02180 - Netralitas dalam Politik Islam: Posisi Tidak Memihak dalam Konflik dan Persaingan Politik Internasional

AFANIN MEDIA UTAMA



Neutrality in Islamic Politics: A Non-Partisan Position in International Political Conflict and Competition
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep netralitas dalam perspektif ilmu politik Islam (siyāsah) sebagai posisi tidak memihak dalam konflik dan persaingan politik internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis literatur fiqh siyāsah, kajian resolusi konflik, dan kebijakan luar negeri, artikel ini menunjukkan bahwa netralitas dalam politik Islam tidak bersifat pasif, melainkan merupakan instrumen etis dan diplomatik yang berorientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah). Netralitas ditempatkan sebagai prinsip impartialitas yang menjaga ruang publik dari dominasi kepentingan sempit, sekaligus menjadi modal diplomasi dalam peran mediasi internasional. Artikel ini juga mengidentifikasi tegangan konseptual antara netralitas sebagai keniscayaan normatif dan netralitas sebagai kondisi yang sulit diwujudkan secara murni dalam realitas politik. Disimpulkan bahwa netralitas yang efektif menuntut strategi aktif melalui diplomasi, bargaining, dan pendekatan kemanusiaan agar "tidak memihak" tidak berubah menjadi "tidak berdaya."
Kata Kunci: netralitas, siyāsah, politik Islam, konflik internasional, mediasi, nonalignment, bebas-aktif
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of neutrality from the perspective of Islamic political science (siyāsah) as a non-partisan position within international political conflict and competition. Employing a normative-conceptual approach grounded in fiqh siyāsah literature, conflict resolution studies, and foreign policy analysis, this article demonstrates that neutrality in Islamic politics is not passive in nature but constitutes an ethical and diplomatic instrument oriented toward the public good (maṣlaḥah). Neutrality is positioned as a principle of impartiality that protects the public space from domination by narrow interests, while simultaneously serving as diplomatic capital for international mediation roles. The article further identifies a conceptual tension between neutrality as a normative necessity and neutrality as a condition that is difficult to realize in its pure form within political reality. It is concluded that effective neutrality demands an active strategy through diplomacy, bargaining, and humanitarian approaches, so that "non-partisanship" does not become "powerlessness."
Keywords: neutrality, siyāsah, Islamic politics, international conflict, mediation, nonalignment, free-active foreign policy
________________________________________
1. Pendahuluan: Netralitas sebagai Konsep Politik dan Urgensinya dalam Siyāsah
Dalam kajian ilmu politik—termasuk ketika ia dibaca melalui horizon politik Islam—netralitas secara umum dipahami sebagai posisi tidak memihak (non-partisan/impartial) terhadap pihak-pihak yang sedang berkompetisi atau berkonflik (Yuwita et al., 2019). Dalam studi tentang netralitas kiai pada "tahun politik", misalnya, netralitas dirumuskan sebagai "tidak memihak kepada salah satu golongan, kelompok, maupun partai politik tertentu" dan menempatkan diri "di luar sistem" serta "tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan." Definisi kebahasaan yang juga dirujuk dalam studi netralitas birokrasi menekankan netralitas sebagai "keadaan dan sikap netral, tidak memihak, atau bebas," dan dalam rujukan konseptual impartiality ditekankan sebagai sikap adil, objektif, dan tidak berpihak dalam konteks politik maupun birokrasi (Yuwita et al., 2019).
Kepentingan netralitas menjadi semakin menonjol ketika politik dipahami sebagai ruang konflik dan kerja sama—dialektika antagonisme dan integrasi—sebagaimana digarisbawahi dalam pembahasan politik pada masyarakat Islam (Riora et al., 2020). Dengan demikian, netralitas dapat diposisikan sebagai mekanisme etis dan institusional untuk menahan eskalasi konflik, baik domestik maupun internasional, agar tetap berada dalam batas-batas yang dapat dikelola melalui aturan, mediasi, dan tata kelola yang adil (Widyatmoko et al., 2022).
