02145 - Koloni dalam Kerangka Ilmu Politik Islam: Kajian Konseptual dan Historis

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of "colony" (colonial) within the framework of Islamic political science, drawing on conceptual and historical sources related to the Muslim world, particularly the Nusantara experience. Through a synthetic analytical approach, this study elaborates the operational definition of colony as a territory under direct or indirect political control of a foreign power, where governance, public policy, and socio-economic management primarily serve the interests of the colonizing power. The article further distinguishes colony, colonialism, and imperialism as analytically distinct categories, explores the mechanisms of colonial control—including coercive, legal-agrarian, and epistemological dimensions—and situates the colonial condition within Islamic political thought. Key findings include: (1) the concept of wilāyat al-Islām as a religious-legal framework for understanding colonized Muslim territories; (2) the doctrinal legitimation of resistance through the category of jihād fī sabīlillāh; and (3) the extension of decolonization beyond formal political sovereignty to encompass epistemological liberation. The study concludes that in Islamic political analysis, "colony" is not merely a territorial status but a structure of power that subordinates a community's political space, religious order, and intellectual sovereignty.
Keywords: colony, colonialism, Islamic political science, decolonization, wilāyat al-Islām, jihād fī sabīlillāh, Nusantara
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep "koloni" (kolonial) dalam kerangka ilmu politik Islam dengan bertumpu pada sumber-sumber konseptual dan historis yang berkaitan dengan dunia Islam, khususnya pengalaman Nusantara. Melalui pendekatan analisis sintetis, kajian ini mengelaborasi definisi operasional koloni sebagai wilayah yang berada di bawah kontrol politik langsung atau tidak langsung kekuatan asing, di mana pemerintahan, kebijakan publik, dan pengelolaan sosial-ekonomi berjalan terutama untuk kepentingan kuasa penjajah. Artikel ini selanjutnya membedakan koloni, kolonialisme, dan imperialisme sebagai kategori analitis yang berbeda, mengeksplorasi mekanisme kontrol kolonial—mencakup dimensi koersif, hukum-agraria, dan epistemologis—serta menempatkan kondisi kolonial dalam bingkai pemikiran politik Islam. Temuan utama meliputi: (1) konsep wilāyat al-Islām sebagai kerangka hukum-keagamaan dalam memahami wilayah Muslim yang terjajah; (2) legitimasi doktrinal perlawanan melalui kategori jihād fī sabīlillāh; dan (3) perluasan agenda dekolonisasi melampaui kedaulatan politik formal menuju pembebasan epistemologis. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam analisis politik Islam, "koloni" bukan sekadar status teritorial, melainkan struktur kekuasaan yang menundukkan ruang politik, tatanan keagamaan, dan kedaulatan intelektual suatu masyarakat.
Kata kunci: koloni, kolonialisme, ilmu politik Islam, dekolonisasi, wilāyat al-Islām, jihād fī sabīlillāh, Nusantara
________________________________________
1. Pendahuluan
Kajian tentang kolonialisme dalam perspektif ilmu politik Islam merupakan salah satu ranah yang terus berkembang, khususnya dalam upaya membangun kerangka konseptual yang tidak sekadar meminjam kategorisasi dari tradisi keilmuan Barat, tetapi juga mengintegrasikan dimensi normatif-keagamaan yang menjadi ciri khas pemikiran politik Islam. Persoalan "koloni" bukan hanya relevan secara historis—mengingat hampir seluruh wilayah dunia Islam pernah berada dalam cengkeraman kekuatan kolonial Eropa—tetapi juga relevan secara kontemporer, terutama dalam diskursus dekolonisasi epistemologis yang semakin mengemuka dalam kajian akademik pasca-kolonial.
Artikel ini bertujuan menyajikan elaborasi konseptual tentang "koloni" yang kompatibel dengan kerangka ilmu politik Islam. Untuk itu, kajian ini menggunakan pendekatan analisis sintetis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan studi politik Islam di Nusantara dan dunia Islam secara lebih luas. Secara berurutan, artikel ini akan membahas: (1) pengertian dan definisi operasional koloni; (2) pembedaan antara koloni, kolonialisme, dan imperialisme; (3) koloni sebagai proyek penguasaan yang mencakup motif dan mekanismenya; (4) perspektif ilmu politik Islam mengenai koloni dalam kaitannya dengan kedaulatan, wilayah, dan legitimasi perlawanan; serta (5) dimensi kontemporer koloni dalam agenda dekolonisasi.
________________________________________
2. Pengertian "Koloni" (Kolonial) dalam Kerangka Ilmu Politik Islam
Dalam literatur kajian kolonialisme yang relevan dengan studi politik Islam di Nusantara dan dunia Islam, "koloni/kolonial" merujuk pada suatu wilayah yang diduduki atau dikuasai pihak asing dan berada dalam relasi penguasaan (dominance)–ketergantungan (dependence), sehingga arah kebijakan dan tata kelolanya ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal (negara/kuasa penjajah) (Hutagaluh et al., 2023). Secara etimologis, salah satu rujukan menyatakan bahwa koloni adalah kawasan baru yang diduduki oleh orang asing yang berpindah (migrasi pendatang asing ke wilayah tersebut) (Hutagaluh et al., 2023). Sejalan dengan itu, kerangka konseptual yang lebih analitis membedakan bahwa kolonialisme adalah bentuk dominasi antarkelompok yang ditandai oleh perpindahan pemukim (settlers) dalam jumlah signifikan dan permanen ke wilayah jajahan (Sari, 2022), sementara koloni menjadi ruang geografis tempat dominasi tersebut berlangsung.
Dalam konteks Hindia Belanda, "koloni" juga tampil sebagai sebuah rezim kekuasaan: pihak penjajah bertindak sebagai penguasa yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan dan menetapkan kebijakan secara sentralistis, sedangkan aparat birokrasi menjalankannya. Dengan demikian, definisi operasional "koloni" yang konsisten dengan sumber-sumber yang tersedia adalah: wilayah yang berada di bawah kontrol politik (langsung atau tidak langsung) kekuatan asing sehingga pemerintahan, kebijakan publik, dan pengelolaan sosial-ekonomi berjalan terutama untuk kepentingan kuasa penjajah (Imam, 2024).
________________________________________
3. Pembedaan Koloni, Kolonialisme, dan Imperialisme
Sumber-sumber yang tersedia menekankan pentingnya membedakan kolonialisme dan imperialisme karena keduanya menggambarkan mekanisme penguasaan yang tidak selalu identik. Kolonialisme didefinisikan sebagai dominasi antarkelompok yang melibatkan migrasi permanen pemukim dalam jumlah signifikan dari negeri asal penjajah ke koloni (Sari, 2022). Sementara itu, imperialisme dipahami sebagai dominasi antarkelompok yang bisa mencakup pengambilalihan kedaulatan atau kontrol tidak langsung, dan tidak mensyaratkan perpindahan pemukim permanen dalam skala besar (Sari, 2022). Pembedaan ini penting karena suatu wilayah bisa berada dalam status "terjajah" tanpa selalu mengalami pola settler colonialism yang besar, melainkan melalui kontrol administratif-politik, hukum, dan ekonomi (Sari, 2022).
Di dalam pengalaman empayar Inggris, konsep protectorate/protected state menunjukkan bahwa wilayah "naungan" dapat diposisikan sebagai jajahan dalam empayar, meskipun bentuknya berbasis perjanjian dengan otoritas lokal dan bidang kuasa penjajah dibatasi pada aspek tertentu. Dengan demikian, wilayah koloni dalam praktik politik dapat mengambil spektrum bentuk: dari penguasaan langsung hingga bentuk "perlindungan" yang secara substansial tetap menempatkan kedaulatan administratif dan perundangan di bawah kuasa penjajah. Sintesis ini memperluas pengertian "koloni" dari sekadar pendudukan militer menjadi struktur kontrol yang menundukkan ruang politik suatu masyarakat (Imam, 2024).
________________________________________
4. Koloni sebagai Proyek Penguasaan: Motif, Mekanisme, dan Implikasinya
4.1 Motif Penguasaan: Ekonomi–Politik–Agama (3G dan Logika Perluasan Kuasa)
Sejumlah rujukan mengaitkan kolonialisme Barat dengan motif yang berulang: kepentingan ekonomi, perluasan kuasa politik/militer, dan misi keagamaan. Kerangka "Gold, Glory, Gospel (3G)" dipakai untuk menjelaskan agenda kolonial yang berjalan bersamaan dengan misi "pemberadaban", dan juga digunakan untuk membaca kompleksitas motif penjajahan (ekonomi–politik–agama) dalam konteks Hindia Belanda. Studi reflektif tentang kolonisasi Barat di negara-negara Islam juga menegaskan bahwa dominasi Barat awalnya berangkat dari aktivitas ekonomi (misalnya perdagangan) yang kemudian membuka jalan bagi dominasi politik dan militer, serta berkembang pula menjadi misi penyebaran agama Kristen di wilayah jajahan.
Dalam kerangka sejarah dunia Islam abad XIX, penetrasi kolonial Barat digambarkan sangat luas sehingga pada penghujung abad XIX hampir tidak ada negeri Muslim yang tidak tersentuh penetrasi kolonial (Latifi, 1970), selaras dengan narasi bahwa pada akhir abad XIX dan abad XX dunia Islam banyak berada dalam posisi ditindas dan dikuasai kolonial Eropa.
4.2 Mekanisme Pengelolaan Koloni: Kontrol Kebijakan, Hukum, Pendidikan, dan Hegemoni Pengetahuan
Dalam sumber-sumber yang tersedia, koloni tidak hanya dipahami sebagai penguasaan ruang fisik, tetapi juga sebagai penguasaan tata kelola. Pada masa kolonial, kebijakan umum ditetapkan secara sentralistis oleh penjajah dan birokrasi berfungsi menjalankannya. Kolonialisme Belanda juga digambarkan bercorak otoriter, sentralistik, diskriminatif, eksploitatif, dan paternalistik—yakni sifat-sifat yang memperlihatkan relasi kuasa yang menundukkan penduduk dan wilayah jajahan (Imam, 2024). Pada aras hukum-agraria, misalnya, kebijakan Domeinverklaring (melalui Agrarische Besluit) menyatakan tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai hak eigendom seseorang sebagai milik negara, dan perluasannya diberlakukan ke berbagai daerah; hal ini menunjukkan bagaimana rezim kolonial memformulasikan basis legal untuk mengontrol sumber daya tanah di wilayah jajahan (Yudiatmaja, 2018).
Selain itu, kolonialisme juga bekerja melalui penguasaan epistemologi: ada argumentasi bahwa kekuatan militer dapat menaklukkan ruang geopolitik, sedangkan "ilmu kolonial" menaklukkan ruang sistem pemikiran dan intelektual masyarakat peribumi. Dalam perbincangan tentang British dan Belanda, "ilmu kolonial-orientalis" disebut sebagai warisan epistemologi negatif yang dapat bertahan hingga pascakemerdekaan (Hutagaluh et al., 2023), dan tulisan tentang pembentukan sejarah negara-bangsa Malaysia juga menerangkan bahwa ilmu kolonial (dalam disiplin orientalisme) diperkukuh melalui hegemoni dan dominasi, termasuk lewat saluran sah (misalnya pengesahan otoritas lokal) (Siregar, 2018). Dengan kata lain, koloni adalah ruang di mana kontrol dilakukan baik secara koersif (dominasi) maupun persuasif-intelektual (hegemoni) (Hutagaluh et al., 2023; Siregar, 2018).
________________________________________
5. Koloni dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kedaulatan, Wilayah, dan Legitimasi Perlawanan
5.1 Politik sebagai Bagian dari Agama: Kolonisasi sebagai Persoalan Keagamaan Sekaligus Ketatanegaraan
Dalam sumber yang membahas perkembangan politik ketatanegaraan Islam di Indonesia, ditegaskan bahwa Islam tidak menyetujui pemisahan agama dan politik, dan negara diposisikan sebagai sarana untuk menjalankan tuntunan agama dalam kehidupan. Pada saat yang sama, studi tentang dominasi Barat mencatat bahwa persoalan agama kerap terlibat dalam persoalan politik penjajahan Barat atas negeri-negeri Islam (Robin & Puyok, 2017). Maka, dalam kerangka ilmu politik Islam—sebagaimana tampak pada pengalaman historis Indonesia dan dunia Islam—kolonisasi bukan hanya masalah administrasi kekuasaan, tetapi juga menyentuh dimensi identitas-keagamaan, keadilan, dan tata nilai politik (Robin & Puyok, 2017).
Sejalan dengan itu, berbagai kajian tentang perjuangan organisasi dan ulama memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap penjajah dipahami sebagai bagian dari pembelaan terhadap ideologi agama dan nasionalisme, serta menolak eksploitasi dan penjajahan sebagai prinsip moral-politik. Artinya, "koloni" dalam perspektif politik Islam dapat diposisikan sebagai kondisi hilangnya atau terampasnya kedaulatan pengaturan kehidupan publik oleh kekuatan eksternal yang sering kali dipandang mengancam tatanan keadilan dan keberagamaan.
5.2 Status Wilayah Islam di Bawah Penjajah: Contoh Konseptual NU tentang Dār al-Islām/Wilāyat al-Islām
Salah satu artikulasi politik-keagamaan yang penting datang dari tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Sumber yang membahas NU menerangkan bahwa NU memutuskan Indonesia ketika masih dijajah Belanda sebagai dār al-Islām, namun ditekankan bahwa istilah tersebut bukan dimaksudkan sebagai sistem politik/ketatanegaraan, melainkan istilah keagamaan yang lebih tepat dipahami sebagai wilāyat al-Islām (daerah Islam), bukan "negara Islam" (Ajuba, 2018). Ini menunjukkan satu nuansa penting dalam ilmu politik Islam berbasis ulama Nusantara: wilayah yang menjadi koloni secara politik dapat tetap dipandang sebagai "wilayah Islam" secara keagamaan, sehingga kewajiban menjaga ketertiban sosial dan norma-norma komunitas tetap dinisbatkan kepada penduduk Muslim (Ajuba, 2018).
Namun, sumber yang sama menegaskan NU menolak ikut milisi Hindia Belanda karena membantu penjajah dinilai haram (Ajuba, 2018). Dengan demikian, status "wilayah Islam" tidak berarti legitimasi kolonial, melainkan pengakuan atas realitas sosial-keagamaan penduduk Muslim sembari mempertahankan garis hukum-politik terhadap kolaborasi dengan penjajah (Ajuba, 2018). Nuansa ini penting karena memperlihatkan bahwa "koloni" dalam perspektif politik Islam tidak selalu dipetakan melalui dikotomi teritorial yang sederhana, tetapi melalui pertimbangan hukum-keagamaan atas tindakan politik (misalnya kooperasi vs. resistensi) (Ajuba, 2018).
5.3 Legitimasi Pembelaan Kedaulatan: Jihād fī Sabīlillāh sebagai Kategori Politik Sunni Klasik dan Praktik Lokal
Sumber kepustakaan mengenai haji sebagai laku revolusioner menyatakan bahwa dalam doktrin politik Sunni klasik, upaya mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan dibenarkan dalam agama dan bahkan dapat dikategorikan sebagai jihād fī sabīlillāh. Hal ini memberi fondasi konseptual untuk memahami mengapa dalam berbagai perlawanan lokal, kolonialisme dipersepsi bukan sekadar konflik politik, melainkan juga konflik normatif-keagamaan.
Contoh historis yang didokumentasikan: studi tentang Aceh menjelaskan bahwa masyarakat Aceh memandang kolonial Belanda sebagai "kafir" yang harus diperangi dan menamai perang itu sebagai perang fī sabīlillāh (jihad di jalan Allah) (Rahim & Kahal, 2017). Kajian tentang Banten juga menyebut bahwa perjuangan melawan kolonial Belanda dipahami sebagai jihād fī sabīlillāh, terutama karena yang dilawan adalah kaum imperialis yang menjajah tanah air. Selaras dengan itu, kajian tentang NU menekankan bahwa pengusiran penjajah dipahami sebagai anjuran agama yang wajib dijalankan, dan kemudian melahirkan "resolusi jihad" sebagai pegangan mobilisasi. Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa dalam kerangka politik Islam yang hidup di masyarakat, koloni adalah situasi politik yang memicu kategorisasi kewajiban kolektif untuk mempertahankan tanah air/kedaulatan melalui bahasa kewajiban agama.
________________________________________
6. Koloni dan "Penjajahan yang Tampak" vs. "Penjajahan yang Mengendap": Dekolonisasi sebagai Agenda Politik Islam Kontemporer
Sumber tentang pendidikan kolonial di Afrika menekankan bahwa penjajahan "baru" dapat dimulai ketika penjajah secara fisik meninggalkan wilayah terjajah tetapi mengokupasi sistem berpikir mereka; warisan kolonial menetap dalam berbagai bentuk termasuk sistem hukum dan sistem pendidikan. Sejalan dengan itu, sumber tentang British dan Belanda menekankan bahwa kolonialisme melahirkan ilmu kolonial-orientalis yang merendahkan bangsa yang dijajah dan meninggalkan dampak epistemologi negatif yang berlanjut (Hutagaluh et al., 2023), sementara analisis ilmu kolonial di Alam Melayu menegaskan kemampuan kolonialisme menaklukkan ruang epistemologi melalui produksi pengetahuan. Karena itu, "koloni" dalam perspektif politik Islam kontemporer dapat dianalisis bukan hanya sebagai status wilayah masa lalu, tetapi juga sebagai relasi kuasa yang bisa bertransformasi menjadi bentuk kontrol tidak langsung melalui struktur pengetahuan, pendidikan, dan institusi (Hutagaluh et al., 2023).
Dalam horizon politik pasca-Perang Dunia II, dekolonisasi dipahami sebagai proses pembebasan negara-negara jajahan dari negara penjajah, sehingga pentadbiran dan aspek-aspek negara diterajui kembali oleh peribumi. Artikel lain menyatakan dekolonisasi adalah proses panjang penentuan diri, dan bahkan tidak terbatas pada politik saja tetapi juga mencakup agama, bahasa, budaya, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Dengan demikian, dalam kerangka ilmu politik Islam, pembahasan "koloni" secara wajar berujung pada agenda "dekolonisasi" yang meliputi pembebasan kedaulatan formal sekaligus pembongkaran struktur hegemoni pengetahuan dan kebijakan yang diwariskan kolonialisme.
________________________________________
7. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, koloni menurut kerangka analisis yang kompatibel dengan ilmu politik Islam dapat dirumuskan dalam lima proposisi sebagai berikut.
Pertama, koloni adalah wilayah yang diduduki/dikuasai pihak asing, sering kali terkait perpindahan dan pendudukan oleh orang asing, serta berada dalam relasi dominance–dependence (Hutagaluh et al., 2023).
Kedua, secara konseptual, koloni adalah ruang beroperasinya kolonialisme (dominasi disertai pemukiman permanen) dan dapat dibedakan dari imperialisme (kontrol yang bisa tidak langsung dan tidak mensyaratkan pemukiman besar) (Sari, 2022).
Ketiga, dalam pengalaman dunia Islam, kolonisasi kerap dikaitkan dengan motif ekonomi–politik–agama (3G) dan dapat melibatkan misi penyebaran agama, sehingga menjadi isu politik sekaligus keagamaan (Robin & Puyok, 2017).
Keempat, dalam perspektif politik Islam Nusantara, kondisi kolonial memunculkan respons normatif: wilayah terjajah bisa tetap dipandang sebagai wilāyat al-Islām (daerah Islam) secara keagamaan, tetapi kolaborasi dengan penjajah dipersoalkan secara hukum (Ajuba, 2018).
Kelima, pembelaan kedaulatan/kemerdekaan terhadap penjajahan dapat dipahami sebagai jihād fī sabīlillāh dalam doktrin politik Sunni klasik dan diekspresikan dalam perlawanan lokal (Aceh, Banten, serta mobilisasi NU).
________________________________________
Daftar Pustaka
Ajuba, T. (2018). Politik keagamaan kolonial: Diskontinuitas dan kontinuitas di Indonesia. Farabi, 15(2), 117–134. https://doi.org/10.30603/jf.v15i2.1017
Hutagaluh, O., Syukur, S., & Susmihara, S. (2023). Refleksi terhadap penjajahan bangsa Barat dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Borneo Journal of Islamic Studies, 3(2), 86–97. https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.1598
Imam, M. (2024). Dekolonisasi. Jurnal Studia Administrasi, 6(1), 18–29. https://doi.org/10.47995/jian.v6i1.204
Latifi, Y. N. (1970). Nasionalisme dan keislaman universal dalam novel Mawākib al-Aḥrār karya Najib Kilani. Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 13(1), 59–81. https://doi.org/10.24090/ibda.v13i1.493
Rahim, R. A. Abd., & Kahal, S. M. (2017). Ilmu kolonial dan Islamisasi Alam Melayu: Analisis kritikal. Sejarah, 26(1), 33–49. https://doi.org/10.22452/sejarah.vol26no1.3
Robin, J. K. A., & Puyok, A. (2017). The political participation of the indigenous Muslim community in Labuan during the British administration, 1946–1963. Journal of Borneo-Kalimantan, 2(2). https://doi.org/10.33736/jbk.467.2016
Sari, W. S. (2022). Aceh sebagai wilayah terkuat yang sulit dijajah Belanda. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah, 6(2), 19–33. https://doi.org/10.15575/hm.v6i2.18651
Siregar, S. A. (2018). Petisi keumatan dan kemasjidan. https://doi.org/10.31227/osf.io/8yz5q
Yudiatmaja, W. E. (2018). Politisasi birokrasi: Pola hubungan politik dan birokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 3(1), 10–28. https://doi.org/10.31629/juan.v3i1.662
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar