02131 - Intervensi dalam Hubungan Antarnegara: Perspektif Hukum Internasional dan Politik Islam

Abstract

Intervention as a form of interference by one state in the domestic affairs of another remains one of the most debated issues in international relations and international law. This article examines the concept of intervention conceptually and normatively, drawing on perspectives from international law and Islamic political thought (siyasah). The discussion covers the typology of intervention, the principle of state sovereignty, the tension between non-intervention and humanitarian protection (Responsibility to Protect/R2P), and the relevance of Islamic diplomacy (siyasah dualiyah) in addressing coercive external interference. The analysis shows that Islamic political frameworks generally presuppose rejection of foreign intervention based on the principle of external sovereignty and the freedom of states to manage their own internal affairs. At the same time, contemporary references indicate normative tension: non-intervention protects sovereignty but may hinder responses to serious human rights violations. Islamic political thought, as reflected in the available references, calls for caution so that "protection" actions do not become double standards and moral-political inconsistency.

Keywords: intervention, non-intervention, sovereignty, Islamic politics, siyasah dualiyah, R2P

________________________________________

Abstrak

Intervensi sebagai bentuk campur tangan satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain tetap menjadi salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hubungan internasional dan hukum internasional. Artikel ini mengkaji konsep intervensi secara konseptual dan normatif, dengan menarik perspektif dari hukum internasional dan pemikiran politik Islam (siyasah). Pembahasan mencakup tipologi intervensi, prinsip kedaulatan negara, ketegangan antara non-intervensi dan perlindungan kemanusiaan (Responsibility to Protect/R2P), serta relevansi diplomasi Islam (siyasah dualiyah) dalam menyikapi campur tangan eksternal yang koersif. Analisis menunjukkan bahwa kerangka politik Islam secara umum berpresumsi menolak intervensi asing berdasarkan prinsip kedaulatan eksternal dan kebebasan negara mengurus urusan internalnya sendiri. Pada saat yang sama, rujukan kontemporer menunjukkan adanya ketegangan normatif: non-intervensi menjaga kedaulatan, tetapi dapat menghambat respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pemikiran politik Islam, sebagaimana tercermin dalam rujukan yang tersedia, menuntut kehati-hatian agar tindakan "perlindungan" tidak berubah menjadi standar ganda dan inkonsistensi moral-politik.

Kata kunci: intervensi, non-intervensi, kedaulatan, politik Islam, siyasah dualiyah, R2P

________________________________________

1. Pendahuluan

Intervensi merupakan salah satu konsep paling kompleks dan kontroversial dalam diskursus hubungan internasional. Di satu sisi, setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan pihak luar. Di sisi lain, perkembangan norma internasional—khususnya terkait hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan—menantang absolutisme prinsip non-intervensi ketika negara gagal melindungi warganya sendiri.

Kajian ini relevan pula dalam perspektif politik Islam (siyasah), mengingat dunia Muslim kontemporer kerap menjadi arena di mana praktik intervensi berlangsung, baik dalam konteks konflik bersenjata, pergantian rezim, maupun krisis kemanusiaan. Pertanyaan tentang bagaimana politik Islam memandang campur tangan satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain menjadi penting untuk dijawab secara konseptual dan normatif.

Artikel ini bertujuan mengkaji pengertian intervensi dalam relasi antarnegara, tipologi dan bentuk-bentuknya, landasan konseptual kedaulatan dalam politik Islam, serta ketegangan normatif antara non-intervensi dan perlindungan kemanusiaan dalam konteks kontemporer. Kajian ini sepenuhnya bertumpu pada referensi-referensi yang telah tersedia dan tidak menambahkan dalil atau sumber di luar yang telah ditentukan.

________________________________________

2. Pengertian Intervensi dalam Relasi Antarnegara

Dalam literatur hubungan internasional dan hukum internasional yang juga banyak dipakai dalam kajian politik—termasuk ketika menjadi konteks pembahasan politik Islam kontemporer—intervensi lazim dipahami sebagai tindakan campur tangan suatu negara terhadap negara lain untuk membantu "mengubah" atau "menyelesaikan" situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut (Christmas & Setiyono, 2019; Rahmanto, 2017). Pemakaian istilah ini sering bersifat luas, yakni menunjuk "hampir semua tindakan campur tangan" oleh suatu negara dalam urusan negara lain (Erika & Mangku, 2014; Rachmawati & Setiawan, 2018).

Walaupun demikian, terdapat penekanan penting: campur tangan yang disebut intervensi biasanya dipahami bukan sekadar "pendapat", tetapi berwatak memaksa (coercive), yakni berupa "perintah" yang disertai ancaman kekerasan di belakangnya dan berimplikasi mengganggu kemerdekaan politik negara yang menjadi sasaran (Erika & Mangku, 2014). Dalam definisi yang dirujuk Puspita, intervensi juga dapat dipahami sebagai campur tangan "dengan kekerasan atau ancaman kekuatan" terkait urusan internal negara lain (Abinoza & Justinar, 2022). Pada spektrum yang paling nyata, intervensi militer dipahami sebagai campur tangan yang diwujudkan dengan pengiriman ekspedisi militer untuk mendukung pemerintah atau kelompok pemberontak (Aziz & Wibowo, 2022).

Kerangka konseptual ini penting karena "intervensi"—dalam pengertian campur tangan satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain—merujuk terutama pada intervensi internal: campur tangan terhadap urusan domestik negara lain (Abinoza & Justinar, 2022; Christmas & Setiyono, 2019).

________________________________________

3. Tipologi dan Bentuk Intervensi

Beberapa karya yang dirujuk menguraikan tipologi intervensi untuk membedakan bentuk-bentuk campur tangan.

3.1 Tipologi Starke

Tipologi Starke berulang kali dipakai dalam literatur hukum internasional Indonesia. Starke membagi intervensi menjadi tiga jenis:

Pertama, intervensi internal, yakni campur tangan negara terhadap urusan dalam negeri negara lain (Abinoza & Justinar, 2022; Christmas & Setiyono, 2019; Daniel & Permanasari, 2022). Kedua, intervensi eksternal, yakni campur tangan terkait urusan luar negeri negara lain (Abinoza & Justinar, 2022; Christmas & Setiyono, 2019; Daniel & Permanasari, 2022). Ketiga, intervensi punitive, yakni campur tangan pembalasan sebagai respons atas kerugian atau ancaman, termasuk dalam kasus tertentu yang dikaitkan dengan nilai universal seperti hak asasi manusia (Daniel & Permanasari, 2022).

3.2 Bentuk dan Derajat Tekanan Eksternal dalam Praktik Kebijakan Luar Negeri

Dalam tipologi yang dikutip Nugroho berdasarkan Walt, tekanan eksternal dapat bertingkat dari interferensi (komentar negatif atau tekanan diplomatik), naik menjadi intervensi (misalnya embargo, boikot, atau ancaman penggunaan kekerasan), hingga invasi (serbuan militer) (Hidayat, 2018). Kerangka ini menegaskan bahwa "campur tangan" tidak selalu identik dengan penggunaan militer, tetapi dapat berupa tekanan politik, diplomatik, atau ekonomi—yang tetap dapat relevan dalam pembacaan siyasah (politik) kontemporer (Erika & Mangku, 2014; Hidayat, 2018).

3.3 Intervensi Militer sebagai Isu Paling Problematik

Karena intervensi militer secara inheren menyentuh penggunaan kekuatan, ia sering diposisikan paling jelas sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan kemerdekaan politik negara lain ketika dilakukan tanpa dasar yang sah (Abinoza & Justinar, 2022; Aziz & Wibowo, 2022). Karena itu, dalam diskursus kontemporer, pembahasan intervensi sering berujung pada perdebatan legitimasi penggunaan kekerasan—misalnya dengan dalih self-defense atau kemanusiaan (Abinoza & Justinar, 2022; Setiawan et al., 2022).

________________________________________

4. Landasan Politik Islam: Kedaulatan dan Pengaturan Urusan Internal Tanpa Campur Tangan

Dalam rujukan yang tersedia, "ilmu politik Islam" tampak diposisikan melalui tema kedaulatan dan cabang-cabang siyasah, misalnya siyasah dusturiyah (ketatanegaraan) dan siyasah dualiyah (hubungan luar negeri).

4.1 Kedaulatan Internal–Eksternal dan Klaim "Tanpa Intervensi Asing"

Rachmawati dan Setiawan menjelaskan kedaulatan dalam dua dimensi. Kedaulatan ke dalam berarti pemerintah berhak mengatur kepentingan rakyat dan negara melalui perangkat negara (Tr, 2016). Kedaulatan ke luar berarti pemerintah memiliki kekuasaan yang bebas, tidak terikat, dan tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang ditetapkan (Tr, 2016).

Masih dalam sumber yang sama, disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu cermin kedaulatan adalah "kebijakan negara tanpa intervensi asing" (Tr, 2016). Dengan demikian, dalam artikulasi politik Islam yang dipakai rujukan ini, anti-intervensi asing dikaitkan langsung dengan pemaknaan kedaulatan—terutama kedaulatan eksternal (Tr, 2016).

Jatmika juga menyatakan bahwa terdapat prinsip "kebebasan serta kedaulatan bagi tiap-tiap negara untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak luar" ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022). Klaim ini penting karena menghubungkan gagasan kedaulatan dan non-intervensi sebagai bagian dari kerangka umum hukum antargolongan, bangsa, dan negara yang dipandang mencerminkan pemikiran dunia Islam ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022).

4.2 Kedaulatan dalam Islam: Divine Sovereignty, Nomokrasi, dan Implikasinya

Dalam diskursus kedaulatan Islam yang diringkas Rachmawati dan Setiawan, terdapat perbedaan dengan konsepsi Barat: sebagian pemikir menekankan bahwa dalam Islam kedaulatan ada di tangan Tuhan, dan negara idealnya merupakan state ruled in Divine Laws yang harus selaras dengan ketentuan ilahi; predikat yang dipakai adalah "nomokrasi (Islam)" (Tr, 2016). Zaprulkhan juga mengutip gagasan Sayyid Quthb bahwa kedaulatan semata-mata ada di tangan Tuhan sehingga Tuhanlah pembuat hukum, dan keadilan sempurna dicapai bila penguasa mengimplementasikan hukum Tuhan (Mokhtar et al., 2022). Dalam kajian demokrasi-Islam, Nikmah juga menegaskan pembedaan: demokrasi Islam dipahami menempatkan kedaulatan pada Tuhan yang tercermin melalui syariat (Jaya, 2023).

Berdasarkan rujukan-rujukan ini, "kedaulatan" dalam politik Islam tidak berhenti pada aspek teknis kewenangan negara, tetapi juga pada sumber legitimasi tertinggi, yaitu Tuhan dan syariat (Jaya, 2023; Mokhtar et al., 2022; Tr, 2016). Dalam kerangka tersebut, campur tangan eksternal yang memaksa (coercive) berpotensi dipahami bukan hanya mengganggu kedaulatan eksternal negara, tetapi juga mengganggu tertib normatif yang seharusnya ditata berdasarkan hukum dan ketentuan yang diakui sah oleh otoritas negara bersangkutan ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Tr, 2016).

________________________________________

5. Siyasah Dualiyah dan Preferensi Diplomasi di atas Campur Tangan Koersif

Zada menempatkan politik luar negeri (siyasah dualiyah) sebagai salah satu bidang dalam siyasah syar'iyyah, yang beririsan dengan bidang-bidang siyasah lain, yaitu dusturiyah, idariyah, tasri'iyyah, dan qadlaiyah (Susilo et al., 2019). Hal ini mengisyaratkan bahwa hubungan luar negeri dalam perspektif politik Islam dipahami sebagai ranah kebijakan yang terintegrasi dengan tata kelola dan kemaslahatan publik (Susilo et al., 2019; Tr, 2016).

Dalam perspektif diplomasi Islam, Pratiwi mengajukan gagasan "diplomasi bersih" yang dirujukkan pada Al-Qur'an, hadis, serta praktik Nabi Muhammad SAW, dengan penekanan pada keadilan dan kesetaraan posisi pihak-pihak dalam negosiasi, tanpa penindasan atau supremasi pihak tertentu (Susilo et al., 2019a). Pratiwi juga membedakan preventive diplomacy (dilakukan untuk menghindari campur tangan negara super power) dan offensive diplomacy (menggunakan tekanan, paksaan, atau ancaman) (Susilo et al., 2019a). Pembedaan ini relevan untuk tema intervensi karena intervensi—dalam definisi yang menekankan pemaksaan dan ancaman kekuatan—lebih dekat dengan logika "tekanan" ketimbang negosiasi yang setara (Erika & Mangku, 2014; Susilo et al., 2019a).

Dengan demikian, jika politik Islam diproyeksikan melalui lensa diplomasi, rujukan yang tersedia cenderung mendukung penyelesaian damai dan negosiasi yang adil (Susilo et al., 2019a), serta penghindaran campur tangan eksternal sebagai bagian dari menjaga integritas teritorial dan kebebasan politik ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Susilo et al., 2019a).

________________________________________

6. Menilai Campur Tangan Satu Negara Menurut Kerangka Politik Islam

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, penilaian "intervensi" dalam pembacaan politik Islam dapat disusun sebagai berikut.

6.1 Presumsi Dasar: Intervensi Merusak Kedaulatan Eksternal dan Kemerdekaan Politik

Karena kedaulatan eksternal dipahami sebagai kebebasan dari ketundukan pada kekuatan lain (Tr, 2016) dan karena tiap negara dipandang berdaulat untuk mengurus urusan internal tanpa campur tangan ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022), maka intervensi internal bertentangan dengan prinsip tersebut secara konseptual ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Tr, 2016). Hal ini konsisten pula dengan definisi intervensi sebagai tindakan yang memaksa dan mengancam serta mengganggu kemerdekaan politik (Abinoza & Justinar, 2022; Erika & Mangku, 2014).

Sejalan dengan sensitivitas ini, literatur historis tentang dunia Melayu menunjukkan bahwa kolonialisme dan campur tangan asing dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan bahkan menyentuh urusan institusi keagamaan (Jaknanihan et al., 2021). Yulita dan Nofra juga mencatat bahwa Sultan Thaha Saifuddin menyadari perundingan dengan kolonial pada intinya merupakan "pengekangan dan intervensi terhadap kedaulatan" kesultanan (Wirachmi, 2023). Narasi seperti ini memperkuat motif politik anti-intervensi sebagai pengalaman historis masyarakat dan polity Muslim dalam menghadapi kekuatan eksternal (Jaknanihan et al., 2021; Wirachmi, 2023).

6.2 Dimensi Etis-Politik: Problem Standar Ganda dan Inkonsistensi dalam Intervensi

Rimapradesi dan Surwandono menilai praktik Liga Arab dalam intervensi Libya dan Suriah sebagai inkonsistensi diplomasi Islam, melanggar norma muamalah bil misli (praktik standar ganda) dan wafa' bil ahdi (ketidakkonsistenan menjalankan norma dasar) serta berakibat pada kemunduran kualitas kemanusiaan di Suriah dan Libya (Muheramtohadi, 2018). Walaupun studi ini berbicara pada level organisasi, ia menunjukkan bahwa dalam pembacaan "norma diplomasi Islam" yang dipakai penulis, problem intervensi bukan hanya soal "boleh atau tidak", tetapi juga soal konsistensi moral-politik dan kepatuhan norma (Muheramtohadi, 2018; Susilo et al., 2019a).

6.3 Intervensi yang Bertujuan Perubahan Rezim atau Kudeta: Makin Sulit Dibenarkan

Dalam studi hukum internasional, Jaya menilai intervensi Amerika Serikat di Afghanistan melanggar prinsip non-intervensi karena dilakukan tanpa izin pemerintah Afghanistan, tidak berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB, dan memunculkan dugaan tujuan mengubah bentuk pemerintahan (Amri et al., 2024). Christmas dan Setiyono, dalam konteks intervensi militer untuk kudeta politik, menegaskan larangan intervensi militer dalam Piagam PBB Pasal 2(4), serta menyatakan bahwa intervensi dalam konteks ancaman kudeta yang memengaruhi kedaulatan negara merupakan pelanggaran menurut prinsip jus cogens (Aziz & Wibowo, 2022).

Walaupun dua sumber ini berangkat dari hukum internasional, keduanya relevan untuk memetakan bahwa intervensi koersif demi perubahan rezim dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan (Amri et al., 2024; Aziz & Wibowo, 2022). Hal ini koheren dengan sumber politik Islam yang menekankan kedaulatan eksternal dan kebijakan tanpa intervensi asing ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Tr, 2016).

________________________________________

7. Nuansa Penting: Ketegangan Non-Intervensi versus Perlindungan Kemanusiaan (R2P) dalam Dunia Kontemporer

Rujukan yang tersedia juga menunjukkan bahwa prinsip non-intervensi sering dipersoalkan ketika terjadi krisis kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

7.1 Non-Intervensi sebagai Norma Kuat, tetapi Dinilai Dapat Memperburuk Perlindungan HAM

Rahmanto berargumen bahwa penerapan prinsip non-intervensi di ASEAN secara nyata memperburuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta membuat ASEAN tidak mampu menyediakan legislasi yang mengikat dan implementasi yang baik dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia (Rachmawati & Setiawan, 2018). Namun, Rahmanto juga menyarankan agar non-intervensi tidak diterapkan secara kaku: harus ada ruang bagi penegak hukum hak asasi manusia untuk memberi rekomendasi bahwa suatu negara menyimpang dari prinsip hak asasi manusia—dengan catatan intervensi tidak melanggar kebebasan politik negara dan ditujukan memulihkan hak asasi manusia (Rachmawati & Setiawan, 2018).

Wirachmi, melalui kasus Rohingya, juga mengajukan pembacaan bahwa non-intervensi tidak seharusnya dimaknai sebagai keengganan bertindak ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam keamanan regional, dan mengusulkan langkah lebih proaktif untuk perlindungan hak asasi manusia (Mudore & Safitri, 2019). Pada titik ini, rujukan menunjukkan perbedaan penekanan: non-intervensi dipandang sebagai penjaga kedaulatan dan kebebasan pengelolaan urusan internal (Erika & Mangku, 2014; Rachmawati & Setiawan, 2018), tetapi sekaligus dapat menjadi penghambat respons kemanusiaan (Mudore & Safitri, 2019; Rachmawati & Setiawan, 2018).

7.2 R2P dan Kedaulatan sebagai Tanggung Jawab: Rekonstruksi Konsep

Ajawaila dkk. menjelaskan gagasan bahwa kedaulatan negara seharusnya didasarkan pada perlindungan rakyat (sovereignty as responsibility), yang kemudian menjadi basis pembentukan prinsip Responsibility to Protect (R2P) oleh ICISS (Puspita, 2022). Nugraha menegaskan bahwa R2P menuntut kriteria yang jelas, mengutamakan cara damai, dan bila cara damai gagal, langkah lebih kuat—termasuk intervensi militer sebagai last resort—dilakukan melalui Dewan Keamanan PBB (Bangun, 2019). Pattisina dan Sousa juga menegaskan bahwa R2P yang diadopsi pada UN World Summit 2005 dimaksudkan untuk melindungi penduduk dari atrocity crimes ketika negara gagal melindungi, meskipun tetap kontroversial karena dianggap mencederai kedaulatan (Setiawan et al., 2022).

Sumber-sumber ini memperlihatkan bahwa dalam diskursus kontemporer, non-intervensi tidak selalu diperlakukan secara absolut; ia ditantang oleh argumen perlindungan manusia ketika negara gagal (Bangun, 2019; Puspita, 2022; Setiawan et al., 2022). Namun, sumber-sumber tersebut juga menegaskan syarat legitimasi yang kuat—misalnya jalur Dewan Keamanan PBB (Bangun, 2019; Setiawan et al., 2022)—yang memperlihatkan upaya menjaga agar "perlindungan" tidak berubah menjadi justifikasi yang sewenang-wenang (Bangun, 2019; Setiawan et al., 2022).

7.3 Relevansi bagi Politik Islam

Karena rujukan politik Islam menekankan bahwa pengaturan negara (siyasah) harus membawa kemaslahatan dan keadilan (Susilo et al., 2019a; Tr, 2016), maka perdebatan R2P versus non-intervensi menyediakan konteks kontemporer yang menuntut kehati-hatian: bagaimana mencegah penderitaan massal tanpa menormalisasi campur tangan koersif yang merusak kedaulatan (Bangun, 2019; Puspita, 2022; Setiawan et al., 2022). Akan tetapi, rujukan yang tersedia tidak secara eksplisit menyatakan bahwa R2P adalah doktrin "Islam"; yang tersedia adalah kerangka diplomasi Islam yang menekankan keadilan dan kesetaraan (Susilo et al., 2019a), serta konsep kedaulatan dan anti-intervensi asing ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Tr, 2016). Karena itu, simpulan bahwa "Islam menerima atau menolak R2P" tidak dapat ditegaskan hanya dari sumber yang tersedia.

________________________________________

8. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, intervensi sebagai campur tangan satu negara dalam urusan dalam negeri negara lain adalah tindakan yang umumnya dipahami secara luas, tetapi berintikan unsur pemaksaan dan ancaman kekuatan serta penggangguan kemerdekaan politik negara sasaran (Abinoza & Justinar, 2022; Erika & Mangku, 2014; Rachmawati & Setiawan, 2018).

Dalam kerangka "ilmu politik Islam" yang tampil di rujukan, penekanan pada kedaulatan eksternal—bebas dari ketundukan pada kekuatan lain—dan gagasan mengurus urusan internal tanpa intervensi atau campur tangan luar mengarah pada presumsi kuat menolak intervensi asing ("Pengaruh Identitas Politik Terhadap Regionalisme Timur Tengah: Integrasi Atau Disintegrasi?," 2022; Tr, 2016). Politik luar negeri dalam perspektif siyasah dualiyah dan diplomasi Islam dalam rujukan juga lebih menonjolkan diplomasi yang adil dan setara (diplomasi bersih) ketimbang pemaksaan yang menjadi karakter umum intervensi (Susilo et al., 2019a, 2019b).

Pada saat yang sama, rujukan kontemporer menunjukkan adanya ketegangan normatif: non-intervensi menjaga kedaulatan, tetapi dapat menghambat respons terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Karena itu, muncul gagasan R2P dan "kedaulatan sebagai tanggung jawab" dengan syarat-syarat legitimasi yang ketat, terutama melalui jalur Dewan Keamanan PBB (Bangun, 2019; Puspita, 2022; Setiawan et al., 2022). Dalam batas rujukan yang tersedia, politik Islam dapat dibaca sebagai menuntut kehati-hatian agar tindakan "perlindungan" tidak berubah menjadi standar ganda dan inkonsistensi moral-politik, sebagaimana dikritik dalam praktik intervensi tertentu di Timur Tengah (Muheramtohadi, 2018; Susilo et al., 2019a).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abinoza, M. F., & Justinar, J. (2022). Perbandingan hukum humaniter dan hukum Islam tentang hak atas ransum makanan. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 4(1), 33–48. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15055

Amri, I. F., Tsabitha, T. M., & Lewiandy, L. (2024). Analisis hukum internasional: Dinamika geopolitik Amerika Serikat & Rusia dengan ISIS dalam gerakan terorisme di Moskow. Innovative Journal of Social Science Research, 4(3), 999–1015. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10075

Aziz, T. N., & Wibowo, A. (2022). Implementasi hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 3(2), 77–92. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v3i2.15047

Bangun, B. H. (2019). Pengaruh dari kedaulatan negara terhadap pelaksanaan mekanisme kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme. Pandecta Research Law Journal, 14(1), 1–12. https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777

Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi militer terhadap kudeta politik menurut prinsip jus cogens. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 308–321. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321

Daniel, J., & Permanasari, A. (2022). Dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap perjanjian persahabatan antar Rusia dan Ukraina. Teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM, 4(1), 49–58. https://doi.org/10.25105/teraslrev.v4i1.15056

Erika, E., & Mangku, D. G. S. (2014). Meneropong prinsip non-intervensi yang masih melingkar dalam ASEAN. Perspektif, 19(3), 178. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.20

Hidayat, S. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia: Amalgam militer-sipil. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 4(2). https://doi.org/10.33172/jpbh.v4i2.330

Jaknanihan, A. A., Utama, M. A., & Thessalonica, F. V. (2021). Dua jalur penanganan pengungsi: Analisis diplomasi migrasi di Asia Tenggara. Jurnal Sentris, 2(2), 132–151. https://doi.org/10.26593/sentris.v2i2.5013.132-151

Jaya, B. P. C. (2023). Tindakan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Afghanistan dan hubungannya dengan prinsip non-intervensi. Tirtayasa Journal of International Law, 2(1), 31. https://doi.org/10.51825/tjil.v2i1.19438

Mokhtar, M. S., Samsudin, M. A., & Mansor, S. (2022). Kedudukan Tanah Melayu sebagai negeri naungan dalam Empayar British berdasarkan sumber kolonial. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 15(1), 25–48. https://doi.org/10.37052/jm.15(1)no2

Mudore, S. B., & Safitri, N. (2019). Dinamika perang Suriah. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(2), 67–92. https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437

Muheramtohadi, S. (2018). Ekonomi kerakyatan versus ekonomi liberal dalam pandangan fikih muamalah. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 6(1), 68. https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3698

Pengaruh identitas politik terhadap regionalisme Timur Tengah: Integrasi atau disintegrasi? (2022). Transformasi Global, 9(2), 126–136. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.009.02.4

Puspita, N. Y. (2022). Invasi Rusia ke Ukraina Jilid II: Agresi atau self-defense? Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(3), 600. https://doi.org/10.17977/um019v7i3p600-608

Rachmawati, R., & Setiawan, M. A. (2018). Konsep kedaulatan dalam Islam: Pandangan M. Natsir dan Jimly Asshiddiqie. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 1(2), 17. https://doi.org/10.21111/jicl.v1i2.3873

Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip non-intervensi bagi ASEAN ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Jurnal HAM, 8(2), 145. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.145-159

Setiawan, A. Y., Murjani, M., & Sagama, S. (2022). Dualisme Partai Demokrat dalam hukum positif dan fikih siyasah. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 6(2), 129–150. https://doi.org/10.21093/qj.v6i2.5378

Susilo, I. B., Putri, R. A., & Azizah, N. (2019a). United States's intervention against the Islamic State of Iraq and the Levant. Indonesian Journal of International Relations, 2(1), 58–67. https://doi.org/10.32787/1.ijir.2018.2.1.20

Susilo, I. B., Putri, R. A., & Azizah, N. (2019b). United States's intervention against the Islamic State of Iraq and the Levant. Indonesian Journal of International Relations, 2(1), 58–67. https://doi.org/10.32787/ijir.v2i1.20

Tr, C. A. H. (2016). Pengakuan hak konstitusional pengelolaan sumber daya industri ekstraktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jurnal Konstitusi, 11(1), 43. https://doi.org/10.31078/jk1113

Wirachmi, A. (2023). Cara baru memandang prinsip non-intervensi ASEAN dalam menilik kasus Rohingya. Jurnal Syntax Admiration, 4(9), 1545–1552. https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.738