau kontrol kekuasaan, serta menawarkan alternatif kebijakan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjaga kedaulatan rakyat (Waty, 2021), serta merupakan bagian dari kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan mengkritik dan beroposisi (Rahman & Mimbar, 2018).
Kedua, dari segi definisi strategis dalam kompetisi kekuasaan, oposisi juga dapat dipahami sebagai sikap atau kekuatan politik yang berupaya melemahkan bahkan menjatuhkan pemerintah yang menang dalam perebutan kekuasaan, dengan variasi strategi oposisi mulai dari revolusioner, kooperatif yang diakui dalam sistem, partisipasi melalui koalisi, hingga kekuatan kontrol.
Ketiga, terdapat nuansa normatif dalam tradisi politik Islam: dalam Sunni klasik, oposisi cenderung diposisikan negatif atau terlarang karena doktrin kepatuhan pada penguasa dan kekhawatiran dampak buruk bagi masyarakat; sedangkan dalam wacana demokrasi kontemporer, oposisi diposisikan sebagai syarat kemajuan dan perlindungan hak-hak politik kelompok oposisi (Rahman & Mimbar, 2018).
Keempat, dari segi etika oposisi dalam konteks Indonesia, pemikiran Nurcholish Madjid merumuskan oposisi ideal sebagai "oposisi loyal," bukan oposisionalisme yang selalu menentang, melainkan oposisi demi tujuan atau prinsip bersama dan untuk penyeimbangan kekuasaan (Bustamam-Ahmad, 2018).
Kelima, dari segi bentuk aktor oposisi, oposisi dalam politik Islam tidak selalu identik dengan partai; ia dapat hadir sebagai ormas atau kelompok penekan (Muhammad et al., 2024), partai parlemen (Bustamam-Ahmad, 2018), maupun otoritas ulama atau kiai yang mengekspresikan kontrol melalui kewaspadaan moral-intelektual terhadap penguasa (Fauzan et al., 1970; Putra, 2015), serta konfigurasi kesejarahan gerakan seperti Syi'ah atau Khawārij yang terbentuk dalam dinamika oposisi terhadap rezim (Iqbal, 2018).
Rumusan ini sejalan dengan definisi umum oposisi sebagai "partai atau kelompok yang tidak berkuasa dan mengkritisi serta mengawasi pemerintah," sepanjang ditekankan bahwa dalam ilmu politik Islam terdapat perdebatan penting: sebagian tradisi Sunni klasik cenderung menolak oposisi demi harmoni, sementara wacana demokrasi dan pemikiran modern termasuk "oposisi loyal" Nurcholish justru menegaskan urgensi oposisi sebagai kontrol kekuasaan (Bustamam-Ahmad, 2018; Rahman & Mimbar, 2018; Waty, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alnizar, F. (2020). Antara iman dan kenikmatan: Konstruksi gagasan pascamodernisme Ariel Haryanto. Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 1(2), 145–164. https://doi.org/10.47776/mjprs.001.02.04
Benartin, B. P., & Yudoprakoso, P. W. (2022). Pengaruh ambang batas parlemen terhadap kedudukan partai oposisi serta kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensil di Indonesia. Gloria Justitia, 1(2), 176–191. https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v1i2.3064
Bustamam-Ahmad, K. (2018). Dinamika Islam politik di Indonesia pada era Reformasi (1998–2001). Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 41(1), 69–106. https://doi.org/10.14421/ajis.2003.411.69-106
DS, A. T., & Sutiadi, D. (2020). Partisipasi politik umat Islam dalam aksi massa 212 dan implikasinya terhadap wajah Islam Indonesia. Ilmu Ushuluddin, 7(2), 127–150. https://doi.org/10.15408/iu.v7i2.15424
Efferi, A. (2016). Dampak konflik internal kepemimpinan pada kinerja dosen perguruan tinggi Islam. Jurnal Pendidikan Islam, 27(3), 347–364. https://doi.org/10.15575/jpi.v27i3.523
Fauzan, A., Yenrizal, Y., & Harahap, R. (1970). Kontradiksi antara keulamaan dan peran politik: Analisis Syofwatillah Mohzaib selama menjadi anggota DPR RI Sumatera Selatan periode 2014–2019. Jurnal Prodi Ilmu Politik, 1(1), 1–17. https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12195
Hamdi, B., & Saputra, A. (2018). Teori hukum Ja'fariyah: Analisis historis mazhab fikih Ja'far As-Shadiq dan implikasinya pada produk hukumnya. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 3(2), 131. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.749
Iqbal, A. M. (2018). People of the Book dan gagasan pluralisme keagamaan dalam Alquran. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 3(2), 140–159. https://doi.org/10.15575/jw.v3i2.3582
Joebagio, H. (2012). Elite tradisional dalam pergumulan sistem religio political power. Paramita: Historical Studies Journal, 22(2). https://doi.org/10.15294/paramita.v22i2.2118
Mighfar, S. (2019). Ambiguitas politik ulama-kiai. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 13(1), 37–50. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.448
Muhammad, D., Nurkamilah, E., & Indira, F. R. (2024). Understanding the relationship between Islam and fundamentalism in the Qur'an. Bir, 2(1), 131–148. https://doi.org/10.69526/bir.v2i1.27
Muhtada, D. (2015). Ja'far al-Ṣādiq dan paradigma hukum mazhab Ja'fari. Al-Ahkam, 1(25), 67. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.194
Muzakki, A. (2011). Perkembangan sastra di era Bani Umayyah: Analisa kritis strukturalisme-genetik. Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra, 1(1). https://doi.org/10.18860/ling.v1i1.543
Nuh, M. (2020). Konsep al-Mahdi dalam teologi Syi'ah dan Sunni. Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 6(2), 687–713. https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v6i2.609
Putra, R. S. T. (2015). Ulama's profile and hierarchy. Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 15–28. https://doi.org/10.21070/ja.v1i1.161
Rahman, M. T., & Mimbar, A. S. (2018). Konsep politik Islam kultural perspektif Nurcholish Madjid. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya, 385. https://doi.org/10.25217/jf.v3i2.308
Waty, R. R. (2021). Landasan sikap oposisi Front Pembela Islam (FPI) terhadap pemerintahan Joko Widodo tahun 2014–2020. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), 2(2), 71–84. https://doi.org/10.15408/jisi.v2i2.22726
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar