02172 - Multilateralisme dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Praktik Kontemporer

AFANIN MEDIA UTAMA



Multilateralism in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual Study and Contemporary Practice
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep multilateralisme dalam perspektif ilmu politik Islam dengan menghubungkan definisi ilmu hubungan internasional konvensional dan kerangka normatif fiqh siyasah, khususnya siyasah dauliyah. Multilateralisme dipahami sebagai kerja sama terkoordinasi antara tiga negara atau lebih yang diarahkan oleh prinsip-prinsip normatif Islam, meliputi politik perdamaian, persaudaraan sedunia, kemaslahatan, penghormatan, dan keadilan dalam relasi internasional. Kajian ini juga menelaah institusionalisasi multilateralisme Islam melalui Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Islamic Development Bank (IDB), dan World Islamic Economic Forum (WIEF), serta praktik kontemporer dalam isu kesehatan global, kemanusiaan, dan keamanan kawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa multilateralisme dalam perspektif politik Islam bukan sekadar koordinasi teknis antarnegara, melainkan mengandung dimensi etis yang berorientasi pada kemaslahatan universal. Meski demikian, efektivitasnya kerap terkendala oleh faktor institusional, domestik, dan konstelasi politik internasional.
Kata kunci: multilateralisme, ilmu politik Islam, fiqh siyasah, siyasah dauliyah, kerja sama internasional
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of multilateralism from the perspective of Islamic political science by linking conventional international relations definitions with the normative framework of fiqh siyasah, particularly siyasah dauliyah. Multilateralism is understood as coordinated cooperation among three or more countries guided by Islamic normative principles, including a politics of peace, universal brotherhood, maslahah (public interest), respect, and justice in international relations. This study also examines the institutionalization of Islamic multilateralism through the Organisation of Islamic Cooperation (OIC), the Islamic Development Bank (IDB), and the World Islamic Economic Forum (WIEF), as well as contemporary practices in global health, humanitarian, and regional security issues. The findings indicate that multilateralism in the perspective of Islamic politics is not merely technical inter-state coordination, but carries an ethical dimension oriented toward universal maslahah. Nevertheless, its effectiveness is often constrained by institutional, domestic, and international political constellation factors.
Keywords: multilateralism, Islamic political science, fiqh siyasah, siyasah dauliyah, international cooperation
________________________________________
1. Pendahuluan
Dalam perkembangan hubungan internasional kontemporer, multilateralisme telah menjelma menjadi salah satu mekanisme utama pengelolaan masalah bersama antarnegara. Kerja sama multipihak ini tidak hanya dibahas dalam kerangka ilmu politik konvensional, tetapi juga relevan untuk dikaji dari perspektif ilmu politik Islam yang memiliki landasan normatif tersendiri dalam mengatur relasi antarnegara.
Kajian ini berangkat dari kesadaran bahwa literatur ilmu politik Islam, khususnya yang berpijak pada fiqh siyasah dan siyasah dauliyah, sesungguhnya menawarkan kerangka konseptual yang kaya untuk memahami kerja sama internasional multipihak. Sayangnya, diskursus mengenai multilateralisme dalam perspektif Islam masih belum banyak disintetiskan secara sistematis dalam satu kajian komprehensif.
Artikel ini bertujuan untuk: pertama, memetakan pengertian multilateralisme dalam ilmu hubungan internasional; kedua, mengidentifikasi kerangka normatif fiqh siyasah yang relevan dengan multilateralisme; ketiga, merumuskan prinsip-prinsip multilateralisme dalam perspektif Islam; keempat, menelaah institusionalisasi dan praktik kontemporer multilateralisme Islam; serta kelima, menyajikan sintesis konseptual dan catatan kritis atas efektivitasnya.
________________________________________
2. Pengertian Multilateralisme dalam Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Dalam literatur ilmu politik dan hubungan internasional, multilateralisme dipahami sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan sedikitnya tiga negara atau lebih untuk mengoordinasikan kebijakan dan tindakan dalam menangani isu bersama, dan biasanya dilembagakan melalui organisasi, rezim, atau forum internasional (Sabri et al., 2018; Sahputri & Ibrahim, 2023). Sejalan dengan itu, mekanisme kerja sama internasional secara umum sering dibedakan menjadi bilateral, regional, dan multilateral, dengan multilateralisme merujuk pada kerja sama yang melibatkan banyak pihak dan menjadi fokus utama kerja sama internasional kontemporer (Sabri et al., 2018; Sahputri & Ibrahim, 2023).
Definisi yang sering dirujuk dalam studi hubungan internasional adalah bahwa multilateralisme merupakan hubungan terkoordinasi di antara tiga negara atau lebih yang didasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum (generalized principles of conduct) dan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk institusi seperti organisasi dan rezim internasional (Hayat, 2012; Sabri et al., 2018). Definisi lain menekankan multilateralisme sebagai praktik koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok tiga atau lebih negara (Puri & Yumitro, 2022; Rodliyah, 2019), dan bahkan sebagai bentuk "international governance of the many" (tata kelola internasional oleh banyak pihak) (Rodliyah, 2019). Dengan kerangka ini, multilateralisme menekankan koordinasi, aturan/mainstream principle, dan kelembagaan agar kerja sama lintas negara dapat berlangsung stabil (Puri & Yumitro, 2022; Sabri et al., 2018).
________________________________________
3. Multilateralisme dalam Kerangka Ilmu Politik Islam: Fiqh Siyasah dan Siyasah Dauliyah
Dalam perspektif ilmu politik Islam, diskursus yang paling dekat dengan pembahasan hubungan dan kerja sama lintas negara adalah fiqh siyasah, khususnya cabang siyasah dauliyah (relasi/urusan internasional) (Wiharyani, 2018). Dalam pemetaan kajian fiqh siyasah, siyasah dauliyah diletakkan sebagai salah satu bidang yang membicarakan hubungan internasional; bahkan dalam uraian tentang ruang lingkup fiqh siyasah juga dicantumkan tema-tema seperti hukum perang (siyasah harbiah) dan administrasi negara (siyasah idariyah) sebagai bagian dari pembahasan kebijakan dan tata kelola (Wiharyani, 2018). Karena itu, "multilateralisme menurut ilmu politik Islam" dapat dipahami sebagai kerja sama internasional multipihak (≥3 negara/aktor) yang dinilai dan diarahkan oleh nilai-nilai normatif Islam dalam mengatur hubungan antarnegara dan penyelesaian masalah bersama (Haikal, 2024; Wiharyani, 2018).
Salah satu artikulasi normatif yang eksplisit dalam sumber yang tersedia adalah gagasan bahwa, meskipun pedoman politik luar negeri dapat berubah mengikuti situasi, Islam menawarkan dasar politik negara berupa "politik perdamaian" serta orientasi pada perdamaian dan persaudaraan sedunia (Haikal, 2024). Orientasi ini menempatkan kerja sama lintas negara sebagai instrumen politik yang selaras dengan tujuan perdamaian, bukan sekadar ekspansi kepentingan sempit (Firdaus & Lubis, 2021; Haikal, 2024). Dengan demikian, multilateralisme dalam perspektif politik Islam (berbasis fiqh siyasah) dapat diposisikan sebagai cara mengelola relasi internasional melalui kerja sama dan koordinasi multipihak untuk mencapai tujuan etis—perdamaian, kemaslahatan, dan solidaritas—yang diakui dalam diskursus politik Islam (Haikal, 2024; Wiharyani, 2018).
________________________________________
4. Prinsip-Prinsip Normatif Multilateralisme dalam Perspektif Islam
4.1 Kerja Sama, Ketakwaan, dan Penguatan Kualitas Hidup Manusia
Dalam sumber yang membahas nilai dan wawasan kerja sama, ditegaskan bahwa kerja sama antarmanusia diperlukan untuk mengatasi keterbatasan individu; dan kerja sama atas dasar kemauan baik dan takwa dipandang dapat meningkatkan kualitas hidup hakiki manusia (Hefni, 2018). Meskipun pernyataan tersebut berbasis etika sosial, logikanya dapat diperluas ke relasi antarnegara: multilateralisme menjadi bermakna dalam politik Islam ketika kerja sama dibangun di atas kemauan baik, orientasi moral, dan pencapaian kebaikan bersama (Hefni, 2018; Syafi'i et al., 2022).
4.2 Kemaslahatan sebagai Tujuan Inti Kerja Sama
Dalam telaah pemikiran Farid Esack yang dikutip dalam sumber, ditegaskan bahwa tujuan inti kerja sama adalah meraih kemaslahatan, baik bagi umat Islam maupun bagi pihak lain (Syafi'i et al., 2022). Ini memberikan landasan normatif bahwa multilateralisme dalam perspektif politik Islam tidak semata "kerja sama teknis", tetapi diarahkan pada hasil etis berupa kemaslahatan yang melampaui batas kelompok (Firdaus & Lubis, 2021; Syafi'i et al., 2022).
4.3 Diplomasi Islam: Damai, Kooperatif, Pencegahan dan Resolusi Konflik
Studi mengenai Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menekankan bahwa diplomasi Islam dipandang berbeda dari diplomasi konvensional, karena memprioritaskan perdamaian dan kerja sama untuk menyelesaikan masalah, serta memberi fokus pada pencegahan dan resolusi konflik (Nugroho et al., 2023). Dalam kerangka ini, multilateralisme menjadi instrumen yang kompatibel dengan diplomasi Islam karena menyediakan wadah multipihak untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi kolektif (Nugroho et al., 2023; Setiawan et al., 2020).
4.4 Prinsip Saling Menghormati dan Keadilan dalam Relasi Internasional
Dalam pembahasan "diplomasi profetik" (dengan rujukan prinsip-prinsip yang dinisbatkan pada ajaran Islam), ditegaskan adanya prinsip-prinsip yang dipahami sebagai pijakan hubungan internasional yang saling menghormati, termasuk prinsip kehormatan dan prinsip persamaan/keadilan terhadap pihak yang menyerang; dan dinyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi dasar relasi antarnegara yang saling menghormati dan menghargai (Maftuhah, 2012). Pernyataan ini memperkuat bahwa multilateralisme dalam perspektif politik Islam bukan hanya soal "jumlah pihak", tetapi juga etos moral hubungan internasional (misalnya penghormatan, keadilan, dan orientasi perdamaian) (Haikal, 2024; Maftuhah, 2012).
4.5 Keterbukaan Kerja Sama Lintas Identitas (Antaragama/Antarbudaya) untuk Isu Kemanusiaan
Dalam sumber tentang paradigma tauhid dan toleransi, ditegaskan bahwa setelah saling mengetahui dan menghargai perbedaan keyakinan, perlu tindak lanjut konkret berupa kerja sama antaragama pada hal-hal yang memiliki kesamaan (kalimatun sawa), seperti memberantas kemiskinan, menjunjung HAM, dan menolak kekerasan (Fitriansyah & Tsurayya, 2020). Ini menyokong pemahaman bahwa multilateralisme dalam perspektif politik Islam dapat bersifat inklusif (tidak terbatas pada negara Muslim), terutama ketika tujuannya adalah penyelesaian problem kemanusiaan universal (Firdaus & Lubis, 2021; Fitriansyah & Tsurayya, 2020).
________________________________________
5. Multilateralisme dalam Praktik Politik Islam Kontemporer: Institusi dan Forum
5.1 OKI sebagai Institusionalisasi Multilateralisme Dunia Muslim
Sumber tentang OKI menegaskan bahwa organisasi ini bertujuan membangun solidaritas antarnegara anggota, menciptakan perdamaian melalui kerja sama, serta membantu menyelesaikan konflik yang melibatkan negara anggota dan umat Muslim, sekaligus meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan (Nugroho et al., 2023). Sumber yang sama juga menegaskan OKI berkembang menjadi wadah kerja sama dalam berbagai aspek (politik, sosial, sains-teknologi, ekonomi, perdagangan) dan menjadi ruang dialog negara-negara Islam untuk kemajuan Islam di forum internasional (Nugroho et al., 2023). Dengan demikian, OKI dapat dipahami sebagai bentuk multilateralisme yang diwarnai tujuan normatif Islam (solidaritas, perdamaian, penyelesaian masalah bersama) (Nugroho et al., 2023; Setiawan et al., 2020).
5.2 Islamic Development Bank (IDB) dan Kerja Sama Ekonomi-Politik Antarnegara Muslim
Dalam artikel tentang prospek IDB, ditegaskan bahwa pembahasan IDB tidak dapat dilepaskan dari organisasi induknya, yakni OKI, dan disebutkan bahwa negara-negara anggota IDB terdiri dari 56 negara anggota (Anam, 2023). Sumber yang sama menyatakan bahwa sejak berdirinya OKI (secara resmi pada 1970-an), terdapat banyak kerja sama antarnegara anggota dalam berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi—termasuk IDB, sosial-budaya, IPTEK) (Anam, 2023). Ini memperlihatkan bentuk multilateralisme Islam yang dilembagakan melalui institusi ekonomi-politik untuk kerja sama pembangunan dan penguatan kapasitas dunia Muslim (Anam, 2023; Nugroho et al., 2023).
5.3 WIEF sebagai Platform Kerja Sama dan Pertukaran Gagasan Dunia Muslim (Termasuk dengan Non-Muslim)
Dalam studi mengenai WIEF dan ketahanan pangan, ditegaskan bahwa persoalan pangan merupakan masalah umum yang sulit diatasi oleh masing-masing negara sendiri, sehingga mode kerja sama menjadi penting (Arafah, 2019). Sumber yang sama menyebut WIEF sejak awal diarahkan untuk menyiapkan platform kerja sama dan pertukaran gagasan antarnegara Muslim dan juga membangun jaringan kerja sama dengan negara non-Muslim (misalnya Eropa, Amerika, Australia) (Arafah, 2019). Karena itu, WIEF dalam sumber ini dapat dipahami sebagai contoh multilateralisme yang berorientasi problem-solving (ketahanan pangan) dan terbuka pada kemitraan lintas identitas demi tujuan bersama (Arafah, 2019; Fitriansyah & Tsurayya, 2020).
________________________________________
6. Multilateralisme Islam dalam Isu Global: Kesehatan, Kemanusiaan, dan Keamanan
6.1 Kesehatan Global (Covid-19): Multilateralisme sebagai Kerangka Kerja
Dalam studi tentang Foreign Policy and Global Health (FPGH) Indonesia, ditegaskan bahwa Indonesia aktif pada forum multilateral seperti WHA/WHO, ASEAN, dan juga OKI, dan menekankan nilai penting multilateralisme dan kerja sama internasional dalam menghadapi pandemi (Robiah, 2020). Sumber ini juga menyebut kerja sama di level bilateral, regional, dan multilateral dipandang penting dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman kesehatan global (Robiah, 2020).
Namun, evaluasi kritis pada diplomasi kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun agenda kesehatan publik diakui penting dalam hubungan internasional, implementasi kebijakan luar negeri terkait pandemi dinilai "kurang signifikan", dengan salah satu faktor penghambat berupa marjinalisasi diplomasi dalam manajemen krisis nasional serta kelemahan fungsional dan institusional birokrasi diplomasi (Futaqi, 2020). Dua sumber ini menunjukkan nuansa penting: multilateralisme diposisikan sebagai nilai dan kebutuhan dalam krisis global, tetapi efektivitasnya dipengaruhi kapasitas dan desain kebijakan domestik (Futaqi, 2020; Robiah, 2020).
Sejalan dengan itu, studi lain menyebut strategi politik luar negeri Indonesia dalam mitigasi Covid-19 dilakukan melalui Alliance for Multilateralism, termasuk dukungan pada kebijakan WHO dan kerja sama regional maupun multilateral (Rizki & Ramadhaningtyas, 2021). Dengan demikian, dalam isu kesehatan global, multilateralisme tampil sebagai metode tata kelola lintas negara yang secara empiris dipilih, tetapi tetap menghadapi kendala implementasi (Rizki & Ramadhaningtyas, 2021; Robiah, 2020).
6.2 Diplomasi Kemanusiaan Berbasis Praktik Keagamaan: "Diplomasi Kemanusiaan" Global Qurban
Studi mengenai ACT dan Global Qurban menyatakan bahwa ibadah kurban dapat menembus lintas teritorial dan mendekatkan jarak antarnegara dalam sebuah "Diplomasi Kemanusiaan", serta dapat menjadi perekat hubungan internasional dan diplomatik Indonesia (formal maupun informal) dengan negara penerima manfaat (Zahra et al., 2023). Sumber ini juga menegaskan dinamika hubungan internasional kontemporer tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga organisasi nonpemerintah transnasional yang memiliki potensi politik-ekonomi dalam relasi dengan negara (Zahra et al., 2023). Dalam kerangka multilateralisme politik Islam, ini penting karena memperlihatkan dimensi multi-aktor (negara dan non-negara) dalam kerja sama lintas batas yang membawa tujuan kemanusiaan (Maftuhah, 2012; Zahra et al., 2023).
6.3 Keamanan Kawasan dan Kejahatan Transnasional: Kebutuhan Multilateralisme dan Keterbatasannya
Dalam studi mengenai upaya ASEAN menangani kejahatan transnasional, multilateralisme diposisikan sebagai platform kerja sama multilateral ketika beberapa negara bekerja dalam suatu kesepakatan untuk menangani masalah bersama, dan dirujuk pula definisi Keohane tentang koordinasi kebijakan nasional dalam kelompok tiga atau lebih negara (Rodliyah, 2019). Studi yang sama menyimpulkan berbagai upaya ASEAN belum optimal karena adanya prinsip non-intervensi sehingga kerja sama regional tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan (Rodliyah, 2019). Dengan demikian, kerja sama multilateral secara empiris dipandang dibutuhkan, tetapi desain normatif-institusional (misalnya non-intervensi) dapat membatasi efektivitasnya (Rahmawati & Fadlillah, 2024; Rodliyah, 2019).
Dalam kajian masyarakat politik-keamanan ASEAN, multilateralisme juga dipahami sebagai koordinasi kebijakan nasional melalui perjanjian maupun institusi, dan ditautkan pada kebutuhan kerja sama menghadapi terorisme (Puri & Yumitro, 2022). Di titik ini, multilateralisme dalam politik Islam dapat dipahami bukan sekadar ideal moral, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis untuk menangani ancaman lintas batas—meski mekanismenya kerap menghadapi perbedaan pendekatan dan norma kerja sama yang "umum" di antara negara anggota (Puri & Yumitro, 2022; Rodliyah, 2019).
________________________________________
7. Sintesis Konseptual: Definisi Multilateralisme Menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis definisi ilmu politik/hubungan internasional tentang multilateralisme (koordinasi ≥3 negara dalam kerangka prinsip umum dan institusi) (Puri & Yumitro, 2022; Sabri et al., 2018), dan basis normatif politik Islam yang menekankan politik perdamaian, persaudaraan sedunia, kemaslahatan, serta diplomasi damai-kooperatif (Haikal, 2024; Nugroho et al., 2023; Syafi'i et al., 2022), maka multilateralisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, kerja sama terkoordinasi multipihak (tiga negara/aktor atau lebih) yang dijalankan melalui forum, institusi, atau kesepakatan kolektif untuk menangani persoalan bersama (Puri & Yumitro, 2022; Sabri et al., 2018).
Kedua, kerja sama tersebut diarahkan oleh prinsip dan tujuan normatif Islam, terutama: (a) politik perdamaian dan persaudaraan sedunia dalam orientasi hubungan luar negeri (Haikal, 2024; Nugroho et al., 2023); (b) kemaslahatan (untuk umat Islam dan pihak lain) sebagai tujuan kerja sama (Fitriansyah & Tsurayya, 2020; Syafi'i et al., 2022); serta (c) penghormatan dan keadilan sebagai etos relasi internasional (Haikal, 2024; Maftuhah, 2012).
Ketiga, multilateralisme Islam terlembagakan melalui: OKI sebagai wadah solidaritas dan penyelesaian masalah bersama (Nugroho et al., 2023), IDB sebagai kerja sama ekonomi-politik negara anggota (Anam, 2023), dan WIEF sebagai platform pertukaran gagasan serta jejaring kerja sama termasuk dengan non-Muslim untuk isu bersama seperti pangan (Arafah, 2019).
Keempat, dalam praktik kontemporer, multilateralisme Islam dapat hadir dalam isu global seperti kesehatan (forum WHO/WHA, ASEAN, OKI) (Rizki & Ramadhaningtyas, 2021; Robiah, 2020), kemanusiaan (diplomasi kemanusiaan Global Qurban) (Zahra et al., 2023), dan keamanan (kerja sama multilateral melawan kejahatan transnasional) (Puri & Yumitro, 2022; Rodliyah, 2019)—dengan catatan efektivitasnya bisa terkendala oleh faktor institusional dan domestik (Futaqi, 2020; Rodliyah, 2019).
________________________________________
8. Catatan Kritis: Nuansa dan Keterbatasan
Pertama, sumber-sumber menunjukkan bahwa multilateralisme sebagai cita-cita kerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dapat menghadapi hambatan implementasi: misalnya dalam diplomasi kesehatan Indonesia, kelemahan institusional dan marjinalisasi diplomasi menghambat kinerja (Futaqi, 2020), sementara dalam konteks ASEAN prinsip non-intervensi membatasi efektivitas kerja sama kawasan (Rahmawati & Fadlillah, 2024; Rodliyah, 2019).
Kedua, sebagian literatur menandai bahwa pandemi dapat mengubah pola kerja sama internasional dan bahkan disebut melemahkan multilateralisme, diiringi penguatan nasionalisme (Memahami Konsep Al-Falāh, 2015). Ini penting untuk membaca multilateralisme dalam politik Islam secara realistis: nilai kerja sama dan solidaritas dapat kuat pada level norma, tetapi tetap dipengaruhi konstelasi politik internasional dan respons negara (Memahami Konsep Al-Falāh, 2015; Rizki & Ramadhaningtyas, 2021).
Ketiga, sumber tentang peran politik Islam di tingkat internasional menyebut bahwa perbedaan nilai dan pandangan dapat menimbulkan gesekan dalam diplomasi dan kerja sama internasional, sehingga politik Islam perlu menjalin dialog, mempromosikan kerja sama, dan mencari kesepakatan saling menguntungkan (Khamdan, 2016). Catatan ini konsisten dengan penekanan diplomasi Islam pada perdamaian dan kerja sama (Nugroho et al., 2023), serta etos kerja sama atas dasar kemauan baik (Hefni, 2018).
________________________________________
9. Penutup
Kajian ini menegaskan bahwa multilateralisme, sebagaimana dipahami dalam ilmu hubungan internasional, memiliki titik temu yang kuat dengan kerangka normatif ilmu politik Islam. Fiqh siyasah, khususnya siyasah dauliyah, menawarkan pijakan etis yang memperkaya konsep kerja sama multipihak dengan dimensi moral: perdamaian, kemaslahatan, keadilan, dan solidaritas lintas identitas. Institusi seperti OKI, IDB, dan WIEF menjadi bukti nyata institusionalisasi multilateralisme berbasis nilai Islam dalam arena internasional kontemporer.
Namun demikian, efektivitas multilateralisme—baik dalam kerangka Islam maupun konvensional—tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor struktural, institusional, dan domestik yang membatasi implementasinya. Oleh karena itu, pengembangan multilateralisme Islam ke depan perlu memperkuat tidak hanya fondasi normatifnya, tetapi juga kapasitas institusional dan mekanisme implementasi yang lebih kokoh.
________________________________________
Daftar Pustaka
Anam, R. K. (2023). Peran Muhammadiyah dalam penguatan modal sosial terkait hubungan antar komunitas Muslim di ASEAN. Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman, 7(2), 59–70. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i1.759
Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801
Firdaus, A. F., & Lubis, A. Y. (2021). Kemitraan Uni Eropa–Jepang dalam menghadapi pandemi Covid-19 (analisis kerja sama di sektor kesehatan, ekonomi dan sosial). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(7), 1049–1065. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.362
Fitriansyah, N., & Tsurayya, R. V. (2020). Tauhidic paradigm sebagai basis dalam mewujudkan umat beragama yang toleran dan moderat. Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya, 3(1), 50–63. https://doi.org/10.31538/almada.v3i1.480
Futaqi, S. (2020). Pendidikan Islam dalam perspektif Islam Nusantara. https://doi.org/10.35542/osf.io/qvjfa
Haikal, M. H. (2024). Peran politik Islam dalam dinamika pemerintahan perspektif dalam negeri dan luar negeri. Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara, 4(2), 137–151. https://doi.org/10.32332/yqjcf265
Hayat, B. (2012). Kontribusi Islam terhadap masa depan peradaban di Asia Tenggara. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.115
Hefni, W. (2018). Kebijakan politik dalam pengembangan tradisi akademik intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 107–128. https://doi.org/10.32332/akademika.v23i1.1166
Khamdan, M. (2016). Pengembangan nasionalisme keagamaan sebagai strategi penanganan potensi radikalisme Islam transnasional. Addin, 10(1), 207. https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1135
Maftuhah, M. (2012). Pendidikan politik kebangsaan dan politik Islam dalam kurikulum Madrasah Aliyah masa Orde Baru. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 36(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.123
Memahami konsep al-falāh melalui upaya penguatan ketahanan pangan dalam World Islamic Economic Forum (WIEF). (2015). Journal of Islamic Economics Lariba, 1(1), 53–70. https://doi.org/10.20885/jielariba.vol1.iss1.art5
Nugroho, N. H., Aulia, S., Dewantoro, R. B. A., Sari, D. S., & Heryadi, R. D. (2023). Kerja sama negara-negara APEC dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur untuk mencapai pembangunan internasional pasca pandemi Covid-19. Global Political Studies Journal, 7(2), 149–169. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2.10272
Puri, C. N., & Yumitro, G. (2022). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam penguatan diplomasi Islam. Jurnal Sosial Politik, 8(1), 96–108. https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.19717
Rahmawati, N., & Fadlillah, S. (2024). Saudi Arabia antara rivalitas Amerika Serikat dan China. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2450–2462. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3571
Rizki, K., & Ramadhaningtyas, A. P. (2021). Analisis implementasi South-South Cooperation Argentina terhadap upaya peningkatan pembangunan manusia. Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, 13(2), 77–99. https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.4783
Robiah, D. (2020). Makna Muslim dan kafir perspektif Farid Esack serta implikasinya terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 9(1), 86–114. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.194
Rodliyah, S. (2019). Leadership pesantren: Urgensi pendidikan dalam menyiapkan pemimpin bangsa berkualitas dan bermoral. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(1), 169–182. https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-10
Sabri, M., Ikhsan, M., & Wekke, I. S. (2018). Pengalaman Paramadina sebagai rumah pengetahuan berbasis nilai-nilai ketuhanan, tradisi hikmah, dan ilmu pengetahuan. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, 8(2), 373–405. https://doi.org/10.15642/teosofi.2018.8.2.260-292
Sahputri, R. A., & Ibrahim, H. (2023). Peran diplomasi ekonomi dalam kebijakan untuk meningkatkan kerja sama bisnis antarnegara. Jurnal Minfo Polgan, 12(2), 2604–2608. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13329
Setiawan, A., Saputra, A. B., & Wahyudi, H. (2020). Peran Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan transnasional. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(1), 42–64. https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1178
Syafi'i, I., Izzi, M. N. L. A., Billah, M. F., Rahmawati, H. O., Septiansyhah, M. A. L., & Mustofa, A. (2022). Kurikulum integratif multidisipliner model twin-towers sebagai pijakan internasionalisasi Program Studi Pendidikan Agama Islam dan terwujudnya world class university. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 1(3), 593–614. https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i3.751
Wiharyani, W. (2018). Mobilisasi politik identitas dan kontestasi gerakan fundamentalisme. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 193. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1198
Zahra, A. N. A., Fathun, L. M., & Nathanael, G. K. (2023). Strategi Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives tahun 2020. Aegis: Journal of International Relations, 7(1). https://doi.org/10.33021/aegis.v7i1.4566
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar