02132 - Isolasionisme dalam Ilmu Politik Islam: Konsep, Kontestasi, dan Praktik

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstract
This article examines the concept of isolationism within the framework of Islamic political science, analyzing its meanings, contestations, and practices as documented in international relations and Islamic political thought literature. Isolationism is generally understood as a foreign policy strategy that consciously rejects or minimizes involvement in international affairs. Within Islamic political studies, the concept functions as an analytical category to describe political withdrawal and passivity in certain Islamic currents — particularly purist Salafism and certain Shia streams — as well as specific spiritual-ascetic traditions. Simultaneously, normative Islamic discourses emphasize interaction over isolation, with explicit calls to avoid "passivism and isolationism" in Muslim political participation. Transnational institutional practices through the OIC and the concept of Ummah also demonstrate a tendency toward international engagement that stands in conceptual opposition to isolationism. This article concludes that isolationism in Islamic political discourse is not a singular position but a contested concept, with some currents producing isolationist tendencies while others actively reject it.
Keywords: isolationism, Islamic political science, Salafism, foreign policy, political withdrawal
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep isolasionisme dalam kerangka ilmu politik Islam, dengan menganalisis maknanya, kontestasi di dalamnya, serta praktiknya sebagaimana terdokumentasi dalam literatur hubungan internasional dan pemikiran politik Islam. Isolasionisme umumnya dipahami sebagai strategi kebijakan luar negeri yang secara sadar menolak atau meminimalkan keterlibatan dalam urusan internasional. Dalam studi politik Islam, konsep ini berfungsi sebagai kategori analitis untuk menggambarkan penarikan diri dan pasivitas politik pada arus-arus pemikiran Islam tertentu — terutama Salafisme puritan dan sebagian arus Syiah — serta tradisi spiritual-asketik tertentu. Pada saat yang sama, wacana normatif Islam menekankan interaksi ketimbang isolasi, dengan seruan eksplisit untuk menghindari "pasivisme dan isolasionisme" dalam partisipasi politik Muslim. Praktik institusional transnasional melalui OIC dan konsep Ummah juga menunjukkan kecenderungan keterlibatan internasional yang secara konseptual berlawanan dengan isolasionisme. Artikel ini menyimpulkan bahwa isolasionisme dalam wacana politik Islam bukan merupakan posisi tunggal, melainkan konsep yang diperdebatkan, di mana sebagian arus menghasilkan kecenderungan isolasionis sementara arus lain secara aktif menolaknya.
Kata kunci: isolasionisme, ilmu politik Islam, Salafisme, kebijakan luar negeri, penarikan diri politik
________________________________________
1. Pendahuluan
Isolasionisme merupakan salah satu konsep yang kerap diperbincangkan dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam kaitannya dengan orientasi kebijakan luar negeri suatu negara atau kelompok. Secara umum, konsep ini merujuk pada kecenderungan untuk menghindari atau meminimalkan keterlibatan dalam urusan internasional, baik dalam dimensi politik, ekonomi, maupun militer. Meskipun demikian, penggunaan konsep ini dalam konteks kajian politik Islam memunculkan dimensi-dimensi yang lebih kompleks dan beragam, mencakup tidak hanya kebijakan luar negeri negara, tetapi juga sikap kelompok dan arus pemikiran tertentu terhadap partisipasi dalam institusi sosial-politik.
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana isolasionisme dikonseptualisasikan dalam ilmu politik secara umum, bagaimana konsep tersebut digunakan dalam literatur kajian politik Islam, serta bagaimana wacana dan praktik terkait isolasionisme termanifestasi dalam berbagai arus pemikiran dan kelembagaan Islam. Kajian ini penting mengingat isolasionisme kerap menjadi titik kontestasi normatif dan strategis di kalangan aktor politik Islam, baik pada level komunitas maupun hubungan antarnegara.
________________________________________
2. Konseptualisasi Isolasionisme dalam Ilmu Politik
2.1 Definisi dan Spektrum Makna
Dalam literatur hubungan internasional dan studi strategi, isolasionisme umumnya dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang secara sadar menolak atau meminimalkan keterlibatan dalam urusan internasional, termasuk pembatasan relasi politik, ekonomi, dan/atau militer lintas-batas (Agbedejobi, 2020; Pietrasik, 2022). Rumusan ini sejalan dengan definisi yang menekankan refusal to engage in global affairs serta upaya menjauhkan diri dari interaksi politik-ekonomi yang luas di arena internasional (Pietrasik, 2022), dan juga definisi leksikografis yang memandang isolasionisme sebagai abstention dari aliansi dan relasi politik-ekonomi internasional (Blum & Parker, 2019).
Dalam analisis sistemik, isolasionisme juga dapat dimaknai sebagai kecenderungan untuk menangguhkan atau meminimalkan relasi negara dengan negara lain pada isu politik, ekonomi, dan militer (Sieradzan, 2021), sehingga isolasionisme tidak selalu identik dengan "tanpa hubungan sama sekali," melainkan dapat muncul sebagai derajat (degree) pembatasan keterlibatan (Blum & Parker, 2019; Sieradzan, 2021).
2.2 Isolasionisme versus Interventionisme
Makna isolasionisme dalam kajian internasional tidak seragam: ia kerap didefinisikan sebagai kebalikan dari interventionism (intervensionisme), yakni strategi yang menahan diri dari intervensi atas urusan negara lain dan menjaga jarak dari arena internasional (Agbedejobi, 2020). Karena itu, untuk kebutuhan analitis — termasuk ketika dibahas dari perspektif politik Islam — isolasionisme perlu dipahami sebagai spektrum orientasi, mulai dari non-intervensi politik/keamanan, penghindaran aliansi, sampai pembatasan keterikatan ekonomi, yang dapat bervariasi menurut konteks (Agbedejobi, 2020; Sieradzan, 2021).
________________________________________
3. Isolasionisme dalam Kajian Ilmu Politik Islam
3.1 Penggunaan Konsep dalam Literatur Politik Islam
Dalam literatur yang secara eksplisit membahas politik Islam atau arus/gerakan Islam dalam politik, istilah isolasionisme sering muncul bukan hanya dalam arti kebijakan luar negeri negara, tetapi juga sebagai sikap penarikan diri (retreat) dari institusi sosial-politik. Kajian tentang Salafisme di Tunisia menyatakan bahwa strategi purist salafism menghasilkan semacam isolasionisme atau penarikan diri dari institusi politik dan sosial (Sidiqi & Eltaf, 2021). Dalam kerangka ini, "isolasionisme" menunjuk pada orientasi untuk tidak berpartisipasi — atau mengurangi keterlibatan — dalam struktur politik dan sosial yang ada, yang lalu dikritik oleh arus Salafi lain yang lebih politis sebagai pembacaan realitas yang keliru (Sidiqi & Eltaf, 2021).
Demikian pula, studi tentang pemikiran politik Syiah menyebut bahwa dalam periode sejarah tertentu — ketika gagasan absennya otoritas pemerintahan yang sah dianggap sentral — terbentuk kecenderungan isolasionisme dan pasivitas politik pada sebagian arus Syiah, khususnya arus fikih Imamiyah (Ahen, 2019). Artinya, dalam ilmu politik Islam — dalam arti studi akademik tentang pemikiran dan gerakan politik Islam — isolasionisme juga berfungsi sebagai kategori analitis untuk menjelaskan mengapa sebagian aktor atau arus memilih jarak dari politik praktis (Ahen, 2019), selaras dengan temuan tentang isolasionisme sebagai retreat dalam konteks Salafi (Sidiqi & Eltaf, 2021).
Perlu dicatat bahwa sumber-sumber yang tersedia lebih kuat dalam mendokumentasikan isolasionisme sebagai retreat sosial-politik internal (Ahen, 2019; Sidiqi & Eltaf, 2021), sementara pembahasan isolasionisme sebagai doktrin kebijakan luar negeri yang sistematis dalam teori politik Islam klasik tidak dijelaskan secara rinci. Karena itu, sintesis dalam artikel ini membatasi diri pada: (i) definisi isolasionisme sebagai konsep IR/strategi, (ii) pemakaian konsep isolasionisme dalam studi politik Islam untuk menggambarkan withdrawal, dan (iii) indikasi sikap pro/anti-isolasionisme dalam wacana politik Islam kontemporer yang terdokumentasi.
________________________________________
4. Argumen Normatif Islam terhadap Isolasionisme
4.1 Islam, Interaksi, dan Penolakan terhadap Isolasionisme Sosial
Sejumlah rujukan yang memanfaatkan dalil Al-Qur'an dan hadis untuk etika sosial menekankan bahwa Islam mendorong interaksi daripada isolasionisme. Dalam pembahasan relasi antarumat beragama di Malaysia, Badron menegaskan bahwa Islam "promotes interaction and not isolationism" semata-mata karena perbedaan agama dan budaya (Petrović & Veselica, 2024). Argumen ini diperkuat dengan rujukan pada hadis yang mendorong cinta kepada sesama manusia dan kasih sayang kepada manusia (Petrović & Veselica, 2024).
Selain itu, sumber yang sama menekankan adanya warisan historis interaksi dan kerja sama Islam dengan berbagai peradaban — Persia, Romawi, India, Tiongkok, Barat, dan lain-lain — dalam ranah pengetahuan dan sains melalui proses interaksi, serta keterbukaan pada gagasan baru selama dapat diolah dalam kerangka pandangan dunia Islam (Petrović & Veselica, 2024). Dalam sintesis konseptual, posisi ini mendukung pembacaan bahwa isolasionisme — jika dimaknai sebagai pemutusan interaksi lintas-komunitas dan lintas-peradaban — berseberangan dengan etika interaksi yang dikemukakan Badron (Petrović & Veselica, 2024).
Walaupun fokus Badron adalah relasi antaragama dan etika sosial (Petrović & Veselica, 2024), penekanan pada "interaksi" dan sejarah kooperasi lintas-peradaban memberi dasar untuk memahami bahwa dalam sebagian wacana normatif Islam kontemporer, isolasionisme dipandang sebagai kecenderungan yang perlu dihindari, setidaknya pada level relasi sosial dan peradaban yang menjadi prasyarat bagi relasi eksternal yang lebih luas (Petrović & Veselica, 2024).
4.2 Seruan Menghindari Pasivisme dan Isolasionisme dalam Politik Kontemporer
Dalam konteks keterlibatan politik Muslim di Eropa, Colombo mengutip posisi Rachid Ghannouchi — pemimpin Nahdha — yang menyatakan bahwa "incumbent upon the community of the faithful to avoid passivism and isolationism" terkait partisipasi Muslim dalam pemerintahan non-Islam (Alishahi, 2020). Di sini, "isolasionisme" diposisikan sebagai antitesis dari komitmen politik yang dianggap perlu agar komunitas Muslim dapat bertahan dalam konteks Eropa (Alishahi, 2020). Walaupun ini bukan kebijakan luar negeri negara, pernyataan tersebut merupakan bukti tekstual bahwa dalam wacana politik Islam, isolasionisme dapat dipahami sebagai sikap mengasingkan diri dari ranah publik-politik, dan sikap itu dinilai problematik oleh sebagian pemikir dan aktor politik Islam (Alishahi, 2020).
Jika seruan Ghannouchi dibaca bersama kajian Salafisme Tunisia, terlihat adanya kontestasi internal: satu arus yang bersifat purist dipotret cenderung melakukan retreat/isolasionisme, sementara arus lain menekankan keterlibatan langsung dalam politik untuk mempengaruhi pilihan sistem (Sidiqi & Eltaf, 2021), dan Ghannouchi — dalam konteks Eropa — juga menolak isolasionisme/pasivisme (Alishahi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa "isolasionisme" dalam kajian politik Islam adalah konsep yang diperdebatkan dan bukan posisi tunggal yang mewakili semua arus (Alishahi, 2020; Sidiqi & Eltaf, 2021).
________________________________________
5. Infrastruktur Transnasional Islam sebagai Antitesis Isolasionisme
Dalam ranah relasi internasional antarnegara berpenduduk mayoritas Muslim, Ranjan dan Baba mendokumentasikan bahwa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyediakan platform berorientasi Islam yang menghubungkan negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Selatan, dan konsep Ummah dipakai sebagai platform kultural untuk membingkai inisiatif bilateral lintas-kawasan (Rabello et al., 2020). Mereka juga mencatat praktik diplomasi seperti Istanbul Conferences yang melibatkan aktor Asia dan Timur Tengah, termasuk OKI, untuk mengupayakan peta jalan politik dan ekonomi Afghanistan (Rabello et al., 2020).
Temuan ini menunjukkan adanya dorongan institusional dan retoris dalam sebagian politik luar negeri negara-negara Muslim untuk membangun keterhubungan transregional, yang secara konseptual berlawanan dengan isolasionisme sebagai peminimalan relasi internasional (Rabello et al., 2020; Sieradzan, 2021). Dengan demikian, bila isolasionisme didefinisikan sebagai minimisasi relasi politik/ekonomi/militer lintas-negara (Pietrasik, 2022; Sieradzan, 2021), maka penggunaan OKI dan retorika Ummah untuk memperkuat kerja sama lintas-kawasan dapat dipahami sebagai kecenderungan non-isolasionis dalam praktik diplomasi negara-negara Muslim tertentu (Rabello et al., 2020).
________________________________________
6. Arus-Arus yang Menghasilkan Isolasionisme dalam Pemikiran Islam
Meskipun terdapat argumen normatif dan praktik transnasional yang mendorong keterlibatan (Petrović & Veselica, 2024; Rabello et al., 2020), beberapa sumber menegaskan adanya arus yang mendorong "isolasionisme" dalam arti withdrawal.
6.1 Salafisme Puritan di Tunisia
Torelli dkk. menyatakan bahwa strategi Salafi puritan menghasilkan isolasionisme atau retreat dari institusi politik dan sosial (Sidiqi & Eltaf, 2021). Pada saat yang sama, mereka menunjukkan adanya kritik internal dari Salafi politis yang menilai isolasionisme puritan membuat Islam tidak relevan bagi Muslim dalam realitas politik kontemporer (Sidiqi & Eltaf, 2021). Hal ini menandakan bukan hanya keberadaan kecenderungan isolasionis, tetapi juga perdebatan internal mengenai efektivitas dan legitimasi isolasionisme tersebut (Sidiqi & Eltaf, 2021).
6.2 Sebagian Arus Syiah dan Pasivitas Politik
Abbaszadeh dkk. menyebut bahwa gagasan absennya otoritas pemerintahan yang sah mendorong isolasionisme dan pasivitas politik dalam sebagian arus Syiah (Ahen, 2019). Dalam kerangka ilmu politik Islam, ini adalah mekanisme ideologis yang menjelaskan mengapa partisipasi politik bisa diredam melalui orientasi isolasionis (Ahen, 2019).
6.3 Tradisi Spiritual dan Orientasi Menjauh dari Kehidupan Publik
Tishehyar membedakan antara Iraqi School yang menekankan isolasionisme, asketisisme, seclusion, dan menjauh dari orang, dengan Khorasan School yang menilai elitnya perlu hidup bersama manusia (Alba-Ulloa, 2018). Meskipun fokusnya bukan kebijakan luar negeri, pemetaan ini relevan untuk memahami bahwa dalam sejarah intelektual Islam, terdapat tradisi yang memaknai "isolasi" sebagai ideal spiritual, dan tradisi tandingan yang menekankan keberadaan di tengah masyarakat (Alba-Ulloa, 2018). Perbedaan orientasi ini dapat menjadi latar etis-sosiologis bagi kecenderungan politik yang lebih isolasionis atau lebih berorientasi keterlibatan (engagement-oriented) (Alba-Ulloa, 2018; Sidiqi & Eltaf, 2021).
Ketiga jalur di atas menunjukkan bahwa dalam literatur politik Islam yang tersedia, "isolasionisme" paling kuat teruji sebagai konsep yang menjelaskan pola penarikan diri dari institusi dan kehidupan publik (Ahen, 2019; Alba-Ulloa, 2018; Sidiqi & Eltaf, 2021), bukan semata-mata doktrin kebijakan luar negeri negara.
________________________________________
7. Isolasionisme dalam Kebijakan Luar Negeri Kelompok Islamis: Bukti Terbatas namun Ada
Untuk kaitan langsung dengan kebijakan luar negeri, sumber yang tersedia memberikan bukti yang lebih terbatas. Tinjauan Boroujerdi atas kajian tentang fundamentalisme Islam di Mesir menyebut bahwa terdapat rujukan pada kecenderungan kelompok fundamentalis terhadap provinsialisme, isolasionisme, dan non-alignment dalam kebijakan luar negeri (Torelli et al., 2012). Pada saat yang sama, Boroujerdi mengkritik bahwa kajian tersebut tidak menunjukkan apresiasi yang memadai terhadap fakta bahwa Islam memenuhi kerinduan mereka akan autentisitas kultural dan identitas nasional (Torelli et al., 2012).
Hal ini penting secara metodologis karena menandakan: (i) istilah isolasionisme memang dipakai untuk membaca preferensi kebijakan luar negeri sebagian kelompok fundamentalis, tetapi (ii) terdapat perdebatan tentang apakah label itu cukup menjelaskan motivasi yang lebih dalam terkait identitas dan autentisitas (Torelli et al., 2012). Berdasarkan sumber yang tersedia, klaim yang dapat dipertahankan adalah bahwa sebagian analisis tentang fundamentalisme Islam — kasus Mesir — mengaitkan mereka dengan orientasi isolasionisme/non-alignment dalam kebijakan luar negeri, tetapi literatur yang ada juga mengandung kritik bahwa pengaitan tersebut dapat menyederhanakan dimensi identitas-kultural (Torelli et al., 2012).
________________________________________
8. Kerangka Sintesis: Isolasionisme dalam Ilmu Politik Islam
Berdasarkan definisi isolasionisme dalam studi internasional (Pietrasik, 2022; Sieradzan, 2021) dan pemakaian istilah tersebut dalam studi politik Islam (Sidiqi & Eltaf, 2021; Torelli et al., 2012), isolasionisme "menurut ilmu politik Islam" — dalam arti studi akademik tentang pemikiran dan gerakan Islam dalam politik — dapat disintesis sebagai berikut.
Pertama, sebagai konsep hubungan internasional umum, isolasionisme merupakan strategi menjauh dari keterlibatan internasional, menahan diri dari intervensi, dan/atau meminimalkan relasi lintas-negara dalam dimensi politik, ekonomi, dan militer (Pietrasik, 2022; Sieradzan, 2021). Kedua, sebagai kategori analitis dalam studi politik Islam, isolasionisme sering dipakai untuk menggambarkan penarikan diri dari institusi sosial-politik (retreat/pasivitas), sebagaimana pada purist Salafisme dan sebagian arus Syiah (Ahen, 2019; Sidiqi & Eltaf, 2021), serta tradisi spiritual-asketik tertentu (Alba-Ulloa, 2018). Ketiga, sebagai titik kontestasi normatif dan strategis di kalangan aktor politik Islam, terdapat seruan eksplisit untuk menghindari isolasionisme/pasivisme (contoh Ghannouchi) dan dorongan etis untuk interaksi lintas-komunitas dan lintas-peradaban (Alishahi, 2020; Petrović & Veselica, 2024), sementara pada saat yang sama ada arus yang justru menghasilkan kecenderungan retreat/isolasi (Ahen, 2019; Alba-Ulloa, 2018; Sidiqi & Eltaf, 2021). Keempat, dalam praktik relasi internasional negara-negara Muslim, terdapat pula arsitektur dan retorika transnasional (OKI/Ummah) yang memperkuat kerja sama lintas-kawasan (Rabello et al., 2020), yang secara konseptual berlawanan dengan isolasionisme sebagai minimisasi relasi internasional (Rabello et al., 2020; Sieradzan, 2021).
________________________________________
9. Kesimpulan
Berdasarkan sumber-sumber yang dikaji, isolasionisme dapat dijelaskan, pertama, sebagai konsep kebijakan luar negeri dalam hubungan internasional — yakni strategi meminimalkan keterlibatan internasional (Pietrasik, 2022; Sieradzan, 2021) — dan, kedua, sebagai konsep yang dalam studi politik Islam sering dipakai untuk menggambarkan retreat/pasivitas politik dalam sebagian arus pemikiran dan gerakan, misalnya purist Salafisme dan sebagian arus Syiah (Ahen, 2019; Sidiqi & Eltaf, 2021), serta terkait orientasi spiritual tertentu yang menekankan pengasingan (Alba-Ulloa, 2018).
Pada saat yang sama, terdapat wacana Islam yang menekankan interaksi ketimbang isolasi (Petrović & Veselica, 2024), seruan eksplisit untuk menghindari "pasivisme dan isolasionisme" dalam partisipasi politik Muslim (Alishahi, 2020), serta praktik kerja sama transregional melalui OKI/Ummah yang menunjukkan kecenderungan engagement internasional (Rabello et al., 2020). Kaitan isolasionisme dengan kebijakan luar negeri kelompok Islamis/fundamentalis memang muncul dalam salah satu kajian kasus (Mesir), tetapi juga disertai kritik bahwa label tersebut dapat menyederhanakan motif identitas-kultural (Torelli et al., 2012).
Dengan demikian, isolasionisme dalam kajian politik Islam bukanlah posisi monolitik, melainkan konsep yang diperebutkan maknanya secara normatif, analitis, dan strategis oleh berbagai arus pemikiran dan aktor politik Muslim.
________________________________________
Daftar Pustaka
Agbedejobi, P. (2020). Religious correctness or homophobia: Cross-examining the identity of gay Muslims in Germany. Puntoorg International Journal, 5(1), 6–28. https://doi.org/10.19245/25.05.pij.5.1.2
Ahen, F. (2019). Globalisolationism and its implications for TNCs' global responsibility. Humanistic Management Journal, 4(1), 33–54. https://doi.org/10.1007/s41463-019-00057-7
Alba-Ulloa, J. D. (2018). The foreign policy of the United States: Leading power? The Copernicus Journal of Political Studies, (2). https://doi.org/10.12775/cjps.2017.011
Alishahi, A. (2020). Joint comprehensive plan of action (JCPA) and common notions of the US and its strategic allies in explaining Islamic Republic of Iran's threats. Journal of Economics & Management Research, 1(2), 1. https://doi.org/10.47363/jesmr/2020(1)104
Blum, R., & Parker, C. S. (2019). Trump-ing foreign affairs: Status threat and foreign policy preferences on the right. Perspectives on Politics, 17(3), 737–755. https://doi.org/10.1017/s1537592719000999
Petrović, M., & Veselica, M. (2024). Bulgaria's EU accession: Between ecclesiastical concerns and the state's pro-Western outlook. The Review of International Affairs, 75(1190), 83–108. https://doi.org/10.18485/iipe_ria.2024.75.1190.4
Pietrasik, K. (2022). Izabela Plesiewicz-Świerczyńska, Od konfliktu do konfliktu. Relacje japońsko-amerykańskie 1853–1941, Wydawnictwo Glow Book, Sieradz 2021, pp. 307. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (21), 228. https://doi.org/10.4467/23538724gs.22.034.16150
Rabello, R. C. C., Ruckstuhl, K., & Sundaram, D. (2020). Corporate human rights responsibility in times of increasing socio-cultural and political isolationism (pp. 1–27). https://doi.org/10.1007/978-3-030-22438-7_62-1
Sidiqi, A. F., & Eltaf, M. H. (2021). Security strategies of Afghanistan: A model for managing and controlling half a century of crisis. International Journal of Advanced Academic Studies, 3(1), 219–223. https://doi.org/10.33545/27068919.2021.v3.i1c.491
Sieradzan, P. (2021). Geopolitical and economic rivalry of capitalist powers for influences in Uzbekistan. Studia Politologiczne, 141–162. https://doi.org/10.33896/spolit.2021.60.8
Torelli, S., Merone, F., & Cavatorta, F. (2012). Salafism in Tunisia: Challenges and opportunities for democratization. Middle East Policy, 19(4), 140–154. https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2012.00566.x
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar