02170 - Monarki dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Normatif, Historis, dan Komparatif

AFANIN MEDIA UTAMA



Constitutional Monarchy and Islamic Political Thought: A Normative, Historical, and Comparative Study

Abstract
This article examines the concept of monarchy — both absolute and constitutional — from the perspective of Islamic political science. Using a normative-comparative approach and literature review method, this study analyzes how Islamic political thought evaluates monarchical systems through the frameworks of sharia, fiqh, shūrā, sovereignty, and maqāṣid al-sharī'ah. The findings show that monarchy in Islamic political discourse is not a monolithic concept; it ranges from rejection of monarchy as an ideal model of Islamic governance to acceptance of constitutional monarchy under certain conditions. Case studies from the Ottoman Empire, Malaysia, Brunei Darussalam, Saudi Arabia, and Morocco illustrate diverse patterns of interaction between monarchical institutions and Islamic law. The study concludes that the evaluation of monarchy in Islamic political thought must be conducted contextually — considering historical, constitutional, and institutional dimensions — as well as substantively, through the lens of justice, consultation, accountability, and the realization of public maslahah according to maqāṣid al-sharī'ah.
Keywords: monarchy, Islamic political science, sharia, maqāṣid al-sharī'ah, constitutional monarchy, sovereignty
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep monarki — baik absolut maupun konstitusional — dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan metode kajian pustaka, studi ini menganalisis bagaimana pemikiran politik Islam mengevaluasi sistem monarki melalui kerangka syariah, fiqh, shūrā, kedaulatan, dan maqāṣid al-sharī'ah. Temuan menunjukkan bahwa monarki dalam diskursus politik Islam bukan konsep yang tunggal; ia bergerak dari penolakan monarki sebagai model ideal negara Islam hingga penerimaan monarki konstitusional dalam kondisi tertentu. Studi kasus dari Kesultanan Utsmani, Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Maroko memperlihatkan beragam pola interaksi antara institusi monarki dan hukum Islam. Studi ini menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap monarki dalam pemikiran politik Islam harus dilakukan secara kontekstual — mempertimbangkan dimensi sejarah, konstitusi, dan institusi — sekaligus secara substantif melalui lensa keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan realisasi kemaslahatan publik menurut maqāṣid al-sharī'ah.
Kata Kunci: monarki, ilmu politik Islam, syariah, maqāṣid al-sharī'ah, monarki konstitusional, kedaulatan
________________________________________
1. Pendahuluan
Monarki Konstitusional menempatkan raja atau ratu sebagai kepala negara yang bersifat simbolis, sementara kekuasaan nyata berada pada parlemen atau pemerintah. Dalam literatur ilmu politik, monarki dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, dengan variasi monarki absolut dan monarki konstitusional (Etemike, 2014). Monarki juga digambarkan sebagai sistem pemerintahan kerajaan; dalam konteks tertentu, peran raja dapat bersifat seremonial dan dibatasi oleh konstitusi — yakni dalam varian konstitusional — atau memiliki peran pemerintahan yang lebih dominan dalam varian yang lebih absolut (Nugroho et al., 2024).
Kategori "monarki" dalam ilmu politik pada dasarnya adalah tipologi bentuk kekuasaan negara, bukan secara otomatis identik dengan satu ideologi hukum tertentu. Justru hubungan monarki dengan hukum atau agama sangat bergantung pada konstruksi konstitusional, lembaga, dan ideologi negara masing-masing (Etemike, 2014; Nugroho et al., 2024). Pertanyaan tentang bagaimana monarki dievaluasi dalam perspektif ilmu politik Islam menjadi semakin relevan mengingat sejumlah negara mayoritas Muslim masih mempertahankan sistem monarki hingga saat ini, baik dalam bentuk absolut maupun konstitusional.
Artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis konsep monarki dalam perspektif ilmu politik Islam, mencakup landasan normatif, konstruksi historis, dan perbandingan antarnegara. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan metode kajian pustaka terhadap literatur ilmu politik Islam, sejarah konstitusional, dan studi kasus kontemporer.
________________________________________
2. "Monarki" dalam Ilmu Politik Islam: Kehati-hatian Konseptual dan Problem Pelabelan
Dalam diskursus ilmu politik Islam, sebagian literatur menekankan bahwa pelabelan bentuk pemerintahan Islam dengan istilah yang lahir dari pengalaman Barat — misalnya "monarchy" atau "theocracy" — berisiko menghasilkan misrepresentasi, karena institusi politik Islam perlu dipahami dalam konteks terminologi dan sejarahnya sendiri (Aswar, 2021; Korkut, 2016). Analisis terhadap Konstitusi Utsmani 1876, misalnya, mencatat bahwa representasi institusi Utsmani dengan kategori "monarki" ala Barat kerap ditolak karena tidak sepenuhnya mencerminkan konfigurasi administratif-hukum Utsmani dan akar tradisi hukum Islam yang tetap dipertahankan (Korkut, 2016). Sejalan dengan itu, kritik terhadap penggunaan istilah seperti "theocracy" atau "universal monarchy" untuk mengidentifikasi sistem politik Islam juga dinyatakan problematis karena dianggap bukan metode identifikasi yang tepat bila diterapkan pada sistem politik Islam (Aswar, 2021).
Implikasinya, "monarki menurut ilmu politik Islam" dalam kerangka siyāsah shar'iyyah perlu dibahas pada dua level: pertama, level tipologi institusional yakni raja sebagai kepala negara dalam bentuk absolut atau konstitusional; dan kedua, level legitimasi normatif yang mencakup kedaulatan, sumber hukum, tujuan hukum atau maqāṣid, keadilan, serta mekanisme akuntabilitas, yang dalam literatur Islam sering dibahas melalui konsep-konsep seperti syariah, fiqh, khilafah/imamah, shūrā, dan maqāṣid al-sharī'ah (Khalid et al., 2022; Thalib, 2018).
________________________________________
3. Landasan Normatif Politik Islam yang Relevan untuk Menilai Monarki
3.1 Syariah, Fiqh, dan Ruang "Politik" dalam Hukum Islam
Sumber yang disediakan membedakan syariah sebagai himpunan ketentuan wahyu — yakni Al-Qur'an dan Sunnah — yang mencakup dimensi keyakinan, akhlak, dan hukum amaliah, sedangkan fiqh diposisikan sebagai hasil ijtihad atau penalaran manusia yang bersifat lebih dinamis dan dapat beragam selama tidak bertentangan dengan syariah (Thalib, 2018). Dalam kerangka ini, pembahasan tata kelola negara — termasuk kepala negara, pajak, dan urusan ketatanegaraan — disebut sebagai bagian dari pembahasan hukum Islam, antara lain diidentifikasi sebagai al-sulṭāniyyah yakni urusan pemerintahan (Thalib, 2018).
Artinya, "ilmu politik Islam" dalam rujukan ini tidak berdiri di luar hukum; ia justru terhubung dengan bagaimana syariah dipahami dalam relasi syariah–fiqh dan diterapkan dalam struktur negara (Rahman, 2022; Thalib, 2018).
3.2 Kedaulatan dan Sumber Hukum: Tegangan Teosentris versus Antroposentris
Dalam tema kedaulatan, satu rujukan merangkum perbedaan pemikiran bahwa ada pendekatan yang menekankan kedaulatan milik Allah — dengan rakyat sebagai wakil atau khalifah — sementara pendekatan lain menekankan kedaulatan berada pada umat/manusia dan mendorong harmonisasi syariah dengan hukum internasional (Cresna, 2018). Di sisi lain, rujukan tentang "Riyāsat-e-Madina" menegaskan prinsip bahwa Allah adalah yang berdaulat dan hukum-Nya berlaku; kepala negara dalam kapasitasnya sebagai khalifah atau amir idealnya mengikuti teladan Nabi dan mengelola urusan publik melalui musyawarah dalam forum majlis shūrā (Khalid et al., 2022).
Dengan demikian, ketika monarki hadir dalam negara Muslim, perdebatan kuncinya dalam ilmu politik Islam bukan hanya soal "raja versus bukan raja", melainkan: apakah sumber hukum dan praktik pemerintahan diposisikan tunduk pada syariah atau tafsir fiqh tertentu, dan bagaimana mekanisme konsultasi, keadilan, serta akuntabilitasnya dibangun (Cresna, 2018; Khalid et al., 2022; Thalib, 2018).
3.3 Keadilan, Shūrā, dan Pembatasan Ketaatan kepada Penguasa
Rujukan "Riyāsat-e-Madina" menekankan bahwa negara Islam bukan negara diktatorial; urusan publik ditangani dengan konsultasi (shūrā) oleh orang-orang yang saleh dan berilmu, serta terdapat prinsip bahwa rakyat wajib menaati penguasa selama tidak bertentangan dengan syariah, dan rakyat memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum — misalnya di hadapan qāḍī (Khalid et al., 2022). Ini relevan untuk monarki karena memberikan kriteria normatif: monarki dapat dinilai "selaras" atau "tidak selaras" dengan politik Islam sejauh ia memerintah melalui keadilan dan hukum, membuka ruang musyawarah dan akuntabilitas, serta membatasi absolutisme ketaatan ketika terjadi penyimpangan dari syariah (HANIF, 2023; Khalid et al., 2022).
________________________________________
4. Monarki dan Institusi Pemerintahan Islam Klasik: Al-Māwardī dan Ibn Rushd
Sumber yang tersedia mengaitkan pemikiran Al-Māwardī dan Ibn Rushd dengan gagasan bahwa tata pemerintahan ideal dalam masyarakat Muslim semestinya dibingkai oleh syariah; Al-Māwardī membahas kebutuhan seorang pemimpin Muslim — khalifah atau penguasa — sekaligus menekankan pengaruh syariah dalam penataan pemerintahan (Abbasi, 2021). Ibn Rushd, dalam rujukan yang sama, menekankan pentingnya penalaran yang memadai bagi mereka yang merumuskan hukum agar mampu menafsirkan doktrin dalam syariah secara benar (Abbasi, 2021). Dalam kerangka yang lebih umum, rujukan lain menekankan bahwa pada Al-Māwardī, legitimasi otoritas politik berakar pada keterikatan pada standar hukum-etika Islam dan prinsip keadilan, termasuk konsultasi dengan pihak yang kompeten (HANIF, 2023; Johari et al., 2022).
Namun demikian, literatur yang disediakan juga menunjukkan nuansa dan potensi kritik: satu rujukan menyatakan bahwa dalam beberapa pembacaan, gagasan Al-Māwardī dapat dipandang cenderung "menghapus" akuntabilitas khalifah dan dapat menyerupai justifikasi bagi monarki absolut yang mendukung penguasa "dengan segala cara" bahkan berisiko menegasikan syariah (HANIF, 2023). Nuansa ini penting bagi "monarki menurut politik Islam": diskursus klasik tidak tunggal; ia dapat dibaca sebagai sumber prinsip keadilan dan rule of law, tetapi juga dapat diperdebatkan terkait hubungan antara stabilitas politik dan pembatasan kuasa (Abbasi, 2021; HANIF, 2023).
________________________________________
5. Monarki versus Khilafah/Mulk: Tipologi Internal Tradisi Islam
Beberapa rujukan memberi perangkat tipologi yang membantu menjelaskan bagaimana monarki dibaca dalam kerangka sejarah politik Islam. Rujukan "Riyāsat-e-Madina" mengutip Ibn Khaldun yang membedakan tipe negara dalam sejarah Islam, termasuk: pertama, negara Islam "dalam arti sebenarnya" pada masa Nabi dan Khulafā' Rāsyidīn; dan kedua, bentuk mulk di bawah syariah — yakni monarki atau kekuasaan kerajaan yang tetap berada dalam kerangka syariah tetapi kehilangan sebagian karakter ideal khilafah (Khalid et al., 2022). Rujukan lain menegaskan adanya "perbedaan antara sistem khilafah dan sistem monarki" dalam diskursus kedaulatan dan otoritas (Cresna, 2018).
Dengan demikian, "monarki menurut politik Islam" dapat dipahami sebagai salah satu bentuk mulk yang dinilai melalui ukuran syariah, bukan secara otomatis dianggap identik dengan model ideal khilafah; pada saat yang sama, ia juga menjadi titik kritik ketika dipandang berpotensi melanggar konsep kedaulatan syar'i atau prinsip akuntabilitas (Cresna, 2018; Khalid et al., 2022).
________________________________________
6. Monarki Konstitusional dalam Sejarah dan Wacana Islam
6.1 Utsmani: Konstitusionalisme sebagai Upaya Mengislamkan Monarki
Analisis terhadap Konstitusi Utsmani 1876 menunjukkan bahwa sebagian Islamis memandang monarki konstitusional dapat dianggap sesuai dengan prinsip Islam sejauh ia berfungsi "sepanjang prinsip Islam" dan memasukkan nilai-nilai Islam untuk merespons krisis politik (Korkut, 2016). Sumber ini juga menegaskan adanya perdebatan: jika monarki konstitusional tidak memenuhi prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan publik, model itu dapat dipandang perlu diganti dengan bentuk pemerintahan konstitusional lain yang lebih memadai (Korkut, 2016). Dengan demikian, dalam politik Islam, monarki konstitusional bukanlah konsep yang secara otomatis diterima atau ditolak; ia menjadi arena ijtihad politik tentang bagaimana prinsip Islam — keadilan, kebebasan, perwakilan — diinstitusikan (Korkut, 2016; Thalib, 2018).
6.2 Malaysia: Monarki sebagai Unsur Tradisional yang Berkelindan dengan Islam
Dalam konteks Malaysia, rujukan menyatakan bahwa unsur tradisional yang menopang patriotisme Malaysia mencakup agama Islam dan institusi monarki (Johari et al., 2022). Rujukan lain menekankan bahwa administrasi urusan Islam di Malaysia bersifat federal; setiap negara bagian memiliki birokrasi dan legislasi syariah sendiri, dan sektor syariah berkembang dari dominasi hukum personal menuju perluasan tertentu pada ranah yang lebih luas pada masa kebijakan tertentu (Müller, 2016).
Literatur tinjauan tentang monarki Malaysia juga menegaskan bahwa dalam perspektif indigenous, konsep kedaulatan penguasa dalam tradisi hukum tertentu dipandang banyak dipengaruhi nilai Islam, dan "di bawah prinsip Islam" penguasa dikaitkan dengan konsep khilafah yang menjadi norma baru dalam masyarakat Melayu pada masa Kesultanan Melaka (Aziz et al., 2023, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana monarki konstitusional dapat dipahami sebagai institusi yang memperoleh sebagian legitimasinya dari narasi Islam dan adat, meskipun detail pembatasan kekuasaannya bergantung pada struktur konstitusi dan praktik ketatanegaraan (Aziz et al., 2024; Müller, 2016).
________________________________________
7. Monarki Absolut dan Islamisasi Hukum: Studi Kasus Brunei Darussalam
7.1 Melayu Islam Beraja (MIB) dan Syariah sebagai Kerangka Legitimasi Politik
Beberapa rujukan menempatkan Brunei sebagai contoh kuat keterjalinan monarki dan syariah. Ideologi negara Brunei, yakni Melayu Islam Beraja (MIB), disebut sebagai justifikasi historis-religius-etnis atas tatanan pemerintahan dan ditegaskan sebagai narasi resmi bahwa Brunei akan "selamanya" menjadi monarki Islam Melayu (Müller, 2016). Studi tentang Brunei juga menegaskan bahwa penerapan syariah pada level nasional berfungsi memperkuat legitimasi politik Sultan, meningkatkan loyalitas publik, dan memproduksi keteraturan sosial tanpa oposisi populer yang menonjol, meskipun juga diakui adanya dimensi kepentingan politik dalam kebijakan syariah di bawah konfigurasi monarki (Müller, 2016; Zada et al., 2023).
