AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Neo-Colonialism in the Perspective of Islamic Political Science: Economic, Cultural, and Political Domination in the Post-Colonial Era
Neo-colonialism is a form of indirect control exercised by developed countries over developing nations through economic, cultural, and political mechanisms, without formal colonization. This article examines neo-colonialism through the lens of Islamic political science (fiqh siyasah), synthesizing conceptual and empirical literature on how domination operates in the contemporary global order. Using an integrative normative-analytical approach that combines Islamic ethics, legal methodology, and social sciences, this study identifies three main dimensions of neo-colonialism: (1) economic domination through global capitalism and neoliberal market hegemony; (2) epistemic-cultural domination through westernization, orientalism, and colonial knowledge production; and (3) political-institutional domination mediated by international institutions such as the IMF and World Bank. From the normative perspective of Islamic political science, neo-colonialism contradicts the principles of justice (al-'adalah), public benefit (maslahah), and liberation (tahrir) that underpin the prophetic social paradigm and critical emancipatory theology. This article argues that the Islamic political response to neo-colonialism requires decolonization of knowledge, strengthening of prophetic political ethics, and economic transformation grounded in Islamic values of justice, rather than merely symbolic or rhetorical opposition.
Keywords: neo-colonialism, Islamic political science, fiqh siyasah, epistemic domination, prophetic ethics
________________________________________
Abstrak
Neo-kolonialisme merupakan bentuk penguasaan tidak langsung oleh negara maju terhadap negara berkembang melalui mekanisme ekonomi, budaya, dan politik, tanpa penjajahan formal. Artikel ini mengkaji neo-kolonialisme melalui kerangka ilmu politik Islam (fiqh siyasah), dengan mensintesis literatur konseptual dan empiris tentang cara dominasi beroperasi dalam tatanan global kontemporer. Menggunakan pendekatan normatif-analitik integratif yang menggabungkan etika Islam, metodologi hukum, dan ilmu-ilmu sosial, kajian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama neo-kolonialisme: (1) dominasi ekonomi melalui kapitalisme global dan hegemoni pasar neoliberal; (2) dominasi epistemik-budaya melalui westernisasi, orientalisme, dan produksi pengetahuan kolonial; serta (3) dominasi politik-institusional yang dimediasi oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Dari perspektif normatif ilmu politik Islam, neo-kolonialisme bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (al-'adalah), kemaslahatan publik, dan liberasi yang menjadi landasan paradigma sosial profetik dan teologi kritis emansipatoris. Artikel ini berargumen bahwa respons politik Islam terhadap neo-kolonialisme memerlukan dekolonisasi pengetahuan, penguatan etika politik profetik, dan transformasi ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Islam, bukan sekadar perlawanan simbolik atau retorik.
Kata kunci: neo-kolonialisme, ilmu politik Islam, fiqh siyasah, dominasi epistemik, etika profetik
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam literatur kontemporer, neocolonialism dipahami sebagai praktik umum ketika sebuah negara yang kuat mendominasi sumber daya politik, ekonomi, dan sumber daya lain dari negara yang lebih lemah; dominasi ini dapat membentuk sistem politik dan pendidikan, dan sering kali tidak disadari oleh masyarakat yang didominasi (Alfi & Romadhoni, 2022). Definisi ini sejalan dengan penekanan bahwa setelah era dekolonisasi formal, kontrol dapat berlanjut melalui bentuk dominasi yang lebih tidak langsung—misalnya dominasi ekonomi negara kaya atas negara yang kurang maju, meskipun tanah jajahan telah "dilepaskan" (Rahim et al., 2018). Dalam diskursus globalisasi, dominasi negara maju atas negara berkembang juga digambarkan dapat berlangsung melalui penguasaan ekonomi, politik, dan bahkan militer (pertahanan), serta memengaruhi berbagai ranah—hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Zoelva, 2022). Dengan demikian, neo-kolonialisme dapat diposisikan sebagai kelanjutan relasi kuasa kolonial dalam format yang lebih halus, beroperasi lewat mekanisme struktural dan institusional (ekonomi-politik), serta lewat produksi pengetahuan dan pengaruh budaya (Alfi & Romadhoni, 2022; Zoelva, 2022).
Dalam konteks dunia Muslim dan negara-negara berkembang, globalisasi kerap dibingkai sebagai "imperialisme baru" dan dibahas secara beririsan dengan istilah neo-imperialisme dan neo-liberalisme (Nashirulhaq, 2018). Karena itu, membahas neo-kolonialisme "menurut ilmu politik Islam" menuntut dua hal: (i) perangkat konseptual ilmu politik Islam—misalnya fiqh siyasah dan etika politik Islam—untuk membaca relasi dominasi modern; dan (ii) sintesis empiris tentang bagaimana dominasi tersebut bekerja lewat ekonomi, budaya/pengetahuan, dan politik, sebagaimana ditunjukkan oleh literatur yang menautkannya dengan globalisasi, sekularisasi, dan hegemoni Barat (Nashirulhaq, 2018; Zoelva, 2022).
________________________________________
2. Kerangka Ilmu Politik Islam: Orientasi Nilai, Etika, dan Metodologi Fiqh Siyasah
Dalam pendekatan politis studi Islam, politik dipahami sebagai upaya manusia menciptakan tatanan sosial yang baik; karenanya politik memengaruhi kehidupan masyarakat dan terkait erat dengan pencapaian keteraturan, keamanan, kedamaian, dan kemakmuran (Rahim et al., 2018). Pada level konseptual, politik Islam dipaparkan sebagai "penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara" yang melahirkan perilaku serta budaya politik berorientasi nilai Islam (Rahim et al., 2018). Orientasi nilai ini penting karena memungkinkan kritik normatif atas relasi kuasa yang merusak kemaslahatan publik, termasuk bentuk dominasi eksternal.
Secara disipliner, fiqh siyasah diposisikan sebagai bagian dari ilmu fikih (politik Islam) yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak memiliki satu metodologi baku yang tunggal; ia perlu mengakomodasi berbagai metode ijtihad serta menggunakan beragam pendekatan—filosofis, legal, empiris, birokrasi, dan etika—yang ditopang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, dan ekonomi. Kerangka ini relevan bagi isu neo-kolonialisme karena fenomena dominasi modern justru bergerak lintas ranah: ekonomi, pengetahuan, budaya, hukum, dan institusi politik, sehingga analisis fiqh siyasah yang integratif menjadi kebutuhan metodologis (Zoelva, 2022).
Dalam jalur pemikiran Islam substantif/neo-modernis di Indonesia, politik juga dipahami sebagai ranah yang dapat dipertemukan dengan prinsip-prinsip etika Islam—misalnya musyawarah/syura, keadilan, dan kebebasan—serta dibaca melalui nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, musyawarah, dan kerja sama (ta'awun) disebut kompatibel dengan nilai demokrasi, dan dapat dipakai sebagai horizon etis untuk menilai praktik dominasi eksternal yang memproduksi ketimpangan atau mengurangi kedaulatan politik negara berkembang (Zoelva, 2022).
________________________________________
3. Neo-Kolonialisme dalam Pembacaan Politik Islam: Kelanjutan Dominasi melalui Ekonomi, Budaya/Pengetahuan, dan Politik
3.1 Dimensi Ekonomi: Dominasi Pasar, Neoliberalisme, dan Kapitalisme Global
Neo-kolonialisme sering dibaca sebagai dominasi ekonomi yang bertahan setelah kolonialisme formal berakhir: negara maju "melepas" koloni tetapi tetap mengendalikan ekonominya (Rahim et al., 2018). Dalam konteks globalisasi, kapitalisme digambarkan sebagai kekuatan yang membuat dunia seolah menjadi "kampung kecil" dan inti globalisasi disebut sebagai imperialisme baru. Di ranah ini, literatur menegaskan adanya dominasi negara maju terhadap negara berkembang yang memunculkan konflik dan mendorong negara maju membangun kerja sama ekonomi-politik-militer untuk mempertahankan posisi dominannya (Zoelva, 2022). Konvergensi tiga gagasan—kontrol ekonomi pascakolonial (Rahim et al., 2018), globalisasi sebagai imperialisme baru, dan dominasi struktural negara maju (Zoelva, 2022)—menyediakan basis untuk memahami neo-kolonialisme sebagai struktur ketergantungan ekonomi-politik yang tidak memerlukan penjajahan teritorial formal.
Literatur ekonomi Islam kontemporer juga menyoroti "hegemoni pasar" sebagai persoalan mendasar yang muncul dalam realitas ekonomi modern, dan mendefinisikan neoliberalisme sebagai teori praktik ekonomi-politik yang menekankan kebebasan kewirausahaan dalam kerangka hak milik privat yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Dalam perspektif gerakan intelektual muda Muhammadiyah (JIMM), arus neo-liberalisme dan globalisasi menjadikan negara dunia ketiga sasaran ekspansi pasar dan korban kapitalisme global; dampaknya mencakup merebaknya konsumerisme dan kebudayaan populer di negara miskin/berkembang. Rangkaian penjelasan ini memperjelas bagaimana mekanisme ekonomi neo-kolonialisme dapat bekerja: bukan melalui administrasi kolonial langsung, melainkan lewat dominasi pasar global, institusi, dan arsitektur ekonomi-politik yang menempatkan negara berkembang dalam posisi rentan (Zoelva, 2022).
3.2 Dimensi Budaya–Pengetahuan: Kolonialisme Epistemik, Orientalisme, dan Westernisasi
Ilmu politik Islam, melalui perangkat sosial-politik dan etika, juga dapat membaca neo-kolonialisme sebagai dominasi dalam ranah pengetahuan dan cara berpikir. Kolonialisme dalam sejarah Indonesia ditegaskan bukan sekadar penaklukan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup "pengetahuan dan pemikiran" (Muhammadin & Danusatya, 2018). Sejalan dengan itu, "ilmu kolonial" dalam kajian orientalisme dijelaskan sebagai kebutuhan kekuatan kolonial untuk menguasai koloni secara efektif melalui pengetahuan ilmiah dan praktis tentang masyarakat pribumi; minat ilmiah pada koloni dipahami sebagai turunan dari proses pembentukan negara kolonial (Farida, 2010). Literatur tentang orientalisme juga menekankan bahwa orientalisme bukan semata wacana akademik, melainkan memiliki motif politis, ekonomis, dan keagamaan yang terkait kepentingan kolonialisme Eropa atas dunia Muslim. Tiga pijakan ini—kolonialisme sebagai pengetahuan/pemikiran (Muhammadin & Danusatya, 2018), pengetahuan kolonial sebagai instrumen pemerintahan (Farida, 2010), dan orientalisme bermotif politis-ekonomis—mendasarkan klaim bahwa neo-kolonialisme dapat beroperasi sebagai dominasi epistemik.
Pada level sosial-politik, sekularisasi politik di Indonesia dijelaskan dapat berjalan melalui westernisasi dan modernisasi yang masuk ke wilayah sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi (Syahab, 2017). Lebih jauh, proyek sekularisasi politik ditelusuri dapat berakar pada upaya kolonial Belanda untuk melemahkan gerakan perlawanan umat Islam (Syahab, 2017). Dalam kebijakan pendidikan kolonial, Belanda digambarkan juga menanamkan budaya dan cara berpikir melalui pendidikan—misalnya gaya hidup, cara berpikir, dan cara bertindak—sebagai bagian dari tujuan ideologis-keagamaan kolonial (Madri et al., 2024). Rangkaian ini memperlihatkan bagaimana dominasi budaya–pengetahuan dapat menjadi bagian dari neo-kolonialisme: melalui modernisasi/westernisasi institusional dan pendidikan yang memengaruhi orientasi nilai serta konfigurasi ruang publik (Madri et al., 2024; Syahab, 2017; Zoelva, 2022).
3.3 Dimensi Politik dan Institusional: Agenda Anti-"Nekolim" dan Keberlanjutan Relasi Kuasa
Dalam sejarah politik Indonesia, isu neo-kolonialisme dan neo-imperialisme hadir sebagai kategori politik penting. Zoelva mencatat antusiasme Soekarno melawan neo-kolonialisme dan neo-imperialisme, bahkan menyinggung bahwa antusiasme itu "tampaknya" dieksploitasi PKI untuk mendominasi pemerintahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin, organisasi Al-Irsyad dilaporkan mendukung program Soekarno seperti Dwikora yang bertujuan mengikis imperialisme dan neo-kolonialisme. Pada level wacana dan praksis sosial-keagamaan, haji pernah dipandang berpotensi menumbuhkan kesadaran progresif dan menggerakkan transformasi sosial-politik; namun muncul pertanyaan apakah haji masih dapat mendorong perubahan bagi Muslim yang "masih terjerat" neo-kolonialisme, neo-imperialisme, dan neo-liberalisme (Nashirulhaq, 2018). Tiga rujukan ini menunjukkan bahwa neo-kolonialisme bukan hanya konsep ekonomi, melainkan juga kategori politik praksis (anti-Nekolim) yang diperdebatkan dan ditautkan dengan agenda pembebasan sosial (Nashirulhaq, 2018).
Pada tataran struktur internasional, literatur tentang neo-kolonialisme menyatakan bahwa Amerika Serikat memperkenalkan neo-kolonialisme melalui pembentukan organisasi seperti institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia), dan negara lain kemudian memakai investasi langsung asing (FDI) untuk tujuan neo-kolonial (Alfi & Romadhoni, 2022). Walaupun uraian ini berasal dari studi komparatif non-spesifik Islam, ia menyumbang aspek institusional global yang membantu membaca bagaimana dominasi politik-ekonomi dapat dimediasi oleh lembaga internasional (Alfi & Romadhoni, 2022; Zoelva, 2022). Dalam kerangka metodologi fiqh siyasah yang menuntut keterhubungan dengan ilmu politik dan ekonomi, dimensi institusional semacam ini justru relevan untuk menjelaskan "mekanisme politik" neo-kolonialisme di luar kolonialisme teritorial klasik.
________________________________________
4. Evaluasi Normatif menurut Politik Islam: Keadilan, Liberasi, dan Penolakan Instrumentalisasi Agama
4.1 Neo-Kolonialisme sebagai Problem Etika-Politik (Humanisasi, Liberasi, Transendensi)
Dalam paradigma sosial profetik (Kuntowijoyo), etika politik dipetakan paralel dengan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi; prinsip kemaslahatan publik dipadankan dengan ta'awun, prinsip kejujuran dengan shiddiq, akuntabilitas dengan amanah, serta prinsip keadilan dengan al-'adalah. Dalam kerangka ini, dominasi neo-kolonial yang melanggengkan asimetri dan ketimpangan dapat dibaca sebagai problem yang menuntut agenda liberasi dan keadilan, bukan sekadar isu kebijakan ekonomi semata (Zoelva, 2022).
Teologi Islam kritis juga didefinisikan sebagai pemikiran emansipatoris yang lahir sebagai reaksi atas sistem sosial yang tidak adil; ia mengkritik struktur ekonomi, politik, dan sosial yang menindas dan bertujuan membangun struktur sosial yang membebaskan manusia dari segala penindasan. Teologi kritis menegaskan bahwa Islam tidak boleh menjadi alat legitimasi sekelompok penguasa atas sumber-sumber ekonomi dan politik, dan harus berpihak menentang proses dehumanisasi. Dengan perangkat ini, neo-kolonialisme dapat diposisikan sebagai bentuk relasi kuasa yang berpotensi memproduksi ketidakadilan struktural, sehingga bertentangan dengan agenda liberasi/keadilan yang ditekankan paradigma profetik dan teologi kritis.
Dalam teologi mustad'afin Muhammadiyah, praktik ibadah dipandang harus terkait langsung dengan kepedulian sosial berlandaskan tauhid yang termanifestasi ke wilayah praksis; kinerjanya digambarkan sebagai "pertahanan sosial" atas penindasan iman, penderitaan ekonomi-status sosial, keterpurukan moral, serta ancaman bagi persatuan Indonesia. Penekanan pada pembelaan sosial terhadap penindasan dan penderitaan ekonomi memberi basis etis bahwa dominasi neo-kolonial—yang bekerja lewat ekonomi-politik global dan penetrasi budaya—harus dibaca sebagai tantangan moral yang memerlukan strategi sosial-politik pembebasan.
4.2 Kriteria Tanggung Jawab Politik-Keagamaan: Maqasid, Ijtihad, dan Anti-Politisasi Fatwa
Dalam pengembangan maqasid syariah oleh Jasser Audah (sebagaimana diringkas Halim), ditegaskan bahwa fatwa yang muncul semata untuk mendukung politik tertentu adalah salah dan bukan ajaran Islam; sebaliknya, fatwa yang bersumber dari sumber otentik Islam dan menjaga hak asasi manusia serta nilai-prinsip hukum Islam (maqasid) dipandang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini relevan dalam konteks neo-kolonialisme karena relasi dominasi kerap melibatkan legitimasi—baik legitimasi kebijakan ekonomi-politik maupun legitimasi wacana budaya—yang dapat "memakai" agama sebagai justifikasi (Syahab, 2017). Dengan demikian, ilmu politik Islam menuntut kewaspadaan terhadap instrumentalisasi agama dalam situasi relasi kuasa yang timpang.
Selain itu, metodologi fiqh siyasah yang menekankan sifat multi-interpretatif ajaran Islam menyiratkan bahwa mengaitkan Islam dan politik tidak pernah tunggal; karena itu analisis harus menggabungkan pendekatan etika dan ilmu sosial, termasuk ekonomi dan politik. Kaidah ini memperkuat bahwa menghadapi neo-kolonialisme tidak cukup dengan slogan normatif, tetapi memerlukan ijtihad metodologis dan pembacaan empirik atas struktur dominasi—pasar, institusi internasional, pendidikan, hukum, dan budaya (Zoelva, 2022).
________________________________________
5. Respons Politik Islam terhadap Neo-Kolonialisme: Agenda Dekolonisasi Pengetahuan, Etika Politik, dan Kemandirian Ekonomi
5.1 Dekolonisasi Pengetahuan dan Pendidikan: Melawan Kolonialisme dalam "Pikiran"
Karena kolonialisme juga bekerja pada pengetahuan dan cara berpikir (Muhammadin & Danusatya, 2018), respons politik Islam dapat diarahkan pada dekolonisasi epistemik. Kerangka ini didukung oleh penjelasan bahwa kekuatan kolonial memerlukan pengetahuan ilmiah-praktis tentang masyarakat pribumi untuk memerintah secara efektif (Farida, 2010), dan orientalisme berkelindan dengan motif politis-ekonomis kolonialisme Eropa atas dunia Muslim. Dalam konteks pendidikan hukum di Indonesia, kolonialisme dijelaskan meninggalkan jejak sekularisasi dalam pendidikan, sementara Islamisasi pengetahuan dipandang diperlukan untuk "de-sekularisasi" bab-bab dasar yang membentuk nalar yurisprudensial (Muhammadin & Danusatya, 2018). Dengan membaca neo-kolonialisme sebagai kelanjutan dominasi melalui produksi pengetahuan dan institusi pendidikan, agenda dekolonisasi pengetahuan menjadi bagian integral dari strategi politik Islam (Muhammadin & Danusatya, 2018; Syahab, 2017).
5.2 Etika Politik Substantif dan Politik Profetik: Memperkuat Demokrasi Nilai untuk Menahan Dominasi
Literatur tentang Islam dan demokrasi di Indonesia menekankan prinsip kesetaraan, musyawarah, kerja sama (ta'awun), dan perubahan kebiasaan (taghyir) sebagai nilai Islam yang kompatibel dengan demokrasi. Sementara itu, pemikiran neo-modernis dipahami sebagai upaya menjembatani tradisionalisme dan modernisme, dengan pendekatan kultural yang menempatkan Islam sebagai aspek komplementer untuk meningkatkan politik, sosio-ekonomi, dan moralitas bangsa. Dalam artikulasi Nashir tentang sekularisasi dan fundamentalisme, ditawarkan model hubungan agama–politik yang lebih fleksibel dan dinamis menuju "politik profetik," yakni menjadikan nilai substantif Islam hadir dalam kehidupan politik tanpa jatuh pada sekularisasi ekstrem atau institusionalisasi agama yang ekstrem. Tiga rujukan ini—prinsip demokrasi bernilai Islam, pendekatan kultural neo-modernis, dan proposal politik profetik—dapat disintesis menjadi strategi anti-neo-kolonial: memperkuat demokrasi bernilai dan etika politik publik agar negara berkembang tidak mudah menjadi objek dominasi ekonomi-politik global dan penetrasi budaya tanpa kontrol normatif (Zoelva, 2022).
5.3 Kemandirian Ekonomi dan Kritik atas Kapitalisme Global: Ekonomi Islam sebagai Wacana Transformasi
Ekonomi Islam lahir dari semangat Islamisasi ilmu sebagai respons atas persoalan umat Muslim di tengah perseteruan ideologi kapitalisme dan sosialisme; namun muncul pula persoalan hegemoni pasar dalam perkembangan kontemporernya. Kritik ekonomi Islam dan strukturalisme terhadap ekonomi neo-klasik diletakkan pada kebutuhan transformasi sosial-ekonomi untuk menegakkan keadilan ekonomi dan kemakmuran, dengan menekankan nilai moral dan etika kemanusiaan, sekaligus sebagai sanggahan atas asumsi neo-klasik tentang kepentingan individual dan kompetisi bebas. Dalam pembahasan "agama, etika, dan sistem ekonomi," ditegaskan perlunya membedakan antara ilmu ekonomi—yang dapat bersifat universal/bebas nilai—dan sistem ekonomi yang memuat nilai, ideologi, norma, dan etika; kritik diarahkan pada penolakan reduksi Islam sebagai sekadar "penambal" kapitalisme, dan dorongan menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam sebagai sistem bernilai. Sintesis ketiga sumber ini membangun argumen politik Islam bahwa dominasi ekonomi neo-kolonial yang ditopang pasar global/neoliberalisme perlu direspons dengan agenda transformasi ekonomi yang menegaskan etika keadilan dan menahan hegemoni pasar.
Pada level institusional, pembahasan tentang Islamic Development Bank (IDB) menunjukkan posisi nyata IDB sebagai representasi kepentingan ekonomi negara-negara Muslim yang banyak berada pada kategori negara berkembang/periferi, dengan bargaining position yang masih lemah dalam ekonomi-politik internasional (Farida, 2010). Keterangan ini memperkuat bahwa neo-kolonialisme bukan sekadar isu internal, tetapi terkait struktur tawar dalam sistem internasional (Zoelva, 2022). Karena itu, strategi politik Islam yang berorientasi kemandirian ekonomi perlu memperhitungkan dimensi struktur global, bukan hanya reformasi domestik.
________________________________________
6. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis rujukan di atas, neo-kolonialisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.
Pertama, neo-kolonialisme merupakan bentuk dominasi pascakolonial yang tidak selalu memerlukan penjajahan formal, tetapi mempertahankan ketimpangan relasi kuasa melalui kontrol ekonomi, institusi global, dan hegemoni pasar (Alfi & Romadhoni, 2022; Zoelva, 2022).
Kedua, neo-kolonialisme adalah dominasi budaya–pengetahuan (epistemik) yang membentuk cara berpikir, pendidikan, hukum, dan ruang publik melalui modernisasi/westernisasi, proyek sekularisasi, serta produksi pengetahuan kolonial/orientalis (Madri et al., 2024; Muhammadin & Danusatya, 2018).
Ketiga, neo-kolonialisme merupakan problem etika-politik yang bertentangan dengan agenda keadilan dan pembebasan: dalam istilah paradigma profetik (humanisasi–liberasi–transendensi), teologi kritis emansipatoris, dan teologi mustad'afin yang membela dari penindasan sosial-ekonomi.
Keempat, neo-kolonialisme membutuhkan respons fiqh siyasah yang integratif: menggabungkan pendekatan etika, legal, empiris, dan ilmu sosial (ekonomi-politik) agar pembacaan Islam atas dominasi modern tidak terjebak simbolisme atau instrumentalisasi agama.
Dengan demikian, neo-kolonialisme—sebagaimana dirumuskan sebagai penguasaan tidak langsung negara maju terhadap negara berkembang melalui mekanisme ekonomi, budaya, dan politik—dapat dipahami dalam ilmu politik Islam bukan hanya sebagai isu kedaulatan negara, melainkan sebagai tantangan menyeluruh terhadap kemaslahatan, keadilan, dan pembebasan sosial yang menuntut dekolonisasi pengetahuan, penguatan etika politik profetik, dan transformasi ekonomi bernilai (Muhammadin & Danusatya, 2018).
________________________________________
Daftar Pustaka
Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662
Farida, U. J. (2010). Prospek Islamic Development Bank (IDB) sebagai representasi kebangkitan sistem ekonomi Islam di tengah konstelasi ekonomi internasional. La_Riba, 4(1), 1–18. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art1
Madri, M., Badarussyamsi, B., Arifullah, A., & Diprata, A. W. (2024). Analisis atas pemikiran Azyumardi Azra tentang Islam substantif. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1), 31–40. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i1.1799
Muhammadin, F. M., & Danusatya, H. (2018). De-secularizing legal education in Indonesian non-Islamic law school: Examining the "Introduction to Jurisprudence" textbooks on the "Norm Classification" chapter. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 1(2), 135. https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2455
Nashirulhaq, M. (2018). Haji sebagai laku revolusioner: Tinjauan kepustakaan. Siasat, 2(2), 24–35. https://doi.org/10.33258/siasat.v1i2.35
Rahim, R. A. A., Ramli, M. A., Kahal, S. M., Salleh, M. Y. Y., Razak, M. I. A., Hassan, P., & Abidin, M. Z. H. Z. (2018). Islamophobia and classical orientalism: An analysis. Idealogy Journal, 3(2), 183–198. https://doi.org/10.24191/idealogy.v3i2.58
Syahab, A. (2017). Pengaruh neo-revivalis Islam terhadap sekulerisme di Palestina. Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.30631/tjd.v16i1.51
Zoelva, H. (2022). The development of Islam and democracy in Indonesia. Constitutional Review, 8(1), 37. https://doi.org/10.31078/consrev812
Tidak ada komentar:
Posting Komentar