02147 - Konflik Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual, Tipologi, dan Resolusi

AFANIN MEDIA UTAMA



Political Conflict in the Perspective of Islamic Political Science: A Conceptual, Typological, and Resolution Study
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konflik politik sebagai pertentangan antara individu, kelompok, atau negara atas kekuasaan, sumber daya, dan nilai dari perspektif ilmu politik Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur, kajian ini menelaah landasan konseptual konflik politik, posisi Islam terhadap kekuasaan dan negara, sumber pemicu konflik, tipologi, dimensi normatif, serta mekanisme resolusi yang ditawarkan tradisi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik politik bukan anomali, melainkan kondisi inheren dalam dinamika politik yang harus dikelola melalui kerangka etik Islam—meliputi keadilan, musyawarah, tabayyun, dan rekonsiliasi (islah)—serta melalui institusionalisasi aturan bersama sebagaimana dicontohkan dalam praktik kenabian di Madinah. Kajian ini menegaskan bahwa perspektif ilmu politik Islam tidak memisahkan moralitas keagamaan dari praktik kekuasaan, sehingga konflik harus diarahkan menuju integrasi sosial-politik, bukan kekerasan destruktif.
Kata kunci: konflik politik, ilmu politik Islam, kekuasaan, resolusi konflik, etika politik
________________________________________
Abstract
This article examines political conflict—defined as the confrontation between individuals, groups, or states over power, resources, and values—from the perspective of Islamic political science. Employing a literature review method, this study explores the conceptual foundations of political conflict, Islam's position toward power and the state, sources of conflict, typologies, normative dimensions, and resolution mechanisms offered by the Islamic tradition. The findings indicate that political conflict is not an anomaly but an inherent condition in political dynamics that must be managed through an Islamic ethical framework—encompassing justice, deliberation (musyawarah), verification (tabayyun), and reconciliation (islah)—as well as through the institutionalization of shared rules, as exemplified by the Prophetic practice in Medina. This study affirms that Islamic political science does not separate religious morality from the practice of power; thus, conflict must be directed toward socio-political integration rather than destructive violence.
Keywords: political conflict, Islamic political science, power, conflict resolution, political ethics
________________________________________
1. Pendahuluan
Konflik merupakan salah satu fenomena yang paling konsisten hadir dalam kehidupan politik manusia. Dalam berbagai kurun sejarah dan lintas batas geografis, pertentangan atas kekuasaan, sumber daya, maupun nilai tidak pernah sepenuhnya absen dari arena sosial-politik. Pertanyaan yang kemudian menjadi relevan bukan sekadar mengapa konflik terjadi, melainkan bagaimana konflik dipahami, dikelola, dan diarahkan—khususnya dalam kerangka keilmuan yang menempatkan moralitas keagamaan sebagai variabel yang tidak dapat diabaikan.
Ilmu politik Islam menawarkan pendekatan yang khas dalam membaca fenomena ini. Berbeda dari pendekatan positivistik yang cenderung mereduksi konflik pada kalkulasi kepentingan material, ilmu politik Islam menempatkan nilai, legitimasi, dan etika sebagai komponen integral dalam analisis konflik. Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ilmu politik Islam memahami, mengklasifikasikan, dan merespons konflik politik?
Kajian ini bertumpu pada sintesis literatur yang mencakup karya-karya dalam bidang ilmu politik, sosiologi konflik, komunikasi politik, dan studi Islam kontemporer di Indonesia maupun literatur Islam klasik. Secara struktural, artikel ini dibagi ke dalam delapan bagian: pengertian konflik politik sebagai landasan konseptual, posisi ilmu politik Islam terhadap kekuasaan dan negara, sumber dan pemicu konflik, tipologi konflik, dimensi normatif, mekanisme resolusi konflik, implikasi bagi konteks Indonesia, dan kesimpulan.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema konflik politik dalam perspektif ilmu politik Islam. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan sintesis temuan dari berbagai sumber yang kemudian disajikan secara sistematis sesuai dengan kerangka tematik yang telah ditetapkan.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Pengertian Konflik Politik sebagai Landasan Konseptual
Dalam ilmu politik, politik lazim dipahami sebagai arena kekuasaan (power)—misalnya melalui rujukan bahwa ilmu politik adalah ilmu tentang kekuasaan—sehingga perebutan, distribusi, dan penggunaan otoritas menjadi isu sentral yang secara inheren membuka ruang pertentangan di antara aktor-aktor politik (Hafid, 2018; Putra & Riyanto, 2023). Di titik ini, konflik tidak diposisikan sebagai anomali belaka, melainkan sebagai kondisi yang kerap menyertai proses politik; bahkan dalam kajian komunikasi politik, aktivitas komunikasi disebut "politik" karena konsekuensi aktual/potensialnya mengatur perilaku manusia "dalam kondisi konflik" (Hafid, 2018; Putra & Riyanto, 2023). Dengan demikian, definisi "pertentangan antara individu, kelompok, atau negara atas kekuasaan, sumber daya, atau nilai" selaras dengan orientasi ilmu politik yang menempatkan perebutan otoritas publik dan alokasi sumber daya sebagai inti dinamika politik (Hafid, 2018; Putra & Riyanto, 2023).
Konsepsi konflik politik juga ditegaskan dalam literatur Indonesia yang mengutip Maswadi Rauf: konflik politik adalah gejala sosial yang hadir dalam masyarakat di berbagai kurun waktu, dan penguasa politik memiliki peran dalam management of conflict (manajemen konflik) melalui kewenangan regulatif yang membatasi kebebasan individu demi kepentingan luas. Pada kerangka yang sama, konflik dapat dipahami sebagai konflik antara penguasa politik dan pihak yang menjadi objek kekuasaan, yang dipicu oleh struktur dan keterbatasan sumber daya/posisi; konflik ini dapat mengambil bentuk vertikal maupun horizontal (Yako & Dahlan, 2022). Dalam perspektif sosiologi konflik yang digunakan untuk membaca konflik sosial-politik, konflik dipandang sebagai fenomena yang alami dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial-budaya, dan berkaitan dengan "rantai kekuasaan" serta negara. Secara teoritis, beberapa studi juga mengingatkan ambivalensi konflik: ia dapat disfungsional, tetapi sekaligus dapat berfungsi struktural dan—dalam kondisi tertentu—menjadi alat integrasi bila dilembagakan melalui konsensus yang sah.
3.2 Konflik Politik Menurut Ilmu Politik Islam: Posisi Islam, Negara, dan Kekuasaan
Dalam kajian "pendekatan politis" terhadap studi Islam, politik Islam dipahami secara substansial sebagai "penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara" yang melahirkan perilaku dan budaya politik berorientasi nilai Islam; namun penghadapan ini kerap berada dalam posisi dilematis karena tarik-menarik antara tuntutan aktualisasi diri kelompok mayoritas dan kondisi politik yang tidak selalu kondusif (Shahreza, 2018). Karena itu, "konflik" dalam politik Islam tidak semata dipahami sebagai benturan kepentingan material, tetapi juga dapat memuat kontestasi nilai, legitimasi, dan identitas yang mengiringi relasi Islam–negara (Shahreza, 2018). Sejalan dengan itu, tulisan tentang kepemimpinan dalam masyarakat Islam menegaskan penolakan terhadap sekularisasi/sekularisme yang memisahkan agama dari politik dan menekankan bahwa politik dalam konsepsi syariat harus didasarkan pada moralitas keagamaan dengan tauhid sebagai "ruh"-nya. Pada horizon ini, konflik politik tetap mungkin terjadi—karena politik adalah dialektika konflik–integrasi—tetapi standar etik Islam dijadikan parameter untuk membatasi cara-cara perebutan kekuasaan (Shahreza, 2018).
Dimensi sejarah keilmuan Islam juga memperlihatkan keterkaitan konflik politik dan produksi wacana keagamaan. Kajian teologi sosial (Gülen) menyatakan bahwa pada fase awal sejarah Islam, teologi (ilmu kalam) lahir dalam konteks politik tertentu—yakni konflik politik yang kemudian berkembang menjadi perdebatan teologis agresif dan bahkan memunculkan korban—serta menunjukkan bagaimana teologi dapat "diselingkuhkan" oleh kekuasaan hingga melahirkan tirani atas kelompok lain (Pababbari, 2020; Santoso, 2013). Studi lain menegaskan bahwa tidak lama setelah wafat Nabi Muhammad terjadi konflik berdarah dan friksi internal di kalangan sahabat, yang memuncak dalam perselisihan politik antara kubu Utsman bin Affan dan kubu Ali bin Abi Thalib, dengan dinamika aliansi/kompetisi yang pada tahap awal bernuansa "sekuler"—dalam arti berbasis kekerabatan dan polarisasi geografis (Rasidin et al., 2023). Dengan demikian, ilmu politik Islam—bila dibaca sebagai kajian relasi Islam dengan kekuasaan dan negara—memandang konflik politik sebagai realitas historis yang menyertai kontestasi legitimasi dan otoritas, sekaligus sebagai ujian etik bagi penyelenggaraan kekuasaan (Santoso, 2013).
3.3 Sumber dan Pemicu Konflik Politik dalam Pembacaan Islam-Politik Kontemporer
3.3.1 Perebutan Kekuasaan dan Kecenderungan Mempertahankan Kekuasaan
Literatur konflik politik yang mengacu pada Maswadi Rauf menekankan bahwa kecenderungan penguasa mempertahankan kekuasaan dapat menyeret penguasa ke konflik dengan rakyat yang kecewa, dan bahwa resolusi konflik menuntut usaha mencari kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkonflik. Kerangka struktural yang dikemukakan dalam pembacaan konflik politik di Indonesia juga menempatkan sumber konflik pada struktur, keterbatasan sumber daya/posisi, dan relasi penguasa–objek kekuasaan (pemerintah pusat/daerah dan pengikutnya) (Yako & Dahlan, 2022). Pada tingkat praktik, studi tentang konsensus Partai Golkar pascakonflik internal (2014–2016) menunjukkan bahwa konflik kekuasaan intra-elit dapat dikelola melalui jalur organisasi, hukum, dan politik, termasuk mediasi pihak tertentu dan restrukturisasi posisi dalam fraksi/struktur organisasi untuk menyatukan kubu yang bertikai. Walau studi ini bukan "fikih siyasah", ia berguna sebagai ilustrasi bahwa pengelolaan konflik politik secara institusional dapat mengandalkan mekanisme konsensus dan mediasi—tema yang juga memiliki resonansi dalam diskursus rekonsiliasi (islah) dalam tradisi Islam (Zakiyah, 2017).
3.3.2 Politisasi Agama, Hiper-Komitmen, dan Eksploitasi Elite
Kajian tentang dimensi agama dalam konflik politik dan kekerasan di Indonesia menyimpulkan bahwa dimensi agama merupakan faktor utama dalam berbagai peristiwa konflik politik dan kekerasan; konflik berbasis agama ini dapat "digunakan" elite politik untuk memperoleh kekuasaan, terutama ketika terdapat hyper-commitment dalam komunitas beragama dan diferensiasi keagamaan yang mendorong radikalisme serta justifikasi kekerasan. Pergeseran konflik sosial-keagamaan juga dicatat: konflik masa kini sering memuat kepentingan ekonomi dan politik, tetapi "dibungkus" isu agama untuk memperoleh dukungan luas dari kelompok (Zada, 2015). Studi tentang politisasi agama menegaskan bahwa simbolisasi agama dan politik kerap menjadi bagian dari konflik; politisasi agama mengedepankan aspek politiknya dan menggunakan agama sebagai alat menciptakan konflik—baik vertikal maupun horizontal—sehingga Pancasila diposisikan sebagai mediator dan resolusi konflik untuk meminimalkan eskalasi.
Dalam konteks gerakan Islam politik yang berwujud mobilisasi militan, studi tentang Laskar Jihad dalam konflik Ambon menunjukkan keterlibatan organisasi tersebut didukung fatwa ulama Salafi Timur Tengah, dengan narasi kewajiban membela umat Islam; penulisnya memandang fenomena Laskar Jihad sebagai sintesis doktrin, militansi, dan penguatan identitas kelompok yang merasa tersisih oleh modernisasi, serta mencatat keterkaitan konflik lokal dengan politik nasional dan keterlibatan militer (Thaib, 2019). Dengan demikian, ilmu politik Islam perlu membedakan antara etika politik Islam yang normatif dan instrumentalitas agama untuk tujuan perebutan kekuasaan yang dalam praktik dapat memicu kekerasan (Thaib, 2019; Zada, 2015).
3.3.3 Politik Identitas, Konflik Etnis, dan Kompetisi Elektoral
Studi politik identitas di Kalimantan Barat menjelaskan politik identitas sebagai tindakan politis untuk memajukan kepentingan kelompok berdasarkan kesamaan identitas; kemunculannya dipengaruhi ketimpangan ekonomi, kurangnya partisipasi politik, serta kebijakan diskriminatif dan eksklusif, dan berdampak signifikan terutama pada konflik etnis serta hubungan antarsuku, dengan agama berperan kuat dalam pembentukan identitas dan konflik (Hifza & Aslan, 2019). Kajian lain tentang politik identitas di Indonesia menekankan bahwa pengelompokan politik berbasis identitas—agama dan nasionalisme—dapat mengganggu stabilitas negara dan mendorong krisis kepercayaan, hoaks, persekusi, hingga penyempitan ruang demokrasi, yang pada akhirnya berujung pada konflik politik (Wahid, 1970). Dalam pembacaan polarisasi elektoral, konflik politik pada kontestasi eksekutif—misalnya Pilkada DKI—dipetakan sebagai dua kubu besar yang saling berhadapan dan menyebar dari lokal ke nasional, dengan konfigurasi dukungan yang melibatkan kelompok nasionalis dan sebagian Islam moderat di satu sisi serta penentang yang terdiri dari kelompok-kelompok politik Islam lain di sisi lain (Abdullah, 2020).
Pada level komunikasi politik, studi tentang ujaran kebencian dan hoaks pada Pilpres 2019 menekankan meluasnya kampanye negatif/hitam di media sosial; kajian ini memaknai konflik siber sebagai "peperangan informasi" yang memanfaatkan isu hoaks pemilu dan dipicu, antara lain, oleh lemahnya sistem penyelenggaraan pemilu serta ambisi pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara. Sejalan dengan itu, kajian politik bahasa atas politisasi Islam dalam Pemilu 2019 menegaskan bahwa derogasi semantik, ujaran kebencian, hoaks, dan diksi negatif dalam komunikasi elit politik dapat memicu perpecahan sosial, sehingga disarankan verifikasi informasi dan penggunaan bahasa positif agar masyarakat tidak mudah diprovokasi. Rangkaian temuan ini menguatkan klaim bahwa konflik politik kontemporer sering berjalan melalui kanal identitas dan komunikasi—termasuk disinformasi—yang dalam perspektif etika politik Islam menuntut disiplin moral dan mekanisme klarifikasi informasi (Wahid, 1970).
3.3.4 Kebijakan Diskriminatif, Asimilasi Paksa, dan Konflik Pusat–Daerah
Konflik politik juga dipicu oleh kebijakan diskriminatif yang mengancam identitas. Studi tentang konflik di Patani menelusuri latar konflik dari perebutan wilayah dan kekuasaan—antara Inggris dan Thailand—yang berujung pada penaklukan Patani oleh Siam, diikuti diskriminasi dan aturan yang mengancam identitas masyarakat Patani (Alfi & Romadhoni, 2022). Kajian problematika Melayu Patani menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Thailand yang terus memicu konflik mendorong munculnya organisasi-organisasi Islam yang menentang pemerintah. Analisis tentang kebijakan asimilasi budaya di Thailand menyatakan bahwa pemaksaan identitas "Thai Budha" sebagai identitas tunggal dan larangan bahasa/nama/identitas Melayu Islam merupakan bentuk kekerasan kultural yang menimbulkan tekanan psikologis dan dapat memicu konflik lebih besar serta munculnya gerakan separatis; kajian ini juga menghubungkan situasi tersebut dengan politik identitas yang dapat menimbulkan intoleransi, kekerasan, dan konflik etnis.
Dalam konteks pusat–daerah, studi tentang politik pemberlakuan syariat di Aceh dan Kelantan menyatakan bahwa penerapan hukum jinayah di Aceh dipandang pemerintah pusat sebagai strategi menyelesaikan konflik pusat–Aceh, melalui pemberian otonomi khusus termasuk jinayah; namun kajian itu juga mencatat kritik bahwa syariat sebagai "solusi konflik" dituding sebagai produk politisi dan berpotensi menggeser konflik vertikal pusat–Aceh menjadi konflik horizontal antarrakyat Aceh, sementara formalisasi syariat dapat dimanfaatkan elite lokal sebagai "mesin politik" untuk meraih/menjaga kekuasaan (Parmudi, 2018). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam, konflik politik tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga desain kebijakan yang memproduksi resistensi/akomodasi serta risiko "instrumentalisasi" simbol keagamaan dalam kompetisi kekuasaan (Parmudi, 2018).
3.4 Tipologi Konflik Politik yang Relevan bagi Pembacaan Islam-Politik
Sejumlah literatur memetakan konflik pada beberapa skala: konflik antarorang (interpersonal), antarkelompok (inter-group), kelompok–negara (vertical conflict), dan antarnegara (inter-state conflict) (Mawardi et al., 2022). Dalam kajian konflik politik Indonesia, konflik juga dipahami sebagai gejala yang hadir dalam bentuk vertikal maupun horizontal, dengan pemicu yang beragam—agama, budaya, politik—dan dapat muncul setiap saat (Yako & Dahlan, 2022). Dalam studi konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya, konflik dipaparkan bermula dari aspek teologis lalu berkembang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, ketidaktegasan pemerintah, eksklusivitas dalam beribadah, dan pengaruh media; kajian itu juga menyebut adanya "konflik by design" untuk kepentingan pihak tertentu dan membedakan konflik laten (Ahmadiyah vs. Islam mainstream) dan konflik manifest (konfrontasi dengan FPI). Tipologi semacam ini penting bagi ilmu politik Islam karena memperlihatkan bahwa konflik bernuansa agama tidak otomatis "murni teologis": ia dapat berkelindan dengan kepentingan politik-ekonomi dan desain mobilisasi, sehingga respons etik dan kebijakan tidak bisa hanya berbasis retorika religius, melainkan memerlukan analisis sebab jamak (Zada, 2015).
3.5 Dimensi Normatif Ilmu Politik Islam: Etika Kekuasaan dan Pembatasan Cara Berkonflik
3.5.1 Etika Politik Islam sebagai Antitesis "Segala Cara" dalam Perebutan Kekuasaan
Dalam refleksi tentang etika politik Nabi Muhammad di Madinah, konflik di Yatsrib digambarkan dipicu ambisi dominasi kekuasaan—misalnya konflik Aus–Khazraj—yang merusak moralitas sosial; karena itu muncul kebutuhan juru damai/penengah. Artikel yang sama menilai praktik politik kontemporer yang menghalalkan cara (money politics, hoaks, hate speech) dapat melahirkan instabilitas sosial dan konflik horizontal; sebagai respons, nilai etika politik Islam yang diteladankan dari Nabi di Madinah meliputi ukhuwah islamiah, persatuan, musyawarah, at-ta'awun, dan keadilan. Sejalan dengan itu, studi tentang ijtihad politik kyai menunjukkan sikap normatif bahwa "menang dengan tipu daya harus ditinggalkan dan kalah dengan cara benar harus dipertahankan," serta pelarangan keras praktik money politic sebagai bentuk prioritas moral dalam praktik politik (Rahman & Kizi, 2023).
Dalam kerangka pendidikan politik, kajian kontribusi etika Islam menawarkan norma civic values seperti keadaban, otonomi, keswadayaan, keswasembadaan, dan kontrak sosial sebagai basis pemberdayaan civil society, terutama ketika civil society melemah, mengalami kooptasi, atau terjebak primordialisasi/konflik internal partai politik (Said, 2018). Artinya, ilmu politik Islam tidak sekadar menamai konflik sebagai "perebutan kekuasaan," tetapi juga memberi kerangka etik untuk membatasi repertoar tindakan politik agar konflik tidak berubah menjadi kekerasan dan disintegrasi (Said, 2018; Rahman & Kizi, 2023).
3.5.2 Konflik sebagai Fenomena yang Dapat Fungsional bila Diarahkan pada Integrasi
Sebagian literatur menekankan ambivalensi konflik. Perspektif "ilmu sosial profetik" menyatakan konflik dapat menjadi disfungsional sekaligus struktural; legitimasi sosial yang dibentuk kelompok penekan dapat menghasilkan konflik horizontal, namun bila disepakati secara sah melalui konsensus, ia dapat menjadi alat integrasi. Dalam sejarah politik Islam Jawa, konflik antarelit dan konflik "aliran"—sinkretik vs. legalistik—menunjukkan Islam sering terseret dalam pusaran konflik politik; namun artikel tersebut menekankan bahwa konflik memiliki makna positif dan negatif, dan secara normatif Islam tidak memasung kreativitas pengembangan doktrin selama tidak bertentangan dengan ketentuan dasar agama. Dengan demikian, konflik dalam ilmu politik Islam dapat dipahami sebagai realitas yang perlu dikelola agar energi konflik bertransformasi menjadi integrasi melalui mekanisme konsensus dan etika, bukan menjadi kekerasan destruktif.
3.6 Resolusi Konflik dalam Perspektif Islam: Dari Prinsip Qur'ani hingga Praktik Sosial-Politik
3.6.1 Formula Qur'ani dan Integrasi Jalur Formal–Nonformal
Kajian integratif antara UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan perspektif Islam menyimpulkan bahwa Al-Qur'an memiliki "formula unik" dalam resolusi konflik sosial: menekankan prinsip kebaikan sebagai prevensi konflik dan menerapkan prinsip keadilan sebagai resolusi konflik; pendekatan nonformal dapat melengkapi pendekatan formal karena sering lebih diterima luas di masyarakat tanpa menegasikan hukum positif (Zakiyah, 2017). Klaim ini penting bagi ilmu politik Islam karena menghubungkan etika normatif—kebaikan/keadilan—dengan tata kelola konflik secara kelembagaan (hukum negara), sehingga konflik politik tidak semata "dibiarkan" sebagai kontestasi kekuatan, melainkan diarahkan pada tata kelola yang legitimate (Zakiyah, 2017).
3.6.2 Tabayyun dan Etika Klarifikasi sebagai Perangkat Meredam Eskalasi
Studi tentang praktik tabayyun menegaskan bahwa Indonesia sebagai masyarakat multikultural memiliki potensi konflik yang besar dan karena itu diperlukan keterbukaan serta upaya mencari kejelasan informasi agar konflik tidak berkepanjangan; dalam teologi Islam, praktik tersebut disebut tabayyun. Penelitian itu menyimpulkan bahwa tabayyun bermakna besar untuk menyelesaikan konflik sosial karena meningkatkan kualitas informasi, memperjelas akar masalah, mencegah bencana akibat ketidakjelasan akar konflik, dan menumbuhkan etika sosial berbasis nilai agama. Dalam konteks konflik politik kontemporer yang dipenuhi hoaks, ujaran kebencian, dan "peperangan informasi," tabayyun menjadi relevan sebagai mekanisme etik-epistemik untuk mengurangi spiral eskalasi akibat disinformasi.
3.6.3 Praktik Kenabian: Kontrak Sosial, Mediasi Konflik, dan Konstitusi Madinah
Kajian tentang praksis politik Nabi Muhammad menafsirkan Bai'at Aqabah I dan II sebagai "kontrak sosial"—kesepakatan membentuk entitas politik bersama—yang mempertemukan kepentingan Nabi menyampaikan ajaran Islam dan kepentingan masyarakat Yatsrib menghadirkan pemimpin yang mampu memediasi konflik Aus–Khazraj; peristiwa ini dipandang sebagai fondasi awal terbentuknya komunitas politik kuat di Madinah (Suyudi & Putra, 2020). Dalam fase Madinah, Nabi menyusun perjanjian tertulis (Shahifah) yang kemudian disebut "Konstitusi Madinah," sebagai dasar hukum bersama bagi tindakan sosial-politik warga Madinah (Suyudi & Putra, 2020). Artikel etika politik Nabi periode Madinah juga menekankan bahwa konflik kesukuan yang panjang mendorong kesadaran perlunya penengah dan menyoroti aktualisasi nilai-nilai persatuan, musyawarah, tolong-menolong (at-ta'awun), dan keadilan sebagai pedoman etika politik (Suyudi & Putra, 2020). Dalam ilmu politik Islam, rangkaian praktik ini dapat dibaca sebagai model institusionalisasi perdamaian: konflik direspons melalui kontrak sosial, aturan bersama, dan etika publik, bukan melalui dominasi koersif semata (Suyudi & Putra, 2020).
3.7 Implikasi bagi Konteks Indonesia: Moderasi, Pancasila, dan Rekayasa Kelembagaan
Sejumlah literatur Indonesia mengusulkan kerangka mediasi yang memperkuat integrasi sosial-politik. Studi politisasi agama menyarankan Pancasila sebagai penengah/resolusi konflik untuk meminimalkan konflik vertikal dan horizontal yang diproduksi instrumentalitas agama. Kajian "civil religion" menyimpulkan Pancasila dapat berfungsi sebagai "agama sipil" dalam bentuk keyakinan bersama, simbol, dan ritual publik, serta menuntut negara menjamin kebebasan berbicara/beragama/berserikat dan menegakkan rule of law serta penghormatan mayoritas kepada hak minoritas. Di sisi lain, gagasan national fiqh diposisikan berorientasi pada persatuan dan integritas dalam menjaga kedaulatan nasional dan bersinergi dengan moderasi beragama melalui pembudayaan sikap moderat, adil, toleran, humanis, etis, religius, dan nasionalis; kajian tersebut juga menyatakan bahwa agama sering menjadi penyebab konflik, namun "tidak ada agama yang memerintahkan" penganutnya untuk mempromosikan kekerasan (Adib & Qomari, 2018).
Dalam ranah pendidikan dan teologi, pendidikan Islam multikultural dipandang sebagai alternatif resolusi konflik agama karena konflik berlabel agama sering memiliki motif sosial-budaya, politik, dan ekonomi; pendidikan multikultural menanamkan nilai perdamaian, toleransi, penghargaan perbedaan, dan semangat persatuan (Rasyid et al., 2022). Teologi multikultural juga ditekankan penting karena pluralitas adalah keniscayaan dan pertimbangan keagamaan kerap memainkan peran dalam eskalasi konflik, meski bukan satu-satunya faktor. Sintesis ini menunjukkan arah ilmu politik Islam di Indonesia: menata konflik politik melalui kombinasi etika Islam—keadilan, musyawarah, tabayyun, keadaban—desain kebijakan dan institusi (hukum/konstitusi), serta "payung" kebangsaan yang memediasi perbedaan dalam ruang publik (Zakiyah, 2017).
________________________________________
4. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, konflik politik menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai pertentangan aktor-aktor sosial-politik—individu, kelompok, maupun negara—dalam perebutan dan pengelolaan kekuasaan, legitimasi, sumber daya, serta nilai/identitas, yang secara empiris dapat dipicu oleh struktur kekuasaan, kelangkaan posisi/sumber daya, kebijakan diskriminatif, serta politisasi agama/identitas dan disinformasi (Shahreza, 2018).
Kekhasan perspektif ilmu politik Islam terletak pada penegasan bahwa politik tidak boleh terlepas dari moralitas keagamaan—tauhid, keadilan, musyawarah, persaudaraan—sehingga konflik harus dikelola melalui prinsip kebaikan dan keadilan, mekanisme klarifikasi (tabayyun), rekonsiliasi (islah), dan institusionalisasi aturan bersama sebagaimana dicontohkan dalam praktik Nabi di Madinah—kontrak sosial dan konstitusi (Adib & Qomari, 2018; Zakiyah, 2017). Dengan demikian, definisi "pertentangan atas kekuasaan, sumber daya, atau nilai" tetap tepat, tetapi dalam ilmu politik Islam pertentangan tersebut dinilai dan diarahkan oleh perangkat etik dan tata kelola yang mencegah kekerasan serta memulihkan integrasi sosial-politik (Said, 2018).
________________________________________
Daftar Pustaka
Abdullah, M. (2020). Meredam marah, menyebar rahmah: Menengok kembali peran agama di ruang publik dalam masyarakat majemuk. Nusantara Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 16(1), 1. https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i1.10622
Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus baru politik Islam: Pluralisme, kontestasi, dan demokratisasi. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 1(2), 18–33. https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129
Alfi, A. M., & Romadhoni, Moh. W. (2022). Pendekatan politis dalam studi Islam. Qolamuna Jurnal Studi Islam, 8(1), 96–115. https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i1.662
Hafid, M. V. (2018). Konsensus politik pada konflik Partai Golkar tahun 2014–2016. Jurnal Penelitian Politik, 15(1), 15. https://doi.org/10.14203/jpp.v15i1.739
Hifza, H., & Aslan, A. (2019). Problematika pendidikan Islam Melayu Patani Thailand. Al-Ulum, 19(2), 387–401. https://doi.org/10.30603/au.v19i2.864
Mawardi, I., Rahman, L., & Idayanti, U. N. (2022). The Taliban politics of violence in Afghanistan: A Weberian historical-sociological perspective. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 18(2), 39–59. https://doi.org/10.24042/tps.v18i2.12160
Pababbari, M. (2020). Front antagonism towards social and political integration perspectives on the social science of prophetic. Jurnal Adabiyah, 20(1), 25. https://doi.org/10.24252/jad.v17i120i1a2
Parmudi, M. (2018). Civil religion di Indonesia. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 2(1), 51–70. https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.1.1995
Putra, G. B., & Riyanto, A. (2023). Menelisik politik identitas di Kalimantan Barat berdasarkan perspektif filsafat politik Armada Riyanto. Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(1), 9. https://doi.org/10.26418/jdn.v1i1.64948
Rahman, M., & Kizi, N. M. B. (2023). Patterns of strengthening conservative Muslims in the middle of culture wasathiyah Madurese society: PAI approach to religious moderation. Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, 12(02), 1–17. https://doi.org/10.32806/jf.v12i02.7284
Rasidin, Mhd., Ramdhani, I., Ilahi, R. P., Busni, D., Witro, D., & Alghani, R. (2023). The dimension of religion in political conflict and violence: An experience in Indonesia. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 7(1), 1. https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6146
Rasyid, A., Muvid, M. B., Lubis, M. A., & Kurniawan, P. (2022). Actualization of the concept of national fiqh in building religious moderation in Indonesia. Millah: Journal of Religious Studies, 433–464. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art5
Said, M. (2018). Rethinking Islamic theology: Mengagas teologi sosial dalam konteks pluralisme dan multikulturalisme (Perspektif pemikiran teologi Fethullah Gülen). Potret Pemikiran, 20(1). https://doi.org/10.30984/pp.v20i1.748
Santoso, M. A. F. (2013). Kontribusi etika Islam pada pendidikan politik: Solusi bagi problema civil society Indonesia era reformasi. Tsaqafah, 9(2), 225. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.51
Shahreza, M. (2018). Pengertian komunikasi politik. https://doi.org/10.31227/osf.io/v48x2
Suyudi, M., & Putra, W. H. (2020). Bahasa dan politik Islam: Gerak dan perilaku diskursif politisasi Islam pihak oposisi dalam Pemilu 2019 di Indonesia dalam konteks politik bahasa. Dialogia, 18(2), 417–442. https://doi.org/10.21154/dialogia.v18i2.2440
Thaib, E. J. (2019). Komunikasi politik ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, ilmu politik dan komunikasi Islam. Farabi, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.30603/jf.v16i1.1030
Wahid, D. (1970). Pentas jihad gerakan Salafi radikal Indonesia. Studia Islamika, 14(2). https://doi.org/10.15408/sdi.v14i2.552
Yako, K., & Dahlan, D. (2022). Kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Wilayah Sumatera Barat tahun 2017–2022 dalam penyelesaian konflik di Patani Thailand Selatan. Politik Islam, 1(2). https://doi.org/10.31958/pi.v1i2.8099
Zada, K. (2015). Politik pemberlakuan syari'at Islam di Aceh dan Kelantan (1993–2014). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(1), 41–70. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i1.588
Zakiyah, Z. (2017). Cendekiawan Muslim dan wacana konflik etnis di Kalimantan Barat. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, 1(2), 191. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0102-01
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar