02130 - Integrasi Nasional dalam Perspektif Politik Islam: Konsep, Landasan Normatif, dan Dinamika Kontemporer

National Integration in the Perspective of Islamic Politics: Concepts, Normative Foundations, and Contemporary Dynamics

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep integrasi nasional dalam perspektif ilmu politik Islam secara komprehensif, mulai dari landasan normatif teologis hingga mekanisme praktis dan tantangan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelusuri bagaimana prinsip-prinsip tawḥīd, ukhūwah, dan ʿaṣabiyyah membentuk kerangka etis-politis integrasi nasional. Dalam konteks Indonesia, Pancasila diposisikan sebagai identitas kolektif yang menjembatani nilai keislaman dan kewargaan multikultural. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nasional menurut politik Islam bukan proyek penyeragaman, melainkan proses membangun kesatuan politik yang majemuk melalui kesepakatan, inklusi, pengakuan, dan partisipasi. Aktor sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berperan sebagai institusi mediasi yang menghubungkan agama, nasionalisme, dan kohesi sosial. Namun demikian, tantangan berupa politisasi identitas, ketimpangan sosial-politik, serta tarikan ideologi transnasional tetap menjadi ancaman nyata bagi integrasi nasional yang berkelanjutan.

Kata kunci: integrasi nasional, politik Islam, tawḥīd, ukhūwah, Pancasila, identitas kolektif, Indonesia

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of national integration from the perspective of Islamic political science, ranging from theological-normative foundations to practical mechanisms and contemporary challenges. Employing a literature synthesis approach, the study traces how the principles of tawḥīd, ukhūwah, and ʿaṣabiyyah shape the ethical-political framework of national integration. In the Indonesian context, Pancasila is positioned as a collective identity bridging Islamic values and multicultural citizenship. The findings indicate that national integration according to Islamic politics is not a homogenization project, but rather a process of building plural political unity through agreement, inclusion, recognition, and participation. Religious social actors such as Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah function as mediating institutions linking religion, nationalism, and social cohesion. Nevertheless, challenges including identity politicization, socio-political inequality, and transnational ideological pulls remain real threats to sustainable national integration.

Keywords: national integration, Islamic politics, tawḥīd, ukhūwah, Pancasila, collective identity, Indonesia

________________________________________

A. Pendahuluan

Integrasi nasional merupakan salah satu isu sentral dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam konteks negara-bangsa yang ditandai oleh pluralitas agama, etnis, ras, dan budaya. Sebagai konsep, integrasi nasional tidak sekadar merujuk pada ko-eksistensi antarkelompok, tetapi menuntut prasyarat etis-politis yang lebih substantif, yakni inklusi, rekognisi, dan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dalam satu komunitas politik yang terpadu. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini memperoleh dimensi yang semakin kompleks mengingat keberagaman yang luar biasa yang dimiliki bangsa ini, sekaligus tantangan yang muncul dari dinamika politik identitas, arus ideologi transnasional, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Perspektif politik Islam menawarkan kerangka analitis dan normatif yang relevan untuk memahami integrasi nasional, baik melalui sumber-sumber teologis maupun pengalaman historis peradaban Islam dalam mengelola kemajemukan. Prinsip tawḥīd, ukhūwah, dan ʿaṣabiyyah—sebagaimana dirumuskan oleh para pemikir politik Islam klasik dan kontemporer—menyediakan fondasi etis bagi upaya membangun persatuan tanpa mengorbankan pengakuan atas keragaman.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep integrasi nasional dalam perspektif ilmu politik Islam, mulai dari landasan normatif teologis, kerangka teoretik klasik, model historis, hingga mekanisme praktis dan tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi upaya penguatan integrasi nasional yang berbasis nilai dan berkeadilan.

________________________________________

B. Konsep Dasar: Integrasi Nasional sebagai Masalah Ilmu Politik

Dalam kajian ilmu politik, integrasi nasional dapat dipahami sebagai perluasan dari integrasi sosial—yakni proses sosial ketika berbagai komponen masyarakat diarahkan pada penyatuan (unification) sehingga terbentuk kebersamaan dan kesatuan di antara kelompok-kelompok yang ada (Anshori, 2018). Integrasi, dalam pengertian ini, tidak berhenti pada ko-eksistensi, tetapi menuntut prasyarat etis-politis berupa inklusivitas (menerima keragaman ke dalam suatu tatanan), rekognisi (pengakuan atas eksistensi semua anggota/kelompok), dan partisipasi (keterlibatan aktif seluruh anggota masyarakat) (Anshori, 2018).

Kerangka ini penting karena identitas nasional dan kohesi sosial disebut krusial bagi integrasi sosial-kultural-politik suatu bangsa; sebaliknya, krisis identitas berkelindan dengan kekerasan sosial dan ancaman disintegrasi (Yusdani, 2018). Karena itu, integrasi nasional dalam perspektif politik Islam tidak cukup diposisikan sebagai slogan moral, melainkan sebagai agenda kelembagaan yang menghubungkan nilai, identitas, dan tata kelola konflik secara damai (Anshori, 2018; Yusdani, 2018).

Dalam konteks Indonesia, problem integrasi nasional juga kerap dipahami sebagai kebutuhan memperkuat identitas nasional dan modal sosial-budaya yang menopang social and cultural cohesiveness, yang pada gilirannya menopang integrasi negara-bangsa (Yusdani, 2018). Di saat yang sama, keberagaman (agama, etnis, ras, kelas sosial, dan opini) dipotret sebagai realitas warga yang dilindungi oleh konstitusi dan Pancasila sebagai konsensus kolektif, meskipun implementasinya menghadapi hambatan pada level wacana, legislasi, dan praktik kehidupan publik (Mala & Hunaida, 2023). Dengan demikian, integrasi nasional dalam politik Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari desain kewargaan, ideologi negara, dan pengelolaan keragaman (Mala & Hunaida, 2023; Shukri & Masri, 2024).

________________________________________

C. Landasan Normatif Politik Islam: Tawḥīd, Ukhūwah, dan Etika Pengakuan atas Keragaman

Dalam perspektif politik Islam, gagasan integrasi berangkat dari fondasi teologis-etis. Pertama, prinsip tawḥīd dipaparkan sebagai dasar kesatuan (unity) yang mendorong unifikasi dan integrasi melalui keterlibatan konstruktif berbasis kemaslahatan (maṣlaḥah) (Syarif, 2019). Kerangka tawḥīd bahkan dijelaskan memayungi kesatuan manusia, kesatuan keluarga, dan kesatuan negara-masyarakat (unity of the state and society), sehingga perbedaan identitas tidak otomatis dibaca sebagai alasan perpecahan (Syarif, 2019).

Kedua, integrasi juga ditopang oleh etika relasi sosial yang menekankan persaudaraan (ukhūwah) dan persahabatan lintas manusia. Misalnya, Al-Qur'an (Q.S. al-Ḥujurāt: 10) dikutip untuk menegaskan bahwa orang beriman adalah bersaudara dan karena itu perlu melakukan ishlah (perdamaian) dalam relasi sosial (Ufen, 2021). Ketiga, gagasan integrasi dalam keragaman juga ditautkan pada prinsip penerimaan dan kerja sama antarkelompok. Satu rujukan yang digunakan secara eksplisit adalah Q.S. al-Ḥujurāt: 13 yang menekankan relasi sosial berbasis pengenalan dan penghormatan, yang dalam bacaan "integrasi" ditekankan sebagai penerimaan dan kooperasi (Ludji & Lauterboom, 2015).

Kerangka normatif ini sejalan dengan argumen bahwa integrasi sosial mensyaratkan proses damai dan sukarela, serta ditopang norma dan adat yang mengatur perilaku bermasyarakat (Anshori, 2018; Mohamed et al., 2021). Karena itu, integrasi nasional menurut politik Islam bukanlah proyek pemaksaan homogenitas, melainkan penataan relasi sosial-politik agar perbedaan dapat diakui dan diikat dalam tujuan bersama (Anshori, 2018; Mohamed et al., 2021; Syarif, 2019).

________________________________________

D. Kerangka Teoretik Politik Islam: ʿAṣabiyyah Ibn Khaldun, Solidaritas Agama, dan Problem Etnosentrisme

Salah satu kontribusi penting dalam ilmu politik Islam untuk memahami integrasi adalah teori ʿaṣabiyyah (solidaritas sosial/kelompok) Ibn Khaldun. ʿAṣabiyyah diposisikan sebagai kecenderungan solidaritas yang berperan menentukan lahir-runtuhnya bangsa/negara/peradaban serta mengukur kohesi dan stabilitas kelompok sosial (Alhadar et al., 2024). Namun, rujukan yang sama juga menekankan relasi mutually-inclusive antara ʿaṣabiyyah (ikatan etnis-kultural) dan solidaritas agama: solidaritas agama diperlukan sebagai identitas/kesadaran yang menyatukan perbedaan budaya dan etnis dalam sebuah negara atau aliansi (Alhadar et al., 2024). Bahkan, solidaritas agama dipaparkan dapat menekan etnosentrisme dan mengurangi persaingan serta kecurigaan antaretnis (Alhadar et al., 2024).

Secara politis, ini berarti integrasi nasional yang sehat memerlukan energi solidaritas sosial, tetapi perlu "dikoreksi" oleh solidaritas yang lebih universal agar tidak jatuh menjadi chauvinisme kelompok (Alhadar et al., 2024; Ediyono, 2017). Di sini muncul nuansa penting: integrasi nasional tidak identik dengan menghapus semua identitas, tetapi mengelola dinamika identitas agar tidak dipersenjatai untuk kompetisi kekuasaan yang memecah masyarakat.

Analisis tentang diskursus politik identitas di Indonesia, misalnya, menilai bahwa politisasi identitas dapat mempolarisasi masyarakat dan menggerus persatuan; tetapi pada sisi lain, bentuk politik identitas yang moderat dapat menjadi kanal representasi demokratis keragaman sosial (Ediyono, 2017). Dengan bahasa ʿaṣabiyyah, kebutuhan integrasi adalah menata solidaritas agar tetap menjadi energi kohesif, bukan energi konflik (Alhadar et al., 2024; Ediyono, 2017).

________________________________________

E. Model Awal Politik Islam tentang Integrasi: Piagam Madinah sebagai Inspirasi Kontrak Sosial

Dalam literatur yang menilai relasi Islam dan negara-bangsa, Negara Madinah dijelaskan dibangun melalui kontrak sosial yang disepakati kelompok-kelompok berbeda (tribal), mengakui identitas yang terpisah dan memberikan otonomi, yang ditafsirkan menandai karakter "federal" (Bayumi & Jaya, 2018). Penekanan pada kontrak sosial ini relevan untuk integrasi nasional karena memperlihatkan pola integrasi berbasis kesepakatan politik yang mengikat, bukan penyeragaman identitas (Bayumi & Jaya, 2018). Dengan demikian, integrasi nasional menurut politik Islam dapat dipahami sebagai penciptaan common political framework yang disepakati lintas identitas, sekaligus menjaga pengakuan terhadap diferensiasi sosial (Alhadar et al., 2024; Bayumi & Jaya, 2018).

Kerangka ini beresonansi dengan gagasan bahwa integrasi sosial mengarah pada penyatuan komponen masyarakat serta membutuhkan platform yang lebih luas daripada identitas primordial semata, sehingga perbedaan tidak harus menjadi faktor pecah-belah (Anshori, 2018). Pada titik ini, politik Islam dapat dibaca sebagai menyediakan perangkat etik (ukhuwah, ishlah, tawhid) sekaligus perangkat institusional (kontrak sosial dan kesepakatan) untuk mengikat keragaman dalam satu komunitas politik (Bayumi & Jaya, 2018; Ufen, 2021).

________________________________________

F. Integrasi Nasional dalam Konteks Indonesia: Pancasila sebagai Identitas Kolektif dan Religious Nation State

Dalam konteks Indonesia modern, Pancasila dipaparkan sebagai basis ideologis dan identitas kolektif untuk menyatukan masyarakat multikultural; ia diposisikan sebagai "satu rumah bersama" dengan lima prinsip (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi perwakilan, dan keadilan sosial) (Shukri & Masri, 2024). Pancasila juga dijelaskan harus terus dikonstruksi dalam diskursus politik agar tetap berfungsi sebagai fondasi ideologis dan identitas kolektif yang mempersatukan Indonesia yang plural (Shukri & Masri, 2024). Sejalan dengan itu, analisis lain menegaskan bahwa sejak awal Indonesia didesain sebagai rumah bersama semua warga, dan perbedaan dilindungi konstitusi serta Pancasila sebagai konsensus kolektif (Mala & Hunaida, 2023). Dengan kata lain, integrasi nasional Indonesia mengandaikan perangkat civic dan konstitusional yang memayungi keberagaman (Mala & Hunaida, 2023; Shukri & Masri, 2024).

Pada titik ini, politik Islam Indonesia sering dibaca dalam bingkai kompatibilitas Islam–Pancasila. Pancasila dan Islam dipaparkan dapat hidup berdampingan secara harmonis; sila ketiga (Persatuan Indonesia) disebut menegaskan aspirasi kohesif bangsa heterogen dan mendorong prioritas keselamatan dan kesatuan nasional di atas kepentingan kelompok (Khairulyadi et al., 2021). Artikel yang sama juga menilai bahwa akulturasi Pancasila (mengintegrasikan nilai Pancasila ke praktik keseharian) mendorong penerimaan keragaman dan mencegah ekstremisme keagamaan, meskipun konflik antara kelompok politik Islam dan kelompok nasionalis dapat mengganggu harmoni (Khairulyadi et al., 2021).

Karena itu, integrasi nasional bukan sekadar urusan ideologi negara, tetapi juga arena kontestasi interpretasi peran agama dalam ruang publik (Khairulyadi et al., 2021; Yusdani, 2018). Dalam literatur pemikiran politik Islam Indonesia, Indonesia bahkan disebut sebagai religious nation state yang bersifat inklusif dan integratif; salah satu bentuk politik Islam yang ditekankan adalah pola substantive-integrative—yakni tidak mengubah bentuk negara atau memformalkan syariat secara total, tetapi mengintegrasikan norma hukum Islam ke dalam hukum nasional (Mikail et al., 2023). Kerangka "negara bangsa religius" ini menyediakan jembatan konseptual: integrasi nasional tidak menuntut teokrasi, tetapi menata agar nilai agama dapat berkontribusi pada etika publik dan integrasi kewargaan (Mala & Hunaida, 2023; Mikail et al., 2023).

________________________________________

G. Peran Organisasi Masyarakat Islam sebagai Aktor Integrasi: NU dan Muhammadiyah

Dalam studi tentang relasi negara dan organisasi Islam arus utama, Nahdlatul Ulama (NU) dipaparkan berkontribusi menjaga stabilitas dan memperkuat integritas bangsa melalui kesadaran pengikatan agama dan nasionalisme; NU juga disebut cepat mengecam wacana yang mempertentangkan Islam dengan kebijakan nasional (Seran, 2022). Studi ini menekankan bahwa menjaga stabilitas bangsa membutuhkan "hub points" yang menghubungkan negara, agama, dan budaya (Seran, 2022). Perspektif ini penting bagi integrasi nasional karena memindahkan fokus dari simbolisasi identitas semata menuju kerja bridging lintas elemen sosial-politik (Anshori, 2018; Seran, 2022).

Muhammadiyah, dalam studi lain, dipaparkan memaknai Indonesia sebagai bangsa yang dibentuk melalui konsensus (dār al-ʿahdī) dengan tujuan menjadi negara damai dan aman (dār al-salām), serta menganggap Pancasila selaras dengan nilai-nilai Islam (Farouk & Husin, 2020). Muhammadiyah juga digambarkan menggunakan pendidikan, dialog lintas iman, dan pemberdayaan masyarakat sebagai metodologi berbasis nilai untuk merawat persatuan di tengah dinamika politik (Farouk & Husin, 2020). Dengan demikian, dalam kerangka politik Islam Indonesia, integrasi nasional memperoleh basis aktor sosial: organisasi masyarakat menjadi mediating institutions yang dapat menjaga kohesi sosial dan mencegah fragmentasi (Farouk & Husin, 2020; Seran, 2022).

________________________________________

H. Mekanisme Praktis Integrasi Nasional dalam Kerangka Politik Islam

1. Kewargaan Multikultural yang Akomodatif

Diskursus multicultural citizenship dalam pemikiran Islam Indonesia menempatkan Indonesia sebagai rumah bersama warga yang berbeda dan dilindungi oleh konstitusi serta Pancasila (Mala & Hunaida, 2023). Namun, rujukan yang sama juga menegaskan adanya hambatan integrasi pada level wacana, legislasi, dan implementasi dalam kehidupan publik (Mala & Hunaida, 2023). Pada situasi krisis sosial, kontribusi etik-profetik agama dipusatkan pada pembangunan kohesi sosial yang harmonis dan berkeadilan (Mala & Hunaida, 2023). Maka, integrasi nasional dalam perspektif ini menuntut negara berlaku adil dalam perlindungan, keamanan, dan layanan publik bagi semua komponen bangsa (Anshori, 2018; Mala & Hunaida, 2023).

2. Moderasi Beragama sebagai Daya Rekat dalam Masyarakat Plural

Moderasi beragama dalam pendidikan Islam dipaparkan memiliki potensi unifikatif: ia dapat menjembatani perbedaan, menumbuhkan toleransi, dan mencegah ketegangan dalam komunitas plural (Ummah et al., 2024). Studi tersebut juga menempatkan Pancasila sebagai prinsip yang memuat aspirasi persaudaraan dan persatuan bangsa di tengah keragaman (Ummah et al., 2024).

Di tingkat kebijakan kontemporer Indonesia, sebuah studi berbasis dataset menyimpulkan bahwa kebijakan moderasi beragama yang baru diimplementasikan dapat menurunkan potensi konflik; namun, pada saat yang sama juga mengingatkan bahwa tingginya penerimaan keragaman tidak otomatis menurunkan potensi konflik, dan bahwa solidaritas serta apresiasi budaya lokal dapat berdampak terbatas serta berpotensi memunculkan bentuk narsisme kolektif baru (Kamil, 2022). Nuansa ini penting: moderasi beragama adalah instrumen integrasi, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah jika tidak disertai penguatan solidaritas kebangsaan dan pengelolaan faktor sosial-politik yang lebih luas (Anshori, 2018; Kamil, 2022).

3. Pendidikan Politik Kebangsaan dan Manajemen Pengetahuan tentang Kemajemukan

Pendidikan diposisikan sebagai ruang penting untuk membangun modal sosial-budaya yang menopang kohesivitas dan integrasi negara-bangsa (Yusdani, 2018). Dalam konteks pendidikan tinggi keislaman, pendidikan politik nasional dipaparkan penting untuk memitigasi bahaya politik identitas melalui integrasi isu politik identitas dalam kurikulum dan penyelenggaraan forum akademik untuk dialog kritis (Azra, 2012).

Dari perspektif pedagogi kritis, negara dipandang perlu "mengatur pengetahuan" dan penyadaran tentang fakta kemajemukan, serta mendorong pendidikan interkultural berbasis agama yang menekankan interaksi, komunikasi, saling memahami, dan saling menerima antarkelompok (Potter, 2019). Dengan demikian, integrasi nasional dalam politik Islam memerlukan strategi pendidikan yang menautkan nilai keagamaan dengan kesadaran kewargaan dan penerimaan keragaman (Azra, 2012; Potter, 2019; Ummah et al., 2024).

4. Pesantren dan Strategi Kultural Anti-Radikalisme

Pesantren dipaparkan berperan signifikan dalam pencegahan radikalisasi di komunitas lokal melalui penguatan kultur akademik, religius, dan sosial, serta perlunya mengombinasikan strategi struktural negara dengan pendekatan kultural pesantren (Siregar & Sahrul, 2022). Rujukan yang sama menekankan bahwa integrasi seluruh anak bangsa perlu dijaga karena terorisme dan radikalisme merusak agama dan bangsa (Siregar & Sahrul, 2022). Ini sejalan dengan gagasan bahwa radikalisme pada mahasiswa dapat dimitigasi melalui pendekatan religious nationalism yang mengompromikan nasionalisme, agama, dan Pancasila untuk memperkuat persatuan dan integritas (Hadikusuma et al., 2024). Dengan demikian, integrasi nasional menurut politik Islam juga merupakan agenda deradikalisasi sosial melalui pendidikan dan kultur (Azra, 2012; Hadikusuma et al., 2024; Siregar & Sahrul, 2022).

________________________________________

I. Integrasi melalui Budaya, Kearifan Lokal, dan Resolusi Konflik

1. Islam Kultural dan Akulturasi sebagai Basis Integrasi

Integrasi sosial dipaparkan lebih mungkin terjadi pada masyarakat yang memandang Islam kompatibel dengan tradisi lokal; kerangka ini disebut Cultural Islam dan dihubungkan dengan proses penerimaan unsur eksternal dan lokal secara timbal balik (Mohamed et al., 2021). Selain itu, integrasi sosial dipaparkan mensyaratkan norma dan adat yang baik sebagai elemen pengatur perilaku sosial (Mohamed et al., 2021). Dengan kerangka ini, integrasi nasional dalam masyarakat majemuk bukan hanya urusan desain konstitusional, tetapi juga proses kebudayaan yang menata relasi Islam dan tradisi secara akomodatif (Khairulyadi et al., 2021; Mohamed et al., 2021).

2. Tradisi Lintas Iman sebagai Modal Kohesi dan Kontestasinya

Studi etnografis tentang Perang Topat di Lombok menyimpulkan bahwa tradisi lokal dapat menjadi katalis integrasi sosial dan simbol civic engagement antara Sasak-Muslim dan Balinese-Hindu, meskipun belakangan dikritik oleh Muslim puritan yang menilai integrasi ritual-agama dengan tradisi sebagai bid'ah (Yusuf et al., 2024). Di sini tampak ketegangan internal: integrasi melalui budaya bisa menguatkan harmoni, tetapi juga bisa diperdebatkan secara teologis sehingga berpotensi mengganggu inklusi dan kohesi jika satu tafsir dipaksakan (Anshori, 2018; Yusuf et al., 2024). Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa integrasi menuntut kesukarelaan dan perdamaian, bukan dominasi tafsir (Anshori, 2018; Mohamed et al., 2021).

Studi lain tentang kearifan lokal Atambua menekankan kontribusi kearifan lokal bagi harmoni dan persaudaraan serta peran pemerintah dan pemimpin agama dalam forum dialog untuk revitalisasi nilai lokal (Ufen, 2021). Rujukan yang sama menyatakan bahwa integrasi sosial baru berkembang jika anggota kelompok tidak saling mencurigai guna menghindari konflik (Ufen, 2021). Ini memperkuat tesis bahwa integrasi nasional memerlukan strategi sosial yang menumbuhkan kepercayaan dan mengurangi prasangka melalui institusi dialog (Azra, 2012; Ufen, 2021).

3. Fikih Antaragama dan Privatisasi Agama sebagai Strategi Harmoni

Kajian tentang komunitas Kaloran (Jawa Tengah) memaparkan falsafah lokal yang memaknai agama seperti "pakaian" (pilihan individual yang harus dihormati) dan menempatkan tujuan beragama sebagai harmoni sosial (brayan), yang mendorong konstruksi fikih antaragama melalui desakralisasi dan kulturalisasi ajaran agama (Pababbari, 2020). Kerangka ini menegaskan pendekatan integrasi yang menekankan penghormatan hak individu dan pemanfaatan budaya sebagai medium toleransi (Mala & Hunaida, 2023; Pababbari, 2020).

________________________________________

J. Integrasi Nasional sebagai Manajemen Konflik: Mediasi, Konsensus, dan Transformasi Sosial

Dalam politik Islam, konflik tidak selalu dipandang sekadar destruktif, melainkan dapat dikelola menuju konsensus. Integrasi sosial dipaparkan dapat berfungsi sebagai resolusi konflik jika dipelihara melalui ikatan warga dan organisasi sosial yang melintasi batas primordial (Anshori, 2018). Pada level kelembagaan adat, studi tentang Lembaga Adat Melayu Tanjungpinang menunjukkan mediasi konflik dilakukan secara sistematis-hierarkis dengan berpegang pada adat Melayu berbasis ajaran Islam; lembaga tersebut dipercaya masyarakat dan berperan strategis menjaga integrasi/kohesi (Mehrabi et al., 2019). Studi ini juga menautkan mediasi pada teori konflik sosial yang memandang konflik dapat berujung pada konsensus dan integrasi sosial (Mehrabi et al., 2019).

Dengan demikian, integrasi nasional dapat dipahami sebagai kemampuan sistem sosial-politik (termasuk institusi adat-keagamaan) mengolah konflik menjadi kesepakatan yang memperluas kohesi (Anshori, 2018; Mehrabi et al., 2019). Kerangka ilmu sosial profetik juga menawarkan basis normatif untuk integrasi: konflik yang memperoleh legitimasi melalui konsensus dapat menjadi alat integrasi, dan ilmu sosial dipanggil bukan hanya menjelaskan realitas tetapi melakukan transformasi menuju cita-cita sosial melalui nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi (Nafi'a et al., 2022). Ini relevan dengan politik Islam karena menghubungkan etika kenabian (transformasi sosial) dengan desain integrasi yang tidak berhenti pada stabilitas, melainkan keadilan dan pemanusiaan (Mala & Hunaida, 2023; Nafi'a et al., 2022).

________________________________________

K. Tantangan Integrasi Nasional dalam Politik Islam Kontemporer

1. Politik Identitas, Loyalitas, dan Kontestasi Identitas Transnasional

Krisis identitas di era pasca-Orde Baru dipaparkan berkelindan dengan kekerasan sosial dan kontestasi identitas; salah satu bentuknya adalah sebagian Muslim lebih menonjolkan identitas Islam transnasional sehingga berkonflik dengan identitas nasional keindonesiaan (Yusdani, 2018). Sejalan dengan itu, studi tentang politik Islam dan negara menunjukkan pengaruh transnasional dapat memandang agama sebagai ideologi (bukan iman), dan organisasi arus utama seperti NU berperan membantu negara meredam doktrin militan serta menjaga stabilitas (Seran, 2022).

Artinya, tantangan integrasi nasional bukan hanya keragaman internal, tetapi juga tarikan ideologis lintas-batas yang dapat mempertajam konflik identitas (Khairulyadi et al., 2021; Seran, 2022; Yusdani, 2018). Dalam konteks pencegahan radikalisme pada mahasiswa, pendekatan religious nationalism dipaparkan sebagai kompromi antara nasionalisme, agama, dan Pancasila untuk memperkuat persatuan. Rujukan yang sama mengontraskan mahasiswa toleran (yang mendasarkan kebangsaan pada Bhinneka Tunggal Ika dan pluralitas) dengan mahasiswa intoleran yang menganggap loyalitas hanya kepada Tuhan sehingga kebangsaan dianggap bertentangan dengan agama (Hadikusuma et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa integrasi nasional dalam politik Islam juga merupakan pertarungan penafsiran tentang hubungan kesalehan dan kewargaan (Hadikusuma et al., 2024; Yusdani, 2018).

2. Ketimpangan Sosial-Politik dan Mobilisasi Sentimen Agama oleh Elit

Riset tentang konflik menegaskan ekspresi keberagamaan dapat memengaruhi pola integrasi atau konflik; ia dapat menjadi pemicu konflik ketika bertaut dengan ketimpangan ekonomi dan politik, serta ketika elit lokal memobilisasi massa demi kepentingan politik dengan memanfaatkan sentimen agama sebagai identitas kelompok paling kuat (Anshori, 2018). Karena itu, integrasi nasional yang kokoh memerlukan bukan hanya narasi persaudaraan, melainkan juga kebijakan yang menekan ketimpangan serta mengurangi insentif politisasi identitas (Anshori, 2018; Mala & Hunaida, 2023; Nafi'a et al., 2022).

3. Lokalitas, Fragmentasi, dan Tarik-Menarik Identitas Kedaerahan

Dalam diskursus media lokal Jawa Barat, misalnya, ditegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun di atas landasan integrasi budaya, bukan kohesivitas partai politik, dan diskursus lokalitas dapat membentuk cara pandang terhadap posisi kelompok etnis dalam kepemimpinan nasional (Pramono et al., 2023). Ini menandakan bahwa integrasi nasional selalu berhadapan dengan dinamika "lokal–nasional" yang bisa memperkaya atau memfragmentasi identitas bersama, tergantung bagaimana narasi dan representasi politik dibangun (Pramono et al., 2023; Shukri & Masri, 2024; Yusdani, 2018).

4. Transformasi Kelompok Radikal dan Peluang Rekonsiliasi

Studi tentang pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020 menunjukkan anggota FPI meredefinisi identitas menjadi lebih lunak, akomodatif, dan inklusif terhadap negara dan kelompok lain sebagai strategi bertahan, serta membuka kemungkinan relasi baru antara organisasi Islam radikal dan negara (Breidlid, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nasional juga dapat bergerak melalui reframing identitas dan perubahan strategi gerakan, bukan hanya represi (Anshori, 2018; Breidlid, 2019; Seran, 2022).

________________________________________

L. Sintesis: Prinsip-Prinsip Integrasi Nasional Menurut Ilmu Politik Islam

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, integrasi nasional dalam perspektif politik Islam dapat dirumuskan sebagai proses penyatuan politik dan sosial yang mencakup prinsip-prinsip berikut:

Pertama, berorientasi pada penyatuan tanpa penyeragaman: integrasi sosial dipahami sebagai proses menuju kesatuan; namun prasyaratnya adalah inklusi, pengakuan, dan partisipasi, bukan sekadar dominasi mayoritas (Anshori, 2018).

Kedua, berbasis etika tawḥīd dan ukhūwah: tawḥīd menegaskan horizon kesatuan sosial-politik, sedangkan ukhūwah dan ishlah menuntut perbaikan relasi sebagai etika publik (Syarif, 2019; Ufen, 2021).

Ketiga, menata solidaritas agar tidak jatuh pada etnosentrisme: ʿaṣabiyyah dibutuhkan untuk energi kolektif, tetapi solidaritas agama diposisikan sebagai penekan etnosentrisme dan perekat lintas etnis (Alhadar et al., 2024; Ediyono, 2017).

Keempat, berjalan melalui kesepakatan politik (kontrak sosial) dan musyawarah: model kontrak sosial Madinah menekankan kesepakatan lintas kelompok dan pengakuan identitas, sehingga integrasi lahir melalui "kesepahaman mengikat", bukan pemaksaan (Bayumi & Jaya, 2018).

Kelima, memerlukan kerangka ideologis-kewargaan yang menyatukan: Pancasila dipaparkan sebagai identitas kolektif yang menyatukan Indonesia yang plural dan perlu terus dihidupkan dalam diskursus politik (Mala & Hunaida, 2023; Shukri & Masri, 2024).

Keenam, mengandalkan aktor sosial keagamaan yang bersifat integratif: NU dan Muhammadiyah dipaparkan berperan menghubungkan agama–nasionalisme dan menguatkan integritas bangsa melalui narasi, pendidikan, dialog, dan pemberdayaan (Farouk & Husin, 2020; Seran, 2022).

________________________________________

M. Penutup

Berdasarkan sintesis di atas, integrasi nasional menurut ilmu politik Islam dapat didefinisikan sebagai proses membangun kesatuan komunitas politik yang majemuk melalui etika tawḥīd dan ukhūwah, pengelolaan solidaritas (ʿaṣabiyyah) agar tidak menjadi etnosentrisme, serta pembentukan kesepakatan politik dan institusi (kontrak sosial, musyawarah, pendidikan, mediasi) yang menjamin inklusi, pengakuan, partisipasi, dan keadilan dalam bingkai identitas kolektif (Alhadar et al., 2024; Anshori, 2018; Bayumi & Jaya, 2018; Shukri & Masri, 2024; Syarif, 2019; Ufen, 2021).

Dalam konteks Indonesia, kerangka ini berarti integrasi nasional bukan antagonisme "Islam vs. negara", melainkan kerja berlapis yang menghubungkan nilai agama–ideologi kewargaan–institusi sosial untuk merawat persatuan dalam keragaman (Farouk & Husin, 2020; Khairulyadi et al., 2021; Mala & Hunaida, 2023; Seran, 2022; Shukri & Masri, 2024). Namun, literatur juga mengingatkan adanya ketegangan internal—misalnya kritik puritan pada tradisi integratif—serta keterbatasan kebijakan moderasi jika tidak disertai penguatan solidaritas dan penanganan faktor sosial-politik yang lebih luas (Anshori, 2018; Kamil, 2022; Yusuf et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi nasional dalam perspektif politik Islam bukan proyek yang sekali selesai, melainkan proses dinamis yang menuntut komitmen etis, kelembagaan yang responsif, serta kepemimpinan sosial-keagamaan yang terus-menerus merawat keseimbangan antara identitas partikular dan tujuan bersama sebagai satu bangsa.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alhadar, M., Rahmat, R., Assagaf, F., & Khitab, W. M. (2024). Exploring the Intersection of Religion and Culture: A Phenomenological Inquiry into the Cokaiba Tradition among the Fagogoru Community in Central Halmahera Regency. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 35(1), 79–94. https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i1.4227

Anshori, D. S. (2018). The Construction of Sundanese Culture in the News Discourse Published by Local Mass Media of West Java. Lingua Cultura, 12(1), 31. https://doi.org/10.21512/lc.v12i1.3370

Azra, A. (2012). Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila. Empati Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656

Bayumi, M. R., & Jaya, R. A. (2018). Building Integration and Interconnection in Islamic Economic System to Create Islamic Solutions in Solving Social Problems. Share Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 7(1), 59. https://doi.org/10.22373/share.v7i1.2293

Breidlid, A. (2019). Education and Armed Conflict in Sudan and South Sudan: The Role of Teachers in Conflict Resolution and Peace Building. Journal of Advances in Education Research, 4(3). https://doi.org/10.22606/jaer.2019.43005

Ediyono, S. (2017). Islam and Social Integration in the Reflection of the Nusantara Society. Afkaruna Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 13(2). https://doi.org/10.18196/aiijis.2017.0071.149-167

Farouk, A. F. A., & Husin, A. (2020). Balancing Majority and Minority Rights: Lessons from Malaysia. Malaysian Journal of Society and Space, 16(4). https://doi.org/10.17576/geo-2020-1604-24

Hadikusuma, W., Syafri, F., Musyaffa, & Putra, P. P. (2024). The Role of Education in Shaping National Political Identity. Journal of Ecohumanism, 3(7). https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4591

Kamil, I. M. M. (2022). Importance of Ethnic Relations Courses in Shaping Social Cohesion among Undergraduate Students. Journal of Management & Science, 19(2), 8. https://doi.org/10.57002/jms.v19i2.236

Khairulyadi, K., Bukhari, B., Mazrizal, M., Triyanto, T., & Saputra, A. (2021). Asabiyah and Religious Solidarity (A Socio-Historical Analysis of Asabiyah's Ibn Khaldun in Relation to the Concept of Muslim Unity). Community Pengawas Dinamika Sosial, 7(1), 1. https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3604

Ludji, I., & Lauterboom, M. (2015). Learning from the Socio-Religious Integration in Solor Village Indonesia. Analisa Journal of Social Science and Religion, 22(1), 43. https://doi.org/10.18784/analisa.v22i1.145

Mala, A., & Hunaida, W. L. (2023). Exploring the Role of Religious Moderation in Islamic Education: A Comprehensive Analysis of Its Unifying Potential and Practical Applications. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 11(2), 173–196. https://doi.org/10.15642/jpai.2023.11.2.173-196

Mehrabi, M., Malaeke, S. H., & Esmaili, B. (2019). El sectarismo y su impacto en la cohesión social y política de la República Islámica de Irán. Dilemas Contemporáneos Educación Política Y Valores. https://doi.org/10.46377/dilemas.v29i1.1861

Mikail, K., Ibrahimian, H., Idi, A., & Hadi, A. (2023). Dynamics of Civil Islam in Identity Politics of Indonesia and Malaysia. Religious Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya, 7(2), 189–198. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.27677

Mohamed, N., Noor, M. M., & Hassan, N. A. (2021). Formation of the Integration Platform through the Historical Trajectory of Governance in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(11). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i11/11554

Nafi'a, I., Gumiandari, S., Hakim, M. A., Safii, S., & Rokhmadi, R. (2022). Mitigating Radicalism amongst Islamic College Students in Indonesia through Religious Nationalism. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(4). https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7547

Pababbari, M. (2020). Front Antagonism towards Social and Political Integration Perspectives on the Social Science of Prophetic. Jurnal Adabiyah, 20(1), 25. https://doi.org/10.24252/jad.v17i120i1a2

Potter, S. (2019). Music, Identity and National Cohesion in Mali: The Role of Music in the Post-Colonial Era. Contemporary Voices St Andrews Journal of International Relations, 1(3), 51. https://doi.org/10.15664/jtr.1489

Pramono, M. F., Latief, M. A., & Putri, H. A. (2023). Crisis Studies of the Discourse of Identity Politics in Indonesia from the Perspective of Asabiyah Ibn Khaldun. Potret Pemikiran, 27(2), 148. https://doi.org/10.30984/pp.v27i2.2651

Seran, Y. (2022). The Role of Christian and Islamic Leaders to Strengthen Local Wisdom in Atambua. Esensia Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 22(2), 278–298. https://doi.org/10.14421/esensia.v22i2.3246

Shukri, S., & Masri, M. S. (2024). Convergence or Divergence? An Exploratory Study on Urban Malays and Indigenous People in Kuala Lumpur and Kuching. Asia-Pacific Social Science Review, 24(1). https://doi.org/10.59588/2350-8329.1524

Siregar, M. H., & Sahrul, S. (2022). Searching Legal Format: Reshaping the Role of State and Religion in Indonesia Post-Suharto. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 78(1). https://doi.org/10.4102/hts.v78i1.7922

Syarif, F. (2019). Religion in the Conflict Flows. Addin, 13(2), 337. https://doi.org/10.21043/addin.v13i2.6452

Ufen, A. (2021). The Downfall of Pakatan Harapan in Malaysia. Asian Survey, 61(2), 273–296. https://doi.org/10.1525/as.2021.61.2.273

Ummah, I. I., Ridwan, A., & Kesgin, S. (2024). Fostering Interreligious Harmony in Thailand: Insight from a Thai Islamic School. Atthulab Islamic Religion Teaching and Learning Journal, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/ath.v9i1.30019

Yusdani, Y. (2018). Indonesia, Islam and Multicultural Citizenship. Millah Journal of Religious Studies, 1–14. https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss1.art1

Yusuf, M. A. I. M., Khairuldin, W. M. K. F. W., Anas, W. N. I. W. N., Ibrahim, M. S., Razak, A. A., & Embong, A. H. (2024). Fatwa as a Mechanism for Social Cohesion in a Pluralistic Society in Malaysia. International Journal of Religion, 5(10), 990–999. https://doi.org/10.61707/pzcvq916