AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstrak
Abstract: This article examines the concept of constitutionalism in Islamic political science, particularly regarding the principle that governmental power must be limited by a constitution. Using a normative-conceptual literature review approach, this study synthesizes various scholarly perspectives on constitutionalism as a mechanism for limiting power within the framework of Islamic political thought (fiqh siyāsah). The findings show that constitutionalism in Islamic political science can be understood as a state administration doctrine and design that demands governmental power be limited by a constitution or fundamental norms, with the aim of preventing arbitrariness and regulating the government–citizen relationship through binding rules. Historically, the Medina Charter (Ṣaḥīfah al-Madīnah) is often regarded as containing the substance of constitutionalism, although its status as a modern constitution remains debated. In its modern articulation, the limitation of power is expressed through the separation of powers, oversight mechanisms, and an agenda of rights protection and civic equality—including through the project of egalitarian and non-discriminatory sharī'ah reform, as advanced by Abdullahi Ahmed An-Na'im. This study concludes that the study of constitutionalism in Islamic political science must consistently distinguish between: (i) normative ideals, (ii) the history of political practice, and (iii) the institutional design of the modern state.
Keywords: constitutionalism, Islamic political science, limitation of power, fiqh siyāsah, Medina Charter, sharī'ah reform
________________________________________
Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam, khususnya berkenaan dengan prinsip bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka normatif-konseptual, studi ini mensintesis berbagai perspektif keilmuan tentang konstitusionalisme sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan dalam kerangka pemikiran politik Islam (fiqh siyāsah). Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai paham dan desain ketatanegaraan yang menuntut kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi/norma dasar, dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan dan menata relasi pemerintah–rakyat melalui aturan yang mengikat. Secara historis, Piagam Madinah (Ṣaḥīfah al-Madīnah) sering dipahami mengandung substansi konstitusionalisme, meskipun statusnya sebagai konstitusi modern masih diperdebatkan. Secara modern, gagasan pembatasan kekuasaan diartikulasikan melalui pembagian kekuasaan, mekanisme pengawasan, serta agenda perlindungan hak dan kesetaraan warga—termasuk melalui proyek reformasi syariah yang egaliter dan non-diskriminatif sebagaimana dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im. Studi ini menyimpulkan bahwa kajian konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam perlu senantiasa membedakan antara: (i) ideal normatif, (ii) sejarah praktik politik, dan (iii) desain institusional negara modern.
Kata kunci: konstitusionalisme, ilmu politik Islam, pembatasan kekuasaan, fiqh siyāsah, Piagam Madinah, reformasi syariah
________________________________________
A. Pendahuluan
Konstitusionalisme merupakan salah satu konsep sentral dalam diskursus ketatanegaraan modern. Secara konseptual, konstitusionalisme merujuk pada gagasan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi agar penyelenggaraan negara tidak jatuh pada kesewenang-wenangan. Dalam perkembangannya, gagasan ini tidak hanya menjadi domain ilmu hukum tata negara, melainkan juga menjadi persoalan pokok dalam ilmu politik, termasuk ilmu politik Islam.
Dalam wacana ilmu politik Islam, pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan dibatasi dan diatur secara normatif telah lama menjadi perdebatan yang hidup. Kajian fiqh siyāsah atau siyāsah dustūriyyah menawarkan kerangka konseptual tersendiri dalam memahami relasi antara penguasa, hukum, dan rakyat. Namun, bagaimana prinsip-prinsip konstitusionalisme modern dapat dibaca dalam kerangka politik Islam, dan sejauh mana keduanya kompatibel, masih menjadi perdebatan yang belum tuntas.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalisme menurut perspektif ilmu politik Islam secara sistematis, meliputi: (1) konstitusionalisme sebagai konsep pembatasan kekuasaan dalam kerangka ketatanegaraan; (2) artikulasi konstitusionalisme dalam tradisi politik Islam; (3) perdebatan tentang kedudukan konstitusi dalam politik Islam; (4) Piagam Madinah sebagai rujukan klasik; (5) mekanisme pembatasan kekuasaan dalam ketatanegaraan Islam; (6) konstitusionalisme Islam modern; serta (7) sintesis makna "kekuasaan dibatasi konstitusi" dalam ilmu politik Islam.
________________________________________
B. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) yang bersifat normatif-konseptual. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah, mencakup artikel jurnal, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan tema konstitusionalisme dan ilmu politik Islam. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mensintesis berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur ketatanegaraan Islam, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer.
________________________________________
C. Pembahasan
1. Konstitusionalisme sebagai Konsep Pembatasan Kekuasaan
Dalam literatur ketatanegaraan, konstitusionalisme secara konsisten dipahami sebagai gagasan politik dan sekaligus mekanisme institusional untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi agar penyelenggaraan negara tidak jatuh pada kesewenang-wenangan (arbitrary power) (Alfauzi & Effendi, 2020; Assulthoni, 2018; Yandy et al., 2024). Karena itu, konstitusionalisme sering dipertautkan dengan gagasan pemerintahan terbatas (limited government), yakni semua tindakan pemerintah harus berada dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengannya (Assulthoni, 2018; Putra, 2016; Yandy et al., 2024). Dalam kerangka ini, konstitusi dipahami bukan hanya sebagai "dokumen", tetapi sebagai alat untuk mengatur, mendistribusikan, dan membatasi fungsi-fungsi kekuasaan demi mencegah abuse of power (Rianda, 2020; Umarama, 2021; Yandy et al., 2024).
Sejumlah rujukan juga menegaskan bahwa konstitusionalisme modern berkelindan dengan dua hal: (i) pembatasan kekuasaan, dan (ii) perlindungan hak (termasuk HAM/hak konstitusional), sehingga pembatasan kekuasaan diposisikan sebagai sarana untuk memastikan hak warga tidak diberangus oleh negara (Azhari, 2023; Sadzali, 2019; Yandy et al., 2024). Dengan demikian, konstitusionalisme menuntut adanya "aturan main" yang mengikat penguasa, sekaligus membuka ruang pertanggungjawaban kekuasaan pada hukum dan prinsip-prinsip dasar bernegara yang disepakati (Alfauzi & Effendi, 2020; Putra, 2016; Ramdana, 2023).
2. Konstitusionalisme dalam Ilmu Politik Islam: Siyāsah/Fiqh Siyāsah sebagai Kajian Kekuasaan yang Dibatasi Norma
Dalam ilmu politik Islam (sering dirumuskan melalui kajian fiqh siyāsah atau siyāsah dustūriyyah), pembicaraan tentang konstitusi dan konstitusionalisme muncul ketika Islam dipahami memiliki perangkat konsep ketatanegaraan—misalnya konsep tentang konstitusi sebagai pedoman dan "aturan main" relasi pemerintah–rakyat (Erham et al., 2024), sekaligus konsep institusional terkait legislasi, pemerintahan, dan peradilan (Erham et al., 2024; Mubarok, 2017). Pada titik ini, konstitusionalisme (sebagai pembatasan kekuasaan) dapat dibaca sebagai perangkat untuk menghindari kepemimpinan otoriter/zalim melalui pengaturan kewenangan yang sistematis (Mubarok, 2017), serta sebagai jalan untuk menjadikan penyelenggaraan kekuasaan berjalan sesuai norma/hukum yang mengikat (Azhar, 2018; Rianda, 2020).
Salah satu artikulasi penting dalam wacana politik Islam adalah penegasan bahwa Islam tidak mengajarkan negara diktator/totaliter, dan bahwa prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dapat dibaca selaras dengan semangat konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan) (Mubarok, 2017; Rianda, 2020). Namun demikian, literatur juga menunjukkan adanya keragaman historis: dalam periode kekhilafahan tertentu, praktik politik dapat bergerak ke arah sentralisme dan absolutisme sehingga figur penguasa menjadi penentu utama (bahkan "khalifah adalah konstitusi itu sendiri") (Gusman, 2023). Variasi historis inilah yang membuat "konstitusionalisme dalam politik Islam" tidak tunggal, melainkan berada dalam spektrum praktik dan teori yang saling berdebat (Failaq & Arelia, 2022; Gusman, 2023).
3. "Konstitusi" dalam Politik Islam: dari Sumber Syariah hingga Dokumen Ketatanegaraan
Sebagian pemikir menegaskan bahwa negara Islam memiliki "konstitusi" berupa prinsip dan hukum syariat yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah (Yasin, 2016). Dalam formulasi ini, konstitusi tidak dipahami semata sebagai dokumen buatan manusia, melainkan sebagai rujukan normatif yang mengatur berbagai ranah, termasuk ranah "konstitusi" dan "administrasi" (Yasin, 2016). Pada saat yang sama, studi dinamika konstitusi Islam menunjukkan bahwa ketika memasuki era nation-state, terjadi perbedaan-perbedaan dalam "penempatan Islam" di dalam konstitusi negara, kedudukan syariah sebagai sumber hukum, dan kewenangan lembaga yudikatif terkait kesesuaian syariah (Gusman, 2023). Artinya, bahkan ketika syariah dipahami sebagai rujukan normatif, bentuk "konstitusionalisasi" syariah dalam negara modern tetap bervariasi dan dipengaruhi oleh sejarah politik serta konstruksi kelembagaan (Failaq & Arelia, 2022; Gusman, 2023).
Ketegangan konseptual ini juga tampak dalam perdebatan "apakah syariah kompatibel dengan prinsip prosedural konstitusionalisme": ada posisi yang memandang kompatibilitas itu mungkin, tetapi ada pula posisi yang menilai bahwa sepanjang sejarah Islam, syariah tidak pernah menjadi "konstitusi" kekhalifahan tradisional sehingga syariah dan konstitusionalisme dipandang bertentangan (Failaq & Arelia, 2022). Karena itu, ketika ilmu politik Islam berbicara tentang konstitusionalisme, ia tidak hanya membahas legitimasi normatif, tetapi juga persoalan institusional: bagaimana pembatasan kekuasaan dirancang dan ditegakkan dalam struktur negara modern (Failaq & Arelia, 2022; Gusman, 2023).
4. Piagam/Ṣaḥīfah Madinah sebagai Rujukan Klasik: Ada Kesepakatan Substansi, tetapi Terdapat Perbedaan tentang Status "Konstitusi Modern"
Dalam diskursus politik Islam, Ṣaḥīfah/Piagam Madinah sering diposisikan sebagai bukti historis bahwa Islam "tidak absen" dari pengaturan ketatanegaraan, karena menjadi dasar hubungan dan interaksi sosial penduduk Madinah pada masa Nabi (Mubarok, 2017; Rianda, 2020). Sejumlah kajian menyatakan bahwa Piagam Madinah dapat disebut sebagai konstitusi dalam bentuk sederhana yang sesuai kebutuhan konteks saat itu, serta bahwa substansi konstitusionalisme—dalam arti adanya kerangka pengaturan, pendelegasian kewenangan, dan restriksi agar hak terjaga—termuat di dalamnya, meskipun jika dibandingkan dengan konstitusi modern dinilai belum lengkap (Mubarok, 2017; Rianda, 2020).
Namun demikian, terdapat nuansa penting: kajian lain menekankan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme (dalam pengertian modern) berkembang bersama nation-state, sehingga Piagam Madinah dinilai bukan konstitusi dalam pengertian modern (Maulidi, 2019). Dengan demikian, sintesis yang hati-hati adalah bahwa Piagam Madinah kerap dibaca sebagai proto-konstitusi/rujukan historis yang mengandung prinsip-prinsip pembatasan dan pengaturan komunitas politik (Mubarok, 2017; Rianda, 2020), tetapi statusnya sebagai "konstitusi modern" tetap diperdebatkan karena problem anakronisme konseptual antara modern nation-state dan komunitas politik awal Islam (Maulidi, 2019; Rianda, 2020).
5. Mekanisme Pembatasan Kekuasaan dalam Ketatanegaraan Islam: Pembagian Kekuasaan dan Checks and Balances
Dalam pembacaan konstitusionalisme sebagai pembatasan kekuasaan, literatur ketatanegaraan Islam modern menekankan kompatibilitas gagasan pembagian kekuasaan dan pengawasan timbal balik untuk mencegah otoritarianisme (Mubarok, 2017). Salah satu pemetaan yang eksplisit membagi kekuasaan dalam pemerintahan Islam menjadi:
1. Legislatif (sulṭān al-tasyrī'iyyah) dengan wewenang penetapan hukum/perkara dan fungsi pengawasan keuangan negara serta kontrol terhadap eksekutif;
2. Eksekutif (sulṭān tanfīdziyyah) yang dipimpin ulil amri (khalifah/amir) untuk mengaktualisasikan aturan pemerintahan;
3. Yudikatif (sulṭān qaḍā'iyyah) sebagai lembaga peradilan yang menangani problem masyarakat, serta dibantu perangkat seperti al-qaḍā, al-ḥisbah, dan al-maẓālim (Mubarok, 2017).
Kerangka tersebut dipresentasikan sebagai upaya sistematis untuk memastikan kekuasaan tidak "melampaui batas" dan untuk menghindari pemimpin otoriter/zalim (Mubarok, 2017). Dalam sintesis konstitusionalisme, struktur semacam ini beresonansi dengan gagasan bahwa pembatasan kekuasaan yang efektif membutuhkan pengaturan kewenangan dan relasi antarlembaga dalam format yang memungkinkan kontrol timbal balik (Azhar, 2018; Yandy et al., 2024).
Dalam konteks ini, aspek yudisial juga mendapatkan penekanan: literatur checks and balances menautkannya dengan ide bahwa persoalan politik seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum/peradilan agar kehidupan politik tetap berada pada koridor konstitusi (Azhar, 2018). Bahkan, dalam pengaitan dengan tradisi hukum Islam, dikemukakan kaidah ḥukm al-ḥākim ilzām wa yarfa' al-khilāf (putusan hakim mengikat dan mengakhiri sengketa) sebagai legitimasi normatif bahwa putusan peradilan harus dijadikan sandaran tindakan berikutnya (Azhar, 2018). Hal ini memperlihatkan bagaimana tradisi politik–hukum Islam dapat dipakai untuk memperkuat tuntutan konstitusionalisme: kekuasaan dibatasi bukan hanya oleh norma, tetapi juga oleh mekanisme adjudikasi yang menghasilkan putusan mengikat (Azhar, 2018; Mubarok, 2017).
6. Konstitusionalisme Islam Modern: Reformasi Syariah dan Standar Egalitarian
Salah satu arus penting dalam ilmu politik Islam kontemporer adalah konstitusionalisme Islam modern yang dikaitkan dengan agenda reformasi syariah agar selaras dengan kebutuhan zaman dan tata negara modern (Maulidi, 2019). Dalam kajian yang secara spesifik membahas Abdullahi Ahmed An-Na'im, ditegaskan bahwa ia menawarkan perlunya reformasi syariah yang menyentuh ranah sosial, politik, hukum pidana, hukum internasional, HAM, termasuk dalam konteks konstitusionalisme Islam (Maulidi, 2019). Kesimpulan studi tersebut menyatakan bahwa konstitusionalisme Islam modern menurut An-Na'im harus aspiratif, egaliter, dan tidak diskriminatif, serta konstitusi Islam modern harus sejalan dengan "konstitusi publik" yang diakui secara internasional; bahkan implikasinya, konstitusi Islam ditempatkan pada "level kedua" setelah konstitusi internasional (Maulidi, 2019).
Penjelasan lain tentang An-Na'im menegaskan fokusnya pada versi "hukum publik Islam" yang dipandang sesuai standar konstitusionalisme dan HAM modern, serta menyatakan bahwa ayat-ayat periode Makkah layak dijadikan prinsip dasar untuk menjawab persoalan konstitusionalisme, hukum internasional, dan HAM (Kurnia, 2016). Dalam jalur argumen yang berdekatan, kajian tentang pembaruan hukum Islam menyatakan bahwa hukum Islam klasik menghadapi tantangan karena prinsip-prinsip modern (misalnya nation-state, demokrasi, konstitusionalisme) sehingga dibutuhkan pembaruan; dalam konteks ini, An-Na'im dipaparkan mendorong rekonstruksi internal dan menilai konstitusionalisme Islam modern seharusnya berpijak pada ayat-ayat Makkiyah agar bersifat non-diskriminatif dan egaliter (Kurnia, 2016; Monteiro, 2010). Dengan demikian, konstitusionalisme Islam modern dalam model An-Na'im dapat disintesis sebagai proyek membatasi kekuasaan negara dan menata hukum publik dengan standar kesetaraan warga serta kompatibilitas dengan prinsip HAM dan tata hukum modern (Kurnia, 2016; Maulidi, 2019).
7. Sintesis: Makna "Kekuasaan Dibatasi Konstitusi" dalam Ilmu Politik Islam
Berdasarkan spektrum rujukan di atas, konstitusionalisme menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai berikut, dengan tetap mengakui adanya perdebatan historis dan konseptual:
Pertama, konstitusionalisme sebagai pembatasan kekuasaan. Inti konstitusionalisme adalah menempatkan kekuasaan pemerintah pada batas-batas yang ditentukan norma dasar (konstitusi) untuk mencegah kesewenang-wenangan (Alfauzi & Effendi, 2020; Assulthoni, 2018; Yandy et al., 2024). Dalam wacana politik Islam, semangat ini dipertegas melalui pembacaan bahwa Islam tidak mengajarkan totalitarianisme, dan bahwa prinsip ketatanegaraan Islam dapat kompatibel dengan pembatasan kekuasaan (Mubarok, 2017; Rianda, 2020).
Kedua, konstitusi sebagai pedoman relasi pemerintah–rakyat. Konstitusi dipahami sebagai pedoman/aturan main yang mengatur hubungan pemerintah dengan warga dan antarorgan kekuasaan (Alfauzi & Effendi, 2020; Erham et al., 2024; Putra, 2016). Dalam tradisi Islam, hal ini dapat hadir sebagai dokumen politik (misalnya Piagam Madinah sebagai rujukan historis yang mengandung substansi konstitusionalisme) sekaligus sebagai rujukan normatif (misalnya prinsip syariah yang dirumuskan sebagai "konstitusi" oleh sebagian pemikir) (Rianda, 2020; Yasin, 2016).
Ketiga, pemisahan/pembagian kekuasaan dan pengawasan. Pembatasan kekuasaan diartikulasikan lewat desain kelembagaan yang membagi fungsi legislatif–eksekutif–yudikatif dan menuntut kontrol untuk menghindari otoritarianisme (Mubarok, 2017; Yandy et al., 2024). Dalam kerangka hukum Islam, legitimasi kepatuhan pada putusan peradilan (yang mengakhiri sengketa dan mengikat) juga dapat dipakai untuk meneguhkan supremasi norma dan rule by law yang mencegah politik keluar dari rel hukum (Azhar, 2018; Mubarok, 2017).
Keempat, dimensi modern—egalitarianisme dan anti-diskriminasi. Konstitusionalisme Islam modern (misalnya An-Na'im) mendorong reformasi syariah agar tatanan konstitusional bersifat egaliter dan tidak diskriminatif, serta kompatibel dengan standar HAM dan tata hukum internasional (Kurnia, 2016; Maulidi, 2019; Monteiro, 2010). Di sini, konstitusionalisme bukan hanya "pembatasan prosedural", tetapi juga agenda substantif untuk memastikan kesetaraan warga dan perlindungan hak (Kurnia, 2016; Maulidi, 2019; Sadzali, 2019).
Kelima, catatan perdebatan historis. Literatur dinamika konstitusi Islam menunjukkan bahwa pada periode kekhilafahan tertentu tidak ditemukan konstitusi tertulis dan kekuasaan khalifah bersifat absolut, sedangkan pada era nation-state muncul keragaman konstitusi dan pelembagaan syariah (Gusman, 2023). Debat lain menyatakan ada posisi yang menganggap syariah tidak kompatibel dengan konstitusionalisme karena syariah tidak pernah menjadi konstitusi kekhalifahan tradisional, tetapi ada pula argumen yang menilai reformasi konstitusional berbasis syariah substantif mungkin dilakukan dan lahir dari komunitas Muslim sendiri (Failaq & Arelia, 2022). Karena itu, studi konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam perlu selalu membedakan: (i) ideal normatif, (ii) sejarah praktik politik, dan (iii) desain institusional negara modern (Failaq & Arelia, 2022; Gusman, 2023; Rianda, 2020).
________________________________________
D. Kesimpulan
Dalam ilmu politik Islam, konstitusionalisme dapat dipahami sebagai paham dan desain ketatanegaraan yang menuntut kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi/norma dasar, dengan tujuan mencegah kesewenang-wenangan dan menata relasi pemerintah–rakyat melalui aturan yang mengikat (Assulthoni, 2018; Erham et al., 2024; Yandy et al., 2024). Secara historis, Piagam Madinah sering dipahami mengandung substansi konstitusionalisme, meskipun statusnya sebagai konstitusi modern masih diperdebatkan (Maulidi, 2019; Rianda, 2020). Secara modern, gagasan pembatasan kekuasaan diartikulasikan melalui pembagian kekuasaan dan mekanisme pengawasan, serta agenda perlindungan hak dan kesetaraan warga—termasuk melalui proyek reformasi syariah yang egaliter dan non-diskriminatif (Kurnia, 2016; Maulidi, 2019; Mubarok, 2017).
Kajian ini menegaskan bahwa studi konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam tidak dapat berhenti pada ideal normatif semata. Ia harus selalu diperhadapkan dengan realitas sejarah praktik politik Islam dan tantangan desain institusional negara modern. Hanya dengan pendekatan yang membedakan ketiga dimensi tersebut—normatif, historis, dan institusional—kajian konstitusionalisme dalam ilmu politik Islam dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pengembangan tata negara yang adil, terbatas, dan melindungi hak warga.
________________________________________
Daftar Pustaka
Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme di negara demokrasi. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 7(2), 111–133. https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990
Assulthoni, F. (2018). Studi kritis tentang konstitusionalisme Islam modern perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im. Kabilah: Journal of Social Community, 2(2), 283–301. https://doi.org/10.35127/kbl.v2i2.3138
Azhar, H. (2018). Refleksi normatif mengenal Ṣaḥīfah al-Madīnah terhadap konstitusi negara Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617
Azhari, M. (2023). Tinjauan umum tentang konstitusi. https://doi.org/10.31219/osf.io/t2sqy
Erham, E., Ma'arij, A., & Gufran, G. (2024). Diskursus pembatasan kekuasaan di Indonesia dalam perspektif konstitusi dan konstitusionalisme. Legalitas: Jurnal Hukum, 16(1), 72. https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.595
Failaq, M. R. F., & Arelia, F. A. (2022). Merancang konstitusionalisme dalam amandemen penguatan DPD RI. Sanskara Hukum dan HAM, 1(02), 25–36. https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.57
Gusman, D. (2023). Keadilan dalam perspektif konstitusionalisme. Unes Journal of Swara Justisia, 7(1), 284. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.330
Kurnia, T. S. (2016). Konsep negara berbasis hak sebagai argumen justifikasi pengujian konstitusionalitas undang-undang. Jurnal Konstitusi, 9(3), 563. https://doi.org/10.31078/jk937
Maulidi, M. A. (2019). Menyoal kekuatan eksekutorial putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 16(2), 339. https://doi.org/10.31078/jk1627
Monteiro, J. M. (2010). Implikasi pembatasan yuridis pembubaran partai politik terhadap prinsip demokrasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(4), 488. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.233
Mubarok, A. Z. S. (2017). Reformasi konstitusi dan yudisial dalam bingkai konstitusionalisme di Arab Saudi. Journal of Islamic Studies and Humanities, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.21580/jish.21.2514
Putra, M. A. (2016). Perkembangan muatan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.597
Ramdana, R. (2023). Esensi konstitualisme dalam konteks penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. https://doi.org/10.31219/osf.io/9nwsm
Rianda, H. G. (2020). Recruitment of first level court judges in a state administration perspective in Indonesia. Constitutionale, 1(1), 27–38. https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2014
Sadzali, A. (2019). Konstitusionalitas Shahifah Madinah. Millah: Journal of Religious Studies, 18(2), 235–264. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art3
Umarama, T. (2021). Constitutional question di Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara perspektif siyasah qaḍlaiyyah. Krtha Bhayangkara, 15(1), 54–68. https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.511
Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M. S., & Isa, M. (2024). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 165–183. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118
Yasin, R. (2016). Telaah putusan MK dalam sengketa PHPU Pilpres 2004 (perspektif negara demokrasi konstitusional). Jurnal Konstitusi, 11(4), 650. https://doi.org/10.31078/jk1143
Tidak ada komentar:
Posting Komentar