02166 - Meritokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Kajian Normatif-Etis tentang Penempatan Jabatan Publik Berbasis Kelayakan dan Amanah

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep meritokrasi dalam kerangka ilmu politik Islam (fiqh siyāsah) secara normatif-etis. Meritokrasi—sebagai sistem penempatan jabatan berdasarkan kemampuan dan prestasi—ditelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, tradisi kepemimpinan Islam, dan wacana good governance kontemporer. Dengan menggunakan metode studi literatur dan pendekatan tafsir tematik konseptual, kajian ini menunjukkan bahwa gagasan meritokrasi memiliki korespondensi substantif dengan narasi Qur'ani tentang penempatan jabatan publik kepada pihak yang layak (ahl), kapabel, dan amanah—sebagaimana terbaca dalam Q.S. Yusuf:55, Q.S. Al-Qashash:26, dan Q.S. Al-Baqarah:247. Standar merit dalam perspektif Islam mencakup empat dimensi: kapabilitas, profesionalisme, moralitas, dan kerja keras. Kajian ini juga menegaskan bahwa meritokrasi harus berkelindan dengan prinsip keadilan, musyawarah, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan—serta harus dijaga agar tidak berubah menjadi ideologi yang membenarkan ketimpangan atau alat legitimasi status quo. Sintesis konseptual yang dihasilkan merumuskan meritokrasi dalam ilmu politik Islam sebagai "amanah berbasis kelayakan untuk kemaslahatan."
Kata kunci: meritokrasi, fiqh siyāsah, ilmu politik Islam, good governance, amanah, kepemimpinan Islam
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of meritocracy within the framework of Islamic political science (fiqh siyāsah) from a normative-ethical perspective. Meritocracy—understood as a system of appointing public offices based on ability and achievement—is analyzed in relation to Qur'anic principles, Islamic leadership traditions, and contemporary good governance discourse. Employing a literature review method and a conceptual thematic exegetical approach, this study demonstrates that meritocracy finds substantial correspondence with Qur'anic narratives concerning the appointment of public roles to those who are qualified (ahl), capable, and trustworthy (amānah)—as evidenced in Q.S. Yusuf:55, Q.S. Al-Qashash:26, and Q.S. Al-Baqarah:247. The standards of merit in the Islamic perspective encompass four dimensions: capability, professionalism, morality, and diligence. The study further affirms that meritocracy must be intertwined with principles of justice, deliberation (syura), transparency, accountability, and public interest (mashlahah)—and must be safeguarded against becoming an ideology that justifies inequality or a tool for legitimizing the status quo. The resulting conceptual synthesis formulates meritocracy in Islamic political science as "trustworthy authority grounded in qualified merit for the common good."
Keywords: meritocracy, fiqh siyāsah, Islamic political science, good governance, amānah, Islamic leadership
________________________________________
1. Pendahuluan
Meritokrasi adalah sistem di mana jabatan dan kekuasaan diberikan berdasarkan kemampuan dan prestasi, bukan keturunan atau koneksi. Konsep ini menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus tata kelola pemerintahan modern, termasuk dalam kajian ilmu politik Islam yang secara normatif berkomitmen pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik.
Dalam kajian politik Islam, titik berangkat yang penting adalah bahwa Islam tidak menyediakan pola baku tunggal mengenai bentuk negara atau rancangan institusi politik yang seragam; yang lebih menonjol adalah kandungan nilai-nilai etis yang menjadi landasan aktivitas sosial-politik umat (Asy-Syakir et al., 2023; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Karena itu, pembacaan "meritokrasi menurut ilmu politik Islam" lebih tepat dipahami sebagai pembahasan tentang prinsip normatif dan etika pemerintahan—yakni bagaimana kekuasaan dan jabatan publik seharusnya diamanahkan—bukan sekadar penegasan satu model kelembagaan tertentu (Asy-Syakir et al., 2023; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024). Sifat ajaran Islam yang multi-interpretatif juga menyebabkan tidak adanya satu rumusan tunggal tentang bagaimana Islam dan politik harus "dipasangkan" secara teknis; konsekuensinya, perumusan prinsip-prinsip seperti meritokrasi berada dalam ruang ijtihad dan kontekstualisasi ("Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
Pada saat yang sama, tema "penempatan jabatan berdasarkan kepantasan/kelayakan" memiliki korespondensi kuat dengan diskursus good governance dan etika kekuasaan yang banyak dibahas dalam literatur politik dan hukum Islam kontemporer (Ahyar, 2018; HK, 2021). Dengan demikian, meritokrasi dalam perspektif politik Islam dapat diposisikan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan tata kelola yang amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai antitesis terhadap penyalahgunaan kekuasaan (Ahyar, 2018; HK, 2021).
________________________________________
2. Definisi Meritokrasi dan Posisi Konsepnya dalam Wacana Islam
Secara terminologis modern, meritokrasi dipahami sebagai sebuah tatanan di mana pengaruh/kekuasaan diberikan berdasarkan prestasi atau pencapaian; rujukan kamus yang dikutip dalam studi tafsir tematik tentang meritokrasi menyebut meritokrasi sebagai "system of government by people of high achievement" serta dipahami secara harfiah sebagai masyarakat di mana pengaruh dimiliki berdasarkan prestasi (Komariah et al., 2024). Dalam diskursus filsafat politik modern, istilah "meritokrasi" juga disebut diperkenalkan oleh Michael Young melalui The Rise of Meritocracy (1958) (Ashsubli, 2017).
Namun, dalam bingkai ilmu politik Islam, yang krusial bukanlah "sejak kapan istilahnya muncul", melainkan bagaimana substansi merit (kelayakan/kapabilitas) dan amanah (integritas moral) dijadikan dasar legitimasi penempatan jabatan. Studi tafsir tematik tentang meritokrasi menegaskan bahwa meritokrasi sebagai sistem penempatan jabatan berdasarkan kepantasan dan kelayakan secara implisit disinggung dalam Al-Qur'an melalui sejumlah narasi pengangkatan/penunjukan figur untuk tugas publik (Komariah et al., 2024). Ini berarti: sekalipun istilah modern "meritokrasi" tidak berasal dari khazanah klasik, gagasan normatifnya dapat dibaca melalui prinsip Qur'ani tentang "menempatkan urusan kepada orang yang tepat" (Komariah et al., 2024), selaras dengan orientasi politik Islam yang menekankan landasan etis bagi tindakan sosial-politik (Asy-Syakir et al., 2023; "Meritokrasi, Populisme Kanan, Dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel," 2024).
________________________________________
3. Dasar Qur'ani bagi Meritokrasi: Jabatan Publik Berbasis Kompetensi dan Integritas
Studi tafsir tematik konseptual tentang meritokrasi mengidentifikasi beberapa narasi Qur'ani yang menampilkan penempatan peran publik berdasarkan kualifikasi:
1. Q.S. Yusuf:55 — Nabi Yusuf mengajukan diri untuk jabatan bendahara negara dengan menampilkan kompetensi yang diekspresikan sebagai "hafîdzun 'alîm" (kapabel/menjaga dan berpengetahuan) (Komariah et al., 2024).
2. Q.S. Al-Qashash:26 — Kriteria pekerja yang diajukan untuk Nabi Musa dirumuskan sebagai "al-qawiyyul-amîn" (kuat dan amanah) (Komariah et al., 2024).
3. Q.S. Al-Baqarah:247 — Pengangkatan Thalut sebagai raja ditautkan dengan keunggulan tertentu yang diekspresikan sebagai "basthatan fil-'ilm wal-jism" (keluasan ilmu dan fisik) (Komariah et al., 2024).
Tiga contoh ini dipahami oleh penelitian tersebut sebagai petunjuk agar penempatan posisi diberikan kepada pihak yang memiliki kompetensi yang relevan bagi tugasnya (Komariah et al., 2024). Dengan kata lain, meritokrasi dalam horizon Qur'ani bukan sekadar "siapa yang paling terkenal atau paling dekat dengan penguasa", tetapi siapa yang paling layak—baik dari sisi kapasitas pengetahuan/keterampilan maupun integritas moral (Komariah et al., 2024).
Selain itu, penelitian yang sama menautkan gagasan merit dengan istilah ahlun (orang yang berhak/tepat) yang diidentifikasi pada beberapa ayat, termasuk Q.S. An-Nisā':58, Q.S. An-Nahl:43, dan Q.S. Al-Anbiyā':7, sebagai penguat pesan agar urusan diberikan kepada pihak yang tepat (Komariah et al., 2024). Ini menegaskan bahwa kerangka Qur'ani yang dibaca penelitian tersebut memadukan kompetensi dan kepatutan sebagai syarat dasar penugasan publik (Komariah et al., 2024).
________________________________________
4. Standar Merit dalam Politik Islam: Kapabilitas, Profesionalisme, Moralitas, dan Kerja Keras
Masih dalam studi tafsir tematik konseptual, standar merit dalam Al-Qur'an diidentifikasi mencakup empat komponen utama:
• Kapabilitas, yang teridentifikasi dari pengetahuan dan pengalaman (Komariah et al., 2024);
• Profesionalisme, yang teridentifikasi dari sikap bertanggung jawab (Komariah et al., 2024);
• Moralitas, yang teridentifikasi dari karakter amanah (Komariah et al., 2024);
• Kerja keras, yang teridentifikasi dari kekuatan (Komariah et al., 2024).
Rumusan ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa "merit" tidak direduksi menjadi kinerja teknis semata, melainkan mencakup dimensi etika (amanah) yang mengikat penyelenggara kekuasaan (Komariah et al., 2024). Penekanan pada amanah dan tanggung jawab juga beririsan dengan literatur kepemimpinan Islam yang menekankan keadilan, kepercayaan (trust/amanah), dan musyawarah sebagai prinsip-prinsip kunci, serta literatur good governance Islam yang memasukkan amanah, musyawarah, dan penegakan hukum sebagai prinsip tata kelola (Ahyar, 2018).
Dalam bahasa teologi politik, pembacaan tauhid tidak dipahami semata sebagai doktrin keesaan Tuhan, tetapi dapat dimaknai sebagai penggerak perubahan sosial-politik; bahkan sifat Wahdaniyyah dimaknai sebagai ajaran kesatuan dan kesetaraan manusia—"tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain"—yang mengarahkan orientasi keadilan dan kesejahteraan umum (Solikhudin, 2017). Dalam kerangka ini, meritokrasi (menempatkan yang layak) dapat dipahami sebagai perangkat etis untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam distribusi jabatan dan otoritas (Komariah et al., 2024; Solikhudin, 2017).
________________________________________
5. Meritokrasi, Kepemimpinan, dan Good Governance dalam Tradisi Politik Islam
5.1 Meritokrasi sebagai Prasyarat Kepemimpinan yang Adil dan Amanah
Literatur tentang kepemimpinan Islam menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam berbasis Al-Qur'an dan Hadis, dengan penekanan pada ketakwaan, keadilan, amanah, dan musyawarah. Prinsip amanah dan keadilan ini konsisten dengan standar merit Qur'ani yang mensyaratkan integritas (amanah) dan kapabilitas (ilmu/kekuatan) (Komariah et al., 2024), sekaligus menempatkan meritokrasi sebagai mekanisme etis untuk memastikan pemimpin/pejabat tidak dipilih karena koneksi semata, tetapi karena kelayakan memikul amanah publik (Komariah et al., 2024).
5.2 Meritokrasi sebagai Elemen Good Governance Islam
Dalam hukum Islam kontemporer, konsep good governance dipandang penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan; pemerintahan bersih dipahami harus efektif, efisien, transparan, jujur, dan akuntabel. Namun, literatur yang sama juga menyatakan bahwa secara tekstual tidak ada rujukan yang secara spesifik membahas good governance dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga digunakan kerangka ijtihad seperti mashlahah mursalah untuk mengakomodasi kemaslahatan manusia dalam tata kelola. Nuansa ini penting: sebagian literatur menekankan perlunya ijtihad karena ketiadaan rujukan tekstual spesifik untuk terminologi modern, sementara literatur lain berupaya mengonstruksi good and clean governance dari universalisme nilai Qur'ani (musyawarah, keadilan, kesetaraan) dan bahkan mengaitkannya dengan Piagam Madinah (HK, 2021). Dua pendekatan ini tidak identik, tetapi sama-sama menempatkan nilai etika Islam sebagai dasar pembenaran tata kelola yang baik (HK, 2021).
Lebih lanjut, kajian good governance dalam pelayanan publik dari perspektif hukum Islam menekankan bahwa prinsip-prinsip seperti kesetaraan, toleransi, keadilan, kemaslahatan, musyawarah (syura), kejujuran, dan objektivitas merupakan indikator pemerintahan yang bersih dan baik (Theojaka, 2019). Ini berkelindan langsung dengan meritokrasi Qur'ani, karena menuntut pejabat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga amanah dan adil dalam melayani publik (Komariah et al., 2024; Theojaka, 2019).
5.3 Teladan Historis Normatif: Umar bin Abdul Aziz dan Prinsip Tata Kelola
Studi tentang Umar bin Abdul Aziz memformulasikan prinsip good governance yang diterapkan olehnya: tawhid, amanah, musyawarah, keadilan dan penegakan hukum, persamaan, persaudaraan, hak asasi manusia, efektif dan efisien, serta pengawasan sosial (Ahyar, 2018). Studi tersebut juga menyatakan bahwa konsep good governance "dimunculkan kembali oleh UNDP pada 1990" dan dikomparasikan dengan prinsip UNDP/LAN seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, responsivitas, efektivitas, profesionalisme, dan pengawasan (Ahyar, 2018). Di sini, meritokrasi dapat ditempatkan sebagai prasyarat operasional dari amanah, keadilan, profesionalisme, dan efektivitas—sebab tanpa seleksi berbasis kelayakan, prinsip-prinsip tersebut sulit diwujudkan secara konsisten (Ahyar, 2018; Theojaka, 2019).
________________________________________
6. Mekanisme Politik yang Mengandaikan Merit: Pencalonan Diri, Delegasi, dan Kelembagaan Kekuasaan
6.1 Pencalonan Diri Jabatan Politik Berbasis Kapasitas dan Niat Publik
Dalam perspektif hukum Islam terkait pencalonan diri dan kampanye, tindakan seseorang mencalonkan diri dapat diterima sepanjang memenuhi dua poin: (i) memiliki kapasitas/kapabilitas/akseptabilitas untuk jabatan yang dilamar, dan (ii) motivasinya tulus untuk keridaan Tuhan serta kemaslahatan publik, bukan ambisi pribadi yang merusak (Wisri & Asra, 2015). Rumusan ini memperkuat karakter meritokrasi politik Islam: jabatan bukan "hak keturunan" atau "hadiah jaringan", melainkan amanah yang hanya patut diminta/diemban bila ada kelayakan dan orientasi kemaslahatan (Komariah et al., 2024; Wisri & Asra, 2015).
6.2 Delegasi Tugas Pemerintahan kepada Sahabat yang Cakap: Prototipe Merit Fungsional
Kajian tentang prototipe Negara Madinah menyatakan bahwa Nabi di Madinah diakui sebagai pemimpin tertinggi (pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial), tetapi dalam praktiknya mendelegasikan tugas eksekutif dan yudisial kepada sahabat yang "cakap dan mampu" (Alhaddad, 2019). Klaim delegasi kepada pihak yang cakap ini menunjukkan pengakuan terhadap prinsip kapabilitas dalam pelaksanaan administrasi kekuasaan, yang secara konseptual sejalan dengan standar merit Qur'ani (ilmu/kekuatan/amanah) (Alhaddad, 2019; Komariah et al., 2024).
6.3 Pembagian Kekuasaan dan Independensi Peradilan dalam Fiqh Siyāsah
Kajian trias politica dalam perspektif fikih siyasah menyatakan bahwa konsep pemisahan/pembagian kekuasaan tidak bertentangan dengan fikih siyasah, dan implementasi pembagian kekuasaan dapat dilihat pada masa khulafā' al-rāsyidīn: eksekutif dipegang khalifah, legislatif oleh Majelis Syura, dan yudikatif oleh qadhi (Fathullah, 2019). Kajian tersebut juga menekankan upaya pemisahan yang bertujuan agar qadhi dapat bebas dari pengaruh eksekutif dalam memutus perkara (Fathullah, 2019). Dalam konteks meritokrasi, independensi yudisial dan struktur kelembagaan semacam itu membantu memastikan bahwa jabatan qadhi dan fungsi peradilan menuntut kompetensi serta integritas, sekaligus mengurangi dominasi patronase eksekutif (Fathullah, 2019; Theojaka, 2019).
________________________________________
7. Batasan Kritis: Meritokrasi Tidak Boleh Menjadi Justifikasi Ketimpangan atau Alat Legitimasi Kekuasaan
Dalam kritik filsafat politik kontemporer (Michael Sandel), meritokrasi dipaparkan sebagai keyakinan moral tertentu tentang kesuksesan individual yang dapat membenarkan ketimpangan sebagai sesuatu yang "adil" dalam kerangka liberalisme; kritik ini juga menyoroti bagaimana meritokrasi dapat memicu kemarahan kelompok yang merasa menjadi "pecundang" dan menjadi salah satu pemicu populisme (Ashsubli, 2017). Kritik semacam ini relevan sebagai peringatan metodologis bagi politik Islam: jika meritokrasi direduksi menjadi narasi "siapa sukses dia layak berkuasa" tanpa koreksi etika dan kepedulian pada keadilan sosial, ia berpotensi menjadi ideologi yang mengeras dan menutup dimensi kerahmatan serta keadilan yang justru ditekankan dalam etika politik Islam (Ahyar, 2018; Ashsubli, 2017; Solikhudin, 2017).
Sejalan dengan itu, literatur pemikiran politik Islam juga mengingatkan bahwa Islam kerap dipahami dan berperan sebagai sumber ideologis untuk menjustifikasi kemapanan kekuasaan (status quo) ketimbang sebagai sumber inspirasi kultural; kecenderungan ini menjadikan Islam sebagai "kedok" legitimasi dan sarana menduduki struktur kekuasaan (Affan, 2021). Peringatan ini penting bagi meritokrasi: seleksi berbasis kemampuan dapat disalahgunakan sebagai retorika pembenaran kekuasaan jika tidak disertai transparansi, akuntabilitas, musyawarah, dan pengawasan sosial—prinsip yang justru ditekankan dalam literatur good governance Islam (Ahyar, 2018; HK, 2021).
Bahkan pada level praktik kenegaraan, kajian tentang pemberlakuan syariat di Aceh dan Kelantan menegaskan relasi erat antara penerapan syariat dan politik kekuasaan, termasuk kemungkinan formalisasi syariat dipakai sebagai "komoditas politik" ("Untitled," 2018). Ini menunjukkan bahwa tanpa institusi pengawasan dan etika publik, bahasa agama maupun bahasa "merit" sama-sama dapat dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan (Affan, 2021; "Untitled," 2018).
________________________________________
8. Variasi Internal dalam Tradisi Islam: Catatan tentang Doktrin Kepemimpinan dan Peluang Merit
Satu kehati-hatian akademik yang perlu ditegaskan adalah bahwa "politik Islam" bukanlah blok tunggal. Misalnya, dalam sejarah doktrin politik Syi'ah Imamiyah, sistem imāmah dipahami sebagai hak absolut ahl al-bait (Ali bin Abi Thalib dan keturunannya), yang oleh banyak pengamat dianggap tidak memberi kesempatan pihak lain memperoleh hak yang sama untuk dipilih menjadi pemimpin negara (Muthhar, 2016). Dari sudut pandang meritokrasi modern (anti-keturunan), doktrin ini dapat tampak kurang selaras karena memasukkan unsur genealogi kepemimpinan (Muthhar, 2016). Namun, dalam tradisi Syi'ah juga dikenal konsep wilāyah al-faqīh (kekuasaan/pengawasan faqih), yang dipandang membuka babak baru dalam sistem pemerintahan yang "cukup demokratis" melalui supervisi ahli fikih (Muthhar, 2016). Variasi ini menunjukkan bahwa pembacaan meritokrasi dalam ilmu politik Islam harus selalu memperhitungkan keragaman mazhab dan konsepsi legitimasi (Muthhar, 2016; Asy-Syakir et al., 2023).
________________________________________
9. Sintesis Konseptual: Meritokrasi Politik Islam sebagai "Amanah Berbasis Kelayakan untuk Kemaslahatan"
Berdasarkan sintesis literatur di atas, meritokrasi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Prinsip dasar: jabatan/kekuasaan adalah amanah yang harus diberikan kepada pihak yang layak (ahl, kapabel) dan bermoral (amanah), sebagaimana dibaca dari narasi Qur'ani (Yusuf, Musa, Thalut) dan identifikasi standar merit (kapabilitas, profesionalisme, moralitas, kerja keras) (Komariah et al., 2024).
2. Orientasi etis: merit tidak berdiri sendiri, tetapi diarahkan pada keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umum—selaras dengan pemaknaan tauhid/Wahdaniyyah sebagai kesetaraan manusia serta orientasi perubahan sosial-politik (Solikhudin, 2017), dan prinsip kepemimpinan Islam (adil, amanah, musyawarah).
3. Instrumen tata kelola: meritokrasi berkelindan dengan good governance (transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, pengawasan sosial), yang dalam hukum Islam kontemporer dipandang perlu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diwacanakan melalui ijtihad (mis. mashlahah mursalah) sekaligus universalisme nilai Qur'ani (HK, 2021; Theojaka, 2019).
4. Batasan kritis: meritokrasi harus dijaga agar tidak berubah menjadi ideologi yang membenarkan ketimpangan atau menjadi alat legitimasi status quo; kritik Sandel atas meritokrasi sebagai keyakinan moral yang bisa membenarkan ketimpangan menjadi peringatan penting, dan literatur politik Islam juga memperingatkan bahaya instrumentalisasi agama untuk kekuasaan (Affan, 2021; Ashsubli, 2017).
Dengan demikian, meritokrasi dalam ilmu politik Islam paling tepat dipahami sebagai etika penempatan otoritas publik: kekuasaan diberikan karena kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan (kompetensi) dan integritas yang teruji (amanah), di bawah kerangka musyawarah, keadilan, transparansi, dan orientasi kemaslahatan—bukan karena keturunan atau koneksi semata (Komariah et al., 2024; Ahyar, 2018; Theojaka, 2019).
________________________________________
Daftar Pustaka
Affan, M. (2021). Globalisasi dan Masa Depan Studi Agama (Islam): Antara Tantangan dan Peluang. Sukma Jurnal Pendidikan, 5(2), 151–180. https://doi.org/10.32533/05202.2021
Ahyar, M. (2018). Almawardi dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik dan Politik Modern. Al-a'Raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 15(1), 1. https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123
Alhaddad, M. R. (2019). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dan Politik. Raudhah Proud to Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah, 4(2), 55–68. https://doi.org/10.48094/raudhah.v4i2.48
Ashsubli, M. (2017). Perspektif Hukum Islam terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 15(1), 11. https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.484
Asy-Syakir, I., Qolbah, I. N., & Solehudin. (2023). Meritokrasi dalam Bingkai Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Konseptual Al-Qur'an). Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan dan Agama, 2(1), 78–91. https://doi.org/10.59024/jipa.v2i1.528
Fathullah. (2019). Wilayah Al-Faqīh dalam Politik Shī'ah. Asy-Syari'ah Jurnal Hukum Islam, 5(1), 21–34. https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.111
HK, M. R. (2021). Teologi Politik Islam: Membaca Konstruksi Teologi Politik Hassan Hanafi dan Abed Al-Jabiri. Al-Adyan Jurnal Studi Lintas Agama, 16(1), 143–169. https://doi.org/10.24042/ajsla.v16i1.8647
Komariah, K., Masyitoh, M., Wahid, M. H. N., & Bahri, S. (2024). Hubungan Antara Politik dan Kepemimpinan Islam: Tantangan dan Peluang. Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal, 6(12). https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.4021
Meritokrasi, Populisme Kanan, dan Revitalisasi Diskursus Publik: Perspektif Filosofis Michael Sandel. (2024). Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology, 2(1), 233–256. https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8484
Muthhar, Moh. A. (2016). Kontekstualisasi Filsafat Politik al-Fārābī dalam Pemikiran Politik Modern. Maraji Jurnal Ilmu Keislaman, 3(1), 28–54. https://doi.org/10.36835/maraji.v3i1.61
Solikhudin, M. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(1), 163–187. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187
Theojaka, T. (2019). Interelasi Alquran dan Konsep Sosial: Konseptual Good and Clean Government Said Hawwa dalam Al-Asas fi at-Tafsir. Jurnal At-Tibyan Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, 4(2), 190–208. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v4i2.1122
Untitled. (2018). Clinical Social Work and Health Intervention, 9(3). https://doi.org/10.22359/cswhi_9_3
Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi Agama dan Negara untuk Pembangunan Indonesia dalam Konteks Good Governance. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar