AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
Corporatism is understood in political science as a state–society relational pattern in which the state acts as an intermediary between organized interest groups—particularly business associations, labor unions, and professional bodies—in the formulation of public policy, including economic policy. This article examines corporatism from the normative lens of Islamic political science, with particular focus on the ethics of negotiation as articulated through the concept of "clean diplomacy" derived from Islamic diplomatic thought. Through a conceptual-normative analysis drawing on existing theoretical and empirical literature, the article argues that corporatism is normatively compatible with Islamic political ethics insofar as its negotiation processes uphold justice, transparency, non-domination, and equitable outcomes for all parties involved. However, empirical evidence from Indonesian cases reveals that corporatism in practice risks degenerating into state domination and elite capture—pathologies that directly contradict Islamic negotiation ethics. The article concludes by proposing institutional design criteria for a form of corporatism that is consistent with Islamic political ethics: the state as neutral mediator, substantive equality among parties, transparency of process and outcome, and accountable representation that prevents elite capture.
Keywords: corporatism, Islamic political science, clean diplomacy, tripartism, economic policy negotiation, elite capture
________________________________________
Abstrak
Korporatisme dalam ilmu politik dipahami sebagai pola relasi negara–masyarakat yang menempatkan negara sebagai perantara antara kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisasi—khususnya asosiasi bisnis, serikat pekerja, dan organisasi profesi—dalam proses perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi. Artikel ini mengkaji korporatisme dari lensa normatif ilmu politik Islam, dengan perhatian khusus pada etika negosiasi yang terartikulasikan melalui konsep "clean diplomacy" dalam pemikiran diplomasi Islam. Melalui analisis konseptual-normatif yang merujuk pada literatur teoretik dan empiris yang tersedia, artikel ini berargumen bahwa korporatisme secara normatif selaras dengan etika politik Islam sepanjang proses negosiasinya menjunjung keadilan, transparansi, anti-penindasan, dan orientasi hasil yang tidak timpang bagi seluruh pihak. Akan tetapi, bukti empiris dari kasus-kasus Indonesia menunjukkan bahwa korporatisme dalam praktik berisiko mengalami degenerasi menjadi dominasi negara dan penangkapan elit—patologi yang secara langsung bertentangan dengan etika negosiasi Islam. Artikel ini ditutup dengan usulan kriteria desain kelembagaan bagi korporatisme yang selaras dengan etika politik Islam: negara sebagai mediator netral, kesetaraan substantif antarpihak, transparansi proses dan hasil, serta representasi yang akuntabel guna mencegah penangkapan elit.
Kata kunci: korporatisme, ilmu politik Islam, clean diplomacy, tripartisme, negosiasi kebijakan ekonomi, elite capture
________________________________________
1. Pendahuluan
Korporatisme merupakan salah satu konsep klasik dalam ilmu politik yang terus relevan sebagai alat analisis hubungan antara negara dan kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan ekonomi. Secara sederhana, korporatisme dapat didefinisikan sebagai sistem di mana negara, pengusaha, dan serikat pekerja bernegosiasi bersama dalam menentukan kebijakan ekonomi. Definisi ini mengandung logika tripartit yang menempatkan negara bukan sebagai aktor dominan, melainkan sebagai fasilitator atau mediator konsensus.
Dalam perkembangan kajian ilmu politik kontemporer, pertanyaan normatif tentang bagaimana sistem seperti korporatisme seharusnya dijalankan semakin mendapat perhatian, termasuk dari perspektif nilai-nilai Islam. Namun demikian, literatur yang secara spesifik membahas korporatisme melalui lensa ilmu politik Islam masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak artikel ini.
Artikel ini bertujuan untuk: pertama, memaparkan konsep korporatisme dalam ilmu politik secara sistematis; kedua, menguraikan prinsip-prinsip negosiasi dalam perspektif Islam sebagaimana termanifestasikan dalam konsep "clean diplomacy"; dan ketiga, melakukan sintesis normatif antara korporatisme dan etika negosiasi Islam, termasuk mengidentifikasi kriteria desain kelembagaan korporatisme yang selaras dengan nilai-nilai Islam.
________________________________________
2. Konsep Korporatisme dalam Ilmu Politik
2.1 Definisi dan Kerangka Teoretis
Dalam ilmu politik, korporatisme dipahami sebagai pola relasi negara–masyarakat yang menempatkan negara sebagai penghubung sekaligus penengah antara berbagai kelompok kepentingan yang terorganisasi—misalnya asosiasi bisnis atau pengusaha, buruh, dan kelompok profesi lainnya—dalam proses perumusan keputusan publik, termasuk kebijakan ekonomi (Wardoyo et al., 2011).
Secara konseptual, korporatisme dibedakan dari pluralisme. Perbedaan mendasarnya terletak pada cara negara menghubungkan diri dengan warga: korporatisme menghubungkan negara dengan warga melalui politisasi atau "menegarakan" kegiatan kemasyarakatan—yang disebut korporatisme negara—atau melalui privatisasi atau "menswastakan" urusan kenegaraan, yang disebut korporatisme masyarakat (Wardoyo et al., 2011). Dalam uraian teoretis yang dirujuk oleh studi korporatisme, negara diposisikan sebagai mediator yang berupaya membangun konsensus di antara kepentingan-kepentingan yang beragam (Wardoyo et al., 2011).
Korporatisme juga dipahami sebagai suatu sistem organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang melibatkan masyarakat melalui pengelompokan pada asosiasi atau kategori kepentingan dan profesi—termasuk di antaranya kelompok bisnis dan buruh—berdasarkan kepentingan bersama (Wardoyo et al., 2011). Dalam kerangka ini, selama aktor kolektif berupa kelompok kepentingan dan pejabat pemerintah selaku wakil negara tetap menjadi bagian dari lanskap politik, "pertukaran politik" cenderung dipahami sebagai interaksi kepentingan publik–privat yang difasilitasi oleh negara (Wardoyo et al., 2011).
Secara historis, studi korporatisme telah dikembangkan secara analitis sejak sekitar dekade 1970-an, meskipun minat akademik terhadapnya disebut menurun ketika praktik korporatisme meredup di sejumlah konteks. Namun demikian, korporatisme tetap dipandang sebagai variabel konseptual yang masih digunakan dalam berbagai penelitian lintas negara (Wardoyo et al., 2011).
2.2 Korporatisme sebagai Sistem Negosiasi Tripartit: Negara–Pengusaha–Serikat Pekerja
Deskripsi korporatisme sebagai "sistem di mana negara, pengusaha, dan serikat pekerja bernegosiasi bersama dalam menentukan kebijakan ekonomi" selaras dengan ide korporatisme sebagai mekanisme institusional dialog atau negosiasi antara negara dan kelompok kepentingan yang relevan—misalnya asosiasi bisnis dan buruh—untuk mencapai kesepakatan atau konsensus (Wardoyo et al., 2011). Walaupun rujukan korporatisme dalam literatur yang tersedia tidak membatasi diri hanya pada struktur "tripartit" karena dapat mencakup berbagai asosiasi dan profesi, struktur inti yang ditonjolkan tetap berupa mediasi negara atas kepentingan-kepentingan terorganisasi (Wardoyo et al., 2011).
Secara lebih konkret, logika tripartit ini tampak dalam pembahasan relasi industrial: penanganan masalah ketenagakerjaan dipahami membutuhkan komitmen dan kerja sama semua pihak—pemerintah, pengusaha, pekerja atau buruh, serta serikat pekerja atau serikat buruh—melalui dialog untuk menemukan solusi terbaik bagi keberlanjutan usaha dan kerja (Naufal, 2021). Dalam kerangka tersebut, pemerintah didorong untuk memainkan peran sebagai pihak yang menengahi dialog antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja, termasuk untuk mencegah memburuknya konflik hubungan industrial (Naufal, 2021). Pola ini memperlihatkan bagaimana tripartisme dapat berfungsi sebagai bentuk korporatisme operasional dalam ruang kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi, yakni negosiasi terstruktur yang menempatkan negara sebagai fasilitator sekaligus mediator (Naufal, 2021; Wardoyo et al., 2011).
________________________________________
3. Perspektif Ilmu Politik Islam: Etika Negosiasi sebagai Lensa Normatif
3.1 Batasan Perspektif dalam Sumber yang Tersedia
Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa sumber-sumber yang digunakan dalam artikel ini tidak secara eksplisit menyajikan teori "korporatisme" sebagai konsep baku dalam "ilmu politik Islam"—misalnya melalui karya fikih siyasah klasik atau teori institusional Islam kontemporer. Karena itu, pembahasan "menurut ilmu politik Islam" dalam artikel ini dibatasi pada norma-norma etika negosiasi atau diplomasi dalam perspektif Islam yang tersedia dalam rujukan, lalu digunakan sebagai lensa normatif untuk menilai apakah praktik korporatisme selaku proses negosiasi kebijakan selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap Islami (Rosyidin et al., 2021). Dengan kata lain, yang dapat dibangun dari sumber adalah penilaian normatif atas proses negosiasi dalam korporatisme, bukan klaim bahwa korporatisme "berasal" dari tradisi politik Islam. Klaim semacam itu tidak didukung oleh sumber yang tersedia.
3.2 Prinsip "Clean Diplomacy" sebagai Lensa Normatif
Dalam perspektif Islam yang dibahas pada literatur diplomasi Islam, diplomasi dipahami sebagai aktivitas negosiasi. Kritik diajukan terhadap diplomasi konvensional yang dianggap memiliki kelemahan, sehingga ditawarkan gagasan "clean diplomacy" (Rosyidin et al., 2021). "Clean diplomacy" ditekankan bukan hanya pada pencapaian tujuan, melainkan juga pada cara atau sarana dan proses negosiasi yang diperlakukan sama pentingnya dengan tujuan akhir (Rosyidin et al., 2021). Prinsip ini dinyatakan berakar pada Al-Qur'an dan Hadis serta diwujudkan dalam pemikiran dan tindakan Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan (Rosyidin et al., 2021).
Dalam rumusan yang tersedia, karakter "clean diplomacy" mencakup nilai keadilan dan transparansi proses serta hasil. Ia juga diposisikan sebagai diplomasi yang menempatkan para pihak pada kedudukan setara tanpa penindasan atau supremasi pihak tertentu (Rosyidin et al., 2021). Selain itu, negosiasi yang mengikuti "clean diplomacy" dipandang mampu mengurangi—bahkan menghilangkan—persuasi yang mengandung kebohongan, serta mendorong hasil yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi juga pihak lain sehingga menciptakan rasa adil dan kepuasan yang relatif merata (Rosyidin et al., 2021). Dengan demikian, "clean diplomacy" menyediakan seperangkat kriteria etis untuk menilai proses-proses negosiasi publik, termasuk negosiasi korporatis mengenai kebijakan ekonomi (Rosyidin et al., 2021).
________________________________________
4. Sintesis Normatif: Korporatisme dalam Lensa Etika Negosiasi Islam
4.1 Korporatisme yang Islami sebagai Negosiasi Kebijakan yang Adil, Transparan, dan Tidak Menindas
Jika korporatisme dipahami sebagai sistem di mana negara memfasilitasi pertukaran kepentingan publik–privat dan membangun konsensus antara kelompok kepentingan (Wardoyo et al., 2011), maka dalam lensa "clean diplomacy" perspektif Islam, korporatisme akan dinilai selaras dengan etika Islam sepanjang proses negosiasinya memenuhi tuntutan: (i) keadilan, (ii) transparansi, (iii) anti-penindasan atau anti-supremasi, dan (iv) orientasi pada hasil yang tidak timpang atau tidak hanya menguntungkan satu pihak (Rosyidin et al., 2021). Ini berarti korporatisme tidak sekadar menjadi "forum tawar-menawar", melainkan harus menjadi prosedur kebijakan yang menjaga integritas proses—karena dalam "clean diplomacy", proses negosiasi merupakan bagian substantif dari moralitas kebijakan (Rosyidin et al., 2021).
Lebih jauh, gagasan bahwa negara berfungsi sebagai mediator untuk mencapai konsensus (Wardoyo et al., 2011) secara normatif dapat dipadankan dengan tuntutan bahwa negosiasi harus menghasilkan rasa adil dan kepuasan yang relatif setara bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Rosyidin et al., 2021). Dalam konteks hubungan industrial, dorongan agar pemerintah menengahi dialog pengusaha–pekerja atau serikat pekerja (Naufal, 2021) juga dapat dibaca sebagai prasyarat prosedural agar negosiasi tidak berubah menjadi dominasi sepihak yang bertentangan dengan prinsip anti-penindasan dalam "clean diplomacy" (Rosyidin et al., 2021). Dengan demikian, "korporatisme menurut ilmu politik Islam" berdasarkan sumber yang tersedia paling tepat dipahami sebagai institusionalisasi negosiasi kebijakan yang wajib tunduk pada etika negosiasi Islam: adil, transparan, tidak manipulatif, dan tidak menindas (Rosyidin et al., 2021).
4.2 Problem Praktik Korporatisme: Risiko Dominasi Negara dan Elite Capture
Walaupun korporatisme secara teoretis menempatkan negara sebagai mediator konsensus (Wardoyo et al., 2011), studi empiris juga memperlihatkan bahwa korporatisme dalam praktik dapat menyimpang dari ideal tersebut. Pada kasus industri garam di Nusa Tenggara Timur, misalnya, korporatisme yang dipraktikkan dinyatakan berpeluang melahirkan elit-elit baru, di mana kepentingan elit asosiasi tidak niscaya mewakili kepentingan anggota, bahkan dapat berkonflik dengan kepentingan anggota dan komunitas (Wardoyo et al., 2011). Studi tersebut juga menggambarkan situasi ketika elit pemerintah dan asosiasi bisnis dengan sumber daya kekuasaan besar melakukan manipulasi terhadap institusi sosial—misalnya institusi adat, gereja, akademisi, dan komunitas—untuk mencapai kepentingannya. Negara kemudian menjadi dominan dalam keputusan pemanfaatan barang publik dan menentukan pihak investor, sehingga negara tidak hadir sebagai wasit netral bagi kontestasi kepentingan warga (Wardoyo et al., 2011).
Kecenderungan dominasi dan pengendalian ini juga tampak dalam diskusi korporatisme negara dalam konteks Indonesia. Korporatisme dipaparkan sebagai strategi pengalihan partisipasi politik dari partai politik ke organisasi atau lembaga "fungsional" yang dibentuk atau diotorisasi pemerintah (Ratumakin & Sius, 2024), dan sebagai mekanisme yang menekan artikulasi tuntutan kelas bawah dengan mengubah representasi kepentingan dari basis partai ke basis fungsi (Darmawan, 2018). Dalam pembacaan ekonomi-politik, istilah "korporatisme negara" juga disebut sebagai ciri analitis yang kerap digunakan untuk membaca rezim Orde Baru (Safitri, 2020), sementara jejaring korporatisme negara dinyatakan masih kuat dan dapat menghambat inklusivitas pembangunan (Syahrin, 2018). Bahkan dalam pembahasan lain, korporatisme negara dipakai untuk menjelaskan sinergi atau monopolisasi unit-unit negara dalam rangka tujuan politik tertentu, termasuk pelibatan militer dalam urusan sipil-bisnis untuk stabilitas politik dan pembangunan (Ismail & Mulyaman, 2018). Ragam temuan dan argumen ini menegaskan bahwa korporatisme dapat bergerak dari forum konsensus menjadi instrumen dominasi elit dan kontrol negara (Ismail & Mulyaman, 2018; Ratumakin & Sius, 2024; Wardoyo et al., 2011).
Dalam lensa "clean diplomacy" Islam, patologi semacam ini bermasalah karena bertentangan dengan prinsip bahwa diplomasi atau negosiasi harus adil, transparan, menempatkan pihak pada kedudukan setara, dan bebas dari penindasan atau supremasi (Rosyidin et al., 2021). Dengan kata lain, kritik Islam atas korporatisme berdasarkan sumber yang tersedia bukan pada aspek "negosiasi"-nya, melainkan pada distorsi proses: manipulasi, ketertutupan, dan hasil yang timpang—yang justru meniadakan dimensi "bersih" dari negosiasi (Rosyidin et al., 2021; Wardoyo et al., 2011). Karena itu, perspektif Islam yang dapat ditarik dari sumber menuntut agar korporatisme tidak berubah menjadi "negosiasi semu" yang menjustifikasi dominasi negara atau elit, sebab hal tersebut berlawanan dengan asas keadilan dan transparansi (Rosyidin et al., 2021) serta temuan risiko elitisme dalam praktik korporatis (Wardoyo et al., 2011).
________________________________________
5. Implikasi Desain Kelembagaan: Kriteria Korporatisme yang Selaras dengan Etika Politik Islam
Berdasarkan sintesis korporatisme sebagai mediasi-konsensus (Wardoyo et al., 2011) dan etika negosiasi Islam sebagai "clean diplomacy" (Rosyidin et al., 2021), serta bukti risiko elite capture dan dominasi negara dalam praktik (Ismail & Mulyaman, 2018; Ratumakin & Sius, 2024; Wardoyo et al., 2011), korporatisme yang selaras dengan perspektif Islam dalam batas sumber yang tersedia memerlukan setidaknya empat kriteria berikut.
Pertama, negara sebagai mediator, bukan aktor dominan. Negara dipahami sebagai pihak yang memediasi kepentingan agar tercapai konsensus (Wardoyo et al., 2011), dan dalam praktik hubungan industrial pemerintah diharapkan menengahi dialog pengusaha–pekerja atau serikat pekerja (Naufal, 2021). Namun demikian, peran ini harus didesain sedemikian rupa sehingga mencegah dominasi negara atas keputusan publik yang membuatnya tidak lagi hadir sebagai wasit netral (Wardoyo et al., 2011).
Kedua, keadilan substantif dan non-supremasi. Proses korporatis harus memastikan tidak ada penindasan atau supremasi satu pihak, sejalan dengan karakter "clean diplomacy" yang adil dan menempatkan pihak-pihak secara setara (Rosyidin et al., 2021). Temuan konflik kepentingan antara elit dan anggota asosiasi menjadi indikator penting yang harus diantisipasi dalam desain representasi (Wardoyo et al., 2011).
Ketiga, transparansi proses dan hasil negosiasi. "Clean diplomacy" menuntut keterbukaan dan transparansi proses serta hasil (Rosyidin et al., 2021). Hal ini relevan karena korporatisme dapat membuka ruang manipulasi institusi sosial oleh elit untuk kepentingan sendiri (Wardoyo et al., 2011), dan pengalaman korporatisme negara dalam sejarah politik Indonesia menunjukkan risiko pengendalian partisipasi oleh negara melalui kanal fungsional (Darmawan, 2018; Ratumakin & Sius, 2024).
Keempat, representasi yang akuntabel terhadap anggota atau anti-elite capture. Studi empiris menunjukkan bahwa elit asosiasi tidak secara otomatis mewakili anggota dan bahkan dapat bertentangan dengan kepentingan anggota atau komunitas (Wardoyo et al., 2011). Karena itu, mekanisme representasi dalam forum korporatis perlu dirancang untuk mencegah "pemutusan" akuntabilitas dari anggota yang diwakili.
Kriteria-kriteria tersebut bukan sekadar rekomendasi teknokratis, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari klaim bahwa dalam perspektif Islam, proses negosiasi adalah bagian moral yang menentukan "kebersihan" diplomasi atau negosiasi (Rosyidin et al., 2021), sementara korporatisme sebagai praktik dapat menyimpang menjadi dominasi elit-negara (Ismail & Mulyaman, 2018; Ratumakin & Sius, 2024; Wardoyo et al., 2011).
________________________________________
6. Kesimpulan
Korporatisme dalam ilmu politik dapat dipahami sebagai sistem di mana negara menghubungkan diri dengan warga melalui organisasi kelompok kepentingan dan memediasi kepentingan-kepentingan tersebut untuk membangun konsensus, termasuk dalam ranah ekonomi (Wardoyo et al., 2011). Deskripsi "negara–pengusaha–serikat pekerja bernegosiasi bersama" sesuai dengan logika korporatisme sebagai forum negosiasi yang terlembaga. Analoginya tampak dalam gagasan dialog tripartit pemerintah–pengusaha–pekerja atau serikat pekerja dalam relasi industrial, dengan pemerintah sebagai mediator (Naufal, 2021).
Dalam batas sumber yang tersedia, "perspektif ilmu politik Islam" dapat dirumuskan sebagai lensa etika negosiasi: "clean diplomacy" menuntut proses yang adil, transparan, setara, dan bebas dari penindasan atau supremasi serta manipulasi (Rosyidin et al., 2021). Karena praktik korporatisme dapat melahirkan dominasi negara dan elite capture—baik dalam studi empiris (Wardoyo et al., 2011) maupun dalam pembacaan korporatisme negara di Indonesia (Ismail & Mulyaman, 2018; Ratumakin & Sius, 2024)—maka korporatisme yang selaras dengan etika politik Islam berdasarkan sumber yang tersedia adalah korporatisme yang menahan dominasi, memperkuat akuntabilitas representasi, dan memuliakan keadilan serta transparansi dalam proses negosiasi kebijakan (Rosyidin et al., 2021; Wardoyo et al., 2011).
________________________________________
Daftar Pustaka
Darmawan, A. (2018). Dinamika isu Laut Tiongkok Selatan: Analisis sumber-sumber kebijakan luar negeri Tiongkok dalam sengketa. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14(1), 13–35. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2786.13-35
Ismail, A., & Mulyaman, D. (2018). Pendekatan behavioralisme dan kendala perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(2), 33. https://doi.org/10.36451/j.isip.v15i2.17
Naufal, N. (2021). Domestic dynamics on foreign policy: India's withdrawal from Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP) negotiations. Jurnal Hubungan Internasional, 14(1), 23. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.21043
Ratumakin, P. A. K. L., & Sius, K. T. (2024). JESS (Journal of Education on Social Science), 7(3), 272. https://doi.org/10.24036/jess.v7i3.524
Rosyidin, M., Sabrina, A., Hanjani, A. A., & Kusumawardhana, I. (2021). Mengapa negosiasi internasional gagal? Menjelaskan kegagalan perundingan denuklirisasi Amerika Serikat–Korea Utara 2019. Andalas Journal of International Studies (AJIS), 10(1), 34–50. https://doi.org/10.25077/ajis.10.1.34-50.2021
Safitri, V. N. (2020). Analisis kerja sama Australia-ASEAN dalam bidang ekonomi. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 2(2), 180. https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6698
Syahrin, M. N. A. (2018). Donald Trump dan reorientasi kebijakan keamanan Amerika Serikat terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 14(1), 97–111. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2717.97-111
Wardoyo, B., Wirawan, H., & Santiko, U. (2011). Mediasi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina–Israel. Global: Jurnal Politik Internasional, 13(1). https://doi.org/10.7454/global.v13i1.163
Tidak ada komentar:
Posting Komentar