02159 - Liberalisme Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Konsepsi Kebebasan, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Dan Pembatasan Kekuasaan Negara

AFANIN MEDIA UTAMA



Liberalism In The Perspective Of Islamic Political Science: Conceptions Of Freedom, Human Rights, Democracy, And Limitation Of State Power
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji liberalisme sebagai ideologi politik dalam perspektif ilmu politik Islam, dengan fokus pada empat simpul utama: kebebasan individu, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan negara. Melalui pendekatan kajian literatur, artikel ini menelusuri titik temu dan titik tegang antara prinsip-prinsip liberalisme dan pemikiran politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu politik Islam tidak menolak secara keseluruhan substansi liberalisme, melainkan menerimanya secara bersyarat: kebebasan dipahami sebagai "bebas tetapi terikat" dalam kerangka etika dan syariah; hak asasi manusia dikaitkan dengan maqāṣid al-syarī'ah; demokrasi diterima secara substantif melalui prinsip keadilan, musyawarah, dan persamaan; serta pembatasan kekuasaan negara diterima dalam bingkai teistik. Resistensi terhadap liberalisme muncul terutama ketika kebebasan dipahami secara absolut, agama diprivatisasi, atau otoritas normatif syariah dinegasikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa diskursus Islam dan liberalisme bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi penolakan atau penerimaan penuh.
Kata kunci: liberalisme, ilmu politik Islam, kebebasan, hak asasi manusia, demokrasi, maqāṣid al-syarī'ah
________________________________________
Abstract
This article examines liberalism as a political ideology from the perspective of Islamic political science, focusing on four main nodes: individual freedom, human rights, democracy, and the limitation of state power. Through a literature review approach, this article traces the points of convergence and tension between the principles of liberalism and Islamic political thought. The findings show that Islamic political science does not reject the substance of liberalism in its entirety, but accepts it conditionally: freedom is understood as "free yet bound" within the framework of Islamic ethics and sharia; human rights are linked to maqāṣid al-sharī'ah; democracy is accepted substantively through the principles of justice, consultation (shura), and equality; and the limitation of state power is accepted within a theistic framework. Resistance to liberalism emerges primarily when freedom is understood in absolute terms, when religion is privatized, or when the normative authority of sharia is negated. These findings reveal that the discourse on Islam and liberalism is complex, contextual, and cannot be reduced to a simple dichotomy of total rejection or full acceptance.
Keywords: liberalism, Islamic political science, freedom, human rights, democracy, maqāṣid al-sharī'ah
________________________________________
PENDAHULUAN
Dalam literatur yang membahas liberalisasi pemikiran Islam, liberalisme kerap diposisikan sebagai ideologi politik yang menjadikan individu sebagai pusat (central axis) penilaian dan pengambilan keputusan, dengan penekanan pada kebebasan (liberty/freedom) dan persamaan (equality) sebagai etika sosial-politik (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024; Rizqullah, 2021; Salleh et al., 2021). Dalam pengertian politik, liberalisme juga dikaitkan dengan penolakan terhadap absolutisme/otoritarianisme serta dorongan untuk membatasi kekuasaan melalui pengakuan hak-hak individu dan mekanisme hukum (rule of law) (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024; Rizqullah, 2021; Salleh et al., 2021).
Pada saat yang sama, sejumlah kajian yang secara spesifik mengkaji "Islam liberal" (misalnya melalui Jaringan Islam Liberal/JIL dan jejaring intelektual sejenis) menunjukkan bahwa istilah "liberal" digunakan untuk menamai kecenderungan pemikiran Islam tertentu—yakni yang menonjolkan kebebasan berpikir/ijtihad, demokrasi, HAM, pluralisme, serta kritik atas teokrasi atau ide negara Islam (Erowati, 2018; Kamil et al., 2022; Madung, 2024; Utomo, 2022). Karena itu, "liberalisme" (sebagai ideologi politik) dan "Islam liberal" (sebagai corak penafsiran/gerakan intelektual) sering bertaut, tetapi tidak selalu identik; pembedaan ini juga ditandai oleh kritik bahwa istilah "liberal" tidak berakar dalam tradisi intelektual Islam klasik dan genealogi gagasannya banyak ditautkan dengan perkembangan modernitas Barat (Salleh et al., 2021).
Dari sudut ilmu politik Islam—dibaca: diskursus pemikiran politik Islam mengenai negara, kedaulatan, hukum, kebebasan, dan legitimasi—liberalisme menjadi relevan terutama pada empat simpul: (i) konsepsi kebebasan individu; (ii) konsepsi hak asasi manusia; (iii) demokrasi dan kedaulatan rakyat; dan (iv) pembatasan kekuasaan negara—sering kali melalui perdebatan tentang relasi syariah, otoritas agama, dan institusi politik (Abdillah, 2014; Damanik et al., 2023; Mulyadi, 2023; Taufik, 2015). Kerangka ini tampak misalnya dalam pembahasan tentang perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi Islam (yang menempatkan syariah sebagai sumber tertinggi tertentu), serta perdebatan tentang sejauh mana kebebasan—termasuk kebebasan beragama—dapat dipahami secara "bebas tetapi terikat" dalam etika Islam (Abdillah, 2014; Jamal & Kusuma, 2023; Mulyadi, 2023).
________________________________________
PEMBAHASAN
1. Definisi Liberalisme dalam Ranah Politik dan Kesesuaiannya dengan Rumusan Kajian
1.1 Liberalisme sebagai Ideologi Kebebasan Individu dan Hak-Hak Dasar
Beberapa rujukan yang mengulas liberalisme secara konseptual mendefinisikannya sebagai paham yang "berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu" dan mendorong kemajuan sosial, dengan manusia dipandang bebas dan bertanggung jawab (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024). Dalam formulasi lain yang membahas liberalisme sebagai ideologi politik, liberal berarti menempatkan individu sebagai pusat, dengan kesamaan hak dalam pemerintahan, termasuk hak berekspresi dan bertindak, serta kecenderungan "bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi" dalam penilaian dan keputusan (Salleh et al., 2021). Selaras dengan itu, liberalisme juga dipahami sebagai aliran yang menjunjung tinggi kebebasan/kemerdekaan individual dan memberi perlindungan dari penindasan, sebagai lawan absolutisme/despotisme/otoritarianisme (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024).
Dengan demikian, rumusan populer—"ideologi yang mengutamakan kebebasan individu, hak asasi, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan negara"—memiliki landasan yang sejalan dengan literatur yang menekankan: (i) kebebasan individu; (ii) hak-hak asasi/individual rights; dan (iii) pembatasan kekuasaan (restrained power) (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024; Rizqullah, 2021; Salleh et al., 2021). Bahkan, salah satu pemetaan konseptual menyebut "teori tentang kuasa politik terhad yang ditujukan untuk memelihara hak-hak individu (restrained power, individual rights)" sebagai lapisan umum liberalisme (Rizqullah, 2021).
1.2 Liberalisme dan Demokrasi Liberal: Otonomi Individu dan Pembatasan Peran Negara
Kajian yang membandingkan syura dan demokrasi menyebut bahwa demokrasi liberal menjunjung tinggi otonomi individu, dan—dalam perspektif liberal—kebebasan rakyat tidak dibatasi otoritas pemerintah; konsekuensinya, negara tidak seharusnya terlibat dalam kehidupan warga kecuali jika benar-benar diperlukan (Salleh et al., 2018). Literatur lain yang mengulas Islam dan liberalisme juga menandai demokrasi liberal sebagai model yang "hak individu diutamakan" (Rizqullah, 2021).
Dalam titik inilah, liberalisme politik—termasuk demokrasi liberal—menjadi tema yang diperdebatkan dalam ilmu politik Islam: bukan semata karena Islam menolak kebebasan atau hak, melainkan karena perdebatan muncul pada batas-batas kebebasan, sumber normatif tertinggi (syariah vs. kehendak mayoritas), dan posisi agama dalam ruang publik (Abdillah, 2014; Jamal & Kusuma, 2023; Mulyadi, 2023).
________________________________________
2. Kebebasan (al-Ḥurriyyah) dalam Politik Islam: "Bebas tetapi Terikat" vs. Kebebasan Liberal
2.1 Konsep Kebebasan dalam Islam: Meluas ke Ranah Sosial-Politik, namun Bersifat Terbatas dan Terarah
Kajian tentang kebebasan dalam Islam menjelaskan bahwa konsep kebebasan (al-ḥurriyyah/liberty) dalam diskursus Islam awalnya berkaitan dengan ikhtiyar dan takdir (kebebasan bertindak dalam teologi), tetapi kemudian—terutama setelah kontak dengan dunia Barat—cakupannya berkembang menjadi kebebasan berekspresi/berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berpolitik (termasuk hak memilih pemimpin serta mengawasi dan mengontrol pemerintah), dan kebebasan ekonomi (Mulyadi, 2023). Namun, rujukan yang sama menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam lebih terbatas dan terarah: "bebas tapi terikat," berbeda dari demokrasi liberal yang menekankan kemampuan berbuat tanpa batas (Mulyadi, 2023).
Kerangka "bebas tetapi terikat" ini kembali muncul ketika kompatibilitas Islam dan demokrasi dibahas: kebebasan-kebebasan (beragama, berpendapat, kepemilikan, personal freedom) dapat diterima "selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai etik" al-Qur'an dan Sunnah (Jalil, 2020). Kesimpulan serupa juga tampak dalam analisis kompatibilitas Islam–demokrasi yang menekankan kebebasan yang "bertanggung jawab" dan memperhatikan maslahat umat (Azmy, 2017).
2.2 Perbedaan Prinsipil dengan Demokrasi Liberal: Kebebasan Tidak Absolut dan Dibatasi oleh Hak Orang Lain serta Sumber Normatif Tertinggi
Dalam pembacaan tafsir Ṭāhir Ibn 'Āsyūr tentang ayat-ayat demokrasi, ditemukan perbedaan antara demokrasi liberal dan demokrasi Islam: kebebasan dalam Islam dibatasi selama tindakan tidak membahayakan orang lain; selain itu ada "sumber tertinggi" yang tidak dapat diubah oleh kehendak rakyat, yaitu hukum syariah (contoh yang disebut: qiṣāṣ) (Abdillah, 2014). Dengan demikian, ilmu politik Islam—dalam tradisi pemikiran seperti Ibn 'Āsyūr—memandang kebebasan bukan sebagai kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang bergerak dalam batas moral dan hukum tertentu (Abdillah, 2014; Mulyadi, 2023).
Secara sintesis, dari perspektif politik Islam, unsur kebebasan individu yang menjadi inti liberalisme tidak otomatis ditolak, tetapi ditafsirkan melalui kerangka keterikatan etis dan normatif—baik keterikatan pada hak orang lain maupun pada prinsip-prinsip syariah/etika Islam—yang membedakannya dari pemaknaan kebebasan liberal yang cenderung menekankan otonomi individu sebagai pusat (Abdillah, 2014; Jamal & Kusuma, 2023; Mulyadi, 2023).
________________________________________
3. Hak Asasi Manusia: Titik Temu dan Titik Tegang antara Liberal-Legal Rights dan Maqāṣid al-Syarī'ah
3.1 Islam dan HAM: Penerimaan Luas atas "Istilah" HAM, tetapi Konsepnya Tidak Selalu Sama dengan Liberal
Kajian tentang Islam dan HAM di Indonesia menolak anggapan bahwa Islam dan HAM niscaya bertentangan; disebut bahwa sejak awal Islam mengakui perlindungan HAM, yang kemudian dirumuskan ulama dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah (Taufik, 2015). Namun, rujukan yang sama menekankan nuansa penting: meskipun "hampir semua" ulama/intelektual/aktivis Muslim menyetujui istilah HAM, konsep yang mereka kemukakan "tidak sepenuhnya sama dengan konsep liberal" (Taufik, 2015). Formulasi serupa ditegaskan dalam diskursus Islam dan HAM lain yang menyatakan bahwa penerimaan terhadap HAM tidak identik dengan penerimaan penuh terhadap konsepsi liberal, dan maqāṣid al-syarī'ah diposisikan sebagai kerangka kunci—yakni memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta (Muhtarom, 2017; Yaakob & Moris, 2014).
Dalam kerangka ini, literatur tentang respons Muslim terhadap HAM internasional juga menyebut adanya tiga arus: konservatif (menolak HAM karena dianggap Barat dan bertentangan syariah), liberal (menerima dan menyatakan kompatibel), dan progresif (menerima kompatibilitas tetapi mengkritik praktiknya) (Budiarti, 2023). Pembagian ini penting dalam ilmu politik Islam karena menunjukkan bahwa perdebatan bukan hanya "Islam vs. HAM," melainkan juga kontestasi internal umat Islam tentang dasar normatif dan strategi politik penegakan hak (Budiarti, 2023; Taufik, 2015).
3.2 Maqāṣid/al-Ḍarūriyyāt al-Khams sebagai Basis "Hak" dalam Politik Islam
Dalam tradisi hukum/pemikiran Islam klasik dikenal perlindungan lima hak dasar (al-ḍarūriyyāt al-khamsah) seperti hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak atas harta, dan seterusnya; literatur kontemporer menegaskan bahwa hak-hak dasar ini perlu dijaga, dihormati, dan diperjuangkan melalui sistem politik dan hukum (Nurrochman, 2017). Sejalan dengan itu, literatur lain memetakan maqāṣid sebagai dasar HAM dalam Islam—memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta—dan menilai bahwa "hak" semestinya berada dalam tata nilai yang tidak meminggirkan prinsip agama (Yaakob & Moris, 2014).
Karena itu, dari sudut ilmu politik Islam, klaim liberalisme tentang prioritas hak individu dapat dipertemukan secara terbatas dengan tujuan syariah (maqāṣid), tetapi pertemuan ini biasanya terjadi pada level substansi etis—perlindungan martabat manusia, keadilan, kemaslahatan—bukan pada level fondasi epistemik, misalnya sekularisasi norma, privatisasi agama, atau otonomi individu yang memutus diri dari normativitas syariah (Abdillah, 2014; Taufik, 2015; Yaakob & Moris, 2014).
3.3 Titik Tegang Utama: Kebebasan Beragama, Pindah Agama, dan Perbedaan dengan Norma HAM Internasional
Sejumlah literatur menandai bahwa sengketa besar antara norma HAM internasional (misalnya Pasal 18 UDHR) dan sebagian konstruksi hukum Islam tradisional berkisar pada kebebasan beragama, terutama hak untuk berpindah agama (Rahma & Shapiee, 2018; "Untitled," 2019). Kajian tentang "dilema syariah" dalam deklarasi HAM Islam menegaskan bahwa Pasal 18 UDHR yang memuat hak berpindah agama merupakan ketentuan yang paling memicu perselisihan; sementara itu, deklarasi HAM Islam berbasis syariah dipandang masih menyisakan aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip HAM, termasuk terkait kebebasan beragama dan perlakuan terhadap non-Muslim serta perempuan (Rahma & Shapiee, 2018). Dalam ulasan lain, perdebatan kebebasan beragama juga dihubungkan dengan lahirnya Cairo Declaration of Human Rights in Islam (1990) sebagai "versi Islam" atas HAM ("Untitled," 2019).
Dalam konteks hukum pidana Islam, pembahasan riddah (murtad) juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan: ada posisi yang menyatakan hukuman mati sebagai hadd bagi riddah, namun juga dicatat adanya pendapat bahwa tidak semua orang yang keluar dari Islam dihukum mati, melainkan yang menimbulkan pemberontakan/kekacauan (Saidin & Azrun, 2022). Bagi ilmu politik Islam, variasi pandangan ini berdampak langsung pada perdebatan hubungan negara–agama, batas kebebasan individu, serta legitimasi koersif negara dalam ranah keyakinan (Rahma & Shapiee, 2018; Saidin & Azrun, 2022; "Untitled," 2019).
________________________________________
4. Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Syura: Apakah Demokrasi Liberal Satu-Satunya Bentuk Demokrasi?
4.1 Kompatibilitas Substantif: Keadilan, Persamaan, Musyawarah, dan Kebebasan
Literatur tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi menegaskan bahwa secara doktrinal Islam (agama/risalah) dan demokrasi (gagasan/sistem) berbeda, tetapi secara substantif terdapat prinsip-prinsip demokrasi yang kompatibel dengan ajaran Islam: keadilan, persamaan, dan kebebasan berpendapat/beragama/berkeyakinan (Jalil, 2020). Kajian lain yang membahas syura dan demokrasi menegaskan bahwa Islam memiliki nilai etis—al-'adālah/keadilan, al-musāwah/persamaan, asy-syūrā/musyawarah—sebagai fondasi moral untuk membangun sistem demokratis (Sari & Saputra, 2024). Prinsip-prinsip demokrasi Islam juga dirinci mencakup musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, dan seterusnya (Usri, 2019).
Dengan demikian, ilmu politik Islam kerap bergerak pada tesis bahwa demokrasi dapat diterima jika dipahami sebagai mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai etis yang sejalan dengan Islam—keadilan/musyawarah/persamaan—bukan sebagai adopsi total atas seluruh fondasi liberal, misalnya sekularisasi radikal atau kebebasan absolut (Abdillah, 2014; Jalil, 2020; Sari & Saputra, 2024).
4.2 Perbedaan Kunci dengan Demokrasi Liberal: Syariah sebagai Batas Kehendak Mayoritas
Dalam pembacaan Ibn 'Āsyūr, demokrasi Islam berbeda dari demokrasi liberal: kebebasan tidak absolut; dan ada sumber tertinggi (syariah) yang tidak dapat diubah oleh kehendak rakyat (Abdillah, 2014). Perbedaan ini bersinggungan langsung dengan kritik Maududi terhadap demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan manusia, yang dalam studi relasi Islamisme–demokrasi dikaitkan dengan gagasan "theo-democracy" sebagai upaya menutupi kelemahan "popular democracy" (Adnan, 2021). Walaupun rujukan tersebut berada dalam kajian empirik tentang dinamika aktivis Islam, poin konseptualnya relevan bagi ilmu politik Islam: perdebatan demokrasi sering berpusat pada siapa pemilik kedaulatan tertinggi (rakyat vs. Tuhan/syariah), dan bagaimana batas hukum atas produk politik mayoritas dipahami (Abdillah, 2014; Adnan, 2021).
________________________________________
5. Pembatasan Kekuasaan Negara dalam Perspektif Politik Islam: Titik Temu dengan Liberalisme
5.1 Liberalisme: Restrained Power untuk Melindungi Hak Individu
Sebagaimana dicatat dalam pemetaan liberalisme, salah satu lapisan umum liberalisme adalah pembatasan kuasa politik demi memelihara hak individu (restrained power, individual rights) (Rizqullah, 2021). Pada level teori politik, pembatasan kekuasaan negara diartikulasikan sebagai prasyarat agar kebebasan individu dan hak-hak sipil dapat terlindungi secara efektif (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024; Rizqullah, 2021).
5.2 Politik Islam: Pembatasan Kekuasaan melalui Hukum, Musyawarah, dan Akuntabilitas dalam Horizon Etika Ketuhanan
Dalam wacana kebebasan Islam, kebebasan politik dirinci mencakup hak memilih pemimpin serta hak mengawasi dan mengontrol pemerintah (Mulyadi, 2023). Dalam pemikiran Mohammad Natsir, kedaulatan politik disalurkan kepada rakyat melalui syura secara demokrasi; rakyat diberi kebebasan menentukan sistem/teknik administrasi atau pemilihan pemimpin, tetapi demokrasi dipahami sebagai "theistic democracy" yang berpedomankan al-Qur'an dan al-Sunnah dan berada "di bawah kawalan hukum," serta menolak kezaliman dan kediktatoran (Omar & Zakaria, 2015). Dengan kata lain, terdapat irisan substantif dengan gagasan pembatasan kekuasaan (anti-diktator, rule of law), tetapi tetap dibingkai oleh fondasi teistik dan orientasi kesejahteraan dunia-akhirat (Mulyadi, 2023; Omar & Zakaria, 2015).
Dalam kerangka "demokrasi agama" Abdolkarim Soroush, pembatasan dan pengendalian kekuasaan dikaitkan dengan keadilan, hak asasi manusia, dan kriteria pembatasan siapa yang berhak berkuasa (Mulyadi, 2023). Kajian filsafat politik Soroush juga menekankan bahwa pemahaman agama perlu beradaptasi dengan kenyataan bahwa demokrasi telah membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan memperoleh HAM; dalam arti ini, demokrasi menjadi objek pemikiran Islam dan agama perlu menerima pencapaian tersebut untuk memahami dan menerima demokrasi (Bunardi, 2021).
Secara sintesis, ilmu politik Islam dapat bertemu dengan liberalisme pada agenda anti-otoritarianisme dan akuntabilitas kekuasaan, tetapi berbeda pada sumber legitimasi dan batas normatif—di mana politik Islam (dalam varian teistik/demokrasi agama) mengikat pembatasan kekuasaan pada prinsip ketuhanan, syariah, atau maqāṣid, bukan semata kontrak sosial liberal-sekuler (Abdillah, 2014; Bunardi, 2021; Omar & Zakaria, 2015).
________________________________________
6. "Islam Liberal" dalam Lanskap Politik Islam Kontemporer: Ciri, Agenda, dan Implikasi
6.1 Ciri-Ciri Islam Liberal: Anti-Teokrasi/Negara Islam, Pro-Demokrasi, HAM, dan Kebebasan Berpikir
Beberapa literatur memaparkan tipologi "Islam liberal" dengan tolok ukur yang eksplisit: melawan teokrasi (ide negara Islam), mendukung demokrasi, membela hak-hak perempuan, membela hak non-Muslim, membela kebebasan berpikir, serta membela gagasan kemajuan (Erowati, 2018). Studi lain tentang pemikiran Islam liberal di Indonesia menyebut garis besar serupa: penolakan ide negara Islam (disebut sekular), penekanan pluralisme, demokrasi, dan kesetaraan gender, serta pengaruhnya yang memicu resistensi dari fundamentalisme yang menghendaki negara Islam (Madung, 2024). Kajian tentang kontribusi Jaringan Islam Liberal (JIL) juga menegaskan JIL sebagai gerakan sosial-intelektual yang membawa diskursus emansipasi dan kebebasan berpikir dengan konsep pluralisme, demokrasi, dan sekularisme, melalui reinterpretasi studi al-Qur'an, kalam, fikih, tasawuf, dan filsafat (Utomo, 2022).
Dalam kajian konteks Indonesia, kemunculan jaringan Islam liberal dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial modern; jaringan ini menekankan pluralisme, toleransi, HAM, dan penafsiran ulang ajaran Islam sesuai perkembangan zaman, serta dalam bidang politik mendukung demokrasi, supremasi hukum, dan hak-hak minoritas (Fahmy, 2009). Secara sosiologis, JIL juga dipaparkan membawa jargon pluralisme, toleransi, inklusivisme, freedom of thought, dan human rights, serta memanfaatkan metodologi seperti kebebasan ijtihad, hermeneutika, dan reaktualisasi doktrin (Kamil et al., 2022).
6.2 Relasi Islam Liberal dengan Liberalisme Barat: Adaptasi, Kritik, dan Problem Genealogi
Di sisi genealogi, liberalisasi pemikiran Islam kerap dilacak pada pengaruh modernisme/postmodernisme Barat, dengan doktrin seperti relativisme, pluralisme, kesetaraan, feminisme, dan demokratisasi, yang dalam bentuk tertentu dipandang sejalan dengan agenda sekularisasi (Salleh et al., 2021). Literatur lain yang membahas historiografi liberalisme menekankan bahwa liberalisme Barat menjadikan manusia sebagai pusat keputusan dan menolak campur tangan/peraturan agama dalam evaluasi tindakan; perkembangan ini kemudian disebut diadaptasi oleh sebagian kecil Muslim (misalnya di Malaysia) melalui pandangan yang menolak dominasi syariat dalam beberapa ranah (Mun'im, 2022). Dengan demikian, ilmu politik Islam yang membahas Islam liberal sering bergerak dalam dua level: (i) adopsi nilai-nilai kebebasan/hak/demokrasi; dan (ii) perdebatan tentang batas adaptasi, terutama ketika adaptasi berujung pada privatisasi agama atau penolakan otoritas normatif syariah (Abdillah, 2014; Mun'im, 2022; Salleh et al., 2021).
________________________________________
7. Kritik atas Liberalisme/Islam Liberal dari Perspektif Otoritas Keagamaan dan Kelompok Konservatif: Kasus Indonesia–Malaysia
7.1 Liberalisme sebagai Ancaman terhadap Akidah dan Otoritas Syariah (Malaysia)
Studi tentang modus operandi gerakan liberalisme di Malaysia mendefinisikan liberalisasi sebagai proses terstruktur mempromosikan free-thinking di kalangan masyarakat—khususnya Muslim—dengan tujuan membebaskan pikiran Muslim dari turath yang dianggap tidak munasabah dan menghambat kemajuan; tujuan ini dinilai bertentangan dengan prinsip Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah yang menuntut berpegang pada al-Qur'an, hadis, dan pandangan mujtahid (Thaha, 1970). Penelitian tersebut juga melaporkan temuan kerangka penyebaran yang "tersusun" melalui sembilan kerangka modus operandi (misalnya persepsi, propaganda, indoktrinasi, dan lain-lain) dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat Muslim (Thaha, 1970). Kajian lain yang meninjau falsafah liberalisme di Malaysia juga menekankan bahwa liberalisme berkembang sejak kolonialisme dan dalam masa modern advokasinya meningkat melalui gerakan Islam liberal dan atas nama HAM; perkembangan ini dipandang dapat mengancam akidah (Daulay, 2022).
Dalam analisis otoritas agama di Malaysia, dicatat pula bahwa terdapat kelompok yang memperjuangkan hak asasi dan kebebasan manusia dengan pandangan bahwa urusan beragama adalah urusan individu tanpa seliaan/keterikatan dengan otoritas agama; mereka mengkritik pelaksanaan sebagian hukum syariah yang dipandang bertentangan dengan prinsip HAM dan kebebasan individu, serta mendorong peninjauan ulang metode penafsiran al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pembentukan hukum syariah (Arizal, 2022). Bagi ilmu politik Islam, polemik ini menunjukkan bagaimana liberalisme masuk sebagai kritik terhadap governance syariah dan otoritas institusi agama, bukan hanya sebagai teori hak individu abstrak (Arizal, 2022; Thaha, 1970).
7.2 Resistensi Institusional (Indonesia): Fatwa dan Pembatasan atas Pluralisme/Sekularisme/Liberalisme Agama
Dalam konteks Indonesia, kajian tentang pandangan MUI terhadap pluralisme agama mencatat bahwa puncak konflik wacana pluralisme adalah keluarnya fatwa MUI tentang haramnya pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama; MUI memandangnya membelokkan ajaran Islam dan menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat (Hudin, 2019). Dalam studi lain yang mengkaji argumentasi fatwa MUI tentang pluralisme agama dalam perspektif instrumen HAM, disebut bahwa fatwa tersebut didasarkan pada penafsiran klasik al-Qur'an dan hadis, dan juga dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban umum (public order) yang diposisikan sebagai salah satu dasar pembatasan hak (derogable rights) (Mun'im, 2022).
Secara analitis, resistensi semacam ini memperlihatkan bahwa dalam ilmu politik Islam kontemporer—khususnya pada level institusional—liberalisme dan turunan wacananya (pluralisme/sekularisme/liberalisme agama) tidak semata diperdebatkan sebagai ide, tetapi juga sebagai isu otoritas, ketertiban publik, dan legitimasi regulasi negara/ulama (Hudin, 2019; Mun'im, 2022).
________________________________________
KESIMPULAN
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, liberalisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut.
Pertama, sebagai ideologi politik, liberalisme dipahami menekankan kebebasan individu, hak-hak dasar/individual rights, dan pembatasan kekuasaan politik (restrained power) demi melindungi individu (Al-MasduQi & Ghaffari, 2024; Rizqullah, 2021; Salleh et al., 2021). Dalam kerangka demokrasi liberal, penekanan pada otonomi individu dapat berimplikasi pada pembatasan keterlibatan negara dalam kehidupan warga (Rizqullah, 2021; Salleh et al., 2018).
Kedua, dalam perspektif politik Islam, unsur kebebasan dan perlindungan hak tidak otomatis ditolak, tetapi kebebasan dipahami sebagai "bebas tetapi terikat," dibatasi oleh etika Islam, hak orang lain, dan—dalam sejumlah konstruksi—oleh syariah sebagai sumber normatif tertinggi yang tidak tunduk sepenuhnya pada kehendak mayoritas (Abdillah, 2014; Jamal & Kusuma, 2023; Mulyadi, 2023).
Ketiga, pada isu HAM, politik Islam banyak menautkan hak pada maqāṣid al-syarī'ah/al-ḍarūriyyāt al-khams; terdapat penerimaan luas terhadap istilah HAM, tetapi perbedaan dengan konsepsi liberal tetap diakui, terutama pada wilayah kebebasan beragama (termasuk pindah agama) dan relasi "hak–kewajiban" dalam tatanan normatif Islam (Rahma & Shapiee, 2018; Taufik, 2015; Yaakob & Moris, 2014).
Keempat, secara praksis-politik, "Islam liberal" sebagai gerakan/pola pikir muncul sebagai upaya mengadaptasi nilai-nilai modern seperti demokrasi, pluralisme, HAM, dan kebebasan berpikir/ijtihad; namun ia juga memicu resistensi dari otoritas keagamaan dan kelompok konservatif yang memandangnya mengganggu akidah, otoritas syariah, atau ketertiban publik (Erowati, 2018; Hudin, 2019; Thaha, 1970; Utomo, 2022).
Dengan demikian, jika liberalisme didefinisikan sebagai ideologi yang mengutamakan kebebasan individu, HAM, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan negara, maka ilmu politik Islam cenderung menilai: sebagian substansinya dapat dipertemukan dengan nilai-nilai Islam (keadilan, musyawarah, perlindungan martabat manusia), tetapi penerimaannya bersyarat—yakni ketika kebebasan tidak dipahami absolut, dan ketika demokrasi/hak dibaca dalam horizon etika serta maqāṣid/syariah, bukan sekadar otonomi individu yang memprivatisasi agama atau menegasikan otoritas normatif agama (Abdillah, 2014; Mulyadi, 2023; Taufik, 2015; Yaakob & Moris, 2014).
________________________________________
DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 38(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68
Adnan, M. (2021). Di bawah bayang-bayang syariat: Islam, Islamisme dan demokrasi di Kota Surakarta. Politika Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 46–67. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.46-67
Al-MasduQi, H. S. F., & Ghaffari, F. (2024). The liberal Islamic thought in Indonesia: Social context and implications. Mozaic Islamic Studies Journal, 2(2), 29–37. https://doi.org/10.35719/mozaic.v2i2.2101
Arizal, J. (2022). Pertarungan diskursif Islam politik dalam wacana penerapan syariat Islam pasca Orde Baru. JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(1), 84. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920
Azmy, A. S. (2017). The compatibility of Islam to democracy: An analysis of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) view on Islam and democracy. Dialog, 40(1), 85–94. https://doi.org/10.47655/dialog.v40i1.176
Budiarti, B. (2023). Konstitusionalitas beragama perspektif negara hukum Pancasila. https://doi.org/10.31219/osf.io/xh236
Bunardi, A. (2021). Pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush. Kanz Philosophia a Journal for Islamic Philosophy and Mysticism, 7(1), 87–110. https://doi.org/10.20871/kpjipm.v7i1.134
Damanik, M. Z., Nugroho, D., Nurmawan, R. H., & Mawadda, M. A. (2023). Gerakan dan gagasan Islam Nusantara di Indonesia. Jurnal At-Tabayyun: Hukum Umum dan Hukum Agama, Ekonomi, dan Pendidikan, 6(2), 137–147. https://doi.org/10.62214/jat.v6i2.170
Daulay, R. F. N. (2022). Mencegah politik identitas. Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR), 5, 1–10. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1797
Erowati, D. (2018). Islam liberal di Indonesia: Pemikiran dan pengaruhnya dalam pemikiran politik Islam di Indonesia. JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 18–32. https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2119
Fahmy, H. (2009). Genealogi liberalisasi pemikiran Islam. Ulumuna, 13(1), 109–140. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.374
Hudin, N. A. (2019). Dilema penggunaan "syariah" dalam deklarasi-deklarasi HAM Islam. Living Islam Journal of Islamic Discourses, 2(1), 107. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1879
Jalil, A. (2020). Kompatibilitas Islam dan demokrasi: Tantangan dan hambatan demokratisasi di dunia Islam. Andragogi Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 8(1), 430–445. https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i1.121
Jamal, J., & Kusuma, A. R. (2023). Hak asasi manusia dan tanggapan Islam terhadapnya. Journal of Islamic and Occidental Studies, 1(2), 173–189. https://doi.org/10.21111/jios.v1i2.30
Kamil, I. M. M., Hambali, K. M. K., & Ramli, W. A. W. (2022). Falsafah liberalisme di Malaysia: Satu sorotan awal. Online Journal of Research in Islamic Studies, 9(2), 61–72. https://doi.org/10.22452/iris.vol9no2.4
Madung, O. G. N. (2024). Pandangan Jürgen Habermas tentang iman dan akal budi dan implikasinya bagi diskursus seputar peran publik agama di Indonesia. Proceedings of the National Conference on Indonesian Philosophy and Theology, 2(1), 1–21. https://doi.org/10.24071/snf.v2i1.8487
Muhtarom, A. (2017). Diskursus Islam dan hak asasi manusia: Kajian universalitas dan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Fikri Jurnal Kajian Agama Sosial dan Budaya, 2(1), 113. https://doi.org/10.25217/jf.v2i1.83
Mulyadi, W. (2023). Agama dan demokrasi dalam pemikiran Abdul Karim Sorush: Relevansi dalam keberagaman dan problematika di abad 21. Kreatif Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 21(1), 1–13. https://doi.org/10.52266/kreatif.v21i1.2602
Mun'im, Z. (2022). Argumen fatwa MUI tentang pluralisme agama dalam perspektif hak asasi manusia. Asy-Syari'ah, 23(2), 205–228. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.13817
Nurrochman, N. (2017). Universalitas HAM dan sakralitas syariah: Respons Muslim konservatif, liberal dan progresif atas gagasan HAM internasional. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 13(2), 243. https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.669
Omar, M. N., & Zakaria, I. (2015). Pemikiran politik dan kenegaraan Mohammad Natsir. International Journal of Islamic Thought, 7(1), 1–10. https://doi.org/10.24035/ijit.07.2015.001
Rahma, N. F. A., & Shapiee, N. S. (2018). Autoriti agama di Malaysia: Kedudukan dan kritikan. International Journal of Islamic Thought, 14(1), 72–85. https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018.007
Rizqullah, M. N. (2021). Membaca aktivisme politik Islam dan demokrasi di Indonesia pasca 212. Jurnal Syntax Admiration, 2(4), 661–673. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i4.215
Saidin, M. I. S., & Azrun, N. (2022). Emmanuel Karagiannis (2018). The new political Islam: Human rights, democracy and justice. Philadelphia: University of Pennsylvania Press [Resensi buku]. Journal of Al-Tamaddun, 17(1), 201–203. https://doi.org/10.22452/jat.vol17no1.15
Salleh, N. M., Haridi, N. H. M., Ismail, A. M., & Noor, M. S. M. (2021). Modus operandi gerakan liberalisme di Malaysia. International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies, 2(1), 96–103. https://doi.org/10.47548/ijistra.2021.28
Salleh, N. M., Zakaria, P. Y. F., & Haridi, N. H. M. (2018). Historiografi liberalisme dalam kalangan masyarakat Barat. Al-Irsyad Journal of Islamic and Contemporary Issues, 3(1), 67–79. https://doi.org/10.53840/alirsyad.v3i1.12
Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep syura dan demokrasi dalam pandangan al-Qur'an. Lathaif Literasi Tafsir Hadis dan Filologi, 3(1), 38. https://doi.org/10.31958/lathaif.v3i1.12062
Taufik, M. (2015). Pandangan kritis Islam liberal atas isu-isu kontemporer. Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 14(1). https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i1.645
Thaha, I. (1970). Nurcholish Madjid: Memadukan kesalehan dan politik. Studia Islamika, 12(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v12i2.592
Untitled. (2019). International Journal of Political Theory, (1). https://doi.org/10.22609/1.3
Usri. (2019). Pendidikan Islam dan demokrasi. Al-Mutsla, 1(2), 1–23. https://doi.org/10.46870/almutsla.v1i2.72
Utomo, H. K. (2022). Genealogi pemikiran Islam liberal dan pemikiran Soekarno: Nasionalisme, demokrasi, dan pluralisme. Jurnal Communitarian, 4(1). https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.232
Yaakob, Z., & Moris, Z. (2014). Peranan persekitaran terhadap tuntutan hak asasi manusia: Cabaran bagi umat Islam. International Journal of Islamic Thought, 5(1), 82–91. https://doi.org/10.24035/ijit.05.2014.010
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar