02135 - Jurisdiksi dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah): Kajian Konseptual dan Historis

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of jurisdiction (jurisdiksi) through the lens of Islamic political science (fiqh siyāsah). Jurisdiction, commonly understood as the territorial and legal boundaries of authority held by an institution or state, finds its conceptual equivalents in Islamic legal-political tradition through the terms wilāyah (domain of authority) and sulṭah (power/authority). Through a conceptual synthesis of existing literature, this article identifies four core dimensions of jurisdiction in Islamic political thought: (1) territorial boundaries of power; (2) functional competence boundaries divided among governmental, judicial, and religious advisory authorities; (3) normative legitimacy boundaries defined by sharī'ah and the principle of maṣlaḥah; and (4) personal or communal boundaries defining the subjects of authority. Historical case studies — including the State of Medina, colonial Dutch East Indies policies, the Muslim minority in Pattani (Thailand), and the Special Region of Aceh — illustrate that jurisdiction functions not only as a technical administrative concept but also as an arena of political contestation. This article concludes that jurisdiction in Islamic politics is an integrated concept encompassing territorial, functional, normative, and personal dimensions, all bounded by sharī'ah principles and the objective of public welfare.
Keywords: jurisdiction, fiqh siyāsah, wilāyah, sulṭah, Islamic political thought
________________________________________
Artikel ini mengkaji konsep jurisdiksi melalui perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyāsah). Jurisdiksi, yang secara umum dipahami sebagai batas wilayah dan batas kewenangan hukum suatu lembaga atau negara, menemukan padanannya dalam tradisi politik-hukum Islam melalui konsep wilāyah (domain kewenangan) dan sulṭah (kekuasaan/otoritas). Melalui sintesis konseptual terhadap berbagai literatur yang ada, artikel ini mengidentifikasi empat dimensi utama jurisdiksi dalam pemikiran politik Islam: (1) batas teritorial kekuasaan; (2) batas kompetensi fungsional yang terbagi antara otoritas pemerintahan, peradilan, dan keagamaan; (3) batas legitimasi normatif yang dibingkai oleh syariat dan prinsip maṣlaḥah; serta (4) batas personal atau komunal yang mendefinisikan subjek otoritas. Studi kasus historis — meliputi Negara Madinah, kebijakan kolonial Hindia Belanda, komunitas Muslim minoritas Pattani (Thailand), dan Provinsi Aceh — memperlihatkan bahwa jurisdiksi tidak hanya berfungsi sebagai konsep teknis administratif, melainkan juga sebagai arena kontestasi politik. Artikel ini menyimpulkan bahwa jurisdiksi dalam politik Islam merupakan konsep yang terintegrasi mencakup dimensi teritorial, fungsional, normatif, dan personal, yang keseluruhannya dibatasi oleh prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan umum.
Kata kunci: jurisdiksi, fiqh siyāsah, wilāyah, sulṭah, pemikiran politik Islam
________________________________________
A. Pendahuluan
Pembahasan mengenai batas kewenangan dan wilayah kekuasaan merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara, baik dalam tradisi pemikiran Barat maupun dalam khazanah intelektual Islam. Dalam konteks ilmu politik Islam yang lazim dikaji dalam bingkai fiqh siyāsah (politik hukum Islam), persoalan "jurisdiksi" — yakni batas wilayah dan/atau batas kewenangan hukum suatu otoritas — memiliki akar konseptual yang kaya dan beragam dimensi.
Jurisdiksi dalam pengertian paling dasar merujuk pada batas wilayah atau kewenangan hukum suatu lembaga atau negara. Namun, pengertian tersebut tidak cukup memadai untuk menggambarkan kompleksitas konsep ini dalam bingkai fiqh siyāsah, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek geografis dan administratif, tetapi juga dimensi normatif, fungsional, dan personal dari kewenangan.
Artikel ini bertujuan memetakan secara sistematis konsep jurisdiksi dalam ilmu politik Islam melalui kajian terhadap berbagai literatur relevan, dengan memperhatikan dimensi-dimensi territorial, fungsional, normatif, dan personal dari konsep tersebut. Selain itu, artikel ini juga mengkaji sejumlah preseden historis yang mengilustrasikan bagaimana jurisdiksi dipraktikkan, diperebutkan, dan direkonstruksi dalam konteks politik yang beragam.
________________________________________
B. Pengertian Jurisdiksi dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyāsah)
Dalam kajian ilmu politik Islam — yang sering dibahas dalam kerangka fiqh siyāsah (politik hukum Islam) — "jurisdiksi" pada dasarnya merujuk pada batas wilayah dan/atau batas kewenangan hukum (ruang lingkup otoritas) yang dimiliki suatu otoritas pemerintahan atau lembaga, terutama dalam menjalankan fungsi pengaturan dan penegakan hukum (Gusmansyah, 2019; Ikhwan, 2017). Istilah yang paling dekat dalam literatur ketatanegaraan Islam adalah wilāyah (domain/kawasan kewenangan) dan sulṭah (kekuasaan/otoritas), yang menekankan bahwa setiap otoritas mempunyai ruang lingkup tugas tertentu serta batas yang tidak boleh dilampaui (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020).
Konsep ini juga sejalan dengan pemahaman bahwa "kewenangan" adalah kekuasaan formal yang dilekatkan oleh ketentuan hukum (legal basis) sehingga menjadi sah untuk bertindak, memeriksa, mengadili, atau memutus perkara; tanpa kewenangan yang sah, keputusan yuridis yang benar tidak dapat dikeluarkan (Norsanti, 2021). Dengan demikian, dalam perspektif politik Islam, "jurisdiksi" bukan sekadar soal geografi, tetapi juga soal kompetensi fungsional (jenis urusan apa yang boleh diatur/diadili) dan batas normatif (rambu syariat sebagai pembatas kekuasaan) (Norsanti, 2021).
________________________________________
C. Dimensi Teritorial Jurisdiksi: Wilayah Kekuasaan dan Batas Politik
1. Teritori sebagai Unsur Negara (Contoh: Madinah)
Sejumlah kajian politik Islam tentang prototipe Negara Madinah menyatakan bahwa, ditinjau dari ilmu politik dan ketatanegaraan, pemerintahan Nabi di Madinah dipahami telah memenuhi syarat nominal negara, termasuk adanya wilayah/region (Madinah), penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan yang ditopang oleh aturan tertulis (Piagam Madinah) (Usman, 2017). Dalam cara pandang ini, wilayah (teritori) adalah elemen penting yang memungkinkan otoritas politik menjalankan kewenangannya terhadap komunitas yang hidup bersama dalam satu tatanan (Usman, 2017).
Selaras dengan itu, kajian tentang praksis politik Nabi juga menekankan bahwa komunitas Muslim yang berhijrah dan menetap di Yatsrib/Madinah menempati wilayah tertentu sebagai basis terbentuknya entitas politik bersama, sehingga teritori menjadi salah satu fondasi operasional berjalannya otoritas dan aturan publik (Usman, 2017).
2. Batas Politik Klasik: Dār al-Islām dan Dār al-Ḥarb
Dalam sebagian literatur relasi agama–negara, implikasi konsep ummah disebut melahirkan kategorisasi geopolitik klasik berupa dua entitas yang berlawanan: dār al-Islām dan dār al-ḥarb, dan dinyatakan sebagai batasan politik yang dikenal dalam Islam (dalam kerangka doktrin politik ideologis) (Muhammadun, 2020). Dalam kajian geopolitik Islam, nomenklatur hubungan wilayah Islam dengan "wilayah musuh" dan relasi dengan kekuasaan lain juga diuraikan sebagai bagian dari tata tertib hubungan politik (rule of conduct) (Muhammadun, 2020; Wisri & Asra, 2015).
Namun, literatur yang sama juga menunjukkan adanya perubahan konteks modern: otoritas politik masyarakat Muslim yang dahulu digambarkan sebagai dār al-Islām telah terfragmentasi menjadi negara-bangsa dengan tapal batas dan kewenangan yang tegas; bahkan disebut terbagi ke dalam "56 negara-bangsa" (Wisri & Asra, 2015). Ini menandai bahwa pembahasan jurisdiksi teritorial dalam politik Islam tidak bisa dilepaskan dari pergeseran historis dari kategori klasik menuju realitas negara-bangsa modern dengan batas kedaulatan yang terdefinisi (Muhammadun, 2020; Wisri & Asra, 2015).
3. Nuansa: Teritori Tidak Selalu Menjadi Pusat Definisi Keislaman, tetapi Relevan bagi Kekuasaan
Ada pula pendekatan yang menekankan bahwa pembicaraan "wilayah" tidak selalu menjadi fokus definisi keagamaan (misalnya, identitas Muslim), karena penekanan dapat diarahkan pada agama/kepercayaan, bukan domisili teritorial; meski demikian, pembahasan batas wilayah kekuasaan dari segi teritorial tetap dianggap memiliki fungsi sosial-ekonomi (misalnya terkait sumber perekonomian dan hubungan sosial) (Muhammadun, 2020; Sumardi, 2017). Nuansa ini penting agar "jurisdiksi" dipahami sebagai konsep politik-hukum yang dapat memadukan aspek keanggotaan komunitas (religius) dan aspek pengaturan publik (teritorial) (Sumardi, 2017).
________________________________________
D. Dimensi Fungsional Jurisdiksi: Pembagian Kewenangan (Wilāyah) dalam Ketatanegaraan Islam
1. Jurisdiksi sebagai Pembagian Kekuasaan (Legislatif–Eksekutif–Yudikatif)
Dalam fiqh siyāsah, pembahasan jurisdiksi sangat terkait dengan bagaimana kekuasaan dibagi agar tidak terpusat dan tidak melampaui batas. Kajian tentang trias politica dalam perspektif fiqh siyāsah menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dapat dibaca kompatibel, dan dalam praktik sejarah Khulafā' al-Rāsyidīn disebut adanya pembedaan: eksekutif pada khalifah, legislatif pada Majelis Syura, dan yudikatif pada qāḍī (hakim) (Gusmansyah, 2019). Bahkan disebutkan bahwa pada masa Umar bin Khattab dilakukan pemisahan yang lebih tegas agar qāḍī dapat memutus perkara bebas dari pengaruh eksekutif (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020).
Kajian lain tentang prinsip checks and balances dalam administrasi negara Islam juga menegaskan adanya pembagian otoritas: sulṭān al-tasyrī'iyyah (legislatif), sulṭān al-tanfīżiyyah (eksekutif), dan sulṭān al-qaḍā'iyyah (yudikatif), yang diarahkan untuk mencegah pemimpin otoriter dan zalim (yakni agar kekuasaan tidak melebihi batas) (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020). Dalam kerangka ini, "jurisdiksi" berarti masing-masing lembaga memiliki kompetensi spesifik, dan pelanggaran batas kewenangan dipandang problematis bagi tata kelola (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020).
2. Jurisdiksi Peradilan dalam Islam: Tiga Wilāyah (Qadhā', Maẓālim, Ḥisbah)
Dalam sistem peradilan Islam, kewenangan peradilan (al-qaḍā') disebut terbagi ke dalam tiga wilayah: Wilāyah Qadhā', Wilāyah Maẓālim, dan Wilāyah Ḥisbah (Gusmansyah, 2019). Sejalan dengan itu, kajian checks and balances menyebut bahwa yudikatif (sulṭān qadhā'iyyah) dibantu badan-badan subordinat seperti al-Qadhā, al-Ḥisbah, dan al-Maẓālim (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020). Struktur ini menunjukkan bahwa "jurisdiksi" dipahami sebagai pembagian kompetensi peradilan — bukan satu pengadilan untuk semua urusan — melainkan ada domain-domain yang berbeda (Gusmansyah, 2019; Rahmat, 2020).
Lebih spesifik, kajian tentang wilāyat al-maẓālim menunjukkan bahwa lembaga ini dapat dibandingkan dengan pengadilan HAM karena ada kemiripan cakupan penanganan pelanggaran, tetapi ditegaskan pula bahwa kewenangannya dinilai "lebih luas" karena dapat mencakup fungsi yang mirip beberapa badan negara (misalnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Ombudsman) (Gusmansyah, 2019; Ikhwan, 2017). Dengan demikian, dalam politik Islam, istilah "jurisdiksi" mencakup pula perluasan/pendalaman kompetensi lembaga tertentu sesuai kebutuhan keadilan dan pengawasan kekuasaan (Ikhwan, 2017; Rahmat, 2020).
3. Pembagian Domain Hukum: Pemerintahan Umum, Peradilan, dan Fatwa
Dalam tradisi pemikiran hukum-politik Islam, pembagian wilayah hukum juga dijelaskan sebagai pembagian domain: wilāyat al-imāmah (pemerintahan umum/politik), qaḍā' (peradilan), dan iftā' (fatwa keagamaan) (Gusmansyah, 2019). Ini menguatkan bahwa konsep jurisdiksi dalam ilmu politik Islam tidak tunggal: ada jurisdiksi pemerintahan (kebijakan publik), jurisdiksi peradilan (adjudikasi sengketa), dan jurisdiksi otoritas keagamaan (fatwa) yang masing-masing memiliki logika dan batasnya (Rahmat, 2020).
________________________________________
E. Dimensi Normatif Jurisdiksi: Kekuasaan Dibatasi Syariat dan Maslahah
Dalam sejumlah rujukan, kekuasaan politik dalam Islam dipahami tidak bersifat absolut. Bahkan ketika penguasa memiliki wewenang, pelaksanaannya diposisikan harus berada dalam batas-batas hukum tertentu (Gusmansyah, 2019). Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, bila terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan "jurisdiksi" (dalam arti klaim kewenangan/ruang putus), rujukan terakhir ditegaskan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Gusmansyah, 2019). Ini menunjukkan bahwa "jurisdiksi" bukan hanya batas administratif, tetapi juga batas legitimasi normatif: otoritas yang sah harus bekerja dalam kerangka rujukan syariat.
Selaras dengan itu, disebut pula — mengutip Abdul Wahhab Khallaf — bahwa penguasa memiliki wewenang mengatur kepentingan umum untuk kemaslahatan dan menghindari kemudaratan, tetapi tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh syarat dan kaidah-kaidah umum (Norsanti, 2021). Definisi siyāsah sendiri juga dikemukakan sebagai pengaturan urusan umum pemerintahan berdasarkan nilai Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (Norsanti, 2021). Maka, dari sisi politik Islam, jurisdiksi adalah "ruang bertindak" yang sah, namun selalu ditundukkan pada batas syariat dan tujuan kemaslahatan (Norsanti, 2021).
________________________________________
F. Dimensi Personalia/Komunal Jurisdiksi: Siapa yang Menjadi Subjeknya?
Dalam praktik tata hukum modern yang berkelindan dengan hukum Islam, pembahasan jurisdiksi sering muncul sebagai kewenangan yang bergantung pada subjek (siapa pihak-pihaknya). Kajian tentang posisi kewenangan Peradilan Agama menegaskan bahwa untuk sengketa tertentu (misalnya sengketa keluarga), kewenangan dapat dijelaskan sebagai bersifat "subjektif", yakni terkait subjek yang bersengketa beragama Islam. Dalam sejarah kelembagaan, reorganisasi peradilan juga pernah membentuk Pengadilan Agama berdampingan dengan landraad (pengadilan negeri) dalam wilayah hukum yang sama, dengan pembedaan dasar hukum putusan: Pengadilan Agama bertumpu pada hukum Islam sementara landraad pada hukum adat (Iqbāl, 2012).
Dimensi "personalia" ini memperlihatkan bahwa konsep jurisdiksi (dalam arti kompetensi mengadili) dapat didefinisikan melalui kombinasi: wilayah kerja lembaga dan identitas/karakter pihak yang tunduk pada rezim hukum tertentu.
________________________________________
G. Jurisdiksi dalam Sejarah Politik-Hukum: Pembatasan dan Perebutan Kewenangan
1. Contoh Kolonial: Pembatasan Jurisdiksi Peradilan Agama
Kajian politik hukum Hindia Belanda menjelaskan bahwa kebijakan kolonial pernah mengatur jurisdiksi Pengadilan Agama hanya pada perkara keluarga, dan bahkan dibatasi ketika perkara menyangkut harta benda yang dipandang masuk jurisdiksi hukum adat (Iqbāl, 2012). Literatur tentang sekularisasi politik di Indonesia juga menyebut adanya rancangan yang bertujuan mengekang dan membatasi jurisdiksi peradilan Islam (misalnya hanya pada waris) dalam dinamika politik tertentu (Iqbāl, 2012). Ini menegaskan bahwa dalam realitas politik, jurisdiksi bukan sekadar konsep teknis, tetapi objek kontestasi kekuasaan (Iqbāl, 2012).
2. Contoh Minoritas Muslim: Pattani (Thailand)
Dalam konteks Pattani (Thailand), kajian integrasi–konflik hukum Islam dan budaya lokal menyatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi hukum dengan membatasi berlakunya hukum Islam dan mengubah peta jurisdiksi: hukum sipil diberlakukan dan kedudukan hukum Islam bergeser (Iqbāl, 2012; Sodiqin, 2016). Disebutkan pula bahwa kemudian ditetapkan Kitab Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan Islam yang berlaku khusus di provinsi selatan (Pattani, Narathiwat, Yala, Satun), tetapi kewenangan penegak hukum (Dato' Yuthithams) dibatasi pada perkara perkawinan, perceraian, dan kewarisan, serta peradilan Islam digabungkan ke peradilan sipil (Sodiqin, 2016). Di sini, "jurisdiksi" tampak jelas sebagai: (i) batas teritorial penerapan, (ii) batas bidang perkara, dan (iii) batas kelembagaan (Sodiqin, 2016).
3. Contoh Otonomi Khusus: Aceh dan Kewenangan Lembaga Syariah
Dalam otonomi Aceh, kewenangan Mahkamah Syar'iyah disebut diatur secara khusus sehingga berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, muamalah, dan jinayah yang didasarkan atas syariat Islam (Norsanti, 2021). Selain itu, kajian tentang qanun menegaskan adanya kewenangan spesifik Pemerintah Aceh (berdasarkan undang-undang) untuk mengatur materi tertentu seperti pelaksanaan syari'at Islam, serta menempatkan qanun sebagai kekhususan yang bekerja dalam kerangka legal tertentu (Norsanti, 2021). Dengan demikian, pembahasan jurisdiksi di Aceh memperlihatkan bagaimana "batas kewenangan" dapat dibentuk oleh desain politik-hukum negara dan dilembagakan secara formal (Norsanti, 2021).
________________________________________
H. Jurisdiksi dan Struktur Negara: Sentralisasi vs. Desentralisasi (Khilafah dan Otonomi Daerah)
Dalam perspektif tertentu tentang pemerintahan Islam (khilafah), disebutkan bahwa sistem tersebut tidak mengenal otonomi daerah karena bentuk negara dipahami sebagai negara kesatuan; wilayah kekuasaan dinyatakan sebagai satu wilayah, dan kepala daerah (wali) ditunjuk langsung oleh khalifah (Norsanti, 2021). Klaim ini dipakai untuk menjelaskan logika sentralisasi kewenangan sebagai metode pencegahan problem tertentu (misalnya praktik korupsi yang dikaitkan dengan kompetisi elektoral daerah). Walaupun pembahasan ini berangkat dari argumentasi model tertentu, ia tetap relevan untuk menjelaskan salah satu cara politik Islam memaknai "jurisdiksi" sebagai desain pembagian kewenangan pusat–daerah (Rahmat, 2020).
Di sisi lain, kajian pluralisme hukum menegaskan bahwa dalam praktik modern dapat terjadi pembagian jurisdiksi normatif secara formal melalui pengaturan pada berbagai lembaga dan badan dalam satu sistem, dan bahkan disebut adanya legitimasi pelaksanaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara secara resmi dalam konteks tertentu (misalnya Aceh) (Muhakki, 2011; Norsanti, 2021). Ini menunjukkan bahwa dalam negara modern, "jurisdiksi" bisa bersifat majemuk dan bertingkat (nasional–lokal) namun tetap memerlukan pemetaan kewenangan agar tidak tumpang tindih (Muhakki, 2011; Norsanti, 2021).
________________________________________
I. Penutup
Berdasarkan sintesis berbagai rujukan di atas, jurisdiksi menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan melalui empat dimensi utama, sebagai berikut.
Pertama, batas teritorial kekuasaan/penerapan otoritas (wilayah negara atau wilayah berlakunya aturan), sebagaimana dicontohkan oleh Negara Madinah dan pembahasan geopolitik dār al-Islām/dār al-ḥarb (Muhammadun, 2020).
Kedua, batas kompetensi fungsional (bidang urusan) yang dibagi ke dalam otoritas pemerintahan, peradilan, dan fatwa; termasuk pembagian peradilan menjadi Qadhā', Maẓālim, dan Ḥisbah (Gusmansyah, 2019).
Ketiga, batas legitimasi normatif: kekuasaan tidak boleh melampaui rambu syariat, dan tujuan pengaturan diarahkan pada maslahah serta pencegahan mudarat (Norsanti, 2021).
Keempat, batas subjek yang tunduk (personalia/komunal), yang dalam praktik dapat membentuk kompetensi lembaga tertentu (misalnya kompetensi peradilan yang dijelaskan sebagai bergantung pada subjek Muslim).
Dengan definisi ini, jurisdiksi secara ringkas dapat ditegaskan sebagai batas wilayah dan batas kewenangan hukum/otoritas suatu lembaga atau negara, yang dalam politik Islam dipetakan melalui konsep wilāyah dan pembagian sulṭah, serta dibatasi oleh prinsip syariat dan kemaslahatan (Gusmansyah, 2019; Norsanti, 2021).
________________________________________
Daftar Pustaka
Gusmansyah, W. (2019). Trias politica dalam perspektif fikih siyasah. Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2(2). https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448
Ikhwan, I. (2017). Peranan Wilāyat al-Maẓālim dan relevansinya dengan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 258–278. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.258-278
Iqbāl, M. (2012). Politik hukum Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap legislasi hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.972
Muhakki, M. (2011). Mekanisme suara terbanyak bagi pemilu legislatif (Studi siyasah dusturiyah). Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 135–158. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.135-158
Muhammadun, M. (2020). Pluralisme hukum dalam bingkai masyarakat madani: Masa Nabi dan masa kini. Jurnal Indo-Islamika, 4(2), 190–201. https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17395
Norsanti, N. (2021). Otonomi daerah dan korupsi. Journal Ilmu Sosial Politik dan Pemerintahan, 4(1), 1–11. https://doi.org/10.37304/jispar.v4i1.381
Rahmat, A. (2020). Rekognisi dan reposisi aktor dalam asimilasi hukum lama di Nagari (Baru) Sumatera Barat. Indonesian Journal of Religion and Society, 2(2), 74–86. https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.106
Sodiqin, A. (2016). Hukum Islam dan budaya lokal di masyarakat Muslim Pattani Thailand (Integrasi, konflik dan dinamikanya). Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 14(1), 31–50. https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.524
Sumardi, D. (2017). Bay'ah: Ideologi pemersatu dan negosiasi masyarakat di ruang publik. Istinbath, 16(1), 1–21. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.16
Usman, U. (2017). Kekuasaan dalam tradisi pemikiran politik Islam (Refleksi atas pemikiran politik Islam). Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 6(2), 345–357. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4887
Wisri, W., & Asra, M. (2015). Relasi agama dan negara untuk pembangunan Indonesia dalam konteks good governance. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 9(1), 55–82. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i1.88
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar