02136 - Kabinet dalam Perspektif Ilmu Politik Islam: Institusi Eksekutif, Arena Legitimasi, dan Representasi Keagamaan

Abstract

This article examines the concept of "cabinet" through the lens of Islamic political science, synthesizing comparative and historical literature to construct an analytical definition that goes beyond normative doctrine. The cabinet is understood as a collective executive institution—a group of ministers assisting the head of government in decision-making and policy implementation—whose formation, configuration, and accountability mechanisms vary significantly across political systems that invoke Islamic legitimacy, whether in nation-states or non-state actors. Drawing on cases from Malaysia, Bangladesh, Afghanistan, Saudi Arabia, Brunei, Indonesia, Singapore, and entities such as the Islamic State and the Taliban, this article demonstrates that the cabinet functions simultaneously as: (1) a mechanism of collective executive decision-making; (2) an instrument of inter-ministerial policy coordination; (3) an arena of elite negotiation and power-sharing; and (4) a site of political representation and contestation for Islamic groups and parties. The analysis underscores that Islamic political science emphasizes the historical and contextual variability of governmental institutions, rejecting any singular doctrinal model. The cabinet, therefore, is not merely an administrative structure but a political arena through which authority, legitimacy, and representation—including Islamic representation—are organized within states and political movements.

Keywords: cabinet, Islamic political science, executive institution, power-sharing, Islamic representation, legitimacy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "kabinet" melalui lensa ilmu politik Islam dengan cara menyintesiskan literatur komparatif dan historis guna membangun definisi analitis yang melampaui doktrin normatif semata. Kabinet dipahami sebagai institusi eksekutif kolektif—yakni kelompok menteri yang membantu kepala pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan—yang mekanisme pembentukan, konfigurasi, dan akuntabilitasnya bervariasi secara signifikan di berbagai sistem politik yang menginvokasi legitimasi Islam, baik dalam negara-bangsa maupun aktor non-negara. Dengan menggunakan kasus-kasus dari Malaysia, Bangladesh, Afghanistan, Arab Saudi, Brunei, Indonesia, Singapura, serta entitas seperti Islamic State dan Taliban, artikel ini menunjukkan bahwa kabinet berfungsi sekaligus sebagai: (1) mekanisme pengambilan keputusan eksekutif secara kolektif; (2) instrumen koordinasi kebijakan antarkementerian; (3) arena negosiasi elite dan pembagian kekuasaan; serta (4) ruang representasi dan kontestasi politik bagi kelompok dan partai Islam. Analisis ini menegaskan bahwa ilmu politik Islam menekankan variabilitas historis dan kontekstual institusi-institusi pemerintahan, sekaligus menolak satu model doktrinal tunggal yang seragam. Kabinet, dengan demikian, bukan sekadar struktur administratif, melainkan arena politik tempat otoritas, legitimasi, dan representasi—termasuk representasi Islam—diorganisasikan dalam negara maupun gerakan politik.

Kata Kunci: kabinet, ilmu politik Islam, institusi eksekutif, pembagian kekuasaan, representasi Islam, legitimasi

________________________________________

1. Pendahuluan

Kajian tentang institusi pemerintahan dalam konteks dunia Islam sering kali terjebak pada dua kutub yang sama-sama problematik: di satu sisi, pendekatan normatif-doktrinal yang menganggap tata kelola Islam harus merujuk pada satu bentuk tunggal berdasarkan teks; di sisi lain, pendekatan sekularis yang mengabaikan dimensi keagamaan dalam dinamika institusional negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Artikel ini berangkat dari kerangka ilmu politik Islam yang bersifat analitis dan komparatif, yakni suatu pendekatan yang mengamati bagaimana Islam diinstrumentalisasi oleh aktor dan organisasi untuk tujuan politik, serta bagaimana bentuk-bentuk pemerintahan diproduksi oleh sejarah, tradisi, dan strategi legitimasi (Formichi, 2012).

Dalam kerangka tersebut, "kabinet"—yang secara umum didefinisikan sebagai kelompok menteri yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan eksekutif—menjadi objek kajian yang sangat relevan. Kabinet hadir di hampir seluruh sistem politik, mulai dari monarki absolut, republik parlementer, hingga gerakan non-negara yang mengklaim otoritas Islam. Pertanyaan analitis yang mendasari artikel ini adalah: bagaimana kabinet dapat dipahami secara ilmu politik Islam, baik dari sisi fungsi, pembentukan, akuntabilitas, maupun dimensi keagamaannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menyintesiskan literatur komparatif dan historis yang mencakup berbagai konteks, mulai dari Malaysia, Bangladesh, Afghanistan, Arab Saudi, Brunei, Indonesia, dan Singapura, hingga entitas non-negara seperti Islamic State dan Taliban. Melalui sintesis ini, artikel berupaya membangun definisi analitis "kabinet menurut ilmu politik Islam" yang kaya secara empiris dan kontekstual.

________________________________________

2. Pengertian "Kabinet" dalam Kerangka Ilmu Politik Islam Kontemporer

Dalam ilmu politik—termasuk ketika diaplikasikan untuk membaca politik di masyarakat dan negara berpenduduk mayoritas Muslim—kabinet dapat dipahami sebagai susunan kolektif para menteri yang mendampingi dan membantu kepala pemerintahan/kepala eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yang meliputi pembuatan keputusan, pengelolaan administrasi negara, dan pelaksanaan kebijakan. Rumusan ini sejalan dengan cara studi-studi politik membahas kabinet sebagai penghubung kelembagaan dan pusat kerja eksekutif. Dalam tradisi Westminster misalnya, "connecting link" antara eksekutif dan legislatif adalah kabinet; dan para eksekutif itu adalah menteri kabinet. Dalam pembahasan tentang demokrasi parlementer, kabinet (PM dan para koleganya) ditempatkan "di puncak administrasi pusat" serta berperan sebagai badan pengambilan keputusan dalam administrasi.

Dalam analisis monarki absolut di Timur Tengah pun, institusi "Council of Ministers" dibahas sebagai perangkat delegasi kekuasaan eksekutif dari raja kepada kementerian dan birokrasi (Ricart‐Huguet, 2021), sehingga memperlihatkan bahwa "kabinet" adalah format kelembagaan eksekutif yang dapat muncul di beragam bentuk rezim, termasuk yang mengklaim legitimasi Islam.

Yang membuatnya relevan bagi ilmu politik Islam adalah bahwa kajian tentang "politik Islam" sendiri tidak berhenti pada doktrin, tetapi mengamati bagaimana Islam diinstrumentalisasi oleh aktor dan organisasi untuk tujuan politik. Selain itu, kajian tentang "caliphate" dan tata kelola dalam perspektif ilmu politik Islam juga menekankan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan sering dipahami sebagai produk sejarah dan tradisi, bukan semata rujukan tekstual normatif yang tunggal, sehingga bentuk institusi eksekutif—termasuk kabinet—dapat bervariasi lintas ruang dan waktu (Formichi, 2012). Dengan demikian, "kabinet menurut ilmu politik Islam" secara analitis lebih tepat dipahami sebagai institusi eksekutif yang nyata dipakai dalam praktik politik negara/gerakan Islam, dan bukan satu bentuk tunggal yang seragam.

________________________________________

3. Fungsi Kabinet: Pusat Koordinasi, Keputusan, dan Pelaksanaan Eksekutif

3.1. Kabinet sebagai Mekanisme Kerja Kolektif Eksekutif

Dalam konsepsi "responsible government" yang dibahas dalam analisis politik Malaysia, ditekankan bahwa solidaritas kabinet, "common front", dan tanggung jawab kolektif merupakan "esensi" pemerintahan yang bertanggung jawab; keputusan idealnya diambil melalui konsultasi dalam kabinet. Hal ini menunjukkan kabinet bukan sekadar daftar menteri, tetapi mekanisme pengambilan keputusan dan pemikul tanggung jawab bersama dalam eksekutif. Gambaran tersebut konsisten dengan sistem Westminster, di mana menteri kabinet menjalankan kekuasaan eksekutif sekaligus bertanggung jawab kepada parlemen.

Dalam pembahasan parlementarisme, kabinet juga diposisikan sebagai puncak administrasi dan badan pengambil keputusan. Bahkan ketika praktiknya menghasilkan dominasi PM ("premier domination") dan kecenderungan "cabinet dictatorship", analisis tersebut tetap menempatkan kabinet sebagai locus formal pengambilan keputusan eksekutif. Karena itu, secara fungsional kabinet dapat diringkas sebagai: (i) arena keputusan kolektif, (ii) alat koordinasi lintas kementerian, dan (iii) instrumen pelaksanaan kebijakan.

3.2. Kabinet sebagai Perangkat Koordinasi Kebijakan Lintas Kementerian

Salah satu aspek praktis yang menegaskan fungsi koordinasi kabinet tampak pada pembahasan tentang jabatan yang "tasked with supporting cabinet ministers" dan bertanggung jawab "to iron out miscommunication between ministries and government agencies", demi mempercepat eksekusi kebijakan strategis (Fogg, 2014). Meskipun ini merupakan contoh spesifik dari satu pos koordinator, ia memperlihatkan logika kabinet sebagai mesin koordinasi antarkementerian: kabinet bukan hanya struktur formal, melainkan ekosistem kerja yang membutuhkan penghubung dan penyelaras antarunit eksekutif (Fogg, 2014), selaras dengan pandangan kabinet sebagai penghubung dan pusat fusi eksekutif–legislatif dalam tradisi Westminster.

________________________________________

4. Pembentukan Kabinet: Pengangkatan, Konfigurasi Kekuasaan, dan Dinamika Persetujuan

4.1. Presiden/PM/Raja sebagai Aktor Kunci Pembentuk Kabinet

Dalam desain konstitusi Afghanistan pascatahun 2001, jabatan perdana menteri dihapus dan presiden menerima kekuasaan penuh untuk mengangkat kabinet, dengan syarat persetujuan parlemen; selain itu, anggota kabinet tidak boleh merupakan legislator yang sedang menjabat. Hal ini memberi contoh konkret bahwa pembentukan kabinet adalah ranah inti kewenangan eksekutif, tetapi dapat dibatasi oleh prosedur persetujuan legislatif, sekaligus memperlihatkan variasi hubungan kabinet–parlemen dalam negara yang menyebut diri "Islamic Republic".

Dalam konteks monarki, analisis konstitusionalisme Timur Tengah menyebut bahwa di Arab Saudi, raja mewujudkan puncak kekuasaan dan sebuah dekret membentuk "Council of Ministers"; dewan menteri tersebut "responds exclusively to the King" dan menjadi saluran delegasi vertikal melalui kementerian dan birokrasi (Ricart‐Huguet, 2021). Dalam studi mengenai Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), juga disebut kecenderungan konsentrasi otoritas eksekutif yang melibatkan anggota keluarga kerajaan memegang pos-pos kabinet strategis (ACBAR, 1993). Di Brunei, urusan negara dijalankan oleh sultan tetapi "assisted by counsellors and ministers of state" yang tergabung dalam kabinet negara. Keseluruhan contoh ini menunjukkan pola umum: kabinet adalah perangkat eksekutif yang dibentuk oleh pusat kekuasaan—presiden, raja, atau PM—tetapi konfigurasi kontrol dan akuntabilitasnya berbeda-beda tergantung sistem (ACBAR, 1993; Ricart‐Huguet, 2021).

4.2. Kabinet sebagai Hasil Negosiasi dan Konflik Elite

Ringkasan berita politik Afghanistan tahun 1993 menunjukkan bahwa pembentukan kabinet juga dapat menjadi hasil perundingan elite yang tidak mudah: ada pembicaraan tentang pembentukan kabinet baru yang "could not reach agreement" pada komposisinya, keluhan pihak tertentu karena "did not consult", dan akhirnya tercapai kesepakatan pembentukan "a 22 member Afghan cabinet" setelah serangkaian pembahasan. Fakta ini menegaskan bahwa kabinet bukan hanya struktur administrasi, tetapi juga arena kontestasi distribusi posisi dan representasi politik, yang paralel dengan observasi bahwa kabinet sering diperlakukan sebagai locus pembagian kekuasaan ("power sharing") dalam banyak konteks pascakolonial (Djuraeva et al., 2023).

________________________________________

5. Akuntabilitas Kabinet dan Relasinya dengan Parlemen: Variasi Lintas Sistem Politik

5.1. Model Westminster dan Prinsip Pertanggungjawaban

Kajian tentang parlemen Malaysia menekankan lima prinsip Westminster, termasuk bahwa kekuasaan politik terpusat pada kabinet yang akuntabel; kabinet akuntabel kepada parlemen; dan terjadi fusi eksekutif–legislatif, dengan kabinet sebagai "connecting link". Dalam kerangka ini, mereka yang menjadi eksekutif adalah anggota parlemen yang diangkat sebagai menteri kabinet; mereka "have the power to make, decide and execute policies" sekaligus "accountable to Parliament". Hal ini menegaskan hubungan normatif kabinet–parlemen dalam sistem parlementer: kabinet bekerja sebagai eksekutif kolektif yang harus mempertanggungjawabkan kebijakan.

5.2. Dominasi Eksekutif dan Problem "Premier Domination"

Analisis tentang demokrasi parlementer Bangladesh menggambarkan kabinet sebagai puncak administrasi dan badan keputusan, namun juga menyoroti kecenderungan dominasi PM ("all power automatically flow into the hands" PM) dan keberadaan "inner cabinet" untuk isu-isu strategis. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara kelembagaan kabinet adalah pusat administrasi, praktik politik dapat menciptakan asimetri internal dan konsentrasi keputusan pada satu figur. Dengan demikian, kabinet dapat dibaca sekaligus sebagai (i) institusi kolektif eksekutif dan (ii) ruang tempat relasi kuasa internal eksekutif bekerja, sejalan dengan diskusi komparatif tentang kabinet sebagai locus power sharing—atau ketimpangannya (Djuraeva et al., 2023).

5.3. Kabinet sebagai Locus Pembagian Kekuasaan

Studi komparatif tentang kabinet di bekas koloni Afrika menyatakan bahwa kabinet sering menjadi "undisputed locus of power sharing" (Djuraeva et al., 2023). Meskipun konteksnya Afrika, konsep ini membantu menerangkan logika umum mengapa kabinet penting: ia adalah arena formal untuk memasukkan aktor/kelompok ke pusat eksekutif (Djuraeva et al., 2023). Logika serupa juga terlihat dalam dinamika Afghanistan 1993, ketika negosiasi komposisi kabinet menjadi krusial bagi kesepakatan elite, dan dalam praktik monarki GCC, ketika pos kabinet strategis dipegang keluarga kerajaan sebagai bagian dari konsentrasi otoritas eksekutif (ACBAR, 1993).

________________________________________

6. Dimensi "Islam" dalam Kabinet: Portofolio Keagamaan dan Representasi Politik Umat

Dalam konteks politik negara-negara atau pemerintahan yang mengalami kontestasi antara identitas Islam dan desain negara, kabinet sering memuat pos/portofolio yang mengelola urusan agama atau menjadi sarana representasi kelompok Islam.

6.1. Kementerian Agama sebagai Locus Perebutan Posisi dalam Kabinet: Kasus Indonesia Masa Revolusi

Studi historis tentang fondasi negara Indonesia (1945–1947) memperlihatkan bahwa formasi kabinet terkait langsung dengan konflik politik: tekanan bersenjata dan tuntutan politik mendorong resignasi PM dan kebutuhan membentuk kabinet baru; partai Islam (Masyumi) menuntut kepemimpinan kabinet dan kementerian kunci; penolakan tuntutan ini memicu penarikan diri dari kabinet dan kebuntuan hingga terbentuk kabinet lain (Formichi, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kabinet adalah arena negosiasi posisi yang sangat politis, termasuk bagi aktor Islam.

Biografi kontekstual tentang K.H. Ahmad Azhary juga menampilkan konfigurasi kursi kabinet sebagai "footing in national politics": ia mencatat penunjukan beberapa tokoh sebagai menteri/wakil menteri, termasuk K.H. Ahmad Azhary sebagai Menteri Agama, serta menggarisbawahi signifikansi kursi kabinet tertentu bagi pijakan politik nasional. Hal ini memperlihatkan bagaimana portofolio keagamaan (Menteri Agama) menjadi bagian dari struktur kabinet dan berkelindan dengan representasi kekuatan politik Islam, konsisten dengan dinamika perebutan portofolio dalam pembentukan kabinet yang dicatat oleh Formichi (2012).

6.2. Perdebatan "Kementerian Agama" dalam Kabinet Negara Bagian Federal: Kasus Negara Indonesia Timur

Kajian tentang Negara Indonesia Timur (1946–1950) menunjukkan adanya perdebatan eksplisit mengenai usulan pembentukan kementerian agama: satu pihak menganggapnya bukti keberpihakan negara pada agama tertentu, terutama Islam; pihak lain menganggapnya refleksi kemunduran bangsa; akhirnya pemerintah membentuk seorang "Minister of State" untuk urusan Islam hanya sekali dan bersifat sementara (Husain & Horton, 2023). Hal ini menegaskan bahwa memasukkan urusan Islam ke dalam kabinet adalah keputusan politik-institusional yang diperdebatkan, bukan sesuatu yang bersifat otomatis.

6.3. Kabinet dan Strategi Partai Islam untuk "Masuk Pemerintahan"

Kajian tentang NU menghadapi Demokrasi Terpimpin menyatakan bahwa NU menilai tujuan-tujuannya hanya dapat dicapai "by joining in the cabinet and government", sekaligus untuk mempertahankan posisi dan menghadapi lawan politik, misalnya PKI. Kajian lain tentang eksistensi Partai NU pada era Demokrasi Terpimpin juga menunjukkan bahwa NU memperoleh jatah posisi kabinet yang meningkat dalam periode tertentu, termasuk peran wakil perdana menteri dan berbagai portofolio, menegaskan kabinet sebagai kanal utama partisipasi dan tawar-menawar politik partai Islam (Husain & Horton, 2023). Kedua studi ini, bersama dinamika Masyumi dalam pembentukan kabinet pada masa revolusi, memperlihatkan satu pola analitis: bagi partai Islam, kabinet adalah instrumen strategis untuk memengaruhi kebijakan dan mempertahankan posisi dalam konfigurasi kekuasaan negara (Husain & Horton, 2023).

6.4. Portofolio Urusan Muslim dalam Kabinet Negara Sekuler: Kasus Singapura

Dalam pembahasan manajemen Islam di Singapura, disebut bahwa sejak kemerdekaan "at least one position in the cabinet is reserved for a Malay-Muslim politician", dan menteri tersebut "will concurrently take charge of the Muslim affairs portfolio". Pada saat yang sama, studi itu menegaskan bahwa politik Islam "has never been accepted into Singapore's political system and culture", sementara aspek hukum personal—perkawinan, perceraian, dan waris—dikelola melalui lembaga syariah. Hal ini memberi contoh bahwa kabinet dapat memuat fungsi pengelolaan urusan Islam sebagai portofolio administratif-representasional, tanpa menjadikan "politik Islam" sebagai prinsip sistem politik, sejalan dengan pendekatan ilmu politik Islam yang menekankan variasi historis tata kelola dan pemisahan antara institusi negara dan agenda ideologis (Formichi, 2012).

________________________________________

7. Kabinet dalam Gerakan Islam Non-Negara: "Kabinet" sebagai Perangkat Klaim Kedaulatan

Ilmu politik Islam juga relevan untuk membaca aktor non-negara yang mengklaim kedaulatan Islam dan meniru perangkat negara, termasuk kabinet.

7.1. "Kabinet" dalam Struktur Islamic State (IS)

Sebuah kajian tentang "so-called Islamic State" menyatakan bahwa "assisting in an advisory capacity to the caliph are both the official IS Cabinet and the Shura Council", dan memberikan rincian bahwa IS Cabinet adalah tim penasihat yang "self-appointed" serta menyebut bahwa Shura Council "is supposed to include 9-11 members" yang dipilih oleh "caliph" (Nelson, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa bahkan aktor yang mengklaim khilafah pun memformalkan struktur mirip kabinet sebagai perangkat administratif-penasihat untuk kepemimpinan puncak (Nelson, 2021). Dalam perspektif analitis, hal ini konsisten dengan gagasan bahwa bentuk tata kelola—termasuk kabinet—diproduksi oleh praktik politik dan klaim otoritas, bukan semata oleh satu bentuk doktrinal yang seragam (Formichi, 2012; Nelson, 2021).

7.2. Kabinet Interim Taliban dan Logika Legitimasi "Jihadi"

Analisis tentang hukum dan tata kelola Taliban menekankan bahwa komposisi "interim cabinet" Taliban mencerminkan preferensi legitimasi domestik, yakni "hardline 'jihadi' legitimacy", ketimbang legitimasi internasional; moderarat ditempatkan pada posisi "deputy" sementara figur keamanan yang lebih keras memperoleh posisi menteri kunci (Hadzikadunic, 2014). Hal ini menegaskan bahwa kabinet dapat dipahami sebagai indikator strategi rezim: bukan hanya struktur eksekutif, tetapi juga sinyal prioritas legitimasi dan koalisi internal (Hadzikadunic, 2014), sejalan dengan pemahaman kabinet sebagai locus pembagian kekuasaan dan representasi kekuatan dominan (Djuraeva et al., 2023; Hadzikadunic, 2014).

________________________________________

8. Sintesis: Definisi Kabinet menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis literatur di atas, kabinet menurut ilmu politik Islam—dalam pengertian analitis ilmu politik yang mengkaji Islam dalam ranah negara dan gerakan politik—dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, kabinet adalah institusi eksekutif kolektif berupa kelompok menteri yang membantu kepala pemerintahan/kepala eksekutif dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan negara.

Kedua, pembentukan kabinet adalah praktik kekuasaan inti yang dapat berada di tangan presiden dengan mekanisme persetujuan parlemen, berada di bawah kontrol raja dalam monarki—dengan dewan menteri yang merespons raja dan menjadi saluran delegasi (Ricart‐Huguet, 2021)—atau menjadi hasil negosiasi elite yang kompleks.

Ketiga, dalam konteks politik Islam, kabinet berfungsi pula sebagai arena representasi dan kontestasi terkait posisi kelompok/partai Islam dan pengelolaan urusan keagamaan, misalnya melalui portofolio menteri agama/urusan Islam (Husain & Horton, 2023).

Keempat, ilmu politik Islam menekankan bahwa bentuk-bentuk institusi pemerintahan, termasuk kabinet, tidak tunggal dan seragam, melainkan berubah menurut sejarah, tradisi, desain konstitusi, dan strategi legitimasi aktor politik—baik aktor negara maupun non-negara yang mengklaim otoritas Islam (Formichi, 2012; Hadzikadunic, 2014; Nelson, 2021).

Dengan demikian, pernyataan ringkas "kabinet adalah kelompok menteri yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan eksekutif" dapat diperdalam secara ilmu politik Islam menjadi: kabinet adalah perangkat kelembagaan eksekutif sekaligus arena politik tempat otoritas, legitimasi, dan representasi—termasuk representasi Islam dalam negara/gerakan—diorganisasikan (Djuraeva et al., 2023; Hadzikadunic, 2014).

________________________________________

9. Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa kajian tentang kabinet dalam perspektif ilmu politik Islam bukan sekadar upaya menempelkan label "Islam" pada institusi eksekutif modern. Sebaliknya, ia adalah upaya analitis untuk memahami bagaimana institusi kabinet—dalam berbagai bentuk dan konteksnya—berfungsi sebagai arena di mana kekuasaan, legitimasi, dan representasi keagamaan saling berinteraksi. Dari monarki absolut Teluk hingga republik parlementer Asia Tenggara, dari gerakan revolusioner Indonesia hingga entitas proto-negara seperti Islamic State dan Taliban, kabinet hadir sebagai institusi yang adaptif dan kontestasif.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, ia menegaskan perlunya pendekatan historis-komparatif dalam ilmu politik Islam, yang menolak universalisme doktrinal sekaligus menghindari reduksionisme sekularis. Secara praktis, pemahaman ini berguna bagi analisis kebijakan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, terutama dalam memahami mengapa komposisi kabinet sering menjadi isu politik yang begitu sensitif dan strategis.

________________________________________

Daftar Pustaka

ACBAR. (1993). ACBAR news summary on Afghanistan: Aid and political issues in Afghanistan. Agency Coordinating Body for Afghan Relief. https://doi.org/10.2458/azu_acku_serial_ds371_2_a33_v1993

Djuraeva, S. N., Alimova, M., Mubarak, A., Mukhamadiev, N. E., & Djuraev, A. (2023). Historiographical analysis of Tashkent-medieval religious architectural monuments. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2693. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2693

Fogg, K. W. (2014). The missing minister of religion and the PSII: A contextual biography of K.H. Ahmad Azhary. Studia Islamika, 20(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v20i1.348

Formichi, C. (2012). Religious resistance and secular politics: Laying the foundations of the Indonesian state (1945–1947) (hlm. 79–108). https://doi.org/10.1163/9789004260467_005

Hadzikadunic, E. (2014). Understanding Iranian foreign policy: The case of Iranian nuclear program. Epiphany, 7(2). https://doi.org/10.21533/epiphany.v7i2.105

Husain, S. B., & Horton, W. D. (2023). The debate between Mochtar Lutfi and Nadjamoeddin Daeng Malewa regarding a ministry of religion within Negara Indonesia Timur (The State of East Indonesia), 1946–1950. Kasetsart Journal of Social Sciences, 44(3). https://doi.org/10.34044/j.kjss.2023.44.3.15

Nelson, M. (2021). Taliban law: Theory and practice. Melbourne Asia Review, 8. https://doi.org/10.37839/mar2652-550x8.20

Ricart‐Huguet, J. (2021). Colonial education, political elites, and regional political inequality in Africa. Comparative Political Studies, 54(14), 2546–2580. https://doi.org/10.1177/0010414021997176