02175 - Nation-State dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Antara Realitas Modern dan Koreksi Normatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Nation-State In The Perspective Of Islamic Political Science: Between Modern Reality And Normative Correction

Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep nation-state (negara-bangsa) dalam kerangka ilmu politik Islam dengan menelaah ketegangan normatif antara sistem negara-bangsa modern dan konsep ummah dalam tradisi politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini memetakan tipologi respons pemikiran politik Islam terhadap negara-bangsa—mulai dari penolakan integralistik yang mengidealkan khilafah, paradigma sekuler-modernis yang menempatkan negara-bangsa sebagai kenyataan historis, hingga paradigma simbiotik yang menerima negara-bangsa sebagai wadah mewujudkan prinsip-prinsip Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan konseptual antara loyalitas ummah yang lintas batas dan tuntutan loyalitas kewargaan dalam sistem negara-bangsa, nasionalisme dan ummah tidak harus diletakkan dalam oposisi biner. Dalam konteks Indonesia, penerimaan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan menjadi basis stabilisasi relasi agama dan negara dalam bingkai negara-bangsa yang pluralistik.
Kata kunci: nation-state, ummah, ilmu politik Islam, nasionalisme, Pancasila
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of the nation-state within the framework of Islamic political science by analyzing the normative tensions between the modern nation-state system and the concept of ummah in the Islamic political tradition. Employing a literature review approach, this article maps the typology of Islamic political thought responses to the nation-state—ranging from integralist rejection that idealizes the caliphate, to secular-modernist paradigms that treat the nation-state as a historical reality, to symbiotic paradigms that accept the nation-state as a vehicle for realizing Islamic principles. The findings suggest that although there are conceptual tensions between the trans-boundary solidarity of the ummah and the demands of civic loyalty within the nation-state system, nationalism and the ummah need not be placed in binary opposition. In the Indonesian context, the acceptance of Pancasila as a national consensus serves as the basis for stabilizing the religion–state relationship within a pluralistic nation-state framework.
Keywords: nation-state, ummah, Islamic political science, nationalism, Pancasila
________________________________________
PENDAHULUAN
Nation-state (negara-bangsa) merupakan salah satu konsep sentral dalam ilmu politik modern yang sekaligus menjadi arena perdebatan panjang dalam diskursus pemikiran politik Islam. Sebagai entitas politik di mana batas negara bertepatan dengan batas komunitas budaya atau etnis, negara-bangsa mengandung implikasi yang luas terhadap struktur loyalitas, identitas kolektif, dan tata kelola politik umat Islam di seluruh dunia. Di satu sisi, sistem negara-bangsa telah menjadi realitas geopolitik yang tak terelakkan pasca-kolonialisme. Di sisi lain, konsep tersebut berbenturan dengan tradisi politik Islam yang selama berabad-abad membangun nomenklatur dan logika politiknya sendiri dalam konteks pra-negara-bangsa.
Ketegangan ini tidak bersifat akademis semata. Dalam kehidupan politik sehari-hari, umat Islam di berbagai belahan dunia dihadapkan pada pertanyaan mendasar: di manakah letak loyalitas utama mereka—kepada ummah yang melampaui batas-batas teritorial, ataukah kepada negara-bangsa yang menuntut kesetiaan kewargaan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah maraknya gerakan Islam transnasional yang secara eksplisit menolak konsep negara-bangsa dan mengusung imajinasi politik alternatif berupa khilafah.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana ilmu politik Islam memahami, menilai, dan merespons konsep nation-state. Kajian ini difokuskan pada tiga dimensi utama: (1) pengertian dan problematika konseptual nation-state dalam kerangka politik Islam; (2) tipologi respons pemikiran politik Islam terhadap nation-state; dan (3) konteks Indonesia sebagai laboratorium konkret pergumulan antara nation-state dan politik Islam.
________________________________________
PEMBAHASAN
1. Pengertian Nation-State (Negara-Bangsa) dalam Kerangka Ilmu Politik Islam
Dalam literatur yang membahas relasi Islam–nasionalisme, nation-state system dipahami sebagai struktur negara modern yang menuntut loyalitas tertinggi dan eksklusif dari warga kepada negara, sehingga identitas sosial maupun identitas politik sering dikonstruksi melalui penarikan batas-batas sosial ke dalam teritori tertentu (Ginanjar, 2020; Yusuf, 2017). Proses ini berkelindan dengan nation-building (pembangunan bangsa) yang menargetkan terbentuknya identitas nasional yang mengatasi—atau "mensubordinasi"—loyalitas terhadap unit-unit primordial seperti suku, desa, wilayah, atau kelompok etnis, melalui tradisi, simbol, memori historis bersama, dan kebijakan negara di bidang bahasa, agama, dan pendidikan (Yusuf, 2017). Dalam pengertian ini, nation-state bukan hanya unit teritorial, melainkan juga proyek politik untuk memproduksi rasa kebersamaan sebagai "komunitas politik" di dalam batas-batas negara (Ginanjar, 2020; Yusuf, 2017).
Definisi nation-state sebagai "entitas politik di mana batas negara bertepatan dengan batas komunitas budaya/etnis" selaras dengan salah satu konsepsi yang muncul dalam diskursus Asia Tenggara: (i) negara dengan batas geografis yang secara kultural menciptakan satu bangsa yang koheren, serta (ii) entitas berbasis kelompok etnis yang batas-batasnya kabur namun berupaya memperoleh batas dan status politik (Hilmy, 2014). Dengan demikian, nation-state dapat dipahami sebagai bentuk politik modern yang menghubungkan kedaulatan teritorial dengan pembingkaian identitas budaya atau etnis sebagai "bangsa" (nation) (Firdaus, 2018; Hilmy, 2014). Namun, penting dicatat bahwa literatur yang sama juga menunjukkan bahwa konstruksi bangsa dapat merujuk pada sumber-sumber identitas lain—misalnya kewarganegaraan, sejarah, budaya, ras/etnis, dan agama—sehingga pemaknaan "batas negara = batas etnis/budaya" adalah salah satu varian, bukan satu-satunya varian konseptual (Hilmy, 2014; Yusuf, 2017).
________________________________________
2. Mengapa Konsep Nation-State Problematis dalam Politik Islam Klasik: Ummah dan Geopolitik Pra-Negara-Bangsa
Dalam studi pemikiran politik Islam, salah satu sumber ketegangan utama dengan nasionalisme modern adalah konsep ummah: solidaritas ummah berakar pada ikatan iman, sedangkan nasionalisme dan negara-bangsa bertumpu pada kebangsaan serta batas geografis atau teritorial (Fata, 2014; 子, 2021). Karena itu, sebagian pembacaan politik Islam memandang ummah sebagai komunitas yang tidak mengenal batas-batas politik dan teritorial, sehingga ide negara-bangsa yang mematok batas kedaulatan diposisikan berseberangan dengan ummah (Maula, 2020; 子, 2021). Bahkan, dalam framing tertentu, negara-bangsa dipandang sebagai realitas yang "meruntuhkan" paradigma kekhalifahan (khilāfah) yang membayangkan kepemimpinan umat tanpa batas-batas daerah (Maula, 2020; 子, 2021).
Secara historis-konseptual, fikih dan teori politik Islam lahir dalam konteks pra-negara-bangsa (siyāq mā qabl al-daulah al-waṭaniyyah) yang tidak mengenal fixed border (batas negara yang tegas dan tetap); wilayah politik dipahami lebih cair (Basyir, 2017). Dalam tradisi geopolitik klasik, komunitas Muslim lebih lazim memetakan dunia dengan kategori teritorial-politik seperti dār al-Islām dan dār al-ḥarb, serta pengembangan kategori perjanjian seperti dār al-'ahd atau dār al-ṣulḥ (Daulay, 2019; Rosadisastra, 2014). Kerangka ini menunjukkan bahwa bahasa konseptual politik Islam klasik bekerja dengan logika perbatasan yang berbeda dari logika kedaulatan negara-bangsa modern (Basyir, 2017; Daulay, 2019). Karena itu, ketika otoritas politik Muslim modern juga telah terstruktur menjadi negara-bangsa dengan tapal batas yang tegas, nomenklatur lama sering dipandang "janggal" jika dipaksakan tanpa rekontekstualisasi (Daulay, 2019).
________________________________________
3. Ketegangan Normatif: Loyalitas, Sekularisasi, dan "Kebingungan Identitas" Warga Muslim
Sejumlah literatur menegaskan bahwa nation-state modern mengubah struktur loyalitas: negara mengklaim loyalitas tertinggi warga dan membingkai identitas melalui batas teritorial (Ginanjar, 2020; Yusuf, 2017). Dalam konteks Muslim nation-state, hal ini memunculkan "kebingungan identitas"—misalnya pertanyaan apakah loyalitas utama ditujukan kepada ummah atau kepada negara—karena identitas keislaman tetap bertahan sementara negara-bangsa menuntut loyalitas kewargaan (Ginanjar, 2020). Literatur lain menyatakan bahwa formasi negara-bangsa di dunia Islam juga terkait dengan fragmentasi umat secara teritorial akibat kolonialisme Eropa, yang berujung pada pembentukan negara-bangsa dengan batas wilayah dan otoritas yang berbeda-beda (子, 2021). Dalam narasi ini, problem nasionalisme di dunia Islam sering dibaca sebagai produk sejarah modern yang menata ulang kesetiaan politik Muslim dari ikatan trans-teritorial menuju ikatan kewargaan teritorial (Ginanjar, 2020; 子, 2021).
Sikap penolakan yang kuat terhadap negara-bangsa biasanya datang dari pembacaan fundamentalis atau integralistik yang berasumsi bahwa gagasan negara-bangsa bertentangan dengan ummah yang melampaui batas politik; bahkan Negara Madinah dipahami oleh sebagian kalangan bukan sebagai negara yang dibangun atas ras, warna kulit, nasionalitas, atau batas geografis (Maula, 2020; 子, 2021). Sejalan dengan itu, literatur tentang radikalisme dan fundamentalisme di Indonesia juga mencatat adanya arus pemikiran yang memandang Islam harus menjadi dasar negara, syariah sebagai konstitusi, dan bahwa nation-state bertentangan dengan ummah (Ahmad, 2017; Maula, 2020). Akan tetapi, literatur lain menegaskan bahwa meskipun ketegangan ini nyata, meletakkan nasionalisme dan ummah dalam oposisi biner dianggap tidak produktif dan tidak sesuai dengan realitas politik modern yang memang dioperasikan melalui negara-bangsa (Fata, 2014; 子, 2021).
________________________________________
4. Tipologi Respons Pemikiran Politik Islam terhadap Nation-State (Negara-Bangsa)
4.1 Paradigma Integralistik/Formalistik: Menolak Nation-State dan Mengidealkan Khilafah/Negara Islam
Dalam tipologi yang muncul pada kajian politik Islam Indonesia, paradigma integralistik memandang Islam sebagai dasar negara dan syariah sebagai konstitusi; konsekuensinya, paradigma ini menolak gagasan negara-bangsa karena nation-state dinilai berlawanan dengan ummah yang tidak mengenal batas politik dan teritorial (Ahmad, 2017; Ali, 2014; Maula, 2020). Literatur tentang fundamentalisme dan radikalisme Islam juga menggambarkan kecenderungan serupa: negara Islam dipahami sebagai negara ideologis yang domainnya mencakup keseluruhan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kultural (Maula, 2020). Dalam horizon ini, negara-bangsa sering dianggap sebagai konsep modern Barat yang tidak kompatibel dengan imajinasi politik Islam yang lebih universal dan transnasional (Maula, 2020; 子, 2021).
4.2 Paradigma Sekuler-Modernis dan Kritik atas "Sakralisasi" Bentuk Negara
Di sisi lain, ada penjelasan bahwa Islam tidak mengakui negara sebagai sesuatu yang sakral; doktrin pokok Islam dipusatkan pada aspek-aspek teologis, sementara bentuk negara dipahami lebih profan dan terbuka terhadap ijtihad (Affan, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang perubahan sosial juga menegaskan bahwa fikih politik klasik lahir dalam konteks pra-negara-bangsa, sehingga sejumlah ketentuan historis—misalnya praktik jihad periodik—menjadi sulit dilaksanakan setelah lahirnya sistem negara-bangsa; pemaksaan tanpa konteks historis dapat menimbulkan masalah politik-kemanusiaan baru (Basyir, 2017). Dengan kata lain, sebagian respons modernis cenderung menempatkan nation-state sebagai kenyataan historis yang mengharuskan pembacaan ulang tradisi politik Islam (Affan, 2021; Basyir, 2017).
4.3 Paradigma Simbiotik/Substantif: Menerima Nation-State sebagai Realitas dan Mengislamkan Substansi Etika-Politik
Literatur lain memetakan posisi yang lebih simbiotik: al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan secara tegas sistem dan bentuk pemerintahan, sehingga umat Islam menampilkan beragam bentuk pemerintahan sepanjang sejarah; yang ditekankan adalah prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, egalitarianisme, dan musyawarah (shūrā) (Rosadisastra, 2014). Dalam kerangka ini, penerimaan terhadap negara-bangsa dimungkinkan sepanjang negara menjadi instrumen untuk mewujudkan maslahah dan prinsip moral-politik Islam (Fata, 2014; Rosadisastra, 2014). Di Indonesia, argumentasi substantif ini juga tampak dalam wacana bahwa Pancasila dan kerangka UUD 1945 dapat dibaca sebagai platform negara-bangsa pluralistik yang—dalam batas-batas tertentu—memiliki kesamaan dengan Piagam Madinah, yakni sebagai kontrak sosial-politik yang mengatur komunitas majemuk (Rosadisastra, 2014).
Dalam aras praksis wacana organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah—melalui ijtihadnya—memaknai Indonesia sebagai Negara Pancasila yang lahir dari konsensus (dār al-'ahd) dan sekaligus ruang kesaksian (dār al-shahādah), sehingga Indonesia diposisikan bukan sebagai dār al-Islām maupun dār al-ḥarb; posisi ini menegaskan penerimaan terhadap negara-bangsa berbasis konsensus politik sekaligus dukungan pada demokrasi yang dimoderasi oleh objektifikasi dan substansialisasi nilai Islam (Hammam & Rahman, 2020). Pendekatan seperti ini mengekspresikan upaya rekonsiliasi antara realitas negara-bangsa dan tuntutan normatif etika Islam dalam ruang publik politik (Hammam & Rahman, 2020; Rosadisastra, 2014).
________________________________________
5. Sintesis "Negara-Bangsa" menurut Ilmu Politik Islam: Antara Realitas Modern dan Koreksi Normatif Islam
Berdasarkan sintesis sejumlah rujukan di atas, "negara-bangsa" dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai realitas institusional modern yang bekerja melalui batas teritorial dan proyek identitas kebangsaan (Ginanjar, 2020; Yusuf, 2017), namun dinilai dan dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif Islam seperti keadilan, musyawarah, dan kesetaraan moral (Rosadisastra, 2014). Di satu sisi, nasionalisme dapat menjadi modal persatuan dan kerja sama—misalnya dalam perjuangan kemerdekaan (Fata, 2014)—dan beberapa kajian menilai bahwa nasionalisme tidak serta-merta inkompatibel dengan politik Islam (Fata, 2014; Ginanjar, 2020). Di sisi lain, nasionalisme juga dapat menjadi ideologi sempit yang mendorong fanatisme negatif, sehingga sentimen ummah dapat dipahami sebagai panduan religius untuk meminimalisasi nasionalisme sempit; sebaliknya, nasionalisme sebagai disiplin kewargaan-teritorial juga dapat mencegah sentimen ummah jatuh pada ekstremisme agama (Fata, 2014; 子, 2021).
Dalam konteks definisi yang menekankan "batas negara bertepatan dengan batas komunitas budaya/etnis," ilmu politik Islam cenderung memberikan dua catatan kritis. Pertama, pembingkaian bangsa secara etno-kultural berpotensi menggeser solidaritas iman (ummah) yang lintas batas, yang oleh sebagian pemikir dipandang sebagai sumber ketegangan dengan model negara-bangsa (Fata, 2014; Maula, 2020; 子, 2021). Kedua, karena tradisi fikih politik lahir pra-negara-bangsa dan tidak didesain untuk tata dunia yang dibagi ke dalam negara-negara berdaulat dengan perbatasan tetap, maka diperlukan rekontekstualisasi agar prinsip-prinsip Islam dapat dioperasionalkan secara viable dalam kerangka negara-bangsa modern (Basyir, 2017; Daulay, 2019; Hammam & Rahman, 2020).
________________________________________
6. Catatan Konteks Indonesia: Negara-Bangsa Pancasila, Kesetaraan Kewargaan, dan Tantangan Gerakan Transnasional
Dalam pengalaman Indonesia, sejumlah kajian menyatakan bahwa Indonesia adalah negara-bangsa yang tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusi (Rizky & Supriyadi, 2021). Literatur lain menyebut Indonesia secara konstitusional bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan religious nation state (negara kebangsaan yang beragama) yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan juga sumber hukum materiil tertentu dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara (Ali-Fauzi, 1970). Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya nuansa konseptual: sebagian menekankan ciri "sekuler" pada level tidak-menjadikan agama sebagai ideologi negara, sementara yang lain menekankan "religius" pada level inspirasi moral dan sumber material hukum (Ali-Fauzi, 1970; Rizky & Supriyadi, 2021). Dalam kerangka ini, penerimaan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan dipahami sebagai basis stabilisasi relasi agama–negara dalam bentuk negara-bangsa (Ali-Fauzi, 1970; Rizky & Supriyadi, 2021; Rosadisastra, 2014).
Terkait konsekuensi kewargaan, salah satu rujukan penting menyatakan bahwa dalam konteks negara-bangsa modern tidak dikenal lagi pembedaan status warga negara berdasarkan agama sebagaimana dalam negara tradisional atau khilafah; semua subjek yang tinggal di negara nasional modern menikmati kedudukan yang sama sebagai warga negara, sehingga istilah "kafir" tidak bisa dipakai dalam konteks kewargaan modern tersebut (Basyir, 2017). Namun, pada saat yang sama, kajian tentang transnasionalisme Islam mencatat adanya gerakan yang membawa ideologi khilafah dan berupaya mengganti posisi konsep negara-bangsa NKRI yang sudah dianggap final oleh arus utama tertentu—misalnya resistensi komunitas Nahdlatul Ulama terhadap doktrin "Islam transnasional" karena menerima nation-state NKRI sebagai final (Abdillah, 2014). Dengan demikian, Indonesia menjadi contoh arena di mana nation-state diterima sebagai realitas dan konsensus politik, tetapi tetap diperdebatkan oleh sebagian arus Islam politik transnasional (Abdillah, 2014; Basyir, 2017; Rizky & Supriyadi, 2021).
________________________________________
KESIMPULAN
Dalam sintesis ilmu politik Islam, nation-state (negara-bangsa) adalah entitas politik modern yang membangun identitas kolektif melalui batas teritorial dan klaim loyalitas kewargaan (Ginanjar, 2020; Yusuf, 2017), dan dalam sebagian konsepsi dapat dibayangkan sebagai negara yang batasnya beririsan dengan komunitas budaya atau etnis tertentu (Firdaus, 2018; Hilmy, 2014). Akan tetapi, perspektif politik Islam menilai bahwa konsep ini berpotensi tegang dengan konsep ummah yang berbasis iman dan lintas batas (Fata, 2014; 子, 2021), terutama karena fikih politik klasik lahir dalam konteks pra-negara-bangsa tanpa batas tetap (Basyir, 2017; Daulay, 2019). Karena al-Qur'an dan hadis tidak menetapkan bentuk negara secara tegas, respons yang berkembang adalah spektrum: dari penolakan integralistik terhadap nation-state (Ahmad, 2017; Maula, 2020), menuju penerimaan substantif yang menekankan bahwa negara-bangsa dapat menjadi wadah mewujudkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kesetaraan—sebagaimana tampak pada argumen tentang negara-bangsa Indonesia/Pancasila sebagai konsensus politik (Ali-Fauzi, 1970; Hammam & Rahman, 2020; Rosadisastra, 2014).
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68
Affan, M. (2021). Globalisasi dan masa depan studi agama (Islam): Antara tantangan dan peluang. Sukma: Jurnal Pendidikan, 5(2), 151–180. https://doi.org/10.32533/05202.2021
Ahmad, K. B. (2017). Imajinasi kebangsaan di Nusantara: Suatu kajian bibliografis. Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0072.168-203
Ali, F. (2014). Basis struktur sosial pemikiran Islam awal, pengaruh agama dan renungan dewasa ini. Dialog, 37(1), 33–48. https://doi.org/10.47655/dialog.v37i1.51
Ali-Fauzi, I. (1970). Kebangkitan Islam dan negara: Beberapa kasus dari Asia Tenggara. Studia Islamika, 5(3). https://doi.org/10.15408/sdi.v5i3.743
Basyir, K. (2017). Perjumpaan agama dan budaya: Melacak konsep dan gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Kalam, 11(2), 299–328. https://doi.org/10.24042/klm.v11i2.1731
Daulay, H. (2019). Toleransi tanpa batas: Outlook agamawan dan kebijakan migrasi suku Batak Kristen ke pedalaman Duri Bengkalis. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 3(1), 1–28. https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-01
Fata, B. S. (2014). Arah baru pesantren di Indonesia: Fundamentalisme, modernisme dan moderatisme. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 15(1), 17–39. https://doi.org/10.14421/esensia.v15i1.762
Firdaus, R. (2018). Nasionalisme "jalan tengah": Mengurai potensi benturan ideologi nasionalisme dan sentimen ummah di era nation state. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23(2), 313–338. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i2.1105
Ginanjar, W. R. (2020). Studi komparasi: Telaah nasionalisme dalam Islam dan komparasi dengan pendekatan Barat. Komunitas, 11(2), 111–132. https://doi.org/10.20414/komunitas.v11i2.2401
Hammam, H., & Rahman, R. (2020). [Untitled]. Religia, 37. https://doi.org/10.28918/religia.v23i1.2165
Hilmy, M. (2014). Akar-akar transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 1. https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13
Maula, B. S. (2020). Radikalisme Islam sebagai problem bagi bangsa Indonesia di masa kontemporer. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat Agama dan Kemanusiaan, 6(1), 147. https://doi.org/10.24235/jy.v6i1.6772
Rizky, L., & Supriyadi, H. S. K. B. (2021). Dampak masuknya imigran Timur Tengah terhadap keamanan manusia domestik dan respons kebijakan Amerika Serikat era Donald Trump. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 4(2), 15–28. https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944
Rosadisastra, A. (2014). Membangun identitas peradaban di era global: Telaah pemikiran Amartya Sen. Kalam, 8(1), 141. https://doi.org/10.24042/klm.v8i1.185
Yusuf, C. F. (2017). Nasionalisme dalam teks keagamaan Indonesia masa depan. Jurnal Lektur Keagamaan, 15(2), 493. https://doi.org/10.31291/jlk.v15i2.534
子鬼谷. (2021). Pemberdayaan komunitas etnik Jawa Muslim dan etnik Lampung Muslim dalam membangun harmoni sosial. https://doi.org/10.31219/osf.io/qnhky
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar