02155 - Krisis Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Definisi, Mekanisme, Akar, dan Respons

Abstract

This article analyzes the concept of political crisis from the perspective of Islamic political science. Using a discursive synthesis approach, this study combines crisis theory, political Islam studies, and fiqh siyasah to formulate a working definition of political crisis that is relevant to the Islamic political science framework. The results show that political crisis, in the perspective of Islamic political science, can be understood as a severe socio-political instability that: (1) shakes and tests the formal structures and policies of the state; (2) is produced and sharpened through discourse contestation; (3) often manifests as a legitimacy crisis and governance crisis; and (4) in the context of political Islam, triggers contestation over Islamic authority in politics—both as a modern project of giving Islam authoritative status in political life and as a claim that Islam encompasses the dimension of the state (dīn–dunyā–daulat). The direction of handling identified from the sources includes institutional reform that integrates Islamic principles and democracy, strengthening mainstream Islamic organizations to maintain stability, state policy legitimacy in urgent situations, and strengthening civil society and constitutional advocacy oriented toward civility and justice.

Keywords: political crisis, Islamic political science, political Islam, legitimacy crisis, discourse

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep krisis politik dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan pendekatan sintesis diskursif, kajian ini memadukan teori krisis, studi politik Islam, dan fiqh siyasah untuk merumuskan definisi kerja krisis politik yang relevan dengan kerangka ilmu politik Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis politik dalam perspektif ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai ketidakstabilan sosial-politik yang parah yang: (1) mengguncang dan menguji struktur formal serta kebijakan negara; (2) diproduksi dan diperuncing melalui kontestasi wacana; (3) sering termanifestasi sebagai krisis legitimasi dan krisis tata kelola; serta (4) dalam konteks politik Islam, memicu perebutan tentang otoritas Islam dalam politik—baik sebagai proyek modern memberi Islam status otoritatif dalam kehidupan politik maupun sebagai klaim Islam mencakup dimensi negara (dīn–dunyā–daulat). Arah penanganan yang teridentifikasi dari sumber-sumber mencakup reformasi institusional yang mengintegrasikan prinsip Islam dan demokrasi, penguatan organisasi Islam arus utama untuk menjaga stabilitas, legitimasi kebijakan negara dalam keadaan mendesak, serta penguatan masyarakat madani dan advokasi konstitusional yang berorientasi keadaban dan keadilan.

Kata Kunci: krisis politik, ilmu politik Islam, politik Islam, krisis legitimasi, wacana

________________________________________

1. Pendahuluan: Pengertian "Krisis Politik" sebagai Titik Tolak

Dalam studi krisis (crisis theory), krisis dipahami sebagai fenomena yang dapat bersumber dari alam maupun tindakan manusia. Khususnya, krisis "buatan manusia" dapat berupa tindakan publik yang bertujuan mengguncang konteks sosial dan politik suatu sistem. Dalam kerangka ini, krisis tidak semata diperlakukan sebagai "penyimpangan" yang sepenuhnya negatif, melainkan bagian dari dinamika sosial-politik karena krisis "menguji" kebijakan dan struktur formal yang sedang berlaku—sekaligus membuka peluang perubahan atau reformasi.

Sejalan dengan itu, kajian tentang diskursus krisis menekankan bahwa sesuatu menjadi "krisis" bukan hanya karena sifat objektif peristiwanya, tetapi karena ia ditafsirkan dan diproduksi melalui wacana (discourse) yang memberi makna dan urgensi tertentu. Pada tingkat konseptual yang lebih luas, krisis juga dipahami berkaitan dengan patologi, keretakan, dan disorganisasi sosial; serta dalam politik, krisis berhubungan dengan transformasi sosial dan perdebatan berkelanjutan mengenai tindakan politik yang dianggap tepat (Moaddel, 2002).

Berdasarkan titik tolak tersebut, definisi operasional yang digunakan dalam kajian ini—yakni "situasi ketidakstabilan parah yang mengancam kelangsungan sistem politik"—konsisten dengan gagasan krisis sebagai guncangan serius yang menguji struktur formal dan memaksa aktor-aktor politik memperebutkan penafsiran masalah, legitimasi, dan arah tindakan (Moaddel, 2002).

________________________________________

2. Ilmu Politik Islam: Ruang Lingkup yang Relevan

2.1. Politik Islam sebagai Ranah Modern dan Hubungannya dengan Krisis

Dalam ilmu politik kontemporer, political Islam dipahami luas sebagai ragam gerakan modern, tren ideologis, dan kebijakan negara yang berupaya memberi Islam status otoritatif dalam kehidupan politik (Sulistyanto & Mujab, 2022). Literatur juga menunjukkan adanya perdebatan apakah politik Islam sepenuhnya fenomena modern atau berutang pada komitmen religius yang lebih lama, termasuk perdebatan tentang sejauh mana bentuk dan ambisi politik Islam ditentukan oleh institusi negara modern yang birokratis dan berorientasi mengatur agama (Sulistyanto & Mujab, 2022).

Dalam salah satu pembacaan, Islamisme diposisikan sebagai respons kultural-politik terhadap "krisis" pembangunan pascakolonial yang gagal dalam masyarakat Islam dalam konteks globalisasi (Sulistyanto & Mujab, 2022). Dengan demikian, "krisis" bukan sekadar latar, melainkan bagian dari kondisi yang sering dipakai untuk menjelaskan kemunculan dan transformasi politik Islam modern (Sulistyanto & Mujab, 2022).

2.2. Fiqh Siyasah sebagai Horizon Normatif Pengelolaan Kehidupan Bernegara

Dalam pembahasan fiqh siyasah, ditegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memuat ayat yang secara eksplisit memerintahkan atau mewajibkan umat Islam mendirikan negara, dan istilah daulah tidak pernah disebutkan secara eksplisit; namun unsur-unsur dasar kehidupan berbangsa-bernegara dapat ditemukan di dalamnya. Pada saat yang sama, politik berdasarkan syariat dipahami mengandung kewajiban menaati syariat; sedangkan kebijakan yang berbasis adat dan ajaran non-Islam (siyasa wadriyyah) masih dimungkinkan selama tidak melanggar prinsip Islam. Tujuan pembentukan negara dalam pembentukan hukum adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di tingkat wacana sosial-politik, terdapat pula pandangan—yang dipetakan dalam kajian regulasi lokal—bahwa Islam dipandang mencakup tiga dimensi: dīn (agama), dunyā (pandangan hidup/worldview), dan daulat (negara/sistem politik), sehingga Islam diposisikan sebagai "solusi" bagi proses perubahan masyarakat yang sedang mengalami krisis (Taydaş et al., 2012).

Dalam sintesis ilmu politik Islam, dua lapisan ini—(i) horizon normatif pengelolaan kemaslahatan dan kepatuhan pada prinsip Islam, serta (ii) politik Islam modern sebagai arena mobilisasi dan kontestasi otoritas Islam dalam negara modern (Sulistyanto & Mujab, 2022; Taydaş et al., 2012)—menjadi relevan untuk menjelaskan apa itu "krisis politik" dan bagaimana ia dimaknai, diproduksi, dan direspons.

________________________________________

3. Krisis Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Definisi Analitis

3.1. Definisi Kerja (Working Definition)

Dengan menggabungkan: (a) krisis sebagai guncangan yang menguji kebijakan dan struktur formal serta dapat menjadi peluang reformasi; (b) krisis sebagai peristiwa yang diproduksi dan diberi makna melalui wacana; (c) krisis politik sebagai kondisi yang berkaitan dengan transformasi sosial dan perdebatan tindakan politik (Moaddel, 2002); serta (d) politik Islam sebagai proyek memberi Islam status otoritatif dalam politik (Sulistyanto & Mujab, 2022) dan/atau memandang Islam mencakup dimensi negara (Taydaş et al., 2012), maka krisis politik menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai:

Situasi disorganisasi dan ketidakstabilan sosial-politik yang serius—yang diproduksi dan ditafsirkan melalui kontestasi wacana—sehingga menguji legitimasi, kebijakan, dan struktur formal negara; sekaligus memicu perebutan tentang apakah dan bagaimana Islam (sebagai otoritas normatif maupun identitas politik) harus dihadirkan dalam solusi dan penataan ulang sistem politik.

Rumusan ini mengikuti karakter krisis sebagai ujian terhadap struktur formal dan kebijakan, diproduksi melalui wacana, terkait transformasi sosial-politik (Moaddel, 2002), dan terhubung dengan proyek politik memberi Islam otoritas dalam kehidupan politik (Sulistyanto & Mujab, 2022), termasuk klaim Islam sebagai dīn–dunyā–daulat yang sering menguat dalam situasi krisis (Taydaş et al., 2012).

3.2. Inti Krisis: Problem Legitimasi dan "Krisis Tata Kelola"

Sebagian literatur krisis dalam politik secara eksplisit menempatkan "krisis legitimasi" sebagai pusat instabilitas. Analisis tentang Iran, misalnya, mengajukan teori bahwa ketika rezim menghadapi krisis legitimasi domestik yang memburuk, rezim dapat memilih strategi "pengalihan" (diversion), termasuk "rally round the nuclear flag", untuk bertahan. Di sisi lain, kajian tentang partai religius dan demokrasi mencatat bahwa sebagian sarjana menganggap meningkatnya kekuatan elektoral partai religius dapat mengancam performa demokrasi dan menimbulkan instabilitas politik serta krisis legitimasi, meskipun kajian yang sama menekankan perkembangan Turki menunjukkan partai religius dapat beroperasi dalam hukum dan Islam tidak inheren bermusuhan dengan prinsip demokrasi (Ruhullah et al., 2024). Tambahan lagi, studi tentang sistem Iran kontemporer menyebut rendahnya partisipasi pemilu dipandang menandai memburuknya krisis legitimasi Republik Islam (Yarar, 2023).

Dalam perluasan yang lebih regional, konsep "krisis tata kelola" (governance crisis) juga digunakan untuk menjelaskan memburuknya ketidakpuasan publik yang melemahkan capaian politik dan memunculkan konflik antara pendukung sekularisme dan pendukung Islam politik (political Islam), sebagaimana dibahas pada konteks "Shiite Crescent" (Iran, Irak, Lebanon) (Abulof, 2013). Keseluruhan rujukan ini menegaskan bahwa dalam ilmu politik Islam, krisis politik sering dibaca sebagai krisis legitimasi dan/atau krisis tata kelola yang kemudian memicu perebutan bingkai (framing) tentang identitas dan otoritas Islam dalam negara (Abulof, 2013).

________________________________________

4. Mekanisme dan Indikator Krisis Politik

Berikut ini disajikan indikator yang dapat diturunkan secara ketat dari sumber-sumber yang relevan—yakni indikator yang muncul ketika krisis dipahami sebagai guncangan struktur formal, kontestasi diskursif, dan arena perebutan otoritas Islam dalam politik (Sulistyanto & Mujab, 2022; Taydaş et al., 2012).

4.1. Disorganisasi Sosial-Politik dan Perebutan Tindakan Politik yang "Tepat"

Krisis, pada dimensi sosial, berhubungan dengan patologi, keretakan, dan disorganisasi sosial; sementara dalam politik ia berkorelasi dengan transformasi masyarakat dan perdebatan tindakan politik yang pantas (Moaddel, 2002). Dalam kerangka krisis Rosenthal, krisis juga merupakan ujian terhadap kebijakan dan struktur formal; ia bisa memfasilitasi reformasi, sehingga krisis memicu perlombaan menata ulang kebijakan dan institusi. Kombinasi kedua poin ini menandai krisis politik sebagai periode ketika ketidakstabilan menjadi ekstrem dan otoritas kebijakan diperdebatkan (Moaddel, 2002).

4.2. Produksi "Ancaman Eksistensial" melalui Sekuritisasi Identitas (termasuk Sektarianisme)

Dalam konteks konflik Suriah, studi sekuritisasi menegaskan bahwa identitas sektarian (Sunni–Syiah) memperoleh dimensi keamanan karena aktor mulai membingkai pihak lain sebagai ancaman eksistensial. Proses ini dijelaskan melalui teori sekuritisasi yang menekankan speech acts dan narasi yang "menciptakan" ancaman sebagai fakta politik. Logika ini konsisten dengan pendekatan yang menegaskan krisis adalah konsep yang bergantung pada penafsiran wacana. Dalam konteks krisis politik yang bersentuhan dengan politik Islam, sekuritisasi sektarianisme menunjukkan bagaimana "Islam" tidak hanya hadir sebagai norma, tetapi juga sebagai identitas politik yang dapat diproduksi menjadi kategori ancaman dan keamanan dalam krisis.

4.3. Sekuritisasi dan Polarisasi melalui Isu Non-Agama dengan Rujukan Islam

Kajian tentang Turki menunjukkan partai-partai politik men-sekuritisasi krisis pengungsi Suriah melalui diskursus; AKP menggunakan diskursus historis-kultural dan Islam, sementara partai lain menggunakan diskursus ekonomi atau nasionalisme, dan proses ini berkontribusi pada meningkatnya xenofobia. Secara metodologis, temuan ini memperlihatkan krisis politik dapat dipertajam oleh kompetisi diskursif yang mengubah isu kebijakan menjadi isu keamanan dan eksistensial, sekaligus mengikatnya pada identitas, termasuk identitas Islam. Ini kompatibel dengan tesis krisis sebagai arena pertarungan makna dan urgensi serta krisis sebagai ujian kebijakan dan struktur formal.

4.4. "Krisis sebagai Narasi Moral" dan Instrumentalisasi Krisis untuk Konsolidasi Kekuasaan

Analisis tentang Turki menunjukkan wacana "krisis moral" dapat dipakai untuk mengubah protes publik menjadi "moral crisis" yang menyediakan landasan sosial bagi rezim otoriter; di sini simbol dan kebijakan konservatif, termasuk simbol keagamaan, dapat dipakai untuk mempertajam garis "kita vs mereka". Kajian lain tentang propaganda pemilu 2023 Turki menekankan konstruksi antagonisme dan "crisis-driven politics" yang memanfaatkan hubungan Islam–gender sebagai alat othering, scapegoating, dan penataan ulang agenda melalui imajinasi krisis, post-truth, serta legislasi darurat (Yarar, 2023). Kedua rujukan ini menunjukkan bahwa dalam konteks politik yang mengafirmasi Islam sebagai rujukan identitas, krisis dapat diproduksi sebagai narasi moral yang memobilisasi dukungan dan membenarkan pengecualian prosedural. Mekanisme ini juga sejalan dengan gagasan krisis sebagai produk penafsiran diskursif dan sebagai ujian struktur formal.

________________________________________

5. Akar Krisis Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam

5.1. Krisis Ekonomi-Politik dan Guncangan Struktur Dominasi sebagai Pemicu Perubahan

Kajian tentang politik dan budaya Islam menyatakan perubahan politik dapat terjadi ketika "web of patrimonial domination" terganggu oleh krisis—misalnya krisis rentierisme—yang dapat berkontribusi pada demokratisasi, kekerasan politik, atau revolusi. Ini memperkuat kerangka krisis sebagai guncangan yang menguji struktur formal dan dapat membuka perubahan rezim dan kebijakan. Di sisi lain, diskursus tentang agama dan demokrasi menunjukkan sebagian sarjana menautkan kebangkitan partai religius dengan potensi instabilitas dan krisis legitimasi, meskipun konteks Turki juga dipakai untuk menegaskan Islam tidak inheren anti-demokrasi dan partai religius dapat beroperasi dalam hukum (Ruhullah et al., 2024). Dengan demikian, akar krisis tidak dapat direduksi ke "faktor Islam" semata, melainkan pada dinamika legitimasi, struktur kekuasaan, dan konteks sosial-ekonomi-politik yang lebih luas (Ruhullah et al., 2024).

5.2. Krisis Sosio-Politik sebagai Ladang Kemunculan Fundamentalisme dan Ekstremisme

Sumber yang membahas spiral kekerasan menegaskan bahwa Khawārij muncul pada akhir masa Khalifah Ali akibat krisis sosio-politik pada saat itu, ketika terjadi konflik besar antara kelompok Ali dan Mu'awiyyah; sumber yang sama juga menyatakan penjelasan tersebut menunjukkan krisis sosio-politik melahirkan fundamentalisme keagamaan yang identik dengan pembacaan teks yang kaku dan tekstual. Pada level modern, Islamisme—dalam pengertian klaim bahwa masalah tidak dapat diselesaikan kecuali melalui formalisasi Islam—terjadi dalam situasi krisis sosio-politik terkait kolonialisme Barat. Argumen-argumen ini selaras dengan literatur politik Islam yang menempatkan Islamisme sebagai respons politik-kultural terhadap krisis pembangunan pascakolonial yang gagal (Sulistyanto & Mujab, 2022), sekaligus menegaskan keterkaitan antara krisis dan mobilisasi identitas serta otoritas Islam dalam politik (Sulistyanto & Mujab, 2022).

5.3. Krisis sebagai "Peluang" sekaligus "Senjata" Politik: Populisme, Hoaks, dan Kebijakan

Dalam konteks Indonesia, analisis populisme dan krisis menekankan bahwa aktor populis dapat mempolitisasi krisis—melalui politisasi ekonomi, polarisasi identitas, dan kepemimpinan personalistik—untuk melegitimasi kebijakan yang tidak demokratis. Studi framing hoaks COVID-19 juga menunjukkan hoaks dapat menjadi medium gerakan politik identitas Islam untuk memobilisasi opini dan dukungan; dari perspektif komunikasi krisis, fase pra-krisis mencakup identifikasi ancaman potensial (Sulistyanto & Mujab, 2022). Sementara itu, studi kebijakan pengungsi di Turki menyimpulkan bahwa justifikasi kebijakan sosial bagi pengungsi dipengaruhi kepentingan mempertahankan kekuasaan (instrumental interest) dan diskursus pemerintah dapat bergeser dari "persaudaraan religius" ke oportunisme ekonomi. Rangkaian temuan ini memperlihatkan—dalam bahasa teori krisis—bahwa krisis dapat menjadi momen ketika aktor politik berupaya mengguncang, menata ulang, atau mempertahankan tatanan dengan instrumentalisasi narasi identitas dan kebijakan.

________________________________________

6. Respons dan "Jalan Keluar" Krisis Politik menurut Horizon Ilmu Politik Islam

6.1. Reformasi Institusional yang Mengintegrasikan Prinsip Islam dan Demokrasi

Kajian tentang Bangladesh menawarkan resep mengatasi krisis politik melalui integrasi pengetahuan dan demokrasi, dan mengusulkan suatu struktur pemerintahan "Integrated Knowledge of Federal Democracy System" untuk membangun tata kelola yang adil dan efektif (Imam et al., 2023). Sumber yang sama menegaskan bahwa diskusi politik Muslim modern memunculkan gagasan "demokrasi Islam" karena banyak Muslim meyakini perlunya negara Islam; karenanya prinsip historis dan model historis dipandang penting bagi pengembangan teori politik Islam (Imam et al., 2023). Ini konsisten dengan pandangan krisis sebagai ujian kebijakan dan struktur formal yang dapat memfasilitasi reformasi, serta sejalan dengan catatan bahwa hubungan Islam–demokrasi tidak tunggal: ada klaim ketidakcocokan, tetapi juga bukti partai religius dapat bekerja dalam kerangka hukum (Imam et al., 2023; Ruhullah et al., 2024).

6.2. Peran Organisasi Islam Arus Utama sebagai Penopang Stabilitas dan Peredam Doktrin Militan

Dalam konteks Indonesia pascaorde Baru, studi tentang relasi negara–Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan organisasi keagamaan dapat membantu pemerintah meredam doktrin militan dan menjaga stabilitas; NU digambarkan membantu "defuse militant doctrines" dan memperkuat integritas bangsa melalui pengikatan agama dan nasionalisme. Sumber yang sama juga menyatakan kompromi dalam "mem-politik-kan agama" dapat memperkuat identitas nasional dan menjadi perisai ideologi dari infiltrasi doktrin eksternal. Pada level kebijakan konflik keagamaan, kajian tentang kasus Ahmadiyah menekankan negara memiliki otoritas dan legitimasi untuk menerapkan kebijakan dalam keadaan mendesak guna meredam konflik sosial dan menjaga ketertiban sosial, stabilitas nasional, serta mempertahankan kehidupan demokratis yang terkendali (Siregar & Sahrul, 2022). Dua rujukan ini memberi dukungan bahwa, dalam merespons krisis politik yang beririsan dengan kontestasi agama, stabilitas dapat dikejar melalui kombinasi kapasitas negara dan mediasi serta legitimasi sosial organisasi Islam arus utama (Siregar & Sahrul, 2022).

6.3. Penguatan Masyarakat Madani dan Advokasi Kebijakan yang "Berkeadaban"

Buku ajar Kemuhammadiyahan yang relevan menyatakan Muhammadiyah mendorong partai dan lembaga formal menjalankan politik praktis sebaik-baiknya menuju sistem politik yang demokratis dan berkeadaban; serta menempatkan Muhammadiyah sebagai pilar penting masyarakat madani yang responsif dan kritis terhadap pemerintah dalam era Reformasi (Howlader & Obaidullah, 2026). Sementara itu, studi tentang gerakan ekologis Muhammadiyah menunjukkan organisasi ini melakukan reformasi teologis-institusional dan advokasi kebijakan melalui judicial review ("jihad konstitusi"), meskipun ditekankan bahwa ciri aktivisme lingkungan Muhammadiyah tetap menonjolkan keadilan ekonomi (Ch'ng, 2016). Dalam perspektif krisis sebagai momen ujian kebijakan dan kesempatan reformasi, dua rujukan ini menunjukkan satu jalur respons "politik Islam" yang tidak harus mengambil bentuk perebutan negara melalui partai, melainkan penguatan civil society, advokasi legal-konstitusional, dan agenda keadilan (Ch'ng, 2016; Howlader & Obaidullah, 2026).

6.4. Krisis sebagai Manajemen Kebijakan dan Kebutuhan Sinergi Negara–Institusi Islam

Kajian manajemen krisis pada pendidikan pesantren selama pandemi menekankan bahwa pengelolaan krisis di dunia pendidikan berkaitan erat dengan kebijakan politik pemerintah; tanpa tindakan kolektif dan sinergis antara pemerintah dan pengelola pesantren, upaya mengatasi krisis menghadapi banyak hambatan. Walau konteksnya pendidikan, poin ini relevan untuk ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa institusi keagamaan dapat menjadi aktor tata kelola dalam krisis, dan respons krisis menuntut koordinasi kebijakan serta kepatuhan pada aturan publik—konsisten dengan konsepsi krisis sebagai pengujian struktur formal dan kebijakan.

________________________________________

7. Penutup

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, krisis politik menurut ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai ketidakstabilan sosial-politik yang parah yang: (i) mengguncang dan menguji struktur formal serta kebijakan negara; (ii) diproduksi dan diperuncing melalui kontestasi wacana yang memberi label "krisis" dan membingkai ancaman (Moaddel, 2002); (iii) sering termanifestasi sebagai krisis legitimasi dan krisis tata kelola (Abulof, 2013); dan (iv) dalam konteks politik Islam, memicu perebutan tentang otoritas Islam dalam politik—baik sebagai proyek modern memberi Islam status otoritatif dalam kehidupan politik (Sulistyanto & Mujab, 2022) maupun sebagai klaim Islam mencakup dimensi negara (dīn–dunyā–daulat) yang sering menguat dalam situasi krisis (Taydaş et al., 2012).

Arah penanganan yang tampak dari sumber-sumber yang dikaji mencakup reformasi institusional yang mengintegrasikan prinsip Islam dan demokrasi (Imam et al., 2023), penguatan organisasi Islam arus utama untuk menjaga stabilitas dan meredam doktrin militan, legitimasi kebijakan negara dalam keadaan mendesak untuk merawat ketertiban dan demokrasi (Siregar & Sahrul, 2022), serta penguatan masyarakat madani dan advokasi konstitusional yang berorientasi keadaban dan keadilan (Ch'ng, 2016; Howlader & Obaidullah, 2026)—semuanya selaras dengan pandangan krisis sebagai ujian kebijakan yang sekaligus membuka ruang reformasi.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abulof, U. (2013). Nuclear diversion theory and legitimacy crisis: The case of Iran. Politics & Policy, 41(5), 690–722. https://doi.org/10.1111/polp.12035

Ch'ng, H. Y. (2016). Editorial and commentary coverage of foreign news issues in Malaysian newspapers: Variation and consistency. Asia Pacific Media Educator, 26(2), 226–240. https://doi.org/10.1177/1326365x16666852

Howlader, Md. R., & Obaidullah, Md. (2026). Hydro-political asymmetry and security in India–Bangladesh transboundary waters: Farakka and Teesta. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8698454/v1

Imam, M. F. N., Samudra, F., & Solahudin, M. (2023). Spiral of violence: A critical analysis of the genealogy of Islamophobia. An-Nur International Journal of Islamic Thought, 1(1), 49–62. https://doi.org/10.62032/aijit.v1i1.16

Moaddel, M. (2002). The study of Islamic culture and politics: An overview and assessment. Annual Review of Sociology, 28(1), 359–386. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.28.110601.140928

Ruhullah, M. E., Ushama, T., & Norman, N. A. B. (2024). Integrating knowledge and democracy for practical reform to overcome political crisis in Bangladesh. Khazanah Sosial, 6(1), 132–151. https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.34177

Siregar, M. H., & Sahrul, S. (2022). Searching legal format: Reshaping the role of state and religion in Indonesia post-Suharto. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7922

Sulistyanto, A., & Mujab, S. (2022). The COVID-19 hoax as an Islamic identity political movement: Framing analysis. Journal of World Science, 1(6), 382–391. https://doi.org/10.58344/jws.v1i6.47

Taydaş, Z., Akbaba, Y., & Morrison, M. K. C. (2012). Did secularism fail? The rise of religion in Turkish politics. Politics and Religion, 5(3), 528–554. https://doi.org/10.1017/s1755048312000296

Yarar, B. (2023). Analyzing the Justice and Development Party's changing discourse on the headscarf issue as the constitutive part of its drift toward authoritarian politics in Turkey. European Journal of Cultural Studies, 27(2), 175–194. https://doi.org/10.1177/13675494231153692