02173 - Sistem Multipartai dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Praktik Empiris

Abstract

This article examines the concept of multiparty system (multipartai) in the perspective of Islamic political science through a conceptual and empirical approach. Using a literature review method, this study synthesizes theoretical sources on Islamic pluralism, Islamic political thought, and empirical studies on Muslim political parties in various countries. The findings show that multiparty system can be justified within the Islamic framework through two main arguments: first, the recognition of human plurality and the right to disagree which leads to political pluralism; and second, the principle that sharia texts provide general guidelines while institutional details can be determined through human ijtihad. Multiparty system is understood as compatible with Islam when it is within a shared value framework—unity at the level of uṣūl (principles) and plurality at the level of furū' (branches). Empirically, the Indonesian experience after 1998 demonstrates that multiparty systems can serve as channels for peaceful participation of Islamic parties in constitutional competition. However, multiparty systems do not automatically produce substantive justice or democracy, as they can be distorted by party oligarchy and institutional manipulation. Therefore, political ethics, accountability, and commitment to pluralism remain important prerequisites in the multiparty system within the Islamic political framework.

Keywords: multiparty system, Islamic political pluralism, ijtihad, Muslim democracy, Islamic political party.

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sistem multipartai dalam perspektif ilmu politik Islam melalui pendekatan konseptual dan empiris. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, studi ini mensintesis sumber-sumber teoretis tentang pluralisme Islam, pemikiran politik Islam, serta studi empiris mengenai partai-partai politik Muslim di berbagai negara. Temuan menunjukkan bahwa sistem multipartai dapat dijustifikasi dalam kerangka Islam melalui dua argumen utama: pertama, pengakuan atas pluralitas manusia dan hak berbeda pendapat yang mengarah pada pluralisme politik; dan kedua, prinsip bahwa teks syariah memberikan pedoman umum sementara detail institusi dapat ditentukan melalui ijtihad manusia. Multipartai dipahami kompatibel dengan Islam bila berada dalam kerangka nilai bersama—kesatuan pada level uṣūl (prinsip) dan pluralitas pada level furū' (cabang). Secara empiris, pengalaman Indonesia pasca-1998 memperlihatkan bahwa sistem multipartai dapat menjadi kanal partisipasi damai partai-partai Islam dalam kompetisi konstitusional. Namun demikian, sistem multipartai tidak secara otomatis menghasilkan keadilan atau demokrasi substantif karena dapat terdistorsi oleh oligarki partai dan manipulasi institusi. Oleh karena itu, etika politik, akuntabilitas, dan komitmen pada pluralisme tetap menjadi prasyarat penting dalam sistem multipartai berkerangka politik Islam.

Kata kunci: sistem multipartai, pluralisme politik Islam, ijtihad, demokrasi Muslim, partai politik Islam.

________________________________________

1. Pendahuluan

Sistem multipartai merupakan salah satu ciri utama demokrasi elektoral kontemporer yang memungkinkan berbagai kelompok politik dengan ideologi dan aspirasi berbeda untuk bersaing dalam arena politik nasional. Dalam konteks negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, keberadaan sistem multipartai kerap memunculkan perdebatan normatif: apakah pluralisme politik semacam ini kompatibel dengan nilai-nilai Islam, dan bagaimana kalangan pemikir politik Islam memosisikan institusi multipartai dalam kerangka normatif mereka?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki relevansi akademis dan praktis yang signifikan, terutama mengingat pengalaman Indonesia pasca-Reformasi 1998 yang menampilkan transisi dari sistem otoriter menuju sistem multipartai yang terbuka. Fenomena serupa juga dapat diamati di Tunisia pasca-2011 dan Malaysia, di mana partai-partai beridentitas Islam harus menavigasi medan kompetisi multipartai dalam kerangka konstitusional demokratis.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep multipartai dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis, dengan mengelaborasi landasan konseptual, perdebatan internal, serta praktik empirisnya. Kajian ini disusun berdasarkan sintesis literatur akademik yang mencakup pemikiran pluralisme dalam Islam, teori demokrasi Muslim, dan studi komparatif partai politik Islam.

________________________________________

2. Kajian Konseptual

2.1 Definisi Multipartai sebagai Bentuk Pluralisme Politik-Elektoral

Dalam literatur politik Indonesia, sistem multipartai dipahami sebagai konfigurasi politik yang "memberikan peluang bagi setiap kelompok politik dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda untuk berpartisipasi" dalam panggung politik nasional, termasuk melalui kompetisi pemilu (Auliya, 2023). Dalam kerangka konseptual pluralisme, "pluralisme" juga dapat dipakai sebagai istilah deskriptif untuk menunjuk kompetisi partai (pluralisme politik) (Muwaffiqillah, 2023). Dengan demikian, frasa "sistem politik yang memungkinkan banyak partai bersaing dalam pemilu" selaras dengan pengertian multipartai sebagai mekanisme institusional yang menampung keberagaman aspirasi melalui kompetisi dan partisipasi partai dalam pemilu (Auliya, 2023; Muwaffiqillah, 2023).

Pada level desain sistem, studi tentang sistem kepartaian menegaskan bahwa dalam sistem multipartai struktur partai lebih terfragmentasi dan konsekuensi praktisnya adalah pembentukan pemerintahan koalisi berbasis banyak partai (Goh & Chong, 2022). Konteks Indonesia pasca-Orde Baru juga secara eksplisit digambarkan sebagai multi-party system tanpa partai dominan (Office, 1991). Di sini, multipartai bukan sekadar "jumlah partai banyak," melainkan bentuk pluralisasi institusional dari persaingan politik yang biasanya menghasilkan kebutuhan negosiasi, koalisi, serta pembagian kekuasaan antarpartai (Goh & Chong, 2022; Office, 1991).

2.2 Landasan Pluralitas dan Pluralisme dalam Islam: dari Kosmologi ke Politik

Salah satu jalur argumentasi dalam pemikiran politik Islam mengaitkan pluralisme politik dengan pluralitas sebagai fakta ontologis dan sosial. Dalam paparan Pluralism in Islam, Jamal al-Din 'Atiyah menegaskan bahwa pluralisme tidak terbatas pada politik, dan bahkan dipahami sebagai ciri makhluk—selain Allah—sehingga keragaman ciptaan memiliki makna teologis dan peradaban, misalnya agar manusia "saling mengenal" dan membangun kerja sama (Maksum et al., 2019). Argumen ini penting karena memberi justifikasi bahwa keberagaman—yang kemudian termanifestasi sebagai perbedaan kelompok atau partai—dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan memiliki dasar religius, bukan penyimpangan dari tatanan Islam (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

Pada titik ini, pemikiran politik Islam yang pro-demokrasi sering menghubungkan pluralisme dengan pengakuan atas perbedaan dan hak untuk tidak sepakat. Mohamed Salim al-'Awa—sebagaimana diringkas dalam pembahasan kompatibilitas Islam-demokrasi—berargumen bahwa jika seseorang mengakui sifat manusia yang plural dan hak mereka untuk berbeda pendapat, maka secara niscaya ia juga harus mengakui pluralisme dalam ranah politik (Susanto & Kartika, 2022). Dengan demikian, pluralisme politik—dan secara praktis keberadaan banyak partai—dapat dipandang sebagai konsekuensi etis dari pengakuan Islam atas keberagaman manusia dan perbedaan ijtihad dalam kehidupan sosial-politik (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

________________________________________

3. Pengakuan Pluralisme Politik dan Partai dalam Diskursus Politik Islam

3.1 Teks Syariah Memberi Prinsip Umum; Detailnya Ijtihad Manusia: Ruang bagi Institusi Multipartai

Dalam Pluralism in Islam, al-'Awa menyatakan bahwa teks-teks syariah pada urusan politik "sekadar menyatakan prinsip-prinsip umum" dan kemudian "membiarkan manusia mengerjakan rincian-rinciannya" (Maksum et al., 2019). Klaim ini secara langsung menyediakan landasan metodologis bahwa bentuk-bentuk institusi modern—termasuk prosedur demokrasi elektoral dan sistem multipartai—dapat dipahami sebagai wilayah ijtihadi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar yang disepakati (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022). Sejalan dengan itu, pembahasan kompatibilitas Islam-demokrasi juga menyatakan bahwa polities Muslim modern "seharusnya" mengafirmasi prosedur demokrasi, termasuk "melisensikan partai politik" dan mengizinkan pluralisme politik, sambil menempatkannya "dalam kerangka Islam"—yakni tidak harus identik dengan sekularisme ekstrem (Luthtitianti, 2019; Susanto & Kartika, 2022).

Pada titik ini tampak bahwa "multipartai" dalam ilmu politik Islam bukan semata meniru Barat, melainkan dapat dibenarkan sebagai salah satu bentuk pengaturan politik yang berada pada ranah teknis-institusional (furū'/cabang ijtihad) selama menjaga kerangka nilai bersama (uṣūl/prinsip) (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022). Karena itu, perdebatan utama bukan apakah partai itu "ada atau tidak," melainkan bagaimana memastikan kompetisi partai tetap berada dalam norma keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan publik (March, 2023; Susanto & Kartika, 2022).

3.2 Partai sebagai Ekspresi Perbedaan Ijtihad dan Mekanisme Akuntabilitas Umat

Rachid Ghannouchi, dalam kajian atas pandangannya tentang Islam dan demokrasi, mendefinisikan pluralisme politik modern sebagai pengakuan dan afirmasi keragaman dalam tubuh politik sehingga berbagai kepentingan dan keyakinan dapat hidup berdampingan secara damai (March, 2023). Lebih spesifik, Ghannouchi memandang pluralisme dalam tatanan politik Islam modern dapat muncul melalui "berbagai ijtihād partai" dalam aktivitas politik, dan struktur seperti ini dinilai paling sesuai untuk memberdayakan warga agar mengambil tanggung jawab publik (March, 2023). Dengan kata lain, keberadaan banyak partai dapat dipahami sebagai kanal institusional bagi perbedaan penalaran politik-keagamaan (ijtihad) yang tetap bergerak dalam ruang damai dan konstitusional (March, 2023; Susanto & Kartika, 2022).

Masih dalam pembacaan Ghannouchi, meskipun "tidak ada bentuk tertulis pluralisme politik" dalam karya klasik tertentu, ia menilai masyarakat Islam tradisional pernah mempraktikkan berbagai bentuk pluralisme—misalnya kemunculan beberapa kelompok politik pasca-Ṣiffīn (March, 2023). Klaim ini berfungsi sebagai argumen historis-normatif bahwa perbedaan faksi atau kelompok bukan hal asing dalam sejarah Islam, sehingga pembakuan kompetisi politik dalam sistem multipartai dapat dilihat sebagai institusionalisasi modern dari realitas sosial-politik yang telah lama ada (Maksum et al., 2019; March, 2023).

3.3 Muslim Democracy dan Pluralisme Agonistik: Partai Islam dalam Kompetisi Konstitusional

Dalam teori politik kontemporer, konsep Muslim Democracy dipahami sebagai pendekatan elektoral yang pragmatis sekaligus menerima pluralisme dan demokrasi konstitusional (Calfano & Sahliyeh, 2008). March menekankan bahwa "Muslim Democrats" tidak meninggalkan penggunaan cara-cara demokratis untuk memperjuangkan tujuan yang berakar pada komitmen religius, justru karena mereka mengakui pluralisme dan demokrasi konstitusional; sikap ini dibaca sebagai bentuk agonistic pluralism (Calfano & Sahliyeh, 2008). Dengan demikian, sistem multipartai dapat menjadi arena yang sah bagi partai atau aktor beridentitas Islam untuk berkompetisi secara damai sembari tetap berkomitmen pada aturan konstitusional dan pengakuan atas keberagaman politik (Calfano & Sahliyeh, 2008; March, 2023).

________________________________________

4. Batasan dan Perdebatan Internal: Pluralisme "Bersyarat" dan Risiko Monisme

Walaupun terdapat dukungan kuat terhadap pluralisme politik, sumber yang sama juga menegaskan adanya perdebatan. 'Atiyah menyatakan bahwa umat "harus mendorong aktivitas politik" yang memungkinkan berkembangnya beberapa partai, tetapi partai itu dapat dibedakan menjadi yang bekerja "di dalam" dan "di luar" kerangka konsep Islam umum; dan pandangan ini "tidak diterima secara universal" karena ada yang hanya mengizinkan tipe pertama (Maksum et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, penerimaan multipartai sering disertai syarat normatif: kompetisi dibolehkan, tetapi dibatasi oleh kerangka nilai dan tujuan bersama (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

Muhammad 'Imarah juga mengingatkan problem membaca pluralitas dengan kerangka Barat. Ia menegaskan bahwa Islam memandang pluralitas sebagai "kondisional" dalam bingkai "kesatuan": kesatuan pada level prinsip (uṣūl), sementara ijtihad, kreativitas, dan pluralitas terjadi pada level rincian (furū') (Maksum et al., 2019). Rumusan ini relevan untuk sistem multipartai: banyak partai dimungkinkan sebagai variasi ijtihad dalam isu-isu cabang, namun tidak dimaksudkan mengoyak fondasi moral-politik bersama yang dianggap prinsipil (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022). Literatur kompatibilitas Islam-demokrasi juga menambahkan bahwa penolakan pluralisme politik dan adopsi monisme dapat menyeret pada despotisme dan tirani, sehingga pluralisme diposisikan sebagai pengaman terhadap kekuasaan yang absolut (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

________________________________________

5. Multipartai dalam Praktik Politik Muslim: Pelajaran Empiris dari Indonesia dan Perbandingan Regional

5.1 Indonesia Pasca-1998: Keterbukaan, Multipartai, dan Kompetisi Partai Islam–Non-Islam

Dalam konteks Indonesia, era reformasi pasca-kejatuhan Soeharto dikaitkan dengan "gelombang demokratisasi" yang memunculkan "era keterbukaan dan sistem politik multipartai" (Eligür, 2026). Dalam periode ini, kebebasan politik berkontribusi pada kemunculan partai-partai Islam setelah jatuhnya Soeharto (Qurtuby, 2020), dan pemilu bebas pasca-otoritarianisme menampung kompetisi banyak partai termasuk partai Islam (Auliya, 2023; Qurtuby, 2020). Studi tentang demokrasi dan sistem kepartaian Indonesia juga menegaskan bahwa multipartai pasca-Soeharto menyediakan lanskap kompetisi partai yang kompleks, yang dapat bergerak ke arah consensus-oriented model di mana partai-partai berplatform Islam tidak mesti menjadi faktor destabilisasi melainkan dapat berperan sebagai kekuatan Muslim democratic yang memperkuat konsensus (Burhani, 2018; Goh & Chong, 2022).

Secara empiris, literatur juga mencatat proliferasi partai berbasis atau beraspirasi Islam di era reformasi, misalnya PKB, PAN, PPP, PKS, dan PBB dalam lanskap multipartai Indonesia (Auliya, 2023; Künkler & Sezgin, 2016; Qurtuby, 2020). Auliya menekankan bahwa pasca-demokratisasi, partai-partai politik Islam tetap eksis, namun "partai-partai politik Islam tidak pernah muncul sebagai pemenang pemilu" sejak periode demokratisasi, dan kondisi ini mendorong fleksibilitas koalisi dengan partai lain; ia bahkan menyimpulkan bahwa konsosionalisme bekerja cukup baik dalam konteks Indonesia (Auliya, 2023). Dalam studi lain, partai-partai Islam Indonesia menjelang Pemilu 2019 dianalisis memakai kerangka post-Islamism dan ditemukan bahwa partai-partai Islam tetap menampilkan pendekatan yang lebih substantif dan adaptif dalam program politiknya—misalnya menekankan narasi yang tidak semata formalistik (Calfano & Sahliyeh, 2008; Künkler & Sezgin, 2016).

5.2 Multipartai sebagai Kanal Moderasi dan Pencegahan Strategi Kekerasan

Salah satu argumen penting dalam studi ketahanan Indonesia terhadap ekstremisme menyatakan bahwa pemilu multipartai memberi kesempatan bagi kelompok Islamis untuk berpartisipasi dalam politik dan menyalurkan aspirasi secara konstitusional, sehingga mendorong mereka mengejar tujuan melalui sistem alih-alih strategi kekerasan antisistem (Office, 1991). Artikel yang sama menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah sistem multipartai tanpa partai dominan; berbagai partai nasionalis, Islam inklusif, dan Islamis dapat bersaing, dan partai Islamis seperti PKS dapat berkoalisi secara elektoral maupun legislatif dengan partai sekuler-nasionalis serta partai Islam lainnya (Auliya, 2023; Office, 1991). Dalam bingkai ini, multipartai bukan hanya mekanisme representasi, tetapi juga perangkat institusional yang memfasilitasi "moderasi strategis" melalui kompetisi dan koalisi (Burhani, 2018; Office, 1991).

Namun, literatur reflektif tentang pluralisme dan demokrasi di Indonesia mengingatkan bahwa dinamika kepartaian juga menyimpan distorsi: misalnya kritik terhadap partycracy dan oligarki partai, di mana elite partai dapat mendominasi keputusan politik dan mengurangi kualitas keterwakilan (Muwaffiqillah, 2023). Sahrasad bahkan menilai bahwa oligarki partai dapat merusak fungsi ideal partai dalam memperjuangkan aspirasi publik jika partai menjadi "kotor" dan tidak dipercaya (Muwaffiqillah, 2023). Kajian tentang kemunduran demokrasi selama tahun-tahun Jokowi juga menyebut bahwa sekalipun Indonesia adalah negara dengan sistem multipartai, praktik demokrasi dapat menjadi kurang bermakna bila terjadi manipulasi politik dan pelemahan institusi demokrasi (Barton et al., 2021; Muwaffiqillah, 2023). Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ilmu politik—termasuk politik Islam yang menekankan keadilan dan antidespotisme—sistem multipartai perlu disertai etika politik dan institusi pengimbang agar pluralisme tidak berubah menjadi oligarki atau transaksionalisme semata (Muwaffiqillah, 2023; Susanto & Kartika, 2022).

5.3 Ketegangan Pluralisme Politik di Indonesia: Isu Identitas dan Preferensi Keagamaan

Literatur mengenai problem pluralisme dalam Islam Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan pluralisme politik dapat mengalami friksi, misalnya pada isu kepemimpinan non-Muslim dan preferensi politik berbasis identitas (Tekdemir, 2018). Arfa mencatat adanya fatwa MUI menjelang Pemilu 1999 yang menyerukan agar Muslim memilih partai yang mencalonkan legislatif Muslim, yang mengindikasikan ketegangan antara prinsip kesetaraan kewargaan dalam demokrasi dan preferensi religio-politik tertentu (Tekdemir, 2018). Dalam lensa "pluralisme bersyarat" (unity in principles), perdebatan semacam ini memperlihatkan bahwa sistem multipartai dapat berfungsi sebagai arena artikulasi ijtihad politik yang beragam, tetapi juga dapat menjadi arena polarisasi bila norma pluralisme politik tidak disepakati secara stabil (Maksum et al., 2019; Tekdemir, 2018).

________________________________________

6. Perbandingan: Partai Islam dalam Sistem Multipartai di Luar Indonesia

Kajian tentang pergeseran Islamisme ke demokrasi dalam kasus Ennahda Tunisia menunjukkan bahwa aktor Islamis dapat bergerak ke arah "lebih moderat dan inklusif," menekankan pluralisme, demokrasi, dan HAM, serta terlibat dalam transisi demokratis pasca-2011 (Kristyanto et al., 2024). Artikel yang sama menyatakan bahwa Ennahda menjadi pihak yang berperan dalam proses konstitusional dan kompetisi elektoral pada masa transisi demokrasi Tunisia (Kristyanto et al., 2024). Dalam pembahasan Ghannouchi, Ennahda bahkan didefinisikan sebagai "democratic political party with an Islamic frame of reference and a national platform," yang merupakan contoh partai Islam beroperasi dalam medan multipartai-konstitusional (Kristyanto et al., 2024; March, 2023).

Di Malaysia, studi atas PAS memperlihatkan bagaimana partai Islam menavigasi demokrasi melalui pemilu dan membangun hubungan koalisi lintas spektrum partai sebagai strategi kerja sama politik; studi ini menekankan bahwa demokrasi tidak hanya diperlakukan sebagai instrumen merebut kuasa, tetapi juga sebagai budaya politik yang menghargai nilai universal seperti keadilan, kebebasan, pluralisme, toleransi, dan tata kelola yang baik (Argenti et al., 2022). Ini memperkuat kesimpulan sintetis bahwa sistem multipartai, dalam pengalaman beberapa partai Islam, dapat menjadi sarana power-sharing dan kompetisi damai—meskipun selalu disertai tantangan internal, tekanan eksternal, dan tuntutan konsistensi nilai (Argenti et al., 2022; March, 2023).

________________________________________

7. Pembahasan: Sintesis Konseptual Multipartai Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis referensi di atas, multipartai menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam beberapa proposisi konseptual sebagai berikut.

Pertama, multipartai adalah bentuk institusional pluralisme politik—yakni kompetisi partai dalam pemilu yang memberi ruang bagi beragam aspirasi—yang secara deskriptif terkait dengan pluralisme sebagai party competition (Muwaffiqillah, 2023) dan secara praktis menyediakan peluang partisipasi kelompok beragam (Auliya, 2023; Goh & Chong, 2022).

Kedua, justifikasi Islam terhadap multipartai bertumpu pada: (a) pengakuan pluralitas manusia dan hak berbeda pendapat yang mengarah pada pluralisme politik (Susanto & Kartika, 2022), serta (b) prinsip bahwa teks syariah memberikan pedoman umum dan detail institusi dapat ditentukan melalui ijtihad manusia (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

Ketiga, multipartai dipahami kompatibel dengan Islam bila berada dalam kerangka nilai bersama—kesatuan pada uṣūl, pluralitas pada furū'—sehingga pluralisme dipandang "bersyarat" dalam bingkai kesatuan (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

Keempat, fungsi normatif multipartai dalam politik Islam modern meliputi kanal damai bagi perbedaan ijtihad, partisipasi warga, serta pengaman terhadap monisme dan despotisme (March, 2023; Susanto & Kartika, 2022), dan dalam konteks tertentu dapat mendorong moderasi strategi aktor Islamis melalui kompetisi dan koalisi konstitusional (Calfano & Sahliyeh, 2008; Office, 1991).

Kelima, multipartai tidak otomatis menghasilkan keadilan atau demokrasi substantif karena dapat terdistorsi oleh oligarki partai/partycracy dan manipulasi institusi demokrasi (Barton et al., 2021; Muwaffiqillah, 2023); karenanya, etika politik, akuntabilitas, dan komitmen pada pluralisme tetap menjadi prasyarat penting sebagaimana ditekankan dalam argumen antidespotisme dan pro-pluralisme (Maksum et al., 2019; Susanto & Kartika, 2022).

________________________________________

8. Penutup

Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem multipartai, dalam perspektif ilmu politik Islam, bukan merupakan konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat dibenarkan secara normatif melalui argumen pluralitas ontologis, kebebasan ijtihad, dan fungsi antidespotisme. Namun demikian, penerimaan terhadap multipartai dalam diskursus politik Islam bersifat bersyarat: ia hanya legitimate sepanjang kompetisi partai berlangsung dalam kerangka nilai bersama dan tidak mengoyak fondasi moral-politik yang dipandang prinsipil.

Pengalaman empiris Indonesia dan perbandingan regional dengan Tunisia serta Malaysia memperkuat kesimpulan bahwa partai-partai Islam mampu beroperasi secara adaptif dalam sistem multipartai—baik sebagai kekuatan oposisi, koalisi, maupun pemerintahan—dengan tetap mempertahankan identitas dan komitmen nilai keagamaannya. Tantangan terbesar bukan terletak pada kompatibilitas normatif, melainkan pada kemampuan sistem multipartai untuk secara konsisten mewujudkan keadilan substantif, akuntabilitas, dan keterwakilan yang bermakna—prasyarat yang sama-sama dituntut oleh demokrasi dan etika politik Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Argenti, G., Paskarina, C., Darmayanti, N., & Deliarnoor, N. A. (2022). Post-Islamism in Indonesia: Analysis of Islamic Political Party Programs in the 2019 National Elections. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(1), 127. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0011

Auliya, A. N. F. (2023). "Socially Conservative, But Politically Liberal:" A New Trend in Muslim Political Elites' View in Indonesia. Dialog, 46(1), 86–99. https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.764

Barton, G., Yılmaz, İ., & Morieson, N. (2021). Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia. Religions, 12(8), 641. https://doi.org/10.3390/rel12080641

Burhani, A. N. (2018). Pluralism, Liberalism, and Islamism: Religious Outlook of Muhammadiyah. Studia Islamika, 25(3), 433–470. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i3.7765

Calfano, B., & Sahliyeh, E. (2008). Determining Democracy in the Organization of the Islamic Conference. Social Science Quarterly, 89(3), 751–764. https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2008.00558.x

Eligür, B. (2026). Contesting Pluralism(s): Islamism, Liberalism, and Nationalism in Turkey and Beyond. By Nora Fisher-Onar. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2025. 333p. Perspectives on Politics, 24(2), 940–941. https://doi.org/10.1017/s1537592726104629

Goh, D. P. S., & Chong, T. T. (2022). Ministering to the Middle: Christian Megachurches and Minoritarian Politics in Southeast Asia. Politics and Religion, 15(4), 722–741. https://doi.org/10.1017/s1755048322000128

Kristyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2024). Demokrasi Indonesia Perjuangan Party (PDI-P) And Islam: Nationalism-Religious Relations in Indonesian Electoral Politics. Journal of Governance, 9(2). https://doi.org/10.31506/jog.v9i2.25026

Künkler, M., & Sezgin, Y. (2016). The Unification of Law and the Postcolonial State. American Behavioral Scientist, 60(8), 987–1012. https://doi.org/10.1177/0002764216643808

Luthtitianti, U. A. (2019). PKS after 2019 Indonesian Legislative Election: a Potential Force for Religious Democracy or a Danger Toward Islamic Fundamentalism? https://doi.org/10.2991/aicosh-19.2019.30

Maksum, A., Febrianto, P. T., & Wahyuni, E. N. (2019). Interpretation of democracy, pluralism and tolerance among the young activists of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Masyarakat Kebudayaan Dan Politik, 32(3), 275. https://doi.org/10.20473/mkp.v32i32019.275-289

March, A. F. (2023). After Sovereignty: From a Hegemonic to Agonistic Islamic Political Thought. Political Theory, 52(2), 259–288. https://doi.org/10.1177/00905917231195565

Muwaffiqillah, M. (2023). The Trichotomy of Islam, Democracy, and Secularism in Indonesia Post The Conservative Turn. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 34(1), 79–94. https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i1.3190

Office, I.-C. (1991). Pluralism in Islam. American Journal of Islam and Society, 8(2), 351–354. https://doi.org/10.35632/ajis.v8i2.2634

Qurtuby, S. A. (2020). The Rise of Islamism and the Future of Indonesian Islam. Journal International Studies, 16. https://doi.org/10.32890/jis.16.2020.7830

Susanto, A., & Kartika, T. (2022). Islamic Political Party and Multiculturalism: Hymne and Mars, Non-Moslem and Minority Communities in Partai Keadilan Sejahtera. Perspektif, 11(3), 910–918. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6344

Tekdemir, Ö. (2018). The social construction of 'many Kurdishnesses': Mapping sub-identities of 'EU-ising' Kurdish politics. Ethnicities, 19(5), 876–900. https://doi.org/10.1177/1468796818786320