02125 - Impeachment Dalam Perspektif Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah): Konsep, Institusi, Dan Prosedur Pemakzulan Pejabat Negara

AFANIN MEDIA UTAMA



Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep impeachment dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah) melalui sintesis literatur ketatanegaraan Indonesia dan komparatif. Kajian ini bertujuan memetakan pengertian konseptual impeachment dan pemakzulan, terminologi relevan dalam tradisi hukum Islam, serta peran lembaga representatif dan peradilan dalam proses pemakzulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa impeachment dalam fiqh siyasah dapat dipahami sebagai mekanisme formal pendakwaan akuntabilitas penguasa yang—dalam preseden sejarah tertentu—dihubungkan dengan peran badan perwakilan (Ahlul Aqdi wal Hal) dan dapat melibatkan kanal peradilan (Mahkamah Mazhalim), dengan pemakzulan sebagai kemungkinan konsekuensi pencopotan (al-khalla') apabila pendakwaan terbukti. Karena mekanisme pemakzulan tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, rincian prosedurnya berada pada ranah ijtihad ulama dan terbuka terhadap variasi berbasis maslahat.
Kata Kunci: impeachment; pemakzulan; fiqh siyasah; Ahlul Aqdi wal Hal; akuntabilitas pejabat negara
________________________________________
Abstract
This article examines the concept of impeachment from the perspective of Islamic political science (fiqh siyasah) through a synthesis of Indonesian and comparative constitutional literature. The study aims to map the conceptual understanding of impeachment and removal from office, relevant terminology in the Islamic legal tradition, and the roles of representative and judicial institutions in the impeachment process. The findings indicate that impeachment in fiqh siyasah can be understood as a formal mechanism for accountability prosecution of rulers, which—in certain historical precedents—is associated with the role of representative bodies (Ahlul Aqdi wal Hal) and may involve judicial channels (Mahkamah Mazhalim), with removal from office (al-khalla') as a possible consequence if the charges are proven. Since the mechanism for removal is not explicitly stipulated in the Qur'an and Sunnah, its procedural details fall within the domain of scholarly ijtihad and remain open to variation based on the principle of maslahah.
Keywords: impeachment; removal from office; fiqh siyasah; Ahlul Aqdi wal Hal; accountability of state officials
________________________________________
1. Pendahuluan
Pemakzulan pejabat negara merupakan salah satu mekanisme paling krusial dalam sistem ketatanegaraan modern maupun klasik. Sebagai instrumen kontrol legislatif terhadap eksekutif, impeachment menempatkan dirinya di persimpangan dimensi politik dan hukum yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai pemakzulan semakin relevan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sementara dalam tradisi ketatanegaraan Islam, perdebatan mengenai mekanisme pemberhentian penguasa telah berlangsung sejak era kekhalifahan klasik.
Artikel ini disusun untuk mengkaji secara sistematis bagaimana impeachment dipahami dalam perspektif ilmu politik Islam (fiqh siyasah), dengan menelusuri terminologi, institusi, serta prosedur yang relevan. Kajian dilakukan melalui sintesis literatur ketatanegaraan Indonesia dan komparatif yang membahas dimensi konseptual, historis, dan normatif dari pemakzulan.
________________________________________
2. Impeachment (Pendakwaan) dan Pemakzulan (Pemberhentian): Pengertian Konseptual
Dalam literatur ketatanegaraan, pemakzulan dipahami sebagai proses pemberhentian pejabat publik (misalnya Presiden) dalam masa jabatan atau removal from office (Fikri, 2023). Secara lebih spesifik, sejumlah studi Indonesia menegaskan bahwa pemakzulan juga dipahami sebagai proses ketika badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan (pendakwaan) kepada pejabat tinggi negara, yang secara konseptual menyerupai "pendakwaan" dalam perkara pidana dan karenanya dapat dipahami sebagai langkah awal menuju kemungkinan pemberhentian, bukan identik dengan pemberhentian itu sendiri (Fikri, 2023).
Berbeda dari itu, impeachment dalam banyak penjelasan akademik Indonesia justru ditekankan sebagai "pendakwaan/tuduhan" (accusation/indictment) yang diajukan melalui forum yang berwatak quasi political court (peradilan semi-politik) (Fakihudin, 2021; Muchlisin, 2020; Partamayasa, 2020). Karena titik tekannya pada proses pendakwaan (akuntabilitas) dan pembuktian, impeachment tidak selalu berakhir pada turunnya pejabat dari jabatan; sedangkan pemakzulan lebih tepat dipakai untuk menunjuk hasil/konsekuensi pemberhentian setelah (atau jika) proses impeachment itu berhasil (Fakihudin, 2021; Habibi, 2015; Widya, 2022). Dengan demikian, secara konseptual: impeachment = proses formal pendakwaan oleh lembaga perwakilan, sedangkan pemakzulan = kemungkinan outcome berupa pencopotan/pemberhentian setelah proses tersebut (Fakihudin, 2021; Habibi, 2015; Widya, 2022).
Dalam perspektif ilmu politik ketatanegaraan modern, impeachment juga ditempatkan sebagai instrumen kontrol legislatif yang bersifat luar biasa (extraordinary oversight) terhadap eksekutif dan merupakan tindakan politik dengan sanksi utama berupa pemberhentian dari jabatan, bukan serta-merta sanksi pidana biasa (Kristiyanto, 2013; Partamayasa, 2020). Rumusan ini penting karena sejak awal menegaskan bahwa impeachment adalah mekanisme akuntabilitas pejabat negara yang berada di persimpangan politik–hukum, sehingga desain kelembagaan dan prosedur pembuktiannya menjadi menentukan (Kristiyanto, 2013; Partamayasa, 2020).
________________________________________
3. Terminologi Pemakzulan dalam Ilmu Politik Islam (Fiqh Siyasah): Al-'Azl dan Al-Khal'/Al-Khalla'
Dalam kajian ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah), "pemakzulan" kerap dijelaskan sebagai serapan dari istilah Arab yang berhubungan dengan pemberhentian/pencopotan penguasa. Salah satu penjelasan menyatakan bahwa pemakzulan diambil dari kata 'azl yang bermakna pemberhentian (Widya, 2022). Dalam studi lain, "impeachment dalam Islam" dijelaskan dapat dimaknai sebagai al-khalla' (pencopotan), yakni tindakan mencabut/memecat/menyingkirkan pejabat negara. Dua istilah ini—'azl dan al-khalla'—menunjukkan bahwa bahasa konseptual dalam tradisi Islam memang menyediakan terminologi untuk membahas pencopotan pejabat, meskipun detail mekanismenya dapat berbeda-beda antar konstruksi pemikiran dan praktik historis (Widya, 2022).
Namun, penting dicatat bahwa satu studi komparatif menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga dasar penentuannya lebih banyak diletakkan pada ijtihad para ulama (Widya, 2022). Konsekuensinya, pembahasan "impeachment menurut ilmu politik Islam" (fiqh siyasah) secara metodologis cenderung bergerak pada wilayah perumusan normatif oleh ulama (ijtihadi) dan juga pembacaan terhadap preseden sejarah ketatanegaraan Islam yang beragam (Anindia et al., 2021; Widya, 2022).
Sejalan dengan karakter ijtihadi tersebut, pembahasan fiqh siyasah mengenai mekanisme memilih penguasa juga menekankan perlunya prosedur yang muncul dari kesepakatan internal, termasuk prosedur menjalankan kebijakan dan kontrol, dengan ukuran evaluatif berupa seberapa besar maslahat dan seberapa kecil mudharat yang dihasilkan oleh mekanisme yang dipilih (Wajdi & Andryan, 2020). Kerangka "maslahat–mudharat" ini relevan ketika membicarakan desain kontrol (termasuk pemakzulan) karena ia menyediakan rasionalitas normatif untuk menilai apakah suatu mekanisme akuntabilitas penguasa layak dipertahankan atau disempurnakan (Wajdi & Andryan, 2020; Widya, 2022).
________________________________________
4. Subjek dan Lembaga Pemakzulan dalam Tradisi Ketatanegaraan Islam: Peran Badan Perwakilan dan Peradilan
4.1 Ahl al-Hall wa al-'Aqd sebagai Badan Perwakilan yang Berperan dalam Penentuan (dan dalam Sejarah, juga Pemberhentian) Pemimpin
Dalam literatur tentang pemikiran politik Islam, Ahl al-Hall wa al-'Aqd/Ahl al-Ikhtiyar kerap dipahami sebagai lembaga perwakilan yang digunakan dalam tradisi khilafah untuk proses penentuan pemimpin melalui mekanisme musyawarah/seleksi (Misranto, 2014). Penjelasan lain menyebut bahwa dalam praktik pemilihan pemimpin dalam sistem Islam, pemimpin dapat dipilih "langsung" oleh lembaga perwakilan tersebut (Misranto, 2014). Ini memberi landasan untuk membaca Ahl al-Hall wa al-'Aqd sebagai aktor institusional yang memiliki fungsi representatif dalam tata kelola kekuasaan (Misranto, 2014).
Terkait pemakzulan, satu studi perbandingan Indonesia–Iran–fiqh siyasah menyatakan bahwa dalam sejarah kekhalifahan, beberapa khalifah pernah dimakzulkan melalui Ahlul Aqdi wal Hal dan Mahkamah Mazhalim, namun proses peradilannya sangat bervariasi dan tergantung pada negara Islam yang menganutnya (Anindia et al., 2021). Klaim ini (i) menegaskan adanya preseden "pemakzulan" dalam sejarah politik Islam, dan (ii) sekaligus menekankan bahwa mekanismenya tidak tunggal dan tidak seragam (Anindia et al., 2021). Dengan kata lain, jika pertanyaan dibatasi pada "pemakzulan oleh lembaga legislatif", tradisi Islam menyediakan rujukan historis bahwa badan perwakilan seperti Ahlul Aqdi wal Hal dapat terlibat dalam pemakzulan, meski sering juga dikaitkan dengan unsur peradilan (Mazhalim) (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014).
4.2 Mahkamah Mazhalim dan Kebutuhan Unsur Yudisial dalam Pemakzulan
Masih dalam studi perbandingan tersebut, Mahkamah Mazhalim disebut sebagai salah satu kanal pemakzulan dalam sejarah kekhalifahan (Anindia et al., 2021). Pada saat yang sama, kajian yang menautkan "pemakzulan" dengan kebutuhan prosedur konstitusional menekankan bahwa pengaturan pemakzulan dalam konstitusi merupakan upaya untuk mencegah pemberhentian kepala negara secara sewenang-wenang; tanpa persyaratan prosedural dan tanpa lembaga peradilan, pemakzulan berpotensi digunakan oleh kelompok tertentu untuk menggulingkan presiden (Misranto, 2014). Walaupun artikel yang sama juga menyatakan bahwa Al-Ahkam as-Sulthaniyyah tidak mengatur mekanisme pemakzulan secara "riil" (Misranto, 2014), justru di situlah terlihat argumentasi bahwa penguatan prosedur dan institusi penguji (yudisial) adalah kebutuhan desain modern agar pemakzulan tidak berubah menjadi sekadar perebutan kekuasaan (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014).
Sintesis dua rujukan ini mendukung kesimpulan konseptual yang hati-hati: dalam wacana fiqh siyasah, pemakzulan dapat dipahami sebagai (a) tindakan pencopotan (al-khalla'), tetapi (b) preseden institusional yang disebut dalam literatur komparatif menunjukkan keterlibatan gabungan badan perwakilan (Ahlul Aqdi wal Hal) dan peradilan (Mazhalim) dalam praktik historis tertentu (Anindia et al., 2021), sementara (c) kebutuhan proseduralisasi modern dapat dipandang sebagai bagian dari ijtihad untuk mencegah kesewenang-wenangan (Misranto, 2014; Wajdi & Andryan, 2020).
4.3 Contoh Empiris "Legislatif yang Memakzulkan" dalam Sistem Kesultanan
Satu studi etnografi-politik tentang Buton menjelaskan adanya lembaga siolimbona yang disebut "semacam lembaga legislatif"; lembaga ini, selain mengawasi jalannya pemerintahan, juga berfungsi memilih, melantik, bahkan memakzulkan sultan (Ayuningtiyas et al., 2023). Rujukan ini penting sebagai bukti bahwa dalam sebuah sistem politik bercorak kesultanan (yang dalam praktik historis Nusantara sering diasosiasikan dengan tata pemerintahan Islam), terdapat preseden kelembagaan di mana institusi yang dikualifikasi sebagai "legislatif" memiliki kewenangan pemakzulan (Ayuningtiyas et al., 2023). Walaupun studi tersebut membahasnya dalam kerangka kearifan lokal dan tata kekuasaan Buton, ia tetap mendukung proposisi umum bahwa "pemakzulan oleh lembaga representatif/legislatif" bukanlah konsep yang asing dalam praktik politik kesultanan (Anindia et al., 2021; Ayuningtiyas et al., 2023).
________________________________________
5. "Impeachment" dalam Ilmu Politik Islam sebagai Proses Formal Pemakzulan oleh Lembaga Perwakilan: Unsur-Unsur Minimal (Berbasis Sintesis Literatur)
Dengan keterbatasan bahwa sumber-sumber yang tersedia menyatakan mekanisme pemakzulan dalam politik Islam bersifat ijtihadi dan tidak tunggal (Anindia et al., 2021; Widya, 2022), sebuah konseptualisasi minimal mengenai "impeachment" (sebagai proses formal) dalam perspektif politik Islam dapat disusun sebagai berikut.
5.1 Unsur Pendakwaan (Accusation) sebagai Inti Impeachment
Sejumlah literatur ketatanegaraan (termasuk yang membedakan impeachment dan pemakzulan) menegaskan bahwa impeachment adalah proses pendakwaan/tuduhan atas penyimpangan pejabat publik (Fakihudin, 2021; Habibi, 2015; Muchlisin, 2020). Bahkan dalam definisi populer pemakzulan kontemporer, pemakzulan dapat dijelaskan sebagai proses ketika badan legislatif secara resmi menjatuhkan dakwaan (Fikri, 2023). Maka, ketika istilah "impeachment" dipinjam untuk membaca fiqh siyasah, unsur minimal yang konsisten dengan literatur adalah adanya tuduhan/pendakwaan formal sebagai pintu masuk proses akuntabilitas (Fakihudin, 2021; Fikri, 2023; Habibi, 2015).
5.2 Unsur Lembaga Representatif sebagai Penggerak Proses
Dalam tradisi ketatanegaraan Islam yang dikaji, Ahl al-Hall wa al-'Aqd dipahami sebagai lembaga perwakilan yang digunakan untuk pemilihan/penentuan pemimpin (Misranto, 2014). Dalam studi komparatif sejarah kekhalifahan, Ahlul Aqdi wal Hal juga disebut sebagai salah satu kanal pemakzulan khalifah (bersama Mahkamah Mazhalim) (Anindia et al., 2021). Karena itu, dalam pengertian "pemakzulan oleh lembaga legislatif/perwakilan", Ahlul Aqdi wal Hal dapat diposisikan sebagai kandidat aktor representatif yang memiliki relevansi konseptual dan historis dalam proses pengangkatan dan (dalam preseden tertentu) pemberhentian pemimpin (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014).
5.3 Unsur Pemeriksaan/Pembuktian dan Kemungkinan Peran Lembaga Peradilan
Karena pemakzulan dalam sejarah kekhalifahan disebut berlangsung melalui Ahlul Aqdi wal Hal dan Mahkamah Mazhalim (Anindia et al., 2021), terdapat indikasi bahwa prosesnya tidak semata keputusan politik badan representatif, melainkan dapat melibatkan unsur pemeriksaan pada kanal peradilan (Mazhalim) (Anindia et al., 2021). Pada saat yang sama, kekhawatiran tentang pemakzulan tanpa prosedur dan tanpa peradilan yang dapat berujung pada penggulingan oleh kelompok tertentu juga dinyatakan eksplisit dalam kajian relevansi Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: pengaturan prosedural dengan kehadiran lembaga peradilan dipandang sebagai cara mencegah pemakzulan sewenang-wenang (Misranto, 2014). Dengan demikian, sintesis literatur mendukung pembacaan bahwa "impeachment" dalam kerangka politik Islam—setidaknya dalam sebagian preseden yang dirujuk—dapat mencakup elemen pembuktian yang tidak sepenuhnya diserahkan pada kompromi politik (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014).
5.4 Unsur Keputusan Pencopotan sebagai "Pemakzulan" (Al-Khalla')—dengan Catatan Adanya Perbedaan Pandangan
Ketika pendakwaan terbukti, salah satu kajian menyatakan bahwa konsekuensi tuduhan impeachment yang terbukti adalah penurunan dari jabatan (pemakzulan) (Syawawi, 2016). Dalam terminologi ketatanegaraan Islam, konsekuensi pencopotan ini sejalan dengan pemaknaan al-khalla' sebagai tindakan mencabut/memecat/menyingkirkan pejabat negara. Akan tetapi, literatur juga memperlihatkan adanya perbedaan penekanan normatif: sebuah kutipan yang dimunculkan dalam kajian kewenangan impeachment di daerah menyatakan "tiada boleh diturunkan raja itu daripada kerajaannya jika hilang sifat adil-nya sekalipun," yang menunjukkan adanya pandangan yang lebih restriktif terhadap dasar pencopotan (Syawawi, 2016). Karena itu, "impeachment–pemakzulan" dalam perspektif politik Islam perlu disajikan sebagai wilayah ijtihadi yang memungkinkan variasi kriteria dan prosedur (Anindia et al., 2021; Syawawi, 2016; Widya, 2022).
________________________________________
6. Catatan Perbandingan: Bagaimana "Proses Formal oleh Legislatif" Dipertegas melalui Desain Kelembagaan Modern (untuk Membaca Kebutuhan Prosedural dalam Fiqh Siyasah)
Perdebatan fiqh siyasah mengenai pemakzulan yang bersifat ijtihadi (Widya, 2022) sering dibaca berdampingan dengan kebutuhan desain prosedural modern. Dalam desain Indonesia pasca-amandemen, misalnya, proses pemakzulan Presiden melibatkan tahap politik di DPR, tahap hukum di Mahkamah Konstitusi (forum previlegiatum), lalu kembali ke tahap politik di MPR (Naswa, 2022). Rangkaian ini juga dipahami sebagai upaya agar pemakzulan tidak semata bergantung pada dukungan politik di lembaga perwakilan, melainkan juga melewati pembuktian yuridis (Naswa, 2022). Di tingkat konseptual, pola ini menunjukkan satu cara modern "memformalkan" impeachment sebagai proses pendakwaan legislatif yang diberi kanal pembuktian hukum (Naswa, 2022), dan argumen semacam ini paralel dengan kekhawatiran bahwa tanpa persyaratan prosedural dan peradilan, pemakzulan berpotensi sewenang-wenang (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014).
Meskipun demikian, literatur tentang politik–hukum dalam pemakzulan menunjukkan bahwa keputusan akhir dapat tetap berada pada forum politik (Naswa, 2022). Nuansa ini menjadi penting ketika konsep "impeachment menurut ilmu politik Islam" hendak dipahami sebagai "proses formal pemakzulan oleh lembaga legislatif": tradisi Islam (dalam rujukan yang tersedia) mengakui preseden peran badan representatif seperti Ahlul Aqdi wal Hal (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014), tetapi juga menunjukkan kemungkinan keterlibatan kanal peradilan (Mazhalim) (Anindia et al., 2021) serta kebutuhan untuk merumuskan prosedur yang mengurangi ruang manipulasi politik (Misranto, 2014; Wajdi & Andryan, 2020).
________________________________________
7. Kesimpulan
Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, impeachment menurut ilmu politik Islam (fiqh siyasah) dapat dipahami secara minimal sebagai mekanisme formal pendakwaan/penuntutan akuntabilitas penguasa yang—dalam preseden sejarah tertentu—dihubungkan dengan peran badan perwakilan (Ahlul Aqdi wal Hal) dan dapat melibatkan kanal peradilan (Mahkamah Mazhalim), dengan pemakzulan sebagai kemungkinan konsekuensi pencopotan (al-khalla') apabila pendakwaan terbukti (Anindia et al., 2021; Misranto, 2014). Karena mekanisme pemakzulan dalam politik Islam disebut tidak ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, rincian prosedurnya berada pada ranah ijtihad ulama dan terbuka terhadap variasi serta perumusan berbasis maslahat (Wajdi & Andryan, 2020; Widya, 2022), termasuk munculnya perbedaan pandangan mengenai dasar yang cukup untuk menurunkan penguasa (Syawawi, 2016).
________________________________________
Daftar Pustaka
Anindia, A., Rosmini, R., & Erwinta, P. (2021). Perbandingan konstitusional pengaturan impeachment presiden antara Indonesia dengan Jerman. Risalah Hukum, 65–84. https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.600
Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap mekanisme checks and balances dan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam perspektif hukum tata negara. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 4(2), 14–26. https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556
Fakihudin, R. (2021). Impeachment of regional heads resulted in direct election in the perspective of constitutional law. Jurnal Scientia Indonesia, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36149
Fikri, M. A. (2023). Pemakzulan kepala negara dalam konstitusi Indonesia, konstitusi Iran, dan fiqih siyasah: Sebuah perbandingan. Jurnal Kawruh Abiyasa, 3(1), 47–64. https://doi.org/10.59301/jka.v3i1.58
Habibi, N. (2015). Politieke beslissing dalam pemakzulan Presiden Republik Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 3(2), 327–338. https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1845
Kristiyanto, E. N. (2013). Pemakzulan Presiden Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(3), 331. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.63
Misranto, M. (2014). Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi sistem peradilan impeachment. Perspektif, 19(3), 153. https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.18
Muchlisin, M. M. (2020). Pandemi COVID-19 sebagai alasan impeachment presiden perspektif hukum tata negara. Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 8(2), 163–178. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.271
Naswa. (2022). Pemaparan teori sistem dan konsep serta tata kelola pemerintahan terhadap masyarakat. https://doi.org/10.31219/osf.io/5eu3d
Partamayasa, Y. (2020). Kewenangan impeachment oleh DPRD terhadap kepala daerah. Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan, 23(01), 49–66. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297
Syawawi, R. (2016). Pengaturan pemberhentian presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945 (studi komparatif sebelum dan sesudah perubahan). Jurnal Konstitusi, 7(6), 051. https://doi.org/10.31078/jk763
Wajdi, F., & Andryan, A. (2020). Sifat putusan impeachment MK terhadap status hukum presiden dan/atau wakil presiden. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), 301–314. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.301-314
Widya, U. (2022). Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca perubahan. Lex Renaissance, 7(1), 194–208. https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art15
di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar