02137 - Kampanye Politik dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Kajian Fiqh Siyāsah dan Etika Politik Islam

Political Campaign in the Perspective of Islamic Political Science: A Study of Fiqh Siyāsah and Islamic Political Ethics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kampanye politik dalam perspektif ilmu politik Islam, khususnya melalui kerangka fiqh siyāsah dan etika politik Islam. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kampanye politik dipahami, dievaluasi, dan dirumuskan standar etisnya dalam tradisi pemikiran Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mensintesis berbagai sumber tentang fiqh siyāsah, etika kampanye, politisasi agama, serta praktik kampanye berbasis identitas di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kampanye politik, meskipun tidak memiliki definisi baku dalam khazanah fiqh klasik, pada dasarnya diperbolehkan sebagai urusan duniawi selama tunduk pada prinsip-prinsip syariat. Orientasi normatif kampanye Islami bertumpu pada maslahah, amanah, kejujuran, keadilan sosial, dan etika komunikasi Islam, serta melarang tegas fitnah, kampanye hitam, dan praktik yang memecah-belah umat. Penggunaan simbol agama, peran ulama, dan ruang-ruang religius dalam kampanye memerlukan evaluasi ketat berdasarkan prinsip menghindari mudharat. Artikel ini menyimpulkan bahwa legitimasi etis kampanye dalam perspektif Islam ditentukan bukan oleh teknik atau efektivitasnya semata, melainkan oleh komitmen terhadap nilai amanah, kejujuran, dan kemaslahatan umum.

Kata Kunci: kampanye politik, fiqh siyāsah, etika politik Islam, maslahah, komunikasi Islam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of political campaigning from the perspective of Islamic political science, particularly through the framework of fiqh siyāsah and Islamic political ethics. The study aims to identify how political campaigns are understood, evaluated, and ethically standardized within the tradition of contemporary Islamic thought. Using a literature review approach, this article synthesizes various sources on fiqh siyāsah, campaign ethics, religious politicization, and identity-based campaign practices in Indonesia. The findings indicate that political campaigns, although lacking a formal definition in classical fiqh, are fundamentally permissible as worldly affairs as long as they adhere to Islamic principles. The normative orientation of an Islamic campaign rests on maslahah, amanah, honesty, social justice, and Islamic communication ethics, while strictly prohibiting slander, black campaigns, and divisive practices. The use of religious symbols, the role of ulama, and religious spaces in campaigns require rigorous evaluation based on the principle of avoiding harm (mudharat). This article concludes that the ethical legitimacy of a campaign in the Islamic perspective is determined not merely by its techniques or effectiveness, but by its commitment to the values of amanah, honesty, and the common good.

Keywords: political campaign, fiqh siyāsah, Islamic political ethics, maslahah, Islamic communication

________________________________________

1. Pendahuluan

Kampanye politik merupakan salah satu komponen esensial dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebagai praktik politik yang melibatkan mobilisasi dukungan publik, kampanye tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai, etika, dan norma yang hidup dalam masyarakat—termasuk nilai-nilai Islam yang mengakar kuat dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

Dalam kajian ilmu politik dan komunikasi politik, kampanye dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan kandidat atau partai untuk mempromosikan diri dan memengaruhi pendapat pemilih demi memperoleh dukungan dalam kontestasi elektoral (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024; Supriadi, 2020). Namun, dalam perspektif ilmu politik Islam, pertanyaan tentang kampanye tidak berhenti pada soal strategi dan efektivitas, melainkan mencakup dimensi normatif yang lebih dalam: apakah kampanye dibolehkan, bagaimana batas-batasnya, dan nilai apa yang semestinya menjadi orientasinya?

Artikel ini mengkaji kampanye politik dalam perspektif ilmu politik Islam dengan merujuk pada kerangka fiqh siyāsah dan etika politik Islam sebagaimana tercermin dalam literatur akademik kontemporer Indonesia. Kajian ini relevan mengingat dinamika pemilu Indonesia yang kerap diwarnai oleh penggunaan simbol agama, peran ulama, politisasi identitas, serta kampanye di ruang-ruang religius yang menimbulkan perdebatan normatif. Dengan mensintesis berbagai sumber, artikel ini berupaya merumuskan kerangka operasional "kampanye politik Islami" yang konsisten dengan prinsip-prinsip fiqh siyāsah dan etika Islam.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah yang membahas fiqh siyāsah, etika politik Islam, strategi kampanye, komunikasi politik, politisasi agama, dan praktik kampanye berbasis identitas dalam konteks Indonesia. Sintesis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual, konvergensi normatif, dan ketegangan antara perspektif fiqh dengan hukum positif yang berlaku.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Kampanye Politik sebagai Titik Berangkat

Dalam kajian ilmu politik dan komunikasi politik, kampanye politik dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan kandidat/partai untuk mempromosikan diri dan memengaruhi pendapat pemilih demi memperoleh dukungan dan memenangkan kontestasi elektoral (Rosdiana & Suryaningtyas, 2024; Supriadi, 2020). Kampanye juga dipahami sebagai aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi wawasan, sikap, dan perilaku khalayak sesuai kehendak komunikator politik, serta dalam konteks komunikasi politik berfungsi untuk memobilisasi dukungan terhadap kandidat atau isu tertentu (Setyo, 2016; Supriadi, 2020). Sejalan dengan itu, kampanye politik diposisikan sebagai bagian dari komunikasi politik dengan publik, dengan orientasi membangun persepsi/pemahaman bersama (Nurunnisa & Djuyandi, 2023; Supriadi, 2020).

Dalam konteks regulasi pemilu di Indonesia yang sering dijadikan rujukan operasional dalam studi-studi kampanye, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri (Syah & Nurdin, 2023). Definisi regulatif ini juga digunakan dalam pembahasan etika kampanye dan praktik kampanye kontemporer, misalnya dalam pembahasan "kampanye" sebagai bagian dari dinamika pemilu serta strategi yang lazim dipakai (Fadhli, 2023; Tampubolon, 2023).

3.2 Kampanye dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Status Konsep dan Indikatornya

3.2.1 Tidak Ada Definisi Baku, tetapi Ada Indikator Perilaku yang Dapat Dikenali

Beberapa kajian fiqh siyāsah menegaskan bahwa belum ada definisi baku tentang kampanye dalam khazanah fiqh siyāsah, tetapi terdapat unsur-unsur perilaku yang dapat diidentifikasi sebagai tindakan kampanye, yakni menawarkan diri sebagai pemimpin dan mengajak orang lain memilihnya (Fadhli, 2023; Siregar & Khalid, 2024). Dengan demikian, ilmu politik Islam dalam artikulasi fiqh siyāsah pada literatur yang tersedia cenderung memahami "kampanye" bukan sebagai istilah klasik yang mapan, melainkan sebagai praktik politik modern yang unsur-intinya dapat disepadankan dengan tindakan-tindakan yang sudah dikenal dalam etika dan hukum Islam terkait kepemimpinan dan ajakan dukungan (Fadhli, 2023; Siregar & Khalid, 2024).

3.2.2 Politik dan Keterlibatan Politik Dipandang Penting; Kampanye Menjadi Salah Satu Wahana Praksisnya

Sejumlah studi menampilkan argumen bahwa politik dipandang memiliki relevansi dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam konteks kampanye seorang kandidat kepada organisasi massa Islam Persatuan Islam (Persis), kandidat mengingatkan bahwa politik termasuk bagian dari ajaran Islam dan termasuk dalam siyāsah, serta amal saleh dapat dilakukan melalui politik, terutama terkait upaya menegakkan ajaran Islam melalui jalur politik (Nurunnisa & Djuyandi, 2023). Pada level kelembagaan keagamaan di lingkungan pesantren, kajian tentang tafsir/ijtihad politik pesantren juga menunjukkan pandangan bahwa jika tidak ada satu pun umat Islam yang peduli politik maka seluruh umat menanggung beban moral tertentu; keterlibatan politik diposisikan sebagai fardlu kifayah—kewajiban keterwakilan—cukup diwakili sebagian pihak agar tidak seluruh umat meninggalkan ranah politik (Nurunnisa & Djuyandi, 2023; Syatori, 2018). Dalam kerangka ini, kampanye dapat dipahami sebagai salah satu instrumen komunikasi dan mobilisasi dukungan dalam partisipasi politik yang dalam batasan tertentu diakui relevansinya (Nurunnisa & Djuyandi, 2023; Syatori, 2018).

3.2.3 Kaidah Kebolehan (Ibāhah) pada Urusan Duniawi dan Implikasinya terhadap Kampanye

Kajian etika politik Islam terkait kampanye menegaskan bahwa mengurusi persoalan politik pemerintahan pada prinsipnya diperbolehkan dan dipandang penting; sebagai urusan duniawi, sistem politik apa pun dapat dipakai selama tidak ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan kaidah al-ashl fi al-asyā' al-ibāhah (Tampubolon, 2023). Karena kampanye merupakan bagian dari dinamika pemilu dan praktik demokrasi kontemporer, maka dalam perspektif ini kampanye pada dasarnya berada dalam ranah mubāh (dapat dibolehkan) sepanjang tunduk pada prinsip-prinsip etik Islam yang dijelaskan dalam bagian berikut (Fadhli, 2023; Tampubolon, 2023).

3.3 Tujuan Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyāsah dan Etika Politik Islam: Maslahah sebagai Horizon Normatif

3.3.1 Kampanye sebagai Sarana Menuju Kemaslahatan

Dalam kajian pesantren, tujuan sosial dari politik dinyatakan sebagai implementasi mashlahah/kebaikan untuk umat, dan politik dipahami sebagai "kendaraan" untuk melaksanakan ajaran Islam di bumi (Syatori, 2018). Sejalan dengan itu, kajian etika politik Islam tentang kampanye menekankan bahwa kampanye dan praktik politik demokratis lainnya dapat diposisikan sebagai kebaikan apabila dijalankan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti amanah, kejujuran, profesionalitas, tanggung jawab, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023). Dengan kerangka tersebut, kampanye dalam ilmu politik Islam dapat diletakkan sebagai wasilah (alat) untuk mencapai tata kelola yang bernilai maslahat—bukan semata teknik menang pemilu—sekaligus sebagai praktik komunikasi politik yang semestinya memelihara etika sosial (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023).

3.3.2 Kampanye sebagai Komunikasi Programatik: Visi–Misi–Program dan Citra

Literatur kampanye di Indonesia yang juga dirujuk oleh kajian-kajian bernuansa fiqh siyāsah menegaskan bahwa kampanye bertujuan meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, dan/atau citra diri (Syah & Nurdin, 2023). Dalam pembahasan etika kampanye menurut etika politik Islam, definisi kampanye sebagai aktivitas menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra juga digunakan sebagai basis membicarakan strategi kampanye, misalnya "jemput bola" dan silaturahmi ke tokoh agama/masyarakat (Syah & Nurdin, 2023; Tampubolon, 2023). Dengan demikian, perspektif ilmu politik Islam dalam sumber yang tersedia tidak menolak dimensi "program dan citra" kampanye, tetapi menempatkannya dalam koridor etika amanah dan kemaslahatan (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023).

3.4 Prinsip Etika Kampanye dalam Ilmu Politik Islam: Standar Moral-Komunikatif

3.4.1 Prinsip Dasar: Amanah, Jujur, Adil, Bertanggung Jawab, Profesional, dan Maslahat Umum

Kajian etika politik Islam secara eksplisit menempatkan amanah, kejujuran, profesionalitas, tanggung jawab, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum sebagai prinsip dasar yang harus menjadi rujukan praktik politik; ketika kampanye dan praktik demokrasi tidak mengacu padanya, Islam mengategorikannya sebagai tindakan tercela secara etika normatif dan sosial (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023). Karena kampanye adalah bagian dari dinamika pemilu, maka kriteria etis tersebut menjadi parameter evaluasi moral atas isi pesan, cara kompetisi, dan bentuk relasi kandidat–pemilih (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023).

3.4.2 Etika Komunikasi Islam: Qaulan Sadīda dan Larangan Bullying Komunikasi Politik

Kajian tentang bullying komunikasi politik di media sosial selama masa kampanye menekankan bahwa prinsip komunikasi Islam mencakup qaulan sadīda (perkataan berbekas positif), qaulan ma'rūfa (perkataan baik), qaulan balīgha (perkataan indah), qaulan maysūra (perkataan lembut), qaulan layyina, dan qaulan karīma (Syarifudin, 2019). Studi tersebut juga menyimpulkan bahwa praktik komunikasi kampanye di ruang publik media sosial dapat mengabaikan prinsip komunikasi Islam dan justru didominasi "bullying politik" yang merusak relasi sosial (Handoko et al., 2023; Syarifudin, 2019). Dengan demikian, dalam ilmu politik Islam yang memberi bobot pada etika komunikasi, kampanye idealnya menghindari bentuk komunikasi yang merendahkan, agresif, dan memecah-belah, karena bertentangan dengan prinsip qaulan yang baik (Syarifudin, 2019; Tampubolon, 2023).

3.4.3 Larangan Kampanye Hitam/Negatif, Fitnah, dan Ujaran Kebencian

Kajian etika politik Islam menyatakan bahwa praktik kampanye negatif dan kampanye hitam—bahkan bila bertumpu pada "serangan" terhadap kepribadian seperti membuka aib personal—tetap tidak boleh dilakukan; secara normatif Islam melarang dan mencela praktik kampanye hitam maupun kampanye negatif tersebut (Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023). Kajian fiqh siyāsah terkait kampanye di masjid juga memperingatkan bahwa kampanye politik kontemporer sering diwarnai ujaran kebencian dan fitnah antarkandidat yang berpotensi memecah jamaah serta merusak citra masjid sebagai tempat ibadah (Siregar & Khalid, 2024; Syarifudin, 2019). Pada level tantangan kebangsaan, studi tentang tahun politik juga mengidentifikasi bahwa polarisasi diperkuat oleh pembingkaian narasi, hoaks, ujaran kebencian, dan politik identitas pada masa kampanye—yang dipandang mengancam persatuan (Handoko et al., 2023; Syarifudin, 2019). Hal ini memperkuat argumen bahwa etika kampanye dalam perspektif Islam menuntut pembatasan tegas terhadap fitnah/hoaks/ujaran kebencian sebagai mafsadah sosial-politik (Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023).

3.4.4 Politik Transaksional dan Gratifikasi sebagai Problem Etika Kampanye

Kajian etika politik Islam yang membahas kampanye, gratifikasi, dan politik transaksional menempatkannya sebagai bagian dari dinamika demokrasi kontemporer yang dapat menjadi tercela bila tidak berpedoman pada amanah, kejujuran, tanggung jawab, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum (Handoko et al., 2023; Tampubolon, 2023). Dalam simpulannya, kampanye dapat bernilai baik hanya bila dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, tolong-menolong dalam kebajikan, tanggung jawab, dan keadilan sosial (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023). Artinya, ilmu politik Islam berdasar rujukan ini memandang problem transaksi/imbalan politik bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan pelanggaran etika yang menggerus orientasi maslahat (Tampubolon, 2023).

3.5 Strategi Kampanye yang Selaras dengan Ilmu Politik Islam: Wasilah Modern dalam Koridor Etika

3.5.1 Silaturahmi sebagai Model Kampanye yang Kompatibel dengan Kultur Islam

Literatur kampanye sebagai politik pemasaran mencatat bahwa dalam konteks lokal Indonesia, konsep silaturahmi juga dipakai sebagai model kampanye politik (Sukma et al., 2023). Model kampanye berbasis silaturahmi untuk caleg petahana menguraikan kampanye sebagai manuver untuk menarik pemilih dan menekankan pentingnya penciptaan citra serta penggunaan media kampanye; kajian ini secara khusus mengaitkan silaturahmi dengan teori-teori komunikasi dan rujukan ayat/hadis tentang silaturahmi sebagai basis model (Setyo, 2016; Tampubolon, 2023). Di tingkat pesantren, terdapat sensitivitas internal bahwa kunjungan tokoh politik ke pesantren dapat diterima sebagai silaturahmi sepanjang tidak menjadi forum kampanye yang menekan atau mempolitisasi acara resmi keagamaan (Siregar & Khalid, 2024; Syatori, 2018). Secara sintesis, silaturahmi dapat dipahami sebagai strategi kampanye yang relatif selaras dengan etika sosial-keagamaan, selama tidak bergeser menjadi eksploitasi ruang ibadah dan tekanan politik (Siregar & Khalid, 2024; Syatori, 2018).

3.5.2 Segmentasi, Positioning, Branding, dan Media: Boleh sebagai Teknik, tetapi Harus Dijaga Etikanya

Kajian strategi kampanye menunjukkan penggunaan dimensi segmentasi, positioning, branding, dan strategi media (Nurunnisa & Djuyandi, 2023). Dalam studi kampanye ke basis ormas Islam Persis, strategi kampanye dirumuskan melalui segmentasi target, penentuan citra politik, positioning diri, dan pemilihan media untuk menyebarluaskan pesan (Nurunnisa & Djuyandi, 2023; Supriadi, 2020). Dalam kampanye era pandemi di Surabaya tahun 2020, strategi juga dijelaskan melalui segmentasi, branding, dan positioning untuk membangun citra positif, disertai pemanfaatan komunikasi massa (Hidayati, 2021). Dari sudut fiqh siyāsah media sosial, penggunaan kampanye di media sosial dipandang boleh selama tidak mengandung fitnah dan mengikuti aturan yang mengatur kampanye media sosial (Fadhli, 2023; Siregar & Khalid, 2024). Maka, ilmu politik Islam berdasarkan korpus ini cenderung menerima perangkat modern kampanye (branding/positioning/media) sebagai wasilah, tetapi mensyaratkan etika anti-fitnah/anti-hoaks/anti-ujaran kebencian dan kepatuhan aturan (Fadhli, 2023; Tampubolon, 2023).

3.5.3 Kampanye Digital dan Relasi Dua Arah: Peluang sekaligus Risiko Etis

Kajian konseptual tentang komunikasi politik dan branding melalui media sosial menegaskan bahwa media sosial membuka peluang komunikasi politik, penyampaian aspirasi, dan penguatan branding; penggunaan konten digital untuk meraih dukungan dan kepercayaan publik menjadi praktik penting (Hidayati, 2021; Latuperissa, 2022). Studi lain tentang kampanye pemilu di media sosial dalam perspektif fiqh siyāsah menekankan problem informasi yang belum terkonfirmasi, hoaks, dan ujaran kebencian, sehingga kebolehan kampanye media sosial dikaitkan dengan syarat tidak memuat fitnah serta mengikuti aturan kampanye (Fadhli, 2023; Syarifudin, 2019). Dengan demikian, perspektif ilmu politik Islam pada kampanye digital dapat dirumuskan sebagai berikut: media sosial efektif untuk komunikasi politik dan citra, tetapi rentan pada pelanggaran etika komunikasi Islam sehingga memerlukan tabayyun/verifikasi dan disiplin norma, baik norma agama maupun aturan pemilu (Fadhli, 2023; Syarifudin, 2019).

3.6 Politisasi Agama, Simbol Islam, dan Politik Identitas: Antara Efektivitas Marketing dan Risiko Mafsadah

3.6.1 Agama sebagai Political Marketing dan Simbol Kesalehan

Studi tentang marketing politik kampanye religius menjelaskan bahwa agama kerap dijadikan doktrin/legitimasi, sementara spiritualitas dan simbol keagamaan menjadi "produk politik" yang dikenalkan kepada publik sebagai political marketing; kampanye di media sosial dapat sarat simbol/narasi agama, misalnya atribut kopiah, baju koko, dan kitab fikih (Sipa, 2021; Syafi'i, 2019). Studi semiotika iklan politik pilkada juga menunjukkan simbol agama/budaya dipakai untuk merepresentasikan kesalehan kandidat serta mengeksploitasi pengetahuan religiusitas lokal (Sipa, 2021; Syafi'i, 2019). Pada praktik kampanye kandidat tertentu, simbol dan atribut Islami juga muncul sebagai strategi branding di media sosial, misalnya pamflet bernuansa Ramadan dan atribut pakaian Muslim (Hidayati, 2021; Syah & Nurdin, 2023).

3.6.2 Politik Identitas dan Polarisasi: Bukti Praktik dan Dampaknya dalam Kampanye

Sejumlah penelitian menunjukkan politik identitas digunakan dalam kampanye untuk memobilisasi dukungan berbasis identitas, termasuk agama, dan dalam konteks tertentu dapat memicu kampanye negatif/hitam (Masykuri & Ramadlan, 2021; Putra, 2019). Studi Pilkada Sumut 2018 menunjukkan politisasi agama sebagai bentuk politik identitas melalui pendekatan tokoh agama, isu "tidak memilih pemimpin kafir", serta gerakan subuh berjamaah dan aktivitas bernuansa Islam untuk membangun citra peduli umat (Prayogi & Pasaribu, 2021; M. H. Siregar et al., 2021). Studi lain tentang strategi Partai Gerindra di Aceh menegaskan penggunaan strategi politik identitas karena mayoritas Muslim; citra kandidat dibangun sebagai Muslim saleh dan melibatkan otoritas ulama, bahkan kampanye diarahkan untuk tidak memilih pemimpin yang dianggap tidak memihak Islam (Assad et al., 2024). Kajian tentang polarisasi/pelabelan di antara kelompok Islam (2014–2019) juga menempatkan label sebagai instrumen mobilisasi dan serangan citra dalam kontestasi elektoral (Hayat & Nurhakki, 2022; Masykuri & Ramadlan, 2021).

3.6.3 Sintesis Etika Politik Islam: Menilai Politisasi Agama dengan Prinsip Menghindari Mudharat

Kajian siyāsah dusturiyah tentang larangan kampanye di masjid menyebut bahwa dalam fiqh siyāsah kampanye politik di masjid mungkin dapat dibenarkan selama tidak melanggar aturan syariat yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW, tetapi prinsip fiqh siyāsah menekankan menghindari mudharat lebih daripada mengejar manfaat (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023). Pada saat yang sama, regulasi positif—UU Pemilu dan putusan MK yang dibahas studi tersebut—menegaskan larangan kampanye di tempat ibadah untuk meminimalkan politik identitas (Handoko et al., 2023; R. I. Siregar & Khalid, 2024). Jika disintesiskan, maka penggunaan simbol agama dan ruang-ruang religius sebagai alat kampanye harus dievaluasi ketat: ketika ia menjadi jalan fitnah/ujaran kebencian/polarisasi, ia bertentangan dengan etika kampanye Islam yang anti-fitnah dan pro-maslahah (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syarifudin, 2019; Tampubolon, 2023).

3.7 Ulama, Mimbar Dakwah, Pesantren, dan Masjid: Legitimasi, Otoritas, serta Batas

3.7.1 Posisi Ulama dan Keterlibatan dalam Politik Elektoral

Dalam sejarah Islam, ulama dipandang memiliki posisi penting, diyakini mampu menafsirkan ajaran dan hukum Islam, dan dalam negara Islam masa lalu diposisikan sebagai balance of power penyeimbang kekuasaan pemerintah (Afip et al., 2021; Syatori, 2018). Dalam konteks pemilu lokal, keterlibatan ulama dapat memengaruhi preferensi politik masyarakat, meski tidak semua masyarakat mengikutinya (Afip et al., 2021; Assad et al., 2024). Praktik kampanye juga menunjukkan penggunaan jaringan ulama/ustadz dan mimbar dakwah sebagai kanal komunikasi politik, misalnya konsolidasi ustadz yang terlibat dalam mesin pemenangan dan penggunaan jargon religius "Medan Berkah" untuk kedekatan emosional (M. H. Siregar et al., 2021).

3.7.2 Pesantren sebagai Arena yang Diperebutkan dan Pro-Kontra Internal

Kajian tentang tafsir dan ijtihad politik pesantren menyatakan bahwa pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan langsung dengan masyarakat menjadi sasaran politisi untuk mengangkat suara, sehingga memunculkan pro-kontra keterlibatan kyai/pesantren dalam politik praktis (M. H. Siregar et al., 2021; Syatori, 2018). Di sisi lain, ada sikap kehati-hatian: penggunaan acara resmi pesantren untuk kampanye dipandang tidak tepat, dan lebih baik diperbanyak tausiah ketimbang dukung-mendukung politik (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syatori, 2018). Hal ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa kampanye di ruang ibadah dapat menyeret institusi religius ke dinamika partisan dan retorika negatif (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syarifudin, 2019).

3.7.3 Masjid sebagai Tempat Kampanye: Ketegangan antara Sejarah, Fiqh, dan Hukum Positif

Studi perbandingan larangan masjid sebagai tempat kampanye menjelaskan bahwa secara historis politik dan masjid sulit dipisahkan, tetapi kini menjadi pro-kontra karena dinilai bernilai politik praktis tinggi dan berpotensi melanggar aturan kontestasi pemilu (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syatori, 2018). Kajian tersebut menyatakan larangan kampanye di tempat ibadah diatur dalam UU Pemilu dan dipertegas oleh putusan MK, serta dianggap meminimalkan politik identitas (Handoko et al., 2023; R. I. Siregar & Khalid, 2024). Namun, dari sisi fiqh siyāsah, kampanye di masjid mungkin dibolehkan dengan syarat tidak melanggar aturan syariat dan tetap mengutamakan prinsip menghindari mudharat (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023). Nuansa ini menunjukkan adanya ketegangan normatif: fiqh siyāsah membuka kemungkinan bersyarat, sementara hukum positif yang dikaji mengambil posisi pelarangan tanpa pengecualian demi mencegah mudharat sosial-politik (Handoko et al., 2023; R. I. Siregar & Khalid, 2024).

3.8 Perumusan Kerangka Kampanye Politik Islami: Sintesis Operasional

Berdasarkan sintesis fiqh siyāsah, etika politik Islam, dan temuan-temuan empiris tentang kampanye berbasis identitas serta media sosial, "kampanye politik Islami" dapat dirumuskan secara operasional sebagai berikut.

Pertama, tujuan (ghayah) berorientasi maslahah umum: kampanye sebagai sarana menuju kebaikan sosial/keadilan sosial, bukan sekadar perebutan kuasa (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023). Kedua, isi kampanye bersifat programatik dan dapat dipertanggungjawabkan (visi–misi–program/citra), sesuai definisi kampanye yang digunakan dalam kajian pemilu dan etika kampanye (Syah & Nurdin, 2023; Tampubolon, 2023). Ketiga, etika personal dan kelembagaan: amanah, jujur, profesional, bertanggung jawab, dan adil sebagai standar evaluasi moral (Syatori, 2018; Tampubolon, 2023). Keempat, etika komunikasi Islam: menggunakan prinsip qaulan (sadīda, ma'rūfa, dan sebagainya) dan menghindari bullying/ujaran kebencian (Syarifudin, 2019; Tampubolon, 2023). Kelima, larangan fitnah dan kampanye hitam/negatif sebagai norma normatif, bukan sekadar strategi yang "tidak elegan" (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023). Keenam, kehati-hatian pada politisasi agama dan politik identitas: menghindari mudharat polarisasi/pelabelan/serangan identitas yang terbukti hadir dalam kontestasi Indonesia (Masykuri & Ramadlan, 2021; M. H. Siregar et al., 2021). Ketujuh, pemilihan ruang dan kanal yang menjaga kesakralan tempat ibadah: memahami debat fiqh siyāsah vs. hukum positif dan memilih langkah yang mencegah mudharat sosial (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syatori, 2018). Kedelapan, pemanfaatan media sosial sebagai wasilah yang sah dengan syarat anti-fitnah/anti-hoaks dan patuh aturan, karena media sosial memang dipakai untuk komunikasi politik dan branding (Fadhli, 2023; Hidayati, 2021).

Kerangka ini tidak mengklaim sebagai satu-satunya model, melainkan ringkasan yang konsisten dengan sumber-sumber yang tersedia: kampanye dipandang mungkin/boleh sebagai urusan duniawi, tetapi legitimasi etisnya ditentukan oleh standar amanah–jujur–adil serta prinsip menghindari mudharat berupa fitnah, polarisasi, perpecahan jamaah, dan kerusakan ruang ibadah (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Syarifudin, 2019; Tampubolon, 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Dalam perspektif ilmu politik Islam sebagaimana tercermin dalam kajian fiqh siyāsah dan etika politik Islam pada sumber-sumber yang tersedia, kampanye politik dipahami sebagai praktik modern yang unsur-intinya dapat dikenali melalui tindakan menawarkan diri sebagai pemimpin dan mengajak publik memilihnya, dan pada dasarnya diperbolehkan sebagai urusan duniawi selama tidak melanggar prinsip syariat (R. I. Siregar & Khalid, 2024; Tampubolon, 2023). Orientasi normatif yang membedakan "kampanye Islami" dari kampanye yang sekadar pragmatis adalah penekanan pada maslahah, serta penegakan prinsip amanah–kejujuran–keadilan sosial dan etika komunikasi Islam, disertai larangan tegas terhadap fitnah, kampanye hitam/negatif, serta praktik komunikasi yang memecah-belah (Syarifudin, 2019; Tampubolon, 2023).

Dalam praktik Indonesia, penggunaan simbol agama, ulama, pesantren, dan isu identitas terbukti menjadi strategi mobilisasi dukungan, tetapi juga menyimpan risiko polarisasi dan mudharat sosial; karena itu fiqh siyāsah menekankan prinsip menghindari mudharat dan dalam kajian larangan kampanye di masjid menunjukkan adanya perjumpaan—bahkan ketegangan—antara pertimbangan fikih dan ketentuan hukum positif (M. H. Siregar et al., 2021; R. I. Siregar & Khalid, 2024). Dengan demikian, kontribusi ilmu politik Islam dalam wacana kampanye bukan hanya sebatas legitimasi atau larangan prosedural, melainkan tawaran kerangka etis yang komprehensif: kampanye sebagai wasilah menuju maslahat dengan bingkai amanah, kejujuran, dan penghindaran mudharat sebagai standar moral yang tidak dapat dikompromikan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Afip, A., Rochmiatun, E., & Adytyas, N. O. (2021). Keterlibatan Ulama dalam Pemenangan Caleg DPRD Provinsi Dapil VI Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Sukacinta Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim). Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, 2(2), 95–106. https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.8030

Assad, M., Amin, M., & Nasution, I. K. (2024). Analisis Strategi Partai Gerindra dalam Meningkatkan Elektabilitas Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2019 di Provinsi Aceh. Perspektif, 13(2), 560–570. https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.11464

Fadhli, M. (2023). Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif, 1(1), 34–48. https://doi.org/10.61842/swq/v1i1.3

Handoko, D., Sukri, B., Hulaimi, Anas, K. A., Laia, L., & Meidizon, M. (2023). Tantangan Masyarakat dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tahun Politik. Jurnal Sosio-Komunika, 2(1), 358–373. https://doi.org/10.57036/jsk.v2i1.36

Hayat, N., & Nurhakki, N. (2022). Religion Identity and Political Polarization: How Does Labeling Make It Worst? Palita: Journal of Social-Religion Research, 7(1), 51–66. https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2715

Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik dan Branding Pemimpin Politik melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 5(2), 145–161. https://doi.org/10.51544/jlmk.v5i2.2385

Latuperissa, A. A. A. (2022). Pendekatan Public Relations Politik di Media Sosial dalam Pembentukan Citra Politik. Jurnal Public Relations (J-Pr), 3(1), 9–17. https://doi.org/10.31294/jpr.v3i1.1015

Masykuri, R., & Ramadlan, M. F. S. (2021). Analisis Manifestasi Segregasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014–2019. Politika: Jurnal Ilmu Politik, 12(1), 68–87. https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87

Nurunnisa, R., & Djuyandi, Y. (2023). Strategi Kampanye Arif Hamid Rahman dalam Mendapatkan Dukungan dari Anggota Persatuan Islam (PERSIS) pada Pemilihan Anggota Legislatif Jawa Barat Tahun 2019. Journal of Social and Policy Issues, 99–105. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.175

Prayogi, I., & Pasaribu, I. (2021). Bekerjanya Politisasi Identitas pada Pilkada Sumut 2018. Jurnal Adhyasta Pemilu, 1(1), 11–28. https://doi.org/10.55108/jap.v1i1.2

Putra, D. K. (2019). Relevansi Politik Identitas Pemilih Muslim dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 21(2), 236–244. https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n2.p236-244.2019

Rosdiana, A. C., & Suryaningtyas, A. A. (2024). Politik Identitas dalam Kampanye Politik Ganjar Pranowo Menjelang Pilpres 2024. Jurnal Audiens, 5(1), 77–90. https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.336

Setyo, B. (2016). Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahim bagi Calon Anggota Dewan Incumbent dalam Pemilu Legislatif 2014. Ettisal: Journal of Communication, 1(2), 188. https://doi.org/10.21111/ettisal.v1i2.719

Sipa, A. M. D. (2021). Marketing Politik Kampanye Religius Pemilu di Indonesia. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 6(2), 150. https://doi.org/10.14421/jkii.v6i2.1196

Siregar, M. H., Nasution, M. A., & Warjio, W. (2021). Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018. Perspektif, 11(1), 1–7. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.4727

Siregar, R. I., & Khalid, K. (2024). Prohibition of the Use of Mosques as Campaign Venues: A Comparative Study of the Constitutional Court's Decision Number 65/PUU-XXI/2023 and Siyāsah Dusturiyah. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 184–200. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.142

Sukma, F., Cangara, H., & Saifulloh, M. (2023). Kampanye Politik sebagai Politik Pemasaran: Tinjauan atas Pemilihan Umum Calon Presiden Indonesia Tahun 2019. Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 23(1), 366–376. https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.4329

Supriadi, S. (2020). Model Komunikasi Politik di Era Dunia Virtualitas. Retorika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 51–65. https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.359

Syafi'i, M. (2019). Simbol Agama dan Budaya dalam Iklan Politik Pilkada: Analisis Semiotika Roland Barthes. Living Islam: Journal of Islamic Discourses, 2(1), 75. https://doi.org/10.14421/lijid.v2i1.1878

Syah, Y. H. H., & Nurdin, A. A. (2023). Strategi Marketing Politik Kang Erwin Calon Walikota Bandung 2024 dalam Penyebaran Pamflet. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 3(1), 59–79. https://doi.org/10.35912/jasispol.v3i1.2050

Syarifudin, S. (2019). Metode Dakwah Mencegah Bullying Komunikasi Politik di Media Sosial. Pusaka, 7(1), 35–48. https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.240

Syatori, A. (2018). Tafsir dan Ijtihad Politik Pesantren: Suatu Perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 4(2). https://doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552

Tampubolon, I. (2023). Kampanye, Gratifikasi, dan Politik Transaksional: Ditinjau dari Perspektif Etika Politik Islam. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 7(3), 1008. https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.1013-1021