02154 - Korupsi Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Penyalahgunaan Kekuasaan Publik Untuk Kepentingan Pribadi

Corruption In Islamic Political Science Perspective: Abuse Of Public Power For Private Gain

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep korupsi dalam perspektif ilmu politik Islam secara sistematis dan komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan analisis literatur, kajian ini menelusuri berbagai dimensi korupsi mulai dari fondasi konseptual berbasis amanah, kategorisasi istilah dalam tradisi Islam (fasād, ghulūl, risywah, khiyānah), hingga implikasi politiknya terhadap tata kelola dan demokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi dalam ilmu politik Islam bukan sekadar tindakan kriminal ekonomi, melainkan merupakan penyimpangan relasi kuasa dan amanah yang bersifat moral-struktural. Definisi modern "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi" terbukti kompatibel dengan kerangka amanah dan akuntabilitas dalam Islam, namun diperkaya dengan dimensi ifsād, maqāṣid al-syarī'ah, dan tuntutan integrasi antara etika kepemimpinan dan institusi pemerintahan yang akuntabel. Agenda penanggulangan korupsi dalam Islam mensyaratkan kombinasi strategi moral-teologis dan reformasi institusional yang saling menopang.

Kata kunci: Korupsi, Ilmu Politik Islam, Amanah, Fasād, Good Governance, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article systematically and comprehensively examines the concept of corruption from the perspective of Islamic political science. Using a literature analysis approach, this study traces various dimensions of corruption, ranging from the conceptual foundation based on the concept of amanah (trusteeship), the categorization of terms in Islamic tradition (fasād, ghulūl, risywah, khiyānah), to its political implications for governance and democracy. The findings indicate that corruption in Islamic political science is not merely an economic crime but constitutes a moral-structural deviation in the relationship between power and public trust. The modern definition of "abuse of public power for private gain" proves compatible with the Islamic framework of amanah and accountability, yet is enriched by the dimensions of ifsād, maqāṣid al-syarī'ah, and the demand for integration between leadership ethics and accountable governing institutions. The anti-corruption agenda in Islam requires a combination of moral-theological strategies and mutually reinforcing institutional reforms.

Keywords: Corruption, Islamic Political Science, Amanah, Fasād, Good Governance, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

1. PENDAHULUAN: KORUPSI SEBAGAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PUBLIK

Dalam literatur ilmu politik—termasuk diskursus politik Islam—korupsi sering dirumuskan secara "minimalis" sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik/otoritas yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, baik dalam bentuk keuntungan material maupun keuntungan politik (Seeth, 2021; Syamsuar et al., 2024). Rumusan ini sejalan dengan definisi yang menekankan misuse of public power/office/authority for private gain yang juga dipakai dalam diskursus tata kelola (governance) modern (Marwing, 2021). Dengan demikian, frasa "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi" dapat dipahami sebagai inti definisi yang kompatibel dengan dua poros sekaligus: (i) pendekatan ilmu politik dan tata kelola publik, serta (ii) pendekatan normatif-etis politik Islam yang menilai kekuasaan sebagai amanah dan menempatkan penyalahgunaannya sebagai pelanggaran moral-keagamaan (Marwing, 2021; Syamsuar et al., 2024).

Dalam konteks Indonesia, diskursus publik juga sering menyebut korupsi dalam bingkai KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) (Seeth, 2021). Hal ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa korupsi tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran pidana, melainkan terhubung dengan pola relasi kekuasaan (kolusi), favoritisme (nepotisme), dan distorsi mandat publik (Harahap & Zulkarnain, 2024; Seeth, 2021).

________________________________________

2. KORUPSI DALAM ILMU POLITIK ISLAM: TITIK BERANGKAT "AMANAH" DAN AKUNTABILITAS

Salah satu fondasi terpenting dalam politik Islam adalah gagasan bahwa kekuasaan dan jabatan publik merupakan amānah (trusteeship/mandat) yang menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar sumber privilese (Seeth, 2021). Karena jabatan dipandang sebagai amanah, penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan privat dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan mandat publik dan pelanggaran etika politik Islam (Harahap & Zulkarnain, 2024; Seeth, 2021). Kerangka amanah ini juga relevan dengan definisi korupsi sebagai abuse of entrusted power (Marwing, 2021; Seeth, 2021), sehingga menghubungkan langsung konsep moral Islam dengan perumusan ilmu politik tentang penyimpangan otoritas publik.

Sejumlah kajian yang membahas korupsi dari sudut pandang Islam menegaskan bahwa korupsi berkaitan erat dengan penyalahgunaan kewenangan/otoritas yang melekat pada posisi publik (Harahap & Zulkarnain, 2024). Bahkan, terdapat argumen bahwa korupsi di sektor publik secara hakikat merupakan tindakan pejabat publik yang "keluar" dari ketentuan hukum dan tujuan pelayanan kepentingan umum, sehingga dapat dipahami sebagai kerusakan tata kelola (administrative corruption/fasad idari) (Mukodi, 2019). Dalam kerangka ini, ilmu politik Islam tidak hanya memotret korupsi sebagai kejahatan individual, tetapi juga sebagai penyimpangan hubungan penguasa–masyarakat dan rusaknya mekanisme amanah dalam struktur pemerintahan (Hakim & Maricar, 2023; Mukodi, 2019; Seeth, 2021).

________________________________________

3. ISTILAH DAN KATEGORI KORUPSI DALAM TRADISI ISLAM: DARI FASĀD/IFSĀD HINGGA GHULŪL DAN RISYWAH

3.1 Korupsi sebagai Fasād/Ifsād (Kerusakan Tatanan)

Sebagian literatur menyepadankan "corruption" dengan istilah Arab seperti fasād/ifsād (kerusakan; tindakan yang merusak tatanan) (Hakim & Maricar, 2023; Mukodi, 2019; Sumardiana, 2017). Dalam elaborasi ini, korupsi dipahami sebagai tindakan yang merusak sistem sosial-politik, ekonomi, dan hukum; karena itu ia dipandang bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi sumber kerusakan ketertiban (disorder) (Hakim & Maricar, 2023; Sumardiana, 2017). Dengan kerangka ifsād, korupsi memperoleh dimensi politik yang kuat: ia merusak legitimasi, menimbulkan ketidakadilan, dan mendorong instabilitas tata kelola (Hakim & Maricar, 2023; Sumardiana, 2017).

3.2 Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Hadis dan Fikih: Ghulūl, Khiyānah, Risywah, Sariqah, dan "Hadiah"

Kajian hadis yang dikontekstualisasikan terhadap korupsi merangkum beberapa bentuk yang sering diasosiasikan dengan korupsi, yakni ghulūl (penggelapan/penyalahgunaan amanah), khiyānah (pengkhianatan), risywah (suap), sariqah (pencurian), serta hadiah/pemberian yang terkait jabatan (Hidayat et al., 2023). Studi tersebut juga menyatakan adanya kesepakatan ulama hadis bahwa bentuk-bentuk tersebut termasuk pelanggaran agama dan pelaku dikenai hukuman sesuai kadar berat-ringannya (Hidayat et al., 2023).

Dalam kajian lain yang menyoroti korupsi-politik Indonesia dari perspektif hukum Islam, korupsi dipetakan sebagai tindakan yang dapat dikategorikan dalam beberapa jarimah seperti ghulūl, risywah, khiyānah, sariqah, dan bahkan hirābah (perampokan/pencurian besar) (Harahap & Zulkarnain, 2024). Pemetaan ini menunjukkan bahwa tradisi Islam cenderung memahami korupsi melalui analogi pada ragam pelanggaran amanah dan perampasan hak, sekaligus mengakui kompleksitasnya (Hakim & Maricar, 2023; Harahap & Zulkarnain, 2024).

Literatur lain menekankan bahwa dalam khazanah hukum Islam tidak ada satu pembahasan tunggal tentang korupsi; ia sering diserupakan dengan pencurian, perampokan, atau mengambil harta orang lain tanpa izin, sembari menegaskan bahwa korupsi bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab (Hakim & Maricar, 2023). Hal ini menegaskan adanya keragaman pendekatan internal (tidak monolitik) ketika politik Islam/fiqh siyasah berhadapan dengan praktik korupsi modern yang kompleks (Hakim & Maricar, 2023; Harahap & Zulkarnain, 2024).

3.3 Gratifikasi/Hadiah Pejabat dan "Pengkhianatan"

Dalam diskursus hadiah kepada pejabat, sebuah kajian tentang gratifikasi ilegal menukil pandangan yang melarang pejabat menerima hadiah karena dipandang sebagai bentuk pengkhianatan, termasuk riwayat yang menyatakan "hadiah bagi pejabat adalah pengkhianatan" dan pernyataan yang dikaitkan dengan Imam Ahmad bahwa pemegang kekuasaan/jabatan tidak boleh menerima hadiah (Umam, 2014). Kerangka ini menguatkan bahwa dalam politik Islam, potensi konflik kepentingan yang lahir dari pertukaran hadiah–kewenangan dipandang merusak amanah publik (Harahap & Zulkarnain, 2024; Hidayat et al., 2023; Umam, 2014).

3.4 Trading in Influence sebagai Korupsi Politik yang "Soft"

Kajian trading in influence (memperdagangkan pengaruh) menekankan bahwa sekalipun ia dapat dikategorikan sebagai "soft corruption" karena tidak selalu menimbulkan kerugian negara secara langsung, praktiknya tetap merupakan penyalahgunaan pengaruh untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage) (Rifandhana, 2022). Dari perspektif fikih korupsi, praktik ini diposisikan sebagai khiyānah/ghulūl dan risywah, sedangkan sanksinya ditempatkan dalam wilayah kebijakan penguasa/hakim (ta'zīr) baik pelaku dari unsur negara maupun swasta (Rifandhana, 2022). Hal ini relevan bagi ilmu politik Islam karena memperluas perhatian dari korupsi administratif "kasat mata" ke korupsi kebijakan dan akses kekuasaan berbasis jaringan.

________________________________________

4. DIMENSI POLITIK: KORUPSI SEBAGAI PENGKHIANATAN MANDAT, PERAMPASAN HAK RAKYAT, DAN DISTORSI DEMOKRASI

4.1 Korupsi sebagai Pengkhianatan Mandat Publik dan Perampasan Hak Warga

Dalam perspektif politik Islam yang bertumpu pada amanah, korupsi dapat dimaknai sebagai pengkhianatan atas mandat rakyat ketika kekuasaan yang diberikan melalui proses politik digunakan untuk memperkaya diri atau kelompok (Harahap & Zulkarnain, 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang korupsi dan good governance yang mengaitkan maqāṣid menegaskan bahwa korupsi merampas hak-hak rakyat: melalui korupsi, pejabat publik merampok hak masyarakat sehingga masyarakat menanggung penderitaan (Sumardiana, 2017). Kerangka ini memperkuat tesis bahwa korban korupsi bukan sekadar "negara" sebagai entitas abstrak, melainkan rakyat sebagai pemilik kepentingan publik (Assegaf, 2017; Sumardiana, 2017).

4.2 Kerusakan Sistem Politik: Ketidakadilan dan Money Politics

Literatur yang menghubungkan korupsi dengan kerusakan sistem menekankan bahwa korupsi merusak politik melalui ketidakadilan, termasuk praktik money politics (Sumardiana, 2017). Diskursus gerakan antikorupsi berbasis NGO juga menunjukkan bahwa definisi korupsi perlu memasukkan dimensi kekuasaan politik; misalnya, sebuah studi tentang ICW menyatakan bahwa korupsi politik didefinisikan sebagai penyalahgunaan otoritas oleh aktor politik, serta mengaitkannya dengan proses politik dan motif kekuasaan (Marlina et al., 2024). Studi tersebut juga menekankan bahwa korupsi di Indonesia dapat berakar pada biaya masuk politik yang tinggi dan kualitas partai politik yang rendah, sehingga tata kelola otoritas (accountability terhadap pengelolaan kewenangan) menjadi pusat agenda pemberantasan (Marlina et al., 2024).

4.3 Kleptokrasi, Oligarki, dan Korupsi yang Bersifat Sistemik

Kajian tentang kleptokrasi dan oligarki politik menegaskan bahwa korupsi sering melekat pada penyalahgunaan otoritas/kekuasaan dalam jabatan, tidak hanya oleh individu, tetapi juga melalui kerja sama birokrasi–korporasi–partai politik (Harahap & Zulkarnain, 2024). Dalam kerangka ini, korupsi merupakan fenomena politik struktural: jejaring elite memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok, sehingga praktik "abuse of authority" menjadi karakter utama korupsi politik (Harahap & Zulkarnain, 2024; Marlina et al., 2024). Bagi ilmu politik Islam, temuan ini memperkuat kebutuhan analisis pada level struktur (aturan main kekuasaan, relasi elite, akses sumber daya) selain level moral individu, sekalipun moral tetap penting dalam kerangka amanah (Admin, 2010; Harahap & Zulkarnain, 2024; Seeth, 2021).

4.4 Korupsi dan Demokrasi: Delegitimasi dan Pelemahan Institusi

Dalam analisis kebijakan antikorupsi dan pendidikan, dikemukakan bahwa korupsi menghambat pembangunan negara, merusak legitimasi politik, dan melemahkan demokrasi karena dana publik untuk layanan dasar dan infrastruktur dapat diselewengkan (Effendi et al., 2023). Argumen ini konsisten dengan pandangan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi merusak hubungan negara–warga dan kualitas pemerintahan (Effendi et al., 2023; Sumardiana, 2017).

________________________________________

5. POLITIK ISLAM, NEGARA MODERN INDONESIA, DAN AGENDA GOOD GOVERNANCE

5.1 Politik Islam sebagai Fiqh Siyasah dan Orientasi Kemaslahatan

Dalam sebuah uraian ekonomi-politik Islam, politik dalam Islam dirujuk sebagai fiqh siyasah (Choir, 2022). Literatur al-siyāsah al-syar'iyyah (tata kelola berdasarkan prinsip syariah) menempatkan agenda antikorupsi dalam kerangka good governance: korupsi diposisikan sebagai dosa, dan pemberantasannya menekankan piety/ketakwaan, institusionalisasi keadilan dan akuntabilitas, serta gagasan self-accountability (Admin, 2010). Hal ini memperlihatkan sintesis khas politik Islam: pencegahan korupsi bukan hanya desain hukum, melainkan juga pembentukan subjek etis dan institusi yang adil (Admin, 2010; Seeth, 2021; Sumardiana, 2017).

5.2 Maqāṣid al-Syarī'ah dan Good Governance Berbasis Tauhid

Satu kajian yang mengintegrasikan maqāṣid dengan prinsip good governance menekankan bahwa prinsip good governance dapat ditautkan pada tauhid dan kerangka maqāṣid; dalam paparan yang sama, korupsi dipahami sebagai ifsād yang merusak sistem politik, ekonomi, dan hukum serta merampas hak rakyat (Sumardiana, 2017). Sementara itu, kajian hadis tentang korupsi menegaskan bahwa dari perspektif maqāṣid, pelarangan korupsi berkaitan dengan penjagaan harta (hifz al-māl) pada berbagai level kebutuhan (Hidayat et al., 2023). Kedua rujukan ini—yang satu fokus pada integrasi maqāṣid dan tata kelola, yang lain pada maqāṣid dalam pembacaan hadis—bertemu pada argumen umum: korupsi dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan publik, terutama perlindungan atas harta dan hak masyarakat (Hidayat et al., 2023; Sumardiana, 2017).

5.3 Islam, Demokrasi, dan Seleksi Pemimpin Berorientasi Good Governance

Kajian terhadap wacana media Azyumardi Azra selama Reformasi menunjukkan bahwa Azra mengkritik absolutisme kekuasaan dalam tradisi politik Islam klasik dan menilai bahwa demokratisasi menolak kekuasaan absolut; ia juga mendorong pemilihan kandidat yang dapat membawa negara menuju good governance (Mulyadi, 2023). Pada saat yang sama, kajian kebijakan antikorupsi lintas negara menegaskan bahwa Indonesia bukan negara teokratis maupun negara sekuler, dan Pancasila diposisikan sebagai konsensus kebangsaan yang mempromosikan harmoni religius (Effendi et al., 2023). Bagi ilmu politik Islam di Indonesia, dua poin ini penting: (i) agenda etik Islam (amanah, keadilan, larangan suap) dapat bekerja dalam kerangka negara-bangsa Pancasila, dan (ii) good governance menjadi titik temu operasional antara moral agama dan institusi demokratis (Effendi et al., 2023; Mulyadi, 2023; Seeth, 2021).

________________________________________

6. ETIKA POLITIK ISLAM: MANDAT, KEADILAN, DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI ANTITESIS KORUPSI

Sebuah kajian etika politik menegaskan bahwa absennya etika dalam politik dapat membuka ruang korupsi, karena lemahnya akuntabilitas jabatan dan penyimpangan perilaku kepemimpinan (Jamal, 2016). Literatur yang sama juga merangkum prinsip etika politik Islam (dalam rujukan yang mereka gunakan), termasuk: agama sebagai basis etika pemimpin Muslim, mandat dalam kekuasaan, keadilan dalam hukum, kompetensi, serta musyawarah dan toleransi (Jamal, 2016). Hal ini konsisten dengan narasi amanah dan akuntabilitas yang menempatkan jabatan publik sebagai tanggung jawab moral—dan korupsi sebagai negasi tanggung jawab tersebut (Admin, 2010; Harahap & Zulkarnain, 2024; Seeth, 2021).

Dalam perspektif ini, korupsi bukan sekadar perilaku "ilegal", tetapi ekspresi krisis etika kepemimpinan: penyalahgunaan amanah, ketidakadilan distribusi, dan penyelewengan orientasi kemaslahatan publik (Harahap & Zulkarnain, 2024; Jamal, 2016; Seeth, 2021).

________________________________________

7. INSTRUMEN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM POLITIK ISLAM: SINTESIS STRATEGI

7.1 Strategi Teologis–Moral: Penguatan Iman dan Moralitas

Pendekatan teologis berbasis Al-Qur'an menilai bahwa pendekatan nonteologis yang semata prosedural dapat mengalami kebuntuan; karenanya strategi antikorupsi dipetakan ke dalam langkah detektif–preventif–represif yang menekankan penguatan iman, hati, dan moral, serta penguatan institusi pengawasan (al-ḥisbah), hukum, komunitas, dan religiositas (As'ad, 2023). Literatur al-siyāsah al-syar'iyyah juga menekankan piety, keadilan, akuntabilitas, dan self-accountability sebagai sarana memerangi korupsi (Admin, 2010). Dalam sintesis politik Islam, ini berarti pencegahan korupsi harus memadukan reformasi institusi dengan pembentukan karakter moral (subjek amanah) (Admin, 2010; As'ad, 2023; Seeth, 2021).

7.2 Strategi Institusional: Akuntabilitas, Transparansi, dan Kontrol terhadap Penyalahgunaan Hadiah/Suap

Kajian good governance berbasis maqāṣid menautkan penyalahgunaan kekuasaan dengan kerusakan sistem dan merampas hak publik, sehingga implikasinya adalah kebutuhan tata kelola yang efektif untuk meminimalkan peluang korupsi (Sumardiana, 2017). Kajian tentang hadiah pejabat menegaskan larangan menerima hadiah bagi pemegang jabatan karena berasosiasi dengan pengkhianatan dan konflik kepentingan (Umam, 2014). Sementara itu, pembahasan korupsi dalam kerangka definisi UNDP/World Bank juga memasukkan praktik suap, pemerasan, influence peddling, nepotisme, penipuan, dan penggelapan sebagai modus penyalahgunaan otoritas publik (Marwing, 2021). Ketiga sumber ini mendukung satu kesimpulan kebijakan dalam politik Islam: penguatan akuntabilitas dan pembatasan relasi "hadiah–kewenangan" merupakan desain institusional yang konsisten dengan prinsip amanah (Marwing, 2021; Sumardiana, 2017; Umam, 2014).

7.3 Peran Fatwa: Kompas Moral, tetapi Efektivitasnya Diperdebatkan

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang kontribusi fatwa MUI menyatakan bahwa fatwa memiliki bobot moral dan dapat menjadi kompas moral untuk mendorong masyarakat menghindari korupsi dan hidup jujur; penerapan fatwa dalam kehidupan publik dan politik dianggap penting untuk membangun budaya bersih dan terbuka (Ulya & Wardani, 2019). Namun, kajian lain secara kritis menyimpulkan bahwa fatwa antikorupsi MUI tidak terlalu efektif mengubah perilaku, dan bahkan menilai perlu dukungan lembaga khusus pemberantasan korupsi agar fatwa menjadi lebih efektif (Fadhlurrohman et al., 2021). Perbedaan ini menunjukkan nuansa penting bagi ilmu politik Islam: otoritas moral-keagamaan (fatwa) dapat berperan sebagai perangkat normatif, tetapi efektivitasnya bergantung pada ekosistem institusional penegakan hukum dan tata kelola (Effendi et al., 2023; Fadhlurrohman et al., 2021; Ulya & Wardani, 2019).

7.4 Sanksi dan Pemidanaan dalam Perspektif Islam: Perdebatan Hudūd vs. Ta'zīr

Literatur hukum Islam dan korupsi menunjukkan adanya perdebatan tentang analogi korupsi dengan pencurian. Di satu sisi, kajian tentang restorative justice menilai bahwa dalam Islam korupsi lebih dekat pada pencurian (sehingga bukan seperti pembunuhan yang memungkinkan diyat), sekaligus menegaskan bahwa korban korupsi pada hakikatnya adalah rakyat (Assegaf, 2017). Di sisi lain, kajian tematik tafsir terhadap QS al-Mā'idah: 38 menyimpulkan bahwa ayat potong tangan untuk pencurian tidak dapat diterapkan pada tindak pidana korupsi karena term "pencuri" tidak sama dengan "koruptor" (Zaidan, 2016). Sementara itu, kajian yang melihat korupsi sebagai jarimah modern cenderung menempatkan sanksinya pada wilayah ta'zīr (diskresi hukuman oleh penguasa/hakim), terutama untuk merespons kompleksitas zaman (Mukodi, 2019; Rifandhana, 2022).

Sintesis dari perbedaan ini bagi ilmu politik Islam adalah: (i) terdapat dorongan untuk hukuman tegas demi keadilan publik, tetapi (ii) terdapat pula argumen tekstual–konseptual bahwa korupsi tidak identik dengan sariqah dalam makna Qur'ani tertentu, sehingga penetapan sanksi lebih sering ditarik ke wilayah ta'zīr dan kebijakan hukum publik (Assegaf, 2017; Mukodi, 2019; Rifandhana, 2022; Zaidan, 2016). Perbedaan tersebut menunjukkan pluralitas metodologis dalam penalaran politik-hukum Islam ketika berhadapan dengan kejahatan korupsi kontemporer (Hakim & Maricar, 2023; Harahap & Zulkarnain, 2024).

________________________________________

8. RINGKASAN DEFINISI OPERASIONAL (ILMU POLITIK ISLAM)

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, korupsi dalam ilmu politik Islam dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

1. Inti perbuatan: penyalahgunaan kekuasaan/otoritas publik atau kekuasaan yang dipercayakan (entrusted power) untuk keuntungan pribadi/kelompok (material maupun politik) (Marwing, 2021; Syamsuar et al., 2024).

2. Status moral-politik: pengkhianatan amanah (khiyānah/ghulūl) dan tindakan yang merusak tatanan (fasād/ifsād) karena merampas hak publik dan merusak keadilan (Hakim & Maricar, 2023; Harahap & Zulkarnain, 2024; Hidayat et al., 2023; Seeth, 2021).

3. Wujud praktik: suap (risywah), penggelapan/penyalahgunaan mandat (ghulūl), hadiah kepada pejabat (gratifikasi) yang terkait kewenangan, pencurian harta publik, serta bentuk-bentuk "korupsi pengaruh" seperti trading in influence (Harahap & Zulkarnain, 2024; Hidayat et al., 2023; Rifandhana, 2022; Umam, 2014).

4. Dampak politik: merusak good governance, menciptakan ketidakadilan politik (termasuk money politics), melemahkan legitimasi demokrasi, dan memiskinkan kapasitas negara melayani rakyat (Effendi et al., 2023; Marlina et al., 2024; Sumardiana, 2017).

5. Agenda penanggulangan: integrasi etika amanah dan ketakwaan dengan reformasi institusional (akuntabilitas, pengawasan, penegakan hukum), serta penggunaan instrumen normatif seperti fatwa dan pendidikan, dengan efektivitas yang sangat bergantung pada dukungan kelembagaan (Admin, 2010; As'ad, 2023; Fadhlurrohman et al., 2021; Ulya & Wardani, 2019).

________________________________________

9. KESIMPULAN

Korupsi menurut ilmu politik Islam bukan sekadar tindakan kriminal ekonomi, melainkan penyimpangan relasi kuasa dan amanah: jabatan publik dipahami sebagai mandat, sehingga penyalahgunaannya adalah pengkhianatan dan ifsād yang merusak sistem serta merampas hak rakyat (Harahap & Zulkarnain, 2024; Seeth, 2021; Sumardiana, 2017). Pada tingkat konsep, definisi modern "abuse of public/entrusted power for private gain" kompatibel dengan kerangka amanah dan akuntabilitas dalam Islam (Marwing, 2021; Syamsuar et al., 2024). Pada tingkat praksis, tradisi Islam memetakan korupsi melalui kategori seperti ghulūl, risywah, dan khiyānah, termasuk problem hadiah pejabat dan "perdagangan pengaruh" (Hidayat et al., 2023; Rifandhana, 2022; Umam, 2014). Pada tingkat kebijakan, literatur menekankan kombinasi strategi moral-teologis dan institusional good governance (keadilan, akuntabilitas, pengawasan), namun juga menunjukkan perdebatan tentang bentuk sanksi serta efektivitas instrumen moral seperti fatwa tanpa dukungan penegakan institusional (Admin, 2010; As'ad, 2023; Fadhlurrohman et al., 2021; Zaidan, 2016).

Dengan demikian, definisi ringkas yang diajukan—penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi—dapat dipertahankan sebagai inti konseptual, tetapi dalam ilmu politik Islam ia diperluas dengan dimensi amanah, kemaslahatan (maqāṣid), dan kerusakan tatanan (ifsād) serta tuntutan integrasi antara etika dan institusi pemerintahan yang akuntabel (Admin, 2010; Hidayat et al., 2023; Seeth, 2021; Sumardiana, 2017).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Admin, I. (2010). Islam, Corruption, Good Governance, and Civil Society: The Indonesian Experience. Icr Journal, 2(1), 109–125. https://doi.org/10.52282/icr.v2i1.683

Assegaf, A. (2017). Curbing Corruption Through Tertiary Education in Indonesia and Japan (Analysis of Legal System and Islamic Perspective). Analisa Journal of Social Science and Religion, 2(2), 254. https://doi.org/10.18784/analisa.v2i2.452

As'ad, M. (2023). Fatwa MUI melawan korupsi. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(1), 1–26. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.851

Choir, M. (2022). Rights to free from corruption: A vernacular mobilization of anti-corruption movement in Indonesia. Simulacra: Jurnal Sosiologi, 5(2), 113–128. https://doi.org/10.21107/sml.v5i2.17088

Effendi, E., Wahyuni, F., & Suryani, N. (2023). Implementation of restorative justice to corruption crimes according to the perspective of Indonesian criminal law and Islamic law. Nagari Law Review, 6(2), 65. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.65-71.2023

Fadhlurrohman, M. I., Syarifuddin, T. I., & Khairina, E. (2021). Political ethics in leadership: Impact of behaviour ethics implementation of regional heads in Indonesia. Journal of Government and Political Issues, 1(1). https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.10

Hakim, M. H. A., & Maricar, H. M. (2023). On Islamic concept of man and justice in Pancasila. Tsaqafah, 19(2), 335–352. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i2.9121

Harahap, E. W., & Zulkarnain, Z. (2024). Government policy in the national strategy for prevent and eradicate corruption in state Islamic religious universities. Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 8(1), 350. https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.517

Hidayat, A. S., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (2023). The contribution of the MUI fatwa in reducing the culture of corruption. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 595–608. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31976

Jamal, R. (2016). Korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perspektif hukum Islam (problem dan solusinya). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7(2). https://doi.org/10.30984/as.v7i2.44

Marlina, A., Muliyono, A., & Lahangatubun, N. (2024). Islamic law and Bugis-Makassar culture: An approach to anti-illegal gratification. Jurnal Al-Dustur, 7(1), 64–79. https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.6271

Marwing, A. (2021). Indonesian political kleptocracy and oligarchy: A critical review from the perspective of Islamic law. Justicia Islamica, 18(1), 79–96. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i1.2352

Mukodi, M. (2019). Islamic education and social transformation: Teenager Corruption Watch (TCW) modelling in Islamic school. Ajis: Academic Journal of Islamic Studies, 4(2), 181–202. https://doi.org/10.29240/ajis.v4i2.953

Mulyadi, S. (2023). Pengaruh korupsi dan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia perspektif Islam. Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 69. https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v3i1.905

Rifandhana, R. F. (2022). Implementation of criminal punishments for political parties. Jurnal Independent, 10(1), 83–89. https://doi.org/10.30736/ji.v10i1.165

Seeth, A. tho. (2021). "Electing a president is Islamic worship"—The print media discourse of Azyumardi Azra during Reformasi (1998–2004). Archipel, 101, 209–244. https://doi.org/10.4000/archipel.2404

Sumardiana, B. (2017). Reversal evidence policy on corruption as specialization of criminalization. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement), 2(2), 155–167. https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i2.12323

Syamsuar, S., Chapakia, A. O., Hamsa, A., & Amelia, A. (2024). Integration of maqashid syaria in Nurcholish Madjid's thinking about principles for effective good governance. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 9(1), 45. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.9701

Ulya, C., & Wardani, N. E. (2019). The Islamic symbols in Indonesian anti-corruption poetry. https://doi.org/10.4108/eai.23-3-2019.2284911

Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. Al-Ahkam, 24(2), 195. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146

Zaidan, M. A. (2016). The policy of granting remission to corruption inmates in order to eradicate corruption in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 16(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2016.16.1.518