AFANIN MEDIA UTAMA ISLAMOLOGICS Daftar Topik Artikel - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SYARIAH INDONESIA Kajian Keilmuan: Akidah, Tafsir/Alquran, Hadis, Fikih, Tarikh, Filsafat, Mantik, Tasawuf, Mawaris/Faraidh, Hukum, Ekonomi, Politik, Psikologi, Pengetahuan Umum, & Tata Bahasa (Arab & Inggris) Bimbingan Kuliah di Luar Negeri: Mesir, Tunisia, Yaman, Maroko, Arab Saudi, Sudan, Yordania, Malaysia, Turki, Brunei Darussalam NARAHUBUNG: Klik Disini |
Penulis: Eka Wahyu Hestya Budianto
Abstract
This article examines the principle of inclusivity in Islamic political science, defined as the normative standard that all societal groups must be involved in political processes. Through a synthesis of contemporary literature on Islamic democracy, deliberative theory, and empirical studies from Indonesia, this article identifies seven analytical dimensions of inclusivity: (1) legitimacy through the involvement of all affected parties; (2) shūrā/musyawarah as a mechanism protecting minorities and restraining elite dominance; (3) maṣlaḥa orientation and meaningful participation as prerequisites for policy legitimacy; (4) the ethics of justice and non-discrimination; (5) a universal humanitarian horizon and cross-identity solidarity; (6) vigilance against theoretical and practical exclusion; and (7) institutional design through inclusive public spaces and participatory schemes. The analysis reveals a fundamental tension between normative ideals of inclusion and empirical realities of exclusion—particularly of religious minorities such as Shia and Ahmadiyah communities in Indonesian democracy. The article concludes that inclusivity in Islamic political thought is not merely a moral stance but a standard of legitimacy and process design, most critically tested at the point of minority participation.
Keywords: inclusivity, Islamic political science, shūrā, deliberative democracy, maṣlaḥa, minority rights, Indonesia
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji prinsip inklusivitas dalam ilmu politik Islam, yang didefinisikan sebagai standar normatif bahwa semua kelompok masyarakat harus dilibatkan dalam proses politik. Melalui sintesis literatur kontemporer tentang demokrasi Islam, teori deliberatif, dan studi empiris dari Indonesia, artikel ini mengidentifikasi tujuh dimensi analitis inklusivitas: (1) legitimasi melalui pelibatan semua pihak yang terdampak; (2) shūrā/musyawarah sebagai mekanisme perlindungan minoritas dan penahan dominasi elite; (3) orientasi maṣlaḥa dan partisipasi bermakna sebagai prasyarat legitimasi kebijakan; (4) etika keadilan dan non-diskriminasi; (5) horizon kemanusiaan universal dan solidaritas lintas identitas; (6) kewaspadaan atas eksklusi teoretik maupun praktik; dan (7) desain institusional melalui ruang publik inklusif dan skema partisipasi. Analisis menunjukkan adanya ketegangan mendasar antara ideal normatif inklusivitas dan realitas empiris eksklusi—khususnya terhadap minoritas keagamaan seperti komunitas Syiah dan Ahmadiyah dalam demokrasi Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa inklusivitas dalam pemikiran politik Islam bukan sekadar sikap moral, melainkan standar legitimasi dan desain proses, yang paling kritis diuji pada titik partisipasi minoritas.
Kata kunci: inklusivitas, ilmu politik Islam, shūrā, demokrasi deliberatif, maṣlaḥa, hak minoritas, Indonesia
________________________________________
1. Pengertian "Inklusivitas" dalam Kerangka Ilmu Politik Islam
Dalam sebagian literatur yang mengaitkan agama, demokrasi, dan konflik, istilah inklusi/inklusivitas perlu dibedakan dari inklusivisme sebagai tipologi teologis. Misalnya, dalam pembahasan konflik dan ruang publik, inklusivisme dijelaskan sebagai sikap keagamaan yang tidak memonopoli kebenaran dan keselamatan, sekaligus tetap memungkinkan penganutnya memiliki keyakinan atas agamanya sendiri. Namun, ketika istilah "inklusivitas" dipakai sebagai prinsip politik, ia menunjuk pada standar proses politik yang mengikutsertakan pihak-pihak yang terdampak dan menyediakan kesempatan setara untuk menyampaikan pandangan, sehingga kebijakan memiliki legitimasi yang lebih kuat (Amal, 2020). Dalam kerangka deliberatif, inklusi dipahami sebagai syarat agar proses pengambilan keputusan "representatif" dan "inklusif terhadap keragaman sudut pandang dan nilai," serta memberi peluang yang sama bagi semua untuk berpartisipasi (Amal, 2020). Penekanan ini juga sejalan dengan klaim dalam teori demokrasi deliberatif bahwa legitimasi kebijakan bergantung pada sejauh mana "semua pihak yang terdampak" dapat mengajukan kepentingan dan pendapatnya dalam deliberasi demokratis—dan bahwa praktik kewargaan deliberatif menuntut keterlibatan aktif warga dalam forum-forum pembahasan publik (Syarif, 2019).
Dengan demikian, "inklusivitas menurut ilmu politik Islam"—sejalan dengan tugas pengguna—dapat dipahami sebagai prinsip normatif bahwa seluruh kelompok masyarakat (termasuk yang berbeda agama, mazhab, etnis, dan posisi sosial) semestinya dilibatkan dalam proses pembentukan keputusan politik dan kebijakan publik. Prinsip ini lalu diuji pada dua ranah: (i) justifikasi normatif dalam tradisi politik Islam (misalnya musyawarah/shūrā dan orientasi kemaslahatan), dan (ii) desain institusional serta praktik politik kontemporer yang mengklaim atau mengoperasionalkan nilai-nilai Islam dalam demokrasi dan tata kelola (Jakobsen, 2019).
________________________________________
2. Landasan Normatif-Politik dalam Tradisi Politik Islam: Musyawarah (Shūrā) dan Orientasi Kemaslahatan
2.1 Musyawarah sebagai Mekanisme Inklusif dan Anti-Dominasi
Dalam kajian normatif mengenai demokrasi Indonesia yang dibaca dalam bingkai religius (termasuk keterkaitan dengan ajaran Islam), musyawarah dipaparkan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang "diperintahkan" oleh al-Qur'an, dan ditempatkan sebagai mekanisme untuk mewujudkan keputusan yang melibatkan serta mempertimbangkan semua pihak, bahkan "(minoritas) terkecil," secara inklusif (Jakobsen, 2019). Di dalam kerangka ini, partisipasi luas dan pencarian persetujuan melalui persuasi, kompromi, dan konsensus dipahami sebagai jalan untuk membangun rasa memiliki, loyalitas, dan tanggung jawab atas keputusan politik; sedangkan voting diposisikan sebagai opsi terakhir dan tetap harus menjaga semangat kekeluargaan (Jakobsen, 2019). Klaim ini mengikat inklusivitas pada dua ide kunci: anti-elitisme (menahan dominasi elite/kelompok kuat) dan perlindungan minoritas (memastikan pihak paling kecil tetap dipertimbangkan) (Jakobsen, 2019).
Jika diletakkan dalam bahasa teori demokrasi deliberatif, ciri di atas koheren dengan gagasan bahwa politik deliberatif menuntut partisipasi warga sebagai inti, dan bahwa kualitas demokrasi meningkat ketika warga terlibat dalam dialog serta pertukaran pengalaman untuk memecahkan masalah publik (Syarif, 2019). Artinya, musyawarah/shūrā dapat dibaca sebagai padanan prosedural yang mengarahkan legitimasi keputusan pada keterlibatan dan pertimbangan pihak-pihak yang terdampak, bukan sekadar agregasi suara (Jakobsen, 2019; Syarif, 2019).
2.2 Kemaslahatan (Maṣlaḥa) dan Partisipasi sebagai Prasyarat Legitimasi Kebijakan
Keterkaitan antara partisipasi, legitimasi, dan orientasi kemaslahatan juga tampak dalam analisis kebijakan legislasi di Indonesia dari perspektif maṣlaḥa. Dalam proses pembentukan undang-undang di negara demokrasi, pembuatan hukum dinyatakan harus terbuka pada partisipasi publik sebagai manifestasi nilai hidup masyarakat dan sebagai pemberi legitimasi pembentukan hukum. Studi yang sama merumuskan meaningful participation melalui tiga prasyarat: publik berhak didengar, pendapatnya dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Selain menegaskan partisipasi sebagai unsur demokrasi deliberatif (bahwa suara rakyat tidak boleh berhenti pada pemilu saja, tetapi mesti hadir dalam seluruh aspek pemerintahan melalui forum-forum publik), rujukan maṣlaḥa menempatkan kesejahteraan umum sebagai prinsip penuntun legislasi dan tata kelola. Dengan demikian, dalam kerangka politik Islam yang dibaca melalui maṣlaḥa, inklusivitas dapat dipahami sebagai syarat prosedural agar kebijakan benar-benar mewakili kemaslahatan publik, bukan kepentingan segelintir aktor (Jakobsen, 2019).
________________________________________
3. Tujuan Etika-Politik: Keadilan, Non-Diskriminasi, dan "Berkah bagi Seluruh Manusia"
3.1 Inklusivitas sebagai Konsekuensi Etika Keadilan dan Anti-Diskriminasi
Dalam penjelasan mengenai etika politik Nurcholish Madjid, demokrasi yang diidealkan ditegaskan sebagai demokrasi yang "inklusif dan partisipatif," berbasis keadilan yang merata bagi seluruh warga negara, disertai peran pemerintah untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi dan untuk mendorong solidaritas antarkomunitas (Chin, 2017). Madjid juga menekankan keterbukaan proses politik: masyarakat perlu memiliki akses luas terhadap informasi dan keputusan politik pemerintah (Chin, 2017). Karena Madjid mengaitkan etika politiknya dengan rujukan Piagam Madinah dan Pancasila (Chin, 2017), maka inklusivitas (sebagai pelibatan semua kelompok) dapat dipahami sebagai konsekuensi dari etika politik yang menolak diskriminasi dan mengharuskan proses politik yang terbuka terhadap kontrol serta partisipasi warga (Chin, 2017).
Prinsip ini juga bersesuaian dengan gagasan public reason dalam pembacaan konstitusional: warga (baik yang berangkat dari doktrin komprehensif keagamaan maupun non-keagamaan) dituntut melihat sesama sebagai "warga yang setara dan bebas" dalam kehidupan publik, sementara doktrin komprehensif yang memaksakan pandangannya sebagai fondasi sosio-politik dinilai tidak masuk akal (unreasonable) (Ariyanti & Supani, 2024). Pada titik ini, inklusivitas menjadi bukan hanya kebijakan teknis, melainkan norma kewargaan yang mengandaikan kesetaraan status politik semua warga (Ariyanti & Supani, 2024).
3.2 "Kesejahteraan bagi Seluruh Manusia" dan Solidaritas Lintas Identitas
Gagasan inklusivitas politik juga memperoleh justifikasi dari diskursus Islam inklusif yang diasosiasikan dengan Gus Dur. Dalam analisis tentang ritual haul Gus Dur sebagai ruang dialog lintas iman, dijelaskan bahwa menurut Gus Dur, doktrin tauhid dan syariah harus menghadirkan kemakmuran bagi seluruh umat manusia, sehingga menjadi "berkah bagi seluruh manusia." Selain itu, inklusivitas dipraktikkan sebagai solidaritas (ukhuwah) yang melampaui identitas, dengan rujukan historis bahwa Nabi Muhammad menciptakan ikatan kekerabatan antara penduduk asli Madinah dan para migran dari Mekah. Di sini, inklusivitas politik dapat disintesiskan sebagai: orientasi kemanusiaan universal (kebijakan untuk kemaslahatan semua) dan pembentukan solidaritas sosial lintas kelompok sebagai dasar integrasi politik (Chin, 2017).
________________________________________
4. Inklusivitas dan Problem Minoritas: Ketegangan antara Ideal Partisipasi dan Praktik Eksklusi
4.1 Perdebatan dalam Pemikiran Politik Islam: Shūrā yang "Inklusif" vs. "Eksklusi Internal"
Walaupun shūrā/musyawarah sering dikonstruksi sebagai mekanisme konsultatif yang mendukung inklusivitas (Jakobsen, 2019), literatur tentang Hasan al-Turabi menunjukkan adanya problem serius dari perspektif multikulturalisme: temuan analitis menyatakan Turabi melakukan "eksklusi internal" terhadap non-Muslim dalam urusan politik, karena Islam dijadikan syarat eksklusif untuk partisipasi substantif (Biyanto, 2020). Ini menandakan bahwa dalam ilmu politik Islam kontemporer, terdapat ketegangan konseptual: satu arus menekankan konsultasi/partisipasi sebagai prinsip, sementara arus lain membatasi inklusivitas dengan prasyarat identitas keagamaan tertentu (Biyanto, 2020; Jakobsen, 2019). Ketegangan ini relevan langsung dengan definisi tugas pengguna, karena "melibatkan semua kelompok" menjadi titik uji paling tajam ketika berhadapan dengan hak politik kelompok non-Muslim atau minoritas internal dalam masyarakat mayoritas Muslim (Ariyanti & Supani, 2024; Biyanto, 2020).
4.2 Studi Kasus Indonesia: Inklusivitas yang Terbatas dan Eksklusi Minoritas
Dalam konteks demokrasi Indonesia, studi tentang respons pemerintah lokal atas ketegangan Sunni–Syiah (Bondowoso, 2016) memperlihatkan pola ambivalen: pemerintah lokal digambarkan memiliki komitmen dan kebijakan "inklusif" untuk melindungi/menguatkan hak-hak sipil, tetapi keputusan yang dihasilkan tetap eksklusif karena minoritas Syiah tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (Amal, 2020). Studi ini juga menekankan bahwa partisipasi dalam proses kebijakan masih terbatas pada elite birokrasi, aparat keamanan, dan pemimpin organisasi Islam arus utama, sementara publik luas tidak ikut serta—padahal skala partisipasi yang lebih luas merupakan syarat penting bagi pembuatan kebijakan deliberatif (Amal, 2020). Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa "inklusivitas" dapat menjadi klaim normatif yang tidak otomatis terwujud pada level prosedur (siapa yang benar-benar duduk di meja keputusan) (Amal, 2020).
Kajian tentang minoritas Ahmadiyah di Indonesia juga menguatkan problem eksklusi: disebutkan bahwa anggota Ahmadiyah mengalami keterbatasan partisipasi langsung dalam proses politik karena pemerintah lokal membatasi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi (Burge & Djupe, 2015). Pada saat yang sama, argumen normatifnya menegaskan bahwa karakter kebijakan sosial yang inklusif terkait dengan perluasan kesempatan bagi semua orang dan pembangunan ruang politik yang adil bagi anggota masyarakat pinggiran seperti minoritas agama; ruang inklusif memberi peluang lebih luas bagi minoritas untuk menyampaikan kebutuhan dasar dan kepentingan politik (Burge & Djupe, 2015). Dengan demikian, dari sudut pandang politik Islam yang menekankan keadilan dan non-diskriminasi (Chin, 2017), eksklusi minoritas merupakan kegagalan memenuhi prinsip inklusivitas sebagai syarat legitimasi dan keadilan politik (Burge & Djupe, 2015).
4.3 Upaya Korektif: Kebijakan Deliberatif Berbasis Pelibatan Semua Pihak
Sebagai respons terhadap kegagalan negara mengelola konflik keagamaan, sebuah konstruksi "arus kebijakan deliberatif" untuk konflik Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) menekankan bahwa kunci kebijakan adalah pembahasan yang partisipatif, informatif, seimbang, dan menyeluruh dari semua pihak (Sorola, 2025). Dalam praktik deliberasi lokal yang diteliti, semua pihak di ruang deliberatif diizinkan berpartisipasi membahas isu dan mengusulkan butir kebijakan, lalu dituangkan dalam "Kesepakatan Bersama" yang ditandatangani peserta (Sorola, 2025). Secara konseptual, ini selaras dengan penekanan bahwa deliberasi bertumpu pada komunikasi, diskusi kelompok, dan konsensus (Sorola, 2025), serta dengan prinsip bahwa demokrasi deliberatif memprioritaskan prosedur pengambilan keputusan melalui dialog dan pertukaran pengalaman dengan partisipasi warga sebagai inti (Syarif, 2019). Di sini, inklusivitas bukan sekadar "toleransi," tetapi desain proses kebijakan yang memastikan pihak yang terdampak ikut membentuk isi keputusan (Amal, 2020; Sorola, 2025).
________________________________________
5. Operasionalisasi Institusional: Ruang Publik, Partisipasi Diundang, dan Jembatan Negara–Masyarakat
5.1 Ruang Publik Deliberatif sebagai Prasyarat Inklusivitas
Dalam model demokrasi deliberatif, proses demokratis tidak berhenti pada institusi formal, melainkan berakar pada ruang publik informal yang menghubungkan organisasi/asosiasi masyarakat sipil dengan sistem politik (Tønnessen, 2009). Kajian tentang kebijakan dialog lintas iman di tingkat desa juga menggunakan teori partisipasi deliberatif untuk merinci tiga bentuk: partisipasi aktif warga (popular participation), partisipasi yang "disediakan" sistem politik (invited participation), dan proses partisipasi bersama antara pemerintah/parlemen dan segmen masyarakat (Tønnessen, 2009). Kerangka ini penting untuk ilmu politik Islam kontemporer, karena ia menyediakan cara membaca bagaimana "musyawarah" dapat dilembagakan: bukan hanya di internal elite, melainkan melalui kanal-kanal yang mempertemukan negara dan warga yang beragam (Jakobsen, 2019; Tønnessen, 2009).
Selain itu, pemaparan tentang ruang publik dalam perspektif Habermas menekankan sifat inklusif ruang publik: setiap anggota kemanusiaan yang mampu menggunakan rasionalitas dapat berpartisipasi, dan ruang publik yang inklusif berfungsi menyatukan beragam gagasan demi kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok (Zuhri & Wahyudi, 2021). Jika disandingkan dengan tujuan musyawarah yang melibatkan semua pihak termasuk minoritas terkecil (Jakobsen, 2019), maka inklusivitas menurut ilmu politik Islam dapat dirumuskan sebagai kewajiban membangun arena deliberasi yang dapat diakses kelompok-kelompok berbeda agar aspirasi mereka masuk ke proses pembentukan kehendak politik (Tønnessen, 2009; Zuhri & Wahyudi, 2021).
5.2 Konstitusi, Pluralisme, dan "Demokrasi Islam" yang Menuntut Dialog Inklusif
Studi komparatif tentang UEA dan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih inklusif dan pluralis (berbasis Pancasila dan UUD 1945) yang memungkinkan praktik hukum Islam dalam konteks penghormatan kebebasan beragama (Taufiqurrohman et al., 2024). Di tingkat prinsip, studi itu juga menyimpulkan bahwa penerapan demokrasi Islam memerlukan transformasi kekuasaan, dialog inklusif, dan keseimbangan nilai-nilai Islam dengan demokrasi universal (Taufiqurrohman et al., 2024). Klaim tersebut konsisten dengan argumen bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan unsur prosedural demokrasi (termasuk saat legislasi), dan konsisten pula dengan prinsip kewargaan publik yang menuntut pengakuan setara bagi semua warga (Ariyanti & Supani, 2024). Dengan kata lain, "demokrasi Islam" yang inklusif bukan sekadar simbolisasi syariah, melainkan konfigurasi institusi dan dialog politik yang mengakomodasi keragaman warga secara setara (Ariyanti & Supani, 2024; Taufiqurrohman et al., 2024).
________________________________________
6. Peran Organisasi Masyarakat Islam: Praktik Inklusif, Pluralisme, dan Kontestasi Internal
Penguatan inklusivitas politik sering bergantung pada kapasitas masyarakat sipil dan organisasi keagamaan untuk membangun praktik hidup bersama yang mengakui perbedaan. Dalam pengalaman Muhammadiyah, pluralisme agama dipromosikan dan dipraktikkan melalui pendidikan, dakwah, dialog lintas iman, dan program lintas budaya/etnis/agama (Hadisi, 2017). Pada konteks pendidikan di provinsi minoritas Muslim (Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur), disebutkan bahwa persentase siswa dan guru non-Muslim di sekolah dan universitas Muhammadiyah berada pada rentang 75%–90%, dan Muhammadiyah juga mengundang guru non-Muslim mengajar agama serta memberi kebebasan tiap siswa menjalankan ajarannya (Hadisi, 2017). Praktik ini dapat dibaca sebagai "modal sosial" untuk inklusivitas: ketika ruang pendidikan dan organisasi membuka akses lintas identitas, proses pembentukan warga dan opini publik menjadi lebih inklusif, yang pada gilirannya dapat menopang demokrasi deliberatif (Hadisi, 2017; Syarif, 2019; Zuhri & Wahyudi, 2021).
Namun, literatur lain tentang Muhammadiyah menunjukkan adanya kontestasi: walaupun Muhammadiyah berhasil memadukan modernitas dan layanan sosial, hal itu tidak otomatis berarti penerimaan penuh atas pluralisme; bahkan ditunjukkan adanya wacana internal yang mengkritik pluralisme/inklusivisme (Sulthon et al., 2024). Secara politik-organisasional, juga disebutkan bahwa sejak 1969 Muhammadiyah mengambil posisi netral terhadap partai politik sambil memberi kebebasan penuh bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik (Sulthon et al., 2024). Sintesis dari dua temuan ini adalah bahwa inklusivitas dalam politik Islam tidak selalu linear: sebuah organisasi dapat (i) mempraktikkan layanan sosial lintas kelompok dan membuka ruang partisipasi politik individu (Hadisi, 2017; Sulthon et al., 2024), tetapi (ii) tetap mengalami perdebatan internal tentang batas pluralisme/inklusivisme (Sulthon et al., 2024). Nuansa ini penting karena prinsip "melibatkan semua kelompok" menuntut konsistensi antara praktik inklusif di masyarakat sipil dan penerimaan normatif atas kesetaraan politik kelompok lain (Ariyanti & Supani, 2024; Burge & Djupe, 2015; Sulthon et al., 2024).
________________________________________
7. Rumusan Sintesis: Prinsip Inklusivitas menurut Ilmu Politik Islam
Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, "inklusivitas" dalam ilmu politik Islam (sebagaimana didefinisikan: pelibatan semua kelompok masyarakat dalam proses politik) dapat dirumuskan sebagai seperangkat prinsip berikut.
Pertama, legitimasi melalui pelibatan semua pihak yang terdampak: keputusan politik dianggap lebih sah ketika semua pihak dapat menyampaikan kepentingan dan pandangan dalam deliberasi (Amal, 2020; Syarif, 2019).
Kedua, musyawarah/shūrā yang melindungi minoritas dan menahan dominasi: musyawarah dipahami sebagai mekanisme yang melibatkan dan mempertimbangkan semua pihak termasuk minoritas terkecil, dengan voting sebagai jalan terakhir (Jakobsen, 2019).
Ketiga, orientasi kemaslahatan (maṣlaḥa) dan partisipasi bermakna: pembuatan kebijakan/undang-undang perlu terbuka pada partisipasi publik; partisipasi bermakna mensyaratkan hak didengar, dipertimbangkan, dan dijelaskan.
Keempat, etika keadilan dan non-diskriminasi: inklusivitas menuntut keadilan bagi semua warga, keterbukaan informasi, serta peran pemerintah mencegah diskriminasi dan mendorong solidaritas sosial (Ariyanti & Supani, 2024; Chin, 2017).
Kelima, horizon kemanusiaan universal dan solidaritas lintas identitas: gagasan bahwa syariah harus menjadi berkah bagi seluruh manusia dan praktik solidaritas lintas kelompok (misalnya rujukan pembentukan persaudaraan di Madinah) dipakai untuk menguatkan orientasi inklusif.
Keenam, kewaspadaan atas eksklusi—baik teoretik maupun praktik: ada arus pemikiran yang membatasi partisipasi substantif non-Muslim (eksklusi internal) (Biyanto, 2020), sementara studi empiris menunjukkan inklusivitas sering "terbatas" (misalnya minoritas tidak dilibatkan dalam keputusan) (Amal, 2020; Burge & Djupe, 2015). Karena itu inklusivitas harus diukur dari siapa yang terlibat dan bagaimana prosesnya berjalan, bukan hanya dari klaim kebijakan (Amal, 2020; Burge & Djupe, 2015).
Ketujuh, desain institusional melalui ruang publik dan skema partisipasi: inklusivitas memerlukan ruang publik yang inklusif dan mekanisme partisipasi aktif–diundang–kolaboratif yang menjembatani negara dan masyarakat (Tønnessen, 2009; Zuhri & Wahyudi, 2021).
Kesimpulannya, dalam ilmu politik Islam yang dibaca melalui literatur kontemporer di atas, inklusivitas bukan hanya sikap moral, melainkan standar legitimasi dan desain proses: keputusan publik idealnya lahir dari musyawarah/partisipasi yang menampung keragaman warga secara setara, berorientasi pada kemaslahatan, dan diuji melalui ruang publik yang tidak mengeksklusi kelompok minoritas—karena justru pada titik minoritaslah prinsip "melibatkan semua kelompok" paling menentukan (Amal, 2020; Jakobsen, 2019; Burge & Djupe, 2015; Sorola, 2025).
________________________________________
Referensi
Amal, M. K. (2020). Towards a deliberative conflict resolution? A reflection on state inclusive response to Sunni-Shi'a tension in Indonesia's democracy. Qijis (Qudus International Journal of Islamic Studies), 8(2), 226. https://doi.org/10.21043/qijis.v8i2.7146
Ariyanti, V., & Supani. (2024). Examining Muslims' aspirations in drafting the new criminal code: Analyzing criminal law policy in Indonesia from a maslaha perspective. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 37–58. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.8280
Biyanto, B. (2020). Promoting and practicing religious pluralism: Muhammadiyah experience. Journal of Social Studies (JSS), 16(2), 197–210. https://doi.org/10.21831/jss.v16i2.34711
Burge, R. P., & Djupe, P. A. (2015). Emergent church practices in America: Inclusion and deliberation in American congregations. Review of Religious Research, 57(1), 1–23. https://doi.org/10.1007/s13644-014-0157-2
Chin, C. (2017). Normative engagement across difference. Philosophy & Social Criticism, 44(3), 302–325. https://doi.org/10.1177/0191453717723190
Hadisi, L. (2017). Nurcholis Madjid's concept of Islamic education: Towards inclusive-pluralist transformation of Islamic education. Didaktika Religia, 5(2), 361–380. https://doi.org/10.30762/didaktika.v5i2.866
Jakobsen, J. (2019). Moderate inclusivism and the conversational translation proviso: Revising Habermas' ethics of citizenship. European Journal for Philosophy of Religion, 11(4), 87–112. https://doi.org/10.24204/ejpr.v11i4.2829
Sorola, M. (2025). On agonistic mini‐publics for participatory governance: Reading agonism as conflict regulation in the SER dialogue. Financial Accountability and Management, 41(4), 672–692. https://doi.org/10.1111/faam.12436
Sulthon, M., Köroğlu, O., & Adeni, A. (2024). Spreading the value of inter-faith dialogue through Gus Dur's haul video. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 80(1). https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9025
Syarif, F. (2019). Religion in the conflict flows. Addin, 13(2), 337. https://doi.org/10.21043/addin.v13i2.6452
Taufiqurrohman, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Kasim, N. M., & Imran, S. Y. (2024). The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 83–100. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.33155
Tønnessen, L. (2009). Democratizing Islam and Islamizing democracy: An inquiry into Hasan al-Turabi's conception of shura in light of Western democratic theory. Nordic Journal of Human Rights, 27(03), 313–329. https://doi.org/10.18261/issn1891-814x-2009-03-01
Zuhri, A. M., & Wahyudi, W. E. (2021). Social theology of Chinese Muslim: From Islamic inclusivism towards social movements. Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 18(2), 171–196. https://doi.org/10.22515/ajpif.v18i2.3826
Tidak ada komentar:
Posting Komentar