________________________________________
2. Landasan Konseptual dalam Ilmu Politik Islam: Fiqh, Siyāsah, dan Ruang Lingkup Internasional (Siyar)
2.1 Fiqh Siyāsah sebagai Kerangka Normatif
Dalam literatur hukum-politik Islam, fiqh dipaparkan sebagai ilmu tentang hukum syara' terkait perbuatan yang dipahami dari dalil rinci, sementara siyāsah dibahas sebagai konsep yang beragam definisinya dalam tradisi yuris Islam. Studi perbandingan sistem pilkada dalam perspektif fiqh siyāsah juga menunjukkan penggunaan kerangka maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah sebagai alat analisis untuk menilai sisi positif-negatif suatu sistem politik dan menimbang "kemaslahatan" publik (Mustofa, 2023). Hal ini penting bagi pembacaan netralitas: netralitas tidak semata sikap pasif, melainkan dapat dinilai sebagai instrumen etis untuk menjaga kemaslahatan—misalnya stabilitas politik, pencegahan ketidakadilan, dan penegakan hukum yang tegas-nonpartisan (Mustofa, 2023).
2.2 Politik Islam Mencakup Relasi Internasional dan Kebijakan Luar Negeri
Ruang lingkup "ideologi politik Islam" dipaparkan mencakup urusan keduniaan yang luas, termasuk politik luar negeri dan bidang-bidang sosial-politik lain. Pada level pemetaan bidang hukum, siyar disepadankan dengan hukum internasional, menunjukkan bahwa dimensi internasional merupakan bagian dari horizon normatif-politik dalam tradisi hukum Islam. Sejalan dengan itu, kajian "pendekatan politis dalam studi Islam" menyebut cakupan politik Islam dapat meliputi konsep pemerintahan, hak asasi manusia, hingga hubungan internasional. Dengan demikian, membahas "netralitas dalam konflik atau persaingan politik internasional" masih berada dalam rentang wajar analisis politik Islam, baik sebagai etika maupun perangkat siyāsah.
________________________________________
3. Netralitas dalam Politik Islam sebagai Etika dan sebagai Desain Relasi Agama–Negara
3.1 Netralitas Negara: Kebutuhan Normatif versus Problem Praktik
Kajian tentang formalisasi syariat menegaskan bahwa netralitas negara atas semua agama dipandang sebagai "keniscayaan" dalam merumuskan relasi agama–negara yang tidak jatuh pada dua ilusi ekstrem: pertama, ilusi negara Islam yang memaksa syariat melalui negara; atau kedua, ilusi menyingkirkan Islam dari ruang publik secara total (Hadisaputra, 2021). Dalam kerangka ini, netralitas tidak dimaknai sebagai pengabaian hak beragama, tetapi juga mencakup fungsi pembatasan: negara tidak menarik syariat menjadi kebijakan resmi atau perundang-undangan (formalisasi), sementara agama dapat hadir pada level etika politik (Hadisaputra, 2021). Formulasi ini memberi dasar untuk memahami netralitas sebagai posisi yang menjaga ruang publik dari dominasi satu tafsir atau kelompok sekaligus menjaga agama dari instrumentalisasi koersif negara (Hadisaputra, 2021).
Namun, literatur tentang sekularisasi politik memberi catatan kritis: pada tataran praktik, gagasan "netralitas negara terhadap keberagaman" dinilai dapat menjadi "ilusi" karena sulit direalisasikan. Artinya, dalam tradisi kajian politik Islam di Indonesia terdapat ketegangan konseptual: netralitas dipandang normatif-penting untuk mencegah dominasi dan formalisasi koersif (Hadisaputra, 2021), tetapi sekaligus dikritik sebagai sulit diwujudkan secara konsisten dalam realitas politik yang selalu bernilai dan berkuasa. Nuansa ini relevan ketika netralitas dibawa ke arena internasional: netralitas dapat menjadi prinsip, tetapi implementasinya selalu berada dalam tarik-menarik kepentingan dan struktur kekuasaan (Sholikin, 2020).
3.2 Etika Politik Islam dan Tuntutan Netralitas-Prosedural
Dalam evaluasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah atas pilkada, netralitas diposisikan sebagai tuntutan etika prosedural: penyelenggara harus objektif, amanah, adil, transparan, independen, dan "bertindak netral," sementara aparatur keamanan dan pemerintah daerah juga harus menjaga netralitas, keamanan, dan ketertiban (Widyatmoko et al., 2022). Walaupun konteksnya elektoral-domestik, rumusan ini menyuplai aspek penting bagi politik Islam: netralitas dilekatkan pada objektivitas, keadilan, dan integritas tata kelola, bukan semata "tidak bersuara" (Widyatmoko et al., 2022; Yuwita et al., 2019). Dalam studi tentang birokrasi dan good governance, birokrasi bahkan disebut sebagai organisasi pelaksana pemerintahan yang netral, walau tetap rawan disalahgunakan oleh aktor-aktor di dalamnya. Hal ini menguatkan bahwa netralitas dalam politik Islam dapat dibaca sebagai prinsip tata kelola (governance ethic) yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (Mustofa, 2023).
________________________________________
4. Netralitas dalam Konflik dan Persaingan Politik Internasional: dari "Tidak Memihak" ke "Bebas-Aktif" dan Mediasi Pihak Ketiga
4.1 Netralitas sebagai "Tidak Memihak" dalam High Politics Internasional
Kajian resolusi konflik di dunia Islam membedakan konflik high politics—berbasis isu keamanan, ideologi, dan persaingan prestise—yang cenderung menghasilkan pola penyelesaian zero-sum game (Yusuf et al., 2017). Dalam konteks seperti ini, posisi "tidak memihak" (netral) dapat dipahami sebagai upaya keluar dari logika menang-kalah mutlak yang memperpanjang konflik (Yusuf et al., 2017). Pada saat yang sama, tulisan tersebut menekankan pentingnya menggali nilai Islam yang apresiatif pada "kedamaian, keselamatan, pasrah, tunduk," serta mengambil pelajaran dari kepemimpinan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan konflik pada berbagai level, termasuk arena hubungan antarbangsa (Yusuf et al., 2017). Dengan demikian, dari sudut pandang politik Islam, netralitas dalam konflik internasional dapat ditempatkan sebagai orientasi damai yang menahan negara atau aktor agar tidak terseret ke kompetisi destruktif, sambil tetap membuka ruang resolusi konflik (Yusuf et al., 2017).
4.2 "Netral-Aktif" sebagai Bentuk Operasional: Analogi dari Tradisi Organisasi Kemasyarakatan Islam
Dalam pembacaan Muhammadiyah terhadap politik, netralitas dipahami memiliki spektrum "netralitas pasif" (menjaga jarak yang sama dengan semua partai) dan "netralitas aktif" (menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai), dengan dilema operasional: bagaimana tetap netral namun aktif menyuarakan nilai-nilai politik adiluhung. Dalam kerangka ideologis, netralitas juga dimaknai sebagai tidak berafiliasi pada kekuatan politik mana pun serta independen terhadap negara, sambil tetap memainkan peran "high politics" (politik nilai). Dua konsep ini membantu menjembatani pertanyaan konseptual: "posisi tidak memihak" dalam persaingan internasional dapat dirumuskan bukan sebagai abstention total, melainkan sebagai netral-aktif—tidak berpihak pada blok atau kekuatan tertentu, tetapi aktif memajukan nilai dan kepentingan publik yang lebih luas seperti perdamaian, stabilitas, dan kemanusiaan (Yusuf et al., 2017).
4.3 Nonalignment dan Bebas-Aktif: Bentuk Kenegaraan dari Netralitas Internasional Indonesia
Dalam studi kebijakan luar negeri, orientasi Indonesia lama dipahami sebagai non-aligned yang diasosiasikan dengan prinsip bebas-aktif serta posisi tidak berpihak dalam konteks Perang Dingin (Sholikin, 2020). Rasionalitas nonalignment juga dijelaskan bersifat "inward-looking": mencegah disintegrasi negara baru akibat konflik ideologis domestik yang dapat mengundang intervensi aktor eksternal (Sholikin, 2020). Formulasi ini memberi dasar politis bahwa netralitas internasional bisa memiliki fungsi menjaga stabilitas internal—sebuah argumen yang sejalan dengan perhatian politik Islam pada pencegahan konflik dan penjagaan kemaslahatan (Mustofa, 2023; Sholikin, 2020; Yusuf et al., 2017).
Di level kawasan, analisis tentang AUKUS dan sentralitas ASEAN menegaskan bahwa dalam konteks ASEAN centrality, negara anggota perlu menjaga norma ASEAN dengan "wujud menjaga netralitas yang tidak memihak salah satu kekuatan," karena hilangnya netralitas berpotensi menimbulkan perpecahan di antara anggota. Artikel yang sama menyebut Indonesia konsisten dengan prinsip bebas-aktif: menjalin hubungan dengan negara mana pun dan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional tanpa melibatkan diri dalam pengaruh blok-blok kekuatan. Akan tetapi, artikel itu juga memuat tegangan interpretatif: Indonesia "harus tegas dan bukan netral tanpa sikap," bahkan mengusulkan pembacaan ulang bebas-aktif dalam menghadapi konflik Indo-Pasifik. Hal ini mengonfirmasi bahwa netralitas dalam persaingan internasional tidak selalu identik dengan diam; ia dapat menuntut positioning yang jelas namun tidak jatuh pada keberpihakan blok.
4.4 Netralitas sebagai Prasyarat Mediasi: Indonesia, Organisasi Internasional, dan Contoh China–Saudi–Iran
Beberapa studi menempatkan netralitas sebagai syarat kunci third-party mediation. Analisis konflik Afghanistan menyebut mediasi pihak ketiga yang netral sebagai salah satu upaya mencapai perdamaian, dan menjelaskan daya tarik Indonesia sebagai mediator karena politik luar negeri yang netral, tidak memiliki kepentingan apa pun dalam konflik Afghanistan, serta reputasi Islam moderat Indonesia yang dianggap netral untuk penyelesaian konflik. Dalam penanganan kasus Rohingya, studi tentang kebijakan luar negeri Indonesia menekankan pendekatan soft power berbasis Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sila kedua Pancasila, serta praktik diplomasi untuk terus mengangkat isu Rohingya dalam forum internasional demi solusi permanen. Walaupun studi Rohingya tidak merumuskan "netralitas" sebagai kata kunci utama, penekanannya pada soft power dan diplomasi forum internasional kompatibel dengan model netral-aktif: aktif memperjuangkan kemanusiaan tanpa menempatkan diri sebagai pihak konflik bersenjata.
Pada level organisasi internasional, terdapat klaim bahwa organisasi internasional dapat menjalankan peran netral untuk mediasi dan konsiliasi—alih-alih koersi—dengan tujuan mengarahkan negara anggota bekerja bersama (K, 2014). Hal ini konsisten dengan gambaran bahwa pihak mediator dipahami sebagai aktor netral dalam memediasi konflik—misalnya SAARC dalam konflik Kashmir yang "sebagai aktor netral" mendorong perundingan damai (Nugraha & Mulyandari, 2016). Di luar aktor institusional, studi rekonsiliasi Saudi–Iran juga menjelaskan China menempatkan diri sebagai "aktor netral" dengan memelihara hubungan baik dengan kedua negara mitra, sehingga netralitas dipakai sebagai posisi untuk memainkan peran mediasi dalam lanskap geopolitik (Reflinaldi, 2018). Keseluruhan literatur ini menyiratkan pola umum: dalam politik internasional, netralitas yang kredibel seringkali menjadi modal untuk peran mediasi atau penjembatanan, baik oleh negara maupun organisasi regional dan internasional (K, 2014; Nugraha & Mulyandari, 2016; Reflinaldi, 2018).
4.5 Strategi Mempertahankan Netralitas bagi Negara "Lemah": Bargaining sebagai Opsi
Editorial kajian keamanan internasional menegaskan bahwa bagi negara lemah yang netral, dua opsi klasik berhadapan dengan aliansi kuat dinilai tidak sesuai; karena itu diajukan strategi ketiga: bargaining, yaitu mengutamakan manfaat kemitraan strategis sebagai instrumen diplomasi untuk meningkatkan kekuatan relatif namun tetap memelihara netralitas politik. Di sini, netralitas tidak dipahami sebagai isolasi, tetapi sebagai statecraft yang mengelola risiko melalui tawar-menawar kemitraan (Sholikin, 2020). Formulasi bargaining ini juga beririsan dengan peringatan bahwa "netralitas tanpa sikap" dapat melemahkan posisi; netralitas membutuhkan strategi aktif agar tidak berubah menjadi kerentanan.
________________________________________
5. Netralitas dalam Aksi Kemanusiaan Internasional: Prinsip Humanitarianism dan Pergeseran Non-Intervensi
Dalam pembahasan penyelesaian kasus Rohingya melalui mekanisme International Criminal Court (ICC) dan aksi kemanusiaan, ditegaskan bahwa dalam humanitarian action terdapat prinsip-prinsip humanitarianism yang meliputi kemanusiaan (humanity), netralitas (neutrality), dan imparsialitas (impartiality). Tulisan yang sama juga menjelaskan bahwa prinsip non-intervensi dalam hukum internasional mengalami pergeseran: ketika terkait pelanggaran hak asasi manusia, non-intervensi tidak lagi menjadi kendala mutlak bagi dunia internasional untuk bertindak. Sintesis dua poin ini penting bagi ilmu politik Islam ketika berbicara tentang "tidak memihak" pada konflik internasional: netralitas dalam aksi kemanusiaan bukan berarti pasif, melainkan menjaga jarak dari keberpihakan politik-militer sambil tetap mengupayakan pengurangan penderitaan manusia (Yusuf et al., 2017). Dengan kata lain, "netral" dapat koeksis dengan "aktif" selama aktivitas itu berbasis kemanusiaan dan imparsialitas.
________________________________________
6. Sintesis: Netralitas Menurut Ilmu Politik Islam untuk Konteks Konflik dan Persaingan Internasional
Berdasarkan literatur di atas, netralitas dalam ilmu politik Islam—sebagai etika siyāsah dan tata kelola kemaslahatan—dapat disintesiskan ke dalam beberapa proposisi operasional berikut.
Pertama, definisi inti: tidak memihak dan tidak membuka ruang intervensi kepentingan. Netralitas dimulai dari sikap tidak memihak, berada di luar tarikan kepentingan pihak yang berkonflik, serta menolak intervensi kepentingan sempit—sebagaimana dirumuskan dalam studi netralitas politik kiai dan konseptualisasi impartiality sebagai objektif-tidak berpihak (Yuwita et al., 2019).
Kedua, netralitas bukan apati: ia dapat berbentuk "netral-aktif" (politik nilai). Netralitas pasif dan aktif adalah dua model yang diperdebatkan, dan "netral-aktif" mengandung tuntutan untuk tetap menyuarakan nilai adiluhung tanpa menjadi partisan. Dalam arena internasional, hal ini paralel dengan konsep bebas-aktif/nonalignment: tidak berpihak pada blok, tetapi aktif dalam perdamaian dan diplomasi (Sholikin, 2020).
Ketiga, orientasi etis: meredam logika zero-sum high politics melalui resolusi konflik. Karena konflik high politics cenderung zero-sum, orientasi damai dalam nilai Islam dan pelajaran resolusi konflik Nabi Muhammad dapat menjadi dasar etika untuk menghindari keterjebakan pada eskalasi menang–kalah (Yusuf et al., 2017). Model komunikasi dan perjanjian damai—seperti Perjanjian Hudaibiyah—juga dipakai sebagai rujukan bahwa pendekatan yang tidak menonjolkan kepentingan sepihak lebih ideal agar tidak memicu konflik lebih lanjut (Yusuf et al., 2017).
Keempat, fungsi institusional: netralitas sebagai modal mediasi dan konsiliasi. Mediasi efektif menuntut pihak ketiga netral; Indonesia dipilih Afghanistan sebagai mediator karena dinilai netral dan tidak berkepentingan; organisasi internasional dapat menjalankan peran netral untuk mediasi dan konsiliasi (K, 2014); dan "aktor netral" juga menjadi strategi China dalam memediasi rekonsiliasi Saudi–Iran (Reflinaldi, 2018). Hal ini memberi konsepsi bahwa netralitas bukan hanya dimensi moral, melainkan juga kapital diplomatik.
Kelima, koreksi kritis: netralitas perlu strategi dan ketegasan agar tidak menjadi "netral tanpa sikap." Literatur ASEAN centrality menekankan pentingnya netralitas agar tidak memihak kekuatan besar, tetapi sekaligus memunculkan kritik bahwa Indonesia harus tegas—bukan netral tanpa sikap—dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik. Editorial keamanan internasional juga menekankan strategi bargaining bagi negara netral yang lemah agar tetap netral namun memperkuat posisi relatif. Maka, dalam politik Islam, netralitas yang berorientasi kemaslahatan menuntut kapasitas strategi, bukan sekadar deklarasi (Mustofa, 2023).
________________________________________
7. Kesimpulan
"Netralitas" menurut ilmu politik Islam—dalam batas yang dapat dibuktikan oleh sumber-sumber yang dikaji—dapat dipahami sebagai posisi tidak memihak yang dilekatkan pada impartiality (objektif, adil, tidak berpihak) (Yuwita et al., 2019), dan juga sebagai pilihan siyāsah untuk menahan intervensi kepentingan sempit serta menjaga ruang publik—termasuk ruang internasional—dari logika konflik yang merusak (Hadisaputra, 2021; Yusuf et al., 2017). Dalam konteks konflik atau persaingan politik internasional, netralitas menemukan bentuk operasionalnya dalam prinsip nonalignment/bebas-aktif dan dalam peran mediasi pihak ketiga yang kredibel (Sholikin, 2020; K, 2014).
Namun demikian, netralitas juga diperdebatkan: ia dipandang normatif penting—sebagai keniscayaan—(Hadisaputra, 2021), tetapi sekaligus sulit diwujudkan secara murni dan berpotensi menjadi ilusi. Karena itu, literatur menekankan perlunya netralitas yang aktif dan strategis—melalui diplomasi, bargaining, dan pendekatan kemanusiaan—agar "tidak memihak" tidak berubah menjadi "tidak berdaya."
________________________________________
Daftar Pustaka
Hadisaputra, H. (2021). Etnografi politik Muhammadiyah Sulawesi Selatan dalam Pemilu 2019. Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 7(3), 328–343. https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i3.1311
K, A. T. S. (2014). Optimalisasi peran International Criminal Court dan aplikasi aksi kemanusiaan sebagai inisiasi penyelesaian kasus etnis Rohingya. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.316
Mustofa, A. Z. (2023). Kepentingan China sebagai aktor di balik rekonsiliasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 14(2), 253–268. https://doi.org/10.14710/politika.14.2.2023.253-268
Nugraha, A., & Mulyandari, A. (2016). Pilkada langsung dan pilkada tidak langsung dalam perspektif fikih siyasah. Mazahib, 208–236. https://doi.org/10.21093/mj.v15i2.630
Reflinaldi, R. (2018). Pergerakan wacana konflik Sunni-Syiah di balik prahara Suriah: Analisis teori BREAK media massa Suriah dan Indonesia. Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 10(20), 911–928. https://doi.org/10.15548/diwan.v10i20.155
Riora, M., Kencana, U., & Budianto, K. (2020). Netralitas politik aparatur sipil negara dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Wajah Hukum, 4(2), 355. https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.189
Sholikin, A. (2020). Dinamika hubungan Muhammadiyah dan partai politik di Indonesia. Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional, 5(2), 1–19. https://doi.org/10.52447/polinter.v5i2.4050
Widyatmoko, W. G., Almubaroq, H. Z., & Saragih, H. J. R. (2022). Dilema ASEAN centrality dan respons ASEAN dalam menghadapi pembentukan pakta pertahanan antara Australia–Inggris–AS (AUKUS). Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(1), 15–30. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.116
Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M. K., & Ishak, Mohd. S. (2017). Etika Islam dalam ranah politik: Respons dan tinjauan kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan Pilkada Langsung, 2005–2015. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 41(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.306
Yuwita, N., Aminuddin, A., & Setiadi, G. (2019). Netralitas politik kiai dalam perspektif teori interaksi simbolik. Jurnal Dakwah Risalah, 30(2), 123. https://doi.org/10.24014/jdr.v30i2.8047
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar