02174 - Nasionalisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Sebuah Kajian Konseptual dan Normatif

Abstract

This article examines the concept of nationalism from the perspective of Islamic political science through a conceptual and normative review of existing literature. Nationalism, defined as an ideology that prioritizes the interests and identity of a nation, has a complex history in the Muslim world—shaped by colonial penetration, Western intellectual influence, and internal Islamic debates. The study traces the genealogy of nationalism in Islamic contexts, explores its conceptual tensions with principles such as ummah and divine sovereignty, and analyzes its normative synthesis in Indonesian Islamic political thought, particularly through frameworks such as fiqh kebangsaan and hubbul wathan. The findings indicate that nationalism in Islamic political science is neither categorically accepted nor rejected, but is conditionally legitimized when it does not degenerate into chauvinism or 'asabiyyah, and remains consistent with Islamic ethical principles of brotherhood (ukhuwah), social justice, and respect for diversity. The Indonesian experience—through pesantren, ulama figures, and Nahdlatul Ulama's political jurisprudence—demonstrates that nationalism can be institutionalized as a form of civic ethics rooted in Islamic values.

Keywords: nationalism, Islamic political science, fiqh kebangsaan, hubbul wathan, ummah, Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep nasionalisme dari perspektif ilmu politik Islam melalui tinjauan konseptual dan normatif terhadap literatur yang ada. Nasionalisme, yang didefinisikan sebagai ideologi yang mengutamakan kepentingan dan identitas nasional suatu bangsa, memiliki sejarah yang kompleks di dunia Muslim—dibentuk oleh penetrasi kolonial, pengaruh intelektual Barat, dan perdebatan internal umat Islam. Kajian ini menelusuri genealogi nasionalisme dalam konteks Islam, mengeksplorasi ketegangan konseptualnya dengan prinsip-prinsip seperti ummah dan kedaulatan hukum Tuhan, serta menganalisis sintesis normatifnya dalam pemikiran politik Islam Indonesia, khususnya melalui kerangka fiqh kebangsaan dan hubbul wathan. Temuan menunjukkan bahwa nasionalisme dalam ilmu politik Islam tidak diterima maupun ditolak secara kategoris, melainkan disahkan secara bersyarat selama tidak bergeser menjadi chauvinisme atau 'asabiyyah, dan tetap selaras dengan prinsip etika Islam berupa ukhuwah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keragaman. Pengalaman Indonesia—melalui pesantren, tokoh-tokoh ulama, dan fikih politik Nahdlatul Ulama—menunjukkan bahwa nasionalisme dapat diinstitusionalisasikan sebagai bentuk etika publik yang berakar pada nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: nasionalisme, ilmu politik Islam, fiqh kebangsaan, hubbul wathan, ummah, Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan

Nasionalisme merupakan salah satu ideologi politik paling berpengaruh dalam sejarah modern. Sebagai doktrin yang mengutamakan kepentingan dan identitas nasional suatu bangsa, nasionalisme telah membentuk lanskap politik global sejak abad ke-18 dan semakin intensif pada abad ke-19 dan ke-20. Di dunia Islam, persentuhan dengan nasionalisme tidak berlangsung secara mulus, melainkan penuh ketegangan konseptual dan perdebatan normatif yang hingga kini masih relevan untuk dikaji.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan diskursus nasionalisme dalam kerangka ilmu politik Islam: bagaimana konsep tersebut didefinisikan, diperdebatkan, dan disintesiskan oleh pemikir serta institusi Islam, khususnya dalam konteks Indonesia. Dengan mengacu pada ragam literatur ilmu sosial-politik Islam, artikel ini menawarkan sebuah tinjauan konseptual yang sistematis tentang nasionalisme sebagai objek kajian ilmu politik Islam.

________________________________________

2. Definisi Nasionalisme dalam Kacamata Ilmu Politik

Dalam literatur ilmu sosial-politik yang digunakan di lingkungan kajian Islam, nasionalisme lazim dipahami sebagai konsep identitas bersama bagi sekelompok manusia dan dapat tampil sebagai paham atau gerakan—bukan semata institusi negara—yang memperoleh dukungan dari unsur kewargaan, etnis, budaya, agama, dan ideologi (Noor, 2020). Secara lebih luas, istilah "nasionalisme" dipakai untuk menunjuk beberapa hal sekaligus: proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa, sentimen atau kesadaran kebangsaan, bahasa dan simbolisme bangsa, gerakan sosial-politik, serta doktrin atau ideologi tentang bangsa (Zaki, 2016).

Dalam kerangka historis politik modern, nasionalisme juga dipahami sebagai situasi kejiwaan ketika kesetiaan total diabdikan kepada nation-state atas nama sebuah bangsa (Syamsuri, 2013). Dalam konteks kajian ini, rumusan "ideologi yang mengutamakan kepentingan dan identitas nasional suatu bangsa" sejalan dengan pengertian nasionalisme sebagai doktrin atau ideologi yang mengorganisasi loyalitas dan tujuan kolektif atas dasar identitas kebangsaan (Zaki, 2016), serta sebagai rujukan kolektivitas politik berdaulat di dunia modern (Hidayatullah, 2017).

________________________________________

3. Genealogi Nasionalisme di Dunia Islam: Penetrasi Kolonial dan Masuknya Gagasan Barat

Sejumlah kajian sejarah politik dunia Islam menempatkan kebangkitan nasionalisme di negeri-negeri Muslim sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan penetrasi Barat dan kolonialisme (Syarif, 2019). Dalam narasi ini, upaya pemulihan kekuatan umat didorong oleh dua faktor: pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur asing yang dipandang berkontribusi pada kemunduran; dan kedua, pengambilan gagasan pembaruan serta ilmu pengetahuan dari Barat. Proses ini tampak antara lain dalam pengiriman pelajar Muslim oleh penguasa Turki dan Mesir ke Eropa serta gerakan penerjemahan karya Barat.

Pada saat yang sama, gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat masuk ke negeri-negeri Islam melalui persentuhan langsung akibat kolonialisme, dan dipercepat oleh pelajar Muslim yang belajar di Eropa atau oleh institusi pendidikan bergaya Barat yang didirikan di wilayah Muslim. Namun, pada fase awal, gagasan kebangsaan tersebut "banyak mendapat tantangan" dari pemuka Islam karena dianggap tidak sejalan dengan semangat ukhuwwah Islamiyyah. Artinya, sejak awal terdapat ketegangan konseptual: nasionalisme yang cenderung memusat pada bangsa-teritori berhadapan dengan imajinasi komunitas Islam yang menekankan persaudaraan berbasis iman.

Secara politik, beberapa kajian menegaskan bahwa kemunculan gagasan nasionalisme yang diikuti pendirian partai-partai politik menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme (Syarif, 2019). Bentuk perjuangan itu digambarkan dapat berupa gerakan politik—baik diplomasi maupun perjuangan bersenjata—dan pendidikan atau propaganda untuk mempersiapkan masyarakat mengisi kemerdekaan (Syarif, 2019).

________________________________________

4. Nasionalisme sebagai Problem Konseptual dalam Studi Islam Modern dan Ilmu Politik Islam

Dalam kritik historiografi Islam modern yang mengacu pada Ibrahim Abu Rabi', nasionalisme dipandang sebagai salah satu problem besar karena banyak literatur tentang nasionalisme cenderung membaca nasionalisme dari sudut filsafat-sosial Eropa, sementara penggalian nasionalisme dalam konteks keaslian dunia Muslim relatif terbatas. Dalam kerangka Abu Rabi', nasionalisme di dunia Muslim dipahami memiliki dua tingkat: spiritual dan institusional (Syamsuri, 2013).

Pada level spiritual, nasionalisme dimaksudkan untuk memastikan kedaulatan setiap bangsa beserta masa lalu dan identitas kulturalnya. Pada basis institusional, nasionalisme dimaksudkan untuk memantapkan nation-state dengan mempelajari konstruksi pengetahuan dan institusi Barat. Namun, catatan Abu Rabi' juga mengandung ambivalensi: meskipun nasionalisme dapat menjadi respons pembebasan dari dominasi politik Barat, gerakan nasionalis di banyak konteks Muslim tetap membangun masyarakatnya dengan filosofi dan cara Barat. Dengan demikian, "nasionalisme" dalam konteks dunia Islam tidak cukup diperlakukan sebagai adopsi ideologi belaka, melainkan sebagai proyek spiritual-kultural sekaligus proyek institusional negara modern yang meminjam perangkat Barat.

________________________________________

5. Perdebatan Normatif: Apakah Nasionalisme Kompatibel dengan Islam Politik?

5.1 Alasan Penolakan: Kedaulatan Rakyat, Ummah, dan Kekhawatiran 'Asabiyyah

Kajian tentang wacana Islam dan negara pada era pra-kemerdekaan menegaskan bahwa pada dekade awal abad ke-20, gagasan nasionalisme menjadi fokus perdebatan politik yang intens di dunia Islam. Sebagian intelektual Muslim menolaknya dengan alasan bahwa prinsip kedaulatan rakyat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Tuhan dan prinsip ummah (komunitas Islam universal).

Di Indonesia, relasi Islam dan nasionalisme juga mengalami tarik-menarik ideologis. Mohammad Natsir, misalnya, mengkhawatirkan gagasan nasionalisme dalam konteks tertentu dapat bergeser menjadi bentuk 'ashabiyah baru sehingga, baginya, nasionalisme memerlukan landasan teologis. Kekhawatiran serupa juga tercermin dalam perdebatan yang menyatakan bahwa nasionalisme yang ditempatkan terlalu tinggi dapat dipandang "mengangkat nasionalisme ke posisi setingkat dengan agama"—sebuah kritik yang datang dari kalangan politik Islam terhadap konsepsi tertentu.

Dalam konteks lain, polemik paham kebangsaan pada 1930-an memperlihatkan perbedaan yang tegas: A. Hassan menekankan asas Islam sebagai landasan perjuangan karena aspek sosial-politik-keagamaan harus terintegrasi pada ajaran Allah; sedangkan Muchtar Luthfi menegaskan Islam dan kebangsaan sebagai "satu napas perjuangan" dan cinta tanah air dipahami sebagai pembumian ajaran Islam (Sakdiah et al., 2021). Polemik ini menunjukkan bahwa keberterimaan nasionalisme dalam ilmu politik Islam bukan persoalan "ya" atau "tidak" semata, melainkan persoalan kerangka normatif yang dipakai untuk menilai "kebangsaan".

5.2 Alasan Penerimaan Bersyarat: Nasionalisme Bukan Chauvinisme dan Dapat Dibaca sebagai Cinta Tanah Air

Sementara itu, terdapat pula arus pemikiran yang memandang nasionalisme tidak niscaya bertentangan dengan Islam. Dalam kajian fikih siyasah tentang KH. Hasyim Asy'ari, misalnya, disebutkan bahwa sebagian umat Islam meyakini nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam bahkan merupakan bagian dari Islam; di situ pula dikutip pandangan Hassan al-Banna bahwa menjadi Muslim yang baik tidak berarti anti-nasionalisme (AR et al., 2022).

Di jalur lain, sebuah studi tarekat menegaskan bahwa "mencintai bangsa" tidak bermasalah selama tidak berlebih-lebihan; penolakan diarahkan pada nasionalisme yang mendorong konflik antarnegara karena fanatisme membanggakan negara sendiri, sedangkan dalam ajaran Islam ditekankan tidak ada perbedaan ras, bangsa, suku, kelas, maupun negara (Ainiah, 2022).

Dalam pembacaan atas Soekarno, nasionalisme yang hendak dibangun ditegaskan bukan nasionalisme chauvinistik yang agresif, melainkan nasionalisme yang—meski diposisikan untuk menjaga persatuan bangsa plural—tetap dapat dipahami selaras dengan "roh dan jiwa agama" (Imam & Mustapha, 2021). Dengan demikian, salah satu garis sintesis yang muncul dalam diskursus Indonesia adalah: nasionalisme dapat diterima bila ditolak dari watak chauvinisme dan diarahkan untuk persatuan bangsa plural tanpa meniadakan dimensi etis-keagamaan (Imam & Mustapha, 2021).

________________________________________

6. Sintesis Konseptual dalam Ilmu Politik Islam: dari "Kebangsaan" ke "Fikih Kebangsaan" (Indonesia)

6.1 Kebangsaan sebagai Tuntutan Menjaga Tanah Air

Dalam kajian tentang pemikiran dan perjuangan Dr. Burhanuddin al-Helmy, pengertian "kebangsaan" dinyatakan sangat luas dan bangsa harus taat menjaga tanah air—yang diposisikan sebagai tuntutan dalam Islam. Rujukan tentang "antara 'asabiyyah dan nasionalisme" dalam diskursus Burhanuddin mengindikasikan bahwa problem utamanya bukan keberadaan cinta tanah air, melainkan batasnya agar tidak jatuh pada fanatisme ('asabiyyah). Ini memberi landasan penting bagi ilmu politik Islam: nasionalisme dapat dibaca sebagai kewajiban menjaga tanah air, tetapi harus dikawal oleh norma agar tidak berubah menjadi 'asabiyyah (Noor, 2020).

6.2 "Fikih Kebangsaan" NU: Nation-State sebagai Pilihan Politik yang Meminimalkan Diskriminasi

Dalam artikulasi "fikih kebangsaan" Nahdlatul Ulama (NU), dijelaskan bahwa fikih kebangsaan hadir sebagai respons atas perdebatan hubungan agama dan negara: sebagian menghendaki Islam sebagai dasar negara, sebagian menghendaki nation-state. NU menerima nation-state sebagai bentuk negara dan membangun argumentasi politik kebangsaan melalui manhaj fikih siyasah tanpa meninggalkan ajaran Islam (Huda et al., 2022). Dalam konteks Indonesia yang plural, nation-state dinyatakan sebagai pilihan paling ideal karena dapat meminimalkan potensi diskriminasi (Huda et al., 2022).

Sejalan dengan itu, kajian "fikih kebangsaan" yang lain menyebut NKRI sebagai mu'ahadah wathaniyah (konsensus kebangsaan) yang merajut kebersamaan dalam keragaman, serta menekankan upaya mengeksplorasi nasionalisme religius dalam "fikih nasional" (Amroeni & Hermansyah, 2022). Dalam kesimpulannya, kajian ini menegaskan manhaj politik kebangsaan agar prinsip nasionalisme dan keislaman dapat disandingkan secara harmonis tanpa mereduksi pihak lain (Amroeni & Hermansyah, 2022). Klaim pentingnya di sini adalah: nasionalisme dalam ilmu politik Islam Indonesia dapat dipahami sebagai proyek normatif-legal (fikih) untuk menata kesetiaan kebangsaan secara selaras dengan prinsip keislaman dan realitas plural (Amroeni & Hermansyah, 2022; Huda et al., 2022).

6.3 Hubbul Wathan sebagai Idiom Normatif: Cinta Tanah Air sebagai "Ruh Nasionalisme"

Dalam kajian hubbul wathan, ditegaskan bahwa hubbul wathan merupakan "ruh nasionalisme" yang berlandaskan nilai-nilai Islam, dan dipahami sebagai idiom yang mengemas gagasan nasionalisme dan sikap cinta tanah air. Dalam kajian KH. Hasyim Asy'ari, "politik kebangsaan" diwujudkan melalui hubb al-wathan, ukhuwah, dan Resolusi Jihad; bahkan diuraikan bahwa nasionalisme dipandang sebagai wujud keberagaman yang bersatu dengan Islam sebagai pondasi persatuan demi kedamaian dan keadilan sosial (AR et al., 2022).

Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam model pesantren dan ulama, nasionalisme cenderung dibingkai sebagai etika publik: cinta tanah air, penguatan persaudaraan (ukhuwah), dan orientasi pada kemaslahatan sosial (AR et al., 2022).

________________________________________

7. Dimensi Praksis: Bagaimana Nasionalisme Islam Politik Bekerja dalam Pengalaman Indonesia

7.1 Pesantren sebagai Ruang Internalisasi Nasionalisme

Studi tentang internalisasi nasionalisme di pesantren menunjukkan bahwa nilai nasionalisme dapat diintegrasikan dalam pembelajaran melalui kombinasi kurikulum formal (madrasah) dan kurikulum salafiyah berbasis ilmu agama Islam. Dalam studi yang sama, pengasuh, pengurus, dan guru disebut berkontribusi menanamkan nasionalisme yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jama'ah.

Kajian model penguatan nasionalisme dan Islam juga menyatakan bahwa penguatan nasionalisme dan Islam dapat dipraktikkan di pesantren melalui penguatan input–proses–output, dan bahwa santri tidak hanya memperoleh ilmu agama tetapi juga literasi, manajemen diri, kecakapan hidup, etika, bahkan dasar-dasar politik, meski ukuran keberhasilannya berbeda antarapesantren (Aminullah, 2020). Kerangka ini penting dalam ilmu politik Islam karena menempatkan nasionalisme bukan sekadar slogan, melainkan hasil institusionalisasi nilai melalui pendidikan dan pembentukan warga (civic formation) (Aminullah, 2020).

7.2 Nasionalisme Ulama sebagai Anti-Kolonialisme dan Pembelaan Kedaulatan

Kajian tentang Kiai Abbas Buntet menempatkan perjuangannya sebagai bentuk anti-colonial nationalism dan menegaskan bahwa kelahiran rasa kebangsaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Islam sebagai doktrin mayoritas masyarakat. Dalam konteks KH. Hasyim Asy'ari, dilaporkan bahwa santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, melainkan juga bahasa Belanda, berhitung, berpidato, dan bela diri; semua itu ditujukan untuk menyiapkan kader santri berjiwa nasionalisme tinggi dalam panggilan jihad membebaskan Indonesia dari penjajahan—di mana jihad dimaknai bukan hanya membela agama, tetapi juga membela kedaulatan bangsa dan NKRI.

Pada level keteladanan ulama tarekat, studi tentang Habib Luthfi menyatakan cinta bangsa dipahami sebagai manifestasi cinta kepada Allah dan Rasul, NKRI dipandang set in stone, dan menjaga serta menghormati pemimpin yang sah dipandang sebagai imperatif keagamaan. Pada tradisi tarekat Naqsyabandiyah di Mandailing Natal, salah satu jamaah menyatakan motif ideal nasionalisme sepenuhnya berasal dari doktrin Islam; bahkan ditegaskan bahwa nasionalisme yang digabungkan dengan Islam dapat membangkitkan semangat nasionalisme berbagai pihak karena didasarkan pada keimanan (Ainiah, 2022). Rangkaian studi ini memperlihatkan pola sintesis: nasionalisme diposisikan sebagai energi mobilisasi dan solidaritas politik melawan kolonialisme, tetapi diberi justifikasi dan batas etis melalui doktrin keagamaan (Ainiah, 2022).

7.3 Nasionalisme, Negara Sah, dan Toleransi/Keragaman

Dalam studi tentang Abah Anom, disebutkan bahwa nasionalisme ulama dapat diekspresikan melalui keterlibatan melawan Agresi Belanda dan konsistensi mendukung pemerintah yang sah, sembari menghormati kearifan lokal. Kajian ini menekankan kebutuhan memupuk rasa kebangsaan sekaligus menerima perbedaan yang ada di masyarakat, dan mengaitkan teladan ulama nasionalis dengan tantangan global serta memudarnya nilai nasionalisme.

Pada titik ini, "nasionalisme menurut ilmu politik Islam" dalam varian pesantren dan tarekat tampil bukan hanya sebagai ideologi kedaulatan, tetapi juga sebagai etika koeksistensi: dukungan pada pemerintahan sah, penghormatan keragaman, dan akomodasi kearifan lokal (AR et al., 2022).

________________________________________

8. Penutup

Berdasarkan sintesis kajian di atas, nasionalisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam tiga dimensi utama.

Pertama, sebagai ideologi-identitas politik modern, nasionalisme memusatkan loyalitas dan tujuan kolektif pada bangsa atau nation-state serta menjadi doktrin atau gerakan yang mengorganisasi kesadaran kebangsaan (Syamsuri, 2013; Zaki, 2016). Dalam konteks dunia Muslim, nasionalisme beroperasi pada dua level: spiritual (kedaulatan dan identitas kultural) dan institusional (pembangunan nation-state, termasuk melalui pembelajaran institusi dan pengetahuan modern).

Kedua, sebagai konsep yang diperdebatkan dalam Islam politik, nasionalisme pernah ditolak karena dinilai berpotensi berbenturan dengan prinsip ummah dan kedaulatan hukum Tuhan, serta dikhawatirkan bergeser menjadi 'asabiyyah. Perdebatan Indonesia pada 1930-an juga memperlihatkan spektrum: dari penegasan "asas Islam" sebagai landasan perjuangan hingga sintesis "Islam dan kebangsaan satu napas" (Sakdiah et al., 2021).

Ketiga, sebagai praktik normatif yang dapat disahkan secara keislaman bila dibatasi, nasionalisme dapat dipahami sebagai cinta tanah air (hubbul wathan) yang menjadi ruh persatuan dan strategi menjaga kemaslahatan, termasuk dalam bentuk fikih kebangsaan yang menerima nation-state sebagai pilihan politik untuk konteks plural dan meminimalkan diskriminasi (AR et al., 2022; Huda et al., 2022). Dalam ekspresi ulama dan pesantren, nasionalisme kerap diwujudkan sebagai pembelaan kedaulatan (anti-kolonial), penguatan ukhuwah dan persatuan, serta dukungan pada pemerintahan sah yang disertai komitmen toleransi dan kearifan lokal (AR et al., 2022).

Dengan demikian, definisi operasional yang paling dekat dengan kajian ini adalah: nasionalisme dalam ilmu politik Islam ialah ideologi dan praksis politik yang mengutamakan kepentingan serta identitas kebangsaan—kedaulatan dan persatuan tanah air—sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik, namun dinilai sah sejauh tidak jatuh pada chauvinisme atau 'asabiyyah dan tetap selaras dengan prinsip etika-keagamaan berupa ukhuwah, keadilan sosial, dan penghormatan keragaman (AR et al., 2022; Huda et al., 2022; Imam & Mustapha, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

AR, N. W., Hasaruddin, Muhtar, M., & Tasrief, Muh. (2022). Urgensi persatuan umat Islam. Shoutika, 2(2), 44–57. https://doi.org/10.46870/jkpi.v2i2.290

Ainiah, A. (2022). Modernisasi pemikiran dalam Islam dari jejak Jamaluddin Al-Afghani. Mubeza, 11(1), 1–10. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.49

Aminullah, M. S. (2020). Agama dan politik: Studi pemikiran Soekarno tentang relasi agama dan negara. Jurnal Sosiologi Agama, 14(1), 53. https://doi.org/10.14421/jsa.2020.141-03

Amroeni, A., & Hermansyah, H. (2022). Nasionalisme dalam pandangan Imam Nawawi Al-Bantani. IAS, 4(1). https://doi.org/10.51900/ias.v4i1.11108

Hidayatullah, M. F. (2017). Hiden movement KH. Hasyim Asy'ari dalam kajian fiqih siyasah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 5(2), 73–90. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.113

Huda, N., Soebijantoro, S., & Wibowo, A. M. (2022). Internalisasi nilai-nilai nasionalisme di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in Krempyang Kabupaten Nganjuk. Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 12(1), 80–92. https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i1.11956

Imam, A., & Mustapha, A. (2021). Nile Journal of Political Science, 2(1). https://doi.org/10.20321/njps.2021

Noor, M. M. M. (2020). Dr. Burhanuddin Al-Helmi: Pandangan sarjanawan tempatan terhadap pemikiran dan perjuangannya. Sejarah, 29(2), 139–160. https://doi.org/10.22452/sejarah.vol29no2.8

Sakdiah, S., Sazali, H., & Purwaningtyas, F. (2021). Pondok Persulukan Syekh Sulaiman Lubis al-Kholidy: Penggagas tarekat dan nasionalisme di Desa Hutapungkut, Mandailing Natal. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage, 2(2), 53–41. https://doi.org/10.34007/warisan.v2i2.892

Syamsuri, H. (2013). Kritik sejarah Islam modern Abu Rabi'. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 23(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.14

Syarif, F. (2019). Integrasi nilai kearifan lokal terhadap penanaman nasionalisme bagi siswa sekolah dasar. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 2(02), 187–195. https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.26

Zaki, M. (2016). Penetrasi Barat atas dunia Islam: Sejarah gerakan politik dan kemerdekaan dunia Islam abad XIX. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2241