Dalam analisis yang memakai teori legitimasi Weber dan teori determinasi politik atas hukum, penerapan Sharia Penal Code Order 2013 (SPCO) dipahami sebagai produk hukum "responsif" dalam konfigurasi monarki, sekaligus menjadi instrumen politik yang menuntut loyalitas warga dalam kerangka kesetiaan kepada raja (Zada et al., 2023). Literatur lain menambahkan bahwa SPCO ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian "Islamisasi" kebijakan pascakemerdekaan Brunei dan dikaitkan dengan sejarah hukum Brunei sebelum dan selama kolonialisme (Müller, 2016, 2020).
7.2 Implementasi SPCO dan Respons Internasional: Ketegangan HAM dan Solidaritas Domestik
Rujukan menyatakan bahwa Brunei meresmikan penerapan hukum pidana syariah pada 1 Mei 2014 dan menerapkannya dalam tiga tahap, dengan sanksi bergerak dari ringan ke lebih berat (Minardi et al., 2022). Dalam periode fase awal, analisis berbasis bukti menyatakan bahwa dalam satu rentang dua belas bulan 2015–2016 terdapat 247 penuntutan di bawah "new Code" yang seluruhnya mencakup denda, sementara hukuman korporal pada fase lanjutan belum berlaku dalam fase tersebut (Müller, 2020). Pada saat yang sama, penerapan SPCO menimbulkan kritik internasional yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, namun juga memunculkan konsolidasi dukungan domestik — misalnya solidaritas elite terdidik di media sosial — ketika Brunei merasa "diserang" (Minardi et al., 2022; Müller, 2020).
Studi lain menegaskan bahwa penerapan syariah di Brunei dipahami oleh pendukungnya sebagai kelanjutan dari praktik historis dan aspirasi budaya-religius masyarakat Brunei; sementara kritik internasional terhadap syariah dijawab oleh resistensi sosial domestik, dan kebijakan syariah dipandang memperkuat legitimasi monarki (Minardi et al., 2022; Müller, 2016; Zada et al., 2023). Dengan demikian, dalam "politik Islam", Brunei memperlihatkan model di mana monarki absolut atau sangat terpusat memanfaatkan legislasi syariah sebagai basis legitimasi, sekaligus menghadapi paradoks normatif ketika negara juga terlibat dalam komitmen regional tertentu terkait hak asasi (Müller, 2016; Zada et al., 2023).
________________________________________
8. Monarki dan Syariah dalam Model Lain: Arab Saudi dan Maroko
8.1 Arab Saudi: Konstitusi-Qur'an-Sunnah dan Puncak Otoritas pada Raja
Dua rujukan menggambarkan Arab Saudi sebagai monarki yang menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai basis konstitusional: "Basic Laws of the Kingdom" menyatakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai konstitusi Saudi (Casduloh, 2023), dan syariah diposisikan sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber bagi sumber-sumber hukum lain dalam sistem peradilan (Rosadi, 2021). Rujukan juga menyebut adanya beberapa sumber hukum — yakni syariah, statutory law, dan royal orders — serta peran penting tradisi mazhab, misalnya pengaruh Hanbali pada putusan hakim (Casduloh, 2023; Rosadi, 2021). Dalam struktur peradilan, rujukan menyatakan bahwa Raja berada di puncak sebagai otoritas akhir tertentu — misalnya sebagai final appeal atau sumber pengampunan menurut salah satu rujukan — dan terdapat hierarki lembaga peradilan syariah (Casduloh, 2023; Rosadi, 2021).
Namun demikian, salah satu rujukan juga menambahkan nuansa evaluatif: meskipun Saudi secara resmi tidak mengadopsi sistem sekuler Barat dalam hukum dan peradilannya, praktik implementasi dapat dinilai "kadang tidak akurat dan tidak tepat" meskipun posisi syariah dipertahankan (Casduloh, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa dalam ilmu politik Islam, klaim "negara syariah" di bawah monarki juga membuka pertanyaan tentang kualitas implementasi, ruang ijtihad — misalnya isu kodifikasi — dan konsistensi putusan (Casduloh, 2023; Rosadi, 2021).
8.2 Maroko: Monarki Konstitusional, Pluralisme Hukum, dan Syariah pada Hukum Keluarga
Rujukan tentang Maroko menyatakan bahwa Maroko adalah monarki konstitusional dan sistem hukumnya dipengaruhi kolonialisme Prancis dan Spanyol, tetapi hukum keluarga (al-aḥwāl al-shakhṣiyyah) tetap ditegakkan berbasis syariah, terutama dalam mazhab Maliki, melalui institusi peradilan agama atau "Sharia Court" (Rinaldi, 2022). Rujukan ini juga menggambarkan modernisasi melalui pluralisme hukum — yakni pembagian sistem syariah dan sistem Prancis/Spanyol — serta reformasi berulang terhadap Mudawwana dan posisi hukum Islam sebagai identitas dalam perjuangan kemerdekaan (Rinaldi, 2022). Dengan demikian, dalam politik Islam, Maroko memperlihatkan pola "monarki konstitusional" yang mengelola koeksistensi: syariah dominan pada ranah privat tertentu, sementara ranah lain dipengaruhi sistem hukum modern hasil kolonial (Rinaldi, 2022).
________________________________________
9. Perdebatan Kontemporer: Apakah Monarki Kompatibel dengan Konsep Negara Islam?
Literatur yang disediakan tidak memberikan satu jawaban tunggal, melainkan menunjukkan kontestasi yang dapat dipetakan sebagai berikut.
Pertama, posisi yang cenderung menolak monarki sebagai model ideal negara Islam muncul, misalnya, ketika dinyatakan bahwa konsepsi negara dalam Islam "menegasikan monarki dan diktator" sehingga negara tertentu tidak ideal sebagai rujukan implementasi syariah (Rahman, 2022). Dalam nada lain, rujukan kritik terhadap demokrasi, monarki, dan sosialisme menyatakan bahwa bentuk-bentuk tersebut tidak "fit" dengan prinsip Islam bila menempatkan manusia sebagai sumber hukum secara sekuler, dan menekankan syariah sebagai satu-satunya sumber hukum dalam visi "negara Islam" (Aswar, 2021).
Kedua, posisi yang membuka kemungkinan kompatibilitas monarki konstitusional dengan prinsip Islam tampak pada pembacaan Utsmani 1876, ketika sebagian Islamis memandang monarki konstitusional dapat sejalan dengan prinsip Islam bila berfungsi menurut prinsip Islam dan menjadikan publik bagian dari tata kelola (Korkut, 2016). Literatur tentang Malaysia juga menunjukkan konstruksi historis di mana monarki diterima sebagai norma dalam masyarakat Melayu dengan pengaitan pada konsep khilafah dalam bingkai nilai Islam dari perspektif indigenous (Aziz et al., 2023, 2024), dan unsur monarki diposisikan sebagai elemen tradisional dalam identitas kebangsaan (Johari et al., 2022).
Perbedaan ini menunjukkan bahwa "monarki menurut ilmu politik Islam" sering diperdebatkan pada dua pertanyaan: pertama, apakah monarki adalah bentuk ideal normatif dibanding khilafah atau imamah; dan kedua, apakah monarki dapat menjadi wadah institusional untuk menegakkan tujuan-tujuan syariah — keadilan dan kemaslahatan — melalui perangkat konstitusi, hukum, dan akuntabilitas (Cresna, 2018; Khalid et al., 2022; Korkut, 2016).
________________________________________
10. Kerangka Evaluasi Politik Islam: Maqāṣid al-Sharī'ah dan Kemaslahatan sebagai Ukuran Kebijakan Monarki
Sumber yang disediakan menekankan bahwa maqāṣid al-sharī'ah adalah tujuan atau "wisdom" di balik hukum syariah dan dapat digunakan untuk menilai kebijakan publik: seorang politisi Muslim, misalnya, seharusnya menanyakan sejauh mana kebijakan merealisasikan maqāṣid (Harisudin & Choriri, 2021). Literatur tentang rekonstruksi maqāṣid — misalnya gagasan Jasser Auda — menekankan pembaruan metodologis agar hukum Islam dapat merespons perubahan ruang, waktu, dan budaya serta relevan dengan isu kontemporer, termasuk kontribusi pada diskursus hak asasi manusia (Zaprulkhan, 2018). Rujukan lain juga mendefinisikan maqāṣid sebagai tujuan syariah yang berorientasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat di dunia dan akhirat (Firdausi, 2023).
Dengan kerangka ini, monarki — baik absolut maupun konstitusional — dalam perspektif politik Islam dapat diperlakukan sebagai instrumen yang dinilai secara substantif: apakah ia menjaga keteraturan hidup publik melalui keadilan dan konsultasi (shūrā), apakah ia menempatkan syariah sebagai pedoman dengan kesadaran relasi syariah–fiqh, dan apakah kebijakan-kebijakannya memenuhi kemaslahatan serta menghindari mafsadah menurut pendekatan maqāṣid (Harisudin & Choriri, 2021; Khalid et al., 2022; Thalib, 2018).
Studi Brunei secara eksplisit menunjukkan bagaimana syariah dapat dipakai sebagai alat legitimasi politik monarki dan menghasilkan loyalitas sosial, namun juga memunculkan ketegangan normatif ketika berhadapan dengan kritik HAM internasional (Minardi et al., 2022; Müller, 2016; Zada et al., 2023). Karena itu, evaluasi maqāṣid juga membantu membedakan antara: pertama, klaim simbolik penerapan syariah; dan kedua, kualitas institusional implementasi hukum dan tata kelola yang benar-benar adil dan akuntabel (Casduloh, 2023; Zaprulkhan, 2018).
________________________________________
11. Kesimpulan
Berdasarkan kajian terhadap rujukan yang disediakan, monarki menurut ilmu politik Islam bukan sekadar "kerajaan dipimpin raja atau ratu dalam bentuk absolut atau konstitusional" (Etemike, 2014; Nugroho et al., 2024), melainkan sebuah objek evaluasi normatif yang diperdebatkan dalam kerangka empat dimensi berikut.
Pertama, dimensi kedaulatan dan sumber hukum: dari penegasan kedaulatan Allah dan tuntutan syariah sebagai pedoman, hingga perdebatan teosentris–antroposentris tentang kedaulatan (Cresna, 2018; Khalid et al., 2022; Rosadi, 2021).
Kedua, dimensi prinsip tata kelola: keadilan, shūrā, akuntabilitas, serta batas ketaatan pada penguasa — yakni ketaatan bersyarat pada kesesuaian syariah (HANIF, 2023; Khalid et al., 2022).
Ketiga, dimensi konstruksi historis dan konstitusional: monarki konstitusional dapat dibaca sebagai kompatibel oleh sebagian pemikir Islam dalam pengalaman Utsmani dan dalam konstruksi historis tertentu seperti Malaysia, sedangkan monarki terpusat atau absolut seperti Brunei memperlihatkan integrasi syariah sebagai legitimasi politik sekaligus menghadapi kontroversi HAM (Aziz et al., 2024; Korkut, 2016; Müller, 2016; Zada et al., 2023).
Keempat, dimensi ukuran maqāṣid dan maslahah: kebijakan monarki dapat dinilai dari sejauh mana ia merealisasikan tujuan syariah dan kemaslahatan publik dalam kondisi modern yang kompleks (Firdausi, 2023; Harisudin & Choriri, 2021; Zaprulkhan, 2018).
Dengan demikian, "monarki" dalam perspektif politik Islam adalah konsep yang harus dibaca secara kontekstual — mempertimbangkan sejarah, konstitusi, dan institusi — sekaligus secara substantif melalui kerangka syariah, fiqh, dan maqāṣid. Literatur yang dikaji menunjukkan adanya keragaman posisi: dari penolakan monarki sebagai ideal negara Islam hingga penerimaan monarki konstitusional atau "mulk di bawah syariah" sebagai bentuk yang mungkin, sepanjang prinsip keadilan, konsultasi, dan orientasi kemaslahatan dijaga (Cresna, 2018; Khalid et al., 2022; Korkut, 2016; Rahman, 2022).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abbasi, M. U. R. (2021). Analysis of Al-Mawardi and Ibn Rushd political thoughts in the context Pakistani political system. Journal of Humanities Social and Management Sciences (JHSMS-Asia), 2(2), 200–212. https://doi.org/10.47264/idea.jhsms/2.2.15
Aswar, H. (2021). Secular perspective on the Islamic political discourses in Indonesia: A critical analysis. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 4(2), 35–41. https://doi.org/10.47076/jkpis.v4i2.64
Aziz, N. A., Mangsor, M. M., & Yusoff, M. F. S. M. (2024). The Malaysian monarchy system: A review of the literature (hlm. 282–294). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-352-8_22
Aziz, N. A., Saripan, H., Mangsor, M. M., & Ristawati, R. (2023). Beyond the monarch: Rulers and the policy environment in Malaysia and the United Kingdom. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 8(26), 301–306. https://doi.org/10.21834/e-bpj.v8i26.5196
Casduloh. (2023). History of criminal law enforcement and Islamic justice in Saudi Arabia. Al-Mahkamah Islamic Law Journal, 1(1), 14–20. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v1i1.3
Cresna, A. A. T. (2018). The concept of sovereignty according to Abul A'la Al-Maududi and Abdullah Ahmad An-Na'im. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 12(2), 153. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i2.3023
Etemike, L. (2014). Sustainable democracy and the paradox of the Arab Spring: The Egypt experience. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 13(1 & 2). https://doi.org/10.21599/atjir.99474
Firdausi, S. K. (2023). The implementation of maqasid shariah in zakat studies. Islamic Social Finance, 3(2). https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.334
HANIF, I. M. A. (2023). Bridging centuries: The relevance of Al-Mawardi's 100 thoughts in addressing today's global challenges. Journal of Creative Writing, 7(1), 43–63. https://doi.org/10.70771/jocw.v7i1.75
Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's maqasid al-shariah perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159
Johari, M. E., Muhamad, N., Anas, N., & Adam, M. H. M. (2022). Shariah-compliant patriotism (S-CP) framework in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/14710
Khalid, M. M., Qamar, B., & Fazal, M. S. (2022). Concept of welfare state in Islam (Riyasat-e-Madina) in the perspective of Pakistan: An analysis. Journal of Arts & Social Sciences (JASS), 9(2), 61–66. https://doi.org/10.46662/jass.v9i2.269
Korkut, H. (2016). Critical analysis of the Ottoman Constitution (1876). Epiphany, 9(1), 114. https://doi.org/10.21533/epiphany.v9i1.219
Minardi, A., Afriantari, R., & Maesuroh, M. (2022). The implementation of Islamic penal law in Brunei Darussalam and international society. Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi, 11(1), 1–9. https://doi.org/10.15575/socio-politica.v11i1.7961
Müller, D. (2016). Paradoxical normativities in Brunei Darussalam and Malaysia. Asian Survey, 56(3), 415–441. https://doi.org/10.1525/as.2016.56.3.415
Müller, D. (2020). Brunei's Sharia Penal Code Order: Punitive turn or the art of non-punishment? Journal of Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.53484/jil.v1.muller
Nugroho, A., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2024). Recognition of the specialties of the Kingdom of Yogyakarta and the practice of asymmetric decentralization in Indonesia. Journal of Law and Sustainable Development, 12(1). https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.3122
Rahman, S. S. S. M. S. U. (2022). Sharia law: The west engulfed in a frenzy of fear. Pakistan Journal of International Affairs, 5(3). https://doi.org/10.52337/pjia.v5i3.603
Rinaldi, F. A. S. (2022). Mudawwana reformation: A study of the literature of religious courts in Morocco. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(02). https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.13944
Rosadi, A. (2021). Islamic jurisdiction system in Saudi Arabia. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2(1), 1–14. https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12170
Thalib, P. (2018). Distinction of characteristics sharia and fiqh on Islamic law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459
Zada, K., Arsadani, Q., Saepullah, S., & Sugito, M. S. (2023). Sharia and monarchs in Southeast Asia: Political legitimation in Brunei Darussalam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1827. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17736
Zaprulkhan, Z. (2018). Maqāṣid al-shariah in the contemporary Islamic legal discourse: Perspective of Jasser Auda. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 26(2), 445. https://doi.org/10.21580/ws.26.2.3231
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar